Upload
ngominh
View
249
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor : DPD.220/SP/6/2011
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-6
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2011-2012
I. KETERANGAN
1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 22 November 2011
3. Waktu : 09.55 WIB – Selesai
4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V
5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD
1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)
2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)
3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)
6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)
7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)
8. Acara :
1. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012.
2. Pidato Pengantar Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012.
3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
9. Hadir : 99 Orang
10. Tidak hadir : 33 Orang
II. JALANNYA SIDANG :
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
1
1. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Sebelum memasuki sidang paripurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Dan untuk itu kami mohon kepada tim paduan suara untuk memandu
menyanyikan lagu dan kepada para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat, yang
saya hormati juga wakil ketua dan juga seluruh kesekjenan kami mohon untuk berdiri dan
bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2. PEMBICARA : PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Disanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku.
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
2
3. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali.
Yang saya hormati Bapak wakil Ketua Bapak Laode.
Yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah republik
Indonesia.
Yang saya hormati Bapak dan Ibu jajaran kesekjenan.
Dan tentunya pada hari ini Bapak Irma nada acara, sehingga saya yang akan
memimpin sidang.
Berdasarkan dari catatan daftar hadir yang disampaikan yang disampaikan oleh
sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 66 orang anggota DPD dan telah
menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 dan
Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Sidang Paripurna ke-6 tahun Sidang 2011-
2012 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.
Agenda pokok Sidang Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Daerah Masa Sidang II
tahun Sidang 2011-2012. Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang
paripurna ini mempunyai 3 agenda pokok. Yaitu :
1. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012.
2. Pidato Pengantar Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012.
3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
Sebelum kita melangkah pada agenda selanjutnya, maka kami ingin mengajak kita
semua untuk berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kita seluruh anggota DPD RI
kedepan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk itu kami
mohon Saudara Drs. H. Abdurrahman, M.AP. wakil dari Provinsi Banten berkenan untuk
memimpin doa.
PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN, M.AP. (BANTEN)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para wakil ketua yang saya hormati.
Rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Juga yang saya hormati para pejabat di lingkungan sekretariat jenderal Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati.
Marilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian kita membaca doa memohon pinta kepada
Allah SWT, mudah-mudahan doa kita semua diridhoi oleh Allah SWT. Sehingga rapat
paripurna pada hari ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk yang
beragama Islam marilah kita berdoa sesuai dengan agama Islam. Kemudian bagi yang
beragama lain marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Bismillahirrohmanirrohim.
[BAHASA ARAB]
KETOK 1X
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
3
Ya Allah Tuhan pemberi rahmat. Hari ini kami berkumpul untuk sidang paripurna ke-
6 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sungguh Engkau telah begitu banyak
memberi nikmat bagi kami, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehingga kami bisa
menjalankan tugas konstitusional berkat petunjuk dan rahmat-Mu.
Ya Allah Tuhan penerima doa, taburkanlah cahaya dalam alam pikiran dan hati kami.
Tanamkanlah keikhlasan dalam setiap amal ibadah kami. Mantabkanlah rasa syukur dan
keimanan dalam kebedaan kami, agar kami mampu menjalankan amanah sesuai dengan baik
dan hanya mengharap ridho-Mu.
Ya Allah Tuhan kami, begitu banyak cobaan dan godaan yang selalu menggoda kami.
Begitu berat langkah kami menolak bujuk rayu syetan. Begitu mudah kami terperdaya oleh
hasutan dan godaan. Begitu lemah dari kami karena tipu daya dan bisikan. Jauhkanlah dari
semua godaan yang menjerumuskan kami. Lindungilah kami dari semua godaan yang
menggerus iman kami. Lindungilah keluarga, sahabat dan masyarakat kami dari semua tipu
daya yang menghasut kami.
Ya Allah Tuhan maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua
kami, dosa yang terkadang aku tidak tahu kalau itu dosa, yang haram itu haram, yang halal
itu halal, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Tuntun dan bimbinglah kami ke jalan-Mu
yang lurus ini. Bimbinglah kami yang lemah ini agar tetap lurus sehingga kami bisa
membedakan yang hak dan yang batil.
Ya Allah Tuhan penguasa semesta alam. Janganlah Engkau berikan kekayaan yang
membuat aku sombong. Janganlah Engkau berikan kemuliaan yang membuat aku lalai.
Janganlah Engkau berikan kekuatan yang membuat aku angkuh. Janganlah Engkau berikan
kenikmatan yang membuat aku kufur.
Ya Allah ya Tuhan kami pencinta umat manusia. Sungguh ciptaan-Mu sangat agung,
Engkau ciptakan begitu indah warna-warni kulit bangsa kami. Engkau ciptakan begitu
beraneka entitas budaya kami. Engkau bahkan seperti sengaja membiarkan begitu banyak
ragam kepercayaan agama kami. Penuhi hati kami pengetahuan supaya selalu mampu
menghargai kemajemukan. Penuhi hati kami cahaya kearifan untuk menerima. Jadikanlah
keragaman itu modal kami membangun persatuan Indonesia.
Ya Allah Tuhan kami yang maha adil. Sungguh rahmat-Mu sangat luas. Lintasi
segala ruang dan waktu tanpa batas. Engkau telah limpahkan kami negeri subur dan makmur
dengan kekayaan alam yang tak terukur. Karuniakanlah kami dan para pemimpin kesadaran
menjaga dan merawatnya. Berkahilah kami dan para pemimpin kami kemampuan
pengelolaannya, kemampuan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat kami guna
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya Allah, terimalah doa kami. Hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-
Mu kami meminta pertolongan, hanya kepada-Mu kami memohon ampun.
Robbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hablana min ladunka rohmah
inna antal wahhaab. Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina
adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abror, ya aziz ya ghofar ya robbal alamin.
Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
4. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Bapak H. Abdurrahman yang sudah memimpin doa.
Dan sidang dewan yang mulia, selanjutnya perlu kami utarakan beberapa hal penting
untuk mendapat perhatian kita bersama pada masa sidang II tahun sidang 2011-2012.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pemerintah RI baru saja menjadi tuan rumah KTT
ke-19 Asean. KTT Asean plus dan KTT Asia Timur, East Asian Summit yang berlangsung di
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
4
Nusa Dua Bali pada tanggal 13-19 Novmber 2011. Pertemuan tersebut menghasilkan Bali
Declaration on Asian Community in Global Community of Nation yang kemudian disebut
sebagai Bali Concord III, yang bertujuan untuk memastikan partisipasi dan kontribusi aktif
negara-negara Asean dalam mengatasi berbagai permasalahan fundamental global dewasa
ini.
Beberapa kesepakatan yang diambil adalah bahwa negara-negara Asean akan
melakukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat 3 pilar komunitas Asean. Yaitu
komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya. Selain itu
KTT asean juga menyepakati untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Melalui
pertumbuhan tersebut diharapkan kawasan Asean akan lebih tahan terhadap gejolak
perekonomian global. Lebih dari itu daya tahan tersebut akan membuat kita mampu menjadi
bagian dari solusi atas krisis keuangan dan ekonomi dunia saat ini.
Kesepakatan lain yang juga dihasilkan adalah bahwasanya negara-negara Asean perlu
mengambil peran utama dalam menata arsitektur kerja sama kawasan yang lebih efisien dan
efektif. Terutama dalam menjaga stabilitas dan kemanan kawasan asia tenggara dan asia
timur. Kerja sama membangun platform dan tindakan nyata ketahanan pangan, energi dan
air, sekaligus perubahan iklim. Kerja sama bidang penanggulangan ancaman non tradisional
seperti bencana alam, terorisme dan kejahatan transnasional. Selain itu sebagai upaya dalam
menghadapi berbagai tantangan negara-negara akan memperkuat peranannya secara global.
Asean harus menjadi yang terdepan dalam mengatasi berbagai tantangan di belahan dunia.
Pelaksanaan rangkaian Asean yang didahului dengan Asean fair pada bulan oktober
lalu memberikan arti penting bagi negara dan masyarakat, karena pada tahun-tahun
mendatang kerja sama negara-negara asean tidak hanya dapat dilakukan antar pemerintah,
akan tetapi juga bersifat people to people. Akan tetapi sekaligus perlu diwaspadai juga,
khususnya terhadap kesiapan masyarakat untuk menerima arus kerja sama di berbagai bidang
khususnya ekonomi.
Dewan Perwakilah Daerah Republik Indonesia perlu menghimbau pemerintah untuk
menyiapkan khususnya instrumen peraturan agar mampu melindungi rakyat, khususnya di
daerah yang bergerak dibidang ekonomi kecil.
Selain menjadi tuan rumah KTT Asean, negara kita juga sedang menjadi tuan rumah
pelaksanaan sea games ke-26 yang berlangsung di Palembang sejak 12 November 2011 lalu.
Alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaan sea games berjalan lancar dan negara kita terus
memimpin perolehan medali emas. Mudah-mudahan hingga akhir pelaksanaan sea games
negara kita berhasil menjadi juara umum.
Sidang dewan yang mulia,
Memasuki musim penghujan, akhir-akhir ini beberapa daerah di Indonesia mulai
tergenang banjir, tidak berbeda jauh dengan beberapa negara tetangga. Sebagaimana yang
dilaporkan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan. Mengatakan dalam
laporan banjir terbaru menyatakan setidaknya 1000 orang tewas dalam banjir besar di seluruh
Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Seperti yang terjadi di Thailand, korban
meninggal dunia mencapai 533 jiwa. Di negara tetangga Kamboja, banjir yang paling parah
dalam lebih dari 1 dekade telah menewaskan 248 orang. Pemerintah Vietnam juga telah
melaporkan sedikitnya 100 kematian akibat banjir. Di Myanmar banjir bandang juga
menyebabkan setidaknya 106 korban jiwa pada akhir Oktober lalu. Di negara kecil Laos 30
orang kehilangan nyawa mereka akbat banjir. maka badan PBB itu juga melaporkan 98
kematian di Filipina.
Kita merasa prihatin atas berbagai bencana yang terjadi, mudah-mudahan musibah ini
dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan mencarikan jalan keluar yang nyata
mulai dari penanggulangannya sampai pada mencari akar permasalahannya sehingga
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
5
bencana serupa tidak terulang di kemudian hari. Kami juga mengharapkan kepada pihak-
pihak instansi terkait dapat bahu-membahu dalam menanggulangi berbagai bencana.
Selanjutnya pada tanggal 24-26 November 2011 akan diselenggarakan rapat kerja
dengan sekretaris daerah pemerintah provinsi seluruh Indonesia bertempat di hotel mercure.
Rapat kerja diselenggarakan dalam rangka membangun sinergisme kerja sama antara Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan pemerintah daerah provinsi se-Indonesia.
Sekaligus sebagai tempat untuk tukar menukar informasi terkait dengan permasalahan daerah
yang dapat menjadi artikulasi lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk
kebijakan nasional dalam keberpihakan kepada daerah.
Selain itu, rakerda juga bertujuan untuk tukar menukar informasi tentang mekanisme
kerja lembaga Dewan perwakilan Daerah Repbulik Indonesia, termasuk dukungan prasarana
dan sarana kantor Dewan Perwakilan Daerah di ibukota provinsi. Untuk itu kami harapkan
partisipasi Ketua Komite I sampai dengan IV, Ketua PPUU dan Ketua PURT untuk bisa
menyampaikan muatan kerja politik kepada daerah c.q. sekda provinsi.
Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 28-29 November
2011 nanti akan diselenggarakan seminar dengan tema “seminar daerah penghasil migas
berkah ataukah bencana?” judulnya. Seminar tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ulang
kebijakan negara atas tata produksi dan tata niaga minerba dan migas nasional. Tujuan
lainnya adalah untuk mengkaji ulang keterkaitan dan sinkronisasi antara Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Migas, Undang-
Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, minerba dan undang-undang yang
berhubungan dengan sumber daya alam lainnya sehingga kita dapat merumuskan langkah-
langkah legislatif review. Judicial review maupun executive review untuk menciptakan tata
produksi dan tata niaga migas dan minerba yang lebih transparan dan adil bagi daerah
penghasil.
Perlu kami sampaikan pula dalam sidang paripurna ini tentang seminar bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, yang rencananya akan diselenggarakan pada
tanggal 9 Desember 2011. Setelah itu dilanjutkan dengan seminat konsepsi pengawasan
Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) pada tanggal 14 Desember 2011 mendatang.
Sebagai penutup akhir tahun senantiasa kita lakukan refleksi politik lembaga Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai hasil kerja sekaligus artikulasi politik
anggota DPD melalui kerja alat kelengkapan dalam menyikapi berbagai persoalan negara dan
bangsa. Kegiatan refleksi DPD RI disesuaikan dengan refleksi akhir tahun dan diberikan
muatan hasil studi tentang politik otonomi daerah yang akan dilaksanakan pada minggu ke-2
pada bulan Desember 2011.
Sidang dewan yang mulia,
Pada masa sidang II dalam waktu yang sangat singkat ini Komite I dalam
melaksanakan tugas di bidang legislasi diharapkan segera menyelesaikan pembahasan usulan
inisiatif RUU tentang Pertanahan. Perlu juga menjadi pembahasan Komite I dalam bidang
pengawasan mengenai Undang-Undang tentang Wilayah Negara.
Pokok-pokok bahasan Komite II dalam masa sidang ini yaitu usul inisiatif RUU
tentang Jalan. Selanjutnya sesuai dengan tembusan surat dari pimpinan DPR RI nomor
RG.01.04/9336/DPRRI/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan surat nomor
RG.01.04/9337/DPRRI/10/2011 pada tanggal 28 Oktober 2011. Kita akan mempersiapkan
materi pembahasan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta RUU tentang
Pangan. Berdasarkan sidang pleno Panmus ke-5 kemarin menetapkan bahwa Komite II untuk
menangani kedua RUU tersebut.
Perlu diperhatikan oleh Komite III dalam masa sidang ini untuk melanjutkan
pembahasan terhadap RUU inisiatif perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Serta
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
6
melakukan pembahasan pengawasan atas Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji.
Agenda penting berikutnya terkait bidang tugas Komite IV, adalah pembahasan atas
pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah.
Kita juga mencatat bersama tugas-tugas lain yang cukup penting untuk menjadi atensi PPUU,
PURT, PHAL dan Pansus. Begitupula Kelompok DPD dan PAP serta Badan Kehormatan.
Berbagai kondisi empirik memberikan indikasi yang semakin memperkuat tekad kita untuk
terus mendorong penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 dan langkah-langkah
Kelompok DPD di MPR bersama jajaran pimpinan dan anggota DPD akan makin intens pada
masa sidang ini. Untuk itu bagi anggota DPD RI yang belum tandatangan sebagai dukungan
amandemen ke-5 untuk sesegera mungkin melakukan tandatangan. Kita sedang
mempersiapkan langkah-langkah untuk maju dalam penyempurnaan Undang-Undang Dasar
1945.
Penyampaian hasil kegiatan daerah dari setiap provinsi, maka sidang yang kami
muliakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf J dan Pasal 158 Ayat 2 Peraturan Tata
Tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi
kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna setiap
awal masa sidang. Dalam jadwal persidangan paripurna hari ini agenda selanjutnya adalah
penyampaian hasil kegiatan di daerah. Untuk itu secara berurutan kami akan mempersilakan
kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan-laporan daerah. Dan
juga perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan bahwa waktu penyampaian laporan
masing-masing provinsi adalah maksimal 10 menit, kalau bisa kurang lebih baik. Berkenaan
dengan itu kiranya laporan yang akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan dan cukup
garis besarnya saja. Selanjutnya laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada pimpinan
sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Selanjutnya pimpinan
DPD melalui sekretariat jenderal akan mengolah laporan tersebut untuk artikulasi selanjutnya
oleh alat-alat kelengkapan DPD. Pada kesempatan pertama maka kami persilakan wakil dari
provinsi Sumatera Barat kami persilakan kalau sudah siap. Waktu maksimal 10 menit.
5. PEMBICARA : Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati saudara pimpinan DPD RI, saudara-saudara pimpinan alat
kelengkapan, kepanitiaan, serta saudara-saudara pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Ibu
dan Bapak Sekjen DPD RI. Dan yang kami banggakan seluruh anggota DPD RI. Serta
hadirin dan para media yang hadir pada kesempatan siang atau pagi hari ini.
Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, karena atas ijin
Beliaulah pada pagi ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna setelah kita kembali dari
reses di daerah pemilihan masing-masing.
Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati.
Ditengah prestasi anak bangsa yang membanggakan tersebut ternyata kita masih
dihadapkan pada beberapa kejadian-kejadian yang memprihatinkan yang tentunya kita temui
di daerah pemilihan kita masing-masing. Khususnya kami dari anggota pemilihan dari
Sumatera Barat pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada kita semua beberapa hal
atau persoalan yang kami hadapi dan temukan di daerah.
Saudara pimpinan dan anggota DPD RI serta hadirin yang kami hormati.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
7
Selanjutnya kami ingin menyampaikan persoalan dan aspirasi yang kami himpun
selama kegiatan mulai dari tanggal 29 Oktober hingga 20 November sebagai berikut.
Mungkin kami tidak akan sampaikan semuanya, cuma ada beberapa persoalan mungkin yang
akan kami sampaikan, tentunya kami mohon dukungan dari kita semua.
Pertama bagaimana bencana masih bersahabat dengan Sumatera Barat. Seperti
Bapak-Ibu ketahui terjadi banjir banding yang menewaskan 6 orang dan juga ratusan rumah,
sawah, dan malah jalan yang menghubungkan antara Sumatera Barat dan Bengkulu tidak
dapat dilalui. Malah sekarang terpaksa dicari jalan alternatif dan ini sangat merugikan bagi
kedua daerah. Kalau berbicara tentang kerugian sangat banyak sekali. Tentu kita sebagai
perwakilan daerah harus dapat bersama-sama memberikan dukungan untuk pemerintah
daerah untuk mencarikan solusinya bagaimana supaya pemerintahan di daerah itu dapat
berjalan normal kembali.
Kemudian masih terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap
masyarakat, khususnya yang terjadi di daerah Pasaman Barat pada waktu itu pada tanggal 8
November dan ini pokok persoalannya juga masalah perkebunan. Bentrokan tersebut
menurut pengaduan masyarakat dan menurut informasi dari media, kemudian kami langsung
turun ke lokasi terjadi simpang siur berita, dimana menurut aparat semua itu tidak ada terjadi
dan tidak ada korban, dan juga tidak terjadi apa yang seperti diberitakan media. Artinya
sampai saat ini aparat masih melindungi, masih tidak mengakui bagaimana atau apa yang
terjadi di daerah tersebut. Saya ingin menyampaikan dan mereka mengirim surat kepada kita
mohon dukungan dari DPD RI untuk dapat mengusut tuntas kasus-kasus yang terjadi, karena
banyak kasus itu bermula dari persoalan perkebunan, dimana Pasaman Barat merupakan
salah satu daerah penghasil sawit dan juga para investornya banyak datang dari luar.
Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian.
Atas partisipasi kita selaku anggota DPD RI melalui task force dan juga anggota DPD
RI asal Sumatera Barat kita telah memberikan bantuan baik kepada korban banjir maupun
kepada korban pemukulan, tendangan dan bantingan dari aparat. Karena kebetulan saya
langsung bertemu dengan masyarakat disana, malah ada yang keguguran, dan ini dihadapkan
kepada 18 orang perempuan yang sewaktu itu berhadapan dengan aparat. Terakhir mungkin
untuk kasus itu saya sudah meminta waktu kepada Bapak Kapolda. Tetapi mungkin karena
pemberitaan di media beliau tidak dapat menerima kami sampai saat ini. Dan kemarin kasus
ini juga sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan anggota DPR RI yang berasal dari
Sumatera Barat. Dan statement dari anggota DPR RI seperti Pak Nudirman Munir sudah
sedikit menghibur masyarakat disana. Mungkin saat ini kita tunggu juga bagaimana dari
Ketua DPD RI akan dapat memberikan dukungan, karena bagaimanapun masyarakat
sebetulnya ingin bagaimana kita anggota DPD RI juga memperhatikan kepentingan mereka.
Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian.
Persoalan-persoalan lain seperti pariwisata, pemberdayaan perempuan dan juga
pendidikan berkarakter dan kesehatan ibu dan anak, dan juga masalah Prolegnas dengan
melibatkan partisipasi masyarakat, dan mengenai anggaran dan sumber daya, semua itu dapat
kami lakukan bersama, berdialog dengan masyarakat dan berdiskusi dengan pemerintah
daerah yang dilakukan oleh Bapak Drs. Alirman Sori, SH., MHum dan juga Bapak Ir. Riza
Falepi dan saya sendiri Emma Yohanna. Dan memang pada kesempatan reses ini Bapak
Ketua, Bapak Irman Gusman karena kesibukan yang sangat padat sekali belum
berkesempatan untuk ikut reses bersama-sama. Mudah-mudahan pada kesempatan lainnya
tentu akan dapat.
