Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 1
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Pembangunan daerah ditujukan bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Pembangunan jauh lebih luas dari pada sekedar pencapaian
tujuan-tujuan materi dan fisik berupa pendapatan per kapita, pertumbuhan
ekonomi, industrialisasi dan modernisasi, penanggulangan kemiskinan
pendapatan maupun perluasan kesempatan kerja. Pandangan baru
pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek dan objek
pembangunan. Pembangunan memperhatikan tujuan-tujuan immateri dan
non-fisik berupa perubahan sosial, sikap mental dan kelembagaan. Dengan
demikian, pembangunan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat
pada seluruh dimensi dan sektor kehidupan masyarakat, meliputi ekonomi,
sosial, politik, budaya, hukum dan kelembagaan.
Tujuan pembangunan didasarkan atas filosofi tentang makna inti
pembangunan berupa kecukupan, kebebasan, dan harga diri. Pertama,
kecukupan bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi peningkatan
standar hidup setiap penduduk, baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,
melalui proses-proses pembangunan ekonomi yang sesuai dengan
kehendak masyarakat setempat dan sumberdaya ekonomi dan sosial yang
dimiliki. Kedua, harga diri bermakna bahwa pembangunan merupakan upaya
penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya
diri (self-esteem) setiap penduduk melalui pembentukan segenap sistem
ekonomi dan lembaga (institution) sosial, politik, dan juga ekonomi yang
mampu mempromosikan jati diri dan penghargaan hakikat kemanusiaan.
Ketiga, kebebasan yaitu peningkatan kebebasan setiap orang melalui
perluasan jangkauan variabel pilihan mereka, serta peningkatan kualitas
maupun kuantitas aneka barang dan jasa. Pembangunan lebih jauh
mencakup pula dimensi waktu yang lebih luas yang memunculkan konsep
pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak
hanya mengorientasikan kepada upaya pemenuhan kebutuhan
pembangunan bagi masyarakat masa kini. Lebih jauh dari itu, pembangunan
juga berupaya memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam
hal ini, pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber
daya alam, efisiensi dalam pemanfaatannya, pencarian dan pengembangan
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 2
atas sumber daya alam baru dan terbarukan, dan pengayaan
keanekaragaman hayati. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan pula
penciptaan dukungan sosial, politik dan kelembagaan bagi pencapaian
tujuan-tujuan pembangunan.
Perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan mensyaratkan
pada kemampuan mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
yang telah dan sedang dihadapi berdasarkan kondisi daerah. Pada saat
bersamaan, perencanaan pembangunan dituntut pula untuk mampu
mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang berpengaruh terhadap proses
pembangunan daerah. Permasalahan internal dan pengaruh eksternal
tersebut tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga isu-isu strategis
pembangunan yang memuat sejumlah persoalan logis-rasional yang
berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah
jangka panjang.
Atas dasar itu, Bab III ini akan diawali dengan penyajian tentang
permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal berdasarkan
kondisi terkini dan menyajikan hasil analisis isu-isu strategis yang telah
diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan daerah di berbagai
sektor.
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kondisi umum pembangunan daerah yang dikemukakan pada Bab II
memperlihatkan sejumlah permasalahan pembangunan daerah, mulai dari
bidang ekonomi sampai yang dihadapi oleh Kabupaten Tebo yang perlu
dipecahkan dan dijawab untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
1. Ekonomi
Permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang
dihadapi oleh Kabupaten Tebo yaitu Pertama masih relatif lambatnya
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo dibandingkan daerah-daerah lain di
Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo terlihat memiliki
pondasi atau basis ekonomi yang sempit. Pertumbuhan ekonomi sangat
didominasi oleh lapangan usaha sektor pertanian dan sektor pertambangan
dan penggalian. Sumbangan sektoral tersebut terkonsentrasi pula hanya
pada susbsektor bahkan komoditi tertentu, yaitu perkebunan berupa karet
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 3
dan kelapa sawit, sedangkan pada pertambangan berupa minyak bumi dan
batu bara. Basis ekonomi yang sempit menjadikan perekonomian Kabupaten
Tebo sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
Kedua, struktur ekonomi yang dikembangkan belum berbasis luas.
