RMK Perpajakan 2

5/20/2018 RMK Perpajakan 2

1/5

DASAR TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

2.1.DASAR TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

1. TEORI ASURANSI

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang

harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan

dan keamanan jiwanya kepada negara.

2. TEORI KEPENTINGAN

Teori kepentingan diartikan sebagai Negara yang melindungi kepentingan harta

benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang

harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan

dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan

dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak,

membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga

negara yang bersangkutan.

3. TEORI GAYA PIKUL

Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus

sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang

ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran.

4. TEORI GAYA BELI

Teori ini menunjukan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara

dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya

beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu

rumah tangga negara.

5. TEORI BAKTI

Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa

karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu,

maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.


2/5

2.2. YURIDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Yuridiksi pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang

didasarkan pada tempat tinggal sesorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau

berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh.

Yuridiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu

negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi

berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak.

1. ASAS TEMPAT TINGGAL atau ASAS DOMISILI

Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili

seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang

bertempat tinggal atau berdomisili dinegara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan

dimana pun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal

tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

2. ASAS KEBANGSAAN

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara.

Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan

atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara

yang bersangkutan.

3. ASAS SUMBER

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat

penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada disuatu negara, maka

negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh

penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

2.3 STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK

1.

STELSEL NYATADalam setelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dari

waijb pajak. Pemungutan pajak dengan sistem ini dilakukan pada akhir tahun pajak

setelah penghasilan sesungguhnya dari wajib pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel ini

pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib


3/5

pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun

pajak.

2. STELSEL ANGGAPAN

Dalam stelsel ini besarrnya pajak yang harus ditetapkan didasarkan pada suatu anggapan

yang diatur oleh undang-undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan

penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari

sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir

tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem ini terkadang besarnya pajak yang dibayar

tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.

3. STELSEL CAMPURAN

Dalam stelsel ini, besarnya pajak dihitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan,

besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya,

sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak. Akan tetapi pada akhir tahun

besarnya pajak disesuaikan dengan kenyataan yang harus dibayarkan. Apabila ternyata

pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus menambahnya, dan apabila yang

dibayarkan berlebih maka wajib pajak berhak untuk mengambil kelebihan tersebut.

2.4 PENGGOLONGAN JENIS PAJAK1. MENURUT SIFATNYA

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara

berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.

Pajak tidak l angsungadalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain

dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya

Pajak Pertambahan Nilai.

2. MENURUT SASARAN/OBJEKNYA

Pajak subjekti fadalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan

keadaan pribadi WP (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah

diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau

tidak, misalnya PPh.


4/5

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama

memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah

dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui,

misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. MENURUT LEMBAGA PEMUNGUTANNYA

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam

pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak.

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak

adalah :

1. PPh

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5. Bea Meterai

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam

pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Sesuai

UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang

dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah:1. Pajak Daerah Tk. I terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Daerah Tk. II terdiri atas:

a. Pajak Hotel dan Restoran

b. Pajak Hiburan

c. Pajak Reklame

d. Pajak Penerangan Jalan

e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C


5/5

2.5 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. Off icial assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus

dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang.

2. Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member

wewenang kepada fiskus dan WP untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang

terutang.

3. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan,menyetorkan, dan

melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak

ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada

fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan WP tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja

pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga

Documents

RMK Perpajakan 2