Dan terakhir Ibu Ketua dan juga rekan-rekan anggota lainnya. Saya perlu
informasikan ada program dari Puskada yaitu ikut pameran pada Padang Fair. Dimana waktu
itu kami dari anggota diminta untuk mengajukan supaya ikut berpartisipasi disana, karena ini
adalah salah satu forum untuk memperkenalkan DPD di tengah masyarakat. Namun perlu
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
8
juga kita waspadai untuk kawan-kawan di daerah yang lain nantinya, karena mulai dari awal
sampai akhir anggota DPD RI tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dan juga
tidak ada menampilkan kegiatan-kegiatan dari anggota DPD itu sendiri. Jadi mungkin ini
buat kawan-kawan nanti kalau di daerahnya akan dilakukan, mohon bersama-sama dari awal
itu perlu kita bicarakan apa-apa yang akan ditampilkan. Karena pasti masyarakat yang lebih
tahu adalah orang yang berada yang berasal dari daerah itu sendiri.
Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang tepat atau
berkenan.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih Ibu Emma. Dan selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Riau.
7. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Kami menerima mandat dari rekan untuk membacakan sesuai dengan giliran dari
kami berempat, jatuh hari ini kepada B-14. Sebelum menyampaikan hasil, menghimpun dan
menyerap aspirasi peranggota terlebih dahulu kami menyampaikan kegiatan bersama 4
anggota DPD RI asal Riau. Pertama, kami menggelar sebuah kegiatan rapat bersama dengan
Pemprov dan DPRD Provinsi Riau; satu konflik lahan Pulau Padang; yang kedua FGD
Kelompok DPD di MPR RI; kemudian yang ketiga kami menyelenggarakan uji publik; dan
yang keempat kami melakukan kegiatan bersama untuk menggelar yang disebut konsep
acaranya adalah Galeri DPD RI. Kami tayangkan itu diatas, ijin kami membacakan tentang
kegiatan galeri.
Menutup masa reses kami DPD RI Riau bekerjasama dengan Puskada Wilayah Barat
tanggal 19 – 20 November 2011 menyelenggarakan kegiatan ekspose kelembagaan DPD RI
di Riau yang kami beri judul Galeri DPD RI. Galeri yang bertema Amanah Wakil Negeri
Menjunjung Marwah Daerah, bertujuan antara lain untuk mensosialisasikan keberadaan dan
kiprah DPD RI yang terekam selama 7 tahun perjalanan lembaga yang lahir dari rahim
reformasi secara lebih dekat ke masyarakat khususnya masyarakat Riau. Disamping itu
kegiatan galeri ini diselenggarakan dalam kerangka akuntabilitas kinerja kami baik personal
ataupun kami sebagai wakil provinsi kepada publik untuk menginformasikan apa saja yang
sudah kami kerjakan selama ini baik perorangan ataupun satu provinsi kepada masyarakat
yang belum mengerti tentang bagaimana cara kerja DPD RI dalam menyerap aspirasi. Untuk
itulah dalam kegiatan tersebut kami memajang berbagai info dan produk hasil kinerja DPD
baik berupa pameran foto, display buku, majalah, multimedia dan lain-lain. Mohon tepuk
tangan kalau hebat. Terima kasih.
Kami juga menciptakan beragam alat peraga secara kreatif untuk menjelaskan kepada
masyarakat tentang apa, mengapa, dan bagaimana DPD RI, apa dasar konstitusional,
bagaimana keberadaan DPD RI dalam struktur dan sistim kenegaraan, seperti apa pandangan
pakar, tokoh tentang DPD RI berikut tentang amandemen ke-5 yang urgensi bicameral, serta
sejarah eksistensi DPD RI sebagai bagian sejarah lembaga perwakilan di Indonesia sejak
masa pra kemerdekaan. Karena kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan keberadaan
kelembagaan DPD RI secara lebih luas lagi kepada masyarakat, dalam kesempatan acara
tersebut kami juga membagi-bagikan berbagai bentuk merchandise dari DPD RI kepada
masyarakat seperti stiker, blognote, buku, kaos, topi, jaket, gantungan kunci dan beberapa
produk buku-buku dari Komite I, Komite IV yang ada periode yang lalu dan periode
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
9
sekarang, juga produk DPD RI di lembaga yang kami bagikan kepada masyarakat. Semula
kami sudah menyiapkan konsep yang berjudul dengan tema Expo DPD, namun mengingat
keterbatasan waktu dan penganggaran akhirnya konsep kegiatan yang semula dirancang
secara ideal kami sederhanakan dalam bentuk galeri. Meski namanya galeri kami tidak ingin
sekedar galeri yang biasanya sepi, maka kegiatan galeri ini kami rancang dipadu dengan
beragam kegiatan pendidikan politik berupa ditingkat SMA kami selenggarakan sayembara
menulis dengan tema andai aku menjadi anggota DPD RI. Pada tingkat university kami
selenggarakan debat mahasiswa yang mengusung tema pro-kontra penguatan DPD RI. Di
tingkat TK, PAUD, KBB, Taman Kanak-kanak kami lomba mewarnai yang diwarnai adalah
4 karikatur wajah kami. Meski namanya galeri kami tidak ingin sekedar galeri yang biasanya
sepi dan inilah yang kami usung dalam kegiatan tersebut. Memang sudah menjadi resiko
dengan banyaknya kegiatan yang kami selenggarakan tak sedikit kocek pribadi yang harus
kami keluarkan untuk mensubsidi kegiatan tersebut, terutama banyak hal yang tidak
tercantum dalam nomenklatur anggaran. Terima kasih.
Kami berharap kedepan untuk acara semacam ini agar disertakan pula dalam
nomenklatur anggaran untuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Alhamdulillah, wa
syukurilah, selama 2 hari sejak pagi hingga sore hari venue kegiatan di perpustakaan wilayah
Riau yang kami selenggarakan di perpustakaan Riau tersebut ramai didatangi para
pengunjung terutama kalangan pelajar, mahasiswa dan kaum ibu yang mendampingi para
anak-anak. Perlu kami informasikan pula kegiatan sayembara menulis ini sebagaimana tema
yang telah kami usung mendapat animo yang cukup tinggi dari kalangan pelajar dan
mahasiswa. Meski waktu pengiriman tulisan terhitung sempit yaitu kurang dari 2 minggu
dari waktu publikasi sampai dengan batas akhir pengiriman, kami menerima 36 tulisan dari
pelajar SMA dan 38 dari tingkat university dan kompetisi debat diikuti 18 university serta
lomba mewarnai diikuti 156 anak. Dengan membaca tulisan-tulisan mereka, kita sebagai
wakil daerah rasanya biasa bercermin tentang diri sendiri serta mengetahui sejauh mana
familiarnya DPD RI di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kedepan, berbagai bentuk apresiasi
terhadap para peserta semua tulisan terkumpul dari sayembara ini kami DPD RI asal Riau
akan membukukannya dalam sebuah buku. Yang menarik dari kompetisi debat ini tidak saja
diikuti oleh universitas yang mempelajari fakultas hukum tapi juga diikuti oleh Stikes,
Komputindo dan beberapa university yang tidak memiliki kurikulum tentang sospol ataupun
fakultas hukum. Bahkan sejumlah peserta yang berasal dari latar belakang ilmu politik dan
hukum juga memiliki animo tinggi, bagi kami ini adalah hal yang luar biasa. Kegiatan
kompetisi debat mahasiswa ini bisa jadi merupakan kompetisi debat yang pertama yang
ditanja oleh DPD RI untuk Indonesia. Barangkali kedepan kegiatan ini dan sekali lagi kami
tegaskan dapat didukung dalam nomenklatur penganggaran di daerah, bisa diselenggarakan
di daerah maupun di tingkat nasional. Kami merasakan sendiri bahwa ajang debat ini bukan
saja sangat efektif dalam mengembangkan daya nalar dan kritis mahasiswa, tapi juga bisa
menjadi ruang sharing yang merangsang minat mahasiswa untuk semakin dekat dan
mengenal DPD RI yang turut mengsung isu-isu yang diperjuangkan DPD RI.
Mengenai kenapa kami menggelar lomba mewarnai tingkat TK tentunya yang
menjadi sasaran kami adalah para guru dan orang tua. Sambil menunggu anak-anaknya
mewarnai mereka dapat berkeliling melihat display yang kami pajang dari galeri tersebut
sehingga informasi dari DPD dapat diserap oleh mereka. Alhamdulillah kegiatan tersebut
dihadiri kurang lebih hampir 371 orang.
Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak Setjen DPD RI terhadap
kegiatan ini khususnya para staf yang dikirim dari pihak Puskada, Pusdatin dan Humas.
Semoga semangat ini untuk mensosialisasikan dan membangun citra posistif lembaga DPD
RI mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
10
Demikian inilah itu kegiatan kami berempat dan seterusnya kami membacakan
kegiatan kami masing-masing yang kami bacakan kesimpulan untuk seterusnya sebagaimana
ditegaskan oleh Pak Gafar Usman dan Pak Ghazali kepada kami tadi bahwa permasalahan
berikut yang kami bacakan adalah permasalahan yang untuk dapat diprioritaskan di alat-alat
kelengkapan Komite I, II, III dan IV sebagai berikut.
Pertama, sengketa masyarakat di kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang dan
Bukit Baling. Perlu dilakukan review SK Gubernur terkait kawasan suaka margasatwa Bukit
Rimbang dan Bukit Baling. Sebab saat ini di kawasan tersebut telah tinggal 5.463 jiwa
masyarakat. SK ini berakibat adanya ketidakpastian masyarakat dalam mendapatkan hak dan
pelayanan dari pemerintah daerah.
Dua, sengketa lahan adapt dan HPH. Sengketa lahan adat perlu mendapatkan
kepastian dan perhatian, sebab masyarakat adat dan setiap kekayaan yang dimiliki diakui
dinegeri ini. Untuk itu segala kebijakan yang mengdiskreditkan hak masyarakat adat perlu
dikaji ulang.
Ketiga, masih Komite I. Sikap politik DPD RI terkait Moratorium TKI dan
pengadilan tipikor di daerah.
Untuk Komite II. Konflik sumber daya alam dan ekonomi masyarakat dan
perusahaan. Kemudian mohon dukungan DPD RI sumber daya listrik untuk daerah-daerah di
wilayah Riau. Ketiga, infrastruktur jalan nasional yang rusak presentasi yang besar mohon
dapat diagendakan di Komite II.
Di Komite III cukup dengan agenda penambahan kuota haji untuk Riau dan
pembangunan embarkasi haji di Provinsi Riau.
Dan untuk di Komite IV. Dana tugas pembantuan di Departemen PU hendaknya lebih
ditingkatkan untuk Riau. Kedua, dana bantuan sosial dan aspirasi untuk setiap anggota DPD.
Ketiga, dana alokasi khusus bisa dialokasikan untuk pembangunan listrik di pedesaan. Yang
keempat, dukungan penyelenggaraan PON Riau pada September 2012 dimintakan kepada
pemerintah pusat segera merealisasi dana untuk kebutuhan PON tersebut sebagaimana
komitmen yang selalu kami terima.
Demikian penyampaian laporan dari Provinsi Riau hasil serapan aspirasi daerah yang
berempat yang telah kami lakukan.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
8. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya, terima kasih kepada Provinsi Riau yang diwakili Ibu Ayus. Kami mohon untuk
me-maintance waktu, karena yang berikutnya adalah Provinsi Jambi belum ada satupun yang
hadir, kita lanjutkan ke Kepulauan Riau.
9. PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat pimpinan DPD RI dan sahabat-sahabat anggota DPD RI dari seluruh
Kepulauan Riau. Dan secara khusus anggota-anggota dari Sabang sampai ke Merauke.
Beberapa hal ini Ibu kami sampaikan, sebetulnya banyak tapi hanya beberapa hal.
Yang pertama menyangkut kehutanan. Mungkin secara umum seluruh Indonesia bermasalah
dengan kehutanan. Nah secara khusus Kepulauan Riau sangat bermasalah yaitu tentang
Hutan Lindung. Kenapa demikian? Ketika pada tahun 1971 keluar Keputusan Presiden
tentang HPL masalah Batam, itu dialihkan sepenuhnya penguasaannya oleh otorita Batam.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
11
Nah dtidak ada masalah pada waktu itu sehingga berjalan dengan lancar. Namun pada tahun
1999 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu keluarlah atau terbitlah SK Menteri Kehutanan
yang menyatakan beberapa daerah di Batam itu dan Kepulauan Riau terdiri dari hutan
lindung. Padahal wilayah yang disebut hutan lindung sudah ada rumah ibadah, sudah ada
gedung olahraga, sudah ada pemukiman, sudah ada rumah sakit dan lain sebagainya.
Sehingga hal ini sangat menjadi masalah. Oleh karena apa? Oleh karena ketika mengajukan
sertifikat, Ibu Ketua, ketika mengajukan sertipikat tidak bisa. Bahkan sertifikat yang telah
ada itu tidak bisa diagunkan ke bank, ini sangat membahayakan. Karena apa? Karena
sebagaimana kita ketahui sertipikat tanah sama dengan uang Republik Indonesia, punya
bendera, lambang Bhineka Tunggal Ika. Nah apabila di sobek uang Republik Indonesia itu
berarti dia bisa ditangkap, sementara sertipikat tanah tidak laku katanya. Saya kira pejabat
yang berwenang untuk hal itu juga saya kira bisa diadukan. Tetapi kondisinya tidak seperti
itu. Oleh karena itu kepada DPD kami minta supaya segera memperjuangkan tentang hutan
lindung secara khusus di Batam, sehingga dengan demikian posisi daripada perekonomian
disana bisa bertumbuh dengan baik. Itu yang pertama.
Yang kedua tentang persoalan Komite I masalah tanah. Ini juga jadi masalah. Di
Pulau Bintan pada masa perjuangan ganyang Malaysia yang kita sebut waktu yang kemarin
juga terjadi ganyang Malaysia walaupun kita kalah. Itu dari sisi keamanan angkatan laut telah
mengambil ratusan hektar tanah-tanah penduduk. Pada waktu itu karena masalah keamanan
akhirnya diberikan kepada angkatan laut dengan tidak memakai surat apa-apa. Nah setelah
puluhan tahun kejadian penduduk c.q. Pemerintah Daerah Bintan mengajukan supaya
dikembalikan ini tanah, angkatan laut ternyata tidak bersedia untuk mengembalikan. Oleh
karena apa? Oleh karena pertama dia sudah usahakan itu. Oleh karena itu dari sisi ini kami
minta kepada DPD juga agar tanah di Pulau Bintan yang menjadi hak rakyat itu bisa
dikembalikan ke pemerintah daerah. Karena berhadapan dengan keamanan angkatan laut,
kami minta kepada pimpinan supaya bisa bekerjasama dalam hal menghadapi angkatan laut
agar bisa sesuai dengan hukum bisa dikembalikan ke pemerintah daerah. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga mengenai pendidikan. Mengenai pendidikan dari Komite III,
terus terang saja kalau boleh dibilang Kepulauan Riau itu termasuk daerah atau katakanlah
Batam termasuk daerah yang subur. Subur bukan dari sisi tanahnya Bapak-Ibu, tapi dari sisi
kependudukannya masih muda-muda disana sehingga kelahiran sangat banyak. Nah oleh
karena itu pertambahan jumlah pelajar dibandingkan dengan pertambahan penduduk jauh
lebih banyak pertambahan penduduk. Akhirnya ruang-ruang sekolah sangat kurang, ruang-
ruang sekolah kurang, begitu juga guru-guru kurang. Oleh karena itu mereka mendesak,
minta bagaimana supaya da tambahan dari pada dana BOS ini sendiri. Begitu juga dengan
dana Jampersal. Dana Jampersal ini dari sisi persalinan ini sangat kurang, sehingga diminta
oleh masyarakat supaya ditambah mengenai Jampersal ini.
Yang terakhir, karena singkat waktunya hanya 10 menit Ibu, ini kami hargai. Yang
terakhir, jadi kami nantinya akan kami tambahi, lengkapi dengan laporan-laporan kami
sendiri. Yang terakhir, menyangkut dengan anggaran kepulauan. Sebagaimana kita ketahui
ada 7 provinsi kepulauan yang mengajukan anggaran kepulauan. Dibandingkan dengan
anggaran provinsi daratan ini juga sudah tidak sesuai. Karena apa? Karena anggaran
kepulauan untuk membeli katakanlah kapal, pelabuhan, transportasi laut dan sebagainya,
anggarannya bisa lebih daripada dua atau tiga kali lipat. Oleh karena itu harapan kami DPD
bagaimana untuk memperjuangkan tentang anggaran DAU kepulauan ini. Karena apa?
Karena untuk membuat pelabuhan itu sangat besar biayanya Ibu, begitu juga feri-feri dan
sebagainya sangat membutuhkan. Karena katakanlah dari Batam atau ibukota pergi ke satu
pulau itu memakan waktu yang cukup lama sekali, apalagi dengan jalan laut. Jadi yang kami
jalani disana selama ini kami hanya bisa membuat jalan adalah dengan jalan udara, seperti
dari Batam ke Tanjung Pinang, begitu juga ke wilayah Natuna maupun dengan Ambas itu
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
12
hanya dengan jalan udara. Oleh karena itu kami harapkan supaya ini juga diperjuangkan
menyangkut mengenai anggaran DAU kepulauan.
Saya kira itu sekedar yang boleh kami sampaikan walaupun singkat tapi sangat berisi.
Berisi artinya bagi kami Kepulauan Riau kalau boleh supaya DPD bisa memperjuangkan ini.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, sekiranya ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Untuk hari ini kami tidak ada buat semacam pantun, jadi oleh karena itu kami akhiri dengan
ucapan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kiat semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
10. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya, terima kasih dari Kepulauan Riau. Kemudian kami mohon dari Kepulauan
Bangka Belitung.
11. PEMBICARA : BAHAR BUASAN, ST. (KEPULAUAN BABEL)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Yang terhormat sahabat-sahabat saya anggota DPD RI dari seluruh Indonesia.
Yang saya hormati juga Wasesjen dan sekretariat yang ikut berperan serta
menjalankan lembaga kita yang kita cintai ini.
Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan
rahmat dan kasih sayang-Nya kita semua masih dapat hadir di sini dan turut berpartisipasi
dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Sebagai
wujud partisipasi ijinkanlah kami atas nama anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka
Belitung untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan hasil kunjungan ke daerah
kami yang mulai sejak tanggal 29 Oktober hingga 20 November tahun 2011.
Pimpinan dan hadirin yang berbahagia.
Pada kesempatan emas yang baik ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan
berbagai aktifitas kami yang lakukan selama masa kunjungan kerja di daerah, baik kunjungan
formal maupun kunjungan non formal untuk dapat menyaring dan menyerap berbagai
aspirasi masyarakat baik yang disampaikan langsung melalui proses dialog ataupun yang
berhasil diidentifikasi dan dikomplikasi melalui berbagai media yang ada. Kami berharap
semoga dalam menjalani amanah undang-undang yang telah diberikan kami semua diberi
berkat kekuatan agar senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi daerah kita masing-
masing dalam proses mensukseskan pembangunan dan kemajuan negeri kita yang tercinta
Republik Indonesia.
Pimpinan dan hadirin yang berbahagia.
Komite I. Kami menyampaikan pemilihan gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan
dilaksanakan pada bulan Februari 2012 menjadi fokus agenda reses selama bulan Oktober
sampai November 2011. Hajat terbesar demokrasi rakyat Bangka Belitung ini cukup
menentukan arah perjalanan Provinsi Kepulauan lima tahun kedepan. Oleh karena itu untuk
memastikan kesuksesan pemilihan gubernur Provinsi Bangka Belitung proses dari awal
sampai akhir perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya kami sebagai perwakilan
daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Untuk Komite II. Dalam pengawasan dan pemantauan di Dinas Pertanian Kepulauan
Bangka Belitung perlu adanya perbaikan pembangunan sarana, infrastruktur, pembangunan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
13
pencetakan sawah, pembuatan jalan, usaha tani, kegiatan dalam mendukung produksi, dan
terakhir perlu adanya pembangunan dan pengembangan untuk pembenihan dan pembibitan.
Karena benih sering tidak sesuai untuk ditanam di daerah lokal Kepulauan Bangka Belitung
dan kadang sering sulit diperoleh oleh petani. Penambahan kuota pupuk bersubsidi yang saat
ini hanya 28.000 ton yang seharusnya 45.000 ton. Dan dapat diharapkan ada dana talangan,
karena kadangkala petani tersebut tidak memiliki uang untuk membeli pupuk dan stok pupuk
juga harus tersedia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Untuk Komite III. Dalam bidang kesehatan. Pada dasarnya Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan
dalam hal alat pengadaan serta dokter spesialis yang jumlahnya tidak sebanding dengan yang
dibutuhkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tidak kalah penting adalah
permasalahan sering kekurangannya persediaan darah di Palang Merah Indonesia Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang dirasakan kurang kesadaran masyarakat akibat kurangnya
sosialisasi dari pemerintah dalam hal donor darah. Padahal darah akan selalu dibutuhkan
sebagai penunjang hidup masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu kami berharap
pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan sosialisasi donor darah sebagai kegiatan
sosial dan juga kegiatan kesehatan yang dapat membantu masyarakat. Terkait dengan hal itu
kami juga mengajak seluruh anggota DPD RI untuk bersama-sama kita tingkatkan sosialisasi
kesadaran donor darah masyarakat agar tidak lagi masyarakat yang harus kehilangan nyawa
akibat kekurangan darah.