Usaha dan industri mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
mengalami perkembangan yang lambat. Begitupula perkebunan karet yang
dikelola oleh rakyat perlu memperoleh perhatian. Penguatan kelembagaan
pertanian dan UMKMK, aksesibilitas terhadap kredit, upaya perluasan pasar,
peningkatan kapasitas pengusaha kecil dan pengelola koperasi yang
dilakukan selama ini masih belum memadai.
Ketiga, tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi Kabupaten Tebo
tersebut menjadikan lambatnya proses transformasi struktural Kabupaten
Tebo. Sektor agraris yang dikembangkan pun sangat mengandalkan kepada
sumberdaya alam yang tergolong tidak dapat diperbaharui dan berpotensi
mengubah keseimbangan ekosistem. Termasuk pengembangan perkebunan
kelapa sawit pun memiliki umur ekonomis yang dapat menghabiskan
kesuburan tanah, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan desertifikasi
(gurun tandus). Dengan demikian dapat dinyatakan belum kuatnya upaya
memenuhi prinsip ekonomi dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian
dari strategi pembangunan daerah.
Keempat, peningkatan nilai tambah perekonomian tergolong kecil.
Struktur sektor industri belum mengalami pendalaman. Sektor industri di
Kabupaten Tebo memiliki sejumlah karakteristik yaitu : (i) jenis industri yang
masih terbatas, (ii) daya serap tenaga kerja yang masih kecil, (iii) kontribusi
dan pertumbuhan sektor industri yang mandek, (iv) keterkaitan (linkage)
dengan bahan baku lokal dari pertanian untuk memperkuat agroindustri
masih lemah, (v) aksesibilitas permodalan yang rendah, serta (vi)
penggunaan teknologi yang masih sederhana.
Kelima, harga barang dan jasa di Kabupaten Tebo masih tergolong
labil atau bergejolak. Hal ini dapat menganggu daya beli masyarakat.
Pengembangan sarana prasarana ekonomi berupa pengembangan pasar
tradisional dan kawasan pertokoan belum berjalan baik. Gejolak harga dapat
pula mengindikasikan tingginya biaya logistik karena kondisi jalan, jembatan
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 4
dan redahnya kualitas infrastruktur. Disamping belum terciptanya iklim usaha
yang kondusif dan rendahnya insentif pemerintah lokal untuk merangsang
keswasembadaan lokal atau kemandirian ekonomi daerah untuk
meningkatkan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
Kabupaten Tebo sendiri.
Keenam, perekonomian masa depan yang mengarah kepada peranan
sektor utilitas meliputi transportasi, komunikasi, jasa keuangan dan
perbankan merupakan peluang yang perlu ditingkatkan optimalitasnya.
Sektor utilitas meskipun memiliki kontribusi yang kecil bagi struktur
perekonomian namun menunjukkan trend pertumbuhan yang semakin kuat.
Namun potensi ini belum dikelola dan diarahkan secara baik.
Ketujuh, iklim investasi Kabupaten Tebo yang belum kondusif
merupakan permasalahan pembangunan ekonomi yang perlu pembenahan
segera. Disamping ketersediaan sumberdaya manusia, iklim investasi
dihadapkan pada belum adanya kepastian hukum terkait kepemilikan tanah
dan masih mahal dan rumitnya proses perizinan investasi.
2. Sosial budaya dan kehidupan beragama Pada bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, Kabupaten
Tebo menghadapi sejumlah permasalahan yaitu : Pertama, masih tingginya
beban ketergantungan penduduk usia muda yang dapat menurunkan
kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sandang,
pangan, pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya. Pada akhirnya
mempengaruhi kualitas manusia sebagai modal pembangunan daerah yang
utama di masa mendatang.
Kedua, tingkat kepadatan penduduk yang rendah antar kecamatan.
Kondisi menjadikan setiap daerah berada pada kondisi skala tidak ekonomis
(diseconomic scale) yang menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan
layanan publik. Aspek demografi juga menunjukkan sebaran penduduk yang
sangat timpang antar kecamatan. Kondisi ini dapat berdampak pada muncul
dan menguatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan di
Kabupaten Tebo.
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 5
Ketiga, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Tebo
mengalami perlambatan. Kualitas pembangunan manusia yang tercermin
dari IPM tergolong relatif rendah di Provinsi Jambi. Rendahnya
pembangunan manusia ini terutama bersumber dari masih tingginya angka
melek huruf dewasa. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perhatian untuk
mengentaskan buta huruf melalui pendidikan informal bagi penduduk berusia
tua. Rendahnya indeks pembangunan manusia berasal dari rendahnya
pengeluaran per kapita riil yang menunjukkan daya beli yang rendah dalam
memenuhi kebutuhan dasar.
Keempat, permasalahan pada sektor pendidikan adalah masih
rendahnya angka partisi penduduk pada jenjang SLTP dan SLTA tantangan
pendidikan Kabupaten Tebo yaitu mewujudkan pendidikan dasar untuk
semua (education for all) yang harus dicapai pada tahun 2015. Kesadaran
rumah tangga terhadap urgensi pendidikan bagi anaknya masih rendah.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan
masih kurang, baik berupa insentif bagi rumah tangga maupun penyediaan
infrastruktur yang mempermudah akses anak untuk ke sekolah. Tidak hanya
gedung sekolah beserta buku, laboratorium, perpustakaan, namun meliputi
akses jalan, jaringan sarana transportasi, serta jarak ke sekolah. Dari
dukungan sumber daya fisik dan manusia, ketersediaan guru dan ruang
kelas belajar telah memenuhi standar nasional. Namun gambaran ini hanya
bersifat makro, sebarannya antar kecamatan sangat timpang. Pada
beberapa sekolah terdapat kelebihan siswa per kelas, sedangkan pada
beberapa sekolah hanya terdapat sangat sedikit siswa per kelas. Kedua
kondisi ini menyebabkan ketidakefisienan. Kelas yang terlalu sedikit siswa
atau terlalu banyak tidak optimal dan kurang efektif bagi proses belajar
mengajar.
Kelima, permasalahan pada bidang kesehatan tergolong mendesak.
Angka keluhan kesehatan masih relatif tinggi. Akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan juga masih relatif rendah. Dapat ditandai oleh lebih dari
separuh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan
pengobatan sendiri. Angka morbiditas malaria, demam berdarah dan diare di
Kabupaten Tebo tergolong tinggi masih jauh dibawah target Indonesia Sehat
2010. Begitupula dalam penyediaan tenaga medis, baik dokter, perawat dan
bidan masih cukup jauh dari target Indonesia Sehat.
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 6
Keenam, upaya untuk membangun pemahaman dan toleransi lintas
budaya maupun lintas agama untuk menciptakan kerukunan hidup umat
beragama maupun kerjasama antar etnis belum memperoleh perhatian yang
memadai. Padahal potensi konflik yang mungkin timbul terutama dari
tingginya keragaman etnis di Kabupaten Tebo jauh lebih besar.
3. Sarana dan Prasarana Permasalahan utama dalam sarana prasarana di Kabupaten Tebo
yaitu infrastruktur jalan. Jumlah panjang jalan di Kabupaten Tebo tidak
mengalami pertumbuhan yang berarti. Hal ini dapat berdampak pada
keterpencilan masyarakat atau daerah sehingga menimbulkan kesulitan
menjangkau pelayanan publik sekaligus menimbulkan biaya tinggi bagi
masyarakat. Disamping itu dapat menjadi kendala bagi minat penanaman
modal oleh pihak swasta.
Permasalahan lainnya yaitu pada beberapa daerah masih terdapat
beberapa desa yang belum dialiri listrik. Infrastruktur listrik dihadapkan pula
pada persoalan masih lambatnya pasokan energi listrik sehingga terjadi
pemadaman atau penurunan tegangan listrik.
Sarana informasi dan telekomunikasi tidak kalah pentingnya. Masih
terdapat penduduk yang belum memperoleh layanan telekomunikasi berupa
jaringan telepon seluler. Persoalan yang lebih krusial di Kabupaten Tebo
yaitu aksesibilitas pada jaringan internet dalam memenuhi kewajiban
pelayanan informasi dan komunikasi bagi semua penduduk (Universal
Service Obligation).
Prasarana ekonomi yang perlu senantiasa dikembangkan dan
dipelihara adalah keberadaan pasar tradisional pekanan (balai). Beberapa
pasar tradisional yang telah ada dihadapkan pada permasalahan aksesbilitas
jalan ke kualitas jalan ke berbagai pasar tradisional untuk memudahkan
akses pedagang. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pasar
berupa los petak, sarana kebersihan, dan sanitasi pasar.
Pada prasarana sosial, Kabupaten Tebo dihadapkan pada
permasalahan mulai berkurangnya kualitas baku air. Prasarana air bersih
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 7
semakin dibutuhkan oleh masyarakat namun belum sepenuhnya mampu
dipenuhi baik oleh pasokan air dari PDAM maupun program penyediaan air
minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengenalan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan di
Kabupaten Tebo dapat tercermin dari masih rendahnya produktivitas lahan
pertanian pada berbagai komoditi utama, seperti karet, kelapa sawit bahkan
padi ladang.
Teknologi di sektor industri juga belum berkembang dengan baik. Produksi
pertanian yang ada masih dijual ke daerah lain dalam bentuk mentah berupa
minyak sawit mentah dan karet mentah. Industri kecil dalam makanan dan
pengolahan hasil tanaman pangan lainnya belum berkembang dengan baik.
Kondisi ini menyebabkan rendahnya nilai tambah bagi perekonomian
sekaligus berkontribusi kecil bagi peningkatan kesejahteraan petani maupun
pengusaha kecil.
Pengetahuan dan pengenalan teknologi khususnya di bidang
pertanian dapat diperankan oleh penyuluh pertanian. Namun jumlahnya
masih relatif kurang. Peningkatan peran beserta upaya penelitian dan
pengembangan oleh Balai Penyuluhan dan Teknologi Pertanian, sekolah
kejuruan atau perguruan tinggi belum dimanfaatkan secara maksimal.
Permasalahan lainnya yaitu pemanfaatan teknologi oleh pemerintah
daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola
pmerintah yang baik masih belum optimal. Website pemerintah daerah dan
muatannya belum dikelola dengan serius. Seiring pula masih rendahnya
kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan internet guna meningkatkan
kualitas kehidupannya. 5. Politik dan Tata Pemerintahan Otonomi daerah telah dapat diterapkan oleh Kabupaten Tebo.
Diantaranya dengan pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah yang
telah berlangsung dengan aman dan lancar, meskipun pada Pilkada tahun
2011 terdapat dinamika politik berupa Pilkada Ulang untuk menindaklanjuti
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 8
hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan otonomi diharapkan
dapat menguatkan identitas lokal daripada membentuk sikap etnosentris.
Kondisi yang perlu memperoleh perhatian adalah fraksionalisasi atau
terjadinya fragmentasi politik di Kabupaten Tebo berdasarkan hasil Pemilu
maupun komposisi fraksi di DPRD. Pemenang Pemilu memiliki persentase
suara yang relatif kecil. Tidak adanya kekuatan politik yang dominan. Suara
pemilih tersebar dalam berbagai partai politik. Hal ini menyebabkan proses
pengambilan keputusan menjadi relatif lebih lambat karena mengakomodasi
lebih banyak kepentingan politik atau preferensi masyarakat atas pelayanan
publik dan politik anggaran. Meskipun pada sisi lainnya, persaingan yang
tinggi antar partai politik menjadikannya lebih demokratis dan aspiratif serta
memperkuat mekanisme kontrol (check and balances).
Permasalahan tata pemerintahan yaitu belum diimplementasikan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Indeks
tata kelola dalam bidang ekonomi seperti kepastian hukum, pelayanan
birokrasi, dan kualitas serta integritas birokrasi di Kabupaten Tebo perlu
memperoleh perhatian.
6. Keamanan dan Ketertiban Bidang kemanan dan ketertiban di Kabupaten Tebo dihadapkan pada
permasalahan utama berupa tingginya konflik warga berupa pertikaian antar
penduduk, pertikaian antar kampung dan tawuran pelajar. Konflik warga ini
mengganggu bagi kesatuan masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam
proses pembangunan.
Permasalahan ketertiban lainnya yaitu meningkatnya angka
kecelakaan lalu lintas. Kesadaran berlalu lintas dan peran masyarakat dan
polisi dalam menciptakan tertib berlalu lintas belum seiring dengan semakin
rumitnya arus lalu lintas. Kabupaten Tebo terus tumbuh menjadi jalur lalu
lintas utama. Arus lalu lintas semakin tinggi dengan pertambahan jumlah
kendaraan bermotor, baik yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Tebo
maupun kendaraan yang melewati Kabupaten Tebo.
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 9
Kasus kejahatan atau kriminalitas menjadi permasalahan yang tak
dapat diabaikan. Angkanya berpotensi meningkat seiring dengan semakin
berkembanganya Kabupaten Tebo. Keterbukaan sosial dan ekonomi
Kabupaten Tebo dari arus lalu lintas untuk kegiatan sosial dan ekonomi
menjadi ancaman bagi peningkatan angka kejahatan. Selain itu,
permasalahan berupa kondisi perekonomian, tingkat pengangguran,
ketimpangan ekonomi, pengaruh perubahan gaya hidup dapat memicu
peningkatan angka kriminalitas, termasuk berbagai bentuk penyakit
masyarakat, membutuhkan tindakan antisipatif dan kewaspadaan oleh pihak
penegak hukum dengan membangunan kemanunggalan bersama
masyarakat.
7. Hukum dan Aparatur
Pembangunan bidang hukum dihadapkan pada besarnya
tanggungajwab untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.
Kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggungjawab dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Partispasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan publik dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan masih perlu
ditingkatkan.
Penyelenggaraan pemerintah masih membutuhkan kerja keras dalam
menciptakan aparatur yang memiliki sikap mental yang melayani. Pelayanan
yang diberikan pun dilakukan secara mudah, murah dan cepat sesuai acuan
baku yang telah ditetapkan.
Sejumlah peraturan daerah telah dihasilkan. Namun sebagaimana
kecenderungan umum, peraturan daerah tersebut justru menghambat iklim
berusaha dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang membebani ekonomi
masyarakat.
8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan. Permasalahan yang dihadapi dalam wilayah, tata ruang dan
pertanahan di Kabupaten Tebo tingginya konflik kepemilikan dan kepastian
hukum dalam kepemilikan tanah. Konflik pertanahan ini dapat berupa konflik
antar masyarakat, konflik antara masyarakat dengan swasta, maupun antara
masyarakat dengan pemerintah. Kepastian kepemilikan tanah melalui
program sertifikasi tanah perlu memperoleh perhatian serius. Disamping
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 10
penataan dan pengelolaan kepemilikan tanah dalam menjelaskan batas-
batas kepemilikan hutan lindung dan kawasan taman nasional, penerbitan
kuasa pertambangan dan perkebunan, maupun tanah ulayat dan hutan
kemasyarakatan.
Dalam sektor tata ruang, pengendalian dan penataan ruang
membutuhkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang perlu
segera ditetapkan. Sinkronisasi penggunaan ruang untuk berbagai fungsi
dan berbagai pihak menjadi kebutuhan yang semakin penting di masa-masa
mendatang.
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Luasnya kawasan hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Tebo belum
mampu dikelola dengan baik. Persoalan yang muncul yaitu banyaknya titik
api (hot spot) di Kabupaten Tebo, bahkan terbanyak di Provinsi Jambi yang
menimbulkan kabut asap dengan dampak negatifnya yang luas bagi
perekonomian maupun kesehatan.
Permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yaitu terdapatnya
sejumlah daerah rawan bencana longsor. Sementara itu, sistem dan
kelembagaan mitigasi dan penanggulangan bencana alam belum berjalan
dengan baik. Pengelolaan lingkungan oleh masyarakat berupa
pertambangan emas tanpa izin sulit diawasi dan belum ditangani secara
persuasif.
3.2. ISU STRATGIS Memperhatikan gambaran umum kondisi wilayah, kebijakan
pembangunan secara nasional, Provinsi dan daerah-daerah sekitar
Kabupaten Tebo, terutama dengan memperoleh informasi dari berbagai
pemangku kepentingan di berbagai bidang pembangunan serta
kecenderungan perkembangannya di masa mendatang, maka isu strategis
Pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2005 - 2025, dapat diuraikan sebagi
berikut :
1. Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas. Pembangunan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan
transformasi ekonomi yang kokoh. Pembangunan ekonomi Kabupaten
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 11
Tebo terbentuk oleh peranan berbagai lapangan usaha, kegiatan ekonomi
dan peningkatan produksi beragam komoditi. Pertumbuhan Kabupaten
Tebo selama ini hanya mengandalkan kepada perkebunan berupa
komoditi kelapa sawit dan karet maupun lapangan usaha pertambangan
minyak bumi dan batubara sangat rentan terhadap gejolak eksternal,
seperti penurunan harga, kebijakan internasional dan isu lingkungan.
Disamping kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat diperbarui. Oleh karena
itu, proses transformasi ekonomi melalui pengembangan berbagai
kegiatan ekonomi, baik sektor industri, perdagangan, utilitas dan jasa
harus dikembangkan secara terkait untuk memberikan efek penggandaan
bagi perekonomian daerah.
Pembangunan berkualitas juga berbasis kepada ekonomi kerakyatan
melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis. Peranan usaha dan
industri mikro, kecil, menengah dan koperasi harus menjadi pondasi dan pilar
yang kokoh karena berkaki banyak bagi perekonomian Kabupaten Tebo.
Begitupula dalam sektor pertanian, usaha perkebunan rakyat dapat tumbuh
bersinergi dan membangun kemitraan dengan perkebunan swasta.
Pertumbuhan yang berkualitas dicapai dengan mengembangkan
kegiatan investasi yang padat karya dan ramah lingkungan serta mendorong
peningkatan penggunaan sumber daya lokal melalui pengembangan
ekonomi nilai tambah (economic value added). Kegiatan ekonomi dan
produksi dilakukan melalui basis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk
teknologi informasi dan telekomunikasi, yang tepat dan sesuai dengan
kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi daerah bagi penciptaan ekonomi
berbasis pengetahuan (knowledge based economy).
Investasi dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang
penting. Untuk itu, penciptaan iklim investasi diciptakan oleh pemerintah
daerah dengan membangun kelembagaan birokrasi dan pelayanan
perizinan, penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi, ketersediaan sumber
daya manusia yang berkualitas, dan penegakan dan kepastian hukum.
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 12
2. Kualitas Sumberdaya Manusia Kualitas sumber daya manusia merupakan kekuatan kunci dalam
pembangunan daerah. Pembangunan manusia telah menjadi arus utama
dalam kebijakan pembangunan. Namun demikian, kualitas sumberdaya
manusia Kabupaten Tebo masih relatif rendah.
Pembangunan sektor pendidikan telah menjadi bagian dari amanat
konstitusi. Pembangunan pendidikan dilakukan melalui pemerataan dan
perluasan akses pendidikan dilakukan melalui pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidikan dan kependidikan,
penyempurnaan kurikulum dan sistem pembelajaran menjadi semakin
penting. Peningkatan partisipasi pendidikan tidak hanya terbatas menjadi 9
tahun namun cenderung meluas menjadi 9 tahun, termasuk pendidikan
vokasional. Peningkatan partisipasi pada pendidikan tinggi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat lokal telah menjadi kebijakan nasional,
termasuk pendirian community college. Pembangunan kualitas pendidikan
juga dilakukan dengan peningkatan kualifikasi guru dan dosen, serta
perbaikan tata kelola dan manajemen pendidikan.
Pembangunan kesehatan dalam pembentukan mutu modal manusia
telah semakin meningkat pula. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk
pemenuhan kecukupan gizi bagi masyarakat, peningkatan pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita. Bahkan pelayanan kesehatan
semakin meluas terutama bagi masyarakat miskin dengan adanya sistem
jaminan sosial nasional maupun sistem jaminan sosial yang dikembangkan
oleh berbagai daerah. Pengendalian dan penanganan berbagai penyakit
mewabah telah menjadi bagian dari kerangka kebijakan nasional.
Ketersediaan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah terutama daerah
terpencil dan tertinggal telah menjadi bagian dari prioritas kebijakan
pembangunan kesehatan nasional. Begitupula dengan ketersediaan tenaga
medis sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kesehatan penduduk.
Kualitas sumber daya manusia berkaitan pula dengan keahlian dan
keterampilan yang dimiliki. Pada saat ini dan akan datang, lembaga kursus,
pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Balai Latihan Kerja
semakin dibutuhkan Disamping itu, penerapan pendidikan berkarakter dapat
berperan dalam pembentukan sikap mental dan etika masyarakat.
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 13
3. Pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari makna pembangunan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan
jembatan dapat mengatasi masalah keterpencilan dan ketertinggalan
wilayah. Infrastruktur listrik, air bersih, dan telekomunikasi telah menjadi
bagian dari kebutuhan dasar manusia modern. Infrastruktur memfasilitasi
pula peningkatan taraf hidup masyarakat.
Pembangunan ekonomi membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang
terus meningkat seiring peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.
Dengan itu, pembangunan ekonomi dan sosial dapat terus berkembang.
Kebijakan dalam pembangunan infrastruktur beserta pemeliharaan
infrastruktur menjadi isu strategis terkait dengan melemahnya daya tarik
investasi daerah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat
dan ketertinggalan wilayah.
4. Tata Kelola Pemerintah yang Baik
Pelaksanaan tata pemerintah yang baik (good government) telah
menjadi keyakinan baru tentang peran dan fungsi pemerintah dalam
masyarakat yang berubah semakin terdidik, kritis, modern, dan demokratis.
Tata kelola pemerintah mencakup pula semangat pemerintah yang
berwirausaha (reinventing governemnt). Dalam artian melakukan berbagai
inovasi bagi peningkatan pelayanan publik. Hal ini telah menjadi arah dalam
proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah yang baik juga
menempatkan diri sebagai pelayan publik. Pemerintah yang memposisikan
diri sebagai pelayan publik terbukti secara efektif memperoleh dukungan
politis dari rakyat sekaligus sarana efektif bagi pencapaian tujuan
pembangunan daerah. Praktek-praktek good goverment semakin
berkembang. Pemerintah semakin terbuka (transparan), bertanggung-gugat
(akuntabel), partisipatif, efektif dan efisien, serta berdasarkan kepastian
hukum. Penyelenggaraan pelayanan publik pun semakin modern dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pelayanan publik
yang terintegrasi dan elektronis sehingga lebih menjamin keterbukaan,
efisiensi, efektifitas, dan kepastian dalam pelayanan publik. Isu ini perlu
direspon dalam arah pembangunan Kabupaten Tebo di masa mendatang.
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 14
Fungsi dasar pemerintahan sejak awal hingga sekarang yaitu
memberikan kepastian hukum, perlindungan dan keamanan serta penciptaan
ketertiban bagi masyarakat. Harmonisasi berbasis hukum antar lembaga
pemerintahan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif membutuhkan
pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan terhadap tugas pokok dan
fungsi antarlembaga pemerintah daerah. Begitupula diantara lembaga
penegak hukum yaitu pihak kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan, termasuk
peran tentara semakin dituntut membangun kemitraaan dalam menciptakan
kepastian hukum, keamanan, ketertiban masyarakat.
5. Krisis Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi Krisis pangan dan energi tidak terbatas hanya menjadi isu
internasional dan nasional, namun juga menjadi isu daerah Kabupaten Tebo.
Melambatnya pertumbuhan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tebo
dan nasional telah menjadi perhatian internasional dan nasional. Penurunan
Ketahanan pangan berupa produksi yang mampu menjamin ketersediaan
pasokan bagi penduduk dan menciptakan jaring pengaman dari krisis serta
berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan provinsi dan nasional menjadikan
produktivitas tanaman pangan dan teknologi pertanian menjadi syarat
penting.
Ketahanan pangan di Kabupaten Tebo berhadapan pula dengan
tingginya konflik penggunaan lahan. Alih fungsi lahan pertanian tanaman
pangan menjadi perkebunan sawit dan daerah pertambangan relatif tinggi.
Disamping alih fungsi untuk fasilitas umum berupa perumahan, kawasan
industri dan perkantoran.
Ketahanan pangan juga berkaitan dengan penyediaan pembangunan,
pemeliharaan dan perbaikan sarana irigasi yang secara umum selama ini
terabaikan. Pasokan air untuk irigasi bagi penciptaan ketahanan pangan
dihadapkan pada menurunnya kualitas air sungai karena penurunan debit
maupun kualitas air yang menurun akibat pencemaran.
Krisis energi menjadi sinyal yang perlu diperhatikan dalam
pembangunan daerah. Krisis energi dalam taraf tertentu di Kabupaten Tebo
terlihat dari mulai langkanya pasokan energi listrik dan kelangkaan bahan
bakar minyak. Upaya-upaya pengembangan sumber energi alternatif terbaru,
RPJPD 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO
BAB III 15
baik panas bumi, energi surya, tenaga hidro tampak semakin meningkat.
Kabupaten Tebo relatif memiliki potensi yang memadai untuk dimanfaatkan.
Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tebo
berhadapan dengan tingginya pencemaran lingkungan, terutama munculnya
titik api di sejumlah kawasan hutan. Kesadaran masyarakat masih rendah
dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi yang ramah lingkungan, seperti
pencemaran sungai.
Kawasan taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Tebo
akan semakin meningkat dengan berkembanganya skema perdagangan
karbon maupun pembayaran jasa lingkungan (Payment Environment
Service) lainnya untuk pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem.
6. Pemerataan pembangunan antar wilayah Kondisi pembangunan antar wilayah di Kabupaten Tebo memerlukan
strategi penciptaan pemerataan pembangunan regional. Integrasi
masyarakat pada berbagai kecamatan, kelurahan dan desa untuk melebur
menjadi entitas masyarakat Kabupaten Tebo membutuhkan perhatian
terhadap pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerataan
pembangunan dilakukan dengan memprioritaskan dan mengalokasikan
sumber daya anggaran dan fisik bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal.
Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan dan penyediaan
fasilitas publik berupa sekolah, puskesmas, pasar bagi daerah tertinggal dan
terpencil merupakan kebijakan umum dalam pemerataan pembangunan
daerah.
Sejumlah terobosan yang telah berkembang dan dapat
dipertimbangkan untuk diadopsi dalam membangun keunggulan wilayah
Kabupaten Tebo adalah dengan penetapan kawasan atau klaster ekonomi
maupun klaster industri. Pada tataran lebih mikro, terdapat model one village
one product (satu desa, satu produk) bagi kecamatan atau desa di
Kabupaten Tebo untuk tumbuh sesuai dengan keunggulan masing-masing.