TUGAS

MANAJEMEN PROGRAMSTRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DI DAERAH(SPSDMD)

Disusun oleh:

FRANSISKUSN ANCE(11520247)

IP3L

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD”APMD”YOGYAKARTA

2013

BAB I

PENDAHULUAN a. Latar Belakang

RPJMD merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 tahun yang penyusunannya berpedoman kepada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam melakukan pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJMD Kabupaten Mappi (Papua) merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Mappi untuk kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan dan program pembangunan daerah serta kaidah pelaksanaan.

Maksud adanya RPJMD ini untuk memberikan arah dan sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Mappi dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Mappi merupakan Kabupaten Pemekaran yang mana hasil pemekaran sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 (PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN WONDAMAN DI PROVINSI PAPUA), UU No 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepala daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam wujudkan eksistensinya. Sumber Daya Manusia(SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.(sumber: pengertian sumber daya manusia).

Dengan melihat terjadi pemekaran pada kabupaten-kabupaten maka daerah yang baru terbentuk yang salah satunya Kabupaten Mappi mengalami kelemahan dan kekurangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadahi. Dengan melihat hal ini maka perlu dilakukan pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, pemerintah dan sektor pengusahan kecil serta menengah guna sebagai motor penggerak perkembangan Kabupaten Mappi. Sehingga dengan melihat hal-hal mengenai kekurangan dalam perkembangan sumber daya manusia di Mappi maka sebagai acuan guna menunjang proses berlangsungnya dan berkembangkan Kabupaten Mappi, langkah yang diambil yaitu “Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Di Daerah”.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang secara resmi disampaikan pada saat Rapat

Proses penyusunan RPJMD melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan RPJMD;

Persiapan penyusunan meliputi:

• penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun

RPJMD;

• orientasi mengenai RPJMD;

• penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan

• penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD;

Penyusunan rancangan awal meliputi:

• Pengolahan data dan informasi

• Analisis gambaran umum Kabupaten Mappi

• Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan.

• Perumusan permasalahan pembangunan daerah

• Perumusan isu strategis dan analisa SWOT.

• Perumusan penjelasan Visi Misi, tujuan dan sasaran.

• Perumusan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun.

• Perumusan rencana indikasi program prioritas yang disertai pendanaan.

• Penetapan indikator kinerja daerah.

• Pembahasan dengan SKPD Kabupaten Mappi sebagai bahan penyusunan rancangan

Renstra SKPD.

• Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari

masyarakat.

• Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran yang

diwujudkan dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Program

Prioritas.

3. Penyusunan rancangan RPJMD;

Penyusunan rancangan RPJMD meliputi:

• Penyusunan surat edaran Gubernur tentang penyusunan rancangan Renstra

SKPD.

• Verifikasi rancangan Renstra SKPD.

• Rancangan Renstra SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan

rancangan RPJMD.

• Pelaksanaan musrenbang RPJMD; Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk

penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan

I - 3

RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara

kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku

kepentingan yang menghadiri musrenbang.

4. Perumusan rancangan akhir RPJMD;

Perumusan rancangan akhir meliputi:

• Penyusunan rancangan akhir RPJMD dengan memperhatikan hasil

musrenbang RPJMD

• Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri.

• Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD sesuai hasil konsultasi.

5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penetapan Peraturan Daerah melalui:

• Penyusunan raperda

• Pembahasan pansus DPRD Kabupaten Mappi

• Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD (sumber: RPJMD DIY)

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dengan melihat Kabupateen Mappi merupakan Kabupaten baru dipropinsi Papua, hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke ,memiliki luas wilayah mencapai + 28.518 Km 2, terletak diantara 06o.28' s/d 56o.4' Lintang Selatan dan 139o.2' s/d 11o.0' Bujur Timur . Terbagi menjadi 10 Distrik ,136 kampung ,dan 1 kelurahan, dengan Kepi sebagai ibukota kabupaten. Secara Geografis, wilayahnya berbatasan.

Sebelah Utara : Distrik Atsy dan Distrik Suator , Kabupaten Asmat Sebelah Timur : Distrik Okaba dan Distrik Kimam, Kabupaten Merauke Sebelah Selatan : Distrik Kouh, Distrik Mandobo dan Distrik Jair Kabupaten Boven

Digoel Sebelah Barat : Distrik Pantai Kasuari dan Distrik Fayit Kabupaten Asmat

Kegiatan ekonomi daerah tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat sejak dahulu suka berburu, berkebun dan hidup berpindah-pindah. Potensi ekonomi yang nyata bagi masyarakat adalah mencari kayu gaharu sampai kepedalaman hutan. Potensi kayu gaharu terpusat di distrik Assue, Citak Mitak sampai di Kabupaten Asmat.

Sesuai UU 26 pasal 13 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kabupaten Mappi berasal dari Kabupaten Merauke dengan memiliki lima distrik yaitu Distrik Obaa, Distri Edera, Dristrik Nambioman Bapai, Distrik Haju, distrik Haju, Distrik Assue dan beberapa tahun Pemerintahan berjalan ada satu penambahan distrik baru yaitu Distrik Venaha.

Provinsi Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu Kabupaten Mappi adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran dari beberapa Kabupaten di Provinsi Papua. Yang mana menyatakan bahwa harapan dari hasil pemekaran sesuai UU 26 Tahun 2002 dan persetujuan Presiden menyatakan bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umunya, serta Kabupaten Jayapura, kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat di pandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Mappi pada khususnya penduduk lokal mempunyai jiwa sosial yang sangat yang bagus serta mempunyai jiwa gotong royong yang amat baik. Dengan adanya perkembangan zaman serta terjadinya urban masyarakat ke Mappi yang amat pesat tiap tahunnya, sehingga menimbul beberapa dampak positif dan negative. Dampak positifnya ialah terjadinya pembangunan dan serta terjadinya pertukaran budaya. Dampak negatifnya ialah dimana masyarakat Mappi khususnya penduduk lokal merasa terancam dan tertindas dengan adanya penduduk non lokal yang hampir sepenuhnya menguasi semua sektor di Mappi yaitu antara lain sektor pemerintahan, pasar, jasa, dan beberapa lainnya.

Hal-hal yang membuat terjadinya ketimpangan yang terjadi pada tiap Kabupaten Pemekaran dan yang lebih khususnya papua (MAPPI) yaitu dengan diadakannya banyak pemekaran sesuai pandangan politik mengenai Otonomi Khusus yang salah arah. Mengapa dikatakan salah arah karena dalam proses pemekaran tidak diimbangi dengan kuliatas dan

persedian sumber daya manusia di Kabupaten terkhususnya kabupaten mappi yang mengalami kekurang Anak daerah yang mampu mengurus Rumahnya sendiri sesuai makna dari desentralisasi yang berbuah otonomi khusus untuk Papua terkhusunya Kab. Mappi.

BAB IIIVISI DAN MISI

Dengan melihat moto dari Kabupaten Mappi itu sendiri yaitu “USUBI YOHOKUDA TAKO BAYAMAN” yang mana artinya “Damai bersehati dan saling melayani”. Dengan melihat hal ini bisa dipahami bahwa cermin masyarakat Mappi memiliki sikap dan prilaku sosial, gotong royong dan demokratis amat baik. Namun dengan adanya pergeseran dan pertukaran budaya serta kurangnya tingkat dan kualitas sumber daya manusia yang memadahi, terkhusus putra/putri daerah mappi, sehingga dalam perkembanganya terjadi geb-geb yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat mappi dengan masyarakat mappi serta masyarakat mappi dengan masyarakat non mappi.

Disamping itu perlu juga dilakukan pemberdayaan mayarakat melalui peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas masyarakat mappi dalam bersaing dalam perkembangan dalam daerah, provinsi serta secara mendunia.

a. Visi RPJPD merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun ke depan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya dan seluruh lapisan rakyat Mappi, dengan menempatkan dimensi pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagai landasan yang dapat menggerakan sektor perkembangan di Kabupaten Mappi. Dengan melihat hal ini maka sebagai landasan dan tolak ukur RPJMD Mappi adalah “Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Daerah (SPSDMD)”. Untuk itu sebagai langkah atau proses penindaklanjutan dari visi maka lahir tiga misi dimana sebagai tolak ukurdan batasan dalam proses pembangunan di Daerah.1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh

sumberdaya pendidik yang handal.2. Mewujudkan budaya dengan berangkat dari moto “USUBI YOHOKUDA TAKO BAYAMAN”

yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.

3. Peningkatan Tata kelola pemerintahan lokal yang baik.

Misi mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidik yang handal, dimaknai sebagai misi yang mengedepankan aktor-aktor pergerakan yang akan merubah pola pikir dan tindakan dari generasi-generasi anak-anak Mappi sebagai motor penggerakan bagi kemajuan Kabupaten Mappi. Sebagai motor penggerak tidak terlepas dari tenaga pendidik yang handal, untuk untuk sesuai misi maka tenaga pendidik pun adalah motor penggerak pertama yang akan membangkitkan motor-motor generasi mudah penerus Mappi yang handal, akuntabel, partisipatif dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Misi Mewujudkan budaya dengan berangkat dari moto “USUBI YOHOKUDA TAKO BAYAMAN” yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat,meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Dan misi ini pun sesuai dengan moto Kabupaten Mappi memiliki nilai demokrasi yang amat baik.

Misi peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien.Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat,meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut. (sumber : RPJMD DIY)

Tabel 1.1Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi Tujuan1. Mewujudkan pendidikan

berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidik yang handal.

1. Meningkatankan pastisipasi anak didik

2. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.

3. menyediakan akses pendidikan 2. Mewujudkan budaya dengan

berangkat dari moto “USUBI YOHOKUDA TAKO BAYAMAN”

1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya,

yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan

serta nilai-nilai budaya.2. Menjaga warisan budaya dan

cagar budaya dalam kondisi baik.3. Menjaga keseimbangan antara

budaya di daerah. 3. Peningkatan Tata kelola

pemerintahan yang baik.1. Mewujudkan pengelolaan

pemerintahan secara efisien dan efektif.

2. Mewujudkan pemerintah yang cakap dan handal

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran utama dan indikator sasaran utamanya sebagai berikut : (sumber : RPJMD DIY)

Tabel 1.2Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Daerah

Tujuan Sasaran Indikator SasaranMisi 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidik yang handal.

1. Meningkatan partisipasi anak didik

2. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.

Anak usia sekolah.

1. Buta huruf menurun

2. Aksebilitas pendidikan meneingkat

3. Daya saing pendidikan meningkat

1. Patisipasi sekolah2.Angka partisipasi

Angka buta huruf Rata-rata lama sekolah

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya

3. Menyediakan Penyediaan Kualitas sumber

akses pendidikan

prasarana dan sarana penunjang pendidikan

daya manusia meningkat

Misi 2.Mewujudkan budaya dengan berangkat dari moto “USUBI YOHOKUDA TAKO BAYAMAN” yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan

1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya serta nilai-nilai budaya.

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.

Presentasi nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi serta diaktualisasikan.

2. Menjaga warisan budaya dan cagar budaya dalam kondisi baik

Mengontrol dan mengembangkan budaya daerah dikalangan masyarakat dan nasional

Presentase peningkatan warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan

Misi 3.Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat2. Akuntabilitas pengelola keuangan Daerah meningkat

1.Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah

2.Opini pemeriksaan BPK

BAB IVStrategi dan KEBIJAKAN

A. Misi 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidik yang handal. Strategi

1. Mengembangkan kerjasama antara orang tua anak, lembaga masyarakat dan pihak sekolah untuk memotivasi anak dalam menjalankan pendidikan.

2. Mengembangkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga masyarakat serta sektor swasta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis.

3. Memperluas akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayan bagi penduduk miskin

4. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar yang berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya.

Kebijakan 1. Melakukan kerjasama antara pihak pendidikan dan masyarakat dalam

mendorong anak belajar.2. Mengurangi buta huruf hingga 0%.3. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dari 9 Tahun menjadi 12 Tahun serta

peningkatan daya saing pendidikan dan jaminan sosial sekolah.4. Pengembangan kualitas tenaga didik yang mampu mengdepankan nilai-nilai

budaya.B. Misi 2. Mewujudkan budaya dengan berangkat dari moto “USUBI YOHOKUDA TAKO

BAYAMAN” yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. Strategi

1. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.

2. Pengembangan dan pelestarian budaya serta cagar budaya dikalangan masyarakat yang dimotori oleh pemerintah dan lembaga masyarakat.

Kebijakan 1. Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta wajib ikut serta dalam

melestarikan asset budaya secara berkesinambungan.2. Lembaga masyarakat dan pemerintah wajib mendorong dan ikut serta

dalam menorong pelestarian budaya dan cagar budaya.C. Misi 3. Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi 1. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang

responsif, transparan, dan akuntabel.2. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi

pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Kebijakan 1. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari kurang menjadi

baik dan memuaskan.2. Mempertahankan Opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)

BAB VKebijakan Umum dan

Program Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan dan kebijakan daerah adalah sebagai berikut. Program untuk mendukung Misi 1, sesuai kebijakan (K):

a. Sosialisasi penting pendidikan dimasyarakat (K1)b. Membuat taman bermain anak-anak (K1)c. Melakukan pelatihan-pelatihan dan pengajaran generasi putus sekolah (K2)d. Program pendidikan karakter berbasi budaya (K2)e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (K3)f. Program Pendidikan Menengah (K3)g. Program Biaya Operasional Daerah (K3)h. Beasiswa Anak yang Tidak mampu/miskin (K3)i. Studi lanjut (K4)j. Magang di Daerah lain (K4)k. Memiliki keterampilan dan pemahaman budaya (K4)l. Pengembangan Perpustakaan (k4)m. Program pengembangan Internet (K4)

Program untuk mendukung Misi 2, sesuai Kebijakan (K):a. Program Pengembangan Nilai Budaya (K1)b. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (K1)c. Program Pengembangan Budaya Usia Dini (K1)d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (K2)e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (K2)

Program untuk mendukung Misi 3, sesuai Kebijakan (K)a. Program perencanaan pembangunan (K1)b. Program pendidikan politik masyarakat (K1)c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah (K1)d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (K1)e. Program analisis kebijakan pembangunan (K1)f. Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan (K1)g. Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi (K1)h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah (K2)i. Program Pengembangan investasi dan aset daerah (K2)j. Program Peningkatan Pelayanan Publik (k1)k. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH (K2)

BAB VI

Daftar Pustaka

http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2124600-pengertian-sumber-daya-manusia/#ixzz2jGr42HXc

RPJMD Rancangan Akhir 10 April 2013(1).pdf-foxit Reader

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mappi