Upload
buinguyet
View
230
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor : DPD.220/SP/17/2012
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-17
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2011-2012
I. KETERANGAN
1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 15 Agustus 2012
3. Waktu : 10.33 WIB – Selesai
4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V
5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD
1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)
2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)
3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)
7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)
8. Acara :
1. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.
2. Penyampaian Laporan Kinerja PURT Tahun Sidang 2011 -
2012.
3. Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011 - 2012.
9. Hadir : Orang
10. Tidak hadir : Orang
II. JALANNYA SIDANG :
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
1
1. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Sebelum memasuki sidang paripurna kita harus menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Untuk itu tim paduan suara akan memandu menyanyikan lagu. Dan kepada
para anggota yang mulia serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
2. PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Disanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
2
3. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sama kami hormati.
Hari ini kami berdua di depan saling bergantian akan memimpin sidang, karena
sebagai pemberitaan, sebagai informasi bahwa Pak Ketua itu sedang mempersiapkan untuk
pertemuan ketua-ketua lembaga negara pada hari ini, pada siang nanti. Oleh karena itu beliau
juga sekarang sedang berdiskusi dengan Ketua MPR untuk hal-hal yang bersifat strategis
terkait dengan sidang kenegaraan besok.
Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal yang ada
di hadapan saya, saya kira semakin bertambah banyak, tapi yang tercatat sekitar 10 menit
yang lalu 73 orang yang hadir, yang sudah menandatangani daftar hadir di depan. Oleh
karena itu sudah memenuhi syarat untuk, sudah kuorum untuk dimulai. Maka dengan
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-17 Tahun Sidang 2011-2012
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk
umum.
Saya kira ada 3 agenda sidang pada kali ini, yaitu ;
1. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.
2. Penyampaian Laporan Kinerja PURT Tahun Sidang 2011 - 2012.
3. Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011 - 2012.
Karena sebentar lagi setelah kita tutup hari ini kita masuki masa sidang yang baru
Sidang yang kami muliakan.
Sebelum memasuki agenda sidang paripurna, perlu kami sampaikan pada tanggal 13
Juli 2012 kita kehilangan rekan seperjuangan kita, yaitu Ibu Hj. Sri Kadarwati Aswin,
anggota DPD kita yang terhormat dari Kalimantan Barat dikarenakan sakit. Beliau meninggal
di rumah sakit harapan kita, dan sebagian kami, kami berdua waktu itu, di Dharmais.
Sebagian diantara kita melayat pada waktu itu dan mengantarkan sampai berangkat ke
kediaman dan kemudian sebagian saya kira ke Temanggung Jawa Tengah. Untuk itu saya
ingin mengajak untuk kita mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa semoga Allah SWT
Tuhan Yang Maha Kuasa menempatkan beliau ditempat yang terbaik sesuai amal ibadah
beliau. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kita juga akan terus
melanjutkan perjuangan dan cita-cita beliau untuk mewujudkan keterwakilan di daerah
perempuan dalam parlemen. Karena, kita tahu persis kami-kami yang sudah dua periode di
DPD, kami tahu beliau adalah orang yang sangat serius dalam memperjuangkan masalah-
masalah di bangsa ini termasuk perjuangan untuk kaum perempuan. Oleh karena itu saya kira
sekali lagi marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan
cipta selesai.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf h, dan pasal 219.
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
3
4. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Pimpinan, maaf sebentar pimpinan. Mohon ijin, saya atas nama keluarga kemarin
diberikan amanah untuk menyampaikan tentang almarhumah. Diijinkan pimpinan? Atas
nama keluarga beliau ingin menyampaikan kepada pimpinan dan juga para anggota sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama keluarga Almh Hj. Sri Kadarwati
menyampaikan permohonan maaf dari keluarga beliau kepada pimpinan, anggota dan juga
kesekretariatan atas selama ini apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Selama ini
dalam pergaulan menurut keluarga beliau mungkin ada kesalahan baik disengaja ataupun
tidak disengaja, keluarga beliau mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang diberikan para
anggota dan pimpinan kepada almarhumah selama ini, baik selama beliau sakit maupun
hingga beliau wafat, keluarga almarhumah mengucapkan terima kasih. Demikian pimpinan.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Ibu Hairiah. Saya kira itu kita semua sadar bahwa mungkin manusia
tidak ada yang luput dari kekhilafan. Tapi setahu saya beliau, pengalaman saya selama
delapan tahun bersama beliau di Senayan itu adalah kebaikan yang menonjol dari beliau, dan
saya kira beliau kembali ke pangkuan ilahi Allah SWT dengan tenang, kita berdoa seperti itu.
Kalau ada yang merasa tidak enak dari apa yang ketika berinteraksi dengan beliau saya kira
kami juga atas nama pimpinan memohonkan maaf. Karena pantaslah kita manusia saling
memaafkan bagi mereka yang sudah mendahului kita.
Saya lanjutkan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 12 hurf h dan pasal 219
ayat (1) huruf a dan ayat (3) peraturan tata tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah yang
diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota untuk menyerap,
menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk
selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna. Untuk itu secara berurutan kami akan
mepersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatan
dari daerah masing-masing. Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan untuk waktu
penyampaiannya saya kira maksimal 10 menit. Dan saya kira memang pada bulan puasa ini
kita semua menghemat kata-kata, sehingga yang substansi saja yang dilaporkan, apalagi itu
sudah tertulis didalam laporannya. Saya kira pointer-pointer saja itu penting saya kira.
Selanjutnya akan diolah di komite atau di alat kelengkapan yang terkait.
Sekali lagi, laporan nanti itu, itu akan rangkumannya, atau lengkapnya akan
disampaikan kea lat kelengkapan masing-masing setelah dilakukan pemetaan atau
kategorisasi oleh sekretariat. Saya kira, maka kami persilakan satu persatu, saya kira mulai
dari Bali. Kami persilakan dari Bali. Kalau belum siap nanti mulai dari NTB berarti ya.
Seselesainya prioritas yang sudah ditunjuk pertama. Silakan NTB.
6. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)
Ijin Ketua, setelah itu Riau.
7. PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
4
Ijinkan kami atas nama anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Barat membacakan
beberapa poin saja sebagai hasil dari serap aspirasi kami selama kegiatan daerah di daerah
masing-masing.
Yang pertama, berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan pedesaan. Mohon
maaf, kami tidak membaca komite perkomite karena cukup panjang. Yang pertama adalah
pemberdayaan dan pembangunan pedesaan. Masyarakat sangat berharap agar pemerintahan
desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang terdekat dengan masyarakat agar lebih
diberdayakan. Sehingga nantinya kesejahteraan masyarakat dimulai dari pedesaan dengan
menggalakan pembangunan di setiap desa. Harapan dari para kepala desa agar Undang-
Undang tentang Desa segera diwujudkan.
Yang kedua, terkait dengan infrastruktur daerah. Pembangunan infrastruktur di
daerah sering terkendala dengan pembebasan tanah. Disebabkan keterbatasan fiscal daerah
untuk membiayai pembebasan tanah. Karena itu diharapkan pemerintah pusat dari dana
APBN dapat memberikan bantuan kepada daerah untuk pembebasan tanah. Terkait dengan
hal ini ada beberapa pembangunan proyek besar yang sudah dijanjikan untuk Nusa Tenggara
Barat, seperti waduk Raba Baka, waduk Pandanduri dan waduk Mujur Dua, itu masih
terkendala pembebasan tanah karena minimnya keuangan daerah. Ini ada usulan dari
pemerintah daerah agar pembebasan tanah dapat dibantu oleh pemerintah pusat dari APBN.
Yang ketiga, terkait dengan kesehatan. Ini pembangunan rumah sakit umum Mataram
yang merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan terbesar di Nusa Tenggara Barat sampai
saat ini belum tuntas. Padahal pembangunannya sudah berjalan lima tahun lebih. Sehingga
diharapkan perhatian pemerintah pusat untuk mengucurkan dana dari APBN lebih besar lagi.
Ini multiyear proyeknya dan pembiayaannya terkesan terlalu kecil-kecil keluarnya setiap
tahun.
Yang keempat, terkait dengan energi. Di Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya
energi alternatif selain fosil yang sangat potensial seperti potensi geothermal Sembalun HU'u
di Pulau Sumbawa, masing-masing mempunyai potensi 100 megawatt jika dikembangkan,
juga tenaga matahari dan angin. Karena itu diharapkan pemerintah pusat lebih fokus
mengembangkan potensi selain fosil di Nusa Tenggara Barat. Selama ini, sampai saat ini
mohon maaf, 90 persen dari energi pembangkit listrik kita di Nusa Tenggara Barat dari fosil,
diesel.
Tang terakhir, ini terkait dengan pajak, retribusi dan BPHTB. Diharapkan pemerintah
mengkaji kembali kebijakan untuk penarikan PBB oleh pemerintah daerah. Karena dari hasil
analisa di daerah biaya operasional akan jauh lebih besar dibanding dengan pajak yang
ditarik dari PBB. Ini hasil analisa. Kecuali di perkotaan saja, yakni kalau ada kabupaten,
yang kabupaten ini pasti biaya operasionalnya lebih besar nantinya dibanding dengan hasil
penarikan pajaknya. Yang paling beruntung mungkin kota saja.
Selanjutnya diharapkan juga pemanfaatan bagi hasil cukai tembakau tidak ditentukan
untuk hal-hal tertentu saja. Ini ada keluhan dari pemerintah daerah, karena cukai tembakau
yang turun ke daerah, ini bagi hasil itu ditentukan penggunaannya pada hal-hal yang
disebutkan didalam peraturan pemerintah saja. Ini diharapkan dirubah supaya lebih fleksibel,
mana yang dilarang saja yang disebutkan. Itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah.
Mungkin itu saja yang bisa kami laporkan, sangat panjang, ada dua bundel bisa kami
serahkan. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Sambil mempersilakan teman-teman dari Jakarta untuk menyampaikan laporannya,
kami dari meja pimpinan, dan saya kira dari kita semua itu menyampaikan pada dua teman
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
5
kita yang segera akan menempati posisi baru kembali daerah, yaitu setelah keluarnya putusan
MK untuk yang terhormat Pak Tonny Tesar, jadi Bupati Yapen Waropen, kalau masih begitu
namanya ya Pak? Kepulauan Yapen. Nanti teman-teman lakukan rapat kerja disana.
Kemudian yang kedua pada teman kitayang terhormat Bapak Riza Falepi yang baru saja
terpilih. Kita ucapkan selamat meskipun belum dilantik.
Selanjutnya sekali lagi kami persilakan pada teman-teman dari DKI Jakarta.
9. PEMBICARA : H. PARDI, SH. (DKI JAKARTA)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Saudara ketua, para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia yang saya hormati.
Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sebangsa dan se tanah air.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas
ijinnya umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia masih dipertemukan dengan bulan suci
ramadhan. Dengan penuh rahmat, anugerah dan ampunan, beberapa hari yang akan datang
kita juga akan merayakan datangnya hari raya idul fitri 1 Syawal 1433 Hijriah dengan
semangat perubahan dan pembaharuan, serta simbol kemenangan atas usaha manusiawi
dalam memperbaiki diri dan lingkungannya.
Sidang paripurna masa sidang III kali ini merupakan momentum akbar. 67 tahun lalu
yang juga bertepatan dengan bulan ramadhan 1364 Hijriah, pada tanggal 17 Agustus 1945
Bung Karno dan Bung Hatta mengguncang dunia dengan memproklamasikan kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan jiwa tersebut kiranya tepat untuk kita
artikulasikan menjadi nafas perjuangan kita dalam pengabdian kepada rakyat pada hari ini
dan yang akan datang untuk menciptakan pemerintah yang bekerja untuk rakyat dan
memajukan kesejahteraan bangsa. Sebelumnya saya membacakan laporan kegiatan anggota
DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, ijinkan kami mengucapkan belasungkawa rasa duka cita
yang mendalam atas berpulangnya keharibaan sang Pencipta sahabat dan teman seperjuangan
Ibu Sri Kadarwati dari daerah pemilihan Kalimantan Barat yang meninggalkan kita semua
pada hari selasa 31 Juli 2012. Pemikiran dan jasa beliau semoga senantiasa terpatri dan
diabadikan oleh DPD RI sebagai lembaga yang dipilihnya semenjak tahun 2004 untuk
memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat di daerah.
Melalui forum yang mulia ini kami mengutuk keras berbagai kejahatan terhadap
kemanusiaan di berbagai belahan dunia, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan atas
minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Hal ini tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pemimpin di Asia, Indonesia, khususnya
dewan yang terhormat ini diharapkan mampu memainkan peran strategi guna menciptakan
kawasan regional yang damai berkeagamaan.
Laporan kegiatan pada masa reses tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus
2012 ini kami telah melaksanakan sedikitnya 60 kegiatan dengan konstituen di Provinsi DKI
Jakarta. Menjelang reses periode ini suhu politik di DKI Jakarta cenderung meningkat dan
penuh dengan dinamika masyarakat. Hal ini dikarenakan berjalannya pemilukada DKI
Jakarta tanggal 11 Juli 2012 sebanyak 6 pasang calon gubernur dan wakil gubernur
mengikuti putaran pertama. Namun kekhawatiran akan adanya konflik yang berujung pada
tindakan anarkis, alhamdulillah pilkada di DKI Jakarta berjalan aman, lancer dan damai. Dan
saya juga berharap daerah yang lain juga bisa meniru pilkada di DKI Jakarta.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
6
Berikut kami sampaikan ikhtisar laporan kegiatan anggota DPD RI dari Provinsi DKI
Jakarta selama masa reses dan pertemuan dengan konstituen di lima wilayah di DKI Jakarta.
Kami merangkum sedikitnya lima isu mutakhir yang menjadi perhatian kami. Beberapa hal
penting yang kami temukan selama kegiatan di daerah pemilihan adalah;
1. Penyelenggaraan pemilukada di Jakarta.
2. Masalah e-KTP.
3. Konflik sosial.
4. Pertanahan.
5. Infrastruktur.
6. Masalah pendidikan,
7. Masalah kesehatan.
8. Kesejahteraan masyarakat.
Akhirnya melalui forum ini kami meminta kepada ketua, para wakil ketua dan
seluruh anggota DPD RI serta kesetjenan dan pendukung penguatan DPD RI untuk
menyatukan langkah dalam rencana pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada
akhir bulan Agustus 2012 ini. Sehingga di masa yang akan datang DPD RI dapat melakukan
peran legislasi yang lebih besar dan substansial untuk kemajuan masyarakat di daerah.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Om.
10. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Bung Pardi, teman-teman dari DKI Jakarta. Tadi disampaikah bahwa
aman saja Jakarta sebetulnya, karena masalah Jakarta ini sudah matang betul. Kami
persilakan kepada teman-teman Jawa Timur.
11. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)
Pimpinan, habis Jawa Timur Bali sudah siap pimpinan.
12. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sala ssejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Bapak-Ibu wakil ketua DPD yang saya hormati.
Teman-teman dari anggota DPD RI yang saya hormati.
Serta Ibu Sesjen dan jajarannya yang saya hormati.
Sebelumnya kami menyampaikan rasa belasungkawa terhadap keluarga Ibu Sri
Kadarwati, semoga arwah beliau diterima oleh Allah SWT dan menjadi khusnul khatimah.
Tidak lupa juga kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan hari raya idul fitri
bagi yang merayakannya. Semoga bisa sukses dan kita bertambah ibadahnya setelah hari
raya ini.
Mengawali laporan kegiatan di daerah pemilihan yang kami lakukan pada tanggal 13
Juli 2012 sampai 13 Agustus 2012, kali ini anggota DPD di Provinsi Jawa Timur secara
bersama-sama telah mengunjungi beberapa instansi, yaitu Kota Mojokerto KPID. Selain
mengunjungi instansi pemerintah kami juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
7
kelompok masyarakat. Beberapa aspirasi yang kami serap dalam kegiatan kunjungan di
daerah adalah sebagai berikut ;
Pertama, kunjungan DPD RI di KPID Jawa Timur. Kewenangan fungsi kontrol KPID
masih lemah, karena KPID hanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan
administratif berupa teguran atas pelanggaran yang dilakukan oleh radio atau tv. Sedangkan
pencabutan ijin siaran menjadi kewenangan KPI Pusat bukan KPID Daerah.
Kunjungan DPD RI di Pemerintah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto hanya terdiri dari
2 kecamatan. Sementara untuk memenuhi ketentuan undang-undang masih memerlukan
penambahan 1 kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto
dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, namun terdapat kendala karena adanya bargaining
sejumlah nilai yang dipersayaratkan. Dana DAK agar dana pendampingnya dikurangi atau
kalau perlu ditiadakan, ini rata disemua daerah seperti itu.
Kemudian rencana terhadap opini dari BPK di Kota Mojokerto, itu mestinya ada
semacam hadiah tetapi sampai sekarang pun belum cair, belum diterima oleh Pemerintah
Kota Mojokerto.
Kemudian bidang kesehatan. Aktivitas pengadaan alat-alat kesehatan dan farmasi
dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan rentan terjadinya
penyelewengan, ditemukan juga mark up harga obat di RSUD Kabupaten Ponorogo juga,
serta dikriminasi pengenaan harga obat terhadap pasien.
Pertanian dan sertifikasi pangan. Sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal masih
dirasakan mahal oleh pelaku UKM, yakni Rp. 350.000 sampai dengan Rp. 1.000.000. Dalam
bidang pertanian masih terjadi kelangkaan pupuk Mojokerto dan masih ditemukan beberapa
petani yang tidak bisa memproduksi padinya dengan hasil yang maksimal, serta kesulitan
pemasaran hasil pertanian pada pasar-pasar yang besar. Minimnya sarana transportasi untuk
wilayah Kabupaten Malang. Tidak berfungsinya pipa pemasok air dan tambak di Gresik juga.
Ini masalah-masalah banyak sekali di Jawa Timur.
Masalah haji. Batasan kuota saat ini Jawa Timur hanya 33.935 orang. Hal ini akan
memperpanjang daftar tunggu karena banyaknya calon jamaah haji di Jawa Timur, serta dana
konsumsi untuk manasik haji di kabupaten dan kecamatan hanya Rp. 20.000 untuk semua
daerah, sedangkan harga konsumsi masing-masing daerah itu berbeda.
Kemudian masalah pendidikan. Telah ditemukan kasus jual beli jawaban ujian
nasional di Surabaya, dimana tingkat kebenarannya masih hingga 80% yang melibatkan guru
dan siswa. Pemerintah Kota Surabaya menggaji PNS saja, sedangkan untuk gaji guru, guru
tidak tetap (GTT) serta tunjangan profesi pendidik menggunakan dana bopda dan BOS yang
menyebabkan beberapa sekolah tidak dapat memenuhi biaya kebutuhannya. Hal lainnya
dalam uji kompetensi guru atau UKG masih banyak kendala yakni di Kota Probolinggo,
Kediri, Bojonegoro, dimana internet terputus sehingga UKG tertunda pelaksanaannya. Di
Lamongan juga demikian. Mata ujian kompetensi tidak sesuai dengan bidang beberapa
peserta ujian karena adanya pembedaan database antara pusat dan daerah yang menyebabkan
sulit terhubunginya peserta ujian dengan server jaringan internet. Dan perlu diketahui bahwa
kemarin kami mengikuti seminar uji kompetensi guru ternyata itu menjadi syarat bagi guru,
tidak melihat nilainya rendah atau tidak. Nilainya yang baik 5,1 yang rata-rata yang banyak
adalah 3 dan 4. Tidak disyaratkan untuk apa-apa, tapi hanya harus ikut karena untuk
kenaikan pangkat.
Kemudian saran, ini banyak sekali, tetapi saya singkat saja. Perlu ditinjau kembali
teknis pelaksanaan UKG untuk menghindari kendala-kendala yang telah terjadi. Seperti,
mata ujian kompetensi tidak sesuai dengan bidangnya, server yang tidak terprogram, adanya
peserta tidak hadir, perbedaan database antara pusat dan daerah.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
8
Demikian kami laporkan beberapa permasalahan yang dapat kami rangkum dalam
melaksanakan tugas kegiatan di daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas
segala kekurangannya.
Akhirnya wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
13. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Ibu Prof. Selanjutnya kami kembali ke Bali. Silakan Pak.
14. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)
Yang terhormat saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.
Yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta para
hadirin yang saya hormati.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Seperti rekan-rekan yang lain kami juga dari Provinsi Bali menyampaikan duka cita
yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhum Ibu Sri dari Kalimantan Barat.
Semoga keluarga yang ditinggalkan memperoleh ketabahan dan tetap tabah menjalani setelah
ditinggalkan oleh Ibu Sri (Almarhum).
Yang berikutnya perlu kami laporkan bahwa ada 19 aspirasi yang disaring dari 4
komite, tapi akan kami sampaikan 3 bidang saja.
Pimpinan dan anggota yang kami hormati.
Pertama-tama kami ingin mengajak para saudara anggota dan pimpinan untuk
mencermati, karena masalah ini juga disampaikan oleh para konsituen kami di Bali tentang
masalah kasus simulator SIM. Sudah terang benderang bahwa yang berwenang adalah KPK.
Di interen kepolisian seperti dimuat oleh beberapa majalah juga ada keinginan bahwa polisi
harus bersih-bersih. Dan mereka polisi-polisi yang bersih menginginkan KPK mengusut
tuntas. Jadi kami dari daerah membawa aspirasi ini agar secara kelembagaan apabila itu
dimungkinkan DPD menyatakan sikap agar kasus ini ditangani oleh KPK bukan oleh
kepolisian. Banyak sekali alasan yang sudah tertebar, tapi singkat cerita kami mohon
andaikata peluang itu ada secara kelembagaan, apakah statement atau surat kepada Presiden
itu mesti dibuat. Sekali lagi kami menunggu sikap dari DPD secara kelembagaan.
Masalah yang kedua. Sekarang di Bali sedang ramai-ramai dibicarakan kembali
tentang revisi Perda Tata Ruang, yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW. Sekian
waktu yang lalu masalah ini sudah sempat muncul, karena salah satu yang sudah siap
membuat perda seperti ini adalah daerah Bali. Belakangan jujur kami akui reaksi dari
investor luar biasa besar karena perda ini sangat mengamankan lingkungan Bali, sangat
mengamankan aspirasi masyarakat Bali. Ketika perda ini disusun, dulu demo itu luar biasa
banyak, guru-guru besar, forum rektor, desa adat, tokoh agama, hampir seluruh masyarakat
mendukung perda ini untuk kelestarian Bali. Belakangan ada Pansus untuk merevisi perda
ini, padahal perda ini bisa direvisi setelah berlaku 5 tahun. Kembali gejolak demo yang luar
biasa berduyun-duyun, sampai para pendeta dan para rohaniawan rame-rame datang ke DPR.
Akhirnya gubernur mengeluarkan surat tidak ada revisi. Ketua DPR mengeluarkan surat
tidak ada revisi. Lalu Pansus itu setelah 2 kali perpanjangan tidak jelas, tapi terkesan sudah
dibubarkan. Hari senin yang lalu Dirjen Otda datang ke Bali berbicara di DPR agar Pansus
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
9
ini lagi membuat paripurna untuk membuat laporan. Padahal salah satu tuntutan masyarakat
disana adalah jangan ada paripurna karena beresiko. Bagaimana kalau paripurna itu akan
menetapkan bahwa revisi ini boleh dilakukan. Ini kan masalah. Bertentangan dengan aturan
sendiri, bertentangan dengan surat gubernur, bertentangan dengan surat DPR. Menarik sekali
karena Ketua DPR nya sudah menyatakan tidak ada revisi, sekarang Dirjen Otda datang ke
Bali. Pertanyaannya, masyarakat Bali sedang mempertanyakan apa boleh Dirjen Otda ikut
campur tentang tata ruang? Bukankah yang menangani tata ruang itu adalah Dirjen Bangda.
Untuk mempertegas masalah ini saya sempat datang ke beberapa pejabat, beberapa dirjen di
Depdagri, mereka menyatakan yang berwenang menangani adalah Dirjen Bangda. Kalau
demikian halnya berarti kepentingan-kepentingan sempit pasti banyak sudah masuk. Maka
kami juga menyampaikan aspirasi daerah, mohon bantuan, mohon perhatian, karena kasus ini
juga sudah disampaikan langsung pada Ketua DPD RI ketika Ketua DPD ini diundang ke
Bali. Data-data ke Komite I sudah disampaikan, ke Ketua DPD sudah disampaikan, sehingga
kami masih berharap pada DPD untuk melindungi daerah-daerah yang menghadapi
intimidasi, cara-cara ikut campur berdasarkan kewenangan yang tidak sah. Oleh karena itu
sekali lagi saya berharap Dirjen Otda ini tidak lagi ikut campur dan mendorong-dorong
menjadikan suasana di Bali semakin kisruh. Terakhir kami mendapat telepon langsung
menjelang ini dibacakan, laporan ini, dari Rektor Unud, jangan lupa menyampaikan ini dan
jangan lupa mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri agar revisi tata ruang ini segara
dihentikan pembahasannya. Itu masalah kedua.
Masalah ketiga. Kami pertama-tama melaporkan beberapa waktu yang lalu kami
dibantu oleh Ibu Ratu Wakil Ketua DPD menemui Menteri Perhubungan tentang perlunya
ada 2 lapangan terbang di Bali. Bali Selatan itu sudah macet, macet luar biasa. Saya tidak
tahu bagaimana masa depan pariwisata kalau misalnya lapangan terbang tidak segera dibuat,
macernya luar biasa. Kalau tamu-tamu ini tidak suka lagi dengan kemacetan itu, karena
begitu turun dari airport sudah macet, saya tidak bisa membayangkan apakah masih ada
tamu yang datang ke Bali. Bisa jadi Lombok itu lebih layak didatangi dibanding Bali yang
sangat penuh, begitu. Maka pilihannya kan lebih baik Bali dan Lombok didatangi, kan
begitu. Untuk didatangi itu lapangan di Bali Utara perlu ada. Problem yang timbul kami
laporkan pada sidang ini. Mula-mula ada pejabat penting di Buleleng yang menginginkan ini
ada di Buleleng Barat. Padahal di Buleleng Barat sudah pernah pesawat jatuh disana. Baru-
baru ini belum lama sekitar seminggu yang lalu jatuh satu lagi. Tapi oknum-oknum pejabat
terlanjur memborong tanah di Buleleng Barat. Begitu banyak guru besar yang menginginkan
di Buleleng Timur. Nah sampai hari ini tidak berkesudahan perdebatan ini, tapi baru-baru ini
kebetulan ada pergantian Bupati Buleleng sehingga ada bupati yang baru. Saya berharap
dengan situasi yang baru ini ditambah dukungan DPD khususnya Ibu Ratu, saya masih
berharap bahwa ini segera ada penyelesaian. Sekali lagi kami berharap ini segera ada
penyelesaian, karena memang dari segi teknis penerbangan ketika kami menghadap direktur
perhubungan setelah bersama-sama dengan Ibu Ratu ke Menteri Perhubungan itu memang di
Buleleng Barat dari segi teknis penerbangan, keselamatan penerbangan tidak dimungkinkan.