Untuk Komite IV. Seberapa jauh peranan DPD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.
Peranan DPD dalam mewakili aspirasi daerah terkait bidang peranan dan peningkatakan
pembangunan di daerah sudah cukup berjalan dengan baik dalam rangka peningkatan DPD
kedepan agar terjadi sinergisasi diharapkan terjalinnya komunikasi aktif antar DPD dengan
pemerintah daerah. Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar dapat
diperjuangkan ditingkat pusat dan perlunya pertemuan rutin antara DPD dengan pemerintah
daerah membahas perencanaan pembangunan di daerah yang diwakili.
Pimpinan dan hadirin yang kami hormati dan sangat kami cintai.
Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
kemarin yang ke-11.
Demikianlah pengantar laporan kegiatan kami di daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Adapun aspirasi masyarakat yang berhasil diinvestigasi secara spesifik dan
mendalam terangkum dalam lampiran laporan ini.
Hormat kami Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ;
1. Tellie Gozelie, SE.
2. Hj. Noorhari Astuti, Sos.
3. H. Rosman Djohan.
4. Bahar Buasan.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
Sekian dan terima kasih.
12. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih persis 10 menit saya mohon untuk di-maintance waktunya.
Berikutnya kami persilakan dari Provinsi Jawa Barat.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
14
13. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Kesekjenan dan hadirin sekalian.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berkumpul kembali di ruangan yang kita
banggakan. Perkenankan kami akan menyampaikan laporan hasil reses anggota DPD RI
berada di Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kepada permasalahan yang di dapat hasil reses
selama kurang lebih 20 hari. Yang menjadi fokus perhatian dari Provinsi Jawa Barat dalam
kunjungan kerja ini ada beberapa hal. Langsung saja barangkali, saya tadinya akan
menyebutkan dulu ini berapa aspirasi, jumlahnya 72 aspirasi. 72 aspirasi terbagi dari 7
aspirasi bidang Komite I, 15 aspirasi bidang kewenangan Komite II, 29 aspirasi bidang
kewenangan Komite III, 18 aspirasi bidang kewenangan Komite IV, kemudian 3 aspirasi
bidang kewenangan Kelompok DPD, ini secara khusus, dan yang terdiri dari 21 aspirasi
daerah dari pemda atau instansi pemerintah, dan 51 aspirasi dari kelompok masyarakat.
Diantaranya fokus perhatian Jawa Barat adalah :
1. Optimalisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di lima kabupaten di Jawa
Barat bagian selatan, yaitu meliputi Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur dan
Sukabumi.
2. Kemudian pembangunan Jalan Tol Cikapali dan Tol Cisumdawu. Maksudnya ini
adalah yang masih dalam proses bahkan itu masih tahap awal, sementara kebutuhan
sudah sangat mendesak. Itu yang diminta oleh pihak-pihak dari Jawa Barat ini untuk
dicarikan jalan keluar melalui DPD.
3. Kemudian moratorium pengangkatan PNS supaya tidak berlaku bagi pengangkatan
PNS guru, karena sudah terlalu banyak untuk di Jawa Barat.
4. Kemudian pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
pusatnya di Bandung.
5. Selanjutnya pembangunan gedung pelayanan satu atap dan gedung rehabilitasi mental
rumah sakit jiwa di Jawa Barat.
6. Pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah dirasakan masih belum adil,
dengan terutamanya saya kira juga rata bukan hanya di Jawa Barat, itu keterlambatan
juklak untuk DAK, kita temukan semua mengeluh kepada DPD.
7. Peningkatan DAU dan DAK bagi beberapa kabupaten yang hampir-hampir
mengalami deficit, terutama sekali Kabupaten Garut, Tasikmalaya Kabupaten
Bandung Barat dan Kota Cimahi. Ini betapa para pimpinan daerahnya menekankan
kepada kami untuk supaya DAU ditambah, bahkan, kenapa DAU kami dikurangi
begitu. Walaupun itu ada sudah ada rumusannya sebenarnya, tapi itulah mereka
sampaikan aspirasinya kepada kami.
8. Kemudian perlu peningkatan bantuan usaha tani, yaitu akses permodalan dalah hal
ini, terutama sekali tentang alat-alat pertanian.
9. Dan selanjutnya yang sudah sering mungkin disampaikan juga tapi tetap itu adalah
merupakan permasalahan yang dihadapi, adalah rencana pembangunan bandara
internasional Kertajati di Majalengka. Itu yang sudah ditetapkan tahun 2000-an,
sampai sekarang ini pembangunannya belum dimulai. Itu mereka sampaikan pula ini
kapan akan memulai pembangunan bandara internasional di untuk Jawa Barat ini.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
15
10. Selanjutnya pembangunan Waduk Jati Gede di Sumedang. Target harus selesai itu
tahun 2013, kerjasamanya dengan China, itu sudah harus digenangi maksudnya, 2013
harus sudah digenangi. Tetapi sampai sekarang itu masih belum tuntas secara
keseluruhan untuk pembebasan tanah, karena dalam hal ini LSM juga ikut ke,
istilahnya ikut di dalam karena ada beberapa daerah yang ada situsnya, situs
kebudayaan, mereka masih mempertahankan.
Nah itu mungkin beberapa hal yang patut diperhatikan oleh DPD.
Selanjutnya yang sangat penting, mengingat dengan sering terjadinya bahkan banjir
langganan di Kabupaten Bandung itu jadi masalah, pengerukan pungai Citarum itu di dalam
pagu indikatif 2012 itu baru tertera 33 km, padahal sungai Citarum itu luasnya panjangnya
itu melewati 5 kabupaten/kota. Nah itu juga mereka sudah menyampaikan, ini kenapa baru
33 kilo itupun nanti baru 2012. Dan kami sampaikan kesempatan ini juga laporan bahwa
dalam reses kemarin kami sudah melaksanakan uji publik usul perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 di Jawa Barat dengan melibatkan para akademisi dengan narasumbernya 3 orang
profesor doktor dari berbagai perguruan tinggi di Bandung, kemudian juga yang terlibat di
situ adalah tokoh-tokoh ormas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama.
Alhamdulillah hasilnya baik, sangat baik, mendukung terhadap usul perubahan yang akan
dilaksanakan oleh DPD RI. Dan tentu saja ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa
mungkin masih perlu penyempurnaan beberapa hal. Selain yang tiga usulan pokok itu
diantaranya tentang komisi atau penambahan komisi untuk di negara kita ini, itu diantaranya
masih belum sepakat semua. Seperti komisi kebebasan pers, komisi komnas HAM, kemudian
komisi satu lagi, kalau Komisi Yudisial sama komisi yang sudah hadir, KPK, nah itu. Jadi
yang sudah ada sekarang kan hanya dua KY sama KPU, yang di struktur pemerintahan itu.
Lalu kelompok atau DPD ini mengajukan tiga lagi yang dimasukan di Undang-Undang
Dasar. Nah itu mereka belum sepakat di situ. Barangkali ini merupakan satu masukan yang
berharga untuk kita semuanya.
Saya kira demikian sekedar laporan yang inti dari kegiatan kami di Jawa Barat dalam
rangka reses tahun ini.
Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq wassalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
14. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Ibu Ella. Yang berikutnya dari Sumatera Selatan kami persilakan,
Bapak Aziz.
15. PEMBICARA : ABDUL AZIZ (SUMSEL)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah
SWT, karena berkat limpahan, hidayah, taufik dan rahmat-Nya lah kita dapat menjalankan
kegiatan di daerah pada sidang 2011-2012 ini dengan baik mulai dari tanggal 29 Oktober
2011 sampai dengan 21 November 2011.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
16
Saudara pimpinan DPD RI, saudara-saudari Anggota, saudari sekjen dan wasekjen
DPD RI, hadirin sekalian yang kami hormati dan berbahagia.
Kegiatan anggota DPD RI di daerah Sumatera Selatan kali ini bersamaan dengan
pelaksanaan pesta olahraga negara-negara Asean atau lebih dikenal dengan dengan Sea
Games. Pelaksanaan Sea Games 26 di Palembang dan Jakarta pada tanggal 11- 22 November
2011 yang sempat di khawatirkan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu tersebut ternyata atas
dukungan dan doa semua pihak berhasil mengantarkan Indonesia menjadi juara umum
dengan perolehan 182 emas, 151 perak dan 142 perunggu, data dari Inasoc. Harapan
Indonesia untuk mensukseskan penyelenggaraan sukses prestasi dan sukses pemberdayaan
ekonomi rakyat dapat terpenuhi melalui Sea Games ini.
Bapak-Ibu hadirin sekalian.
Kegiatan di daerah dalam masa sidang ini kami laksanakan dengan beberapa agenda
sebagai berikut;
1. Dengar pendapat dengan dinas Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menghadiri undangan Sea Games.
3. Dengar pendapat dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan
tentang pengelolaan pariwisata.
4. Dengar pendapat dengan Pemerintan Kota Prabumulih tentang pelaksanaan e-KTP.
5. Dengar pendapat dengan Pemkot Ogan Komering Ilir tentang pengawasan e-KTP.
6. Sarasehan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang amandemen ke-5.
Pertama, mengenai permasalahan yang terjadi di Sumsel di dinas perkebunan:
1. Masih banyak lahan perkebunan rakyat yang tidak dapat dijadikan jaminan kredit,
jadi revitalisasi karena statusnya masih sengketa atau masih masuk wilayah hutan.
2. Masih rendahnya kemampuan petani kebun untuk membiayai sertipikasi lahan
miliknya sebagai sarat pengajuan kredit usaha, serta terbatasnya ketersediaan bibit
kelapa sawit, karet dan kakao yang unggul untuk mendukung revitalisasi perkebunan.
3. Penerapan PP 10 Tahun 2010 tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar
memiliki banyak kelemahan, diantaranya menyebutkan bahwa perijinan yang telah
memasuki usia 3 tahun belum bisa diusahakan dikategorikan terlantar. Sedangkan
dilapangan proses ijin lokasi amdal dan pembebasan lahan, penerbitan HGU
membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Kualitas karet di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya masih
kalah bersaing dibandingkan Malaysia dan Thailand hingga harga jual mendapat
potongan 5 sen dollar per kilo gram. Ini harus mendapat perhatian pada semua pihak
5. Ini khusus Sumatera Selatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Belum
beroperasinya pelabuhan Tanjung Api-api. Yang kemarin menyeret beberapa anggota
DPR dan sebagainya. Menyebabkan hilirisasi industri karet yang dapat memberikan
nilai tambah dan membuat lapangan kerja di Sumatera Selatan belum dapat
diwujudkan. Oleh karena itu pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan
pelabuhan tanjung api-api.
Selanjutnya mengenai pariwisata dan kebudayaan ada dua hal permasalahan yang
nanti langsung nanti bisa dibaca.
Dan yang ketiga mengenai e-KTP. Ada dua e-KTP itu dikabupaten OKI dan
Prabumulih.
Terus ini ada terakhir sosialisasi ormas dan ada satu kabupaten yang ingin
pemekaran, karena ini perlu kami sampaikan kepada para anggota semua bahwa Kabupaten
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
17
OKI ini hampir sama dengan luasnya Provinsi Bangka Belitung. Satu kabupaten ini, dan
Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara ini hampir sama satu kabupaten. Dan mereka di
dominasi oleh wilayah perairan dan terisolasi hingga sulit di jangkau oleh pelayanan publik
maka mereka ingin sekali menjadi kabupaten otonom.
Demikian point-point penting yang kami sampaikan. Atas dukungan semua pihak
kelancaran dari kegiatan dan kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan singkat ini
memberikan manfaat bagi kita semua.
Bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
16. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih.
Karena kami perlu mengingatkan, karena 10 menit dengan 33 provinsi berarti 330
menit, mohon di hemat waktunya sehingga kita bisa melaporkan secara cepat. Berikutnya
Provinsi Bengkulu, belum? Oke, kalau sudah siap mungkin Provinsi Lampung. Silakan Pak.
17. PEMBICARA : HI. AHMAD JAJULI, S.IP. (LAMPUNG)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan selamat siang.
Om Swastyastu.
Pimpinan DPD RI yang kami hormati.
Anggota DPD RI yang kami hormati.
Pimpinan Seketariat Jenderal DPD RI yang kami hormati dan seluruh hadirin.
Provinsi Lampung sudah dikunjungi oleh 4 anggota DPD, hasil aspirasinya telah
kami catat dan pagi ini akan kami sampaikan beberapa point penekanannya sebagai berikut;
Yang pertama konflik tanah masih banyak di Lampung, berarti mohon nanti kepada
Komite I untuk bisa mengagendakan dengan input dari anggota Komite I asal Lampung.
Yang kedua masalah energi di Lampung masih banyak daerah yang belum nyala,
karena itu nanti melalui anggota Komite II mendorong agar masalah kelistrikan di Lampung
bisa dapat dukungan dari DPD RI.
Selanjutnya agenda Komite III adalah haji dan masalah jampersal. Masih ditemukan
pelayanan yang belum sesuai dengan harapan sisi kemanusiaan para pasien. Karena itu nanti
melalui anggota Komite III agar didorong seluruh pelaksanaan jampersal menjadi bagian
serius, karena ini bagian penghargaan kemanusiaan bagi para Ibu yang akan melahirkan,
penghargaan kemanusiaan bagi anak-anak yang harus sehat, dan bagian dari makmurkan
bangsa melalui pembangunan keluarga.
Melalui Komite IV Lampung minta di dukung dengan anggaran yang lebih berpihak
pada daerah otonomi baru. Ada 4 daerah otonomi baru sehingga masalah-masalah keuangan,
DAK bisa lebih diselesaikan.
Demikian laporan dari Provinsi Lampung tidak menghabiskan 10 menit, saya kita
point-pointnya akan sampaikan melalui tertulis.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih, hanya memakan waktu 3 menit. Yang berikutnya kami persilakan
Provinsi Jawa Tengah.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
18
19. PEMBICARA : DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE. (JAWA TENGAH)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Yang saya hormati Bapak-Ibu pimpinan sidang paripurna.
Yang saya hormati pula saudara pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok
DPD RI di MPR.
Bapak-Ibu anggota DPD RI dan hadirin sidang paripurna DPD RI yang kami hormati.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia utusan Provinsi Jawa Tengah
telah melakukan kegiatan kunjungan kerja di daerah terkait beberapa hal yang merupakan
bidang tugas kami yang terbagi dalam komite-komite. Ada beberapa hal yang ingin kita
sampaikan juga sebagai pembuka masih diwarnai dengan suasana akibat ataupun ancaman
serius yang dihadapi adanya aliran lahar dingin yang sewaktu-waktu masih bisa sampai ke
pemukiman warga. Berdasarkan pemantauan di lapangan pemerintah kabupaten Magelang
dalam hal ini menghadapi kesulitan pendanaan dalam rangka penanggulangan ancaman
bahaya lahar dingin. Selain itu hunian sementara yang telah dibuat oleh pemerintah juga
banyak yang sudah ditinggalkan warga, karena mereka memilih menempati kembali ke
rumah mereka masing-masing yang berada pada zona lahar dingin. Pemerintah perlu lebih
intensif dan bertindak lebih cepat untuk mengantisipasi adanya bahaya lahar dingin tersebut
karena sewaktu-waktu masih terjadi.
Terkait beberapa hal aspirasi daerah sesuai dengan bidang komite. Yang pertama
masalah otonomi daerah. Dimana aspirasi mengenai dorongan dan desakan dari para kepala
desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah, juga paguyuban
perangkat desa PPDI yang mendorong pemerintah dan DPR segera untuk menyelesaikan
daripada pembahasan RUU tentang Desa.
Yang kedua selanjutnya masalah hubungan pusat dan daerah. Beberapa aturan
perundangan yang terkait yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih sering menimbulkan
multitafsir, dan bahkan benturan-benturan dalam tataran pelaksanaan antara pemerintah dan
pemerintah daerah.
Yang selanjutnya terkait masalah pertanahan dan kependudukan. Bagi pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dengan Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006, beberapa kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih
banyak menemui kendala akibat tidak adanya sanksi yang jelas dari Peraturan Presiden
tersebut. Terkait masalah kependudukan dimana pelaksanaan daripada e-KTP keseluruhan di
Provinsi Jawa Tengah rupanya dan dikhawatirkan belum bisa memenuhi target 2011 ini
untuk distribusi perangkat keras hardware yang disyaratkan oleh Kemendagri, karena
beberapa kabupaten belum datang perangkat-perangkat daripada e-KTP tersebut.
Masalah lain mengenai laporan Komite III terkait mengenai pendidikan dan agama.
Dimana berdasarkan data yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah masih 50% lebih guru
belum berkualifikasi S1 dan lebih dari 70% guru belum bersertifikasi. Sehingga memang
perlu peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, pembinaan profesi guru dan
penyelesaian kualifikasi guru.
Selanjutnya masalah dana pendidikan terkait anggaran pendidikan tahun 2011 yang
dikelola oleh bidang PPTK yang berjumlah 1 triliun lebih belum mampu menjangkau
pengembangan keseluruhan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan juga APBN praktis habis
untuk pembayaran berbagai tunjangan profesi untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang
ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan juga dana APBD Provinsi Jawa Tengah habis untuk kesra
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
19
pendidik PAUD PNS sehingga kualifikasi S1 serta kesra guru non BB pengembangan profesi
pendidikan formal masih belum banyak tercukupi.
Aspirasi selanjutnya dibidang cagar budaya. Beberapa tempat balai pelestarian
peninggalan purbakala dan minimnya cagar budaya yang terpelihara dengan baik merupakan
masalah serius yang masih dihadapi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Juga karena
minimnya anggaran pemeliharaan cagar budaya menjadi salah satu penyebab tidak
terpeliharanya cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Tengah.
Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang terhadap potensi cagar budaya yang baik yang ada
baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Selanjutnya terkait bidang sosial. Ada beberapa kekhawatiran sebagian ormas dan
masyarakat bahwa RUU Ormas dapat memasung kebebasan masyarakat untuk berserikat dan
berkumpul. Ada kekhawatiran pemerintah ini akan dengan mudah bisa membubarkan
beberapa ormas yang telah ada.
Selanjutnya terkait dengan bidang-bidang Komite IV yaitu masalah dana bagi hasil.
Berdasarkan dana penerimaan dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah rata-rata
sebesar 5% dari total anggaran belanja masing-masing kabupaten/kota tersebut meringankan
pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Namun jika dilihat mayarakat
yang harus dilayani oleh pemerintah dari daerah kabupaten/kota nilai tersebut sangatlah
masih sangat kurang. Sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah
pusat.
Terkait masalah dana perimbangan yaitu dana alokasi umum. Berdasarkan dana
APBD kabupaten/kota se-Jawa Tengah sebagian besar kabupaten kota di Jawa Tengah
menerima DAU rata-rata sebesar 62% dari total anggaran belanja masing-masing
kabupaten/kota. Sehingga kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat menggantungkan
pembayaran belanja pegawai dari penerimaan dana DAU tersebut, sedangkan dana DAU
tersebut juga masih sangat minim.
Selanjutnya terkait dengan DAK. Karena jika dilihat dari DAU di tambah dengan
DBH yang hanya cukup untuk membiayai belanja pegawai kabupaten/kota di Jawa Tengah
sangat menggantungkan belanja pegawai maupun pembagian dana DAK tersebut. Sehingga
juga pemerintah perlu ada perhatian khusus mengenai alokasi DAU, DAK dan seterusnya.
Yang terpenting juga terkait dengan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Inventarisasi masalahnya beberapa adalah minimnya, masih minimnya bantuan pemerintah
dalam hal permodalan dan kemudian akses terhadap bantuan permodalan yang ada. Dan juga
minimnya training ataupun pelatihan yang diselenggarakan sehingga wajar jika pelaku
UMKM memiliki SDM yang masih sangat terbatas. Dan juga yang terakhir minim
pendidikan motivasi untuk menumbuhkan jiwa wira usaha dan kreatifitas dalam berusaha
dan pemasaran yang masih sangat terbatas, walaupun eksport juga masih dalam jumlah yang
sangat kecil.
Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Untuk selengkapnya kami telah
melaporkan dan telah membagi dalam komite kami masing-masing.
Akhirulkalam Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
20. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih kepada Ibu Denty dari Jawa Tengah. Berikut dari Provinsi Nusa
Tenggara Barat, kami persilakan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
20
21. PEMBICARA : H. LALU SUPARDAN, S.Ag. (NTB)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirrobbil 'alamin washolatu wassalamu 'alaa asyrofil am biyai
warmusaliin, wa 'ala aalihi washohbihi ajma'in. Amma ba'du
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya muliakan dan
saya hormati.
Para anggota yang mulia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Seketaris Jenderal DPD RI bersama jajarannya.
Yang saya hormati hadirin yang berbahagia.
Untaian puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sama-
sama haturkan, karena dengan taufik dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan sidang
paripurna kali ini dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT,
amin.
Selanjutnya ijinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru,
menyambut tahun baru hijriah, karena zulhijjah pada hari ini insya Allah genap ke-20 dan
tinggal 10 hari lagi kita akan menyambut tahun baru hijriah. Semoga kita bisa memaknai
hijrah secara universal, yaitu berpindah dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal-hal yang
lebih baik, yang kurang positif menjadi hal-hal yang lebih positif.
Secara ringkas saya laporkan hasil kunjungan kerja atau reses kami dalam rangka
melaksanakan tugas konstitusional kami yaitu menyerap aspirasi masyarakat Nusa Tenggara
Barat. Garis besarnya adalah dengan beroperasinya Bandara Internasional Lombok pada
tanggal 1 Oktober itu hari kembangkitan nasional, hari Kesaktian Pancasila, mohon maaf,
dan kami teringat juga kalau 1 Oktober itu adalah hari pelantikan anggota DPD RI. Pada saat
itu hadirin yang kami muliakan juga pada bulan itu diresmikannya oleh Presiden dan
beberapa menteri yang hadir, Presiden menyampaikan beberapa point yang urgent untuk
segera dilaksanakan yang punya relevansinya dengan Bandara Internasional Lombok. Yang
pertama adalah di tambahnya runway, kemudian yang kedua penghijauan dan alokasi para
penjual yang ada disekitar bandara, dan yang keempat adalah pada tahun 2012 nanti BIL
akan dijadikan sebagai embarkasi haji di Nusa Tenggara Barat. Dengan beroperasinya BIL
itu maka hal yang paling penting saya kira sebagai penunjang juga daripada sadar wisata di
Nusa Tenggara Barat, diharapkannya infrastruktur dan yang mendukungnya. Infrastruktur
khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dimana-mana kami kunjungi menjadi hal yang
penting di suarakan oleh masyarakat Lombok Tengah. Karena apa? Lombok Tengah adalah
merupakan salah satu kabupaten yang diapit oleh Lombok Barat dan Lombok Timur, yang
mana Lombok Barat dan Lombok Timur infrastrukturnya alhamdulillah sampai desa-desa
sudah bagus, tetapi Lombok Tengah masih kurang, sangat-sangat kurang. Oleh karena itu
sebagai pendukung daripada pariwisata dan operasinya BIL itu maka penting untuk di
utamakan atau diprioritaskan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
Dan di Bandara Internasional diharapkannya fasilitas aparat keamanan, karena masih
dirasakan keamanananya kurang, dan itu jelas tidak akan mendukung para tamu-tamu
wisatawan baik mancanegara maupun yang lokal, ini yang selanjutnya.
Kemudian dibidang haji kita temukan hadirin yang kami muliakan di Nusa Tenggara
Barat khususnya dan juga di Indonesia, masih adanya jemaah haji ONH plus yang terlantar.
Mereka mengorbankan, mohon maaf harta, ada tasyakuran besar-besaran yang hari
penentuan perangkat yang sudah jelas tetapi satu atau dua hari setelahnya lalu gagal
berangkat. Masalah harta benda saya kira bukan yang pertama tapi beban mental dari calon
jemaah haji yang tidak berangkat itu menjadi pemikiran kita. Oleh karena itu maka
diharapkan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lewat Komite III tentunya
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
21
nanti agar menjelaskan kepada masyarakat travel-travel yang memang jelas-jelas ada atau
resmi, begitu. Sebab di Nusa Tenggara Barat menurut Kabid Haji Kementerian Agama tidak
ada satupun di Nusa Tenggara Barat ada travel yang resmi, melainkan hanya sebuah sub
yang diberikan jatah sangat kecil oleh pusatnya. Jadi disini dia diharapkan agar travel-travel
yang menjalankan ONH plus itu ditindak tegas oleh pemerintah. Karena masih banyaknya
calon jemaah haji OBH plus yang terlantar. Sementara untuk yang reguler diharapkan agar
kesepakatan dengan Kementerian Agama yaitu waiting list yang ada untuk Nusa Tenggara
Barat, kalau daftar sekarang itu otomatis akan berangkat 2021. Tetapi diharapkan sesuai
dengan kesepakatan dengan Kementerian Agama agar 7 tahun maksimal dan lansia tetap di
utamakan dengan pendamping satu atau dua orang.
Saya kira ini hal-hal penting yang saya sampaikan dalam laporan kali ini, dengan
mengharapkan nanti dan masing-masing Komite baik I, II, dan III akan menyampaikan
secara rinci pada DIM di komite masing-masing pada plenonya. Mohon maaf atas segala
kekurangannya.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke terima kasih, pas 10 menit Bapak. Berikutnya saya persilakan dari Provinsi Bali.
23. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)
Yang terhormat saudara pimpinan dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.
Yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah tanpa terkecuali
Seketriat Jenderal beserta staf, para hadirin yang berbahagia.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Kami berempat melaksanakan tugas reses ada kalanya kami bersama-sama, ada
kalanya sendiri-sendiri. Yang pasti ketika sarasehan untuk menuju perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 kami bersama-sama dan berjalan baik. Selebihnya ketika kami berjalan
sendiri-sendiri ada banyak hal aspirasi yang kami tampung. Tapi kalau diambil yang paling-
paling penting ada 13 butir yang terbagi atas 4 komite, tapi akan kami singgung hanya 4 butir
saja supaya waktunya 5 menit cukup. Dari 4 butir itu yang kami jelaskan hanya satu butir
saja.
Sebelum itu perkenankan kami atas nama masyarakat Bali khususnya 4 anggota DPD
mohon maaf kepada pimpinan dan anggota DPD yang sempat datang ke Bali ketika kami
tidak sempat menemani undangan dan acara makan siang, karena saya pribadi waktu itu
kebetulan mewakili PPUU diundang oleh Baleg. Sedangkan teman-teman lain terlanjur
mengadakan janji dengan masyarakat, sehingga sekali lagi mohon maaf pada waktu itu kami
tidak bisa menemani pimpinan dan anggota yang datang.
Para hadirin yang saya hormati.
Saya langsung saja dan mohon perhatian pada pimpinan dan anggota komite karena
saya singkat saja. Pertama yang ingin saya ingin kami sampaikan adalah eksistensi peradilan
tindak pidana korupsi di daerah. Kesannya di Bali itu sedikit sekali korupsinya karena kultur
dan kebiasaan masyarakat di sana tidak bicara sesungguhnya menjadi soal, jangan-jangan di
Bali karena masyarakatnya diam korupsi itu terjadi besar-besaran. Karena itu masyarakat
mengingini eksistensi peradilan tindak pidana korupsi di daerah itu harus dipertahankan,
diperkuat.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
22
Masalah kedua kantor daerah DPD RI di Provinsi. Masyarakat tidak menghendaki
yang terlalu mewah, tapi masyarakat menuntut agar ada segera. Mereka bilang sekaligus
untuk mengukur dan menguji anggota DPD ini bekerja tidak? sanggup tidak menerima
aspirasi? Jadi atas dukungan pimpinan dan sekretariat jenderal saya berharap memang
dengan segala kekurangan kami, kami dapat bisa menyegerakan adanya kantor daerah di
Provinsi Bali.
Yang ketiga perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada aspirasi khusus
yang disampaikan berupa, bisa juga berupa gagasan, tidak tahu Pak Bambang ada dimana ini.
Yang mereka amati sekarang kerja-kerja kelompok ini sudah bagus, tapi mereka
mengharapkan tidak berputar ditempat, begitu, gerakan-gerakan yang dilakukan kepada
partai politik hendaknya dari waktu ke waktu itu meningkat. Tapi yang mereka lihat masih
ada kekurangan adalah kapan masyarakat yang dibawah ini terprovokasi, terpengaruh dan
mendapat sosialisasi yang benar, kenapa masyarakat daerah ini harus mendukung? Ada 75
perguruan tinggi yang sudah mendukung, ada mayoritas gubernur dan bupati yang
mendukung. Tapi sekali lagi yang dilihat masih agak menganga adalah kenapa masyarakat,
rakyat biasa ini kurang mendapat sentuhan sehingga DPR dikhawatirkan tidak akan
mendengar suara-suara DPD kalau bukan rakyat sendiri yang melakukan tekanan. Ada
asumsi yang berkembang ketika kami turun kebawah, DPR itu tidak akan memperdulikan
suara siapapun kecuali dia ditekan rakyat, begitu. Oleh karena itu ini titipan yang penting,
karena di Bali mendapat dukungan yang luar biasa terhadap amandemen ini karena berbagai
alasan.
Yang keempat yang ingin saya jelaskan adalah, mudah-mudahan ini tidak makan
waktu banyak juga, menyangkut Perda Tata Ruang. Bali salah satu termasuk daerah yang
cepat mengeluarkan Perda Tata Ruang. Perda Tata Ruang itu sudah keluar pada tahun 2010.
Belum dapat dilaksanakan, ada tekanan tanda petik investor dan bupati dan walikota se-Bali
agar merubah kembali Perda Tata Ruang yang belum sempat dilaksanakan. Kenapa? Karena
Perda Tata Ruang yang kalau boleh saya sebutkan Perda Nomor 16 Tahun 2009 itu sangat
berpihak kepada masyarakat, pada lingkungan, pada nilai-nilai lokal. Perda ini juga waktu itu
dihasilkan dengan suasana yang luar biasa. Setelah itu ada reaksi besar-besaran dari investor
dan bupati/walikota. Maksudnya Perda ini adalah menjaga lingkungan sekali lagi, agar tidak
disetiap tempat bisa dialihfungsikan misalnya sawah-sawah, sawah terasering yang
merupakan salah satu objek wisata, sekarang satu demi satu dikikis sudah menjadi bahan-
bahan bangunan bertingkat, begitu.
Lalu kalau boleh kami konkritkan ada dua masalah yang akan dituju oleh investor dan
bupati/walikota. Pertama yang sangat sensitif adalah menyangkut fatwa, fatwa majelis
tertinggi agama Hindu. Kalau dikalangan Hindu fatwa itu disebut bisama, bisama itu
menyangkut kesucian tempat ibadah. Wilayah tertentu dari satu ibadah, tempat ibadah yang
kriterianya agak besar itu memang hanya bisa dibangun dengan sarana prasarana tertentu,
dan itu sudah ada fatwanya, dan itu sudah masuk dalam perda. Sekarang bisama atau fatwa
ini mau dirubah. Perda tidak akan terlalu memperhatikan bisama ini. Dalam waktu dekat saya
perkirakan akan ada demo besar-besaran, demo antara masyarakat adat, tokoh-tokoh
agama/masyarakat berhadapan dengan DPR dan bupati. Kalau diperkenankan menunjukan
bahwa aspirasi ini sangat aktual ini ada Bali Post media terbesar di Bali mengatakan “Bisame
akan dihapus, jaga Bali RT/RW dipreteli”, bukan propokatif ini fakta. Jadi ketika kami turun
tolong sampaikan dengan baik agar teman-teman DPD dapat memperhatikan masalah ini.
Dan bisa jadi di forum ini saya harus mengatakan titik berat, kalau kita bicara alat
kelengkapan bisa jadi ini di Komite I, tapi dukungan dari komite lain tidak kalah pentingnya.
Sebab apa? Selain fatwa ini dipersoalkan juga ketinggian bangunan yang sudah berabad-abad
tidak boleh lebih dari 15 meter. 15 meter maksimal itulah yang sesungguhnya menjadi daya
tarik Bali. 15 meter ke bawah itulah yang menyebabkan dia berbeda dengan wilayah lain.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
23
Tidak bisa saya jelaskan panjang lebar, kalau ini dirubah dan dia menjadi biasa seperti
Singapura atau Jakarta diyakini bahwa Bali tidak akan mendapat kunjungan sebagaimana
yang diharapkan. Banyak referensi yang bisa disebut bahwa ketinggian bangunan menjadi
sangat penting untuk dipertahankan. Ketika fatwa dan ketinggian bangunan ini tidak lagi
diperhatikan oleh DPRD karena ada tekanan bupati/walikota seluruh Bali, maka ada
kesimpulan pertama yaitu lingkungan Bali akan hancur. Kalau lingkungannya akan hancur
pariwisata juga akan hancur, ekonomi Bali akan hancur, dan kesejahteraan masyarakat pasti
tidak dapat diharapkan seperti sekarang.
Masalah kedua, masyarakat menitip melalui forum ini agar pemerintah jika benar-
benar ada perubahan Perda Tata Ruang melalui Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan
pasal-pasal yang berkaitan dengan ketinggian bangunan dan menyangkut fatwa atau bisama
itu.
Yang ketiga, saya ulangi dan ini paling penting. Melalui forum ini diharapkan
anggota DPD, pimpinan beserta anggota seluruhnya sudi kiranya menyampaikan aspirasi ini
kepada pemerintah sehubungan point tadi, bahwa Menteri Dalam Negeri punya kewenangan
membatalkan perda perubahan apabila perda perubahan itu tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip yang dianut oleh nilai-nilai lokal.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Om Shanty Shanty Shanty.
Terima kasih.
24. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih Pak Wayan sudah cukup 10 menit. Berikutnya dari Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
25. PEMBICARA : MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DI YOGYAKARTA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh .
Salam sejahtera.
Om Swastyastu.
Yang saya hormati Ibu Ketua atau Ibu pimpinan sidang.
Yang saya hormati Bapak Laode Ida, Wakil Ketua.
Yang saya hormati saudara-saudara anggota DPD RI.
Yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang hadir pada siang hari ini.
Kami dari DPD RI dapil DIY akan membacakan beberapa laporan hasil kunjungan ke
daerah pemilihan. Ini akan saya baca semua 3 buku ini dengan ringkasan maksudnya. Jadi
akan saya ringkas menjadi masing-masing komite itu dua point saja karena waktunya hanya
10 menit, 2 menit ya. Terima kasih.
Komite I. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi yang telah kita gunakan ini
menyangkut respon masyarakat terhadap perkembangan RUUK (Rancangan Undang-
Undang Keistimewaan), ini mulai agak memanas lagi meskipun kemarin sudah agak mulai
reda. Karena ada beberapa klausul yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri
dengan Panitia Kerja RUUK Komisi II, yang pada waktu itu menyampaikan bahwa calon
gubernur DIY selain Sultan dan Paku Alam juga dapat berasal dari kerabat keraton atau
bahkan masyarakat luas sehingga ini menimbulkan gejolak dilingkungan masyarakat. Dan
kemungkinan pada untuk menyambut awal tahun muharam ini, tahun baru hijriah, ada bulan
muharam, kalau di Jawa namanya bulan suro, ini kelihatannya mau ada demo. Ini juga
sekaligus pemberitahuan untuk Ibu Ratu.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
24
Yang kedua, Pemerintah Provinsi DIY sedang melakukan program-program
terobosan untuk mengatasi persoalan kebuntuan yang sering terjadi antara pemerintah
kabupaten, pemerintah kota dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan kurang
koordinasinya antara kedua pimpinan itu. Sehingga dirasakan dapat memisahkan pemprov
dengan jajaran pemerintahan dibawahnya pemkab dan pemkot. Nah ini sudah melakukan
terobosan sehingga tidak terjadi kebuntuan.
Untuk Komite II. Hasil pengelolaan BUMN diharapkan dapat dirasakan oleh
masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengakses dana CSR untuk
kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang selama ini dirasakan oleh masyarakat
adalah adanya persaingan bebas di bidang pertanian sehingga masyarakat atau petani kita
menjerit. Sehingga kita minta supaya pemerintah meninjau ulang berbagai macam import
produk-produk pertanian. Sehingga tidak merugikan petani kita yang sampai saat ini belum
siap menerima pasar bebas.
Untuk Komite III. Berkaitan dengan dana bantuan operasional sekolah. Saat ini
manfaat atau alokasi dana BOS baru sebatas untuk mendukung kegiatan intra kurikuler.
Sehingga kegiatan ekstra kurikuler belum memperoleh alokasi dana. Akibatnya pendidikan
karakter yang banyak di dukung oleh kegiatan ekstra kurikuler belum dapat berjalan dengan
baik. Kemudian dana penanggulangan bencana BNPP. Ini anggaran yang sudah dialokasikan
untuk penanggulangan bencana erupsi merapi dalam APBN 2011 ternyata belum sepenuhnya
dicairkan. Sehingga pelaksanaan perbaikan infrastruktur dan sarananya lainnya tidak optimal.
Oleh karena itu diharapkan DPD RI dapat membantu mengawal serta mengadvokasi dana
penanggulangan bencana yang belum cair tersebut kepada pemerintah.
Untuk Komite IV. Penyerapan anggaran yang over diakhir tahun perlu dievaluasi
sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan terkesan tidak tepat sasaran. Dan yang
kedua, perlu dibuat undang-undang tentang pengembalian pajak dari pemerintah kabupaten
ke desa serta penggunaanya.
Demikian beberapa ringkasan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang jumlahnya
150 kami ringkas menjadi 8 point, dan kurang lebihnya mohon maaf.
Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
26. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya, terima kasih, bukan 2 menit tapi 9 menit. Berikutnya dari Provinsi Jawa Timur
kami persilakan.
27. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera.
Om Swastyastu.
Yang saya hormati Ibu-Bapak pimpinan.
Yang saya hormati saudara-saudara kita anggota DPD RI.
Yang saya hormati sekretariat jenderal beserta jajaran.
Yang saya hormati teman-teman pers dan seluruh hadirin yang kami muliakan.
Salam silaturahmi semoga Bapak-Ibu para anggota dewan yang terhormat dalam
kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa.
Mengawali laporan kegiatan di daerah yang kami lakukan pada tanggal 29 Oktober
sampai dengan tanggal 20 November 2011, anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur telah
mengkunjungi beberapa kabupaten. Dinas-dinas di provinsi, kanwil kementerian hukum
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
25
HAM, serta mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di
Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dalam forum ini kami sampaikan bahwa dalam
menjalankan tugas konstitusional DPD RI di daerah, kami melakukan kunjungan ke instansi-
instansi dan pemerintah kabupaten untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Maka
dalam laporan ini kami sampaikan beberapa temuan di daerah sekaligus beberapa masukan
masyarakat dan daerah untuk ditindaklanjuti, selanjutnya tercipta kondisi yang lebih baik
dimasa yang akan datang.
Permasalahan pertama dalam menjalankan kegiatan di daerah baik oleh pemerintah
daerah setempat maupun masyarakat umum, dari sekian banyak aspirasi dan permasalahan
yang dihimpun pada masa kerja di daerah terdapat beberapa persoalan-persoalan pokok yang
kami anggap layak untuk disampaikan dan diteruskan pembahasannya. Pertama, kami
sampaikan Ibu dan Bapak pimpinan serta seluruh anggota, bahwa jumlah napi yang ada Jawa
Timur itu 17.000 orang, sementara kapasitas lapas antara 8000-9000 orang. Ini akan menjadi
persoalan mendasar bagi Provinsi Jawa Timur, karena ya maaf saja, napi di Jawa Timur itu
setelah kita tahu itu kayak (seperti) pindang, pindang itu apa ya? Jadi beliau meminta pada
saat kunjungan ke kanwil kumham bahwa seyogyanya lapas ditambah kapasitasnya, sehingga
ada semacam keseimbangan antara jumlah napi dengan lapas yang ada.
Kemudian solusi kedua, kami DPD RI dengan kanwil kumham menginginkan agar
Jawa Timur dapat menekan jumlah narapidana yang ada dengan cara melakukan sosialisasi
kesadaran hukum terhadap masyakarat. Mungkin kalau memang itu nanti bisa ditindaklanjuti
kami siap dari 4 anggota DPD beserta khususnya kanwil kumham itu bisa melaksanakannya.
Terus kemudian yang kedua, lapas narkoba Pamekasan sampai hari ini belum selesai
pembangunannya. Mereka memohon agar lapas Pamekasan dibantu untuk segera
menyelesaikan. Kemudian lapas narkoba di Madiun. Lapas narkoba di Madiun bukan belum
selesai tapi tidak bisa dilanjutkan, karena Pemkab Madiun tidak bersedia ditempati lapas
narkoba.
Kemudian yang kedua berkaitan dengan infrastruktur. Keterbatasan anggaran dan
pembangunan jalan tembus untuk menghidupkan ekonomi masyarakat menjadi persoalan
tersendiri bagi Kabupaten Ponorogo dalam hal infrastruktur. Selain itu untuk keperluan
pertanian serta pengendalian banjir. Sebagai antisipasi masuknya musim hujan perlunya
dibangun Waduk Bendo di Kabupaten Probolinggo serta Waduk Tugu di Kabupaten
Trenggalek, dimana tahap awal telah diijinkan telah prinsip dan telah dibayar oleh Pemprov
Jawa Timur. Kondisi Kali Pelem yang semakin dangkal perlu juga mendapat perhatian.
Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati.
Kemarin kami menemukan sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Begini teman,
bahwa prioritas pembangunan itu sebaiknya diarahkan pada pertanian. Beliau mengatakan
kalau Indonesia ingin makmur maka makmurkan lah petani. Ini perlu menjadikan kajian kita,
karena 80% masyarakat kita adalah petani. Kemudian, sehingga pembangunan Waduk Bendo
dan Waduk Tugu di Kabupaten Ponorogo dan Kabupeten Trenggalek akan menciptakan
sawah-sawah baru. Mereka beranggapan bahwa selama kemerdekaan mulai dari orde lama,
orde baru belum ada pencetakan-pencetakan sawah baru, sehingga jujur pada saat ini kita
masih belum mampu menjadi negara swasembada pangan.
Kemudian yang kedua adalah investasi dan eksplorasi potensi alam. Terdapat
beberapa daerah yang sedang di survey sebagai penghasil panas bumi, mineral dan sumber
daya alam lainnya. Persoalan yang muncul, karena potensi itu berada di kawasan hutan
sehingga menghadapi birokrasi perijinan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasinya.
Persoalan lain adalah kewenangan pengelolaan migas yang masih berada di tingkat
pemerintah, sehingga daerah tidak memahami tentang potensi dan produksi migas. Akibatnya
adalah pemerintah daerah kesulitan dalam menerbitkan ijin penambangan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
26
28. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Sudah 10 menit Pak.
29. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR)
Sudah 10 menit iya Ibu?
Iya terima kasih, ini sedikit saja Ibu.
Terakhir, pemerintah mempunyai program PKA (Program Keluarga Harapan).
Program untuk keluaraga rumah tangga yang sangat miskin di Kabupaten Ponorogo, dari 21
kecamatan hanya 10 kecamatan yang memperoleh dana dari program tersebut. Persoalan ini
telah disampaikan kepada kementerian namun hingga saat ini masih belum terjawab.
Ibu-Bapak pimpinan serta anggota yang saya hormati.
Ini ada lagi menarik juga ini, katanya orang miskin itu tidak boleh sakit Pak, karena
masih banyak orang yang tidak mampu belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang
memadai. Jadi mau masuk rumah sakit saja masih harus mengurus urusan. Jadi ada anekdot
disana “Pak Wasis, di Jawa Timur itu orang miskin itu tidak boleh sakit, kalau sakit mati dia
karena pelayanannya tidak memadai”.
Terakhir, kurang lebihnya saran-saran kami serahkan kepada Ibu dan Bapak
pimpinan. akhirul kata Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
30. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Wasis dari Provinsi Jawa Timur.
31. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (MALUKU UTARA)
Interupsi pimpinan.
32. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Dari mana Pak?
33. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (MALUKU UTARA)
Dari B-117 Maluku Utara. Saya kira kalau berkenan dalam sidang paripurna ini
sebelum melanjutkan pada provinsi yang lain, kami dari Provinsi Maluku Utara karena
berhubung ada satu dan lain hal yang perlu kami lakukan, sehingga kami mohon untuk bisa
menerima laporan kami yang dapat kami serahkan secara langsung pada saat ini. Terima
kasih.
34. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Nanti sebentar ya Bapak, habis DKI mungkin. Saya kira Provinsi DKI. Oh begitu Pak
Stefi, oke silakan Bapak. Saya kira tadi mau dibacakan lebih dulu. Silakan Pak Dani
35. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
27
Om Swastyastu.
Yang saya hormati pimpinan DPD RI, Bapak-Ibu anggota DPD RI Seluruh Indonesia,
Ibu Sesjen dan Wasesjen serta sekretariat yang ikut sidang paripurna pada hari ini.
Pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga
kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini untuk melaksanakan sidang paripurna.
Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kami yang
baru saja melaksanakan ibadah haji semoga hajinya mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya
robbal‘alamin. Begitu juga yang baru pulang dari luar negeri semoga amal ibadahnya juga
diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan laporan reses DKI Jakarta ada beberapa hal
yang pertama mengenai Pemilukada. 11 Juli 2012 DKI akan pemilukada, kami sangat
berharap Komite I nantinya bisa membuat tim pengawas terhadap pelaksanan pemilukada di
DKI sehingga apa yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan aturan.
Kemudian untuk Komite III, aspirasi dari masyarakat DKI sangat berharap Komite III
bisa memprakarsai untuk pencabutan soal pengaturan tenaga kerja kontrak. Agar kemudian
tenaga kerja kontrak yang sangat merugikan anak bangsa ini bisa segera dihapuskan. Begitu
juga soal pendidikan, ada aspirasi dari rakyat DKI yang menginginkan juga adanya perhatian
dan bantuan dari pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di seluruh DKI Jakarta
mungkin juga diseluruh tanah air.
Saya kira itu laporan kegiatan masa kerja DPD RI di Provinsi DKI Jakarta. Atas
perhatian Bapak-Ibu kami mengucapkan terima kasih
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
36. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Ya terima kasih Pak Dani, cuma 3 menit. Berikutnya kami persilakan dari Kalimantan
Barat.
37. PEMBICARA : Hj. SRI KADARWATI (KALBAR)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Yang saya hormati pimpinan sidang dan Wakil Ketua DPD RI.
Bapak-Ibu anggota DPD RI se-Indonesia.
Jajaran sekretariat jenderal yang saya hormati pula.
Terlebih dahulu sekali lagi mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti
Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun sidang 2011-2012. Sebagai
pertanggungjawaban kami akan menyampaikan laporan dari kegiatan daerah yang
dilaksanakan antara 29 Oktober sampai 20 November 2011. Tapi secara ringkas saja, secara
lengkapnya nanti akan disampaikan masing-masing kepada komite.
Yang pertama dari Komite I, itu yang menjadi tugas utama yang diberikan oleh
Komite I yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan e-KTP. Pada prakteknya banyak
mengalami kendala karena memang masalah utama terletak pada peralatan yang jumlahnya
tidak mencukupi. Jadi tidak sesuai dengan yang dijanjikan Pak Dani pada waktu terakhir kita
Rapat Kerja dengan Dirjen Dukcapil, itu dijanjikan bahwa peralatan tambahan itu akan
diterima tanggal 12 Oktober. Tapi sampai dengan tanggal terkahir kami berada ditempat
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
28
tanggal 18 November tidak diterima. Dan peralatan yang tidak mencukupi juga kondisi
peralatan itu sendiri banyak mengalami gangguan fungsi, bahkan ada yang baru diterima itu
sudah tidak dapat dipergunakan. Secara rinci nanti akan disampaikan pada Komite I.
Kemudian yang kedua masalah Komite I, yaitu masalah perbatasan yang memang
masih menyisakan masalah-masalah krusial. Dimana ini memang diperlukan sikap
pemerintah untuk secara fokus memberikan perhatian yang jelas mengenai pembangunan
perbatasan, termasuk melakukan penegasan tentang wilayah kedaulatan NKRI.
Yang ketiga masalah sengketa pertanahan. Terjadi di Singkawang, yaitu sengketa ada
informasi adanya sengketa pertanahan antar Brigif dan masyarakat, dan itu akan didalami
nanti di Komite I.
Komite II. Yang pertama masalah pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan. Ini
sangat penting, karena terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan
perkembangan ekonomi disuatu daerah. Oleh karena itu kehadiran UMKM yang banyak
dikelola oleh perempuan itu perlu adanya pendekatan kebijakan daerah untuk memberikan
perlindungan secara serius agar ekonomi yang dikelola oleh kaum perempuan ini dapat
berjalan secara mandiri. Persoalan utama adalah selalu masalah klasik yaitu masalah
permodalan, dimana ada kalanya mereka melakukan upaya sendiri untuk membuat
kelompok-kelompok pinjaman usaha kecil. Namun hal itu sering kemudian terjebak kepada
usaha rentenir. Oleh karena itu diharapkan bahwa perlu ditingkatkan sosialisasi dan
pembinaan program KUR yang dilakukan oleh pihak perbankan agar sosialisasi mengenai
UMKM ini dapat jalan secara baik.
Yang kedua ketersediaan atau ketercukupan pangan. Merupakan suatu keharusan,
karena masalah pangan berhubungan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Tidak bisa
dinafikan bahwa setiap orang membutuhkan makan, ketercukupan akan gizi, serta akses yang
memadai terhadap sumber daya produksi seperti air, input pertanian dan lain sebagainya.
Kemudian hal lain juga problem krusial kasus gizi buruk dan kelaparan akibat dari belenggu
kemiskinan. Hal ini merupakan hal yang sangat paradoks karena kita adalah negeri agraris.
Tetapi masalah kedaulatan pangan saat ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan,
karena dilihat makin rendahnya atau makin kecilnya hasil pertanian dari masyarakat, karena
disebabkan hal lahan pertanian sudah banyak dikonversikan, baik itu sebagai lahan
perkebunan maupun untuk lahan industri dan perumahan.
Sebagai bentuk rekomendasi yang diusulkan, yaitu DPD dapat mengupayakan
mendorong agar pemerintah melakukan reforma agraria dan redistribusi lahan pertanian yang
proporsional bagi petani. Yang kedua, melakukan optimalisasi pembinaan dan bimbingan
petani dan petani muda serta memberikan beberapa program stimunus bagi petani. Yang
ketiga pemerintah dapat memberikan tarif progresif terhadap import dari luar negeri sehingga
akan membatasi produk-produk hasil pertanian yang membanjir dari luar negeri. Dimana ini
dikhawatirkan akan mematikan upaya petani di daerah.
Bidang Komite III. Masih masalah klasik yaitu persoalan guru. Di Kalimantan Barat
2012 akan terjadi pensiun besar-besaran dari para guru, akibatnya tentu akan kekurangan
guru baik guru umum maupun guru bidang studi. Oleh karena itu untuk pengangkatan guru
untuk 2012 mutlak diadakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi meskipun ada kebijakan moratorium pegawai negeri.
Bidang Komite IV. Yang utama yaitu DPD RI diminta untuk secara serius
mendorong daerah-daerah agar dapat menata asetnya dengan menggunakan hasil laporan
BPK. Apabila hal ini dijalankan dengan komitmen yang tinggi dalam waktu 1 tahun masalah
aset akan berhasil dibenahi. Dan yang lain melalui Komite IV dapat juga diperjuangkan terus
agar pemerintah memberikan perhatian serius untuk meningkatkan anggaran khusus bagi
pembangunan infrastruktur di perbatasan.
Secara ringkas itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
29
Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
38. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya Ibu terima kasih Bu Sri. Karena nanti kita akan break dulu pada pukul 12.30 saya
minta mungkin lebih dipersingkat sehingga kita akan berhenti pada Provinsi NTT. Kalau bisa
di maintance waktunya. Kemudian sekarang dari Provinsi Banten kami persilakan.
39. PEMBICARA : H. AHMAD SUBADRI (BANTEN)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Ibu dan Bapak pimpinan DPD RI serta Ibu-Bapak anggota DPD RI yang saya
hormati.
Perkenankan saya sampaikan secara ringkas laporan hasil reses anggota DPD RI
untuk daerah pemilihan Provinsi Banten.
Pertama dari Komite I terkait dengan pengawasan masalah kependudukan atau lebih
fokus kepada e-KTP. Bahwa pelaksanaan e-KTP di Banten berjalan di 2 kabupaten/kota,
yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Serang telah dilaksanakan di 13 kecamatan namun
masih menyisahkan berbagi permasalahan diantaranya keterlambatan pengiriman perangkat
pendukung e-KTP dan kurangnya sosialisasi e-KTP dimasyarakat. Rekomendasinya nanti
kami sampaikan secara tertulis.
Yang kedua terkait pengawasan pemilukada Provinsi Banten. Alhamdulillah pada 22
Oktober 2011 telah diselenggarakan pemilihan umum untuk gubernur dan wakil gubernur
Banten yang diikuti oleh 3 pasangan calon. Yaitu pasangan urut 1 Hj. Ratu Atut Chosiah dan
H. Rano Karno dengan perolehan suara 49,06%, selamat untuk Provinsi Banten. Pasangan
nomor urut 2 H. Wahidin Halim dan Hj. Irna Narulita dengan perolehan suara 38,93%.
Pasangan urut nomor 3, Hj Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki dengan perolehan 11, 42%.
Dan proses pilkada ini saat ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan
diputuskan pada sore hari ini. Mohon doanya untuk Bapak-Ibu anggota agar MK
memberikan keputusan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Beberapa hal masih terjadi
kecurangan. Saya kira itu nanti juga tertulis kami sampaikan, diantaranya masalah DPT,
netralitas PNS, money politic dan lain-lain.
Kemudian untuk Komite II ini terkait dengan pelaksanaan kredit usaha rakyat. Masih
banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami, serta apalagi memanfaatkan
fasilitas permodalan melalui kredit usaha rakyat ini. Oleh karena itu kami meminta kepada
pihak perbankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi. Dan juga ada persoalan mengenai
rendahnya daya serap KUR didaerah, disamping persoalan sosialisasi juga masih banyak
pihak bank yang masih meminta agunan untuk kredit usaha mikro. Sementara aturannya
bahwa kredit usaha mikro tidak diperlukan agunan tambahan berupa serifikat dan lain-lain.
Dan seterusnya mengenai eksistensi DPD RI masih belum dikenal dan perlu
diperkuat wewenangnya. Ini saya kira semangat kita semua untuk bagaimana agar
kewenangan DPD bisa lebih kuat dengan upaya melakukan amandemen Undang-undang
Dasar 1945 untuk yang ke-5.
Komite III. Saya kira ini masalah pendidikan, masalah upah tenaga kerja, ini masih
banyak yang dibawah kebutuhan hidup layak. Dan oleh karenanya tadi sebagaimana yang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
30
disampikan yang terhormat Pak Dani Anwar di Jakarta, bahwa ini juga ada aspirasi agar
masalah buruh atau tenaga kerja outsourcing ini agar dihapuskan dan seterusnya.
Komite IV. Menyoroti tentang berlangsungnya pengkajian identifikasi potensi Banten
sebagai salah satu calon pusat pemerintahan baru Republik Indonesia. Maka kiranya
pemerintah pusat harus bersungguh-sungguh dalam merealisasi rencana tersebut, bukan
hanya wacana saja untuk memindahkannya.
Kedua, mengingat pemberlakuan pajak bumi dan bangunan bagi daerah-daerah akan
diberlakukan tahun 2012. Maka diharapkan pemerintah pusat untuk secara intensif dapat
memberikan dukungan sosialisasi dan supervisi atas hal tersebut.
Ketiga, banyak sekali infrastruktur di Banten yang perlu mendapatkan dukungan
percepatan pembangunannya. Seperti jembatan Selat Sunda, tindak lanjut pembangunan
pelabuhan internasional Bojonegara, Waduk Karian, Waduk Sindangheula, kawasan
ekonomi khusus Tanjung Lesung dan kawasan ekonomi khusus di Cilegon. Bandara Banten
selatan di Panimbang, revitalisasi jalur kereta api double track Serpong-Rangkas Bitung,
serta beberapa ruang jalan Serang-Panimbang. Aspirasi ini sudah kami sampaikan juga
kepada pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI pada saat kunjungan dan konsinyering
RAPBN 2012 di Serang Juli 2012 yang lalu. Karena itu dukungan anggaran APBN dalam
RAPBN 2012 bagi Banten sangat kami harapkan.
Demikian laporan kegiatan penyerapan aspirasi ini dibuat dan disampaikan sesuai
dengan amanat konsititusi yang diberikan kepada anggota DPD RI untuk menjadi acuan dan
pertimbangan mendasar bagi pelaksanaan tugas-tugas DPD kedepan. Semoga bermanfaat
bagi masyarakat, daerah dan pembangunan kapasitas serta pencitraan DPD sebagai lembaga
yang mewakili aspirasi masyarakat dan daerah. Sekian, terima kasih
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
40. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih dari Provinsi Banten Pak Badri. Selanjutnya dari Sulawesi Tengah
kami persilakan.
41. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th.
(SULTENG)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Saudara pimpinan yang kami hormati, Ibu dan Pak Wakil Ketua Pak Laode.
Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa ketiga rekan kami saat ini sedang
berhalangan, jadi saya hadir tunggal, Pak Ahmad Syaiful Malonda yang saat ini masih di
Jerman, Shaleh Muhamad Al Djufri masih ada di Palu, dan Ibu Nurmawati masih dalam
perjalanan.
Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
kasih sayang-Nya dan perlindunganlah kita semua diberkati-Nya dan dikaruniakan kita
semua kesehatan dan kekuatan. Sehingga segala aktifitas dan apa yang sudah kita kerjakan
selama ini kiranya semua itu berkenan dihadapan yang maha kuasa.
Pada kesempatan ini kami akan memberikan kesimpulan dari keempat laporan yang
ada pada kami. Yang pertama tentang e-KTP. Untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah baru
2 kabupaten/kotamadya, 4 kecamatan dan Kabupaten Tolitoli yang alat perangkat e-KTP
sudah ada, sementara 8 kabupaten/kota sampai saat ini alatnya belum sampai ditempat.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
31
Yang kedua, kami atas nama kaukus perempuan Sulawesi Tengah mengucapkan
terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua yang sudah melantik kaukus DPRD Sulawesi Tengah.
Dan kami berharap bahwa parlemen perempuan ini akan menjadi satu batu loncatan kedepan
untuk tahun 2014.
Untuk Komite II. Melalui pengaturan perizinan wisata Sulawesi Tengah mempunyai
banyak sekali pulau-pulau kecil yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan izin dalam
pengelolaan. Karena itu melalui pemerintahan pusat kiranya segera menerbitkan atau lebih
memperketat untuk melakukan segala sesuatu yang mengarah ke bisnis baik secara
individual maupun secara organisasi.
Untuk Komite III. Perlunya perhatian pemerintah pusat pada umumnya secara khusus
mengenai anak-anak muda, yang pada dasarnya sehubungan dengan sumber daya alam para
guru-guru yang ada di Sulawesi Tengah untuk dapat diberikan sebuah batu loncatan dalam
strata 2. Sehingga anak-anak ini memiliki pendidikan moral dan akhlak bagi generasi yang
akan datang.
Serta Komite IV, yang terakhir ada sumbangsih dari pemerintah daerah ke pusat, ada
suatu kordinasi senantiasa dilakukan terus menerus dalam tingkatan satuan perangkat daerah
(SKPD) dan departemen terkait. Pada pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan,
dermaga, bandar udara, pendidikan kesehatan, masih perlu mendapatkan perhatian yang
maksimal dari pemerintah pusat khususnya pekerjaan umum, departemen pendidikan dan
departemen kesehatan.
Demikian laporan kami yang kami boleh sampaikan pada paripurna yang terhormat
ini. Kiranya semua masukan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang telah
berkepentingan dengan harapan bahwa segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
42. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Ibu Silvi. Kemudian kita lanjutkan ke Sulawesi Utara. Kami persilakan
Bapak.
43. PEMBICARA : FERRY F.X. TINGGOGOY (SULUT)
Selamat pagi.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat Dewan Perwakilan Daerah,
pimpinan yang saya hormati, dan sekretariat jenderal yang saya kagumi. Biasanya kalau
ketua tidak hadir sekjennya juga kelihatannya biasanya tidak hadir. Jadi salam saya hanya
untuk bagi yang hadir, yang tidak hadir tidak.
Bapak-Ibu, laporan kami akan meliputi berapa bagian; pertama tentang Komite I.
Menyangkut masalah pemekaran memang banyak masalah karena pemekaran dibuat diatas
meja, sehingga yang terjadi banyak masalah justru didaerah perbatasan, bahkan sampai
perbatasan sampai desapun menjadi masalah apabila di perbatasan itu ada sumber daya alam.
Apabila perbatasan itu terdapat hal-hal yang menarik dan keuntungan ekonomis.
Di Sulut juga terjadi dengan masalah panas bumi. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu
bahwa energi yang paling efektif di dunia adalah panas bumi, karena itu energi yang tidak
akan habis dan itu bisa terbarukan. Indonesia memiliki panas bumi 40% dari dunia, yang
sudah dimanfaatkan oleh Indonesia belum sampai 4% termasuk di Sulut. Celakanya, daerah-
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
32
daerah penghasil panas bumi ini belum mendapatkan dana bagi hasil yang layak dan
seimbang. Itu akan jadi salah satu inti pembahasan kami yang benar-benar dapat dilanjutkan
oleh Komite II dan juga oleh Komite IV.
Kedua, masalah pendidikan. Kita tahu pendidikan sudah baik, diatur dalam undang-
undang dengan dana yang demikian besar. Sayang sekali masalah pendidikan juga masih
bersisa masalahnya, setelah dana BOS itu diserahkan pada pemerintah daerah ada
kecenderungan di Sulut, tidak tertutup kemungkinan juga daerah lain, bahwa BOS untuk
daerah-daerah itu lebih banyak tidak sampai pada sasarannya. Sampai sekarang kurang lebih
sudah 11 bulan belum dibayarkan.
Kemudian masalah pendidikan juga terjadi masalah di universitas, salah satunya
negeri, Universitas Sam Ratulangi, dimana rektornya bekas ketua KPU, dia menjalankan
sistim yang dilakukan pada KPU bagaimana bisa menjadi rektor untuk kedua kalinya. Dan
kemudian tata cara pemilihannya juga diatur, karena pengalamannya sebagai ketua KPU,
yaitu ketentuannya bahwa semua guru besar itu harus menjadi bagian dari senat, dia preteli
satu persatu dengan alasan bahwa juga RUU juga melakukan demikian, bukan undang-
undang.
Bapak-Ibu sekalian, karena waktunya juga sangat terbatas dan saya kira sudah
diberikan sandi bahwa nanti setelah ini tidak ada lagi akan memberikan, langsung istirahat,
jadi mungkin akan ditunda bagi yang lain, maka kami akhiri. Sekian. Terima kasih.
44. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Pak Ferry. Dari Sulawesi Utara kita berlanjut ke NTT. Kami persilakan
Pak.
45. PEMBICARA : Ir. ABRAHAM LIYANTO (NTT)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita sekalian.
Om Swastyastu.
Yang saya hormati Ibu dan Bapak pimpinan DPD RI.
Yang saya hormati saudara-saudara senator Indonesia, anggota DPD RI.
Yang saya hormati sekretaris jenderal, wakil sekjen ada.
Sebelum saya menyampaikan laporan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan
limpah terima kasih kita semua yang telah mendukung komodo menjadi new seven wonder.
Kite tepuk tangan dulu. Dan dalam kesempatan ini saya ada bawa komodo kecil yang kering
untuk diserahkan kepada pimpinan nanti. Asli ini, dikeringkan untuk, patungnya itu Pak.
Tapi terima kasih saya teristimewa buat senator RS, Rahmat Shah yang tidak ada, mungkin
diwakili oleh Ibu Emma, sampaikan terima kasih kami khusus untuk senator RS yang
bersama JK terus menggalangkan vote komodo sehingga komodo telah masuk ke new seven
wonder. Walaupun garuda muda tidak ada di dadaku tapi komodo tetap ada di dadaku. Sekali
lagi tepuk tangan buat kita sekalian.
Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan hadirin
yang saya hormati. Berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah yang kami serap dalam rangka
melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sebagaimana biasa 4
anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur selalu melakukan kegiatan bersama antara lain;
yang pertama mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah provinsi, juga kunjungan ke
kabupaten-kabupaten dan pertemuan lembaga dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi,
juga LSM, serta organisasi masyarakat lainnya.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
33
Dan juga kami berempat telah melakukan sosialisasi hasil amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu tugas daripada anggota MPR RI dengan
salah satu Universitas Kristen atau wacana di Kupang.
Laporan Komite I. Hubungan pusat dan daerah. Ada rencana pemekaran 3 kabupaten
di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami mengharapkan pimpinan DPD RI selaku
pimpinan yang mewakili daerah melakukan kunjungan kerja ke setiap provinsi khususnya di
kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Di NTT ada 3 kabupaten/kota yang akan dimekarkan,
tetapi ada simpang siur menyangkut moratorium. Dan sudah sempat kami berkonsultasi juga
dengan Komisi 2 DPR RI, bahwa sebenarnya moratorium itu tidak ada. Jadi boleh diusulkan
untuk pemekaran kota yang bersangkutan. 3 daerah tersebut antara lain; 1) Malaka, yaitu di
Kabupaten Belu; 2) Adonara di Kabupaten Flores Timur; 3) Kota Sika, Kota/Kabupaten Sika
akan dimekarkan menjadi Kota Maumere.
Yang berikut masih Komite I, masalah tumpang tindih batas lokasi taman nasional
dengan lokasi pertambangan atau kegiatan pertambangan yang overlap atau belum jelasnya
pemetaan antara mana wilayah lokasi pertambangan dan mana wilayah hutan lindung. Ini
dilakukan perusahaan PT. Fathi Resources yaitu di Sumba Timur. Di NTT persoalan
pertambangan ini memang menjadi marak, sehingga NTT menjadi nasib tidak tentu. Kita
mengharapkan agar support dari pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan semacam ini
sehingga kemiskinan yang terjadi di provinsi ini bisa diatasi. Dan kita berharap masih tidak
tentu nanti berubah nanti Tuhan tolong.
Yang berikut Komite II, laporan kami pertama masih terjadi rawan pangan. Dengan
terjadinya musim hujan yang tidak tentu, ini di beberapa kabupaten/kota juga masih terjadi
rawan pangan. Dan kami mohon perhatian pemerintah pusat khususnya dari lembaga ini
untuk bisa mengantisipasi masalah rawan pangan yang sering terjadi di provinsi seperti NTT
ini.
Yang berikut, di Komite II juga menemukan belum emmadainya beberapa fasilitas
bongkar muat di beberapa pelabuhan terutama pelabuhan di provinsi. Dan juga administrasi
daripada penyelenggara atau Pelindo dengan Syahbandar masih tumpang tindih, ada pungli
dan sebagainya sehingga membutuhkan perhatian juga dari pengawasan berbagai lembaga
dan juga pemerintah pusat.
Yang berikut masih komite menyangkut investasi. Ada banyak minat investor setelah
komodo terpilih menjadi new seven wonder, tapi ada persoalan lain di kabupaten yang punya
komodo, dimana komodo lahir disitu, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, kami temukan
bahwa sampai dengan saat ini atau anggaran 2010-2011 kemarin khusus untuk DAK, DAU
itu nol rupiah. Jadi pariwisatanya tidak ada sama sekali. Kami mohon bantuan juga
barangkali Komite IV untuk bisa embantu mengusulkan ini sehingga komodo menjadi icon
untuk pariwisata dan mendorong ekonomi di daerah. Dan perhatian khusus dari pariwisata
tentunya yang sudah menggunakan komodo sebagai icon, dan juga tentu pariwisata kreatif
yang kami harapkan bisa berkembang di NTT.
Yang berikut sama juga dengan provinsi yang lain tadi laporan mengenai KUR. Kami
menyelenggarakan sosialisasi dan bank yang bekerjasama dengan DPD RI yaitu BRI, BNI
dan BTN melakukan sosialisasi tentang KUR dan banyak yang masih berkeberatan masalah
bunga yang 14%. Masih terasa tinggi, karena ada beberapa bank yang lain seperti asuransi
dan sebagainya menawarkan bunga yang dibawah daripada KUR itu.
Kemudian ada satu laporan bahwa kami sudah memanfaatkan gedung sementara
dipinjamkan oleh pemda untuk aktifitas kami berempat dan ada banyak masyarakat datang
melapor. Salah satu laporan yang dianggap penting dan ini harus diselesaikan ditingkat pusat
yaitu konflik antara mantan karyawan PT. Semen Kupang dengan manajemen. Di Kupang
hanya ada satu industri semen. Dan persoalan ini sudah berlarut-larut cukup lama dan ini
kami angkat untuk melaporkan juga nanti ke Menteri BUMN.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
34
Yang terakhir dibidang pendidikan. Pendidikan anak-anak terutama anak-anak
masyarakat pengungsi Timor Leste sangat memprihatinkan. Mohon diperjuangkan agar
fasilitas pendidikan dan penambahan tenaga pendidik di daerah perbatasan dilakukan secara
bertahap dan didukung dengan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi. Tapi dapat kami
laporkan juga bahwa sehubungan dengan pendidikan dan masalah pengungsi tadi Menteri
Perumahan Rakyat Pak Djan Faridz bersama Menkokesra Pak Agung Laksono telah
berkunjung seminggu yang lalu ke Nusa Tenggara Timur dan sempat kami melaporkan ini.
Dan kami terima kasih banyak karena kunjungan pertama anggota DPD RI yang menjadi
menteri adalah ke Nusa Tenggara Timur. Bisa tepuk tangan lagi walaupun Djan Faridz tidak
ada. Tolong disampaikan Pak. Ya terima kash Pak Dani. Ya, ini sudah terakhir, jadi
waktunya pas habis juga.
Komite IV. Besarnya alokasi APBD untuk membayar gaji aparatur di daerah
menyebabkan pembiayaan pelayanan publik menjadi kecil. Untuk itu kepada Komite IV
DPD RI asal NTT berharap agar harus dialokasikan minimum 26% kedepan. Mendorong
juga agar Undang-Undang 33 Tahun 2004 dapat di revisi demi pembangunan infrastuktur
yang lebih baik kedepan.
Terakhir kami laporkan juga kegiatan Kelompok DPD.
46. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Sudah 10 menit bapak
47. PEMBICARA : ABRAHAM LIYANTO (NTT)
Iya, ini terakhir dan terakhir Bu. Kegiatan Kelompok DPD di MPR yaitu kami
melakukan uji publik tanggal 9 bulan 11 tahun 2011 dengan universitas yang dimana dihadiri
oleh rektor juga para pakar akademisi. Dan dari Jakarta hadir anggota tim 9 Prof. Dr. Saldi
Isra.
Demikian laporan selama masa laksana tugas kami di daerah tanggal 29 Oktober
sampai dengan 20 November. Kami berharap agar dapat ditindaklanjuti pada komite-komite
dan alat kelengkapan DPD RI lainya. Sekian, terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
Syalom.
48. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Pimpinan, interupsi, interupsi pimpinan.
49. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih
50. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Pimpinan.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
35
51. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Sebentar, sebentar. Mungkin karena kita sekarang sudah pada pukul 12.50, kalau
mungkin kami bisa tawarkan kita selesaikan sampai pukul 13.00, sehingga bisa semua hadir.
Saya kira disini bisa menyampaikan, bisa kita selesaikan. Kemudian karena jam istirahat saya
lihat Bapak-Ibu sekalian juga sudah keluar dari ruangan untuk mengambil snack dan
sebagainya. Apakah kami tawarkan hingga pukul 13.00 sehingga bisa selesai semua?
52. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Coba pimpinan.
53. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya, silakan Pak Bahar dulu.
54. PEMBICARA : BAHAR NGITUNG (SUMSEL)
Baik, terima kasih Ibu pimpinan. Saya menyarankan kalau bisa kita sampai 13.30,
dan diharapkan bisa semuanya selesai. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini harus di
skorsing baru datang lagi. Dan saya kira dengan segala pengertian kawan-kawan dari,
kebetulan yang kebanyakan belakangan ini Indonesia Timur. Jadi mohon kiranya ada
pengertian kawan-kawan untuk membacakan tidak terlalu lama. Terima kasih
55. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya, terima kasih Pak Bahar. Silakan Bu
56. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Hampir sama dengan Pak Bahar, cuma begini, mungkin ditawarkan bagi yang belum
baca, apakah mau membacakan dengan waktu itu atau memberikan seperti yang tadi itu
diberikan? itu saja seperti itu. Kalau mugkin 13.30 juga tidak apa-apa. Maksud kami tidak
usah di skors dulu nanti tidak ada yang masuk lagi, begitu. Terima kasih
57. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih Bu. Jadi bagi yang akan melakukan sholat silakan. Kemudian apakah
setuju apa yang disampaikan Ibu Ibs, sehingga apabila ada hal yang penting yang perlu
disampaikan saya kira kami persilakan, hanya kalau ada yang mau menyerahkan kami
persilakan. Saya kira kita lanjutkan, setuju? Kita lanjutkan saja ke Kalimantan Selatan, kami
persilakan Bapak.
58. PEMBICARA : ADHARIANI (KALSEL)
Mudah-mudahan tidak sampai 5 menit.
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang salam sejahtera buat kita semua.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
36
Yang kami hormati pimpinan, yang hormati para anggota DPD, yang saya hormati
Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia.
Seiring dengan tugas yang dibebankan kepada kami ketika reses di daerah
Kalimantan Selatan, kami mengambil kesimpulan beberapa masalah yang harus disampaikan
pada paripurna hari ini. Pertama adalah berkenaan dengan masalah yang masih klise juga
yaitu mengenai masalah DAK/DAU yang harus diperjuangkan di Kalimantan Selatan.
Mungkin didaerah lainnya yang sudah disampaikan oleh beberapa daerah tadi.
Yang kedua adalah masalah juga antrian BBM yang luar biasa pada saat ini di
Kalimantan Selatan terutama solar. Yang kedua masalah listrik yang saat ini mengalami
padam, nyala, padam, nyala. Terus yang selanjutnya adalah berkenaan dengan hasil
keputusan Mendagri tentang Pulau Lari larian yang diputuskan lewat Permendagri Nomor 43
tahun 2011, Pulau Lari larian diberikan kepada Sulawesi Barat. Yang ini menjadi nota protes
dari Kalimantan Selatan yang sekarang lagi mengemuka di Kalimantan Selatan. Kita
berharap komite yang membidangi untuk menjadikan masalah ini masalah utama dalam
rangka penyelesaian Pulau Lari larian.
Terus selanjutnya berkenaan dengan s-KTP. Sesuai dengan bidang yang kami geluti
mengenai e-KTP di Kalimantan Selatan ditargetkan di 2011 November ini saya kira tidak
bisa menyelesaikan, apalagi menjelang nanti tahun 2012 November saya kira itu tidak
mungkin. Karena hasil penelitian kami dilapangan baru 20% yang bisa terlaksanan lantaran
alat dan sebagainya iru bermasalah sekaligus juga masalah listrik.
Yang berikutnya adalah masalah pertambangan, yang notabene juga banyaknya KP-
KP yang bermasalah. Terus tanah transmigrasi yang sekarang juga banyak dijual dan beralih
pindah tangan ke tangan-tangan konglomerat untuk ditanamkan sawit dan karet.
Terus yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah tahun 2012 itu akan ada
pemilukada 2 kabupaten/kota.
Selanjutnya penambahan kuota haji yang diinginkan akan lebih banyak diberikan
kepada Kalsel. Terus tidak terlalu bergeraknya sektor riil usaha kecil di Kalsel, karena suku
bunga perbankan terlalu tinggi.
Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, mohon perhatian dari komite-komite
berkenaan dengan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dengan
baik. Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerja kami reses di daerah Kalimantan
Selatan. Mudah-mudahan mendapatkan tanggapan dari Bapak-bapak sekalian. Kami sudahi
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
59. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih. Kita lanjutkan ke Kalimantan Timur, kami persilakan Bapak.
60. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Pimpinan, seluruh anggota yang saya hormati.
Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hasil dari reses kami ke daerah. Yang
pertama mungkin dari Komite I, itu masalah perbatasan. Dimana persoalan utrama yang
dihadapi oleh masyarakat perbatasan adalah masalah kesejahteraan. Wilayah mereka cukup
jauh sehingga harga-harga barang cukup tinggi. Banyak janji-janji yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada masyarakat diperbatasan namun hasilnya masih jauh dari
kenyataan. Dan bahkan belakangan ini muncul suatu ungkapan apabila pemerintah memang
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
37
tidak sanggup lagi memperhatikan mereka sebagai bagian dari NKRI maka mereka minta
agar direlakan saja berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.
Kemudian untuk Komite II. Ini sama, banyak mengarah kepada perbatasan, dimana
terjadi penjajahan ekonomi terhadap masyarakat perbatasan. Yang mana mereka-mereka
memiliki kesulitan-kesulitan dan terisolasi dari masyarakat yang lain. Sehingga diharapkan
untuk dari pemerintah pusat untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka
sehingga mereka tidak terisolir lagi, begitu.
Kemudian, yang ketiga di Komite III juga di perbatasan di mana kita ketahui bahwa
perbatasan itu untuk guru-guru mendapat tunjangan perbatasan. Namun, terjadi
ketidakadilan. Untuk tahun ini, yang dapat hanya untuk SD dan SMP, sedangkan SMA dan
TK tidak mendapatkannya. Itu pun terjadi tahapan-tahapan yang sampai sekarang belum
tuntas. Kalau tidak salah sekitar yang pertama ada 170 SK yang keluar, yang kedua sekitar
700. Sementara, mereka ada sekitar 1.036 orang itu. Jadi, sampai sekarang masih belum
tuntas begitu untuk bantuan tunjangan guru-guru di perbatasan. Oleh karena itu, kami
mengharapkan bantuan dari DPD RI juga untuk barangkali menyampaikan kepada
Kementerian Pendidikan untuk penyaluran dana tunjangan guru-guru di perbatasan itu.
Nah, yang terakhir di Komite IV disampaikan bahwa implementasi Undang-Undang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinilai masih belum mencerminkan keadilan ini
bagi daerah, khususnya Kalimantan Timur. Sehingga, pemerintah Kalimantan Timur
berupaya untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi
terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Barangkali ini empat hal yang disampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudah-
mudahan menjadi perhatian buat kita semua.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
61. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, cukup singkat dan padat.
Yang berikutnya kami persilakan, Bapak Bahar dari Sulawesi Selatan.
62. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu pimpinan dan sekretariat jenderal yang saya hormati, serta saudara-saudara saya
para Senator Indonesia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya menyampaikan beberapa
hasil reses kami berempat. Hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia
menargetkan 2014, 10 juta ton stok pangan nasional. Dan, Sulawesi Selatan telah
menyanggupi untuk mengontribusi 2 juta ton, tetapi kebijakan ini tidak didukung oleh
kebijakan pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan lain, khusus untuk Sulawesi Selatan
apalagi untuk kawasan Indonesia timur. Oleh karena itu, singkat saya sampaikan kalau ingin
melihat kebangkitan Indonesia, ingin melihat keutuhan NKRI, segera perhatikan Indonesia
Timur. Perhatikan Indonesia Timur termasuk dalam penentuan-penentuan kalau ada
kegiatan. Seperti sekarang selalu Indonesia Timur di belakang. Kalau ada duluan siapa yang
mau berbicara, selalu dari Barat selalu. Jadi, tolong perhatikan Indonesia Timur.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
38
63. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih Bapak Bahar. Saya lanjutkan karena dari Maluku Utara sudah
diserahkan, kita lanjut ke Kalimantan Tengah. Kami persilakan.
64. PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG)
Nah, ini teman saya datang. Silakan, Pak, saya ini orang darurat saja. Silakan, Pak
Hamdani.
65. PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG)
Mohon maaf, Pak, tadi ke toilet sebentar. Mohon maaf sekali lagi.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Yang saya hormati Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI. Bapak-
bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari seluruh
Indonesia. Ibu Sesjen, Wasesjen, dan staf sekretariat, dan hadirin yang berbahagia. Ijinkanlah
saya menyampaikan laporan kamiketika kami melakukan kunjungan kerja ke Provinsi
Kalimantan Tengah.
Yang pertama adalah bidang Komite I. Proses pelaksanaan administrasi
kependudukan di Kota Palangkaraya dan Kotawaringin Timur mengenai penerapan
elektronik e-KTP yang ditargetkan wajib KTP sebanyak 168.715 jiwa dengan waktu 102 hari
masih ada kendala. Kemudian, penyerahan penerapan elektronik e-KTP di masing-masing
kecamatan masih terdapat kekurangan seperti layar monitor dan tripod kamera serta
cadangan baterai sehingga peralatan sebanyak beberapa unit tersebut hanya satu unit yang
dapat dioperasikan. Kemudian, pemasangan peralatan e-KTP tidak memperhatikan
pengamanan seperti penangkal petir dan AC sehingga alat tersebut mudah rusak.
Bidang Komite II. Masalah KUR masih berjalan sebagaimana biasa karena Bank
Rakyat Indonesia, Bank BNI, dan Bank Mandiri senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan
untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Dan, ini sudah kami sampaikan
dengan pihak bank dalam pertemuan-pertemuan rutin ketika rekan kami, Ibu Permana Sari,
di Komite II melakukan pertemuan dengan pihak bank.
Kemudian, Komite III diwakili oleh Pak Rugas Binti. Kalimantan Tengah ini telah
ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah dikembangkan PBM No. 9 dan 8
Tahun 2006 menjadi RUU Kerukunan Umat Beragama sehingga pada dasarnya kerukunan
yang ada di Kalimantan Tengah saling bersinergi untuk membangun sesama. Dengan adanya
kerukunan ini konflik-konflik sosial ataupun hal-hal yang kiranya timbul di masyarakat dapat
diantisipasi.
Di Komite IV. Kami menemukan ada persoalan yang sangat krusial. Yaitu, kasus
paling mencolok terhadap di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat
sebanyak 1.115 KK memiliki piutang pada negara dan apabila tidak mampu menyelesaikan
kreditnya terancam kehilangan lahan usaha. Piutang awal merupakan hasil kerja sama
kemitraan plasma lada masyarakat enam desa dengan Bank Pembangunan Indonesia
(Bapindo) Banjarmasin dengan jaminan sertifikat lahan usaha milik masyarakat yang
notabene adalah warga transmigran. Pada awalnya, kredit itu difasilitasi perusahaan HPH PT
Lestari Unggul Jaya. Namun, setelah mengangsur sejak tahun 1994 sampai dengan 1997
program ini tidak jelas. Dan, kami pada saat reses tempo hari mendapat bantuan surat dari
Ibu Sesjen sehingga kami mengadakan pertemuan dengan pihak KPLN Banjarmasin dengan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
39
Bank Mandiri. Sampai sekarang pun masih belum ada titik temu penyelesaiannya, tetapi
masyarakat menghendaki DPD berperan kembali untuk menyelesaikan persoalan ini karena
pada tanggal 31 Desember yang akan datang, kalau sampai jatuh tempo ini tidak
dilaksanakan, lahan-lahan hampir 2.000 hektar itu akan dilelang kepada bank atau investor
yang menginginkannya.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Kalimantan Tengah
sebagai perhatian pemerintah pusat terhadap REDD (Reducing Emissions from Deforestation
and Degradation) yang telah dicanangkan dan didelegasikan oleh Bapak Presiden Republik
Indonesia beberapa tahun yang lalu, kami menerima kedatangan mantan Perdana Menteri
Inggris Tony Blair dan Sesjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon datang ke
Palangkaraya pada tanggal 17 November yang lalu. Kami menerima kedatangan beliau dan
pesan yang terakhir ketika ada pertemuan dengan Pemda dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah bahwa pihak PBB mendesak negara-negara kaya untuk membantu mengatasi masalah
iklim global, khususnya pada Indonesia yang menjadi tumpuan dalam menekan emisi serta
dampak pemanasan global. Sementara itu, Kalteng sebagai proyek pelaksanaan Reducing
Emissions from Deforestation and Degradation akan terus berkoordinasi dengan pemerintah
pusat untuk melaksanakan program tersebut. Jadi, selain kedatangan beberapa pemimpin
lembaga-lembaga internasional, ada juga beberapa gubernur terkait yang masalah Reducing
Emissions carbon ini mengadakan pertemuan-pertemuan di kota kami Provinsi Kalimantan
Tengah di Palangkaraya.
Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon
maaf tadi, Pak, ada kesalahan teknis sedikit. Terima kasih, Ibu. Saya akhiri.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
66. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya, terima kasih Pak Hamdani dari Kalimantan Tengah. Dan, saya mohon kalau ada
yang masih berada di luar untuk juga ikut mendengarkan laporan dari Indonesia Timur.
Sekarang, kami persilakan dari Sumatera Utara, Ibu Darmayanti.
67. PEMBICARA : Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS (SUMUT)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat semua.
Om Swastyastu.
Izinkan saya membacakan atau menyampaikan. Saya ingin sekali memenuhi hasrat
Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk menyerahkan langsung, tetapi karena ini sudah dititipkan,
saya minta waktu tiga menit.
Yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Ketua DPD RI.
Yang saya muliakan teman-teman anggota senator DPD RI.
Para sesjen dan jajarannya.
Saya langsung saja, dari Komite I disampaikan bahwa kisruh permasalahan
pertanahan di Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang diharapkan, direncanakan,
ataupun diagendakan. Karenanya, Komite I yang di Sumatera Utara diwakili oleh Pak
Rahmat Shah tetap mengharapkan Komite I dapat melakukan tekanan-tekanan politis untuk
memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus diharapkan agar agenda reformasi
Badan Pertanahan Nasional dapat diselesaikan hingga tuntas.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
40
Dari Komite II, tetap berkaitan adanya sengketa lahan antara pemerintah kabupaten.
Contohnya, Labuhanbatu Utara dengan pihak PTPN, juga antara pihak PTPN dengan
kelompok tani penanam sawit mandiri. Maka, DPD diharapkan dapat memediasi pertemuan
dengan Kementerian BUMN untuk mencari solusi permasalahan sengketa lahan tersebut.
Dari Komite III ini banyak disampaikan tadi sama saja sebenarnya pemasalahnya,
tentang dana bantuan BOS. Ada 3 kabupaten/kota yang kami identifikasi langsung ini sangat
terlambat menyalurkan dana bantuan BOS dan tidak transparansi dalam penggunaannya.
Untuk hal ini, maka DPD diharapkan dapat mendesak Menteri Pendidikan Nasional
(Mendiknas) untuk mengambil sanksi tindakan yang tegas terhadap ketiga kabupaten tesebut.
Kemudian, hal lain dalam bidang pendidikan adalah Sumatera Utara yang cukup luas dan
kemudian banyak daerah terpencil, seperti Nias kemudian di seberang lautan dan sebagainya
menyeberang lautan, ternyata pendidikan baik kuantitas maupun kualitas sangat jauh dari
harapan. Sehingga, semakin jauh dari kota maka semakin memprihatinkanlah keberadaan
pendidikan di daerah tersebut. Karenanya, DPD diharapkan mendesak Mendiknas untuk
mengeluarkan kebijakan khusus sesuai dengan undang-undang Mendiknas sendiri yang harus
memperhatikan keberadaan daerah terpencil. Kemudian, yang lain adalah perlu mendorong
Kementerian Agama karena masih banyak kesejahteraan guru dari Kementerian Agama yang
belum menjadi perhatian, lebih-lebih kepada guru-guru di kabupaten pemekaran yang sampai
saat ini instansinya masih berada di kabupaten induk. Sehingga, DPD diharapkan dapat
mendorong Kementerian Agama untuk memisahkan, untuk langsung menyerahkan instansi
penguasanya dari kabupaten induk ke kabupaten pemekaran.
Dan terakhir dari Komite IV ini yang paling sangat penting, bahwa di Sumatera Utara
ada Inalum yang sebenarnya diharapkan dapat diserahkan peralihannya dari pemilikan
Jepang ke Indonesia dan diharapkan ini berlangsung pada tahun 2013. DPD terutama kami
sendiri berempat, maksudnya berempat bukan sendiri, kami berempat sudah melakukan
pendekatan-pendekatan dan sudah melakukan upaya-upaya untuk ini dapat dikembalikan ke
Indonesia. Namun, temuan dari Komite IV adalah bahwa setelah selama hari ini
terindentifikasi tidak ada dana yang dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah, ada sepuluh
kabupaten kota yang bersinggungan dengan Inalum tersebut, maka ternyata setelah kemarin
ada temuan bahwa ternyata ada pengendapan uang di rekening Otorita Asahan yang
dimasukkan oleh PT Inalum dalam rekening Otorita Asahan, padahal masyarakat di
sekitarnya masih permasalahan dalam distrik, permasalahan dalam kesejahteraan, dan
sebagainya. Sehingga, dapat diharapkan melalui Paripurna ini DPD dapat mendorong, kita
dapat mendorong bersama agar ada keterbukaan dalam masa peralihan nanti. Kemudian, kita
mengharapkan ada aset-aset yang jelas yang ini kalau tidak dilakukan secara cermat bisa
merugikan bangsa.
Saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi laporan ini adalah dibuat sebagai pengantar
hasil reses kami berempat. Kemudian, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat karena sudah
banyak pidato dan janji-janji yang indah, namun masyarakat masih tetap mendambakan
sesuatu yang nyata dari DPD.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
Terima kasih.
68. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih dari Sumatera Utara. Kami persilakan dari Nanggroe Aceh Darussalam.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
41
69. PEMBICARA : Ir. MURSYID (NAD)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.
Yang terhormat anggota DPD dan hadirin yang kami muliakan.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam telah melakukan kunjungan kerja di daerah, baik kegiatan bersama maupun
kegiatan yang dilakukan perorangan untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral
dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, khususnya untuk menyerap,
menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk
disampaikan dan diperjuangkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, banyak masukan-masukan
dan temuan yang diperoleh. Kita semua tentunya berharap agar masukan ini benar-benar
dapat kita perjuangkan dan menjadi upaya untuk memperbaiki kondisi daerah. Di antara
masukan dan temuan tersebut, kami merekomendasikan sebagai berikut:
1. Kondisi terkini mengenai Pemilukada Aceh bahwa Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangan putusan Nomor 108 PHPU.D9/2011 menyatakan bahwa sebagai akibat
telat ditetapkannya tahapan Pilkada, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di
Aceh oleh KIP dan terhentinya pembahasan qanun mengenai tata cara pelaksanaan
tahapan Pemilukada di Aceh mengakibatkan adanya pengaturan mengenai Pemilukada di
Aceh dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Merujuk pada hal tersebut dalam rangka
menuju keadaan damai, demokratis, dan bermartabat di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, elemen politik dan sipil Aceh melalui forum dialog yang diselenggarakan
pada tanggal 13 November 2011 di Banda Aceh menyampaikan sebagai berikut.
i. Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pemilukada Aceh, kami meminta
kepada DPRA dan gubernur Aceh agar dalam kesempatan pertama melakukan
pembahasan dan penetapan qanun Pilkada Aceh sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 dengan memasukkan semua substansi yang belum
diakomodasi dalam rancangan qanun tentang Pilkada baik bersumber dari peraturan
perundang-undangan maupun peraturan KPU sepanjang belum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dengan ketentuan, tidak bertentangan dengan
konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh tahapan Pilkada
yang sedang berlangsung dihentikan dan menyesuaikan dengan qanun Aceh tentang
Pilkada yang akan dibentuk.
ii. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini presiden agar meninjau kembali tahapan
Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam yang sedang dilaksanakan oleh KIP.
iii. Meminta kepada pimpinan lembaga negara Republik Indonesia untuk memberikan
konsensus tertulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang
mengatur tentang dan memberi kekhususan serta keistimewaan bagi Aceh yang
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
iv. Mengingat bahwa suasana damai di Aceh perlu sungguh-sungguh dijaga dan
dilestarikan, sementara masih diperlukan upaya bersama dalam implementasi
kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
kami mengharapkan presiden Republik Indonesia berkenan menetapkan satu orang
atau lebih anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang khusus menangani dan
memberi pertimbangan kepada presiden tentang Aceh.
2. Kunjungan bersama Anggota DPD RI Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan
Ketua DPD RI Bapak H. Irman Gusman, S.E.,M.B.A. pada tanggal 2 sampai 4 November
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
42
2011. Anggota DPD RI Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja bersama Ketua DPD
RI Bapak H. Irman Gusman di Provinsi Aceh yang di antaranya mengunjungi daerah
paling ujung barat Indonesia yang terdapat titik nol kilometer, yakni Kota Sabang.
Tujuannya:
i. Mendorong pemerintah agar memberikan menjadikan daerah perbatasan khususnya
pada daerah nol kilometer bukan hanya sebagai batas wilayah negara Republik
Indonesia, tetapi juga memiliki nilai budaya Indonesia. Selama ini daerah yang
memiliki titik nol kilometer hanya dipandang sebagai daerah perbatasan NKRI.
Namun, sebenarnya daerah tersebut memiliki inilah budaya yang tinggi untuk
dilestarikan, seperti daerah Sabang.
ii. Kemudian mendorong pemerintah agar empat titik kilometer nol yang berada di
wilayah Indonesia tidak hanya sebagai batas wilayah, tetapi perlu dibangun sebuah
museum kilometer nol sebagai sarana pengetahuan dan pelestarian nilai sejarah dan
keragaman budaya Indonesia, yakni, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, Merauke,
Papua, Pulau Rote, NTT, dan Pulau Miangas.
Demikian laporan kami ini agar dapat menjadi masukan bagi kita. Mohon maaf bila
ada yang tidak berkenan.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
70. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Sultra, Provinsi Sultra.
71. PEMBICARA : Drs. H. KAMARUDDIN (SULTRA)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera kepada kita sekalian.
Kami dari Sulawesi Tenggara pada kesempatan ini akan menyampaikan laporan
penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Yang pertama tentang Komite I, yaitu masalah
otonomi daerah, masalah administrasi kependudukan, masalah penataan ruang, dan masalah
pertanahan. Begitu juga Komite II yang mengangkat tentang masalah penyaluran kredit
usaha rakyat (KUR) dan masalah lingkungan. Kemudian, Komite III menemukan
permasalahan yang berkaitan tentang masalah sertifikasi guru di daerah. Kemudian, Komite
IV tentang masalah keterlambatan proses transfer dana bagi hasil ke daerah. Oleh karena itu,
kami telah menyampaikan atau penyerapan aspirasi ini disarankan, yaitu Komite I agar tetap
diberikan perhatian yang berkenaan tentang masalah usulan pemekaran yang lalu, yaitu lima
kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian, yang kedua tentang masalah Undang-
Undang Pemilukada dan Undang-Undang tentang Desa agar ini disarankan kepada
pemerintah dan DPR agar segera untuk bisa dibahas. Kemudian, juga tentang masalah usulan
yang berkaitan tentang masalah perlunya sosialisasi KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Begitu
pula tentang masalah lingkungan, dan yang terakhir kaitannya dengan masalah perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Saya kira untuk nantinya ini akan dibahas pada alat kelengkapan
masing-masing yang ada, baik Komite I, II, III, dan IV.
Saya kira demikian laporan kami.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
43
72. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih dari Provinsi Sultra. Kita lanjutkan ke Provinsi Gorontalo.
73. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. S.T., M.Si. (GORONTALO)
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Ada banyak ini laporan, Pimpinan yang kami hormati. Tebal. Kepada Anggota DPD
yang kami hormati dan juga Sesjen. Jadi, kami akan bacakan poin-poinnya, tetapi untuk
mengawali pembacaan ini kami datang dengan keprihatinan dari Gorontalo, prihatin terhadap
DPD karena ada hal-hal kecil yang cukup mempermalukan kita sebagai lembaga, bahkan
juga sebagai anggota DPD. Beberapa koran di Gorontalo itu walaupun tidak memberitakan,
tetapi mempertanyakan tagihannya yang sudah enam bulan, delapan bulan belum dibayar-
bayar oleh DPD. Salah satu contoh kecilnya itu. Itu mungkin karena administrasi kita terlalu
lamban mungkin, Pak Ketua. Salah satu contohnya adalah ini soal kecil, tetapi mereka
sampai mengeluarkan kalimat “Bagaimana Anda meminta amandemen, sementara hal yang
seperti ini saja Anda tidak beres?” Begitu. Jadi, ada kontrak koran misalnya waktu Pak Ketua
DPD datang Februari lalu, ini sudah mau Desember. Itu kecil, Pak, hanya 15 juta kalau tidak
salah. Kemudian, memang sangat memprihatinkan kami juga. Dan, juga beberapa kontrak
uang-uang media itu mungkin juga dirasakan oleh teman lain, tetapi tagihannya lama sekali.
Bisa 4 – 6 bulan. Sementara, di Gorontalo saja untuk tagihan yang seperti itu hanya dua hari
dari diurus sampai selesai di semua Pemda. Jadi, kami sangat malu karena itu, kepada koran-
koran tersebut.
Ibu dan Bapak sekalian, saya akan membacakan laporan reses. Yang pertama adalah
bahwa kami baru saja melaksanakan pemilihan gubernur Gorontalo tanggal 16 Februari lalu
yang diikuti oleh tiga calon dan dimenangkan oleh calon yang didukung oleh Budi Doku dan
Hana Fadel. Yaitu, Bapak Rusli Habibie berpasangan dengan Bapak Idris Rahim dengan
43,7%. Beliau adalah contender dan incumbent-nya kalah. Hanya mendapatkan sekitar 34%.
Kemudian, mengenai masalah Pilkada itu salah satu yang menjadi keprihatinan kami adalah
bahwa ada pemilih yang tidak memilih sekitar 25%. Itu untuk Komite I. Ada banyak ini, saya
mau ringkas saja. Kemudian untuk DPD, ada kasus peracunan massal yang mengorbankan
200 orang guru yang mengikuti seminar pendidikan di salah satu kecamatan di Kabupaten
Gorontalo. Korban jiwa 2 orang dan masuk rumah sakit 100 orang lebih. Itu diduga berkaitan
dengan Pilkada juga. Dan, kami sebagai anggota DPD berempat membantu dan menuntut
pihak kepolisian Gorontalo untuk mengungkap pelaku kriminal tersebut.
Kemudian untuk masalah Komite II, seperti di Indonesia yang lain ada dua masalah
yang besar di Gorontalo sekarang ini, yaitu krisis energi listrik dan BBM. Agak
mengherankan karena listrik untuk Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo itu sebenarnya
surplus menurut pejabat PLN yang ada di Manado, tetapi di Gorontalo malah mati-mati.
Bahkan, ada pernah yang mati 5 hari. Mati seterusnya, bukan mati-mati, eh hidup-hidup,
bukan mati-mati.
Untuk Komite III, sertifikasi guru belum menyeluruh dan ada kendala teknis ketika
sistem digunakan secara online. Banyak guru yang belum meng-update data terbarunya
sehingga pada saat sertifikasi, guru tersebut tidak termasuk pada data yang diprioritaskan,
padahal mereka memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi.
Untuk Komite IV, ini soal aturan. Ini keluhan dari Pemda di sana, yaitu adanya
turbulensi aturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu tabrakan antara Undang-Undang No.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
44
17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemda menyusun OTK
(organisasi tata kerja) sesuai visi/misi kepala daerah. Tetapi, dalam PP No. 41 Tahun 2007,
OTK di seluruh provinsi di Indonesia diseragamkan. Jadi, kalau misalnya kayak daerah-
daerah yang tidak perlu Dinas Kelautan harus dibikin Dinas Kelautan, dinas ini yang tidak
perlu juga diharuskan ada gara-gara aturan PP tersebut. Jadi yang terakhir, itu untuk empat
komite.
Dan yang terakhir mengenai amandemen, Gorontalo sangat berharap amandemen ini
bisa jadi. Dan, pada hari Sabtu nanti insya Allah saya akan menghadirinya. Akan ada
deklarasi Gorontalo menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada hari Sabtu nanti
yang akan dideklarasikan oleh seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di sana.
Terima kasih perhatian pimpinan dan saudara-saudara, para senior anggota DPD.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat siang.
Om shanty shanty shanty om.
74. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Pak Elnino.
Kita berlanjut ke Provinsi Maluku. Kami persilakan.
75. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)
Pimpinan DPD yang saya hormati, Wakil Sesjen dan seluruh stafnya, rekan rekan
semua yang saya hormati dan kasihi dari seluruh Indonesia.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Pertama-tama dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa kami dengan selamat tiba kembali dari daerah kepulauan kami, 1.300 sekian pulau
besar-kecil. Selanjutnya, juga saya berterima kasih karena bisa menjumpai Saudara-saudara
saya yang sebagian sudah bergelar Hajah mabrur dan Haji mabrur karena baru kembali dari
tanah suci. Mudah-mudahan kita beramal bakti untuk bangsa dan negara lebih baik dan lebih
meningkatkan kita untuk yang akan datang.
Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa Maluku 93% lautan dan 7% daratan.
Dan ini dampaknya luar biasa besar bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi kelestarian
sumber daya alam dan sumber daya alam hayati. Karena itu, seluruh permasalahan yang
kami temui untuk pekerjaan Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV, kami telah
lampirkan dan menulisnya dengan sangat rapi tersusun untuk nanti diseleksi dan disampaikan
dan didiskusikan ke semua komite. Mulai dari masalah e-KTP yang bermasalah dan usul
kami untuk Menteri Keuangan kalau bisa mengundurkan diri karena tidak bisa mencapai
target itu sampai ke tingkat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak
memihak rakyat. Itu semua sudah kami sampaikan mulai dari Komite I sampai Komite IV.
Jadi, kami tidak perlu membacakannya.
Selanjutnya, kami mengajukan supaya kantor DPD RI di Maluku yang sangat
didambakan untuk berkantor dan beroperasinya keempat anggota DPD RI mudah-mudahan
Desember ini sudah bisa diresmikan. Saya mohon supaya Wakil Sesjen dan semua teman-
teman di Puskada dan yang berkaitan dengan itu segera mengisinya dengan perabotan untuk
rapat-rapat karena itu sangat penting untuk menyerap aspirasi. Banyak sekali kami terpaksa
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
45
menampung rakyat di rumah-rumah kami masing-masing dengan kondisinya yang tentu
berbeda. Kalau itu barang di kantor untuk kita menyerap aspirasi. Kantor sudah siap, kami
melihat gedungnya cuma tinggal bagi Setjen mengatur supaya segera diisi perabotannya
untuk mulai dilaksanakan Desember yang akan datang.
Saya rasa demikian saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa memberkahi DPD RI sehingga amandemen juga bisa berlangsung dan peran
kita semakin meningkat.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
Sekian dan terima kasih.
76. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke. Terima kasih dari Provinsi Maluku Pak Jacob yang tentunya kita lanjutkan ke
Papua Barat. Karena ini tinggal tiga: Papua Barat, kemudian Sulbar, dan Papua.
77. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT)
Terima kasih.
Mungkin Pak Budi bisa diam sebentar.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syalom.
Om swastyastu.
Pimpinan dan anggota DPD RI yang kami hormati. Puji serta syukur tidak henti-
hentinya kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan
kesempatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan wewenang dari DPD RI. Di sini banyak
masalah yang dialami di Papua maupun di Papua Barat. Kami mengunjungi banyak tempat di
sana dan karena luasnya daerah dan terbatasnya waktu sehingga kami berempat menyusun ini
cukup banyak.
Beberapa hal yang saya mau sampaikan diantaranya adalah masalah di Papua terjadi
bukan melulu karena masalah kemiskinan. Masalah di Papua terjadi karena pemerintah pusat
tidak konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah dia putuskan sendiri. Otonomi khusus
dipaksakan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan di Papua. Tetapi, otonomi khusus yang
dipaksakan oleh pemerintah pusat itu pemerintah sendiri yang melanggarnya dan tidak
dilaksanakan. Itu yang menjadi sumber dari segala masalah di Papua. Sehingga, kami merasa
pokoknya adalah segera diadakan dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua.
Intinya hanya itu.
Yang berikut, kita mungkin juga DPD perlu mengkaji penempatan pasukan marinir
Amerika Serikat di Darwin. Karena Darwin dan Papua sangat dekat. Perlu kita kaji itu.
Yang berikut, kami juga memohon pemerintah harus menjamin keamanan
mahasiswa-mahasiswi Papua yang ada di kota-kota studi. Kami berterima kasih atas
komunikasi yang baik dari beberapa pemerintah daerah, terutama kami dapat laporan dari
Yogyakarta. Pertemuan antara mahasiswa Papua dengan Pemprov cukup baik dan
pemerintah provinsi memberikan jaminan keamanan. Tetapi, perlu kita ketahui sampai saat
ini banyak mahasiswa yang sudah pulang karena terintimidasi. Dan, yang kita takutkan
adalah gelombang dari ketika pulang, apa yang akan terjadi di sana. Itu yang harus menjadi
kajian kita dan kami mohon teman-teman dari provinsi lainnya, kota studi, mungkin bisa
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
46
membantu kami dalam memberikan rasa aman kepada mahasiswa-mahasiswa Papua yang
ada di seluruh kota studi.
Kiranya mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena Dr. Budi sudah bilang
berhenti, jadi saya akan hentikan ini. Demikian laporan reses kami. Atas perhatian dan
kerjasama yang baik kami sampaikan ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Syalom.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
78. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke, terima kasih Pak Mervin dari Papua. Sangat singkat laporannya, tetapi sangat
penting. Kemudian, kita langsung ke Sulawesi Barat. Silakan, Ibu.
79. PEMBICARA : Hj. MULYANA ISHAM, S.H., M.M. (SULBAR)
Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastyastu.
Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari sekretariat jenderal DPD RI,
Saudara-saudara para wartawan serta hadirin yang saya muliakan.
Pertama-tama, alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu tugas dengan baik
melalui reses. Alhamdulillah ya kita juga dapat melaporkan hasil-hasil daripada reses kita
yang baru lalu pada hari ini. Kami hanya akan menyerahkan. Sebagai provinsi baru tentu saja
apa yang diusulkan oleh sahabat-sahabat dari provinsi terdahulu kami juga sangat
membutuhkan. Namun demikian, ada beberapa poin saja, Pimpinan.
Pertama, sangat mengharapkan dukungan politik dari pimpinan untuk segera
merealisasi pembentukan Polda, Korem, dan pembentukan Balai Irigasi di Sulawesi Barat.
Selanjutnya yang kedua, masyarakat Sulawesi Barat sangat antusias dan sangat
berkeinginan untuk Dewan Perwakilan Daerah ini diberi fungsi yang baik melalui
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima dan pihak Badan Kesbangpol bersedia
untuk melaksanakan apa saja perintah yang diberikan oleh DPD untuk terlaksananya
amandemen tersebut.
Ketiga, masalah pembangunan kantor DPD di daerah. Seperti kita ketahui, sejak
semula kita sudah diberikan tugas untuk mendapatkan tanah di daerah masing-masing
melalui Pemda, dan alhamdulillah Sulawesi Barat termasuk tujuh provinsi yang sudah siap
untuk dibangun. Namun, akhir-akhir ini saya mendengar kabar bahwa kantor itu
kemungkinan akan di-pending karena dananya yang belum siap. Saya sangat mengharapkan
dukungan dari pimpinan. Kalau boleh saya sebutkan saja ke Pak La Ode barangkali untuk
dapat memfasilitasi bagaimana kiranya kantor ini dapat dibangun karena kami sudah melobi
sangat panjang. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut sehingga kami sudah
mendapatkan hibah. Tetapi, kalau ini tidak jadi dilaksanakan, kami sangat malu di daerah,
Pak, Bu, dan ini juga tentu merendahkan wibawa DPD di mata Pemda. Malu kepada Pemda,
malu kepada rakyat kalau sampai akhirnya pembangunan kantor ini tidak terlaksana. Kalau
tidak, mungkin tahun ini biar tujuh saja provinsi yang memang sudah siap.Terima kasih.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
47
Kemudian terakhir, kami laporkan bahwa baru saja kami melaksanakan Pemilukada
dan alhamdulillah telah selesai dua putaran, incumbent masuk. Putaran pertama diputuskan
oleh KPUD dan putaran kedua diputuskan oleh MK.
Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami
mengundang kita semua untuk hadir pada pelantikan gubernur pada tanggal 14 Desember
yang akan datang.
Terima kasih.
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
80. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Oke. Yang terakhir Pak Sumino dari Papua. Kami persilakan.
81. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)
Yang saya hormati Bapak-Ibu Wakil Ketua DPD, rekan-rekan yang kami banggakan.
Pada sidang paripurna ini kami perlu melaporkan situasi akhir Papua menjelang
tanggal 1 Desember 2011. Untuk dapat dipahami oleh semua rekan-rekan anggota DPD
seluruh Indonesia yang kemudian dapat merumuskan sikap kita sebagai lembaga DPD ini
dalam menjaga keutuhan NKRI.
Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal berdirinya negara Papua yang disebut oleh
Bung Karno: Negara Boneka Papua, yang dibentuk dalam suasana yang didorong oleh
pemerintah Belanda untuk mengambil simpatik dari rakyat Papua dalam menghadapi NKRI.
Yang dijawab oleh Bung Karno pada tanggal 19 September 1962, Bung Karno
mencanangkan Komando Trikora, yaitu bubarkan negara boneka Papua, adakan mobilisasi
umum, dan kibarkan bendera merah putih di seluruh Papua. Setiap menjelang tanggal 1
Desember selalu ada upaya untuk memperingati pengibaran bendera Bintang Kejora, yaitu
bendera kelompok pejuang Papua Merdeka. Menjelang 1 Desember 2011 ini, gelombang isu
sangat besar, saya ulangi, sangat besar. Karena, isu itu telah memprovokasi rakyat Papua dan
masyarakat Papua terkondisi melakukan perlawanan pada pemerintah daerah dan pemerintah
pusat. Ini masalahnya. Tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang
Otonomi Khusus dan dalam melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus membakar
keadaan ini. Dan untunglah bahwa DPD lebih dahulu mulai tahun 2010 telah melakukan
kajian masalah-masalah Papua itu. Dan, DPD melalui Pansus Papua dan Sidang Paripurna
telah merekomendasi penyelesaian tentang masalah Papua itu. Sayangnya tidak di-follow up
oleh pemerintah, belum diselesaikan oleh pemerintah pusat tentang peraturan-peraturan
pemerintah yang diamanatkan dalam undang-undang itu sampai sekarang. Pembentukan
Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah
sampai menjadi kasus di MK dan dikalahkan pemerintah pusat. Dan, pembentukan MRP
yang terakhir ini dengan SK Mendagri memecah MRP menjadi dua dan ini menunjukkan
ketidakkonsistenan dan tidak taatnya pemerintah pusat terhadap Undang-Undang Otonomi
Khusus itu, dan ini menghancurkan kepercayaan pemerintah pusat. Ditambah lagi adanya isu
korupsi pejabat-pejabat Papua dan terjadinya ketimpangan pertumbuhan sosial-ekonomi
antara para pejabat dengan rakyat biasa. Terjadinya situasi yang menyeluruh di seluruh
pedalaman Papua, para kepala distrik, guru-guru banyak meninggalkan tempat tugas dan
banyak tinggal di kota dan tidak ditegakkan disiplin.
Menjelang 1 Desember ini, kalangan mahasiswa lebih celaka lagi seperti tadi yang
telah disampaikan oleh Papua Barat. Yang di Jawa, di Sulawesi, di Bali menerima SMS untuk
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
48
mereka kembali ke Papua. Dan, ternyata setelah kami melakukan cek, SMS ini muncul dari
dua belah pihak. Satu dari TNI dan satu dari orang yang tidak dikenal yang tentu memancing
timbulnya, sekali lagi saya ulangi, memancing timbulnya pelanggaran HAM di Papua. Ini
masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, layak kalau DPD dapat nanti menyikapi
masalah ini demi menjaga NKRI.
Menjelang 1 Desember ini, kalangan mahasiswa di Sulawesi, Bali, telah menerima
SMS seperti tadi, dan ini telah menggelisahkan rakyat Papua. Sehingga, para orang tua juga
kebingungan untuk memanggil putra-putranya. Celakanya lagi, Desember ini adalah masa-
masa ujian di kampus-kampus semuanya. Saya minta Bapak-Ibu membayangkan ketika
mahasiswa ini dengan beban studinya sendiri dipaksa oleh isu karena harus pulang ke Papua.
Sampai di sana, setelah sampai di Jayapura misalnya, mau ke daerah mengalami kesulitan
karena pesawat. Pesawat luar biasa penuh. Mau ke Merauke itu bisa satu minggu baru bisa
dapat jatah. Apalagi, dari Merauke ke pedalaman-pedalaman lagi, amat sulit. Kalau para
mahwasiswa ini terkumpul di kota Jayapura, mereka frustasi, apa yang terjadi? Ini yang kami
khawatirkan.
Bapak SBY meluncurkan kebijaksanaan P4B sebagai political will yang sangat baik.
Namun dalam pelaksanaannya hendaknya, dan ini mohon dapat dikawal juga oleh DPD,
dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat supaya proses pembangunan itu
secara awal, dari awal telah melibatkan orang Papua. Karena, betapa pun kebijakan baik oleh
pemerintah pusat, kalau perencanaannya tidak melibatkan orang Papua, maka orang Papua
memandang itu sebagai barang asing.
Program pembangunan perbatasan disambut baik oleh masyarakat Papua. Namun,
program ini juga harus berhasil membuktikan perubahan paradigma pnedekatan perbatasan
dari security approach menjadi prosperity approach. Maka, program pendidikan, program
kesejahteraan kesehatan, pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur yang
menolong mobilitas barang dan orang hasil pembangunan ekonomi rakyat itu harus menjadi
lancar. Jika ini tidak berhasil, maka dapat dibayangkan Otsus dipandang tidak berhasil,
pembangunan P4B tidak berhasil, dan pembangunan perbatasan, apa yang akan terjadi?
Saya ingin menyitir sedikit apa yang disampaikan oleh teman dari Papua Barat.
Amerika telah membuat pangkalan di Darwin. Pertanyaannya adalah, Amerika itu bersahabat
baik dengan Indonesia sungguh-sungguh atau akan mendukung Gerakan Papua Merdeka di
belakang hari? Ini layak kita pertanyakan dalam diri kita, dalam sikap kita untuk
mengevaluasi politik luar negeri kita. Nah, saya ingin mengingatkan, ketika Amerika
menghargai begitu tinggi warga negaranya, satu warga negara Amerika dihargai sangat
tinggi. Tetapi, ketika Amerika mau berperang di Kuwait, ratusan warga Amerika menjadi
korban. Kuwait hanya memiliki minyak. Papua memiliki segala-galanya. Saya minta ini
mendapat perhatian para negarawan yang ada di sini. Oleh karena itu, kita perlu
mempertegas follow up daripada rekomendasi DPD yang telah kita keluarkan. Yaitu,
memperbaiki pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, mendorong dilaksanakan revisi
Undang-Undang Otonomi Khusus secara bottom up dan segera melaksanakan rekonsiliasi
politik atau dialog atau komunikasi konstruktif, istilahnya presiden. Tidak ada masalah
tentang istilah. Dan, kita perlu segera menemukan bersama dengan pemerintah. Syukur kalau
punya SBY sudah punya rumus, bagaimana membangun skenario daripada dialog itu.
Kemudian, isi daripada dialog, kami menitipkan sekurang-kurangnya mencakup dua
hal. Pertama, penyelesaian status Papua dalam NKRI terhadap masyarakat Papua yang pada
saat Pepera memang dia sejak tahun 1969 memang dia menolak hasil Pepera itu. Perlu saya
singgung sedikit pada Bapak-Ibu sekalian, Bung Karno mencanangkan Trikora 1962. Pada
1963, Belanda menyerahkan kedaulatan tidak langsung kepada Republik Indonesia, tetapi
melewati PBB, melewati pemerintahan antara, yaitu UNTEA dengan jadwal bahwa UNTEA
melaksanakan pemungutan pendapat rakyat pada tahun 1969. Pada saat dilaksanakan
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
49
pemungutan pendapat rakyat, ada masalah klausul dalam New York Agreement ditegaskan
bahwa pelaksanaan itu harus one man one hood. Dan, Indonesia keberatan dengan sistem one
man one hood, memang tidak sesuai dengan demokrasi di Indonesia. Dan, PBB menyetujui
demokrasi lokal Indonesia melewati perwakilan. Hasilnya memang bahwa perwakilan rakyat
Papua yang disebut dengan Dewan Perwakilan Papua (DMP) menerima untuk bergabung
dengan NKRI. Tetapi, ada sebagian rakyat Papua yang lari ke luar negeri, tidak terima
Pepera ini. Lari ke hutan membawa senjata yang dua-duanya, baik para politisi maupun
tentara OPM-nya sekarang masih melakukan kegiatan-kegiatan itu. itulah yang kita maksud
untuk menyelesaikan masalah Papua harus dilakukan dialog, di antaranya mencakup itu,
diajak bicara. Kalau tidak diajak bicara, maka tidak pernah selesai.
OPM masih melakukan gerakan bersenjata, melakukan penembakan-penembakan.
Tetapi Kapolda mengatakan, yang melakukan penembakan orang tidak dikenal. Dan, ini
menjadi bias. Nah, ketika mereka dikatakan orang “tidak dikenal”, mereka mengatakan,
“Bapak, kami masih ada.” Mereka perlu mendapatkan pengakuan bahwa mereka masih ada.
Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini saya pikir masalah yang perlu kami laporkan. Tentang
beberapa program menyangkut komite-komite kami lampirkan saja karena tentu menjadi
sangat panjang.
Terima kasih.
82. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, Pak Paulus atas penjelasan yang cukup panjang walaupun tentunya kita
bersama ikut prihatin, dan tadi Pak Laode juga besok pagi akan duduk bersama mencoba
untuk membicarakan ini, dan tentunya kita merasa prihatin dan dukungan DPD perlu ada.
Perlu ada dukungan dari DPD.
Sebelum menutup Sidang Paripurna yang ke-6 ini, Bapak dan Ibu sekalian yang saya
hormati.
83. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)
Bu Pimpinan, boleh interupsi satu detik saja?
84. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Satu detik ya, Pak.
85. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)
Karena demi Papua, demi Indonesia ini.
86. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Ya, terima kasih, Pak.
87. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)
Saya terima kasih ada pernyataan Pimpinan bahwa Pak Laode besok akan memimpin
satu pertemuan entah apa namanya. Kalau tidak salah, kalau di Panmus kemarin saya
singgung sejenis task force, begitu. Tolong besok itu sudah terbentuk, dan langsung bikinkan
program, jangan tunda-tunda. Kita sudah punya hasil yang bagus yang namanya hasil pansus.
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
50
Kalau itu tidak kita bawa ke Menkopolhukam atau ke presiden, DPD dikira diam. Padahal,
sudah bukan main kerja kerasnya pansus itu.
Yang kedua, saya minta teman-teman di Papua mengirimkan alamat-alamat
mahasiswa di daerah. Khusus untuk Bali, sejujurnya saya belum tahu asramanya di mana.
Paling lambat akhir bulan ini saya segera ke Bali, kalau perlu tanggal 26 saya sudah ke Bali,
saya akan kumpulkan mereka dan saya akan berikan jaminan bahwa mereka aman di Bali.
Saya pikir teman-teman tidak akan kurang semangatnya dibanding saya. Dan, mari kita beri
jaminan teman-teman dari Papua itu aman di daerah kita masing-masing karena ini bagian
dari Indonesia.
Terima kasih.
88. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Iya Pak, itu mungkin nanti kita bahas di komite-komite dan tentunya.
89. PEMBICARA : SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN (BENGKULU)
Pimpinan, interupsi.
90. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Masih ada? Satu menit.
91. PEMBICARA : SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN (BENGKULU)
Terima kasih pimpinan.
Pimpinan yang terhormat dan kawan-kawan semua, meskipun sebenarnya tidak
terlalu maksimal saya menyampaikan ini karena hanya beberapa teman-teman yang masih
tersisa, tetapi saya pikir perlu ini menjadi perhatian serius kita. Saya mau menyampaikan,
karena saya bukan anggota Kelompok ya, jadi melalui forum yang sangat terhormat ini, saya
hanya mau mengingatkan ya, agenda utama kita sekuat apapun, sebesar apapun, semaksimal
apapun usaha yang kita lakukan sekarang, ketika memang kewenangan kita masih seperti ini,
ya kita kan semua tahu bahwa hasilnya ya seperti ini. Nah, mungkin melalui Pimpinan harus
didorong lebih keras lagi Kelompok dan kita semua agar proses pengajuan usulan perubahan
atau amandemen itu kita berikan deadline juga.
Saya mohon maaf mungkin ya sebelumnya kalau mungkin agak sedikit mau serius
menyampaikan ini. Kalau dengan cara-cara konvensional yang sudah kita lakukan dan akan
kita lakukan terus ke depan kira-kira menemui jalan buntu, mungkin karena saya masih muda
mungkin ya, tetapi saya pikir sudah harus kita pikirkan juga cara-cara yang nonkonvensional.
Kalimatnya begini, tidak ada perdamaian dan perundingan itu kalau tidak ada perang. Jadi,
bukan juga saya mau provokasi teman-teman, kita harus berperang dengan kamar samping.
Tetapi, kalau tidak dengan cara-cara itu, kita juga tidak akan dianggap apa-apa.
Mohon maaf kawan-kawan ya, saya berpuluh-puluh kali turun ke konstituen, ini
bukannya masalah saya sendiri, semuanya ya. Tetapi, tetap juga akhirnya kita makin lama
apa namanya, trust ya tingkat kepercayaan konstituen sama kita kan ya jujur semua pasti
sama ya, akan turun, turun, turun. Saya lihat ketika pertama kali saya masuk tadi ya, jadi aura
Paripurna ini menjadi sangat turun. Saya tidak tahu apakah itu hanya saya sendiri atau teman-
teman juga. Tetapi, aura dan aromanya menjadi, suasana kebatinan Paripurna yang harusnya
semangat sekali menjadi sangat kurang. Mungkin juga karena akhirnya ujung-ujungnya
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
51
kawan-kawan capek mungkin ya. Kawan-kawan lelah, tetapi berujung kepada kewenangan
kita akhirnya.
Saya mau menyampaikan begini, nanti Pimpinan langsung harus turun melalui
kelompok dan kita semua. Oke, deadline-kan kapan kira-kira pengajuan ini. Kalau tiba-tiba
bulan ke sekian ternyata memang masih melalui jalan buntu, saya tidak tahu apakah kawan-
kawan bersepakat. Saya pikir 120 orang anggota DPD RI itu mengirimkan 100 atau 1.000
bahkan, kita ramai-ramai di sini. Kalau sudah 50.000 orang satu atau dua hari itu semua
petinggi akan turun. Ada apa dengan republik ini? Jadi kalau 120 orang anggota DPD, ya
mohon maaf kalau ada yang mau tanggapi, tanggapi nanti, tetapi paling tidak ini menjadi
pikiran kita. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi, saya pikir sudah harus kita
pikirkan cara-cara yang tidak seperti biasa-biasa saja. Kalau hitungan saya, kalau dengan
cara-cara biasa ya saya tidak tahu mungkin kita berbeda, tetapi mungkin masih agak lama.
Ya mudah-mudahan say salah. Tetapi, kalau pada titik tertentu memang kita melalui jalan
buntu, saya pikir kawan-kawan sepakat. Kita kirim kawan-kawan dari daerah. Saya 1.000
orang gampanglah itu. Kita ramaikan di sini sehingga apa? Sehingga, harus ada perundingan,
dong. Karena kalau tidak ada, mohon maaf, kalau tidak ada perang tidak akan ada
perdamaian, tidak akan ada perundingan, dan kita tidak akan dianggap apa-apa.
92. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Mohon maaf, Pak, ini nanti kita bisa bahas khusus.
93. PEMBICARA : SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN (BENGKULU)
Ya, mungkin saya terlalu berrsemangat. Tetapi, saya tidak mau menjadi bagian yang
sama seperti kawan-kawan yang akhirnya tidak terpilih lagi. Saya hitungannya 27% yang
terpilih lagi, yang mau running lagi nanti karena kewenangan ujung-ujungnya begitu.
Karena, kita sudah selesai di arena perdebatan konstitusional, arena perdebatan substansial
itu sudah selesai dan tidak ada alasan untuk tidak diterima.
Demikian, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
94. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, Bapak.
95. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Pimpinan, boleh saya bicara sedikit? Singkat saja.
96. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Karena ini, tolong singkat karena kita sudah memperpanjang sampai jam 14.00, Bu
Aida. Silakan.
97. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.
(KEPULAUAN RIAU)
Terima kasih, pimpinan. Ada hubungan dengan yang disampaikan tadi. Tetapi, saya
merasa bahwa kita perlu dukungan dari seluruh daerah dalam rangka amandemen ini. Maka,
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011
52
kami mohon kepada DPD melalui Pimpinan supaya dalam aspirasi-aspirasi yang sudah
disalurkan tersbut, tampak bahwa ada respons daripada DPD terhadap aspirasi-aspirasi
masyarakat. Jadi, kalau perlu Pimpinan DPD juga kepada instansi-instansi terkait juga ikut
aktif. Dengan demikian, nama daripada DPD dan dukungan daripada masyarakat di daerah
akan lebih kuat lagi. Itu saja.
Terima kasih.
98. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)
Terima kasih, Bu Aida.
Kita sepakati untuk menutup sidang ini. Dan, sebelum kami tutup Sidang Paripurna
ke-6 ini, perlu kami ingatkan bahwa Masa Sidang II Dewan perwakilan Daerah akan
berlangsung sangat singkat. Yaitu, dari tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 16
Desember. Oleh karena itu, kami mengimbau agar waktu yang sangat singkat ini tentunya
dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk manfaat yang sebesar-besar bagi
masyarakat di daerah. Dan, tentunya akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak-Ibu sekalian para senator yang terhormat. Dan, kami mengucapkan alhamdulillah
karena Sidang Paripurna ke-6 pada siang hari ini bisa kita tutup bersama.
Dan Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Shanty Shanty Shanty Om.
KETOK 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB