RKP desa.odt

Embed Size (px)

Citation preview

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPELA DESA DADAPMULYO NO.03TAHUN 2015

BAB I . PENDAHULUAN

.Latar Belakang

Dasar Hukum

Tujuan dan Manfaat

Visi dan Misi Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1 Kebijakan Pendapatan Asli Desa2.2 Kebijakan Belanja Desa

BAB III. EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa pada RKP Desa Tahun 20143.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDesa3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kegiatan Desa3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten,Provinsi dan Pusat4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang / Sector

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Prioritas Masalah (Lampiran I)

Daftar Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2015 (Lampiran II)

Berita Acara Musrenbangdesa RKPDesa (Lampiran III)

Keputusan Kepala Desa tentang Perwakilan Desa (Lampiran IV)

Form RKP / Daftar Usulan Kegiatan Tahun Anggran 2015 (Lampiran IV)

BAB IPENGANTAR

Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaDesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masayarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal-usul,dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut maka sebuah desa haruslah mempunyai perencanaan yang matang dan skala prioritas di dalam melaksanakan kegiatan atau pembangunan yang jelas berdasarkan partisipasi,transparansi,akuntabel dan musyawarah mufakat serta mengedepankan kebersamaan,kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamain dan keadilan sosial.Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IX.PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 79 ayat 2 huruf b,Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemeintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan dan bersifat reguler,dimana didalam penyusunanya berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan bencana alam/darurat.

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Teringgal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa

Peraturan Desa Dadapmulyo Nomor3Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Dadapmulyo tahun 2015-2020

Tujuan dan Manfaat

TujuanAgar setiap desa mempunyai dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;

Sebagai dasar acuan atau pedoman pelaksanaan / kegiatan pembangunan di desa;

Sebagai dasar acuan penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) setiap tahunya.

ManfaatUntuk menjamin kesinambungan pembangunan di desa;

Memberikan arahan di dalam kegiatan /pembangunan di Desa;

Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Pemerintah Desa;

Mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif dan gotong-royong masyarakat dalam program kegiatan/pembangunan desa.

Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),yang pelaksanaanya diharapkan mampu mencapai target (mission oriented) yang jelas dan dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa Dadapmulyo secara terukur dan terencana,karena Visi dan Misi ini merupakan intergrasi/kesatuan dari program pemerintah desa dengan keinginan bersama masyarakat desa yang proses penyusunanya secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW,Dusun sampai ke tingkat Desa.

Adapun Visi dan Misi Desa Dadapmulyo adalah :

1.4.1 Visi Desa Dadapmulyo

MEWUJUDKAN DESA DADAPMULYO MENJADI DESA MANDIRI MELALUI BIDANG PERTANIAN DAN INDUSTRI KECIL

1.4.2 Misi Desa Dadapmulyo

Memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal;

Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian;

Meningkatkan usaha pertanian;

Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa;

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui otonomi;

Menambah dan memperbaiki semua infrastuktur yang menyangkut kegiatan fasilitas umum.

BAB IIGAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan ,penganggaran,penata usahaan,pelaporan,pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,maka harus dikelola secara transparan,akuntabel,partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa,dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat,setiap tahunya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Dadapmulyo menetapkan Peraturan Desa Dadapmulyo tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan rapat bersama Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD),konsultasi publik dan Rapat Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk penetapanya. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) merupakan dokumen yang berisi tentang Pendapatan,Belanja dan Biaya yang pengelolaanya dimulai tanggal 1januari sampai 31 Desember.Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa untuk tahun anggaran 2015 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa,sehingga masih harus melakukan banyak penyesuaian-penyesuain secara menyeluruh sampai pada tekhnis implementasinya.

2.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD),Pendapatan Transfer,dan Pendapatan Lain-lain.Adapun asumsi Pendapatan Desa Dadapmulyo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.834.376.078(Delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah)

Yangterdiridari :

KODE REKENINGURAIANANGGARAN (RP)

1PENDAPATAN834.376.078

11Pendapatan Asli Desa80.000.000

111Hasil Usaha

1112Lelang Tanah Kas Desa30.000.000

1113Lelang Bondo Desa20.000.000

112Swadaya,Partisipasi dan Gotong-royong

113Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1132Pungutan Desa30.000.000

12Pendapatan Transfer678.375.800

121Dana Desa281.415.200

122Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota16.317.100

123Alokasi Dana Desa280.543.500

124Bantuan Keuangan

1241Bantuan Provinsi100.000.000

1242Bantuan Kabupaten

13Pendapatan Lain-Lain75.655.750

131Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

1311Hibah dari PEMKAB Rembang30.665.750

1312Hibah dari Pemerintah Provinsi35.000.000

1313Hibah dari Pemerintah Pusat

132Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

1321Bantuan dari Bank BKK10.000.000

2.2 Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayaranya oleh desa.Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV Bagian Kedua Pasal 13 ayat 1 terdiri dari :

KODE REKENINGURAIANANGGARAN (RP)

2BELANJA

21Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa296.212.090

211Penghasilan Tetap dan Tunjangan

2111Belanja Pegawai

-Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa132.450.000

-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa43.764.786

-Pendapatan lain yang sah29.000.000

-Tunjangan BPD24.687.828

212Operasional Perkantoran84.072.000

2122Belanja barang dan jasa27.666.000

2123Belanja modal56.406.000

213Operasional BPD5.610.870

2132Belanja barang dan jasa

2133Belanja modal

214Operasional RT/RW16.832.610

2142Belanja barang dan jasa

2143Belanja modal

22Bidang Pelaksanaan Pembangunan311.220.950

2212Belanja barang dan jasa

2153Belanja modal

23Bidang Pembinaan Kemasyarakatan78.094.348

2312Belanja barang dan jasa

24Bidang Pemberdayaan Masyarakat127.284.436

2412Belanja barang dan jasa

25Bidang Tak Terduga

2512Belanja barang dan jasa

JUMLAH

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaiman dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,sebagaimana berikut :

KODE REKENINGURAIANANGGARAN (RP)

3PEMBIAYAAN

31Penerimaan Pembiayaan834.031.550

311SILPA-

312Pencairan Dana cadangan-

313Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan-

32Pengeluaran Pembiayaan834.031.550

321Pembentukan dana cadangan-

322Penyertaan Modal-

JUMLAH-

BAB IIIEVALUASI PROGAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan masalah yang cukup besar ditingkat desa,bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa,melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan,kabupaten,Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Permasalahan yang terjadi akan menjadi besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah besrta tingkat signifikasinya secara parisipatif.Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

3.1 Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Dalam bidang infrastruktur /fisik tahun 2014 digunakan untuk pembangunan (pondasi pagar dan urug pembangunan kantor balai desa baru) dari ADD,pengerasan jalan kampung dengan pedel (dari Ban Gub) yang tercukupi pembangunanya.Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk bidang pemberdayaan (peningkatan ekonomi)tahun 2014 beberapa programnya belum bisa dilaksanakan karena minimnya Alokasi Dana Desa.Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Sosial dan Budaya tahun 2014 ada beberapa program yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran.iv. Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah DesaBidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2014 ada beberapa program yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran

3.2 Berdasarkan Rencana Pembangunan Menengah Desa Dadapmulyo(RPJMDesa )Berdasarkan Peraturan Desa Dadapmulyo Nomor3Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)Desa Dadapmulyo.(RPJMDes) Desa Dadapmulyo pada tahun 2015 s/d 2020 prioritaskegiatan pembangunan sebanyak :97item

Masalah,dengan rincian sebagai berikut :a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebanyak :37masalahb. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak :16masalahc. Bidang Pembinaan Masyarakat sebanyak :31masalahd. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebanyak : 13masalah

3.3 Berdasarkan Prioritas Kegiatan DesaRencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah yang dalam proses penyusunanyapun tetap memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah mulai dari(RenJa) Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDaerah) tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan tahun berikutnya.Masukan ini mutlak diperlukan agar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) benar-benar mendorong terwujudnya visi dan misi daerah secara menyeluruh dan ketersinambungan.

Berdasarkan hasil pemaparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah,maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan melalui optimalisasi pengembangan sektor pertanian dan usaha kecil menengah.Di dalam pencapaian target prioritas tersebut diperlukan sekali dukungan dari fihak,instansi atau dinas terkait didalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan informal serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa.

3.4 Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul karena disebabkan oleh faktor cuaca atau yang lainya,yang apabila tidak segera ditangani secara tuntas akan menyebabkan kerusakan da menimbulkan masalah lebih parah lagi bagi masyarakat desa pada ummunya.Berdasarkan analisa dari Pemerintah Desa dan laporan dari berbagai elemen masyarakat desa,ada beberapa permasalahan yang harus diprioritaskan untuk segera direalisasikan penyelesainya diantaranya :

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunana.1. Pembangunan Kantor dan Balai Desa barua.2. Peningkatan Jalan PU antar Desa a.3. Peningkatan Jalan Dalam Kampunga.4. Peningkatan Jalan Usaha Tani a.5. Pembangunan Drainesa.6. Pembangunan TPQa.7. Pembangunan Polindesb. Bidang Pemberdayaan Masyarakatb.1. Pembangunan BUMDesab.2. Pengadaan sumur dalam pertanianb.3. Bantuan modal untuk Kube pengrajin, mebeler dan peternakanb.4. Bantuan untuk rumah tidak layak hunib.5. Stimulan untuk Karang Tarunac. Bidang Pembinaan Masyarakatc.1. Pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu pengangguranc.2. Pendidikan dan ketrampilan untuk anak/pemuda disfabelc.3. Insentif untuk guru madin,PAUD,RA,imam masjid dan musholladan Modinc.4. Pelatihan ketrampilan untuk Remaja (Karang Taruna)c.5. Pengadaan perpustakaan desa

d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desad.1. Peningkatan SDM Perangkat Desa

BAB IVRUMUSAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan pembangunan Desa Dadapmulyo yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)Tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaiman tersebut dalam rumusan masalah diatas.Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi perasalahan masyarakat,terutama upaya peningkatan keberpihakan terhadap hak-hak dasar masyarakat desa.Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam meningkatkan produktifitas pertanian,ekonomi masyarakat,serta terlayaninya masyarakat didalam mengurus admnitrasi kependudukan dengan baik.

Rumusan Program Prioritas Pembangunan Desa Dadapmulyo secara terperinci dapat dikelompokan sebagai berikut :

Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa,kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggran desa dan sumber daya manusia.

Adapun program dan kegiatan tersebut secara rinci terlampir dalam dokumen ini (Lampiran I)

Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala Kecamatan atau Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Dadapmulyo tetapi dalam pelaksanaanya Pemerintah Desa tidak mampu merealsasikanya.Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya karena kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa,secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai,dan secara Sumber Daya Manusianya desa tidak mampu mencukupinya dan atau prasarana pendukung lainya.Berdasarkan pertimbangan diatas,maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) oleh perwakilan Desa Dadapmulyo yang telah dipilih oleh Kepala Desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Dadapmulyo.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaiman terlampir dalam dokumen RKPDesa ini (Lampiran II)

Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk program dan kegiatan skala desa adalah perkiraan Pendapatan Desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa,Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2015 ini dilakukan melalui musyawarah mufkat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDesa) yang hasilnya sebagai berikut:I. Belanja Rutin sebesar.40% dari Jumlah total AnggaranII. Belanja Pembangunan sebesar60% dari Jumlah total AnggaranBelanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan.............%

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan............%

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat .............%

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut diharapkan visi dan misi Desa Dadapmulyo dapat terealisasi sesuai dengantarget yang telah ditentukan.Adapun perkiraan anggaran belanja Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2015 tersebut lebih rinci tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

BAB VPENUTUP

Keberhasilan sebuah pembangunan di tingkat desa pada dasarnya tergantung dan ditentukan seberapa besar komitmen dari Pemerintah dan Masyarakat Desa didalam menjalin kerjasama dan kontribusi yang aktif ,karena sebagus apapun sebuah perencanaan jika tidak adanya saling mendukung diantara Pemerintah dan Masyarakat Desa akan sulit terealisasikan.Partisipatif masyarakat dan profesionalitas aparat pemerintah desa didalam menyusun perencanaan,pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi sangat dibutuhkan supaya dapat menjamin keberlangsungan sebuah pelaksanaan pembangunan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2015 ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan dasar Masyarakat dan Pemerintah Desa yang akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju desa yang mandiri.Selain itu keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi tentang pembangunan desa kepada masyarakat juga sangat dibutuhkan keberadaanya agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Amin

Ditetapkan di : DadapmulyoPada tanggal :28 Mei2015

KEPALA DESA DADAPMULYO

BAMBANG ARIYANTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar prioritas masalah (Lampiran I)

Daftar prioritas kegiatan tahun anggaran 2015 (Lampiran II)

Berita Acara MUSRENBANGDesa RKPDesa Tahun 2015 (Lampiran III)

Form RKPDes /Daftar usulan kegiatan usulan tahun 2016 (Lampiran IV)

DAFTAR PRIORITAS MASALAHDesa : DadapmulyoKecamatan : SarangKabupaten : Rembang

NOURAIAN MASALAHLOKASIKETERANGAN

1PEMERINTAHAN

1Sempitnya lokasi dan rapuhnya kantor dan gedung balai desaDesa Dadapmulyo

2SDM peraangkat desa masih lemahDesa Dadapmulyo

3BPD,RT/RW,LPMD,dan PKK belum berfungsi secara optimalDesa Dadapmulyo

4BPD dan PKK belumpunya kantor sendiriDesa Dadapmulyo

2KESEHATAN

1Minimya sarana dan prasarana kesehatan di desa (pengembangan gedung polindes)Desa Dadapmulyo

2Masih belum optimalnya kegiatan BKB,BKR,BKL,dan UPPKSDesa Dadapmulyo

3Masih kurangnya kesadaran akan kesehatanDesa Dadapmulyo

3PENDIDIKAN

1Lembaga pendidikan untuk anak usia dini belum punya gedung (Kelompok bermain,RA/TK/TPQ)Desa Dadapmulyo

2Lembaga pendidikan MI sudah ada tapi belum punya gedung sendiriDesa Dadapmulyo

3Masih banyaknya masyarakat yang belum menuntaskan program WAJAR (wajib belajar) 9 tahunDesa Dadapmulyo

4INFRASTRUKTUR

1Badan dan bahu jalan masih labilDesa Dadapmulyo

2Jalan antar desa milik PEMDA rusak beratDesa Dadapmulyo

3Jalan antar RT tiap Dukuhan yang masih belum memadaiDesa Dadapmulyo

4Jalan Usaha Tani yang masih belum memadaiDesa Dadapmulyo

5KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT

1Minimnya peralatan bagi pengrajinDesa Dadapmulyo

2Minimnya pengetahuan tentang menejemen dan pemasaranDesa Dadapmulyo

3Kurangnya modal usaha bagi para pengrajin dan petaniDesa Dadapmulyo

6SOSIAL DAN BUDAYA

1Terlantarnya anak-anak disfabelDesa Dadapmulyo

2Masih banyak anak yatim dan orang tua jompo hidup tidak layakDesa Dadapmulyo

3Masih banyaknya rumah masyarakat tidak layak huniDesa Dadapmulyo

7PERTANIAN

1Minimnya ketersediaan bibit unggul untuk pertanian dan peternakanDesa Dadapmulyo

2Kurangnya peralatan modern untuk pertanianDesa Dadapmulyo

3Kurangnya pasokan air dilahan-lahan tandusDesa Dadapmulyo

4Masih rendahnya SDM petani dan peternakDesa Dadapmulyo

8PARIWISATA

1Kurangnya sarana pendukungDesa Dadapmulyo

2Kurangnya kesadaran masyarakat didalam menata lingkunganDesa Dadapmulyo

BERITA ACARAMUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAMUSRENBANGDES DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESADESA DADAPMULYO KECAMATAN SARANG

Pada hariRabutanggal dua puluh delapanbulanMeiTahun dua ribu lima belas jam sembilan waktu indonesia barat sampai selesai,bertempat di balai desa Dadapmulyo telah diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dalam rangka membahas Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran dua ribu lima belas.

MUSRENBANGDES dan RKPDes tersebut dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Perangkat Desa,BPD,RT/RW,LPMD,Karang Taruna,Tokoh Masyarakat ,Tokoh Agama,Kader Desa,KPMD,Kader PKK ,Modin dan Kelompok Tani serta perwakilan masyarakat miskin dengan nara sumber dari kasie pembangunan Kecamatan Sarang.

Setelah mendengar,melihat,mengevaluasi dan memperhatikan dari usulan para peserta Musyawarah yang hadir

MENYEPAKATI

PERTAMA : Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akandilaksanakan melalui APBDesa dan SwadayaKEDUA : Daftar usulan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APBD Kab.APBD Prov.,APBN,dan Sumber Dana LainKETIGA : Mendelegasikan dan memberi mandat kepada 3 sampai 5 orangUntuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan padaMUSRENBANGCAM.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnyaUntuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dadapmulyo,28-5-2015

Mengetahui KEPALA DESA DADAPMULYOKETUA LPMD DESA DADAPMULYO

K U S N A N BAMBANG ARIYANTO

NOTULEN RAPAT

T U R M U N D ISekretaris Desa

PEMERINTAH DESA DADAPMULYOKECAMATAN SARANGKABUPATEN REMABNGAlamat : Jalan Desa Dadapmulyo-sarang Kode Pos 59274

KEPUTUSAN KEPALA DESA DADAPMULYONOMOR :......TAHUN 2015

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DESA DADAPMULYO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DADAPMULYO

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana KerjaPemerintah Desa yang merupakan penjabaran RencanaPembangunan Jangka Menegah Desa.b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan melalui forumMusyawarah Rencana Pembangunan Desa. Setiap tahunberdasarkan RPJMDesa dan dikukuhkan secara resmidengan Keputusan Kepala Desac. bahwa berdasarkan pertimbanga sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan b,perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.tentang RKPDesa.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa;3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN)4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2014tentang Keuangan Des9 Peraturan Desa Dadapmulyo Nomor3Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)Desa Dadapmulyo Tahun 2015-2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalammenyusun RKP Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;

KEDUA : RKPDesa berdasarkan RPJMDesa 6 tahun melalui Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES);

KETIGA : Berita acara RKPDesa ditandatangani oleh Pemerintah Desa danLPM/LPMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunRKPDesa;

KEEMPAT : RKPDesa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan didesa untuk/wajib diusulakan ke RKP Daerah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Ditetapkan di : DadapmulyoPada Tanggal :28 Mei2015KEPALA DESA DADAPMULYO

BAMBANG ARIYANTO