Jadi hanya satu jawaban Buleleng Timur lah tempat lapangan terbang baru dimungkinkan
untuk dibangun.
Sekali lagi mohon dukungan para hadirin semua. Kami mohon dukungan dari
pimpinan, mudah-mudahan sehabis paripurna ini ada tindak lanjut tentang hal-hal yang
berkaitan 3 hal yang kami sampaikan itu. Saya rasa sekian saja.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
10
15. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Wayan. Saya kira yang beberapa hal tadi nanti segera di follow up
oleh Ibu Sekjen DPD apakah bisa segera ditindaklanjuti. Tetapi yang saya catat satu yang,
Pak Wayan, satu barangkali yang segera bisa ditindaklanjuti adalah tata ruang itu. Soal
konflik antara pihak Polri dan KPK nanti kita diskusikan setelah ini, mungkin kita bawa
dalam suatu pembahasan khusus, tapi apakah diruangan ini, saya kira di Panmus atau di
acara-acara yang lain. Kami persilakan kepada DIY.
16. PEMBICARA : Drs H. A. HAFIDH ASROM, MM. (DI YOGYAKARTA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan om swastyastu.
Yang kami hormati pimpinan DPD RI, rekan-rekan DPD RI, Ibu Sekjen dan rekan-
rekan wartawan yang berbahagia.
Pada kesempatan ini kami tak lupa ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang
menjalankannya dan beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Maka kami
dari Yogyakarta ingin menyampaikan minal aidin wal faidzin, mudah-mudahan apa yang
menjadi tujuan kita ke depan kita mendapatkan berkah dari Allah SWT.
Teman-teman anggota DPD yang kami hormati.
Mengawali laporan kami ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih bahwa
alhamdulilllah pada akhir-akhir ini RUU Keistimewaan sudah hampir final. Ini adalah juga
berkat dukungan dan perjuangan yang luar biasa teman-teman anggota DPD RI terutama ini.
Dan merupakan catatan khusus bahwa DPD RI pada periode ini, pada pembahasan RUU
Keistimewaan ini adalah ikut membahas. Jadi ini merupakan langkah yang strategis bagi
DPD RI ke depan saya kira. Terima kasih Pak Dani, yang mantuk-mantuk Pak Dani di
Komite I itu.
Bapak-Ibu yang saya hormati.
Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan ada beberapa hasil dari kunjungan kita
anggota DPD berempat bahwa ada 8 aspirasi yang kami sampaikan.
Pertama masalah yang terkait e-KTP. Jadi karena Yogya ini adalah sangat cepat
gerakannya penduduk, saya kira ini sekarang ada kesulitan di dalam pendataan disana, e-
KTP. Kesulitan dalam artian penyelesaiannya sampai sekarang belum tuntas untuk e-KTP,
karena banyak juga KTP-KTP sudah habis ini belum terjangkau lagi untuk penyelesaiannya.
Ini catatan untuk Komite I saya kira untuk penyelesaiannya sesegera mungkin.
Kemudian yang kedua ada masalah pertanahan. Saya kira ini karena pertanahan
kebijakan pusat sehingga para bupati dan walikota ini merasa kesulitan untuk memperoleh
kepastian. Oleh sebab itu nanti ini kita akan bahas khusus di Komite I saya kira untuk
kepentingan ini.
Kemudian aspirasi berikutnya yang terkait dengan masalah pangan. Saya kira kita
setuju bahwa para petani kita harus mendapatkan subsidi supaya nanti kedepan ini, petani-
petani ini bisa lebih bergairah lagi untuk memberikan support untuk kepentingan pangan
kita, terutama yang di daerah-daerah yang tentunya perlu support untuk ini, di Jawa saya kira
ini paling banyak mengkonsumsi untuk kepentingan pangan karena jumlah penduduk yang
relatif lebih besar, begitu, terutama DKI saya kira yang lebih besar itu.
Kemudian yang berikutnya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam. Ini yang
terkait yang ada di Yogya saya kira ini, sampai hari ini banyak yang masuk investor ke
Yogyakarta untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan proyek-proyek yang besar,
begitu. Atau yang ada di Yogya terutama yang terkait dengan, mohon dukungannya adalah
masalah airport yang saya kira semua masyarakat tahu, teman-teman anggota DPD juga tahu
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
11
bahwa kalau ke Yogya ini untuk masalah tiket saya kira sangat susah, itu karena memang
sangat padatnya disana sehingga perlu pengembangan airport. Dan insya Allah mudah-
mudahan tahun 2016 akan beroperasi, sekarang sudah mulai beroperasi airport baru yang
berada di Kulonprogo. Dan di Kulonprogo ini tidak hanya untuk kepentingan Yogya, untuk
kepentingan Jawa Tengah saya kira bagian selatan, ini bisa tercover untuk airport di
Kulonprogo. Insya Allah mohon doanya Pak Sulis dan Ibu Ayu yang ada di Jawa Tengah
saya kira ini men-support supaya nanti dari sisi infrastruktur segala macam bersinergi antara
Yogya dan Jawa Tengah.
Kemudian aspirasi berikutnya yang terkait masalah UKG (Ujian Kompetensi Guru),
saya kira ini sudah tahu semua bahwa UKG ini, DPD bersepakat agar ada aspirasi dari PGRI
bahwa infrastruktur yang disiapkan oleh Kemendikbud ini belum siap sehingga hari pertama
gagal total. Jadi gagal total di Yogya, gagal total karena memang komputernya ngadat, tidak
on. Ini gagal total. Kemudian kedua separuh yang sukses, hari kedua. Hari ketiga tambah
sedikit sekitar 60%. Ini mengakibatkan masalah-masalah yang terkait dengan pengajaran
anak-anak disini karena ditinggal dan juga tidak ada hasilnya, ini merupakan evaluasi
tersendiri untuk kepentingan kedepan saya kira, masalah UKG.
Kemudian aspirasi berikutnya masalah stratifikasi dan tunjangan profesi guru perlu
mendapatkan perhatian. Kami mendapatkan aspirasi dari PGRI se-provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi portofolio
yang telah berlangsung selama ini dan menolak setiap gagasan yang berimplikasi pada
perlambatan proses sertifikasi tersebut. Jadi ini ada beberapa memang yang mengalami
kendala di daerah begitu terutama kami yang ada di Yogya.
Kemudian aspirasi yang mengenai pajak. Ini sebetulnya khusus untuk provinsi,
penerapan pajak yang sangat memberatkan karena memang pajak kendaraan bermotor ini
sangat berat tapi kami memahami bahwa memang pendapatan asli daerah ini terbesar di
Yogya adalah dari BPKB, pajak kendaraan bermotor sehingga ini perlu mendapatkan
evaluasi saya kira supaya nanti tidak memberatkan bagi masyarakat Yogyakarta.
Kemudian masalah UKM. Saya kira ini kita tahu semua bahwa UKM ini sekarang
masih kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank karena belum bank cabel. Oleh sebab
itu perlu DPD RI membuat terobosan khusus saya kira masalah-masalah yang terkait dengan
UKM agar dana yang mengendap yang jumlahnya bertriliun-triliun itu bisa diakses untuk
kepentingan usaha kecil menengah yang katakanlah umpamanya kami di Yogya ini dana
yang terserap hanya sekitar 50% saya kira, dana yang termasuk di BI kemudian terserap
untuk usaha di masyarakat Yogyakarta hanya 60% sehingga 40% itu larinya ke Jakarta. Oleh
sebab itu perlu support dari DPD RI supaya nanti bagaimana mempermudah untuk
kepentingan UKM mendapatkan modal untuk kepentingan usaha supaya nanti bagaimanapun
ke Yogyakarta ini adalah banyak usaha-usaha kecil sehingga itu menjadi prioritas yang harus
kita perhatikan.
Bapak-Ibu yang saya hormati.
Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan wal billahi taufiq wal hidayah,
wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Berikutnya kami persilakan teman-teman dari Sulawesi Tengah.
18. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th.
(SULTENG)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
12
Salam sejahtera bagi kita semua dan,
Om Swastyastu.
Ibu Sekjen dan jajaran yang kami hormati.
Para wartawan dan teman-teman anggota DPD yang semuanya tetap dikasihi oleh
Tuhan.
Sebagai umat beragama marilah kita mengucapkan syukur kepadanya karena
kemurahan nafas hidup yang dikaruniakan sehingga kita bisa bertemu sebulan lamanya yang
tentunya bisa memberikan sebuah aspirasi dari daerah untuk dikembangkan menjadi sebuah
sumbangsih yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita.
Pada kesempatan ini kami dari Sulawesi Tengah akan memberikan laporan tidak
secara keseluruhan tapi hanya bagian-bagian poin tertentu yang kami sampaikan. Yang
pertama yaitu mengenai otonomi daerah. Disini ada usulan menambahkan beberapa
pengaturan yang baru yang belum diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 204 tentang
bagaimana mempercepat keberhasilan desentralisasi, demokrasi dan yang mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Yang kedua mengenai tata ruang yang sampai saat ini yang ada di 11 kabupaten/kota
yang ada di Sulawesi Tengah belum rampung karena masing-masing mempertahankan
wilayah tapal batas-tapal batas bagaimana yang seharusnya masuk di dalam tata ruang
tersebut.
Yang ketiga tentang pemekaran daerah. Kami hanya ada beberapa masyarakat yang
memberikan masukan walaupun sedang diusahakan dua otonomi baru daerah pemekaran
yaitu Morowali Utara dan Banggai Laut. Tetapi disini ada masukan sekiranya di dalam
tahun-tahun berikutnya ketika ada daerah otonomi baru tidak hanya melihat jumlah
penduduknya tetapi kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia juga mempunyai
peranan penting di dalamnya.
Yang keempat yaitu mengenai RUU Desa. Sampai pada bulan Juni kemarin ketika
kami dari Timja desa Komite I belum di setujui oleh pemerintah, maka dari Sulawesi Tengah
memberikan saran dan usulan dan kepada kita sebagai anggota yang terhormat, desa sebagai
negara kecil bukan hanya sebagai sebuah objek penerima bantuan pemerintah, tetapi sebagai
subjek yang mampu melakukan emansipasi lokal atau otonomi baru dan otonomi dari bawah
untuk mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama dan sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan secara tipologis dan juga implisit harus ada
di dalam Rancangan Undang-Undang Desa tersebut.
Dan yang terakhir sistematika dan naskah akademi yang betul-betul teraplikasikan
untuk dibentuk menjadi satu Undang-Undang Desa tersebut.
Kita masuk kepada Komite II yaitu Ahmad Syaifullah Malonda, masalah listrik.
Kalau dulu di Palu itu tiap satu hari mati, dua hari menyala, kini kembali terjadi antara Buol
yaitu kampungnya Ibu Wati, Toli-toli, itu hampir setiap hari terjadi pemadaman yang
mungkin salah satu kebijakan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah Kabupaten Buol
dan juga Toli-Toli untuk dapat memberikan kenyamanan, penerangan semaksimal mungkin
kepada masyarakat. Tentang produksi kebijakan pengembangan kokoa maupun cokelat yang
ada di Sulawesi Tengah. Bahwa itu semuanya terkadang tidak menjadi hak milik seluruhnya
oleh masyarakat yang menanam, yang mengambil, bahkan yang membersihkan cokelat
tersebut, tapi lebih banyak adalah orang-orang ketiga yang merasakan hal tersebut.
Selanjutnya masalah Komite III, masalah dari Pak Shaleh Aldjufri, tetap yang
dikatakan dari Yogya guru adalah bahagian terpenting di dalam dedikasi pengembangan ilmu
kepada anak-anak. Namun terkadang kali tenaga guru ini hanya di nomor duakan. Proses
sertifikasinya pun terkadang harus terhambat dengan begitu banyak birokrasi-birokrasi yang
terjadi di lingkungan, baik di tingkat I maupun tingkat II.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
13
Untuk Komite IV. Hanya satu yang menjadi sasaran daripada kita di sini Sulawesi
tengah, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPD masih sangat terbatas ketimbang DPR.
Walaupun kita sadari antara perbedaan DPD dan DPR dua-dua berasal dari rakyat, tetapi
lebih menyentuh adalah kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Demikian laporan kami yang bisa kita sampaikan, kiranya bisa bermanfaat bagi kita
semua. Dan yang paling terakhir kami atas nama utusan Sulawesi Tengah tetap harus
menyatakan turut berduka cita buat teman-teman daripada Kalimantan Barat, sahabat kita,
teman kita, orang tua kita Ibu Kadarwati sebagai teman saya di Komite I yang telah di
panggil Tuhan. Tetap solid, saya bersama Ibu Ratu dan juga Ibu Hairiah mendampingi
sampai ke liang lahat. Kita bersyukur bahwa apa yang sudah diberikan, apa yang sudah
ditaburi, beliau akan mendapatkan satu tempat yang teristimewa di surga karena
kebaikannya, karena dedikasinya, karena pengetahuannya bagi kita sekalian dan dan keluarga
diberikan kekuatan.
Yang kedua, selamat kepada teman kita yang akan dilantik menjadi bupati. Kepada
Pak Tonny Tesar sekiranya nanti ada kunker, 133 kunker ke Yapen bisa kita menyaksikan
pelantikan. Kalau tidak salah tanggal 27 atau tanggal 3, saya sudah dapat bocoran dari Pak
Tonny. Dan teman kekasih kita Pak Riza yang juga akan kita lantik, bersama-sama kita
mendoakan menjadi pemimpin yang betul-betul menjadi teladan bagi masyarakat, jauhkan
korupsi agar nama DPD tetap bersih, mengayomi masyarakat agar nama DPD tetap bersih
untuk selama-lamanya.
Dan yang paling terakhir atas nama kami Sulawesi Tengah mengucapkan minal aidin
walfaidzin mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi, Ibu Wati, Shaleh dan Malonda,
sekiranya selama ini kepada pimpinan, kepada Ibu Sesjen banyak kesalahan yang sudah kami
buat mohon kami di maafkan. Dan kebetulan hari ini saya tepatnya satu tahun menjadi
anggota DPD. Terima kasih kepada Komite I Pak Dani yang sudah banyak memberikan
arahan kepada senior-senior saya semuanya di sini. Semua mendapatkan pahala sesuai
dengan apa yang sudah di karyakan bagi kita sekalian.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
19. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya, terima kasih Ibu Pendeta. Selanjutnya Banten, Provinsi Banten. Kita berharap
bahwa pointer saja penyampaiannya saja supaya lebih padat, ringkas, karena nanti juga akan
di olah, sekali lagi akan di lanjutkan di komite yang terkait.
20. PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN, M.AP. (BANTEN)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menyampaikan hasil aspirasi masyarakat, saya mohon kepada para
anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mendoakan rekan kami yaitu
dari Provinsi Banten Pak Abdi Sumaithi yang tadi malam di operasi, sudah di operasi. Kami
mohon kepada para anggota kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan kami
mohon yang beragama Islam kami mohon bacakan surat Al-Fatihah “illa hadratin nabi
shallallahu 'alaihi wa sallam Al-Fatihah”.
Mudah-mudahan doa dari Bapak-Ibu sekalian diterima Allah SWT.
Yang saya hormati Pak Laode dan Ibu Hemas, serta anggota Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia. Ibu Sekjen, Wasekjen beserta jajarannya dan hadirin yang saya
muliakan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
14
Ada beberapa point yang akan saya sampaikan. Tapi pointer yang paling penting
yang saya sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.
Yang terkait Bidang Komite I. Permasalahan hal yang berkaitan dengan otonomi
daerah. Bahwa Provinsi Banten walaupun sudah 12 tahun berpisah dengan Jawa Barat tapi
permasalahan tetap ada terutama masalah yang berkaitan dengan aset. Nah aset di sini, belum
sampai sekarang ini belum terselesaikan. Karena apa? karena masih ada keterlibatan dengan
pihak ketiga. Oleh karena itu kami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
mendorong kepada dua instansi yaitu Provinsi Banten dengan Gubernur Jawa Barat untuk
duduk bersama untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan aset. Itu yang pertama.
Yang kedua, kami pada saat kunjungan ke Bantaran Kali Cisadane masyarakat
berbondong-bondong untuk meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk
minta bantuan supaya sebelum lebaran ini tidak digusur. Karena pemerintah kota akan
mengusur 33 KK sebanyak 150 warga pinggiran kali Cisadane itu untuk di gusur. Oleh
karena itu kami sudah berusaha untuk menyurati kepada walikota agar penggusuran itu di
pending. Karena apa? karena itu saya juga belum pelajari masalah hal-hal yang berkaitan
dengan tata ruang itu. Jadi kami sudah menyampaikan surat, Pak Laode, kepada Pak
Walikota untuk pemendingan terlebih dahulu karena ini bulan puasa.
Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan masalah KTP. Bahwa ada masalah e-KTP
ini, Tangsel dengan Lebak ini belum selesai sama sekali, baru 46 persen dari Lebak. Oleh
karenai itu kami selalu mengarahkan, karena ada keterlambatan yang berkaitan dengan
sarana dan prasarana tentang hal-hal e-KTP tersebut. Itu yang berkaitan dengan Komite I.
Yang berkaitan dengan Komite II. Bahwa perlunya di bangun terminal baru, karena
sampai saat ini belum ada satu pun terminal yang benar-benar representatif di Kota Tangsel.
Hal ini membuat suasana kemacetan menyebar ke beberapa wilayah, yang ada hanyalah
sejumlah terminal bayangan yang ada di Tangsel, antara lain di dekat pasar dan Ramayana
Ciputat, depan Mega Mall Ciputat, depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah dan bahkan di
depan kantor Walikota Tangsel.
Yang kedua, masalah hal yang berkaitan dengan kementerian pertanian. Perlu
mengambil kebijakan yang simultan dalam mendorong penyebaran pupuk subsidi di daerah,
dengan catatan semua yang harus dilakukan secara transparan, karena itu keterlibatan swasta
atau lembaga dalam membantu penyebaran pupuk perlu di kaji secara mendalam
pembenahan sistem pengawasan sampai di tingkat paling bawah.
Yang ketiga, penggalakan pembuatan pupuk organik di kalangan petani atau limbah
sehabis panen bisa di manfaatkan untuk pupuk. Inilah yang belum di lirik oleh pemerintah,
kalau tahu masyarakat di didik untuk bisa membuat pupuk organik sendiri, tentunya mereka
akan menjadi masyarakat yang cerdas dan mandiri.
Terkait dengan Komite III. Menguatkan peran pemerintah dalam distribusi dan
pemerataan guru tersertifikasi dan mendukung secara nyata terhadap pemberian fasilitas
tambahan bagi yang ditugaskan di daerah terpencil. Kedua, mengkaji kemungkinan
pengelolaa guru negeri, swasta, tetap, pembantuan honor, umum, agama dalam satu atap.
Ketiga, mengupayakan gaji guru pembantuan dan honorer tidak di bawah batas kebutuhan
hidup layak. Keempat, standarisasi atas sarana prasarana kesehatan yang sudah dan akan ada
di evaluasi lembaga pendidikan kesehatan serta lulusan, dan memperbesar menerimaan
CPNS atau PTT.
Terkait dengan Komite IV. Bahwa masukan pandangan dari berbagai kelompok
masyarakat dan pemerintah Provinsi Banten mengenai usulan revisi Perpres Nomor 86
Tahun 2011 tentang kawasan strategis dan infrastruktur selat sunda atau KSSS yang
disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, mendukung langkah pemerintah
Provinsi Banten dan Lampung melalui suratnya yang ditandatangani oleh Gubernur Banten
dan Gubernur Lampung. Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 188
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
15
/200 2059 BAPP 2012 dan Nomor 00S5802102012 tanggal 5 Juli 2012, perihal tanggapan
atas usulan Menteri Keuangan tentang perubahan Perpres Nomor 88 tahun 2011.
Kedua, banyak potensi pajak yang hilang di Provinsi Banten disebabkan diantara
3000 pekerja asing yang bekerja di Banten membayar Pajak di DKI Jakarta. Oleh karena itu
kami berharap agar kementerian keuangan melalui Kanwil Pajak Provinsi Banten bekerja
sama dengan pemprov, pemkab dan pemkot ke Banten dapat lebih mensosialisasikan pada
ribuan perusahaan.
Ketiga, persoalan pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi
prioritas, baik dalam rencana kerja pemerintah maupun rencana kerja pemerintah daerah.
Tahun 2013, oleh karena itu kami diharapkan atau mengharap melalui Kementerian Koperasi
dan UKM agar dapat memberikan dukungan penuh atas berbagai upaya yang dimaksud
terutama bagi generasi muda.
Itulah yang dapat saya sampaikan hasil dari aspirasi masyarakat daerah. Atas
perhatian saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta
hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Om Shanty Shanty Shanty Om.
Damai sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih.
21. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Kyai. Selanjutnya kami persilakan teman-teman dari Kalimantan
Barat. Sekali lagi sedapat mungkin pointer saja untuk kita hemat waktu.
22. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat pimpinan DPD RI.
Yang terhormat anggota DPD RI.
Yang terhormat Ibu Sesjen, Wasesjen dan seluruh staf dari Sekretariat DPD RI.
Pertama kami ucapakan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada
Almarhumah Sri Kadarwati. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan teman-teman dalam
memberikan perhatiannya digandakan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan puji
syukur kami panjatkan juga kepada Allah SWT pada hari ini kita dapat berkumpul untuk
melaksanakan sidang paripurna ke IV Tahun 2011-2012.
Bapak-Ibu sekalian, kami akan menyampaikan pointer-pointer saja apa yang telah
kami lakukan selama masa reses di Provinsi Kalimantan Barat.
Pertama, dari Komite I karena Almahumah Ibu Sri Kadarwati mewakili Komite I dan
pada tanggal 31 beliau wafat, jadi tidak ada rekomendasi dari Komite I.
Berikutnya di Komite II. Kesimpulannya pertama tentang lingkungan hidup. Di
Kalimantan Barat masih banyaknya tercemar lingkungan hidup yang diakibatkan limbah dari
kelapa sawit dan juga penambangan emas tanpa ijin. Kemudian masalah lain adalah limpasan
air rob, limpasan dari air laut, dengan melakukan upaya yang kami harapkan adalah
penanaman pohon bakau di sekitar pantai supaya tidak timbulnya abrasi di pantai.
Yang berhubungan dengan pertanian; pertama, penanggulangan kelangkaan pupuk
sampai saat ini masih tetap terjadi di wilayah-wilayah di Kalimantan Barat terutama di
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
16
wilayah pertanian. Kemudian menindaklanjuti mungkin pengedar pupuk palsu. Kemudian
yang terpenting adalah pelatihan bagi para petani untuk melakukan pemberdayaan dan
peningkatan teknologi. Dan juga menfasilitasi beberapa kelompok petani terutama kelompok
petani perempuan.
Dalam bidang perikanan, Kalimantan Barat terkenal dengan aliran sungai, maka di
harapkan budidaya kerambah ikan itu dapat terus berlangsung. Kemudian harus ada
penindakan terhadap praktek-praktek kapal trol yang mematikan nelayan-nelayan kecil. Dan
juga masih minimnya di beberapa wilayah alat pendingin bagi ikan hasil tangkapan nelayan.
Untuk perkebunan, masalah audit ini sangat penting bagi kami, karena dari beberapa
investigasi dan laporan dari masyarakat banyak perusahaan perkebunan yang telah
melakukan eksplorasi dan pencemaran, kemudian juga ada ijin dari perusahaan tersebut yang
sudah habis tetapi tetap melaksanakan atau melangsungkan eksplorasi terhadap penanaman
sawit, bahkan diindikasikan merusak lingkungan. Dan yang terpenting juga keinginan
masyarakat disana adalah rehabilitasi terhadap pohon karet yang sudah tua.
Dalam bidang peternakan. Ini penyediaan bibit hewan masih sangat diperlukan,
kemudian juga pemberian subsidi bagi peternak dan pembuatan rumah potong hewan yang
layak dan higienis.
Masalah infrastruktur masih cukup jelek di wilayah Kalimantan Barat terutama jalan-
jalan antar desa, kabupaten dan juga yang menghubungkan kabupaten dan perbatasan.
Hal yang lain yang berkaitan dengan raskin. Kalimantan Barat kemarin mendapat
potongan prosentase yang cukup tinggi untuk beras raskin, dan beras raskin ini dialihkan ke
Pulau Jawa. Nah alasannya katanya kemiskinan banyak di Pulau Jawa. Ini mendapat protes,
seharusnya tidak demikian untuk mengalihkan kuota ini ke Jawa karena kebutuhan
masyarakat di Kalimantan Barat juga masih memerlukan beras raskin.
Kemudian untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat). ini masih saja prakteknya meminta
jaminan sertifikat rumah atau kendaraan. Padahal sesuai dengan pertemuan dengan pihak
bank, bahwa jaminan sertifikat itu tidak dinafikan atau tidak apa-apa tidak ada sertifikat
karena pinjaman juga sangat rendah. Dan juga masih sangat berat dari masyarakat tentang
bunga KUR yang masih cukup tinggi.
Kemudian yang berhubungan dengan Komite III. Pertama di Kalimantan Barat masih
booming guru yang pensiun, dan jenjang pendidikan dasar itu masih terhitung dari 2011-
2013. Oleh karenanya pengadaan guru tahun 2012 mutlak perlu karena mendesak untuk di
lakukan, karena memang Kalimantan Barat masih kekurangan guru. Kemudian penyediaan
akses pendidikan anak usia dini masih sangat minim dan belum merata di 14 kabupaten dan
kota yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian jumlah guru yang miss-match masih sangat
tinggi. Misalnya contoh kasus sarjana matematika masih mengajar fisika. Kemudian
pengadaan sarana teknologi komunikasi dan informasi untuk pembelajaran masih sangat
terbatas. Di daerah Kabupaten Kubu Raya masih terdapat 326 kelulusan CPNS yang
bermasalah, yang saat ini sedang akan direncanakan untuk mengulangi tes.
Kemudian untuk masalah perempuan dan anak. Ini masih adanya indikasi
perdagangan anak itu diperbatasan ataupu antar provinsi di Indonesia. Contohnya kemarin
ada suatu yayasan yang berorientasi agama mengiming-imingi anak-anak dari kampung
untuk disekolahkan di Jakarta, tetapi ternyata tidak ada jaminan dan akhirnya anak-anak
tersebut melarikan diri. Kemudian masyarakat yang lain juga di daerah-daerah tertentu
diperbatasan masih kasat mata penjualan dan perdagangan manusia.
Untuk Komite IV, karena rekan kami belum kembali, belum ada laporan yang bisa
kami sampaikan akan menyusul.
Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan
kami atas nama anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Barat juga mengucapkan minal aidin
walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
17
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Persilakan teman-teman dari NTT.
24. PEMBICARA : Ir. EMANUEL BABU EHA (NTT)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Yang kami hormati pimpinan DPD RI.
Yang kami hormati anggota DPD RI.
Yang kami hormati Ibu Sekjen dan Wasekjan serta seluruh staf.
Singkat, hadirin sekalian yang kami muliakan.
Sebelum kami menyampaikan laporan reses dari anggota DPD dari NTT, kami juga
ingin menyampaikan turut berduka cita belangsungkawa atas meninggalnya Ibu Sri
Kadarwati. Semoga beliau diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan
mendapatkan kekuatan sehingga tabah dalam menjalani hidup ini. Kepada dua teman yang
tadi juga berbahagia, kami juga ikut menyampaikan selamat dan kiranya dalam menjalankan
tugas nanti senantiasa bisa dengan bagus.
Kami mungkin tidak membacakan laporan ini pimpinan, kami hanya ingin
menyampaikan beberapa hal. Pertama mungkin adalah kaitannya dengan Bupati TTU yang
dulu sudah pernah kami sudah laporkan dalam forum ini. Dan ternyata juga sampai sekarang
terus saja bergejolak, kami ingin mengingatkan saja untuk bagaimana kita membahasnya
lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait.
Yang kedua, kaitannya dengan pemilihan gubernur NTT. Tahun depan bulan Maret
akan dilaksanakan. Itu masyarakat NTT menginginkan agar DPD ikut serta mengawasi
pelaksanaan itu. Sehingga dengan demikian pelaksanaan itu juga berjalan sesuai yang kita
kehendaki. Dengan masih banyak lagi mungkin berhubungan dengan Komite I.
Kemudian dengan Komite II mungkin adalah kaitannya dengan jalan. Memang kami
NTT adalah daerah kepulauan sehingga memang jalan agak sulit untuk bisa serentak satu kali
bisa di bangun. Kemudian kaitannya dengan irigasi Pulau Sumba yang sudah dibangun
sekian puluh tahun dan tidak pernah di keruk mengakibatkan saluran itu menjadi terhambat
dengan lumpur-lumpur. Akibatnya lahan yang begitu potensial akhirnya terbengkalai karena
air tidak mengalir lagi. Oleh karena itu mungkin kami minta bantuan sebagaimana kalau bisa
dengan Kementerian PU agar bisa dapat menyediakan anggaran untuk perbaikan saluran itu.
Yang berikut mungkin masih banyak yang berhubungan Komite II. Komite III adalah
kaitannya dengan guru. Memang kami di NTT ini sangat langka, guru masih sangat kurang,
satu sekolah ini sebetulnya adalah temuan-temuan yang berulang-ulang kali Bu, sehingga
kami harapkan mungkin akan mendapatkan perhatian. Yang berikut adalah kaitannya dengan
kompetensii guru. Ini memang kalau ujian kompetensi guru dilakukan secara nasional
dengan standar yang sama, maka bagi kami di NTT yang ditempat-tempat yang pedalaman
yang tidak ada sama sekali hubungan komunikasi, maka akan sangat sulit para guru itu
mendapat lulus, begitu. Oleh karena itu mungkin kita minta bagaimana kalau ini dicluster,
regionalisasi mungkin bisa dilakukan. Itu yang diminta begitu. Kemudian kekurangan dokter
juga sama. Ini sebetulnya juga temuan-temuan yang berulang, sehingga kami tidak perlu
membacakan lagi laporan ini dan kami akan menyerahkan kepada pimpinan untuk kemudian
di distribusikan kepada alat kelengkapan masing-masing untuk kita tindaklanjuti. Demikian
mungkin yang dapat kami sampaikan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
18
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om..
Terima kasih.
25. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Ema. Berikutnya kami persilakan pada teman-teman dari Sulawesi
Utara.
26. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Yang saya hormati pimpinan DPD RI, Wakil Ketua Pak Laode Ida dan Ibu Ratu
Hemas.
Bapak-Ibu para anggora DPD RI seluruh Indonesia yang saya hormati.
Ibu Sekjen, Bapak Wakil Sekjen dan jajarannya dan hadirin sekalian yang saya
hormati.
Mengawali laporan ini, kami pun dari Sulawesi Utara menyampaikan turut berduka
cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat Ibu Sri Kadarwati Aswin yang sudah
Tuhan panggil mendahului kita. Semoga keluarga yang di tinggalkan diberi kekuatan dan
penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.
Untuk laporan dari Sulawesi Utara hampir tidak banyak berbeda dari dari hari-hari
kemarin, karena umumnya isi harapan untuk dapat dibangun infrastruktur, khususnya di
daerah-daerah di wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sanger dan juga
Sitaro, terutama di bidang perhubungan dan transportasi yang memang sangat ketinggalan.
Kunjungan kerja khusus yang dilakukan oleh anggota DPD RI ke Kabupaten Kepulauan
Talaud tidak bisa landing pesawatnya memang, hanya karena keterbatasan instrumen landing
sistem dan juga kondisi cuaca belum ditopang oleh teknologi transportasi yang memadai.
Selanjutnya aspirasi-aspirasi yang terkait dengan Komite I lebih banyak diwarnai oleh
masalah e-KTP dan juga persoalan Kamtibmas yang dikelola bersama oleh Kapolda. Dan
juga berbagai kegiatan terkait dengan harapan masyarakat untuk supaya DPD lebih berperan
dalam upaya-upaya pembangunan di daerah. Komite II juga terkait dengan hal-hal yang tadi
kami sebutkan, infrastruktur dan juga masalah ketersediaan bahan bakar minyak dan bahan
bakar gas, terutama menghadapi hari raya lebaran. Dan Komite III lebih banyak di dominasi
oleh masalah penyalahgunaan narkoba yang perlu mendapat perhatian bersama. Kemudian
asuransi kesehatan yang sampai saat ini belum memberikan pelayanan maksimal dan
masalah penyaluran raskin serta sertifikasi guru. Komite IV umumnya permohonan-
permohonan masyarakat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan
infrastruktur dan juga pembangunan pendidikan dan kesehatan.
Inilah aspirasi secara garis besar yang dapat kami sampaikan dari Sulawesi Utara.
Dan dokumen laporan sudah kami siapkan cukup tebal untuk diserahkan kepada pimpinan
DPD RI pada saat ini. Demkianlah laporan ini.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
Terima kasih.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
19
27. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Pak Marhany. Berikutnya yang dipersilakan dari Kalimantan
Timur.
28. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Pertama sekali dari Kalimantan Timur mengucapkan takziah buat Almarhumah Sri
Kadarwati dari Kalimantan Barat. Semoga almarhum mendapat tempat di sisi Allah SWT.
Amin YRA. Kemudian pada kesempatan hari ini beberapa hal yang mungkin kami
sampaikan dalam hasil reses kami berempat.
Yang pertama dari Komite I. Kami mengharapkan perhatian pemerintah pada
masyarakat perbatasan yang mungkin ini terus berulang sampai saat ini, mungkin janji-janji
pemerintah pusat terhadap daerah-daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Timur yang
terjadi tiga kabupaten/kota, yaitu di Kutai Barat, kemudian Malino dan Kabupaten Nunukan.
Mengharapkan dalam kesempatan ini masalah jalan belum dapat perhatian itu, karena janji-
janji yang diberikan oleh pemerintah pusat sampai sekarang masih belum sebagaimana yang
di janjikan begitu. Kemudian yang kedua masalah pembentukan Kaltara, provinsi, sampai
saat sekarang juga daerah masih terus menuntut agar segera juga Kaltara ini dibentuk, begitu.
Untuk Komite II yang pertama mungkin masalah infrastruktur seperti yang tadi
disampaikan, yang menghubungkan antara daerah khusus wilayah perbatasan, jalan dan
jembatan. Kemudian hingga saat ini lingkungan yang ada di Kalimantan Timur sangat rusak
sekali dikarenakan adanya aktivitas pertambangan. Kemudian yang berikutnya masalah
RTRWP Kalimantan Timur ini masih belum tuntas. Sehingga mengakibatkan kesulitan-
kesulitan dari kami, begitu. Kemudian pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah pesisir
Kalimantan Timur masih belum dapat perhatian secara serius. Padahal Kalimantan Timur
banyak memiliki sumber daya yang ada di laut.
Untuk Komite III. Pertama mungkin masalah konsep rintisan sekolah standar
internasional ini perlu ditinjau kembali, karena konsep tersebut tidak disosialisasikan dengan
bagus dan juga daerah tidak bisa melaksanakan secara baik. Kemudian masalah sertifikasi
sama dengan yang lain. Uji kompetensi juga yang diinginkan untuk dijadikan pemetaan sama
dengan ujian nasional, pemetaan itu tidak dilaksanakan secara bagus sehingga murid yang
mengikuti ujian-ujian nasional dan juga guru yang mengikuti ujian kompetensi kemarin
mendapatkan kesulitan, terutama sekali dalam mengunakan alat-alat komputerisasi yang
tidak disosialisasikan secara bagus. Kemudian masalah kesehatan, mungkin standarisasi
harga obat yang secara nasional melibatkan di daerah-daerah mungkin agak sedikit harus
menambah biaya, begitu. Karena kalau di daerah komunikasi yang cukup sulit akan ada
biaya, sehingga daerah mungkin kalau disamakan dengan pusat dia akan menambah biaya.
Kemudian yang terakhir Komite IV. Adanya ketidakadilan pembagian posisi bagi
hasil minyak dan gas bumi seperti daerah-daerah kita yang lain itu. Dimana kami masih
mendapatkan bagian yang tidak seimbang dari apa yang diperoleh oleh pusat. Dan yang
terakhir banyaknya program-program infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah provinsi
perlu bantuan-bantuan dari pusat melalui APBN, diantaranya proyek freeway, kemudian
proyek pembangunan bandara Samarinda, proyek jalan trans Kalimatan, termasuk
Kalimantan Timur, kemudian proyek jembatan Pulau Balang, kemudian yang terakhir
pelabuhan Maloy dan cluster industri pertanian. Barangkali ini disampaikan pada kesempatan
kali ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
20
29. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Kyai. Kami persilakan teman-teman yang terhormat dari
Kalimantan Selatan.
30. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati pimpinan DPD.
Yang kami hormati para anggota DPD.
Yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam
tak lupa pula kita sampaikan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW.
Mengawali laporan reses pada hari ini ijinkanlah kami dari para senator Kalimantan
Selatan mengucapkan belasungkawa kepada utusan Kalimantan Barat yang telah meninggal
Ibu Sri Kadarwati. Mudahan amal beliau diterima oleh Allah SWT. Yang kedua adalah
ijinkanlah kami juga mengucapkan, tiga hari lagi kita, empat hari lagi kalau tidak salah kita
sudah merayakan hari raya idul fitri. Ijinkanlah kami mengucapkan minal aidin walfaidzin,
mohon maaf lahir dan batin.
Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kami langsung ke substansi saja,
permasalahan hasil reses kami. Pertama adalah berkenaan dengan e-KTP. Kami mohon
perhatian dari komite-komite terutama Komite I berkenaan dengan e-KTP yang di daerah
kami itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak persoalan. Nanti kita sampaikan
secara detail nanti suratnya kepada pimpinan.
Yang kedua adalah masalah sertifikasi guru juga disinggung. Di daerah kami juga
masalah ini luar biasa. Terus yang berikutnya adalah mengenai BBM Pak, Kalimantan
Selatan dalam hal ini, pada hari ini, pada saat ini antrian BBM masih panjang. Mohon
perhatian kepada komite yang membidanginya agar sehabis lebaran ini untuk membahasnya
lebih detail lagi agar proses pelayanan publik terhadap BBM ini bisa teratasi di Kalimantan
Selatan.
Yang berikutnya pula adalah mengenai PLN, Pak. Kita sebagai lumbung terbesar batu
bara cuma listriknya juga byarpet-nya luar biasa. Mohon perhatian kepada komite yang
membidangi juga.
Selanjutnya masalah pertambangan. Pertambangan, kasus pertambangan di Kalsel
juga sangat-sangat luar biasa, maraknya peti, penambang liar itu, terus juga tentang royalti
bagi hasil ke daerah juga sangat berpihak kepada daerah terutama daerah kami. Terus
penangganan peti itu sendiri juga tebang pilih juga. Itu juga kami mohon perhatian dari
komite yang membidangi itu.
Terus selanjutnya adalah konflik pertanahan. Juga sangat mengemuka di Kalimantan
Selatan. Terus masalah bandara. Bandara kami ini dari 33 provinsi barangkali nomor paling
terkebelakang. Mohon perhatian kepada kawan-kawan berkenaan dengan bandara kami ini.
Terus selanjutnya adalah masalah haji. Masalah haji, waiting list kita terlalu panjang juga,
waiting list kita sangat-sangat panjang sekali. Ongkos naik haji juga dipermasalahkan. Terus
pengawasan tentang pelayanan haji juga itu di permasalahkan.
Terus selanjutnya adalah berkenaan dengan angka penggunaan narkoba di
Kalimantan Selatan yang luar biasa masih di urutan ranking ketiga. Jadi juga mohon
perhatian, mudah-mudahan Komite I bisa memanggil Kapolri untuk menyampaikan ini,
karena ini sangat tendisius dengan masyarakat Kalsel yang religius. Di satu sisi masyarakat
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
21
religius jg tapi di sisi lain angka narkobanya luar biasa. Ketika kita kunjungan ke penjara,
salah satu penjara di ibukota provinsi ada sekitar 1500 itu yang ada di dalam, ternyata hampir
900 adalah korban narkoba. Ini cukup memperihatinkan. Artinya sangat kontradiksi dengan
masyarakat kita yang religius.
Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon perhatian atas segala perhatiannya
kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan
terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
31. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya kepada teman-teman dari Kalimantan
Tengah.
32. PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG)
Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Sesjen, Wasesjen dan jajarannya yang juga
saya hormati.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Om Swastyastu.
Kami tidak membacakan laporan ini, tapi satu hal saja yang kami ingin minta
perhatian dari pimpinan DPD RI, yaitu menyangkut kantor kami yang ada di daerah. Ini
syukur alhamdulillah sudah beroperasi dengan baik walaupun belum di resmikan. Dalam
masa reses ini pada tanggal 10 Agustus kami mengadakan rapat kerja daerah yang pertama
dengan mengundang berbagai pihak, pimpinan daerah, tokoh masyarakat, lembaga
masyarakat, juga media massa dan TVRI yang ada di daerah kami. Respon mereka sangat
baik. Jadi hubungan kami selama ini sebagai anggota DPD sudah berjalan lancar. Tapi
mereka inginkan hubungan yang lebih akrab atau lebih erat lagi dalam hubungan antar
lembaga. Ini jadi awal yang baik dan kami harap nanti pada bulan oktober tahun ini ketika
kita merayakan hari ulang tahun DPD RI, kalau tidak ada halangan kami mohon salah
seorang pimpinan bisa datang kesana dan meresmikan kantor itu. Karena sudah berjalan baik
dan dikenal oleh masyarakat. Itulah harapan kami.
Dan kepada teman-teman dari Provinsi Kalimantan Barat kami juga ikut
menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya sahabat kita Ibu Sri Kadarwati.
Semoga keluarga diberikan kekuatan oleh yang maha kuasa. Demikian yang dapat kami
sampaikan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Om Shanty Shanty Shanty Om..
33. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih. Selanjutnya Maluku Utara, dan siap-siap Sulawesi Selatan, saya kira
belum ada, Sulawesi Selatan ada yang mengisi ruangan ini? belum ada. Berarti siap-siap
Sulawesi Tenggara.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
22
34. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati.
Sama halnya dengan beberapa provinsi yang lain, kami tidak membacakan
seluruhnya tetapi ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan sebagai penekanan
agar mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, karena
beberapa aspirasi ini telah disampaikan melalui rakorbangnas, tetapi belum mendapat
perhatian dari pemerintah pusat.
Pertama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta dukungan DPD RI terhadap
rencana pembangunan bandara internasional, yang karena sewaktu-waktu kalau Gunung
Gamalama mengalami erupsi praktis penerbangan menuju ke Ternate sebagai bandara satu-
satunya ke Maluku Utara itu lumpuh total. Karena itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara
meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mendesak kepada
kementerian terkait untuk mengalokasikan dana ke Maluku Utara.
Yang kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara juga meminta dukungan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar mendorong RUU Provinsi Kepulauan
yang di gagas oleh 7 provinsi kepulauan yang sampai saat ini belum di undangkan, karena
bagi provinsi kepulauan seperti Maluku Utara jika undang-undang ini di undang-undangkan
sangat membantu provinsi itu untuk segera mer-ecovery berbagai ketertinggalan.
Kemudian yang ketiga, ada harapan yang sangat kuat dari masyarakat Maluku Utara
agar DPD RI memberikan dukungan yang maksimal terhadap rencana pembentukan daerah
otonom baru di beberapa daerah, yang secara resmi juga telah di sampaikan kepada Komite I
melalui Panca agar bisa bernasib sama dengan beberapa daerah otonom baru yang ada di
Indonesia yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Termasuk di antaranya ibukota Provinsi Maluku Utara, Kota Sofifi, yang saat ini sudah
mendapat persetujuan dari 23 daerah otonom baru tetapi masih belum ada kepastian. Pemda
Provinsi Maluku Utara merasa berkepentingan sekali karena ini ibukota provinsi, berharap
kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan dukungannya maksimal.
Saya kira ada beberapa hal ini yang paling penting kami tekankan pada penyampaian aspirasi
masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kunjungan reses dari 13
Juli sampai dengan 13 Agustus.
Yang terakhir, kami juga berempat tidak lupa menyampaikan belasungkawa yang
sedalam-dalamnya kepada Ibu Sri Kadarwati. Bagi kami Ibu Sri Kadarwati adalah orang
yang paling baik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan yang terbaik bagi
almarhumah. Kemudian yang terakhir kami berempat juga menyampaikan selamat hari raya
idul fitri mohon maaf lahir dan batin.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
35. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Dari Sulawesi Selatan belum ada yang mengisi bangkunya saya lihat. Saya persilakan
kepada Sulawesi Tenggara.
36. PEMBICARA : Ir. H. ABD. JABBAR TOBA (SULTRA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan DPD RI.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
23
Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota DPD yang terhormat dan Ibu Sekjen dan Wakil
Sekjen, hadirin sekalian yang terhormat.
Saya mengajak mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, oleh karena
pada saat ini dalam suasana puasa masih kita diberikan limpahan rahmat dan taufik kepada
kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sampai selesai melaksanakan ibadah
puasa.
Yang kedua, barangkali saya ingin menyampaikan bahwa tiga hari lagi insya Allah,
atau empat hari lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat ied. Oleh karena itu kami
berempat dari Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat idul fitri 1433 Hijriah minal aidin
walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.
Yang ketiga, kami juga berempat dari Sulawesi Tenggara mengucapkan turut
belangsungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah Ibu Sri Kadarwati. Mudah-mudahan
arwah beliau diterima di sisi Allah SWT.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.
Kalau saya membacakan ini cukup banyak Pak, ada 40 masalah, ada 18 halaman,
tetapi saya hanya mencoba hanya 4 saja yang dikemukakan. Yang pertama masalah
penerimaan calon pegawai negeri di Sulawesi Tenggara, kurang tertib, karena terkadang K1,
yang dulunya K1 setelah dimasukan kembali menjadi K3 dan seterusnya, inilah menjadi
hambatan di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan nanti ditingkat pusat bisa melihatnya itu.
Itu yang pertama.
Yang kedua masalah pertambangan. Saya melihat perkembangan di Sulawesi
Tenggara itu cukup rancu, disamping merusak lingkungan, merusak jalanan, kemudian
menimbulkan .... (tdk jelas) terhadap masyarakat di sekitarnya. Juga melanggar Kepmen
ESDM Nomor 7 dan Perbaikan Kepmen Nomor 11, dilanggar oleh para penambang. Itu yang
kedua.
Yang ketiga masalah uji kompetensi guru. Hari pertama memang mengalami masalah
karena internet atau jaringan yang dari pusat ke Kendari mengalami kerusakan. Sehingga
dengan demikian hampir semua guru tidak ada yang bisa mengerjakannya. Berikutnya, di
situ memang ada beberapa yang diakui oleh para guru, banyak guru-guru kita di sana
terutama guru-guru terpencil itu masih gagap teknologi. Oleh karena itu ada beberapa saran
agar supaya pihak PGRI maupun dari lembaga penjamin mutu supaya memberikan latihan-
latihan, sehingga guru-guru kita disana itu bisa meningkat mutunya. Bahkan setelah
mengadakan ujian kompetensi besok di surat kabar baku hantam antara PGRI. Kemudian
guru menyalahkan PGRI, guru menyalahkan lembaga penjamin mutu. Jadi tiga ini saling
menyalahkan. Besoknya juga saya jawab di surat kabar bahwa tiga-tiganya salah. Kalau saya
jawab ketiga-tiganya salah, karena mestinya guru belajar lebih banyak, kemudian PGRI
menjamin apa yang dibutuhkan oleh guru-guru, dan penjamin mutu juga harus begerak. Oleh
karena itu tiga-tiga ini harus kompak menghadapi ujian kompetensi ini.
Dan yang terakhir barangkali masalah haji. Kuota haji yang ada di Sulawesi Tenggara
tahun ini adalah 1.698 orang. Sedangkan pendaftar sampai saya tinggalkan pada hari Kamis
lalu, pada waktu kami di RRI berbicara di RII, sudah terdaftar 17.890 orang. Kalau memang
jatahnya itu hanya 1.968 maka 11 tahun yang akan datang baru akan kena jatah secara
keseluruhan. Oleh karena itu barangkali Komite III kita mencoba berjuang bagaimana untuk
menambah kuota-kuota haji yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira demikian.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
37. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (SULTRA)
Terima kasih Pak Jabbar.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
24
Berikutnya kami persilakan kepada teman-teman dari Aceh.
38. PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Yang kami hormati pimpinan DPD, rekan-rekan anggota DPD dari seluruh Indonesia
yang baru kembali ke ibukota. Kami mewakili rekan-rekan anggota DPD RI asal Aceh dan
seluruh rakyat Aceh menyampaikan ungkapan belasungkawa, dukacita sedalam-dalamnya
atas telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita Ibu Sri
Kadarwati pada tanggal 31 Juli yang lalu. Semoga seluruh amal ibadahnya, seluruh amal
kebaikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan kita semua menyadari
Ibu Sri Kadarwati adalah salah seorang anggota DPD yang berprilaku sangat baik.
Berikutnya ijinkan kami juga atas teman-teman mengucapkan selamat kepada dua
sahabat kita Tonny Tesar yang ditetapkan oleh MK untuk segera dipastikan sebagai Bupati
Yapen dan saudara kita Riza yang terpilih sebagai walikota di Sumatera Barat. Lalu beberapa
hari mendatang kita mungkin akan menyelesaikan ramadhan, ijinkan kami mendahului
mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1433 hijriyah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga
kita semua berada dalam suasana yang baik dan bahagia. Kepada seluruh anggota DPD dan
seluruh masyarakat Indonesia, anggota DPD dari Aceh menyampaikan dirgahayu
kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2012, tinggal dua hari ke depan.
Pimpinan dan anggota DPD yang kami muliakan.
Tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Nanti laporan lengkap akan
disampaikan kepada pimpinan dan akan disempurnakan dalam 2-3 hari ke depan.
Yang pertama, dalam pertemuan anggota DPD dengan BPK Perwakilan Aceh kami
mendapat informasi penting bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh yang mulai
dikucurkan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 ditengarai ada yang tidak sesuai dengan
peruntukannya. Dalam catatan kami dari 2008-2012 Aceh sudah menerima 20,88 triliun dana
otonomi khusus. Kami bersepakat berempat melalui pimpinan DPD nanti meminta agar BPK
melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana otsus selama 5 tahun terakhir itu.
Yang kedua, pertemuan kami dengan Kapolda Aceh. Kapolda menyampaikan dan
meminta bantu DPD terhadap empat, lebih kurang, angkanya tidak begitu pasti, terutama ini
profesor. Disampaikan oleh Wakapolda adalah lebih kurang 450 polisi di Aceh itu pengguna
narkoba. Wakapolda meminta agar ada kebijakan nasional. Ini angka ini besar, seluruh
Indonesia sangat besar. Tidak akan mungkin, ini pembicaraan dari hati ke hati, tidak akan
mungkin narkoba meluas peredarannya di Indonesia apabila tidak ada anggota polisi yang
bermain curang. Jadi ada penegak hukum juga, maka mesti ada treatmen khusus. Salah satu
yang diajukan adalah seluruh anggota polisi yang menjadi pengguna narkoba itu
direhabilitasi segera. Dan kemudian dia tidak boleh bertugas pada tempat yang sama setelah
masa rehabilitasi. Dan pada waktu yang bersamaan BNN, Polda Aceh dan seluruh anggota
DPD dari Aceh masuk ke kawasan hutan untuk membasmi 2,5 hektar kebun ganja. Itu
lambang ketidakmampuan masyarakat untuk mencari rezeki karena angka kemiskinan di
Aceh masih sekitar 20%.
Kemudian pertemuan kami dengan berbagai elemen masyarakat bahwa mengingatkan
kembali hari ini adalah ulang tahun ke-7 Penandatangan MoU Helsinky yang mengakhiri
konflik di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia. Kemudian
melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006, Undang-Undang No. 11 yang
mengamanahkan perlunya sejumlah peraturan pemerintah turunan undang-undang tersebut.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
25
Elemen masyarakat meminta kepada DPD agar mendorong pemerintah secepat-cepatnya,
karena sudah melewati waktu yang dijanjikan hanya dua tahun, untuk segera menyelesaikan
peraturan pemerintah sehubungan dengan perintah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006
tersebut.
Kemudian tidak kalah menarik adalah ada tiga hal penting yang ingin kami
sampaikan. Yang pertama kawasan tengah Aceh yang daerah ekosistem leuser itu ada jalan
negara yang kondisinya sangat buruk. Ini membawa konsekuensi kepada beban ekonomi bagi
masyarakat, harga BBM di kawasan itu sesewaktu bisa melonjak sampai Rp. 12.000/liter. Di
kawasan yang sama kita ketahui sebagai daerah yang sangat potensial sebagai penggerak
listrik tenaga air. Namun dalam upaya-upaya membangun PLTA ini ada implikasi-implikasi
yang menyangkut rakyat tidak diperhatikan. Misalnya kerusakan-kerusakan rumah
penduduk. Ini kami mohon kepada komisi yang berkenan untuk memberi advokasi agar
masyarakat mendapat perlindungan yang wajar dari sebuah kegiatan pembangunan.
Yang berikutnya adalah sama halnya seperti laporan dari berbagai provinsi.
Pelaksanaan uji kompetensi guru juga mengalami masalah di seluruh Aceh. Memang akan
ada ujian pengganti yang dilakukan pada awal Agustus dan itu memang sudah berlangsung
dengan baik.
Yang terakhir permasalahan haji. Pada saat pertemuan kami dengan kanwil
kementerian agama Aceh dilaporkan bahwa kuota haji untuk Aceh masih kurang dari 4.000
orang. Tepatnya 3.924 orang. Sementara sampai dengan menjelang Agustus kemarin daftar
tunggu calon jemaah haji di Aceh 45.081 orang. Artinya kalau angka ini tetap dipertahankan
sama halnya seperti keterangan dari teman kami Sulawesi Tenggara, jamaah haji itu sudah
masuk masa tunggu tahun ke-12. Kepada komisi yang berkenaan dengan haji mohon upaya-
upaya yang wajar untuk memperbanyak kuota haji setiap tahun, tetapi kami tidak
mengharapkan adanya usulan berhaji lebih dari satu kali setahun.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabrakatuh.
39. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih teman-teman dari Aceh.
Saya kira ini persoalan haji mengemuka. Tapi ini memang persoalannya ini adalah
pada kuota sebetulnya, dimana setiap negara di dunia berebut kuota haji. Indonesia saya kira
10% begitu ya Pak? Masih 10%. Kalau Aceh 10% dari jumlah penduduknya, begitu juga
provinsi-provinsi yang lain. 1 per mil, bukan 10%, 1 per mil. Itu yang jadi problem memang.
Jadi makanya mungkin kita perlu diskusi khusus soal ini dengan pemerintah termasuk
dengan pemerintah Arab Saudi. Karena itu mereka yang mengeluarkan kebijakan khusus
untuk itu sebetulnya.
Kami persilakan kepada teman-teman dari Sumatera Utara. Sekali lagi ini sudah
menjelang, sudah masuk waktu shalat dzuhur sebetulnya, dan kalau mungkin kita bisa
bergantian untuk keluar shalat sambil kita mengikuti terus sidang ini, karena sebentar itu ada
keputusan yang diambil terkait dengan laporan dari PURT. Karena itu saya kira mungkin
tanpa mengurangi nilainya kita bergantian keluar.
40. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)
Pak Ketua, interupsi.
Kami juga bisa minta ijin sebentar ke ruangan? Khususnya kami yang tidak
melaksanakan puasa. Terima kasih.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
26
41. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (SULTRA)
Boleh, boleh. Silakan Pak.
42. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Om Swastyastu..
Yang terhormat Bapak Laode dan Ibu Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI. Teman-
teman senator se-Indonesia, Ibu Sekjen dan jajarannya serta hadirin sekalian yang saya
muliakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa, berkat rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan hadir di
paripurna ini. Kami juga sama Bapak Ketua, yaitu banyak yang dibacakan tapi akan kami
bacakan sebagian, Ibu, maaf Ibu Ketua.
Sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari
teman-teman anggota DPD dan masyarakat Sumatera Utara atas meninggalnya Ibu Sri
Kadarwati yang beberapa kali telah berkunjung ke Sumatera Utara, ke kediaman kami,
bahkan turur ke Aceh mengawasi pemilukada saat itu. Saya rasa salah seorang Ibu anggota
DPD yang sangat aktif dan bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Dan juga kami
menyampaikan selamat kepada dua anggota, satu Pak Riza Falepi dan juga Pak Tonny Tesar
yang telah menunjukan keberadaan DPD dan mendapat jabatan sebagai walikota dan bupati.
Dan yang terakhir adalah selamat menunaikan ibadah puasa dan juga mohon maaf lahir batin
dalam menghadapi ramadhan nanti.
Ada beberapa poin yang penting yang akan kami bacakan. Diantaranya adalah
masalah pertanahan di Sumatera Utara. Ini yang sudah banyak membawa korban jiwa sia-sia,
perpecahan dan penderitaan dimana-mana. Yang mana sebelumnya telah kita jembatani, kita
fasilitasi, kita undang Menteri BUMN, Kepala BPN, 4 bupati dan walikota, tidak diwakili,
hadir langsung, dan tokoh-tokoh masyarakat serta instansi terkait. Dijanjikan 2 bulan tapi
ternyata sudah hampir 2 tahun belum juga penyelesaiannya. Selanjutnya juga kita adakan
pertemuan di Kantor BPN yang dihadiri 11 anggota DPD. Dijanjikan juga 2 bulan ternyata
belum juga penyelesaiannya. Ibu Aida juga ikut saat itu. Nah ini mental dan moral pejabat
kita atau oknum pejabat kita yang perlu menjadi perhatian serius, karena masalah tanah ini
sama kunjungan kami ke Palembang kemarin sebagai Pansus juga hal yang sama. Kesalahan
adalah di BPN. Dan tadi malam juga direksi mereka bertemu kami, selalu permasalahan di
oknum BPN.
Dan juga pembangunan yang tengah dijalankan oleh pemerintah saat ini juga
hendaknya tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik dan materi semata. Harus
diperhatikan pembangunan mental, moral dan spiritual. Dapat dikatakan cukup besar jumlah
generasi muda yang potensi fisik, akal dan kreatifitas mereka harus diberi ruang memadai
sehingga mereka dapat mengembangkan diri mereka. Untuk itu diharapkan dengan peran dan
fungsi yang ada padanya. Diharapkan DPD RI dapat mendorong terciptanya sarana
pendidikan yang baik, sarana olahraga yang baik dan sarana hiburan yang layak, mendidik,
dan terjangkau seperti tempat bermain, taman kota, kebun binatang dan sebagainya. Ini
bukan hanya di provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa-desa. Saya, maaf
Bapak-Ibu sekalian, menjadi tontonan kita setiap hari tawuran, bentrokan antara warga
masyarakat dimana-mana. Jadi ini satu-satunya jalan adalah menghilangkan stress itu ada
tempat bermain, ada tempat pendidikan yang baik dan olahraga.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
27
Adanya wacana pemekaran daerah hendaknya pemerintah memberi ruang yang
profesional terhadap keinginan beberapa daerah yang ingin menjadi daerah otonom. Bahwa
usulan pemekaran dan atau terbentuknya daerah otonom baru harus disikapi dengan bijak.
Dan demi keadilan serta kebaikan masyarakat harus dikedepankan dengan tetap mengacu
kepada ketentuan yang berlaku. Di Sumut kami ada dua daerah besar yaitu satu Langkat.
Mungkin bupatinya selama menjabat belum pernah ke satu sudut yang lain saking luasnya.
Dan juga Simalungun. Itu mungkin nanti yang akan diusulkan atau sedang diusulkan.
Dan juga mungkin ini bisa menjadi contoh teman-teman daerah lain. Dulu ada
pelabuhan Pertamina di salah satu sudut perbatasan Aceh-kami. Perjuangan DPD
memfasilitasi berkali-kali rapat di sini alhamdulillah sudah menjadi pelabuhan umum. Jadi
tidak ada kekakuan Pertamina itu pelabuhannya. Dan itu hari waktu penandatangan itu saya
sebagai saksi ada turut 8 anggota DPD ke kantor Pelindo. Jadi ini juga input kalau ada
pelabuhan Pertamina itu bisa dirubah menjadi pelabuhan umum sehingga bermanfaat. Kami
nanti akan agak sedikit menolong jalan kami yang dari Aceh karena pelabuhannya sudah
dekat ke Aceh hingga truk-truk besar tidak masuk Medan menuju Belawan yang jaraknya
lebih kurang dua jam.
Sumatera Urara menduduki urutan kedua tebesar provinsi se-Indoensia dengan tindak
lanjut rekomendasi dari pemeriksaan BPK Tahun 2005-2011. Yang belum sesuai
rekomendasi dan belum ditindaklanjuti yaitu sebesar 5,211 triliun dan berpeluang
menimbulkan kerugian negara yang sangat signifikan. Ini yang melaporkanpun mantan
gubernur juga ini Pak Rudolf Pardede. Hal ini dikarenakan tidak transparannya pihak Pemda
Sumatera Utara dalam mengelola kauangan daerah dan tidak segera menindaklanjuti temuan
atau rekomendasi BPK RI dan kurang berfungsinya pengawasan dari DPRD. Untuk itu
disarankan agar kita meminta kepada pihak aparat penegak hukum baik PoldaSU, Kejati
Sumut untuk secepatnya melakukan penyidikan terhadap temuan atau rekomendasi yang
terindikasi berpotensi menimbulkan kerugian negara atau korupsi. Meminta kepada pihak
pemda di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Utara untuk lebih transparan dalam
mengelola keuangan daerah dan segera menindaklanjuti temuan atau rekomendasi BPK RI.
Dan juga Bansos, sekarang kami juga banyak ke penjara ini. Bayangkan, hanya urusan sosial
juga dirampok atau dicuri. Ini sudah kebangetan ini. Tapi nasib guru didzalimi. Ini saya rasa
hampir seluruh daerah. Jadi kita harus sama-sama bergerak. Dan juga saya sampaikan jangan
ditiru di Sumut dan jangan iri dan jangan ditiru, kami nomor satu terkorup di Indonesia sudah
2 tahun atau 2 babak. Jadi yang ini jangan iri dan jangan ditiru.
Sebagai daerah dengan luas area perkebunan terbesar di Indonesia, Sumut
menghasilkan devisa keuangan dari sektor perkebunan sebesar 220 triiyun dan pendapatan
pajak ekspor sebesar 8,30 triliun dari perkebunan sawit, karet, cokelat, tembakau dan
sebagainya. Ini juga perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian yang saya muliakan.
Bapak Irman Gusman, Ketua DPD begitu kita dilantik satu minggu membuka seminar
nasional mengenai bagi hasil seluruh daerah, ada yang memiliki tambang, fasilitas kita yang
rusak bebannya ke kita tapi hasilnya ke daerah minim atau tidak ada. Ini juga harus menjadi
fokus dalam perjuangan kita bersama hingga seluruh daerah akan mendapat bagi hasil dari
kegiatan yang sangat besar, perkebunan, pertambangan dan sebagainya.
Perlu perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan pengamanan puluhan
pulau terluar untuk mencegah masuknya imigran dari luar, serta mencegah terjadi pencurian
kekayaan alam dari wilayah perairan di Indonesia. Kami di Nias banyak pulau-pulau yang
sangat rawan.
Selanjutnya perlu perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan
infrastruktur atau sarana/prasarana antara lain membangun jalan, waduk, jaringan irigasi,
sekolah atau tempat pendidikan, rumah sakit dan lain-lainnya. Ini contoh di Sumut, sekarang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
28
jarak 100 km bisa 3-4 jam. Sebenarnya jalan kita sama saja seperti di luar itu hanya 1 jam. Ini
memprihatinkan. Bahan bakar banyak, kita stres dan juga banyak unefisiensi.
Agar DPD RI ikut mendukung Provinsi Sumatera Utara atau Danau Toba sebagai
tuan rumah Konferensi Internasional Danau Toba 2013. Ini hanya pemberitahuan kepada
teman-teman. Mohon doa dan dukungannya.
Ini menyangkut nasib guru, realisasi transfer dana BOS dari dinas pendidikan tingkat
I ke sekolah-sekolah yang masih sering terlambat akan menghambat proses belajar. Juga
insentif guru-guru, yang mana kita ketahui honor mereka tidak cukup menghidupi
keluarganya. Ini pernah saya ajak ini Pak Sulis sebagai Ketua PGRI dan kami pertemuan
dengan guru-guru di Sumut alhamdulillah ketolong saat itu. Dan ini untuk menghilangkan
ngantuk kita ada cerita. Dulu gubernurnya berdebat dengan walikota atau berantem. Walikota
bilang dananya ada di gubernur, gubernur bilang walikota. Saya bilang kalau kalian kualat
sama guru nanti ke penjara. Dua-duanya sekarang di penjara. Sama juga waktu pemindahan
kebun binatang Medan ke tempat baru, terdzolimi binatangnya. Saya bilang juga walikota
sama wakilnya, tidak percaya. Dua-duanya juga ke penjara. Jadi hati-hati terhadap satwa dan
guru, bisa kualat.
Diminta kepada pemerintah daerah, lembaga penegak hukum seperti kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan DPRD serta BPN agar bertindak tegas untuk terjadi konflik sosial
berkepanjangan terutama menyangkut tanah. Timbulnya konflik sosial antara masyarakat
dengan pengusaha seperti perkebunan dan pertambangan banyak disebabkan adanya
kebijakan pusat yang tidak terkordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga berpengaruh
iklim investasi di Sumut yang menimbulkan kerugian moril dan materil. Ada di sana terjadi
sudah hampir 20 tahun kawasan industri Medan dibeli lahannya dari pemprov bisa
dipersoalkan pihak ketiga dan menang lagi. Hampir digusur orang-orang asing, duta besarnya
kalang kabut beberapa negara. Untung ada DPD. DPD yang membela hingga sampai
sekarang tidak jadi dilaksanakan eksekusinya.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) belum maksimal atau dapat dikatakan
gagal akibat masih sangat kurangnya kordinasi kementerian pendidikan dan kebudayaan
dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak mengetahui pasti apakah pemerintah
daerah itu telah siap atau belum untuk mempersiapkan infrastuktur pendukung pelaksanaan
UKG yang dilaksanakan secara online. DPD RI perlu mendorong menteri pendidikan dan
kebudayaan untuk lebih menyempurnakan sistem pembayaran sertifikasi guru karena masih
banyak keterlambatan pembayaran kepada guru.
Hal haji, sama kami dengan teman-teman daerah lain, bahwasanya pengantrian cukup
jauh. Usia lanjut ya. Kalau 2021 baru bisa antriannya baru bisa didapat itu sangat
memprihatinkan, karena bagi calon haji yang sudah tua mungkin nanti tidak sempat naik haji.
Ini menyangkut flu burung, kami hanya komen kan sedikit adalah yang mestinya
paling banyak dapat itu adalah PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia) karena
ribuan jenis burung di sana, tetapi alhamdulillah satu sen pun tidak ada. Ini kami lagi mau
ikut mengecek auditnya apakah ada diarahkan ke kami tapi yang tidak diterima. Ini juga
memprihatinkan.
Mungkin demikian yang kami sampaikan. Dan penutup dari hasil pelaksanaan
kunjungan yang kami lakukan, kami melihat banyak konflik-konflik sosial yang terjadi di
daerah, seperti bentrokan antara warga, demonstrasi akibat penyerobotan lahan tawuran
antara kelompok dan pelajar, dan lain-lain sebagainya disebabkan oleh oknum-oknum
pejabat pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan adil selaku pengambil
keputusan publik. Seperti menghambat dan memperlambat proses perijinan, segala
sesuatunya sulit dan juga terutama menyangkut surat tanah atau dengan BPN, walaupun
mereka sudah memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
29
Kami sampaikan juga disini bahwa keadaan bangsa kita saat ini telah mengalami
ketegangan atau stress yang berkesinambungan. Seperti setiap hari menjadi tontonan yang
memprihatinkan yang menyangkut citra bangsa dan negara yaitu tawuran di mana-mana.
Mungkin demikian yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan dalam laporan
ini dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh pemerintah. Sudah banyak pidato dan janji-
janji yang indah, namun masyarakat mendambakan sesuatu yang nyata dan segera dapat
dirasakan mafaatnya.
Demikian kami sampaikan, sekali lagi menghadapi idul fitri beberapa hari lagi, kami
sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Lebih kurang mohon maaf.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
43. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (DI YOGYAKARTA)
Terima kasih, Pak Rahmat dari Sumatera Utara.
Kita lanjutkan berikutnya adalah Provinsi Maluku, dan mohon untuk tidak semuanya.
Satu provinsi bergantian supaya tidak kosong. Terima kasih.
Silakan, Bu Anna.
44. PEMBICARA : ANNA LATUCONSINA (MALUKU)
Yang kami hormati pimpinan DPD RI beserta seluruh anggota DPD RI, yang kami
hormati, Saudara Sekretaris Jenderal beserta staf, hadirin yang berbahagia.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Pimpinan dan anggota yang kami hormati, kami dari Provinsi Maluku mempunyai
juga segudang permasalahan yang kami serap pada saat penyerapan aspirasi. Tetapi tentunya
yang akan kami sampaikan beberapa hal yang sangat penting, yaitu pertama kita mengetahui
bersama bahwa pada tanggal 1 Agustus yang lalu Provinsi Maluku mengalami satu bencana
alam yang cukup besar, mengalami cuaca yang sangat ekstrem sehingga terjadi bencana
banjir dan longsor serta tenggelamnya kapal antar pulau yang menelan korban 123 orang dari
seluruh kabupaten/kota. Kemudian, yang meninggal dunia 123 orang, luka berat 85 orang,
luka ringan 16 orang, total korban 229 jiwa.
Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian para anggota. Bencana alam itu khusus untuk Pulau
Ambon 90% air menggenangi Kota Ambon dan kerusakan cukup besar. Kita mengalami
jembatan, jalan, maupun rumah-rumah penduduk hancur, dan kerugian yang diperkirakan
Rp. 938 miliar. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami anggota DPD yang
berasal dari Provinsi Maluku mengharapkan dorongan dari lembaga DPD RI untuk bisa
membantu kami di Provinsi Maluku agar pemulihan infrastruktur bisa berjalan dengan baik.
Selanjutnya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting,
pertama menyangkut Komite I, yaitu konflik pertanahan atau agraria dan sumber daya alam.
Hampir di seluruh Maluku, 9 kabupaten dan 2 kota terjadi konflik agraria atau pertanahan.
Ini timbul karena penolakan masyarakat adat terhadap penggunaan lahan dan lokasi hak
kehutanan atau ulayat untuk kegiatan pengusahaan hutan maupun pertambangan yang
mengandalkan cara-cara dialog yang sepihak diikuti intimidasi maupun cara-cara yang tidak
bermoral oleh penguasa didukung oleh pemerintah daerah maupun pihak aparat keamanan.
Ini mungkin masalah dari Komite I yang sangat krusial.
Kemudian menyangkut tata ruang wilayah. Masalah banjir dan longsor yang terjadi
yang kami sebutkan tadi, terjadi karena belum diimplementasikannya dengan konsekuen
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
30
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang
Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Sehingga wilayah sungai, kawasan lindung,
kawasan andalan, kawasan strategis nasional, serta sistem perkotaan nasional, semua belum
terimplementasi dalam rencana tata ruang wilayah.
Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, untuk Komite II, Provinsi Maluku menetapkan dua
kabupaten, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram bagian Barat sebagai sentra
pertanian, khususnya tentang persawahan. Tetapi sampai saat ini tidak diikuti dengan
pembangunan irigasi yang memadai sehingga sangat mengkhawatirkan keadaan persawahan
di dua kabupaten yang menjadi pusat lumbung padi Provinsi Maluku. Dan saat ini juga
fenomena pengalihan fungsi sawah menjadi lahan sawit di beberapa kabupaten di Maluku
diharapkan menjadi perhatian serius kementerian pertanian karena ini sangat meresahkan
masyarakat.
Komite III, Bapak-Ibu sekalian, hampir sama dengan semua provinsi, masalah uji
kompetensi, masalah sertifikasi guru. Dari Komite III kami ingin menyampaikan tentang
bidang kesehatan khususnya. Kita tahu bersama jaminan persalinan yang digulirkan oleh
pemerintah yang diharapkan akan bisa diserap oleh seluruh masyarakat miskin di Indonesia,
termasuk di Maluku. Nah, untuk di Maluku sangat memprihatinkan, karena Jampersal ini
bisa diklaim oleh masyarakat miskin bila dilakukan di puskesmas atau pustu. Namun kita
ketahui di saat di Maluku hampir sebagian besar 90% puskesmas maupun pustu tidak
memenuhi persyaratan untuk dilakukan persalinan. Sehingga dengan demikian para bidan
tidak bisa mengklaim Jampersal tadi bila dilakukan persalinan di rumah penduduk maupun di
rumah bidan. Untuk itu mungkin ada suatu tindakan kita bersama untuk menteri kesehatan
mengubah peraturan pemerintah menyangkut Jampersal tadi.
Kemudian menyangkut masalah haji. Kuota haji di Maluku pun hampir sama dengan
provinsi lain. Kami mempunyai daftar tunggu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu
dengan adanya pembagian tambahan kuota untuk Indonesia sebanyak 10.000 kuota tahun
2012 ini, kami berharap kementerian agama bisa membagikan kuota 10.000 itu secara adil
kepada semua provinsi. Dan Maluku mengharapkan bisa mendapat tambahan kuota sebesar
200 seat.
Demikian, Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Maluku.
Kami akan menyampaikannya secara tertulis kepada sidang yang terhormat ini dan tentunya
akan didistribusi kepada komite masing-masing. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih
atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
45. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (DI YOGYAKARTA)
Terima kasih, Ibu Anna Latuconsina dari Maluku. Berikutnya dari Provinsi
Gorontalo. Silakan Ibu.
46. PEMBICARA : RACHMIYATI JAHJA (GORONTALO)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Pimpinan dan anggota DPD RI yan saya hormati.
Ibu Sekretaris Jenderal bersama seluruh jajaran, hadirin yang berbahagia.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
31
Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya teman, sahabat, Ibu Sri
Kadarwati, semoga arwah beliau l diterima di sisi Allah SWT. Amin. Ijinkanlah saya pada
siang hari ini menyampaikan hasil temuan masalah dan aspirasi masyarakat dari Provonsi
Gorontalo. Begitu banyaknya aspirasi, saya hanya membacakan garis besarnya saja.
Komite I, Dr. Budi Doku, pengelolaan Teluk Tomini yang mencakup tiga provinsi
Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo menjadi permasalahan besar yang melibatkan lintas
provinsi.
Komite II, Hj. Hana Hasanah Fadel Muhammad, perlu pemerintah berperan aktif
terhadap keberadaan tambang liar di Provinsi Gorontalo.
Komite III sama dengan teman-teman, masalah uji kompetensi guru. Dan yang paling
terutama adalah bidang agama, yaitu penetapan 1 ramadahan yang diputuskan pemerintah
melalui sidang isbat yang disiarkan secara langsung melalui media televisi menjadikan
polemik di dalam masyarakat. Karenanya, sidang isbat tersebut menimbulkan kebingungan
pada masyarakat. Untuk itu disarankan agar sidang isbat sebaiknya tidak perlu disiarkan
melalui media elektronik. Masalah kesehatan, sama.
Masalah Komite IV oleh Bapak Elnino. Mengenai anggaran APBN tahun 2012
mayoritas konstituen DPD RI di Gorontalo sangat kecewa dengan pemerintah yang
menurunkan nilai subsidi pupuk dan subsidi benih bagi petani dalam APBN 2012, padahal
sebagian besar penduduk di Indonesia adalah petani.
Demikian, laporan reses di penghujung ramadhan ini. Insya Allah kita dapat meraih
amal pahala sebesar-besarnya dan menjadi pemenang di hari kemenangan. Sebab sejatinya
pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis
di tempat yang pahit, yang tetap kecil meskipun menjadi besar, tetap tenang di tengah badai,
dan tetap mengandalkan Allah SWT dalam segala perkara. Selamat menyongsong Hari Raya
Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
47. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (DI YOGYAKARTA)
Terima kasih, Ibu Rachmiyati dari Gorontalo. Berikut, dari Papua Barat.
48. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT)
Terima kasih pimpinan.
Kami mewakili teman-teman menyampaikan laporan kegiatan di daerah.
Pimpinan DPD RI yang kami hormati.
Saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Kami memberikan apresiasi bagi teman-teman yang masih ada di ruangan ini.
Ibu Sesjen, Wasesjen, dan jajaran Sekretariat DPD RI yang kami hormati.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Selamat siang.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan
dan ridho-Nya, kita bersama dapat menghadiri sidang paripurna DPD RI pada hari ini.
Pertama-tama kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Sri Kadarwati
dari DPD RI Provinsi Kalimantan Barat. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang
Maha Kuasa. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat, terutama kepada Bapak Tonny Tesar
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
32
dari Provinsi Papua dan Pak Riza dari Provinsi Sumatera Barat atas keterpilihannya masing-
masing sebagai bupati dan walikota.
Yang berikutnya ada banyak hal yang dapat kami sampaikan, tetapi terutama kami
menggarisbawahi pidato Presiden RI pada ulang tahun Republik Indonesia tahun lalu di
depan Sidang Bersama DPD dan DPR, Presiden menyatakan bahwa akan menyelesaikan
masalah Papua dari sisi kesejahteraan. Tetapi sampai saat ini perlu kita ketahui bahwa Papua
dan Papua Barat menjadi daerah termiskin di Indonesia. Dengan demikian pidato yang
disampaikan oleh saudara Presiden benar-benar gagal total di Papua, terutama di Papua
Barat. Sehingga kami menyampaikan kepada pimpinan DPD RI untuk dapat menindaklanjuti
ini. Kami mohon agar dicari solusi yang paling tepat dalam hal meningkatkan kesejahteraan
terutama di tanah Papua.
Yang berikutnya yang dapat kami sampaikan adalah terkait dengan masalah event-
event pariwisata di Papua dan Papua Barat, terutama di Papua Barat, Kementerian Pariwisata
itu tidak pernah hadir. Apakah Kementerian Pariwisata masih masih menaruh hati terhadap
kami atau tidak? Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Akhirnya, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian, kami
ucapkan terima kasih dan selamat siang.
49. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (DI YOGYAKARTA)
Terima kasih Pak Mervin.
Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat kami persilakan.
50. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati pimpinan sidang.
Yang saya hormati para senator RI.
Yang saya hormati Ibu Sesjen, Wasesjen dan seluruh jajarannya yang saya hormati.
Hadirin yang berbahagia.
Pertama kami berempat dari Provinsi Sumatera Barat mengucapkan turut
belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah seorang anggota
senator dari Provinsi Kalimantan Barat Ibu Hj. Sri Kadarwati. Mudah-mudahan beliau
ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, segala dosanya diampuni, dan amal
ibadahnya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Keluarga yang ditinggalkan sabar dan
tabah menghadapinya.
Kemudian, pada kesempatan yang baik ini, mungkin melalui pimpinan sidang, saya
berpendapat sudah saatnya kita memikirkan model dan cara bagaimana agar sidang paripurna
ini jangan sampai kursi dan meja saja yang sujud di hadapan pimpinan. Saya kira ini penting,
rapat paripurna yang sangat mulia, sangat diharapkan bisa berkontribusi dalam membangun
bangsa dan negara, secara khusus adalah daerah yang kita wakili. Ini untung saja menurut
pandangan saya yang tinggal ini adalah orang-orang yang akan masuk surga semuanya. Saya
kira Pak Paulus setuju. Kalau Pak Paulus sudah setuju, ini pelanggaran berat. Sudah harus
pikirkan, mungkin Bu Sesjen, bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang cukup ramai
untuk mendengarkan laporan masing-masing daerah, karena 33 provinsi membutuhkan
dukungan secara bersama-sama. Sangat penting kita memikirkan itu.
Terakhir, kalau tadi Maluku punya segudang persoalan, Sumatera Barat punya empat
gudang persoalan. Masing-masing anggota punya satu gudang sehingga menjadi empat. Saya
kira yang lain juga seperti itu kayaknya. Nanti kita berharap ini bisa dibongkar melalui
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
33
komite masing-masing, alat kelengkapan masing-masing, tentu tidak sebatas untuk kita
laporkan saja di paripurna. Harapan besar itu adalah bisa ditindaklanjuti dan apa yang
menjadi impian dan harapan daerah bisa kita perjuangkan secara bersama-sama di tingkat
nasional saat ini. Saya kira demikian.
Menghadapi Hari Kemenangan 1 Syawal 1433 H, kami anggota DPD atau senator
dari Provinsi Sumatera Barat berempat orang menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon
maaf lahir dan batin. Semoga rangkaian ibadah puasa yang kita laksanakan sunnat dan wajib
diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda.
Banyak maaf, wabillahi taufik walhidyah, wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
51. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Alirman dari Sumatera Barat. Dan ini adalah harapan kita bersama.
Semoga di dalam sidang paripurna itu betul-betul kesadaran kita bersama untuk lebih baik
daripada tetangga kita sebelah yang kita lihat di televisi sangat menyedihkan. Sehingga
tentunya ini menjadikan satu kesadaran kita bersama untuk tetap hadir di dalam sidang
paripurna.
Selanjutnya, kita lanjutkan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami persilakan.
52. PEMBICARA : BAHAR BUASAN, ST. (KEPULAUAN BABEL)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan selamat siang.
Om swastyastu.
Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Yang terhormat saudara-saudaraku anggota DPD RI.
Yang terhormat Ibu Sesjen beserta jajarannya, hadirin yang berbahagia.
Dalam kesempatan ini kami dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan
membacakan laporan, tapi hanya sebagian yang akan kami bacakan karena sudah tertera di
dalam laporan kami. Pada kesempatan ini, ijinkanlah kami menyampaikan berbagai aktivitas
kami yang dilakukan selama masa kunjungan kerja di daerah, baik kunjungan formal maupun
kunjungan nonformal untuk dapat menyerap berbagai aspirasi masyarakat, baik yang
disampaikan langsung maupun proses dialog.
Bidang kelautan dan perikanan. Berkaitan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun
2007 mengenai pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil, maka dalam pelaksanaan
undang-undang tersebut, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala.
Yaitu perlu ada pola penataan tata ruang untuk dijadikan dasar kesepakatan dari berbagai
stake holder.
Landasan hukum rencana tata ruang wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Mengubah mindset masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang
berasal dari laut. Tindakan tegas terhadap oknum nelayan asing yang melakukan illegal
fishing dan penggunaan trowel, bom ikan, dan oknum illegal mining. Bantuan kapal dan alat-
alat tangkap bagi masyarakat pesisir dalam bentuk program armada semut, pembiayaan untuk
berbagai kegiatan dari pengembangan kawasan budaya laut, pengembangan wisata bahari,
pengembangan kemitraan, dan jaringan investasi dalam rangka pengelolaan produksi dan
pemasaran sampai dengan pengembangan perikanan tangkap.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
34
Dalam bidang perhubungan. Pada perhubungan laut dihimbau perlu adanya
pangkalan sarana dan prasarana di Pelabuhan Muntok Tanjung Kalian, Pelabuhan Pangkal
Balam, dan Pelabuhan Tanjung Pandan, serta perlu adanya kordinasi dengan pihak
pemerintah daerah, pemerintah kota, dan upaya kelancaran pelayanan publik.
Dalam bidang kehutanan terkait dengan konflik pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan, maka diperlukan penyelesaian revisi rencana tata ruang wilayah provinsi
RTRWP untuk Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dalam program RHL, perlu adanya
peningkatan anggaran, terutama dana pemeliharaan koordinasi di tingkat kementrian
menyangkut kegiatan reklamasi bahan tambang. Penambahan atau pengangkatan, khususnya
sumber daya manusia, yaitu polisi kehutanan dan tenaga kontrak di tingkat provinsi.
Para hadirin yang berbahagia, dalam bidang kebudayaan pada zaman sekarang,
olahraga tradisional sudah mulai hilang tergantikan oleh permainan berteknologi tinggi.
Pengetahuan anak-anak sekarang akan budaya sendiri, termasuk olahraga tradisional masih
sangat minim. Padahal, olahraga tradisional bisa dikembangkan menjadi salah satu objek
wisata daerah agar anak-anak mengenal dan mengetahui kebudayaannya sendiri. Olahraga
tradisional dapat dimasukkan di muatan lokal dari tingkat SD sampai SMA atau sebagai
ekstrakurikuler di setiap sekolah. Festival olahraga tradisonal dapat dijadikan ajang
pengembangan potensi olahraga dan mendukung upaya pengembangan pariwisata di
Kepulauan Bangka Belitung.
APBN. Transfer uang APBN tahun 2011 sampai 2012 berjalan sesuai dengan rencana
dan dana DAK terlaksana sebagaimana direncanakan. DAU masih tetap menjadi tuntutan
daerah, lebih lebih-lebih Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan, menuntut
segera Undang-Undang Provinsi Kepulauan segera disahkan oleh DPR RI.
Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pengantar laporan kegiatan di
daerah Provinsi Kepulangan Bangka Belitung. Ada pun aspirasi masyarakat yang berhasil
diidentifikasikan secara spesifik dan mendalam terangkum dalam lampiran laporan ini.
Sekian dan terima kasih.
53. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih dari Provinsi Bangka Belitung, Pak Bahar Pak Buasan. Saya kira kita
lanjutkan. Mohon maaf nanti untuk Sulsel, dua lagi ya, Pak. Kami persilakan dari Papua ya.
Oke, dilanjut Ibu Mulyana.
Silakan.
54. PEMBICARA : Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. (SULBAR)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan, yang terhormat Senator Indonesia, yang
terhormat Ibu Sesjen beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang kami muliakan.
Alhamdulillah kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat wal afiat dan saat ini seperti
biasanya kami hanya akan menyampaikan laporan ini seperti harapan dari Pimpinan untuk
dapat kita bicarakan di komite masing-masing. Namun demikian, kami ada lima poin.
Pertama, kami ingin menyampaikan selamat jalan kepada sahabat kita, Senator Ibu
Hj. Sri Kadarwati. Selamat jalan, Ibu, beristirahatlan dengan tenang di sisi-Nya. Kepergian
Ibu sangat mengiris hati kami, kami sangat kehilangan, kami hanya dapat berdoa semoga
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
35
amal ibadah Ibu dapat menemani Ibu di sana. Dan, agar keluarga yang ditinggal senantiasa
diberikan ketabahan iman di dalam menghadapi cobaan ini.
Selanjutnya yang kedua, kami ingin menyampaikan selamat kepada dua orang
sahabat yang alhamdulillah berhasil lolos di dalam perjuangan, yaitu Bapak Tony Tessar dan
Bapak Riza Fahlevi. Mudah-mudahan yang lain menyusul. Amin.
Kemudian yang ketiga, selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dirgahayu
Republik Indonesia ke-67, jayalah Indonesiaku.
Selanjutnya, selamat menyambut menjelang Hari Raya Idul fitri. Mohon maaf lahir
batin.
Dan terakhir, kesempatan yang baik ini kami ingin mengundang seluruh Senator,
Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan. Di Sulawesi Barat akan diadakan lomba Perahu Sandeq,
perahu tradisional yang sudah berlayar sampai di Madagaskar pada saat itu, dan konon
kabarnya merupakan perahu tradisional tercepat yang ada sekarang. Maaf kepada Sulawesi
Selatan. Pelaksanaannya tanggal 30 dan 31 Agustus 2012.
Terima kasih
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Om shanty shanty shanty om.
55. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Ya, terima kasih Ibu Mulyana dari Sulawesi Barat. Kami persilakan dari Provinsi
Riau.
56. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastyastu.
Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua, para Anggota yang saya hormati, para pejabat
Eselon 1, 2, 3, dan 4, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Laporan kunjungan kerja
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Riau membuat
tema “Evaluasi, introspeksi, dan prediksi DPD ke depan”.
Satu, masyarakat Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap agar
amandemen kelima dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat sukses sesuai dengan
program agenda dan target yang diinginkan oleh DPD, juga menjadi keinginan masyarakat
Riau dan juga harapan bangsa Indonesia.
Kedua, bahwa evaluasi di lapangan, cara-cara penyelesaian kasus dan masalah yang
dilakukan oleh Anggota DPD, baik secara internal di wilayah Riau maupun berita-berita
yang diperoleh oleh masyarakat, termasuk sesuatu yang menjadi harapan masyarakat agar
eksistensi DPD menyerap dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dapat
dicontoh cara-cara DPD untuk melakukan pendekatan dan persuasif dan mengerti tentang
persoalan-persoalan daerah.
Ketiga, Agustus bersamaan dengan Dirgahayu ke-67 Kemerdekaan Republik
Indonesia juga bersamaan dengan Dirgahayu ke-55 Tahun Provinsi Riau. Riau telah
mendapat perhatian di tingkat nasional dan tingkat internasional. Insya Allah September
tahun ini Pekan Olah Raga Nasional ke-18 akan menjadi suatu tempat yang ramah dan indah
untuk kita semua berada di Riau agar sukses pelaksaan PON ini, baik dalam semua aspek.
Selanjutnya, Riau juga mendapat perhatian internasional. Insya Allah tahun 2013 akan
menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games yang akan dihadiri oleh 57 negara.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
36
Dengan demikian, bahwa Riau telah menjadi perhatian tingkat nasional juga tingkat
internasional. Namun, persoalan-persoalan yang mendasar di daerah tetap menjadi perhatian
kita bersama. RTRW yang masih menjadi persoalan di berbagai provinsi di Riau juga
menjadi persoalan. Oleh karenanya, tata ruang ini adalah suatu yang bersifat sistemik dalam
kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh daerah. Riau berharap kiranya DPD menjadi suatu
sponsor. Tahun ini tahun penyelesaian tata ruang bagi seluruh wilayah Indonesia karena tata
ruang ini berdampak sistemik, baik kepada sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, bahkan
keributan internal antarprovinsi, bahkan antar daerah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan
Daerah, Senator dari Riau berharap DPD menjadikan agenda yang prioritas. Kalau perlu
tahun ini tahun penyelesaian tata ruang agar hal-hal yang prinsip dapat kita selesaikan.
Selanjutnya, kami atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga menyampaikan
uacapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan. Setiap
harapan dari Anggota DPD Provinsi Riau kepada Pimpinan untuk menjembatani,
menghadirkan, dan menyelesaikan persoalan kepada menteri-menteri terkait, kami ucapkan
terima kasih. Ternyata ini adalah sesuatu yang ampuh untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan daerah. Kiranya menjadi suatu kebijakan oleh Pimpinan yang difasilitasi oleh
Setjen sehingga apa yang menjadi keluhan dan keresahan dari daerah dapat dilakukan secara
cepat dan tepat.
Harapan terakhir,kiranya dari berbagai persoalan-persoalan yang muncul, maka kami
pada setiap Rapat Paripurna, ini mohon maaf Bapak Pimpinan, pada suatu saat dokumen kita
ini akan dibongkar oleh generasi-generasi muda ke depan. Apakah wajar dengan eksistensi
DPD, dengan kehadiran kita seperti ini nanti akan menjadi sejarah bagi adik-adik kita ke
depan? Apakah memang perhatian kita terhadap Paripurna ini seperti ini? Ini yang perlu
menjadi renungan kita bahwa Paripurna yang disebut “pari” dan “purna” itu akan menjadi
goresan sejarah ke depan. Oleh karena itu, kami mengusulkan apa yang disampaikan oleh
Sumatera Barat tadi menjadi suatu goresan hati kita agar Pimpinan dan kita semua dapat
menyadari pengertian Paripurna itu sendiri.
Saya kira demikian evaluasi, introspeksi, dan prediksi DPD 2,5 tahun. Dan, tinggal
2,5 tahun lagi kita dapat jadikan introspeksi ke depan. Dirgahayu Republik Indonesia
bersama juga Dirgahayu Provinsi Riau yang ke-55. Selamat melaksanakan puasa Ramadhan,
minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita diberkahi semua. Dan kepada teman-teman kita
yang mendapat kemalangan, kita doakan, dan teman kita yang mendapat berkah, juga kita
doakan. Mudah-mudahan berkah itu menjadi sesuatu yang berarti bagi DPD ke depan.
Demikian.
Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
.
57. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, Pak Gafar dari provinsi Riau. Kalau sudah siap, saya kira Sulawesi
selatan kami persilakan.
58. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om swastyastu.
Ibu Wakil Pimpinan dan Bapak Wakil Pimpinan yang saya hormati, seluruh Anggota
DPD RI yang saya hormati, dan yang paling lagi saya hormati yang masih ada di sini, yang
masih menanti untuk masuk surga, kata Pak Alirman Sori. Kita mudah-mudahan nanti kalau
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
37
Paripurna yang akan datang lebih banyak dari sini untuk menanti kemasukan atau masuk ke
dalam suasana surga yang kita nantikan bersama.
Waktu yang indah ini dalam suasana bulan suci Ramadhan, kami berempat dari
Sulawesi Selatan menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjelang Idul
fitri. Semoga semuanya di dalam keadaan sejahtera, damai, dan diridhoi oleh Tuhan Yang
Mahakuasa. Kami pun menyampaikan Selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Jayalah
rakyat Indonesia, daerah Indonesia, dan jayalah negara Republik Indonesia, Merdeka! Jelas
kan semua ini kan?
Dan, dengan ini saya sampaikan bahwa dalam map yang saya bawa ini, setumpuk
persoalan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kata Pak Alirman Sori tadi, bahwa sudah
berapa gudang yang disampaikan supaya jangan terlalu banyak mengambil waktu, saya
sampaikan mapnya saja ini, tidak usah saya bacakan, dan semoga dapat diterima dengan
baik.
Terima kasih buat kita semua.
Om shanty shanty om.
59. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Litha Brent. Dan berikutnya,
kami beri kesempatan untuk Papua dulu, kami persilakan.
60. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)
Yang kami hormati Pimpinan DPD RI, yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota DPD
RI, yang kami hormati dan kami cintai Ibu Sesjen, Wasesjen, dan jajarannya, hadirin yang
saya muliakan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastyastu.
Pada kesempatan ini, izinkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan turut berduka
cita atas berpulangnya Ibunda tercinta kita, Ibu Sri Kadarwati, beberapa waktu yang lalu.
Mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan diberikan berkah, kekuatan, dan kekuatan
iman. Saya juga pada kesempatan ini tidak menyampaikan secara keseluruhan laporan reses
kita dari Papua. Sudah tertulis, hanya saja saya minta izin waktu untuk menyampaikan secara
resmi bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah 1 tahun 7 bulan sudah terakhir
diputuskan pada tanggal 24 Juli kemarin, kami sudah ditetapkan sebagai Bupati terpilih
Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu, saya menyampaikan uacapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang telah memberikan
dukungan doa maupun dukungan pemikiran, bantuan yang sudah diberikan kepada kami
sehingga perjalanan yang panjang ini bisa berakhir dengan kebahagiaan untuk kami dan
kebahagiaan untuk Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan amanah yang diembankan kepada
kami, kami juga bisa melaksanakan dengan baik, dan kami akan terus menjaga kehormatan
daripada Dewan Perwakilan Daerah yang sudah kami bawakan sama-sama selama tujuh
tahun ini. Di sini surat secara resmi kami sudah menyampaikan surat pengunduran diri
sebagai Anggota DPD. Kemungkinan kalau tidak ada halangan, kami akan dilantik pada
tanggal 27 Agustus atau tanggal 3 September 2012 yang akan datang. Kami juga memohon
kesediaan Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan untuk bisa hadir untuk menghadiri acara
pelantikan kami ini. Merupakan suatu kehormatan kalau ada Pimpinan yang bisa menghadiri,
mewakili. Kalau semua juga tidak apa-apa, cuma tempatanya tidak bisa. Kabupaten kita
kecil, pesawatnya kecil, nanti tidak kebagian. Kalau Ibu Pendeta sudah tahu perjalanan kita.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
38
Bapak-Ibu, saya sedikit memberikan gambaran secara umum perjalanan Pilkada ini,
mungkin bisa menjadi pemahaman untuk kita sekalian. Bahwa, sejak pemungutan suara
tanggal 18 November 2010, kami dari pasangan calon ada yang maju, yang mendaftarkan
ada 11, yang ditetapkan untuk lolos diverifikasi hanya 8. Setelah itu, pemungutan suara
dilaksanakan dan pleno penetapan pada tanggal 2 Desember 2010. Kami kebetulan
ditetapkan sebagai perolehan suara terbanyak dengan 31, 89% dari 8 pasangan calon,
termasuk di dalamnya incumbent yang memperoleh suara sebesar 23, sekian %. Ini sesuatu
yang cukup membanggakan untuk kita di DPD.
Setelah itu, Bapak-Ibu, diajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi oleh dua dari
pasangan calon dan dua lagi dari bakal pasangan calon yang tidak mengikuti Pilkada. Dua
bakal calon inilah yang dikabulkan gugatannya di MK karena mereka menang di PT TUN.
Masih menunggu KPU banding ke PT TUN Makasar, Pilkada jalan terus sehingga MK
membatalkan hasil karena ada keputusan PT TUN Jayapura yang memenangkan dua bakal
calon. Tetapi, MK tidak memerintahkan untuk langsung pemungutan suara ulang. MK hanya
memerintahkan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu lakukan verifikasi terhadap
sepuluh pasangan calon. Jadi, di situ peluangnya. Setelah perjalanan panjang, ada anggota
KPU yang mengundurkan diri, penggantian anggota KPU karena di daftar tunggunya sudah
habis sampai dengan penggantian pejabat bupati dua kali, April tanggal 14 pelantikan pejabat
caretaker yang baru, tanggal 20 April 2012 KPU diundang oleh pejabat bupati
menyampaikan jadwal yang akan dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 29 Juni 2012.
Tetapi, ketika itu tanggal 30 April 2012, pejabat Bupati mengeluarkan surat pending dana
untuk semua kegiatan KPU yang dananya bersumber dari APBD tahun 2012 di-pending,
tidak dikeluarkan. Peluang inilah yang kita manfaatkan, kita ajukan ke Mahkamah
Konsititusi untuk meminta kepada MK kepastian hukum. Jangka waktu pelaksanaan
keputusan itu harus ada jangka waktunya, apakah itu 30 hari, apa 60 hari, atau 90 hari.
Syukur alhamdulillah bahwa MK bisa menerima permohonan itu dan dibuka kembali
perkaranya. Ketika dibuka perkaranya, kami dari pihak terkait mengajukan penetapan kepada
MK bahwa dengan melihat hasil verifikasi, ternyata dua bakal calon yang menang di MK itu
tidak memenuhi syarat juga sehingga pasangan tetap delapan saja. Menurut kami, untuk apa
ada pilkada ulang.
Disamping itu, ada lagi surat pernyataan dari tujuh pasangan calon lain, menyatakan
mereka tidak akan mengikuti Pemilukada ulang karena harus meminta penggantian anggota
KPU. Cocoklah sudah itu, klop seperti apa yang sudah kita harap, yang tadinya kita sudah
tidak berharap banyak, hanya pikiran kita ya sudahlah kita pemungutan suara ulang. Ketika
kita sudah pasrah untuk lakukan, tidak lagi berdaya sama sekali, di situ luar biasa. Keputusan
itu bisa diterima oleh MK dan ternyata tidak perlu lagi pemungutan sura ulang. Daerah kita
bisa kita hemat hampir 10 miliar dana pengelenggara itu dan sampai saat ini sudah berjalan
baik. Kemarin, usulan penetapannya sudah sampai di Kemendagri. Mudah-mudahan katanya
besok sudah bisa keluar, mohon doa restu semua supaya bisa selesai. Demikian yang kami
dapat sampaikan.
Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang
sebesar-besarnya apabila dalam pergaulan kita selama ini, selama tugas di DPD ini, baik
disengaja maupun tidak disengaja tentunya saya sebagai manusia biasa pasti ada melakukan
kesalahan-kesalahan. Untuk itu, pada saat yang bahagia ini saya ingin menyampaikan ucapan
permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus mendahului semua kegiatan untuk
Hari Raya Idul Fitri, saya menyampaikan permohonan maaf, minal aidin wal faidzin, semoga
kita semua diperbaharui lagi untuk menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Dan, sekaligus
mungkin hari atau terakhir Paripurna ini yang saya ikuti. Demikian yang bisa saya
sampaikan. Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
39
Om Swastyastu.
Om Shanty Shanty Shanty Om. Ini kebanyakan di daerah sampai sudah lupa lagi.
Terima kasih.
61. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terutama kita semua ikut bangga, berbahagia. Semoga Pak Tonny Tesar dalam
menjalankan tugas sukses menjadi Bupati. Dan, terima kasih kepada teman-teman untuk
mengapresiasi. Dan, sekali lagi untuk Papua sudah, kita lanjutkan ke Provinsi Jambi.
Kami persilakan, Pak Syukur.
62. PEMBICARA : M. SYUKUR, SH. (JAMBI)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ketua yang saya hormati, Anggota DPD, Sesjen dan jajaran, dan seluruh
hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf yang
sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga Ibu Sri Kadarwati. Mungkin kami tidak bisa hadir
dari Provinsi Jambi, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang tepat untuk
beliau, amin. Dan juga kepada Pak Tonny Tesar, selamat. Mudah-mudahan kehadiran Pak
Tonny di Papua benar-benar menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah.
Bapak-Ibu yang saya hormati, laporan ini persoalan yang paling besar di Jambi
adalah persoalan yang dituntut oleh masyarakat Jambi adalah program-program yang selama
ini yang diusulkan oleh masyarakat Jambi kepada DPD sampai hari ini belum terlaksana. Ini
adalah persoalan yang besar. Jadi, ini saya serahkan saja langsung kepada Bapak Ketua.
Semoga paling tidak dari 100% yang diusulkan, 10% bisa terlaksana.
Kemudian, menyambut sebentar lagi akan Idul Fitri, kami dari Jambi mohon maaf
lahir dan batin. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, amin.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
63. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih Pak Syukur. Cukup singkat dan padat.
Saya kira masih ada provinsi yang kehadirannya cukup luar biasa, seperti Jawa
Tengah. Oh, sudah hilang satu, tadi empat-empatnya sampai masih bertahan, luar biasa. Dan,
kita lanjutkan berikutnya untuk Kepulauan Riau.
64. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastyastu.
Ibu dan Bapak Pimpinan DPD, kemudian tentunya Pimpinan Alat Kelengkapan,
Sesjen DPD RI, seluruh saudara-saudara tercinta Anggota Senator yang sangat
membanggakan. Pertama di sini saya menyampaikan, Pak Pimpinan dan Ibu Pimpinan,
bahwa seperti teman-teman lain, saya sedih melihat semangat kita yang sudah seperti ini.
Mohon dipikirkan bagaimana caranya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kembali
semangat daripada Anggota DPD. Bagaimana kita mau melakukan perjuangan amandemen
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
40
kalau kita sudah loyo seperti ini dengan sidang yang sangat memprihatinkan. Jadi, mohon
supaya kita nanti bisa memperbaiki hal ini. Saya takut sampai ada mass media keluar, ini
akan memperburuk citra kita. Jadi, mohon supaya bisa kita perhatikan.
Kemudian, saya juga ingin di sini tentunya tadi juga ungkapan rasa hati saya bahwa
saya sangat bersedih dan kepada keluarga juga atas kepulangan, berpulangnya Ibu Sri
Kadarwati. Karena, kita bertiga dikatakan trio istri mantan gubernur dan motivasinya sama.
Ibu Sri Kadarwati sangat bersemangat. Dia lupa umur, dia bekerja, dan itu memberikan
inspiration bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan beliau, dan
beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT.
Nah saya rasa, saya sebenarnya mau menyampaikan panjang, tetapi sedikit saja, tetapi
tolong sabar karena wajah Pak Dani Anwar sudah tidak sabar. “Dara berjalan berlenggang
tangan, berbaju kebaya dengan selendang. Puasa Ramadhan sedang kita jalankan, semoga
amalan menjadi bekal kemudian.” “Laksamana menghadap—lebih baik saya bacakan saja
dulu—laksamana menghadap raja di istana, menghadap dengan datuk menteri. Jaring aspirasi
telah terlaksana, kini saatnya laporan singkat akan diberi.” Jangan khawatir, singkat-singkat
saja tidak panjang.
Nah saya rasa tidak panjang lebar, tetapi yang paling penting adalah kami ingin
supaya teman-teman sekalian yang kami sayangi, kami ingin juga Ibu Pimpinan supaya, kami
merasa bahwa masyarakat masih mengharapkan banyak dari kita. Walaupun dengan segala
kewenangan yang dimiliki, dia yakin bahwa kita adalah betul-betul pilihan mereka dan
mereka mengharapkan banyak. Itulah sebabnya dalam kunjungan kami selalu menekankan
bahwa dukunglah kami untuk amademen ini. Kami ingin betul-betul berbuat untuk
masyarakat dengan segala keterbatasan. Nah saya ingin di sini kemudian sedikit bahwa
untuk, sedikit saja singkat Pak Laode, wajah Pak Laode sudah tidak sabar kelihatannya juga,
bahwa otonomi daerah masih belum memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Masih
banyak regulasi yang menghambat daerah untuk berkembang, seperti misalnya alokasi lahan
dan lain-lain. Satu departemen, satu kementerian, kehutanan, BPN, Kementerian Dalam
Negeri belum ada titik temu masalah air bersih, energi, listrik, dan lain-lain. Kemudian,
misalnya di Batam contoh, tumpang tindih kewenangan Pemku dan Badan Kawasan atau
Otorita Batam dulu. Tidak ada di bawah dari pusat bagaimana sebetulnya. Apakah tugas
daripada Otorita Batam atau Badan Kawasan, mana? Itu yang diperlukan pada saat ini,
ketegasan. Kalau tidak, akan menimbulkan gejolak.
Nah kemudian yang ketiga, di Kepulauan Riau khususnya di Tanjung Pinang akan
ada pemilihan kepala daerah. Salah satu calon adalah anak daripada walikota, anak
perempuannya. Dan, supaya pesta demokrasi adil dan benar-benar demokratis, mohon
kepada DPD RI untuk bisa membantu membentuk tim pemantau proses tersebut karena
mohon maaf anak itu masih belum berpengalaman. Dokter spesialis, dokter kecantikan dan
kemudian akan menjadi walikota. Jadi, kami khawatir anggota DPD bagaimana nantinya,
sedangkan itu adalah ibu kota dari provinsi.
Kemudian, Komite II masalah hutan lindung dari zaman baheula, seperti Pak Rahmat
Syah juga tidak sabar persoalan ahli fungsi hutan lindung. Dari 30 tahun yang lalu sudah
ditetapkan ini hutan lindung, masa’ sampai sekarang 40 tahun yang lalu tetap saja hutan
lindung. Padahal, itu kawasan ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun, pusat pertumbuhan
ekonomi. Tidak ada ketegasan. Sertifikat juga kemudian menjadi masalah, juga kepastian
hukum, dan lain-lain. Kemudian, masalah lahan sudah jelas juga Batam, saya sudah
menyampaikan beberapa kali, tetapi tidak putus asa walaupun saya sudah tua serta
bersemangat, apalagi yang muda seperti Alirman, tentunya akan lebih bersemangat lagi.
Tidak jelas pengelolaan dan lain-lain. Rempang Galang dibuat Pak Habibie jembatan, enam
jembatan. Yang sudah pernah ke sana mungkin melihat begitu mewahnya, tetapi tidak tahu
tanah itu untuk apa. Sementara, di Batam sudah kurang tanah, alokasinya untuk pusat
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
41
pertumbuhan ekonomi ditetapkan kawasan ekonomi khusus, tetapi itu menjadi mubazir,
wasted begitu saja. Kemudian, pemberdayaan sumber daya kelautan, daerah yang betul-betul
punya nelayan, kemudian pengembangan usaha perikanan diharapkan bahwa dijadikan pusat
pengamanan perikanan Batam ini. Kalau tidak, kami khawatir seluruh ikan-ikan akan dicuri
oleh Singapura dan negara-negara tetangga lainnya. Jadi, itu permasalahan infrastruktur juga.
Kemudian Komite III, nanti marah teman saya yang lain kalau tidak disampaikan, Ibu
Ratu Hemas. Wajahnya sabar, tetapi di dalam tidak tahu, tetapi alhamdulillah cantik, Ibu,
tidak apa-apa. Pendidikan, kesediaan guru masih belum memadai. Kekurangan guru di pulau-
pulau. Orang tidak mau ditempatkan di pulau, siapa sih yang mau di pulau terasing begitu,
tidak enak. Jadi, yang mau mengabdi betul-betul guru honorer tidak bisa masuk K1, K2,
tidak bisa diangkat CPNS, padahal dia sudah mengabdi. Tidak ada keadilan, memang di
Indonesia sekarang tidak ada keadilan. Dari rekruitmen, faktor KKN, faktor politis, dekat
dengan kepala sekolah atau pejabat, itu yang diangkat. Sertifikasi guru dan kompetensi guru
sangat kurang. Kebijakan Kementerian Pendidikan selalu berubah-ubah dalam menerapkan
metode sertifikasi guru. Kemudian, sepertinya pemerintah tidak punya blue print
perencanaan jangka panjang. Hampir tiap penggantian menteri terjadi perubahan kebijakan
untuk peningkatan kualitas guru.
Bidang agama, sedikit lagi, pendaftaran dan kuota haji mesti menunggu sampai
sembilan tahun. Sudah mendaftar, mesti menunggu sembilan tahun. Kalau ada umur,
kebanyakan umurnya sudah tua-tua, tidak ada umur. Saya juga kalau ingat Ibu Sri Kadarwati
mudah-mudahan saya berdoa masih diberikan umur panjang, masih bisa berjuang karena
betul-betul sudah tua ya. Kemudian pelayanan terhadap calon haji, fasilitas pendukung untuk
embarkasi haji. Embarkasi haji pusatnya Batam, tetapi itu gedung dari Otorita Batam dulu
dialokasikan, sekarang tidak dibangun oleh pemerintah. Akibatnya, Otorita Batam juga tidak
memperbaiki itu gedung, penuh kerusakan dan lain-lain.
Nah kemudian, kesehatan juga sangat memperihatinkan. Dokter tidak mau
ditempatkan jauh-jauh, masalah trafficking dan perdagangan orang sangat-sangat tidak
pernah ada solusinya sampai sekarang. Saya mohon maaf juga mengenai narkoba, saya ini
untuk pengalaman saya, saya beberapa waktu yang lalu karena saya sering dari dulu, dari
pertama kali, bukan untuk mau jadi ini, mau jadi itu, bukan. Saya sering mengadakan “buka
bersama” dan kasih penceramah agama di Lapas selalu. Nah, selama tahun yang lalu tidak.
Lalu, Lapas minta pada saya, pada orang saya, “Kenapa Ibu Aida tahun kemarin tidak,
sekarang minta ini?” Nah, saya selalu senang kepada mereka karena mereka anak-anak muda
yang menjadi korban. Kalau sudah tua seperti saya masa bodohlah sebentar lagi hidupnya.
Ini anak-anak muda yang menjadi korban karena dititipkan narkoba, tidak mengerti, dan lain-
lain. Waktu saya memberikan makan di situ, tahu-tahunya ada 20 orang yang buang air diare,
padahal dipesannya di restoran yang besar. Nah, diare lalu muncul di TV dan lain-lain,
keracunan. Semua orang keracunan, ada 1.000 penghuni Lapas, padahal cuma 20 orang yang
diare. Jadi, memang politik ini sekarang ini kejam di Indonesia ini. Nah, ini cuma sedikit dari
saya karena saya melihat anak muda, Pak Dani. Kalau Pak Dani saya bawa ke Lapas, lihat
sebagian besar anak muda yang masa depannya sudah masih panjang sekali. Kalau seperti
saya lain lagi sudah tinggal singkat.
Kemudian, masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur jembatan Batam-
Bintan–Karimun dijadikan, coba Ibu Pimpinan dan Bapak Laode, pusat pertumbuhan
ekonomi direncanakan adalah Batam-Bintan-Karimun kawasan ekonomi khusus, tetapi untuk
infrastruktur tidak dibangun. Perhatian realisasinya tidak terealisasi, penuh ketidakpastian.
Bagaimana jadi pusat pertumbuhan ekonomi, jembatan dan lain-lain. Nah, itu mungkin dan
seperti itu tadi Adinda Bahar barusan, saya tidak mau bilang Ananda karena saya semakin
tua, Adinda saya juga mohon supaya Undang-Undang Provinsi Kepulauan dapat segera
diundangkan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
42
Itu mungkin dari saya, saya mohon maaf kalau tidak bisa langsung ini. “Kalau tali
sudah bersimpul, Bu Ratu, untuk mengikat si kayu jati. Jikalau kita sudah berkumpul, maka
hilang rindu dan gundah di hati. Sekapur sirih kami sembahkan, lambang tulus ikhlas di hati.
Sidang Paripurna kita lakukan, semoga kita dapat menindaklanjuti aspirasi ini.” Itu dari saya
dan sekali lagi Selamat Idul Fitri, sebentar lagi kita akan sampai. Mohon maaf lahir dan batin
kalau ada kata-kata yang salah dan lain-lain, kita manusia yang tidak luput dari kesalahan
dan kesalahan kalian sudah saya maafkan walaupun agak berat rasanya. Supaya tidak
mengantuk. Sekali lagi, terima kasih.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
65. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih Ibu Aida. Ini juga Provinsi Riau, Kepulauan Riau, yang juga
lengkap dari tadi tiga orang hadir. Berikutnya, dari Provinsi Jawa Tengah kami persilakan.
Ini lengkap dari pagi sampai siang.
Silakan.
66. PEMBICARA : POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH)
Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak-Ibu Pimpinan Sidang Paripurna yang kami hormati, yang terhormat saudara
Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR, Bapak-bapak Ibu-ibu
DPD RI yang kami hormati, dan Ibu Sesjen dan seluruh jajarannya yang kami hormati.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastyastu.
Pertama, kami atas nama Provinsi Jawa Tengah Anggota DPD ingin juga
menyampaikan belasungkawa kami yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu kita
tercinta, Ibu Sri Kadarwati. Saya yakin beliau sudah berada di alam cahaya berada di sisi-
Nya dengan penuh muliaan. Juga, kepada saudara-saudara kita yang mendapat anugerah
untuk menjadi kepala daerah, kami juga mengucapkan selamat, dan semoga dapat
mengemban posisinya nanti dengan penuh keadilan bagi rakyatnya.
Saya juga tidak akan membacakan seluruhnya. tetapi ada poin-poin. Misalnya, di
Jawa Tengah, masalah petani tembakau terutama di Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten
Klaten mengharapkan agar RPP untuk penerbitan aturan tembakau itu dikaji ulang karena
jelas RPP itu bukan mengenai masalah kesehatan dan melindungi generasi muda, akan tetapi
melainkan adalah masalah standardisasi produk dan trading-nya itu sendiri. Sehingga, akan
menjadi kontraproduktif dari kebutuhan petani tembakau dan peluang yang besar pada
pemodal besar terutama asing untuk meluaskan pasarnya di Indonesia. Ini menjadi perhatian
yang luar biasa sekali bagi kita Anggota DPD.
Kemudian, kegiatan-kegiatan yang lain kami bisa lakukan dari beberapa anggota,
memberikan beberapa sumbangan kepada petani 1.000 pupuk bagi petani yang dilakukan
oleh Anggota DPD. Kemudian, juga pelatihan-pelatihan bagi peningkatan keterampilan
UKM di beberapa kabupaten. Saya kira itu adalah sumbangsih yang langsung bisa kita
berikan kepada rakyat karena mungkin sampai saat ini rakyat petani khususnya belum bisa
menikmati keberadaan atau fungsi yang berguna bagi mereka sehingga bantuan-bantuan
langsung sering kami lakukan.
Yang lainnya adalah tentang bagaimana pemprov dari Jawa Tengah mempersiapkan
seluruh transportasi dan keamanan bagi para pemudik yang pulang ke Jawa Tengah sebanyak
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
43
5,3 juta pemudik. Dan, pemprov menyediakan fasilitasnya dengan baik sekali. Semua ada di
laporannya, tidak perlu saya sebutkan di sini satu persatu.
Secara rinci hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah Anggota DPD RI
Provinsi Jawa Tengah ini kami sampaikan sebagai berikut. Komite I, masalah otonomi
daerah tentang kepegawaian. Rekomendasinya adalah pemerintah harus segera melakukan
upaya-upaya pembenahan birokrasi, termasuk dalam pembinaan pamong praja melalui
pembenahan organisasi, proses kerja sumber daya manusia, perekrutan, akuntabilasi kerja,
pengawasan, pelayanan publik, serta perbaikan pola pikir dan budaya birokrasi. Misalnya,
dalam hal pengisian pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III hendaknya dilakukan secara
terbuka untuk semua PNS yang memenuhi syarat, baik dari sisi kepangkatan maupun
keahlian. Kemudian, remunerasi PNS daerah. Rekomendasinya adalah pemerintah sebaiknya
mempercepat penerapan remunerasi PNS daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi agar
kesejahteraan PNS daerah bisa meningkat. Yang kedua adalah masalah pemukiman dan
kependudukan. Kemudian, masalah pertanahan dan tata ruang.
Kemudian dari Komite II, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber
daya ekonomi lainnya. Di sektor pertanian, rekomendasinya adalah mengembalikan fungsi
Bulog sebagai pengembali harga komoditi pangan strategis. Kemudian, kecenderungan
liberalisasi kebijaksanaan tata negara, tata niaga komoditi pertanian harus segera dihentikan
dan kebijakan subsidi dilakukan lebih efektif dengan melibatkan petani secara langsung.
Kemudian, masalah kehutanan dan lingkungan hidup, rekomendasinya adalah konservasi
kawasan pesisir dan daerah aliran sungai segera dilakukan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat di sekitarnya. Kemudian, rekomendasi lainnya adalah program tanaman 1 miliar
pohon. Ketiga, tentang perikanan dan kelautan, rekomendasinya adalah modernisasi tambak
garam tradisional untuk memenuhi kebutuhan garam nasional dan perbaikan kesejahteraan
petani garam.
Komite III, bidang pendidikan dan guru. Satu, bidang pendidikan atau sertifikasi guru
dan uji kompetensi guru (UKG), upah minimum guru, dan tenaga pendidikan.
Rekomendasinya, semua guru yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi guru harus
mendapat pelayanan secara baik. Semua guru honorer di sekolah negeri yang telah
memenuhi syarat agar bisa mengikuti sertifikasi guru sehingga pada tahun 2015 semua guru
di Indonesia sudah tersertifikasi. Kemudian, kembalikan mekanisme distribusi tunjangan
profesi maupun tunjangan fungsional guru mengingat guru menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota seyogyanya tunjangan melekat pada gaji guru yang dikelola pemerintah
kabupaten/kota sekaligus menjadi strategi penjaminan mutu terhadap kualitas kinerja guru.
Kemudian, mempercepat sertifikasi guru swasta dengan penambahan kuota dan yang terakhir
uji UKG atau uji kompetensi guru ini sebaiknya dihentikan. Kedua, tentang kesehatan, RUU
pengawasan kesediaan farmasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau
PKRT dan persoalan kesehatan lainnya. Ketiga, bidang agama, rekomendasinya adalah
sistem perencanaan berkala dengan mengadopsi kebutuhan daerah bottom up landing atau
dan pembahasan penetapan BPIH dilakukan sebelum tahun berjalan. Penerapan sistem
kontrak berjalan atau multiyears, misalnya untuk penerbangan, akomodasi, dan transportasi
agar tugas pembimbingan kelompok bimbingan ibadah haji dapat maksimal, mulai persiapan
sampai kembalinya jamaah haji ke tanah air.
Komite IV, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perimbangan
keuangan pusat dan daerah memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara
dan pajak. Rekomendasinya adalah masih terdapat celah kebijakan yang bisa diubah agar
mekanisme penentuan BPH Migas Blok Cepu ini dirasakan adil bagi daerah yang
bersangkutan, baik kabupaten maupun provinsi. Saya kira kita semua menyadari bahwa
masalah Blok Cepu ini sampai hari ini belum bisa dirasakan adil bagi masyarakat Cepu dan
Blora. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan atau bupati walikota oleh BPK
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
44
RI, rekomendasinya adalah DPD RI sebaiknya dapat memantau dan melihat secara lebih
teliti demi tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bertujuan untuk
menyejahterakan rakyatnya. Besaran DAU dan pembatasan BBM, rekomendasinya adalah
DPD RI sebaiknya dapat mengadakan RDPU dengan kementerian terkait berkaitan dengan
kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Keempat, pelasanaan standar pelayanan
minimal, rekomendasinya adalah DPD RI sebaiknya melakukan RDP dengan kementerian
terkait tentang SPM ini. Kemudian, masalah pajak dan retribusi daerah, rekomendasinya
adalah DPD RI sebaiknya dapat memantau dan mengawasi pelimpahan PBB kepada
kabupaten kota ini karena dengan mengetahui perkembangan pelimpahan tersebut kita
sebagai anggota DPD RI juga dapat mengingatkan pemerintah melalui kementerian atau
instansi terkait bila ada hal yang kurang tepat.
Demikian ringkasan laporan hasil kunjungan kerja DPD RI Provinsi se-Jawa Tengah
ini kami sampaikan. Semoga ikhtiar ini menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih baik
dan sejahtera. Amin.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sejahtera bagi kita semua.
Om shanty shanty shanty om.
67. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, kita lanjutkan. Setelah Jawa Tengah, kita lanjut ke Lampung yang dari pagi
sampai sore sendirian.
68. PEMBICARA : ISWANDI, A.Md. (LAMPUNG)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, teman-
teman para Senator Indonesia, yang saya hormati Kesesjenan, Ibu Sesjen dan Bapak
Wasesjen serta seluruh Sekretariatnya.
Kalau Lampung ini kalau bicara masalah mau lebaran ini bukan Lampung
sebenarnya, tetapi Jawa dan Sumatera. Terima kasih atas kunjungan Ketua di dalam
memantau arus mudik. Ini tentunya sangat penting kenapa saya sampaikan. Begitu kita
mewawancarai, yang terjadi itu di situ ada orang Pati yang mau pulang ke Pati, ada orang
Cirebon, ada orang Tasikmalaya, ada orang Malang. Begitu dari Jawa, itu ada orang Jambi,
ada orang Sumatera Selatan, ada orang Padang, ada orang Batak yang mau pulang ke
daerahnya. Ini tentunya prolog yang harusnya nanti menjadi bagian kerja kita DPD ke depan.
Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah anggota yang berasal dari Lampung,
yaitu Bapak Anang Prihantoro Komite I, Bapak Ahmad Jajuli Komite III, Bapak Aryodia
Febriansya Komite IV, dan Bapak Iswandi Komite II. Permasalah yang sekarang menjadi
resah, yaitu tentang adanya akte kelahiran yang melalui sidang. Ini yang penting dicatat.
Karena apa? Tidak semua yang terlahirkan dalam kondisi memiliki keuangan yang cukup,
apalagi rentang kendalinya sangat sulit. Ini tentunya mohon dipikirkan masukan terhadap
DPD nantinya terhadap Komite I.
Yang kedua, Komite II tentang infrastruktur. Ini yang penting karena dengan adanya
kunjungan Ketua ke Lampung itu mengalami delay hampir satu setengah jam. Persoalannya
apa? Ketidaksiapan bandara di dalam menerima kedatangan pesawat. Nah, ini tentunya DPD
harus memberikan apresiasi terhadap perkembangan bandara, terutama di Lampung karena
ini sangat rawan. Saya sudah mengalami tiga kali bolak-balik, tidak jadi turun dari Jakarta ke
Lampung cuma mutar-mutar saja, terus pulang lagi ke Jakarta. Ini sangat penting. Saya harap
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
45
ini menjadi keselamatan yang harus kita pertimbangkan, tentunya sarana dan prasarana yang
mendukung terhadap bandara. Yang kedua, kami sangat sedih, yang mengelola ini para
teman-teman kita, terutama dari Batak, dari Padang, dari Bengkulu. Karena apa? Kondisi
infrastruktur yang tidak mendukung. Jadi, mohon teman-teman DPD untuk mendukung ini
karena ini bukan kepentingan Lampung sendiri, tetapi kepentingan seluruh yang ada di Jawa
dengan di Sumatera karena itu modal transportasinya sangat padat. Apalagi, kalau kita
katanya sudah merdeka 67 tahun, sama dengan usia kapal kita, keselamatannya tidak
terjamin sama sekali. Kemarin waktu kami sidak bersama Ketua, itu sampai overloding. Dari
600 penumpang itu bisa dilakukan sampai 4.000 penumpang, bayangkan. Kalau ini terjadi
accident kecelakaan tentu ini menjadi preseden buruk buat kita semua. Ini bukan orang
Lampung, tetapi khusus orang Indonesia yang terkena karena di situ semuanya ada. Ini yang
menjadi perhatian. Saya pikir untuk jangka pendek kita bagaimana mendorong SDP
Perhubungan untuk memperbaiki infrastruktur itu. Untuk jangka panjang, apa yang dikatakan
Banten betul. Kita berpikir ke depan untuk saling menghubungkan, yaitu dengan adanya
kawasan strategis Selat Sunda dengan adanya jembatan Selat Sunda.
Saya kira itu yang sangat penting terhadap isu yang sekarang terjadi, apalagi sekarang
adanya kebahagian akan di depan mata kita, tetapi jangan menjadi suatu tragedi. Karena apa?
Kita berlebaran tentunya masyarakat mudik itu saling ingin mengenal, ingin menemui orang
tuanya, saudaranya, itu ada suatu kebahagiaan dalam silaturahmi. Tetapi, di dalam perjalanan
tidak ada yang menjamin terhadap adanya keselamatan. Makanya, kami memohon dari pihak
Polri di dalam pelaksanaan lalu lintas tentunya tolong dijaga. Karena apa? Daerah-daerah ini
masih sangat membutuhkan pengawalan terhadap masyarakat kita tentang adanya jaminan
keamanan.
Saya kira itu yang saya sampaikan.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
69. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, Pak Iswandi. Kita lanjutkan untuk Provinsi Jawa Barat yang dari pagi
sampai siang sudah lengkap tiga. Kami persilakan Jawa Barat. Luar biasa, terima kasih
untuk Provinsi Jawa Barat. Kita lanjutkan ke Provinsi Sumatera Selatan dan mungkin
Bengkulu, apakah ada yang mewakili? Kalau tidak, mungkin selesai di Sumatera Selatan.
70. PEMBICARA : ABDUL AZIZ (SUMSEL)
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastyastu.
Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat limpahan
hidayat, taufik, rahmat, dan nikmatnya kita dapat menjalankan kegiatan di daerah pada
Tahun Sidang 2011 – 2012 ini dengan baik mulai dari 13 Juli sampai 13 Agustus 2012.
Yang pertama, izinkan kami dari Provinsi Sumatera Selatan dari amanah teman-
teman juga untuk ikut berbelasungkawa ke atas berpulangnya Ibu Sri Kadarwati dari
Kalimantan Barat. Dan, ucapan selamat kepada Bapak Tonny Tesar yang sudah terpilih
menjadi Bupati Kabupaten Yapen Waropen ya. Juga, kepada Kakanda Riza Falepi di
Sumatera Barat.
Selanjutnya, kami sampaikan keprihatinan dalam atas terjadinya kekerasan yang
mengakibatkan hilangnya nyawa warga Desa Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi
di konflik agraria antara PTPN VII Unit Cinta Manis dengan warga masyarakat Ogan Ilir.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
46
Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada DPD yang merespons juga dengan cepat
persoalan ini dan turun ke daerah Ogan Ilir.
Selanjutnya, kami meminta pemerintah untuk mengusut secara tuntas dan laporan
hukum atas hilangnya nyawa warga Desa Limbang Jaya tersebut dan terpotong tangan,
diamputasinya tangan karena penembakan oleh aparat. Dan, sampai hari ini kami sampaikan
belum ada kejelasan sikap dari kepolisian siapa yang bertanggung jawab. Dan, saya sudah
sangat sering apa membuat statement untuk supaya Kapolda dan Kapolri segera bertanggung
jawab. Untuk itu, kepada Ketua Pimpinan DPD untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut.
Yang kedua, kami sampaikan beberapa hal yang penting, yang paling penting kira-
kira yang menurut kami perlu disampaikan juga. Mengenai infrastruktur, perlu segera
dibangun, dan ini sudah berapa tahun yang lalu dikemukakan dan diaspirasikan oleh
pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan Musi III untuk dibangun oleh pemerintah
dan direspon dengan cepat karena Jembatan Ampera itu yang sudah sangat tua ini kita
takutkan karena sudah tua bisa roboh dan ini soal nyawa rakyat kita, masyarakat Sumatera
Selatan. Dan ini saya kira ini menjadi catatan penting untuk disampaikan Pimpinan ke
pemerintah pusat.
Yang terakhir, saya percepat. Di bidang Komite IV ini, bidang perbankan. Ini
mungkin bisa, kami kemarin Rapat Kerja dengan Bank Indonesia di daerah dan ini ada
usulan dari Bank Pembangunan Daerah. Saya kira ini mungkin ada problem yang sama di
seluruh daerah mengenai biaya tinggi perbankan daerah ini dalam penjaminan LPS. Jadi,
saya bacakan. Pada sektor perbankan, Presiden hendaknya merevisi Kepres tentang setoran
perbankan kepada LPS disesuaikan dengan dana maksimal yang dijamin oleh LPS yaitu
sebesar Rp 2 milyar. Selama ini setoran perbankan LPS sebesar 1 milyar yang dibayarkan di
awal tahun untuk penjamin Rp 5 milyar. Tetapi hanya digunakan untuk menjamin tabungan
nasabah maksimal 2 milyar. Dan ini menjadi keberatan sekali oleh perbankan di daerah. Dan
mereka kesulitan sekali, Pimpinan. Karena sudah dengan menteri, sudah dengan apa tapi
karena LPS-nya di bawah Presiden jadi sampai hari ini kata Dirut Bank Sumsel itu
dipingpong terus, tidak ada kejelasan. Saya kira ini kalau memang bisa langsung ke Presiden
untuk ditindaklajuti.
Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa
terakhir dan menjelang Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Wabillahitaufiq walhidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanty shanty om.
71. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz. Mungkin pada kesempatan ini Bengkulu
tidak ada yang mewakili jadi kami rasa penyampaian laporan dari hasil kegiatan di daerah
pemilihan saya kira sudah paripurna, sudah selesai. Dan kita di dalam penyampaian laporan
hasil kegiatan di daerah dari setiap provinsi sehingga dari kinerja tahunan PURT untuk
Tahun Sidang 2011-2012, sidang yang mulia tentunya berdasarkan Pasal 249 Ayat 1 huruf e
Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang
MD3 dan Pasal 86 Ayat 1 Huruf g, Peraturan Tata Tertib DPD RI, PURT menyampaikan
laporan kinerja dalam Sidang Paripurna. Untuk itu kita memasuki agenda laporan kinerja
PURT Tahun Sidang 2011-2012. Namun sebelum itu kami menawarkan kepada sidang yang
terhormat untuk pelaksanaan laporan PURT ini dalam sidang yang bersifat tertutup.
Mohon sebelumnya kami persilakan untuk keluar yang tidak..
Silakan Ibu Aida.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
47
72. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Interupsi sedikit.
Kita ini berdua sama Jawa Tengah ternyata teladan. Empat-empatnya hadir di sini,
begitu. Tolong dikasih selamat dulu, Ibu Pimpinan.
Terima kasih.
73. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya Ibu Aida. Tapi sekarang sudah tinggal satu. Mohon cepat sedikit untuk yang tidak
berkepentingan untuk meninggalkan ruangan.
Oke kita lanjutkan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kami persilakan kepada Pimpinan
PURT untuk menyampaikan laporannya.
74. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (WAKIL KETUA PURT)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastyastu.
Saya Wakil Ketua PURT membacakan karena Ketua PURT sedang menerima tamu
di ruangannya dari daerahnya.
Pimpinan DPD RI yang terhormat, Anggota DPD RI yang terhormat, hadirin yang
berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita mengucap syukur alhamdulilah kehadirat Allah
SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat menghadiri
Sidang Paripurna ke-17 DPD RI dan penutupan Tahun Sidang 2011-2012 pada hari ini dalam
keadaan sehat wal afiat.
Pertama-tama, saya secara pribadi dan dari PURT mengucapkan turut belasungkawa,
tolong disampaikan dari Provinsi Kalimantan Barat kepada keluarga Ibu kita karena waktu
terakhir kita bersebelas sempat menengok beliau dan sempat bercakap sedikit dengan beliau,
juga sempat berfoto dengan Ibu kita. Saat itu kita memang sudah berpikir untuk Ibu tidak
akan bertahan lama. Ternyata pagi harinya Ibu sudah pergi. Mohon maaf saya tidak bisa
melayat karena waktu itu saya langsung ke Solo juga ada yang meninggal dari keluarga besar
kami. Kemudian saya mengucapkan dari PURT selamat karena ada dua anggota DPD yang
menjadi bupati, itu menjadi kebanggan kita karena satu komite juga dengan saya, Pak Tonny
Tesar selamat, juga Pak Riza Falepi yang sekarang sedang tidak ada di sini, Komite IV juga.
Ini juaranya Komite IV kali ini karena dua-duanya dari Komite IV.
Saya lanjutkan laporan. Pada hari ini izinkan kami atas nama seluruh Anggota PURT
DPD RI melaporkan hasil pelaksanaan tugas PURT DPD RI pada Tahun Sidang 2011-2012
sesuai amanat Pasal 249 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 86 Ayat 1 Huruf g, Peraturan DPD No. 2 Tahun 2012
tentang tata tertib, ditegaskan bahwa PURT DPD RI perlu menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas selama Tahun Sidang 2011-2012 sebagai suatu kewajiban dan bentuk
akuntabilitas kinerja PURT DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-17 DPD RI, Penutupan
Tahun Sidang 2011-2012 hari ini.
Salah satu tugas utama PURT DPD RI adalah membantu Pimpinan DPD dalam
menjalankan dan menyusun kebijakan anggaran DPD dan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Jenderal, utamanya berkenaan dengan
pengelolaan anggaran DPD RI. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa Pagu Anggaran
DPD RI Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.157.001.772.000 (satu trilyun seratus lima puluh
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
48
tujuh milyar satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran DPD RI
sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 562.240.097.130 (lima ratus enam
puluh dua milyar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh
rupiah) atau sebesar 48,60%. Rendahnya realisasi tahun 2011 karena alokasi anggaran untuk
pembangunan gedung kantor DPD sebesar Rp. 339.530.230.000 (tiga ratus tiga puluh
sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu) belum dapat
direalisasikan karena terkendala prosedur administrasi pembangunan gedung negara yang
berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2011 tentang penghematan belanja kementerian
dan lembaga tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2011 dan Menteri Keuangan
melalui surat No. S208/MK02/2011 tertanggal 25 April 2011 menyampaikan langkah-
langkah optimasi dan efesiensi anggaran pembangunan gedung kantor Tahun Anggaran
2011.
Namun demikian, jika Pagu Anggaran 2011 tersebut dikurangi alokasi pembangunan
gedung kantor DPD di ibukota provinsi sebesar Rp. 333.530.230.000 (tiga ratus tiga puluh
tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) maka jumlah Pagu
DPD tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 817.417.542.000 (delapan ratus tujuh belas milyar
empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dengan jumlah
realisasi sebagaimana tercantum di atas sebesar Rp. 556.240.097.130 (lima ratus lima puluh
enam milyar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah)
maka presentasi realisasi mencapai 68,78%.
Pada tahun 2012 pemerintah menetapkan Pagu DPD RI Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp. 604.098.000.382 (enam ratus empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga
ratus delapan puluh dua rupiah). Selanjutnya pada bulan Maret 2012 telah ditetapkan
pemotongan Pagu DPD RI pada tahun 2012 sebesar Rp. 14.250.000.962 (empat belas milyar
dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang merupakan bagian dari
kebijakan pemerintah tentang pemotongan belanja kementerian/lembaga untuk program
kenaikan harga BBM dan program kompensasi dampak kenaikan harga BBM kepada
masyarakat miskin.
Alokasi pemotongan Pagu DPD tersebut berasal dari alokasi anggaran kesatuan kerja
Sekretariat Jenderal DPD RI sehingga alokasi Pagu DPD tahun 2012 adalah Rp.
559.840.000.420 (lima ratus lima puluh sembilan delapan ratus empat puluh juta empat ratus
dua puluh rupiah). Sampai dengan 30 Juli 2012, realisasi anggaran DPD tahun 2012 telah
mencapai Rp. 249.158.715.550 (dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus lima puluh
delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 42,24%.
Ketaatan DPD atas seluruh dasar hukum pengelolaan keuangan negara baik yang
ditetapkan oleh pemerintah ataupun pengelolaan anggaran internal DPD RI yang bertujuan
untuk akuntabilitas keuangan DPD RI memperoleh hasil penilaian tertinggi Badan Pemeriksa
Keuangan atas laporan keuangan lembaga negara pemerintah yaitu wajar tanpa pengecualian
yang telah diperoleh selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2006 hingga 2011. Mohon tepuk
tangannya untuk DPD RI. Pencapaian ini tentu harus terus dipertahankan oleh seluruh alat
kelengkapan DPD dan unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.
Berkenaan dengan kebijakan kerumahtanggaan DPD RI pada Tahun Sidang 2011-
2012, PURT DPD RI memprioritaskan pada lanjutan proses pembentukan kantor DPD RI di
daerah di ibukota provinsi dan optimalisasi dukungan sarana dan prasarana di gedung kantor
DPD RI di ibukota negara.
Pada Tahun Sidang 2011-2012, kebijakan PURT tentang pembentukan kantor DPD
RI di ibukota provinsi adalah meneruskan rintisan kebijakan PURT DPD sebelumnya yang
diprioritaskan atas 3 kegiatan pokok yaitu pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan
kantor sementara DPD di ibukota provinsi. Dua, penetapan struktur organisasi kantor DPD
RI di ibukota provinsi. Dan ketiga, pembangunan kantor permanen DPD di ibukota provinsi.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
49
Pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi dilakukan secara bertahap oleh
pemerintah. Untuk itu DPD terus membahasnya bersama pemerintah yaitu Kementerian
Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). DPD juga menjalin
kerjasama dengan pemerintah di seluruh provinsi diutamakan dalam hal penyediaan kantor
sementara DPD di ibukota provinsi dan penyediaan lahan tanah untuk pembangunan kantor
DPD RI di ibukota provinsi.
Pada tahun 2011 dalam pembangunan gedung negara, pemerintah berpedoman pada
Instruksi Presiden No.7 Tahun 2011 tentang penghematan belanja kementerian/lembaga
tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2011 dan Surat Kementerian Keuangan No.
S208/MK02/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang langkah-langkah optimalisasi dan
efisiensi anggaran pembangunan gedung kantor Tahun Anggaran 2011 dimana pembangunan
gedung kantor seluruh kementerian/lembaga dapat dilaksanakan sepanjang sangat diperlukan
dengan besaran luasan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, berdasarkan
persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Setelah ada persetujuan dari 3 lembaga tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan
pengesahan pencairan blokir* pada kegiatan pembangunan gedung kantor DPD di ibukota
provinsi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPD dengan melanjutkan
proses pekerjaan pembangunan kantor DPD di ibukota provinsi pada Tahun Anggaran 2011
dengan tahapan lanjutan proses perencanaan gedung yang diprioritaskan pada 7 provinsi
yang berita acara hibahnya telah selesai dilaksanakan yaitu Provinsi Sumatera Selatan,
Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara
Timur dan Kalimantan Tengah.
Dapat kami laporkan bahwa lanjutan pembangunan gedung kantor DPD di ibukota
provinsi pada Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak ada alokasi
anggaran untuk pembangunan gedung kantor DPD. DPD telah mengajukan usulan
penambahan anggaran kepada pemerintah dan DPR pada usulan APBNP 2012 namun belum
dapat disetujui sehingga untuk proses pembangunan gedung kantor ini baru dapat dilanjutkan
kembali pada tahun 2013 mengingat dalam Pagu Sementara DPD Tahun 2013 telah
dialokasikan oleh pemerintah.
Terkait dengan hal ini, kami perlu melaporkan pula bahwa hingga Juli 2012 tercatat
telah ada 8 provinsi yang telah menyelesaikan berita acara perjanjian hibah yaitu Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimatan Tengah, Banten, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara. Tujuh provinsi yang telah
menyampaikan surat persetujuan hibah tanah namun belum ada berita acara hibah yaitu
Sulawesi Barat, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa
Tenggara Barat dan Kepulauan Riau. Empat provinsi yang telah menyampaikan surat
persetujuan pinjam pakai dalam proses hibah melalui persetujuan DPRD yaitu Maluku,
Gorontalo, Kalimantan Timur dan Sumatera Barat. Sembilan provinsi sudah berkomitmen
untuk hibah pinjam pakai lahan namun belum memberikan surat resmi kepada DPD RI yaitu
Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Utara dan Papua. Terakhir, 5 provinsi yang tidak/belum dapat memberikan hibah
atau pinjam pakai lahan yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku Utara dan Sulawesi
Tengah.
Pada Sidang Paripurna ini kami mengharapkan dukungan dari seluruh Anggota DPD
RI untuk ikut berperan serta agar proses penyelesaian hibah lahan dapat diselesaikan pada
tahun 2012 mengingat pada tahun 2013 telah tersedia alokasi anggaran untuk pembangunan
gedung kantor DPD RI di 33 provinsi.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
50
Seiring dengan penyelesaian administrasi untuk pembangunan gedung kantor
permanen DPD di ibukota provinsi pada September 2011, Kementerian PAN (Pemberdayaan
Aparatur Negara) juga telah menetapkan struktur organisasi kantor DPD di ibukota kantor
provinsi dimana telah disetujui untuk pejabat penanggung jawab/kepala kantor DPD RI di
ibukota provinsi adalah pejabat setingkat Eselon IIIA. Dalam implementasi penetapan
organisasi tersebut terkendala oleh dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan
kantor DPD di ibukota provinsi pada Tahun Anggaraan 2012. DPD telah mengupayakan
untuk mengajukan usulan penambahan Pagu Anggaran untuk ini namun hingga saat ini
belum ada persetujuan dari pemerintah. Mohon maaf.
75. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Kalau mungkin bisa dipersingkat Bu Ayu.
76. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (WAKIL KETUA PURT)
PURT DPD RI bersama dengan Sekretariat Jenderal DPD RI juga melaksanakan
kegiatan percepatan pembentukan kantor sementara DPD RI di ibukota provinsi dalam
rangka dukungan operasional kegiatan anggaran DPD RI di daerah melalui penugasan
datasering Sekretariat Jenderal DPD RI pengelolaan kantor sementara DPD di ibukota
provinsi.
Perencanaan anggaran DPD RI yang dilaksanakan oleh PURT DPD RI diarahkan dan
diprioritaskan kepada upaya pemenuhan dukungan anggaran untuk menyelenggarakan tugas
konstitusional DPD RI. Proses perencanaan anggaran tersebut selalu berkoordinasi secara
intensif dengan mitra kerja terkait seperti Komisi III DPR RI, Kementerian Keuangan,
Kementerian PAN dan Bappenas.
Berkenaan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan bahwa alokasi Pagu Sementara
DPD RI Tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.295.235.017.000 (satu trilyun dua ratus sembilan
puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah). Dari alokasi Pagu
Sementara tersebut sebesar Rp.699.700.000.000 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar
tujuh ratus juta rupiah) atau 54,02% dari total Pagu DPD Tahun 2013 dialokasikan oleh
pemeritah untuk pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi sehingga hanya sebesar
Rp.549.410.600.000 (lima ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta enam
ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan Anggota DPD RI, pelaksanaan
tugas dan wewenang DPD dan lingkup legislasi dan pengawasan dan kegiatan dukungan
Sekretariat Jenderal DPD.
Dengan kondisi tersebut maka alokasi Pagu DPD Tahun 2013 yang dialokasikan
khusus untuk kegiatan hanya naik sebesar 0,9% jika dibanding dengan Pagu DPD Tahun
2012 Rp.589.847.420.000 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat
puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut dipandang
masih belum dapat mendukung perencanaan program kegiatan DPD RI pada Tahun
Anggaran 2013 khususnya untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dalam lingkup
legislasi menyusun RUU Usul DPD RI, Pandangan dan Pendapat Pertimbangan DPD RI atas
RUU tertentu dan Penyusunan Meteri Pengawasan DPD RI atas Undang-Undang tertentu.
Di samping itu terdapat pula kegiatan yang belum ada alokasi anggarannya untuk
tahun 2013 yaitu untuk dukungan operasional kantor sementara DPD RI di ibukota provinsi.
Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk menambahkan Pagu DPD Tahun 2013 kepada
pemerintah dan DPR. PURT DPD RI telah mendiskusikan posisi terakhir ini kepada Komisi
III DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN, Bappenas agar usulan penambahan
Pagu Anggaran DPD Tahun Anggaran 2013 dapat dipertimbangkan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
51
Pada Tahun Sidang 2011-2012 PURT DPD telah melaksanakan tugas dan fungsi
sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan DPD RI tentang tata tertib. Namun demikian,
masih terdapat beberapa materi yang harus dilanjutkan pada periode PURT Tahun Sidang
selanjutnya. Beberapa substansi yang masih harus dilanjutkan prosesnya yaitu
Pertama, berkenaan dengan pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi terdapat
sunstasi yang harus dilanjutkan yaitu substansi pembentukan kantor permanen berupa
pembangunan gedung kantor DPD RI dan dua, lanjutan pengelolaan kantor sementara DPD
RI menunggu penyelesaian kantor DPD selesai dibangun.
Kedua, proses penyusunan anggaran DPD RI untuk Tahun Anggaran 2013 hingga
laporan ini disampaikan, proses penyusunan anggaran masih pada tahapan penyusunan Pagu
Sementara DPD RI pada Tahun 2013. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa
Pagu Sementara DPD walaupun secara kuantitas alokasi anggarannya sangat besar namun
dari struktur alokasi Pagu Sementara tersebut belum secara optimal mendukung pelaksanaan
kegiatan DPD RI. 54,02% dari total Pagu Sementara DPD Tahun 2013 dialokasikan untuk
pembangunan gedung DPD di ibukota provinsi sedangkan 45,98% sisanya dialokasikan
untuk gaji dan tunjangan Anggota DPD. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPD dalam
lingkup legislasi dan pengawasan dan kegiatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD. Hal ini
harus menjadi catatan utama PURT DPD RI Tahun Sidang 2012-2013 untuk dilakukan
pendekatan secara politik kepada pihak legislatif, yaitu Komisi III DPR RI dan Badan
Anggaran DPR RI serta pihak eksekutif, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan
Kementerian PAN, Bappenas.
Ketiga, adanya kebutuhan pembangunan DPD RI di ibukota negara didasarkan pada
kebutuhan bahwa hingga saat ini DPR RI sejak periode tahun 2004 belum memiliki kantor
permanen. Ruang kerja kantor DPD RI, ruang persidangan paripurna DPD RI, PURT DPD
RI tahun sidang berikutnya perlu memperjuangkan hal ini agar sosok kelembagaan DPD RI
dapat lebih terlihat sebagai kamar kedua parlemen Indonesia.
Keempat, pengaturan organisasi dan personel DPD RI. Selama ini dalam organisasi
sangat tergantung pada kebijakan pihak eksekutif. Penilaian kebutuhan organisasi Sekretariat
Jenderal DPD RI dan organisasi kantor DPD RI di ibukota provinsi dilakukan Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sulit memahami tugas, fungsi,
dan kerja politik lembaga DPD RI terhadap penetapan penanggung jawab kantor DPD RI di
ibukota provinsi yang masih pada status Eselon IIIA perlu dievaluasi lebih lanjut. Apa yang
telah dihasilkan pada Tahun Sidang 2011-2012 adalah upaya optimal yang bisa dilakukan
oleh PURT DPD RI walaupun disadari pula bahwa kebijakan yang disusun oleh PURT DPD
RI tentu tidak bisa diterima semua pihak mengingat kebijakan anggaran dan
kerumahtanggaan DPD RI erat kaitannya dengan aturan perundang-undangan yang mengikat
lebih luas di atasnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Maka,
diakui pula bahwa seringkali kebijakan PURT DPD RI mendapat tantangan dari internal
DPD RI. Dalam setiap pengambilan keputusan, PURT DPD RI selalu berpedoman pada
aturan. Hal ini agar akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kerumahtanggaan dapat
dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
Mengakhiri laporan kinerja PURT DPD RI Tahun Sidang 2011-2012 ini, PURT DPD
RI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPD RI, seluruh
alat kelengkapan DPD RI, Kelompok DPD RI di MPR atas kerja sama yang baik sehingga
pelaksanaan tugas PURT DPD RI Tahun Sidang 2011-2012 dapat berjalan dengan baik.
Kami juga mengucapkan terima kasih pula kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI atas
dukungan teknis administrasi dan keahlian serta atas kerja sama yang baik mengenai
dukungan dan dalam jaringan kerja ke eksekutif, pusat dan daerah yang memberikan kepada
PURT DPD RI Tahun Sidang 2011-2012 sehingga seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan
baik.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
52
Akhirnya, kami dari PURT mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan
nantinya selamat menjalankan Idul Fitri di daerah masing-masing. Semoga Bapak-Ibu diberi
keselamatan, kesehatan yang optimal. Dan, kami akan bersidang kembali di tahun sidang
berikutnya.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
77. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Interupsi, Pimpinan Sidang. Interupsi.
Sebelum Bu Ayu turun, saya ingin menanggapi laporan PURT khususnya tentang
pembangunan kantor di daerah. Kalau membaca surat-surat dari beberapa menteri ini yang
untuk moratorium terhadap pembangunan kantor, seharusnya itu diabaikan. Karena
pembangunan kantor di daerah, kantor DPD itu amanat Undang-Undang. Jauh lebih tinggi
dibanding surat edaran ini. Oleh karena itu, andaikata tahun 2013 ada anggaran
pembangunan kantor, kita tidak perlu memperhatikan surat ini dan kita harus berjalan.
Termasuk tidak usah memperhatikan komentar-komentar dan anggapan sebagian anggota
DPD yang tidak setuju. Harusnya kalau tidak setuju, ya daerahnya saja, jangan
mempengaruhi daerah kami, khususnya daerah Sulawesi Selatan karena kami cukup malu,
sudah sampai kita memberi informasi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah bahwa
akan ada kantor. Sampai sekarang tidak ada kantor. Jadi, kalau ada anggota sebagian yang
tidak setuju, saya kira daerahnya saja yang tidak perlu diperhatikan. Saya kira itu yang
pertama.
Yang kedua, tentang operasional kantor di daerah. Saya sangat prihatin sekali kalau
anggaran 2013 tidak mengalokasikan tentang biaya operasional kantor di daerah. Sementara
kebutuhan yang ada kantor di daerah, saya lihat sendiri itu tidak semudah yang kita
bayangkan bahwa hanya ada staf berapa orang. Ternyata di samping dukungan staf, juga
harus ada sarana/prasarana kantor yang memadai. Di samping itu, harus ada satu orang
minimal yang mengerti tentang apa itu DPD. Sekarang kalau ada staf, ada yang datang di
kantor, itu bingung sendiri. Malah menjadi preseden buruk buat DPD karena tidak ada orang
yang menguasai ini.
Yang ketiga, tentang anggaran. Saya sangat prihatin bahwa kenaikan anggaran DPD
terlalu kecil dibandingkan denga kebutuhan. Oleh karena itu, mungkin bisa dimanfaatkan
untuk anggota yang ada punya link ke DPR, itu diminta bantuan untuk ikut membantu.
Khusus untuk tentang kantor di daerah, mungkin teman-teman koordinator di daerah itu bisa
menyurat ke DPD, menyampaikan keluhannya. Itu akan menjadi dasar untuk kita meminta
tambahan anggaran 2013.
Terima kasih. Semoga bermanfaat.
78. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD)
Sudah selesai, Bu Ayu?
79. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH)
Perlu dijawab?
80. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD)
Tidak usah. Jadi, nanti menjadi catatan saja. Kalau dilepas nanti banyak itu, Pak
Bahar.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
53
Oke, terima kasih kepada Pimpinan PURT yang telah menyampaikan laporan dan
bahan laporan tersebut dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kerja lembaga DPD RI
secara akuntabel, termasuk juga usulan yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan. Dan juga kita
berterima kasih atas upaya dari kerja PURT untuk memberikan dukungan kelancaran tugas
lembaga dewan. Beberapa pekerjaan rumah masih menanti ke depan dan yang penting untuk
digarisbawahi bahwa untuk kelancaran tugas kali ini telah dikelola kantor DPD RI di daerah
oleh Sekretariat Jenderal sehingga akan jadi lebih baik nantinya kepengurusan atau hal-hal
kerumahtanggaan di kantor daerah.
Dengan ini, mungkin dilanjutkan oleh Pak Laode untuk penutupan. Saya kira ini
sudah setuju, ya Pak?
Terima kasih. Silakan, Pak Laode.
81. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD)
Terima kasih Bu Wakil Ketua. Sebelum menguraikan secara… Ada interupsi?
82. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL)
104 dari Sulawesi Selatan.
Sebelum ditutup oleh Pak Laode, jangan tiba-tiba ditutup, saya tidak diberi
kesempatan, itu yang saya takutkan. Makanya, saya interupsi. Bahwa kita anggota semuanya
telah mendapat, tentunya saya sudah mendapat dan kita semua sudah mendapat bahwa besok
kita akan mendengar pidato kenegaraan Bapak Presiden dalam hal Hari Ulang Tahun
Republik kita, besok.
Dalam Rapat Panmus yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan, saya
menyampaikan bahwa Pimpinan adalah alat kelengkapan. Kedua, itu di dalam Pasal 32.
Dalam Pasal 48 bagian F, tugas pimpinan adalah, salah satu tugasnya menyampaikan laporan
kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk, pada sidang akhir tahun sidang.
Ini kalau saya lihat undangan, kayaknya Sidang Paripurna kita ini adalah sidang akhir tahun.
Nah, saya belum pernah mendengarkan laporan kinerja dari Pimpinan yang saya hormati dan
Ibu Wakil dan Bapak Wakil yang saya hormati, belum pernah saya dengarkan laporan kinerja
dari DPD. Apakah sekarang disampaikan? Nah, itu yang saya saya minta. Ataukah besok?
Karena ini sangat mengharapkan, itu pula mungkin diharapkan oleh teman-teman supaya
lebih banyak kita di dalam ruangan ini, bagaimana sih kinerja daripada pimpinan kita.
Terima kasih.
83. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD)
Ya, terima kasih yang terhormat Pak Litha Brent. Pengantar kami waktu membuka
sidang ini tadi bahwa Sidang Paripurna kali ini penutupan masa sidang, ada tiga agenda.
Yang pertama adalah mendengarkan laporan dari daerah, hasil kunjungan kerja kita, reses
kita. Kedua adalah penyampaian laporan dari PURT. Yang ketiga adalah laporan
pertanggungjawaban dari pimpinan. Saya kira yang disampaikan terakhir ini dari Pak Litha
Brent alhamdulillah tadi terlambat datang sehingga tidak mendengar infromasi itu. Terima
kasih, Pak Litha Brent.
KETOK 2 X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
54
Sebelum menguraikan secara singkat highlight hasil kerja DPD RI selama satu tahun
masa sidang ini, kami menyatakan bahwa Sidang Paripurna ini kembali dibuka untuk umum.
Setuju?
Terima kasih.
Sidang Paripurna hari ini tanggal 15 Agustus 2012 merupakan Sidang Paripurna ke-
17, sekaligus sebagai Sidang Penutupan Tahun Sidang 2011-2012. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 268 Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa Tahun Sidang DPD RI
diawali tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Jadi, hari ini
persis tanggal 15 Agustus alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Masa Sidang Tahun ke-3
kita di DPD ini. Untuk memenuhi kebutuhan Pasal 166 Ayat 3 dan 4 Peraturan Tata Tertib
DPD RI, sebelum menutup Tahun Sidang DPD RI tahun 2011-2012, kami selaku Pimpinan
DDP RI akan menguraikan secara singkat hasil kerja politik DPD RI selama 1 tahun sidang,
serta hal pokok yang perlu untuk menjadi catatan kita bersama. Hasil kerja politik ini juga
merupakan catatan kerja lembaga untuk mengarah pada maksud Pasal 48 Ayat 1 dan Butir I
Peraturan Tatib DPD untuk laporan kinerja, laporan kerja pada Sidang Paripurna DPD RI.
Sejak kelahirannya 1 Oktober 2004 yang lalu, DPD RI telah banyak memberikan
perubahan positif dan perkembangan katatanegaraan Indonesia, khususnya di ranah legislatif.
Sebagai lembaga baru, rumpun legislatif DPD RI lambat laun telah mulai dirasakan manfaat
keberadaannya, antara lain dengan pelaksanaan Sidang Bersama DPR/DPD yang tahun ini
memasuki kali ketiga pelaksanaannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang MD3. Sebagai
informasi penyegaran lagi bahwa pada tahun-tahun yang lalu, lima tahun pertama keberadaan
DPD di Senayan ini, di Indonesia ini, belum pernah ada sidang bersama. Tetapi, pada periode
kedua alhamdulillah kita sudah punya Sidang Bersama dengan DPR dan besok akan
berlangsung.
Sidang bersama memberikan arti penting tidak hanya kepada DPD RI, tetapi secara
mendasar telah memberi ruang kepada daerah untuk tampil dalam politik kenegaraan secara
nasional. Secara simbolik politik, sidang bersama juga menggambarkan bahwa dalam
pembangunan negara, konferensif perlu memperhatikan dan melibatkan secara langsung
stake holders dari daerah. Sidang bersama juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk
kembali memperkuat pemahaman nilai-nilai nasionalisme yang mulai menunjukkan gejala
kelemahan dalam kurun waktu terakhir sehingga tidak jarang menjadi sumber pemicu konflik
di tengah kemajemukan bangsa ini.
Pelaksanaan sidang bersama ini juga perlu dimanfaatkan DPD RI sebagai langkah
untuk memperkuat political will sebagai lembaga yang mewakili daerah dalam lingkup
politik nasional. Mewakili daerah dalam lingkup politik nasional itu sangat penting sehingga
keterlibatan daerah dalam penguatan kebijakan nasional semakin dirasakan. Selanjutnya kita
perlu terus mengupayakan langkah-langkah penyelesaian mekanisme kerja bersama DPR RI
dan DPD RI. Hingga saat ini sebagai catatan tambahan bahwa hingga saat ini mekanisme
bersama itupun belum kunjung selesai meskipun pihak DPD kita semua sudah
menyampaikan, sudah bekerja keras dan menyampaikannya kepada DPR.
Sidang dewan yang mulia, dalam Masa Sidang ke- I, ke- II, ke- III, dan Ke- IV Tahun
Sidang 2011-2012 ini seluruh alat kelngkapan DPD telah berusaha secara sunguh-sungguh
untuk melanjalankan tugas konstitusional dan amanat masyarakat yang kita wakili termasuk
tentu saja daerah, begitu. Dalam Tahun Sidang 2011-2012 yang berakhir tanggal 15 hari ini,
dapat kita angkat, pertama menyangkut hal-hal yang telah diselesaikan juga yang masih
sedang berjalan.
KETOK 2 X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
55
Dan kedua, berkenan dengan agenda DPD RI ke depan. Dalam pelaksaan tugas
konstitusional selama 1 tahun terakhir, DPD RI telah mengahasilkan 67 buah keputusan yang
terdiri dari 6 buah usul Rancangan Undang-Undang, 32 buah pandangan dan pendapat, 4
buah pertimbangan, 7 pertimbangan terkait anggaran, 15 buah hasil pengawasan...
84. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Interupsi Pimpinan, apakah tidak bisa laporan ini dibagi kepada anggota? Karena saya
anggap ini penting sekali karena ini merupakan hasil lembaga. Jadi mungkin ini juga bisa
kita sosialisasikan di masyarakat.
Terima kasih.
85. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Laporan yang kami peroleh dari setjen bahwa buku laporan ini sudah disampaikan
diruangan kerja masing-masing. Jadi kalau mampir ke ruang kerja pada hari ini saya kira
sudah dapat itu. Belum sampai? Ini ringkasannya juga bisa disampaikan saya kira. Dan saya
juga mohon, saya kira kalau bisa dimaklumi, laporan inipun tidak perlulah saya sampaikan
secara keseluruhan karena sudah disampaikan secara tertulis, dibukukan malah, dan
kemudian juga di sini agak panjang sedikit.
86. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Maaf saya lanjut. Khusus laporan seperti ini, kami di Sulsel itu per triwulan itu kami
muat setengah halaman. Ada masing-masing anggota, apa hasil DPD, sudah berapa
pertimbangan diberikan, supaya masyarakat tahu bahwa kami bekerja. Hanya sampai begini.
Kalau bisa karena yang ada di ruangan ketebalan, baru lihat sudah pusing. Kalau ini ringkas.
Terima kasih.
87. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Saya kira itu persoalan teknis ya. Biarkan saya dulu selesaikan laporan ini baru kita
diskusi saya kira. Keputusan-keputusan tersebut merupakan refleksi politik lembaga DPD RI
sebagai hasil kerja artikulasi politik Anggota DPD melalui kerja alat kelengkapan dalam
menyikapi berbagai persoalan negara dan bangsa. Muatan politik dan rekaman kerja atau
track record telah dirangkum dalam buku laporan kerja lembaga DPD RI, di samping buku-
buku yang dihasilkan oleh alat-alat kelengkapan DPD Tahun Sidang 2011-2012.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Saudara-saudara, sekalian sesuai dengan kesepakatan kami
pada waktu rapat beberapa, saya kira minggu yang lalu ya, produk kita itu akan kembali
dibagikan kepada seluruh peserta dalam sidang bersama pada besok hari dan itu dicetak
termasuk laporan kinerja Pimpinan kali ini.
Capaian kerja politik untuk tahun sidang kali ini merupakan produk tertinggi dari segi
apa yang pernah dicapai dalam 8 tahun terakhir yaitu sebelumnya sebanyak 68 buah
keputusan ditahun 2011. Ini memberikan motifasi kepada kita semua bahwa ada usaha yang
kita lakukan ada hasilnya. Dan ke depan harus lebih baik lagi bagi kita semua.
Sidang yang mulia, jika sebelumnya telah disampaikan hasil-hasil pelaksaan tugas
DPD, kita juga perlu melihat bersama-sama hal-hal yang masih dalam penyelesaian tugas
kita ke depan. DPD RI telah memiliki tugas, masih memiliki tugas yang harus diselesaikan
dan diaktualisasikan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Inisiatif. Ini yang terpenting,
beberapa Rancangan Undang-Undang inisiatif termasuk yang akan dimasukkan dalam
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
56
Prolegnas diharapkan kita bersama-sama memperjuangkannya di tahun masa sidang yang
akan datang.
Pandangan pendapat yang substansinya berkenaan dengan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah. Rancangan
Undang-Undang Usul Inistiaf yang masih menjadi pekerjaan rumah DPD RI seperti
berkenaan dengan hak-hak atas tanah, penerimaan negara bukan pajak dan beberapa masalah
lainnya terkait dengan tugas dan kewenang DPD. Sebagai informasi tambahan teman-teman
sekalian, bahwa Dewan Kelauatan sekarang sedang menindaklanjuti Rancangan Undang-
Undang Kelautan produk DPD dan meminta DPD sekali lagi untuk bersama-sama Dewan
Kelautan memasukkannya dalam Prolegnas prioritas tahun 2013 yang akan datang.
Terkait dengan permasalahan hak-hak atas tanah, perlu disikapi dengan seksama
karena kesimpangsiuran peraturan terkait hak-hak atas tanah yang telah banyak memicu
konflik agraria sejak pertengahan tahun 2011 di hampir seluruh daerah. Mengingat
pentingnya Rancangan Undang-Undang tersebut, diperlukan rencana yang baik agar target
penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut kepada DPR dapat diselesiakan tepat
waktu.
Untuk revisi Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) juga
perlu kita perhatikan agar dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Kita
mengetahui di dalam struktur APBN, PNPB memiliki peran utama dalam pembiayaan
pendidikan dan pelayanan kesehatan sehingga sangat vital dalam penyediaan pelayanan
publik. Kita berharap, DPD berharap, dengan selesainya Rancangan Undang-Undang dari
DPD mengenai PNPB dapat menambah muatan materi undang-undang dan untuk
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
Sidang Dewan yang mulia, kita sampai pada bagian yang kita catat sebagai agenda
strategis ke depan. Secara singkat, dapat kami sampaikan pokok-pokok persoalan yang masih
menjadi agenda kerja alat kelengkapan DPD RI.
Pertama, otonomi daerah yang dikembangkan selama ini telah mampu
memberdayakan masyarakat dan pemerintahan di daerah. Tetapi otonomi daerah yang
berbasis pemerintahan kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak memperhatikan
karakteristik dan kemampuan daerah telah melahirkan sejumlah besar daerah otonom baru,
juga mengandung indikasi masalah dalam hal koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
pemerintahan, efisiensi anggaran, distorsi kebijakan, primordialisme dan egoisme
kedaerahan. Membiarkan keadaan ini terus berlangsung akan beresiko mempertajam konflik
sosial dan politik yang dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa ini. Oleh karena itu, demi
integrasi nasional dan kepentingan bangsa yang lebih besar, DPD menilai perlu dilakukan
pengkajian ulang terhadap desain sistem otonomi daerah dan kaji ulang perundang-undangan
yang berkaitan dengan otonomi daerah secara keseluruhan. Semakin maraknya usulan
pemekaran daerah tahun ini harus mendapat perhartian khusus karena mempengaruhi
sturuktur APBN. Ini saya kira satu tantangan bagi kita, tetapi daerah otonomi baru sebetulnya
bisa juga menjadi bagian dari pilot project untuk merancang struktur pemerintahan yang
efektif dan efisien. Jadi ada sisi tantangannya, ada sisi peluangnya.
Kedua, belum pulihnya kondisi ekonomi dunia sampai saat ini masih mempengaruhi
laju pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi saya kira Indonesia untuk dalam sejarah bangsa ini
saya kira akhir-akhir ini memiliki catatan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup
berarti. Meskipun itu angka-angka statistik, tidak selalu sejalan dengan detil mikro di tingkat
lapangan. Tapi itu adalah fakta statistik saja yang perlu kita catat. Laju pertumbuhan nasional
tidak terlepas dari menguatnya kemampuan ekonomi daerah yang menjadi basis riil ekonomi
nasional. Selama ini konsep desentralisasi fiskal dalam kerangka eotonomi daerah belum
berjalan efektif,. Belum lagi kesengajaan yang masih dirasakan pemerintah daerah dalam
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
57
menentukan besaran dana tranfer ke daerah menimbulkan skeptisme dari daerah terhadap
kebijakan keuangan pemerintah pusat.
Upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskalpun masih
terkendala kesiapan sumber daya daerah untuk mengolah dana percepatan pembangunan di
daerah. Saya kira catatan ini juga terkait dengan proses-proses penganggaran kita, dimana
sebetulnya DPD harus terlibat sehingga program-program untuk daerah yang kemudian bisa
berimplikasi pada dana tranfer ke daerah, itu DPD bisa terlibat didalamnya.
Supervisi dan fasilitasi yang efektif dari pemerintah pusat tentunya menjadi syarat
mutlak bagi efektifnya desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah tersebut. Dalam
penerapan sistem desentralisasi pemerintahan, idealnya pemerintah daerah harus bertumpu
pada sumber-sumber daerah itu yang lazim dengan sebutan pendapatan asli daerah. Tetapi
pada kenyataannya, dalam memenuhi pembiayaan kepada pemerintahan umumnya dari
daerah Indonesia ketergantungan kepada pemerintah pusat, kecuali Jakarta, sekarang di
Indonesia saya kira.
Dana perimbangan yang cukup krusial menjadi tuntutan daerah saat ini salah satunya
adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Pada dasarnya sumber DBH tersebut berrasal dari daerah,
maka adalah wajar jika hal ini menjadi tuntutan daerah. Dalam konstitusi kita, Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun dari usaha bersama
atas azas kekeluargaan. Dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya,
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi
sesuangguhnya telah ada tuntutan untuk penguatan hal tersebut. Oleh karena itu, upaya-
upaya untuk mengkritisi dan membantu arah pengelolaan sumber daya secara produktif dan
berkesinambungan merupakan agenda penting bagi DPD RI untuk kemajuan daerah. Perlu
dicatat, ini saya kira penting juga, beberapa tuntutan dana bagi hasil yang belum memperoleh
acuan dalam Undang-Undang kita, itu perlu diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang
yang terkait ke depan.
Sidang Dewan yang mulia, DPD RI juga memberi catatan pada wajah pendidikan
nasional yang oleh masyarakat masih dirasakan belum mampu secara signifikan
menunjukkan kualitas. Padahal kita tahu bahwa anggaran pendidikan kita itu tercantum
dalam Undang-Undang Dasar dan dilakukan oleh pemerintah minimal 20%. Pendidikan
masih merupakan kendala dalam proses peningkatan mutu sumber daya manusia dalam
pembangunan saat ini. Selain permasalahan mengenai format evaluasi belajar peserta didik,
masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib guru merupakan salah satu faktor
penyebab belum terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas.
Upaya desentralisasi pengolahan pendidikan yang seyogyanya bertujuan
mempercepat peningkatan mutu pendidikan masih belum mampu memenuhi ekspetasi
masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Lemahnya tranformasi peningkatan mutu guru
di daerah masih sering dijumpai dikarenakan pemerintah daerah belum memiliki kualifikasi
dan kompetisi dalam melakukan pembinaan guru di daerah. Tiba-tiba saja Diknas melakukan
uji kompetensi guru yang sebetulnya tidak ada persiapan yang memadai untuk itu sehingga
hari ini wajar kita semua menyuarakan itu karena temuan lapangan menunjukan bahwa
sebetulnya masih sangat bermasalah. Jangankan di luar Jawa daerah-daerah yang terpencil, di
Jawa Tengah saja, saya dapat laporan dari teman-teman Jawa Tengah itu bermasalah semua
proses uji kompetensi guru.
Hal penting yang juga menjadi fokus perhatian DPD adalah menyangkut nasib
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sumbangan devisa negara yang berasal dari kiriman
pendapatan TKI di luar negeri tersebut mencapai 10% dari total nilai APBN. Bayangkan
10%. Remitasi merupakan salah satu sumber devisa negara terbesar setelah pendapatan dari
sektor migas, sebesar Rp 100 trilyun. Namun kontribusi besar yang diberikan belum mampu
diimbangi pemerintah terhadap perlindungan maksimal tenaga kerja kita yang bekerja di luar
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
58
negeri. Oleh karena itu, saya kira DPD harus terus menerus melakukan pengawasan terhadap
ketenagakerjaan ini. Dan itu merupakan agenda prioritas kita ke depan.
Sidang dewan yang mulia, permasalahan keamanan perlu menjadi perhatian serius ke
depan. Banyaknya permasalahan keamanan yang terjadi sepanjang tahun 2011-2012
menunjukan semakin mundurnya kinerja aparat keamanan untuk memberikan rasa aman
pada masyarakat. Dan ini kita lihat misalnya kegaduhan antara KPK dan pihak Polri saja
sebetulnya itu merupakan bagian dari wajah keamanan kita. Permasalahan keamanan yang
muncul sebagai akibat konflik antar warga maupun antara aparat dengan warga menjadi
pekerjaan besar di kita ke depan. Bila dikategorikan ada beberapa faktor pemicunya masalah
keamanan yang tidak kunjung selesai. Maka pertama, munculnya percikan konflik agama
akibat adanya pelarangan pelaksanaan peribadatan oleh oknum menjadi faktor yang dapat
menyebabkan permasalahan keamanan. Masih belum tuntasnya sengketa pendirian tempat
ibadah, muncul kelompok yang dianggap melecehkan agama serta kurangnya kontrol
terhadap organisasi masyarakat berbasis agama menjadi pemicu melutusnya konflik agama.
Permasalahan tersebut tentunya membutuhkan penanganan serius, mengingat isu agama
menjadi isu paling sensitif di tengah masyarakat kita. Sedikit saja Pak Rhoma Irama
kampanye sedikit terselubung itu langsung dikritik tajam, itu artinya agak sensitif, sangat
sensitif memang.
Kedua, menurunnya sikap gotong royong dan tenggang rasa di tengah masyarakat
menjadi pemicu gangguan keamanan yang terjadi sepanjang pertengahan tahun 2011-2012.
Sering terjadinya tawuran antar warga karena permasalahan sekelompok kecil orang kian
sering terjadi dan meluas menjadi konflik wilayah. Bahkan selama bulan Ramadhan masih
terjadi tawuran yang menelan korban.
Faktor ketiga adalah aksi anarkis. Di tengah masyarakat masih sering terjadi dan
berakhir dengan perusakan fasilitas. Yang keempat adalah kesimpangsiuran peraturan
khususnya mengenai pemanfaatan lahan sering dimanfaatkan oknum-oknum untuk
memprovokasi masyarakat yang berakhir bentrok. Saya kira yang terakhir ini terkait dengan
isu-isu atau terkait dengan konflik agraria dimana kita harus menangani secara serius ke
depan.
Selain gangguan keamanan internal, pemerintah perlu terus memberikan perhatian
terhadap keamanan, khususnya di wilayah perbatasan. Sebagai pintu gerbang suatu negara,
wilayah perbatasan memiliki peran yang strategis untuk mengantisipasi adanya segala bentuk
gangguan dari luar negeri. Lemahnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan
dikhawatirkan akan memberi trickle down effect terhadap stabilitas dalam negeri. Makanya
saya kira teman-teman DPD fokus terhadap perbatasan itu hal yang sangat positif.
Sidang dewan yang mulia, mengakhiri catatan ini perlu kami informasikan dalam
Sidang Paripurna ini bahwa menurut ketentuan pasal-pasal peraturan Tatib DPD tentang alat
kelengkapan DPD RI bahwa keanggotaan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD di
MPR ditetapkan pada sidang paripurna dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada
permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD RI. Memperhatikan hal itu, di
depan kami sudah ada jumlah, sudah ada daftar yang sebetulnya masih belum lengkapnya
daftar calon keanggotaan alat kelengkapan. Misalnya dari Sumatera Barat itu belum
menyerahkan, begitu. Dari Jawa Barat juga belum, Ibu Ella tadi tersenyum saya lihat. Dari
Jawa Barat saya kira tandatangannya harus cepat sekarang ini. Dari Jawa Tengah
tandatangan baru 3 orang, saya kira harus 4 orang. Dari Lampung tandatangan juga baru 3
orang, harus 4 orang. NTT juga Pak Ema juga belum. NTB, belum menyerahkan daftar
malah. NTB itu baru 3 orang yang tandatangan. Kalbar, saya kira yang tandatangan baru 2
orang. Kalimantan Tengah, semua lengkap. Kalimantan Selatan, belum ini Pak Sofwat.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
59
88. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Interupsi Pak.
89. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Sebagai informasi saja dulu ini Pak.
90. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Kalau tidak menyerahkan berarti tetap tidak ada perubahan.
91. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Tapi tetap harus tandatangan, Pak. Nah saya bacakan dulu nanti kita komentari,
sebentar. Yang Sulawesi Tengah, yang tandatangan baru 2 orang, Bu Wati. Sampaikan pada
teman-teman itu. Sulawesi Selatan, saya kira belum juga, belum ada yang tandatangan ini.
Sulawesi Tenggara, bukan. Gorontalo, tandatangan baru 3 orang, 2 orang, ini ada 2 versi
formulir ini. Dari Maluku, Pak Jack, ini dari Maluku belum. Oh sudah ya? Jawa Barat baru
masuk. Terima kasih Ibu Ella, baru masuk daftarnya ini diserahkan kepada saya, begitu.
Saya kira itu saja catatan terakhir dalam Sidang Paripurna penutupan masa sidang ini.
Besok, saya kira informasi yang terpenting buat besok adalah kita akan melakukan sidang
bersama yang, ini besok itu sidang bersama kita itu begini, Sidang Paripurna ke-I Tahun..
yang mana Bu? Tanggal 16 besok itu sidang bersama dan pimpinannya memang di DPR.
Tapi formasi persidangan sama seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Waktu kita hadir
bersama di gedung sana pada pukul 10.00 yang untuk penyampaian pidato kenegaraan.
Untuk nota keuangan, itu akan dilakukan pada pukul 20.00. Tapi pukul 14.00 kita juga
Sidang Paripurna DPD. Saya kira itu yang menjadi penyampaian kami yang terakhir.
92. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Interupsi pimpinan.
Khusus mengenai Sidang Paripurna DPR besok malam kalau saya melihat letak
duduk Anggota DPD itu sepertinya ada pelecehan, itu dikasih di belakang di samping pojok
kanan. Kenapa? Misalnya staf kita untuk bicara dengan kesekjenan DPR. Masih ada tempat
di tengah yang kosong. Jangan disimpan seperti kita ini datang ikut ramai di sana. Padahal
kita ini bagian dari sidang itu, di dalam ruang rapat itu. Ini kelembagaan ya. Kita tidak mau
lembaga ini, itu seperti dilecehkan. Itu kalau melihat posisi tempat duduk anggota.
Terima kasih.
93. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Penyampaian nota keuangan itu adalah Sidang DPR. Jadi DPD di situ posisinya
diundang meskipun format sidangnya agak berbeda dengan pidato kenegaraan.
94. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Maaf Pak Ketua, saya paham. Undangannya memang begitu. Posisi tempat itu di
pojok kanan belakang, 3 deret itu. Maksud saya, ada kosong ditengah, masih lebih banyak
yang lebih kosong dibanding dikasih pojok sana, ujung. Masih ada di tengah sini kosong. Ini
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
60
maksud saya, kenapa toh tidak dibicarakan di sana? Kasihlah yang tengah-tengah sini. Ini
dikasih pojok belakang sana DPD. Jadi bukan ini, tahu saya bahwa itu Rapat DPR untuk
penetapan APBN, tempat diujung sana kita dikasih.
Terima kasih.
95. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Interupsi Pimpinan. B-12, Sumatera Barat, West Sumatra.
Saya hanya mengingatkan saja. Saya berharap diselesaikan poin satu per satu dulu.
Apa yang dibacakan oleh Pimpinan karena ini menyangkut masalah pertanggungjawaban.
Tentu akan harus ada ruangan yang harus diberikan kepada anggota untuk memberikan
catatan-catatan. Setelah itu baru masuk dengan hal-hal yang lain. Saya kira itu penting
supaya tuntas satu-satu.
Terima kasih.
96. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Alirman. Terima kasih juga kepada saudara saya.
Begini, untuk sidang besok itu memang yang atur adalah DPR, kita tahu semua itu.
Soal posisi memang yang terpenting bagi kita sebetulnya pada sidang kenegaraan. Karena
sidang mendengarkan pidato nota keuangan adalah di depan Sidang DPR maka posisi kita
diundang. Jadi sebenarnya memang kita juga sependapat seperti itu tetapi ini pengaturan
protokolernya itu di DPR karena kita dalam posisi sebagai diundang. Jadi saya kira itu, tapi
bagaimanapun nanti kami, Ibu Sesjen dan seluruh jajarannya itu mendengarkan ini dan saya
kira bisa disampaikan oleh pihak Setjen DPD ke Setjen DPR. Saya kira itu.
Dan catatan yang kedua ini, sekali lagi, ini daftar nama-nama alat kelengkapan itu
mohon segera dilengkapi pada hari ini atau paling lambat besok, saya kira. Pada waktu masa
sidang paripurna kita besok di ruangan ini. Dan saya kira pada hari ini tidak perlu kita akhiri
dengan tanya jawab lagi dan dialog karena sudah sepanjang hari kita berdiskusi. Kami hanya
menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Pak Alirman. Jadi itu saya kira.
Sebelum kita mengakhiri sidang ini, maka saya kira kita perlu berdoa bersama
sehingga langkah kita ke depan, kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa..
97. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)
Interupsi pimpinan.
Saya setuju, kalau memang ini belum bisa kita bahas atau kita diskusikan, kapan
waktunya? Ini amanat dari pasal 236. Tentu harus ada ruang yang harus dijelaskan kepada
anggota.
98. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Saya kira, kalu itu dianggap penting maka kita agendakan di Panmus untuk, nanti
juga kita akan bicara soal cakupan laporan pertanggungjawaban itu apa saja dan sebagainya,
dan sebagainya. Dan saya kira itu kita semua perlu membaca dulu untuk kemudian kalau
diperlukan untuk didiskusikan maka kita agendakan melalui rapat Panmus. Saya kira itu kita
setuju ya? Tidak perlu ketuk palu kalau kita setuju semua.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
61
99. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Pimpinan. Kita setuju semua, tapi tolong supaya diingatkan, supaya ada kesempatan
juga untuk menerima masukan dari para anggota waktu yang akan datang.
100. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Betul, setuju saya, setuju saya. Saya sih sepakat saja kalau mau sidang itu kita
perpanjang untuk dialogkan ini tidak apa. Tapi menurut saya, karena kita semua belum baca,
Pak Litha Brent juga belum baca saya kira, dan sebagian teman mungkin belum baca, maka
kalau sudah dibaca dan kemudian dianggap ada hal yang penting untuk didiskusikan maka
marilah kita agendakan itu melalui Panmus. Dan oleh karena itu untuk melangkah kita,
didoakan langkah kita, kita berdoa bersama untuk langkah kita kedepan, kami mengundang
yang terhormat KH. Sofyan Yahya untuk tampil kedepan memandu pembacaan doa kita pada
sore hari ini. Silakan Pak.
101. PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan dan para anggota yang terhormat.
Sebelum saya membacakan doa, ijinkan saya akan menyampaikan kalimat yang
sangat berbeda dengan para anggota dewan yang terhormat dan mudah-mudahan ini tidak
menjadi kemarahan. Ada dua kejadian yang sangat bertolak belakang, yang satu takziah,
yang satu mengucapkan selamat. Padahal dua-duanya adalah pemberian Allah SWT. Saya
agak berbeda. Terus terang, Ibu Sri Kadarwati adalah teman saya sejak awal di 2004. Saya
bahkan mengucapkan selamat jalan kepada beliau. Beliau sudah selamat menyelesaikan
tugas hidupnya di dunia, dan beliau akan segera menerima pahala, amal ibadahnya selama
beliau hidup. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya dan pahalanya sudah
mutlak akan diterima. Sebaliknya untuk teman kita dari Papua dan dari Sumatera Barat,
bahkan saya sedih, mampukah beliau berdua untuk mengembani yang negara tidak jelas
seperti sekarang ini. Itu adalah awal bencana dan itu adalah awal cobaan. Oleh karena itu
para nggota dewan yang terhormat itulah barangkali isi hati saya dan mudah-mudahan jadi
renungan kita semua.
Terakhir, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan DPD
selama 8 tahun ini mendapatkan ridho Allah SWT. Kami akan berdoa dengan menggunakan
cara beragama Islam, dan bagi teman-teman yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa
menurut agamanya masing-masing.
[BAHASA ARAB]
Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, taufik dan
hidayah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan sidang paripurna yang ke IV.
Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan diri kami sendiri, kejahatan
setan dan sekutu-sekutunya, kejahatan apapun yang turun dari langit dan keluar dari bumi,
dan dari kejahatan fitnah siang dan malam.
Ya Allah ya rahman ya rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, rahmatilah
kami dengan belas kasihan mencukupi kami dari belas kasihan siapapun selain Engkau ya
Allah.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012
62
Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan dan
kebulatan tekad dalam kesalehan, kami mohon kepada-Mu agar selalu dapat mensyukuri
karunia-Mu ya Allah. Kami juga memohon kepada-Mu lisan yang benar, hati yang bersih,
dan kami berlindungkepada-Mu dari keburukan yang Engkau ketahui, sungguh Engkau maha
mengetahui segalanya.
Ya hakim, ya Allah yang maha bijaksana, janganlah kami hukum jika kami lupa atau
tersalah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban
yang Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.
Ya Allah, janganlah pikulkan kepada kami pa ayang tak sanggup kami memikulnya.
Beri maaflah kami ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong
kami. Maka tolonglah kami untuk menghadapi kezaliman yang sudah merajalela.
[BAHASA ARAB]
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
102. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Kyai.
Sidang dewan yang mulia, akhirnya kita sampai di penghujung sidang paripurna pada
hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-17 Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia kami tutup dengan resmi. Dengan mengucapkan
bilahitaufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.
Om shanty shanty om.
KETOK 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB