RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN

REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM

(EXTRADITION TREATY BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015

w ~~ ~~r

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK iNDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLiK SOSIALIS VIET NAM

(EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara

Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

untuk memaJukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian ab:ldi dan keadilan sosial,

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat internasional me!akukan hubungan dan

kerja sama internasional yang diwujudkan dalam

perjanjian internasional;

b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan

informasi yang memudahkar, Jalu lintas manusia dari

satu negara ke negaraie.;n, selain mempunyai

dampak positif juga mempunYa.i dampak negatif yang

bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang

yang lebih besar bagi pe!aku kejahatan untuk

meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan

, .

Mengingat

2

pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan

dilakukan;

c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut

diperlukan kerja sarna antarnegara yang efektif yang

dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun

multilateral, khususnya daiam pencegahan dan

pemberantasan kejahatan;

d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja

sarna yang efektif terse but, Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam

telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di

Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi an tara Republik

Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition

Treaty between the Republic of Indonesia and the

Socialist Republic of Viet Nam);

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang

Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3130);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menetapkan

3

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN

PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK

INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM

(EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF

INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET

NAM).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan

Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty between the Republic of

Indonesia and the Socialist Republic of Viet !Yam) yang ditandatangani

pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta yang salinan naskah aslinya

dalam bahasa Indonesia, bahasa Viet Nam, dan bahasa Inggris

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Undang-Undang ini.

Pasal2

Undang-Undang ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOM OR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM

(EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

l. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah

Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat

internasional, melakukan hubungan dan kerja sama

internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya

teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin

canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan

wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (borderless),

sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari

satu negara ke negara lain.

Di sam ping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia,

kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga

membawa dampak negatif yang bersifat transnasional yaitu

memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan

2

untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan

pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan.

Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja

sarna antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian

baik bilateral maupun multilateral.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari

penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara

tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah sepakat

mengadakan kerja sarna Ekstradisi yang telah ditandatangani

pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta. Dengan adanya perjanjian

tersebut, hubungan dan kerja sarna an tara kedua negara dalarn

bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas

dasar kerja sarna yang saling menguntungkan (mutual benefit),

diharapkan semakin meningkat.

Saat ini Indonesia telah memiliki 6 (enam) Undang-Undang yang

mengesahkan perjanjian bilateral mengenai Ekstradisi dan 1

(satu) Undang-Undang yang mengesahkan perjanjian bilateral

mengenai perjanjian untuk penyerahan pelanggar hukum yang

melarikan diri. Ketujuh Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan

Perjanjian an tara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan

Perjanjian Ekstradisi an tara Republik Indonesia dan Republik

Philipp ina serta Protokol;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan

Perjanjian an tara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan

Australia;

3

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan

Persetujuan an tara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum

yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the

Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the

Surrender of Fugitive Offenders);

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik

Korea (Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia

and the Republic of Korea); dan

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan

PeIjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik

India (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia

and the Republic of India).

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik

Sosialis Viet Nam akan mendukung penegakan hukum di

Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas

negara (transnational crime).

Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik

Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain:

a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang

ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh

Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau

pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat

diekstradisikan, meskipun tindak pidana terse but dilakukan

sebelum atau setelah berlakunya Perjanjian ini;

b. suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat

diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat

dihukum menurut hukum kedua Pihak, dengan ancaman

pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan

hukuman yang lebih berat;

4

c. suatu tindak pidana dapat diekstradisikan, tanpa

mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituduhkan

kepada orang yang diminta telah dilakukan secara

kese1uruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila

berdasarkan hukum Pihak Diminta, perbuatan dan akibat

yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara

keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi di

wilayah Pihak Peminta;

d. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang

dimintakan Ekstradisi adalah tindak pidana politik;

e. ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak pidana yang

dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang

bukan merupakan tindak pi dana dalam hukum pidana

umum;

f. tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga

negaranya menurut Perjanjian ini;

g. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta

memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan

Ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya;

h. orang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak

boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana

pada Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh

orang terse but sebelum penyerahannya selain tindak pidana

yang permintaan Ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang

terse but tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga,

kecuali:

1. Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya;

2 . orang tersebut belum meninggalkan wilayah Pihak

Peminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah

Pihak Peminta atau orang tersebut telah secara sukarela

kembali ke wilayah Pihak Peminta sete1ah meninggalkan

wilayah terse but;

5

3. setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan

dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya

orang yang dimintakan Ekstradisinya, selain tindak

pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan

ekstradisinya.

1. orang yang dimintakan Ekstradisi tidak dapat dituntut

karena daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau

hukumannya tidak dapat dilaksanakan karen a adanya

pengampunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

'~~I!PII'-t.:remn:n; .. ;:tfW:aa.;a .t~LJItV!L&S!~~~~:£ju;;;:;::a:x:m~; ,---------- - 41

REPUJH .. UC INDONESIA

PERJANJIAN EKSTRADISI

ANTARA

REPUBlIK SOSIALIS VIEr NAM

DAN

REPUBlIK INDONESIA

Republik Sosialis Viet Nam dan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Para

Pihak"); .~,

Berkeinginan r:nengadakan ker]a sama yang lebih efektif antara kedua negara dalam

pencegahan dan pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penghormatan

terhadap kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASALl

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI

Tiap-tiap Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya, sesuai

dengan ketentuan Perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, setiap orang

yang ditemukan berada. di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk

penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat

diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dllakukan sebelum atau setelah

berlakunya Perjanjian.ini.

~~d

"

~,,,t.t!:m&Z1Z:!'M&E~~~~fJA:~~~":~~~~:~~:~~~~~~~~ '.$"$*'1§

l PASAL 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN'

1. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan,

apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak,

dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman

yang lebih berat.

2. Suatu tindak pidana juga l11erupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan,

apablla tindak pidana tersebut mellputi suatu percobaan atau permufakatan

jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjurar., pemberian nasi hat atau

pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana

sebagaimana tersebut pada Ayat 1 pasal ini. .i.,

3. Menurut Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan

tindak pida:na berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apakah

hukum kedua Pihak menempatkan perbuatan yang dituduhkan terhadap ,

buron.n tersebut dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan

tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Keseluruhan perbuatan

yang dituduhkan akan dipertimbangkan terlepas .adanya perbedaan unsur-unsur

dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya .

4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi sejumlah tindak pidana dan beberapa di

antaranya tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu

paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua Pihak, ekstradisi dapat

dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya

sebagalmana diatur dalam Perjanjlan in l dan termasuk pengabulan ekstradisi

untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan .

5 . Dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana

yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau

masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan

2

11fMZi\Wi!i\lUJ~.llL_~~.,.,~~""" .• ~"NiOil ... fti'wm_e;;;;;;;;;;;;;m'J\l

t~1B':'::b~.~~~~~~~~~~,t&~~!l~~~~~~~~~~!~

alasan bahwa hukum dari Pihak Diminta tidak m.enerapkan jenis pajak atau bea

yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau

pertukaran valuta asing yang serupa dengan hukum di Pihak Peminta.

6. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Perjanjian ini, suatu tindak

pidana dapat diekstradisikan, tanpa mempertimbangkan ·apakah perbuatan yang

dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau

sebaglan di wilayah Pihak Diminta, apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, , perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendaki, secara

keseluruhan dlanggap sebagai tlndak pldana yang terjadi di wilayah Pihak

Peminta. ".

7. Apabila permintaan ekstnidisi diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan

''hukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani untuk

tindak pidana yang dapat diekstradisikan tersebut tidak kurang dari enam bulan.

PASAL 3

PENOLAKAN EKSTRADISI

1. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila:

a. tlndak pldana yang dimintakan ekstradisl adalah tlndak pidana politik;

b. Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk m~yakini bahwa permintaan

ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang

yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan

politik, atau berdasarkan alasan-alasan tersebut, orang tersebut akan

mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya;

c. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang

bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

3

~ ---.-----... ---- . II :.etbit6lM2::ati8Ui\Mti&l!M!II=4>.~~·~\S''-tU'R~$iRtW.bWi~SIWl\j)&'',;tt.=vaJiQ&..4Ctt>tt'Eill

, < ,

l1~h:t!,;C:&{(l5idPZ!l~~~B1'_.i~"~~:r;'C.~$~!~'\4liI~ - ... _---_.- . d. orang yang dimintakan

berdasarkan hukum Pih

k da~at dituntut karena daluwarsa

atau hukumannya tidak dapat

dilaksanakan karena adanya pe'l\gampunan; R1l:NJaLm: IlVDONESlA

e. putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang

diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;

f. tindak pidana yang dimintakah ekstradisi diancam dengan hukuman pidana

mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, sedangkan berdasarkan hukum

Pihak Dlmlnta, tindak pldana tersebut tldak diancam dengan hukuman

. ~,

"

pidana mati, kecuali Piha'k Peminta menjamin bahwa apabila orang yang

diminta tersebut dijatuhi pidana mati, pemidanaannya tidak akan

dilaksanakan .

2. Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak

pidana politik:

a. tindak pidana terhadap nyawa I atau diri Kepala Negara atau Kepala

Pemerintahan ataukeluarga inti;

b. tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal Para Pihak

memilikl kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut,

untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang

yang dimlnta atau menyerahkan perkara terSebut tanpa penundaan kepada

otoritas yang berwenang untuk tuju'an penuntutan;

c. tindak pldana terkait terorisme yang pad a saat permintaan diajukan,

berdasarkan hukum Pihak Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana

yang berslfat politik;

d. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tiridak pidana

sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada

4

~tttli!C.fZltl!t~t~lU§IIttt!&.~~Q!l'l' .=" .. ,

"

1,~!l1!r.itlmt~~!U&~~~~~~~!:~~2t{~~~~~='~?~~1:~:f~,~~~:~~~~ $h~

seseorang yang melakuk~n atau meneoba untuk melakukan tindak pidana

terse but.

3. Tindak pidana berat terhadap tubuh, orang, nyawa dan harta benda, walaupun

bermuatan politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana 'po1itik menurut ,. " Perjanjian ini.

I 4. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas

tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya ,

Dalam keadaan tersebut, Pihak Diminta memiliki kewajiban untuk menuntut

pelaku ke Pengadilan atas tindak pidana yangdiajukan ekstradisinya sesuai

dengan hukum nasionalnya . Dalam hal otoritas berwenang dari Pihak Diminta

memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat

cfllaksanakan karena atas alasan apa pun, maka permintaan e kstradisi harus

dipertimbangk'an kembali.

5. Apabila, dalam keadaan tertentu, Pihak Diminta dengan mempertimbangkan

keseriusan tindak pidana dan kepentingan Pihak Peminta, beranggapan bahwa,

karena keadaan pribadi orang yang diminta, ekstradisi tidak sejalan dengan

pertimbangan'pertimbangan kemanusiaan.

PASAl4

WARGA NEGARA

1. Tidak satu Pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut

Perjanjian ini.

2. Apabila ekstradisi ditolak hanya berdasarkan kewarganegaraan orang yang

diminta dan yang bersangkutan dieari untuk menjalani penuntutan di Pihak

Peminta , Pihak Diminta, atas permintaan Pihak Peminta, menyerahkan kasus

terse but kepada otoritas Pihak Diminta untuk menjalani penuntutan.

5

~"'4'4i!"'UlSb41 5 ! _* iX'M a Cr¥'f!tPiWt:\tLi£i~"-_~;;;::;;~~~· := .. -~ - ... ..... ----- ........

"

r-~~~~bd~~!!,:"'=-!JJl!'!'~~~~~!,~!!'-::"'~'!"!:"~~~~~"':'~'':~.:::':"; __ ._. ___ ~

I 3. Menurut pasal ini, kewarganegaraan orang yang dicari tersebut harus ditentukan

berdasarkan kewarganegaraannya pada saat tindak pidana yang dimintakan

ekstradisi itu dilakukan.

PASALS

OTORITAS PUSAT

1. Tiap-tiap Pihak harus menunjuk otodtas pusat untuk tujuan pelaksanaan

Perjanjian inL

2. Untuk Republik Indonesia, otoritas pusa t adalah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia dan untuk Republik Sosialis Viet Nam, adalah Kementerian

Keamanan Publik . . "

PASAL6

PERMINTAAN EKSTRADISI DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1, Suatu permintaan ekstradisl dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi

tersebut disampaikan melail,Ji . otoritas' pusat salah satu Pihak kepada otoritas

pusat Pihak lainnya melalul saluran diplomatik,

2, Setiap permlntaan ekstradisi harus disertai dengan:

a. deskripsi tentang orang yang dicari, termasuk nama, umur, jenis kelamin,

kewarganegaraan, dokumen identifikasi lainnya, dan jika ada, pekerjaan,

kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto, sidik jari orang

dimaksud apab/la te rsedla serta informasi lainnya yang dapat membantu

untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;

b, keterangan slngkat mengenai fakta-fakta perkara, uraian tindak pidana

yang dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya

6

lb'dUii aa::gy;asJL.&ii!EtQOilij,- Rii> iM"i liJg;;;;~.!1i1llC1ltitM!atlZ~;;~£$::!s* Ie

"

ftamttalV"...ut~tH~~eM~\1lM"'.r..!!fA;~m}j',\~!Y.~~.~~~::~:??:~~:?~t.~,!,~~}r~!~:~:::~:.::~~~~

tindak pidana. dan ancaman hukuman yang ditetapkan menu rut ketentuan

hukum;

c. naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan

ancaman hUkumannya. serta ketentuan hukum mengenai daluwarsa untuk ,

penuntutan atau pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.

3. Apabila permintaan ekstradisl dimaksud untuk tujuan penuntutan. permintaan

tersebut harus disertai dengan: surat penahanan dari pengadilan atau otoritas

berwenang lainnya; surat dakwaan atas tindak pidana yang dituduhkan kepada

terdakwa; dan bukti terkait yang dapat membenarkan penuntutan atas terdakwa

tersebut

.~" 4. Apabila permintaan ekstradisi dimaksud untuk tujuan pelaksanaan hukuman

yang dijatuhkan kepada orang yang diminta. permintaan tersebut harus disertai

dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan yang final dan pernyataan

mengenai masa hukuman yang telah dijalani dan masa hukuman yang masih

harus dijalani.

S. Suatu permintaan ekstradisi berdasarkan Perjanjian ini harus ditandatangani dan

dibubuhl segel secara resmi oleh otoritas berwenang Pihak Peminta.

6. Permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasl terkait dengan ekstradisi tersebut

harus dibuat dalam bahasa Inggris.

PASAL 7

INFORMASI TAM BAHAN

Jlka Pihak Oiminta menganggap ba hwa informasi yang disampaikan untuk mendukung

permintaan ekstradlsl tidak cukup untuk mempertimbangkan permintaan tersebut.

Plhak Diminta dapafmeminta Informasi tambahan tersebut untuk disampaikan dalam

7

P':a£Ll!F.RG!ial~aowC==.Ulm:wttUh.fRlilll!$.eG;si;:s:z:atm::n;"ia:"m~~Vf~~w~;.~~.tim~ir.I

"

FZi1f.t!iI.Ji(4.$f"'£W:WUC&bJ?UW$i!®J1JI3mJM.iitlt3!~~~~!<l'l£et!. •. i."b.2:«~~~!h~~~~~J~~?!:iE~~1

, waktu 30 (tlga puluh) hari sejakditerimanya pemberitahuan permintaan informasi 1 tambahan tersebut atau dalam jangka waktu yang disepakati Para Pihak.

LSr

PASALB

PENYERAHAN SUKARELA

Selama proses persldangan ekstradisi, apabila orang yang diminta menyatakan di

hadapan pengadila~ bahwa orang tersebut secara sukarela bersedia untuk diserahkan

kepada Pihak Perninta, sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta, Pihak Diminta

dapat menyerahkan ' orang terse but secepat mungkin tanpa melanjutkan proses

persidangan ekstradisi tersebut.

.~

PASAL 9

PENAHANAN SEMENTARA

1. Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak

lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk

kepentlngan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi secara resmi disampaikan.

Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran

sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, International Criminal Police

Organization - INTERPOL, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh

Para Pihak.

2. Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera

dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini, pernyataan bahwa'telah dikeluarkan surat

perintah penangkapan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas

orang yang dimlntakan tersebut akan disampalkan setelah adanya penahanan

sementara.

3. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil

permintaan penahanan sementara.

:. 8

10)'. UM. _-0>'-: _ . • . '~ ~m~~Gwiii&&!li;;m;-J' _,.".~

' .

~.t::3tM!j~l:Ifr~~W,Ci~.!I~:!~~.fNr..~::~!,..:!!:~:!~~~?~:':~~~~!l'l~~~~~~~./;~.~'~~\~:"~?:,S_bt.W&~~

4. Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka

waktu 60 (enam puluh) hari masa penahanannya, otoritas berwenang Pihak

Diminta belum menerirha permintaan resmi ekstradisi.

5. Dibebaskannya orang berdasarkan ayat (4) pasal ini tidak boleh menghalangi

penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika Pihak

Diminta telah me~erlma permintaan resmi ekstradisL

PASAll0

KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1. Pihak Diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat

berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum

ni'isionalnya, 'dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada Pihak

Peminta.

2. Apabila Pihak D.iminta menolak seluru,h atau sebagian dari permintaan ekstradisi

tersebut, alasan-alasan penolakan harus diberitahukan kepada Pihak Peminta.

PASAL 11

. PENYERAHAN

7

L Apabila permintaan ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, para Pihak

harus menyepakati waktu, tempat dan hal-hal relevan lainnya terkait dengan

penyerahan orang yang diminta. Pihak Diminta harus memberitahu Pihak

Peminta mengenal Jangka waktu penahanan yang telah dljalani orang yang dieari

sebelum dilakukannya penyerahan.

2. Apabila Pihak Peminta tidak mengambil alih orang yang dieari dalam waktu 15

(lima bel as) hari setelah tanggal yang disepakati untuk penyerahan, Pihak

Diminta harus segera membebaskan orang terse but dan dapat menolak

9

--------&ir:a~.u;;-.ri;m;:__;~TB,~;·ii;;~lAi~4 __ uid:.ml!d

&taQOG;la'l.~\~~!~~~!-:,~~~~~~::.~~~~~~::!_~~:;;~:,'S~g ... t~.=:::,~!S::~,:~1m,wr~~~~~!::?~

permintaan baru yang diajukan Pihak Peminta untuk pengekstradisian orang

terse but atas tindak pidana yang telah ?imintakan ekstradisi.

3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang

akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasan­

alasan yang di luar kendalinya, Pihak lainnya harus segera diberitahu. Para Pihak

harus menyepa~ati waktu dan tempat yang baru dan hal-hal relevan untuk

pelaksanaan ekstrad lsl berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari Para

Pihak. Dalam hallni, ketentuan-ketentuan ayat (2) Pasal ini harus diberlakukan.

PASAL 12

PENUNDAAN DAN PENYERAHAN SEMENTARA

.~,

I. Apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani

hukuman pada Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk

yang dimintakan ekstradisinya, Pihak Diminta, setelah memutuskan untuk

mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses

hukum atau selesainya hukuman tersebut. Plhak Diminta harus memberitahu

Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.

2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara seriusmenghambat proses hukum

pada Pihak Peminta, Pihak ' Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan

sementara orang yang dimlnta kepada Pihak Peminta, dengan ketentuan bahwa

proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak Peminta

menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat

setelah berakhirnya proses hukum terkait.

PASAL 13

PERMINTAAN BERSAMAAN

Apabila permintaan ekstradisi untuk orang yang sama d!terima dari dua negara atau

lebih, baik untuk ' tindak pldana yang sama maupun berbeda, untuk menentukan ke , 10

ru I , • '---, ------, _.- ,--'.- - -.---,--:' --;--" " ---- --~ d ~tiWBiiflM{kt~~....... - " ,~~~~me~~':1~iZu:w:.'AilliS!!7M

.... I'!$aaM~\AW&A.m:m_'1I ,~tm&'.::!':r~~~~~~~~~.:::~~r~~~;8N!.3: t&tll!t\1

negara mana orang terse but akan diekstradisi, Pihak Diminta harus

mempertimbangkan semua faktor' yang relevaT1, te rmasuk tetapi tidak terbatas pada :

a. apakah permintaan tersebut dibuatberdasarkan suatu Perjanjian;

b. tingkat keseriusan tindak pidana;

c. waktu dan tempat dilakukanriya tindak pidana;

d. kewarganegaraan orang yang dicari dan korban;

e. tanggal masing-masing permintaan dimaksud;

." f. kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.

PASAL 14

ASAS KEKHUSUSAN

Orang yang diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun

menjalani hukuman pidana pada Pihak Peminta atas tindak pi dana yang dilakukan

oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pi dana yang permintaan

ekstrad isinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke

negara ketiga, kecuali:

a. pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk tujuan pemberian

persetujuan dimaksud, Pihak Diminta dapat mensyaratkanpenyerahan dokumen

dan informasi yang dinyatakan dalam Pasa!. 6 Perjanjian ini;

b. orang tersebut'belum meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah Pihak

Peminta atau orang tersebut telah se'cara sukarela kembali ke wilayah Pihak

Peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut. Namun, jangka waktu tersebut

.1.1

II} u&:ii$m£m;'~~'R..,.ruw ... l!r.Gt\a:>ShW:B"'(J£lt:;;;;;;;-~lW~.~;~;tl~~I&:;.,,<:tt.R'~Ai

r~8~~~~fjJU:&2QQ4JJ~,,"1!ifa,:~~~~~~~!:~~~~";~:,~~'W~!~~:':.~:::~:~:~~~~iWi

tidak termasuk waktu apabila orang tersebut tidak dapat meninggalkan Pihak

Peminta untuk alasan-alasan di luar kendallnya; atau

c. setiap tindak pidana yang lebih ringan yang diungkapkan dengan fakta-fakta

untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya,

selain tlndak pldana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.

PASAl15

PENYERAHAN HARTA BENDA

1. Apabila Pihak Peminta meminta, Pihak Diminta harus, sepanjang diperbolehkan

oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan sarana tindak pidana dan harta

benda lalnnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya . . A,

atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang diminta, dan apabila

permintaan ekstradisi dikabulkan, Pihak Diminta harus menyerahkan harta

benda tersebut kepada Pihak Peminta.

2. Apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, harta benda sebagaimana disebutkan

pad a ayat (1) . Pasal inl tetap dapat diserahkan, bahkan apabila ekstradisi tidak

dapat dilaksanakan karena orang yang diminta meninggal dunia, hilang, atau

melarikan diri, atau alasan lainnya. ,.

3. Pihak Diminta dapat, untuk melaksanakan proses hukum lainnya yang masih

berjalan, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan

selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut

dengan syarat bahwa Pihak Peminta menjamin untuk mengembalikannya.

4. Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh merugikan setiap hak yang sah

Pihak Diminta atau pihak ketiga lainnya atas harta benda itu. Apabila terdapat , hak-hak dimaksud, Pihak Peminta harus, atas permintaan Pihak Diminta segera

mengemballkan harta benda yang diserahkan tanpa blaya kepada Pihak Diminta

sesegera mungkin setelah selesainya pro,es hukum.

12

L . ~ .... . .. _- .. - ..... _ .. .... _. __ .... _ .. · · · ···-~~~;;Wa.--z;m: ~iiS!WiiZttMMt"!"4U • .iMda;g..IitiIiliI!Ifi'J&4!l .• :rt!tI=&Qi_&&'@IS.~Mm . 0;;:::;;;"", _..I~",""""'_"-"" . '.

,

t. ... ;i&Alisw..!.i!~~~J!\2fiIJllllii.:.:,.I:~~~~1l'G';!I:'t.~::sF.J'#~~~1an,.~~~~~ --~P.--'------'----'----------~'~ ._ ... _. _____ .. _. _~ . ____ . ____ ...... ". .. ,".,_,_ , ____ "_ .... _ . __ ",_ . __ ."

PASAl16

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Tiap-tiap Pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya , saling

memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ·seluas-Iuasnya terkait dengan

tindak pidana untuk ekstradisi yang telah di~intakan .

PASAl17

TRANSI1:·

1. Sepanjang diperbolehkan 6.leh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan

diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu Pihak melalui wilayah Pihak

.J?innya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui saluran ~ ~

diplomatik atau secara langsung melalui otoritas pusat Para Pihak. Izin transit

tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan I

yang dijadwalkan di wilayah Pihak yangd igunakan sebagai tempat transit.

2. Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak terse bu t, Pihak

terse but dapat mensyaratkan Pihak lainnya untuk melengkapi permintaan transit

sebagaimana ditetapkan pada' ayat (1) Pasal ini. Pihak tersebut dapat menahan

orang yang akan diekstradisi terse but untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dual

jam sambil menunggu permintaan tr.ansit sepanjang tidak bertentangan dengan

hukum naslonalnya ..

PASAl18

PEMBERITAHUAN HASIL

Piha k Peminta harus segera memberikan 'informasi kepada Pihak Diminta mengenai

hasil persidangan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi

atau Informasi mengenai ekstrad isi kembali orang terse but ke negara ketiga.

13

9. I 'SI5f:iilIiI6lilE4&9AD&Ka "'i~ .. ItQI!I:MJ_UilCG5OllNlCihW,~~~rM~"';i*;;~

~, ~~:£&J&~~ec:~:,,~.~ ...... ~~~ ... ~,,~ .. ~ .. ~.:.: •• :.::~::::::::::::::::::::::~ __________________________________________ _

PASAL19

SIAYA

Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada Pihak Diminta akan ditanggung oleh

Pihak tersebut. Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubung;ln dengan

penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak

Peminta.

PASAL20

KEWAJISAN INTERNASIONAL

Perjanjian Ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai

ekstradisi .berdasarkan konvensi internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal

ini mereRa menjadi pihak ..

PASAL 21

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yangtimbul · a kibat penafsiran .atau pelaksal)aan Perja njian inLClkan

diselesaikan melalui konsultasl antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 22

PERUBAHAN

PerJanjian In! dap"t diubah setlap saat melalul kesepakatan bersama Para Pihak.

Perubahan dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur

pemberlakuan Perjanjian in!.

14

'. as

PASAL 23 ·

KETENTUAN PENUTUP ,

1. Para pihak harl)s memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya

persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini.

Perjanjian inl mulai berlaku sejak tanggal diterlmanya pemberitahuan

pemberlakuan yang paling akhir.

2. Salah satu Pihak dapat mengakhlri Perjanjian ini kapan pun melalui

pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pengakhiran ini berlaku setelah 6(enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan

mengenal pengakhiran dimaksud. Pengakhlran Perjanjian ini tidak aka n

mempengaruhi permlntaan . ekstradisi yang telah disampaikan sebelum

pen~akhiran Perjanjian ini. . .

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintahnya

masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DISELESAIKAN di Jakam pada tanggal dua .puluh tujuh Juni, 2013, dalam dua rangkap

naskah asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Viet Nam, dan Inggris, semua

naskah sama-sama sahnya. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah

bahasa Inggrislah yang berlaku.

UNTUK REPUBLIKINDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA

15

. UNTUK REPUBLIK SOSIALIS

VIETNAM

PHAM BINH MINH

MENTERI WAR NEGERI

~· !!!tif awn'", b w:a.&i!LIhi~IilJJU&i!\t$iiG~~

I

rr;m.te&31i.j)_=~~itJ'.&.a:ttk~m~~~~~~~~~~~.~~:::::·:~::~'I::;~:~~~~~_~~:::~.~

REPUDLH.( INDONES iA

~I~P DINH VE DAN DO

GILrA

CQNG HOA IN-DO-NE-XI-A

VA CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

Cong h6a In-ao-ne-xi-a va Cong h6a xii hOi chu nghia Vi~t Nam (sau aay goi la "cae B• ,,). en , '.;:.

V&i mong muon nang cao hi~u qua hQ'p tac giO'a hai ntlaC trong vi~c phong, chong tOi

ph"m, tren CC1 sa ton trong ehu quy'en, binh a~ng va Iqi ich cUa nhau ;

Dii thoa thu~n nhLt sau :

DIEU 1 - ..

NGHIA VI) DAN DO

Thee quy c1jnh eua H i ~p cjnh nay va phil hqp v&i phap lu~t trong m/&e eua eae

Ben, m5i Ben cong It d~n cQ eho Ben kia bat eli ngLtCri nao e6 m~t tren lanh tho eua

Ben aLtO'c yeu dIU ma Ben yeu cau d'e nghi d~n cQ ae truy to, xet Xlt ho~e thi hanh an

vl; mot t';'i bl d~n dQ OlfqC thY'c hl~n trlfCrc ho~c sau thai ciem Hi~p djnh nay e6 hieu lY'e.

'j . ..

~ ... ~~mm~~~~f'ii'~,i\¥M:(hlm'1~.¥t .. ~~1:Vr!l¥.~:.,"l.li:l:R'~~

"

.?ltf!Wj(m::s:tJ:.ki&ljU1'!!;!i~IP:\;., ... itV!Wt>f!ki:l..§l8i!'St"£dli"lIi.~n:~~~~.:;G!{.;;t~~i1 --------. ,

HQ1> BI DAN DO

REPU3LJK INDONESIA

1. TOi ph;;!m thuOi: trlfCtng h<,1p bi d~n dO Iii hilnh vi phQm toi e6 the bj xv phi;lt

tu vai thai hQn tll' mot nam tr& len ho~e nghiem khae hO'n thea quy dinh phap lu~t ella

d hai Ben.

, 2. Himh vi ehuan bi ph;;lm tOi, ph;;lm toi ehU'a dQt ho~e I~p ke hoQch, giup sue

ho~e xul give, hU'O'ng d~n ho~e to ehCre vi~e thl/e hi!~n ho~e Ii! ngU'Cti eung thl/e hien

hilnh vi phQm toi dU'<,1e quy dinh tQi khoan 1 Dreu nay eung Iii toi phQm thuoe trU'ang hQ'p

bi dan do.

3. 'Phu h<,1p vai quy dinh ella £lieunily, khi xae dinh hilnh vi bi buoe tOi cil'u thanh

mot tOi thea phap lu~t ella ca hai Ben, khong yell cau philp lu~t ella ca hai Ben quy dinh

himh vi bi buoe tOi ella nglfai d6 thuoc eung mot nh6m toi ho~e eung tQi danh. Tat ca cae yeu t6 ella hilnh vi d6 se dU'<,1e xem xet, ke ca trong trU'Ctng hQ'p e6 51/ khae nhau

giU'a cae yeu t6 eau thanh eua tol phQr'n bj yeu dIu d~n do.

4. Neu yeu cau dan do lien quan den nhieu toi vii mot trong 50 d6 khong c6

hinh ph;;!t tu tll' mot nam tra len thee phap lu~t hai Ben thi vi~e dan do e6 the dU'Q'e

chap thu~n doi vO'i tat ca cae toi neu dap Crng dU'Q'e cae yeu diu khac thee quy dinh clIa

Hiep dinh nay va it nhat mot trong 56 d6 la toi ph;;!m thuoctrU'ong h<,1p bi dan do.

S. Tntong hQ'p dan do mot ngU'Cti lien quan aen rnot toi ve thue, thue hai quan,

kiem soat ngoQI hoi ho~c cae van de ve thu nh~p khae thi Ben dU'<,1c yeu cau khong

dU'<,1e tll' choi d~n do vai Iy do phap lu~t cua Ben d6 kh6ng ap dvng cung 10,11 thue hoiiic

thue hai quan ho~e khong quy dinh ve thue, thue hai quan ho~e quy che ngo~i hoi

wang tl/ nhU' philp lu~t eua Ben yeu call.

6. Khong Imh hlfang den khoan 4 £lieu 3 Hi~p dinh nay, toi ph<;lm 5e thuQc

trU'ong hQ'p bi dan do thea Hi~p dinh nay, bat kg himh vi cua nglfai bi yeu cau d1\n do

2

it i&ilQ&aa&1IUJ!Ql&$L _~~ .... ..DitU!&iIJJBii!iJiJ£1ll • l'\fIYlISiUi."V_ .... 1I4l11J~;9AW~1 ~~t«.. , y- --"- ::,.u .. .. . ,. , 4P..i~~:&:liLt4i$.idM_j

.. M~mm:tM'''WMtM8-k:i*,fl4ij$\r;w,tr;tMiW~J:D~~:::~~~~~.~~:~~~~l~~!.~~~~~(!:~M.;;;:;;gz~

di/;n ra toim bO ho~e mot phan t~i Ben aVQ'e yeu eau, khi xem xet tong the himh vi

ph~m toi va h~u qua hr -'" h~u qua mong muon eua himh vi aD thea phap lu~t eua Ben

dvQ'C yeu cau, da cau thanh toi ph~m thuoe twang hO'p bi d~n ao trong lanh tho

cua Ben yeu cau, >

7. Doi vai yeu cau d~n ao de thi himh ban an da dltQ'c tuyen thi thai h~n con

phai tiep tve cha'p himh hlnh ph~t doi vai toi ph~m thuoc trltang hO'p bi d5n do khang , ,

dltQ'c it hem sau thang.

,"

D1EU 3 ... ..t' JI: ,.

TV CHOI DAN DO

.• :.:: 1. D~n dO se bi tlr ehoi neu:

a. Toi ph~m bi yeu cau d~n do Iii toi p~~m ehfnh tri;

b. Ben dltO'c yeu cau e6 CC1 sa ch~c eh~n de tin tltang r~ng yeu cau d~n do dltO'c

dlta ra de truy e((u tr<lchnhi~m hlnh Sl/ ho~e trlrng ph~t ngltai bi d~n do vi Iy do chung

toe, ton giao, quoe tich, dan tOe, quan diem ehfnh tri ho~e vi bat ke mot trong cae Iy do

neu tren, ngltai d6 bi doi xu khang cang bang trong qua trlnh to t<,Jng;

c, Toi phQm bi yeu eau d~n do la toi phQm quan SI,!' va khong phai la toi phQm

thea phap lu~t hinh sl/ thong thltang;

d, Theo phap lu~t cua Ben yeu cau, ngltai bi yeu diu d5n do khong the bi truy

to vi aa het thai hieu ho~e khong the thi himh an vi ngltlYi a6 aa dltO'c an xa;

e, Mot ban an euoi eung aa dltQ'e tuyendoi vai ngltai bi yeu diu d~n do ve tQi

ph~m bi yeu cau d~n do;

3

t1:i!tilJlju!M'1lIl1!tilli\{tI!lll:mr;;J).1tDiltWI'1£W!&!smaliiO"l&£itiXP.I!TW~"'taAEWlI!IllW~iiS!a,~~m~~;~~~iliJi,ihE.¥'

~~~tJtJ,fU@!f!tlt!Uit.~ itm56Zi~~:'~.t2!?!'!~!.~~~!!'~t\;~~~r:.t!$."<I ... {'t1l'!~~~:®·~~":::"::u1t2n~

f. Thea philp lu~t eua Ben yeu cau, toi ph~m bi yeu cau d~n do se bi k~t an tv l hlnh, trang khi thea phap lu~t cua Ben dvO'c yeu c'au, toi ph"m do kh6ng bj k~t an tv

hinh, trCr khi Ben yeu c'au cam ket n~u ngvai d6 bj ket an tll' hinh thi hinh ph~t se

khong dvO'c thi h~mh.

2. Thea quy dinh ~ua Hi*p dinh nay, cae toi sau se kh6ng dvO'c cai Iii toi ph",m

chinh trio

a. Toi xam philm tinh milng ha~e than the ngvai dLrng d'au Nha nvoc hai;ie

ngvai dLrng d'au Chinh phu ha~e cae th~nh vien gia dinh cua ngvai d6;

b.JY1ot toi phi!m trongcong vac quae te ma cae Ben la quae gia thanh vien c6 '., nghTa VI,I dan do ha~e truy t6 ngvai bi yeu cau ho~e ehuyen ngay VI,I an do cho cae co

quan e6 tham quyen eua minh de truy ~o;

c. TOi philm lien quan den khung ba thea phap lu~t eua Ben dVO'e yeu cau, t",i

thai dii1m yeu e'au, se khong dvO'c eai la toi phQm e6 tinh chinh trj;

d. Chuan bi philm toi ho~c ph~m toi chva d",t ho~c la dong ph",m trong cae

tnrcmg hqp philm toi neu tren.

3. Thea Hi~p dinh nay, cae toi xam philm nghiem trc;>ng than the can ngvai, tinh

m~ng ho~e tai sfm, m~e du mang dong ca ehinh tri cOng se kh6ng dVO'e coi II! toi ph",m

ehfnh trio

4. Dan do co the bi tCr choi neu Ben dvqe yeu cau e6 quyen tai phan doi voi toi

ph",m bi yeu diu d~n do thea phap lu~t quae gia eua Ben dvQ'c yeu cau. Trong trvang

hO'P d6, Ben dVQ'e yeu cau se e6 nghTa VI,I truy to ngvaibi yeu e'au ve toidanh bi yeu

diu dan do tili toa an cua nvac minh phu hO'P va; philp lu~t trong nvae. Neu cae co

quan e6 tham quyen eua Ben dvO'c yeu cau quyet dinh khong truy t6 trong trvang hqp

4

-==_._-_._--_ .. __ ._.-_ .. _-------_. ·.'.<&:Mlit.ti!tMIJi2t:tS£1i21P.l~".~~V!r3fttt·lm,.32j'It\IMJ!1!~1lm."f<'f,~}.!lP.';lI'JfV\'M.,:~~~/~~C1f:~

i_'\'",":'!.~~~,II!t1!i1iEtMI\61ifb~if .. ilJbij2J"%:iK4~*K'I!O~4.~~!!,,~:!'-!JS~{f!:~tmx:azu:;;a:;s:mi@j --.. ----- -,,- -... -.--- .. · .. -.. ·-·----.,,--------1

nay ho~e vi~e truy to la khong the th</e hi~n dVO'e vi bat elf Iy do gi thi yeu c3U dan dQ

se dVO'e xem xet l;;Ii;

5. Trang cae trvang hO'P ngo;;li I~, xet mlfe do nghiem trong eua toi ph~m va Iqi

feh eua Ben yeu c3U, Ben dvO'e yeu cliu thay r~ng, vi~e d~1l do se khong phu hO'P veri

cae nguyen t~e nhiln d"o do hoan canh ca nhan eua ngU'ai bi yeu diU dlin do.

f)lEU 4

CONG DAN

1. Thea Hi~p dinh nay, cae Ben se khong d~n do eong dan eua minh.

2;:Neu vi~e d~n 110 bi tit ehoi chi vi quoc tich eua ngveri bi yeu diu dan do thi

Ben dVO'e yeu c3U, thea d~ nghi eua Ben yeu cau, ehuyen vv an d6 eho CO' quan c6

tham quy~n de truy to_

3. Thea quy dinh ella £)j~u nay, quoc tieh ella ngvai bi yeu cau d§n do dVQ'e xae

dinh tren eel sa quae tieh ella ngviti d6 vao thai diem th!,l'e hi~n toi ph;lm rna vi d6 yeu

cau d§n do dvQ'c dVa ra.

DIEU 5

CO QUAN TRUNG lfO'NG

1. M6i Ben chi dinh mot CC1 quan trung vO'ng de th</e hi~n Hi~p dinh nay.

2. Ve phfa COng hila In-d6-ne-xi-a, CC1 quan trung vO'ng se Iii BO Lu~t phap va

Nhan quyen va v~ phfa C6ng hoa xii hOi ehu nghia Vj~t Nam, CO' quan trung ve'ng se la

Bo C6ng an .

~-.",~5 ___ .. __ ._. ______ ... _____ Ja .l\jIf(SBU?!i.s~'MSJliibE.&~.$IlH:;;;sr~~~.Ql;··~~tS!V!'l)rlbl:wxz:az&t&WiiELJZt.;u:.&lWlt

Ir~~UdiW~~"!!.~~'~St~~~~~~~~tL~&W~~~,~.! .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. .. ........ ;;:,.Jaan;;u;:;;::mw&S>iA.'......-'_~ _~iW:mw::a:;;.W.;;af:!!M= "'. . _ a\'t' ..... , tSQi~»~'='ol . _ _ . _ _ :.... ... :. , jJ. "'_..,J"'&i~$bIa)Ml1n" ~ . ._._ __ ... . C..: . • tL_.""liJ

OIEU6 ~ YEU cAu DAN DO VA TAllI~U I

1. Yeu cau dan do va tat ca cae tili li~u e6 lien quan se do CC1 quan trung 110'ng

eua mot Ben gVi eho CC1 quan trung U'O'ng eua Ben kia thong qua cae k€mh ngo<;li giao.

2. Van ban yeu diu d~n do phili dl1Q'e gvi kem thea cae tai Ii~u sau:

a. Cae tai Ii~u me ta ve ngU'ai bi yeu eau d~n do bao gam: ten, tueii, gieri tinh,

queie tieh, cae tai lieu nh~n d<;lng khae, nElu e6 thEl, ngh'e nghi~p, nO'i Cl1 tru, nO'i a t<;l m

thai eua ngl1ai bi yeu eau d~n do, me ta d~e diElm nhan than, anh, dau van tay cua

ngl1ai dO,neu co va cae thong tin khae e6 thEl ho trQ' xae dinh nh~n d<;lng va nO'i a eua .:\: .

ngl1ai do;

b. Van ban tom t~t tinh tiElt ehinh eua vI,! an, mo til v'e toi phQm bi yeu diu d~n

do bao gam thai gian va dia diem thl/c hi~n va hinh phQt dU'Q'C quy dinh veri toi do thea

phap lu~t;

e. Van ban trfch d~n cae quydinh phap l u~t xac dinh toi ph<Jm va hinh ph<Jt va

cae quy djnh phap lu~t lien quan Mn thai hQn truy to ho~e thi himh an tuy viw hoan

canh lien quan den toi phQm do.

3. Doi veri yeu cau d~n do de truy to, phai gLri kem thea: lenh bat cua toa an

ho~c CO' quan c6 tham quy'en kh,\c de dan do; van bim de nghj truy to ho~c bim cao

trQng deii veri nglfai bl yeu cau d~n do ve tol danh dl1Q'c neu trang yeu e'au d~n do; va ,

cae ehLrng CLr xac nh~n vlec chuan bl truy t6 ngl1b'i bi yeu c3u d~n dQ v~ toi ph<;lm do de

truy t6.

4. DOi veri yeu diu dan do de thi hanh bim an dlfQ'C tuyen doi veri ngl1ai bi yeu

diu dan do, phai gLri kem ban sao co chLrng tht,fc ban an euoi cung va van bim thong

bao thai gian da chap hanh hinh ph'lt va thai gian con phil; chap hanh.

6

I!=:=:LWJJl4IIiiiP QWiJllQi:ltKlWiiiilliGJii!:MDlitl&lhliillbilr .. Jt8iiZMIi.td'hiRhEfIJ)~M-:.:i:z::~~-;S: j iLiA

~j9iib!Ciab'J'fi1fi!!t11m~gI,~~.A·ru:lm!".::!~~~~~.I!:..~~~_~~:'C:~~~'~~~:~~~~!.V!~~~!lU!bE a· 1 -a;'I

5. Yeu diu dan do thee Hi~p djnh nay phai dLfO'c'kyva d6ng dau b&i CC1 quan co

tham quyen eua Ben yeu diu.

6. Yeu c'au d~n dQ va tat ca cac tai li~u lien quan phai dLfO'c djch sang

tieng Anh.

D~U7

THONGTINB6SUNG

Neu Ben dLfO'C yeu cau eho r~ng thong tin dLfO'e cung cap kem thee yeu cau d1!ln

dQ khong d'ay du de xem xet yeu c'au thi Ben dLfO'C yeu c'au c6 the yeu cau b6 sung

thong tin din cung cap treng thoi h;:m 30 (ba mLfGi) ngay kif tiI ngay nh~n dLfO'C yeu

diu b6 s'Ci:ng thong tin he~c treng kholmg thai gian dLfQ'C cac Ben ·thong rihat.

DIEU 8 ,.

CHUYEN GIAO TI/ NGUY~N

Neu ngLfoi bj yeu c'au dan dQ trinh bay r6 rang t<li phien toa trong thu tl,lC d1!ln

do r~ng ngLfoi nay tl,r nguyen de dLfQ'e chuyen giae cho Ben yeu cau, thi Ben dLfQ'e yeu

c'au, dIn cu th~e philp luH quoc gia cua minh, co the chuyeh giae ngLfoi d6 nhanh

ch6ng ma khong can thl,l'c hien them cac thu tl,lC d~n do khac.

DIEU9 . ~ ~

BAT KHAN CAP

1. Trong cac trLfang hQ'p kh!ln cap, mQt Ben co the yeu c'au Ben kia b~t khan cap

ngLfoi ph<;lm toi be tron de d~n dQ tmac khi c6 yeu diu dan dQ ehinh thue. Yeu c'au nay

phai dLfQ'C gvi bang van blm qua cae kenh ngo<;li giao dLfO'e quy djnh t<;li {lieu 5 Hiep

djnh nay, qua To chue Cimh sat hinh Sl,l' quoc te' - INTERPOL he~c cac kenh khac do cae

Ben thoa thu~n.

7

~. 0 'Jj Zd'SCk ;. "a.jeM 1m Sl!Q&£difE.spPM Wi Ir!m$li£&3lifl5t$ls;::t!.~"'tl!~nn.m;ySne;~xm...~m~;;;;;)·':emztiSidki63liJ1:

!~~"'-IIl>lt.'_Wl!lC!1bJl:t.Ctj4t!iA\..,ali1~~~~~~!!..~~!.~~f&l:WZi . b~

2. Yeu diu b~t khan cap gom thong tin dLlQ'e quy. djnh t~i khoan 2 £lieu 6 Hiep

dinh nay, van ban thong baa ve I~nh b~t va van bim kh£ng dinh ro 5e gLri yeu dIu d13n

do ehfnh thlre dOi vai ngLloi do.

3. Ben dLlQ'e yeu e'au 5e thong bao ngay eho Ben yeu c'au ve ket qua eua yeu c"au

b~t khgn cap.

4. NgU'ai bi b~t giG' khan dip ~e dU'Q'c tra tI,t do neu trong thoi h~n 60 (sau

mLlO'i) ngay sau ngay bat giG', cae co quan e6 tham quyen cua Ben dLlQ'c yeu diu khong

nh~n dLlQ'C yeu diu dan dO chfnh thifc.

5. Viec tra tI,t do cho ngLlCti theo khoan 4 £lieu nay khong can tra viec b~t gili' l<;li

ngLloi d6 ;;'a bih dilu thu t~c d~n dil, neu sau khi tra tit do cho ngLloi d6, Ben d.LlQ'c yeu

cau nh~n dttqc yeu diu dan do chfnh thifc.

DIEU 10 ' •

QUYET D!NH VE YEU CAU DAN DO

1. Ben dttQ'c yeu cau 5e xem xet yeu diu dan dQ dttQ'C dtta ra' thea Hi~p dinh

nay phu hO'P vai cac thu tl,lC dttO'e quy dinh trong phap lu~t quac gia nttae minh va thong bao ngay eho Ben yeu diu ve quyet dinh eua mlnh.

2. Neu Ben dttQ'c yeu dIu tit chai toan bo ho~e milt ph'an yeu diu d~n dO thi

phili thong baa Iy do tlr ehoi eho Ben yeu cau.

DIEU 11

CHUYEN GIAO

1. Neu Ben dttQ'e yeu e'au chap thu(in yeu cau d~n de;. thl cae Ben se thong nhat

ve thoi gian, dla diem va cae van de khac lien quan den ehuyen giao ngLlai bj yeu dlU

8

.1 . ~ i'e i Hi :z:::tJZtJI,4A 'i@!l$t j!8ai.'tW!£Sllii£1~J:iil2&Slj!SSiUifS;miS'ZtT(~~~~:s:&M

•

&7LUi£IWI!&ji&.AI.\ffl4", .1!axgJiJ3fci4nt!&Jh~~~~a::~~~~~~!,~~~, ... :iJ£JI!!SS2t~~

d~n dO. Ben dU'Q':: yeu diu 5e thong bao cho B'en yeu cau ve thCti gian ngU'Cti bi yeu dlu

dan dQ da bi giam giG' trU'O'c khi dlfqc ehuyen giao.

2. Neu Ben yeu diu kh6ng tiep nh~n nglfCti bi yeu cau d~n oQ trang thai han 15

(mU'ai lam) ngay 5au ngay thoa thu~n ehuyen giao thl Ben oU'qc yeu .: diu 5e tra tl/ do

ngay cho nglfCti d6 va e6.the tlt choixem xet yeu cau dan dQ mO'i eva Ben yeu cau doi

vO'i ngU'Cti d6 vEl cung mQt tQi danh.

3. Neu mot Ben khong the; ehuyen glao ho~c tiep nh~n nglfCri bi yeu cau dan oQ

trong kholmg thai gian da thea thu~n vi cae Iy do ba't kha khang thi Ben d6 phai thong

bao ngay cho Ben kia biet. Cac Ben 5e thea thu~n vEl thai gian, dia oie;m mO'i va eac van

de lien quan khac de thl/C hi~n vi~c dan do phu hqp vO'i phap lu~t quae gia clla minh . . :.;: Trlfang hqp nay dlfqe ap dl,lng quy dinh tai khaan 2 Dieu nay.

D1EU 12

HOAN vA CHUYEN GIAO T~M TH01

1. Neu ngU'Cti bi yeu diu d~n dQ dang bi truy eltu trach nhi~m hinh SI/ ha~c dang

thi hanh an a Ben dU'qc yeu diu ve mot tQi pham khac vO'i toi bi yeu cau dan oQ, Ben

dlfqC yeu cau c6 the, 5au khi ra quyet dinh eha'p thu~n dlin do, hoan dan dQ eho to'i khi

ket thuc qua trlnh to tl,mg ho~e ehap .hanh xang bIm an . Ben dlfqe yeu diu 5e thong

baa cha Ben yeu diu veviec haan d~n o¢.

2. Neu vi~c hoan d~n d¢ e6 the gay tra. ngili nghiem trang den qua trlnh t6 tl,Jng

hinh 51/ t;;li Ben yeu cau thi Ben dlfQ'C yeu cau e6 the, thea de nghi eua Ben yeu diu,

t;;lm thai chuyen giao nglfai bi yeu diu dan d¢ cho Ben yeu cau neu khong gay can tra

den cac thu tl,JC to tl,Jng hinh 51/ dang dlfqC tlen hanh eua Ben dU'Q'c yeu cau va Ben yeu

cau cam ket giao tra ngU'ai d6 va dieu kien va ngay I~p Wc 5au khi ket thuc cac qua

trlnh to tl,mg hinh 51/ c6lien quan.

9

:6f3&mlbif«tulM3lIfi1&!tfI\!lm1!'.~~~~~~,P.'I~~

~M.Cf~. ~~~~~~A!t!t.~.:!; ... ~r..~,~~~~~~~f@!JM~~

OI'Eu 13

NHI'EU YEU cAU DAN £)0 £)01 v61 MOT NGlJ01

Neu hai ho~e nhieu han hai quoe gia cling yeu diu d~n dO doi voi cling mot

nglfai ho~c ve cling mot tOi ho~c ve cac toi khae nhau, khi xem xet cac yeu cau d~n

dO de quyet dinh vi~e dan do nglfai nay cho quac gia nao, Ben dlfQ'c yeu cau se xem

xet tat ca cae yeu to cO lien quan, baa g()m nhlfng kh6ng giai hGln doi vai:

a. Yeu diu dan doc6 dlfqc I~p thea mQt hi~p dinh hay kh6ng; ,

b. MLrc do nghiem trong eua toi ph am;

.. ~. c. Thai gian va dja diem ph~m toi;

d. Quoe tich cua ngltai bi yeu cau dan do va ngU'ai bi h<:li;

e. Ngay dlta ra yeu cau dan do; va

f. Kha nang dan do tiep thea cho mot quoe gia khk

OI'Eu 14

QUY TAC f)~C BI~T

NgU'ai bi dan do thea Hi~p dinh nay se kh6ng bi truy CLrU traeh nhi~m hinh S\f

ha~c kh6ng phai thi hanh an t<:li Ben yeu eau ve mot tOi do nglfil'i d6 thl/c hi~n trltac

khi bi ehuyen giaa, ngoai tOi ma vi d6 ngltCti nay bi yeu cau dan de;, ho~c cOng se khong

bi dan de;, lai cha quoc gia thLr ba, trLr tmCtng hqp:

a. Ben dlfQ'e yeu cau da d()ngy tmae. £)e dat dU'Q'e SI/ d()ng It d6, Ben dltO'c yeu

diu c6 the yeu cau eung cap cae tai n~u va thong tin dltQ'c quy dinh t<)i Dieu 6 Hi~p dinh

nay;

10 · .

'I B I , , ~~:·~;';';'~i;;.imm:fJ4U'&iiMi-'-'lila : 1.-..- ~&& ~ , __ ,. "''''.."... .... ,~,;m_ WQiLUCeiill iItaU azliWll!LWt!_WU&~ , ''"fl;_, .

~!EZ&&.;1l-gtE,~~.IiJtl!:t::" f~~~8~~~~~1W!~~. ~

b. NgLfai d6 kh6ng rai khei lanh tho eua Ben y~u cau trang thai h<ln 30 (ba

mLfO'i) ngay ke tLr ngay dLfc;tc til do rai di ho~c ngLfai d6 tl/ nguy~n quay tra lili lanh tho

Ben yeu cau sau khi rai di. Tuy nhien, thai hiln nay kh6ng bao g()m thai gian ngU'oi d6

kh6ng the rai khei Ben yeu cau vi cac Iy do bat kha khang; ho~c

c. Bat ky mot toi nhe hO'n nilO dLfc;tc dU'a ra dl/a tren cung cac Sl/ ki<~n dung de

d~n do ngLfiti nay, trLr toi ma vi do vi<~c d~n do kh6ng the dvc;tc thl/c hi~n mot cach

hO'P phap.

OIEU 15

CHUYEN GIAO TAl SAN

~ . . 1. Neu Ben yeu cau de nghi, thi Ben dLfc;tc yeu cause, trong ph<lm vi phap lu~t

quoc gia nvac minh, tilm giU' cae tai san do philm toi ma c6 va cac phvO'ng ti~n dung

de ph<)m toi cung cac tai san khac del'am b~ng chLrng dLfc;tc til"D thay tren lanh tho eua

minh ho~c thuoc sa hli'u cua ngvai bj yeucau d§n do va khi chap thu~n d§n do se

chuyen giao tai san nay cho Ben yeu cau . .

2. Khi chap thu~n d~n do, tai sim dVc;tc quy dinh tili khoan 1 Dfeu nay sf? dLfQ'C

chuyen giao, ngay d khi vi~c d~n do kh6ng the thl/C hien dvqc vi ngLfai d6 chet, mat

tfch ho~c be tron ho~c bat ky Iy do nao khac.

3. Oe phl,lc Vl,l che bat k~ thu tl,le to tl,lng hlnh Sl/ nae con chU'a dvO'c giai quyet,

Ben dvqc yeu cau c6 the hoan vi~c chuyen giao tai san dvO'c de c~p & tren cho tai khi

ket thuc cac thu tl,JC d6 ho~c chuyen giao tilm thiti tai san nay voi dieu ki~n Ben yeu

diu cam ket se tra lili tai san d6.

4. Vi~c chuyen giao tai san nhLf tren kh6ng lam phLfO'ng hili dell quyen va 100i fch

hO'P phap cua Ben dU'O'c yeu cau ho~c cua ben thLr ba doi vai tai san d6. Khi co cae quyen

va 100i ich neu tren, thea de nghi cua Ben dU'c;tc yeu cau, Ben yeu cau phai tra lili tai san

;:

11

~'11!f 5 i • lib IQ iJHj2 fI!PS?'1'F~.wv:r:mt .&i'mFA4!!ifijt __ 'Iiiifa::aldSgL"t!\WII.~JJi&n,"p ' I

~tI)ltUll\a~mwmL"i&ti~N&RiUJUi.J.~mmmajJ.if.%i%!tOJi~!.2!~~~~~~~~~~~~~~~ &1 i

dvQ'c chuyen giae che Ben dVQ'e y@u cau sCrm nhat e6 the sau khi ket thue cac thu tl,le

to tl,lng.

~

DIEU 16

TLfO'NG TRQ' PHAP L Y

Moi Ben se, trong phi!m vi ehe phep eua phap lu~t treng nvCrc, eung cap ehe

Ben kia bi~n phap rQng dii nhat detU'ctng trQ' philp Iy v~ cae van d~ hinh 51/ lien

quan den tQi phom bj yeu cau dan dQ.

.:;:

VI"Eu 17

QUACANH

1. Treng phom vi ph~p lu~t nvCrc minh ehe phep, vi~e qua canh ngvai bi yeu

cau dan dQ den mQt Ben tLt mot nvCte thCrba qua lanh tho eua Ben kia 5e dvQ'c phep

khi e6 van bfm yeu cau gu-i qua dvCtng ngeoi giae he~c tr1/e tiep qua cae CC1 quan trung

vctng eua cac Ben. Khong yeu cau phai xin phep qua canh neu vi~e v~n ehuyen dt.rQ'e

thl/c hi~n bling ovang hang khong va khong e6ljeh trinh hi! canh tren lanh tho cua Sen

kia.

2. Neu tien hanh vi~e hi! canh khong d1/ dinh trt.roe tren lanh tho eua Ben kia thi

Ben nay e6 the gu-i yeu cau xin qua canh thee quy dinh toi khefml Vi~u nay. Ben kia c6

the, khOng tral vai phap lu~t quoe gia minh, tom gill' ngvCti d6 treng kheimg thlti gian

72 (bay mt.rcti hail gilt treng khi chit yeu cau qua canh.

VI'Eu 18

THONG BAD KET QuA

Ben yeu diu 5e thong bae kjp thai ehe B~n oVQ'c yeu cau v~ ket qua xet xU- ho~e

thi himh ban an doi vCri ngU'ai bi d~n dQ he~e thong tin lien quan den d~n dQ loi ngU'lti

d6 ehe mQt quac gia thCr ba.

12

II 'I iSla Jtid$"1!' "LW""1I1t!tf"1t1"Pl!~~~~~&=" u • '

A4IRiIJ:tAI\t1lld;.'fbJl'Jllt:Ui6iiat\lWUS!\n&aw::u:t£1"_t:"'IL1--~I~m::a.Jtb~~~JSj~~~ >;; _, I

m'Eu 19

eHIPH[

Cac chi phi phat sinh trong qua trinh d~n do t<li Ben dlfqc yeu diu se do Ben d6

chi tra. Cac chi phi ve v~n ehuyen va chi phi qua canh lien quan den ehuyl?n giao hoi;le

tiep nh~n nglfai bi d~n dO se do Ben yeu diu chi tra.

DIEU 20

NGHiA vt,J Quae TE

Hiep dlnh nay se khiing anh hlf(ing toi cac quyen va nghTa V1,l cua cae Ben lien quan

den d~n do thea cae dieu ttae quaete ho~e thoa thu~n khae rna cae Ben la thanh vien. :.;:- .

DIEU 21

GIAI QUVET BAT DONG

Bat Cll' bat dong nilO nay sinh trong viee giai thieh ho~c ap dl,lng Hiep djnh nay se

dlfqe giai quyet qua tham van gifra cae Ben qua cae kenh ngo<li giao.

DIE'U 22 . ~ ~

SlfA DOl, BO SUNG

Hiep dinh nay sE! dlfQ'e slra doi( bo sung t<li bat ell' thai diem nilO va; SI/ dong

thu~n cua cae Ben. Nhil'ng sLra doi, b5 sung nay se e6 hieu h!e thea cac thu tl,lC nhlt thu

t1,le de Hiep dinh nay c6 hieu II/C.

13

rLLSll aLa .... 'CP"Jfi?'U2'~~.r.fuGmL'i.~.,;:;;;;;ii.~mr~u ... 1l a £ :ww!I

~~g;(»il;atll .. iiO~t1~~...rm~:'~~!ihIfi<. ! g. Is:..~~=~~:!~~~~~:f:~[~~~&aQi

9~U23

9~UKHOANCU6ICDNG

1. Cae Ben se thong bao cho nhau ve vl~c hoan thi~n cac thu t\lCtrong mrac c6 •

lien quan de Hi~p dinh nay e6 hi~u II/c. Hi~p dinh nay Sf! c6 hi~u II/c vilO ngay cae Ben

nh'nd~qcthongbaosauc~n~

2. Mol Ben se cham dltt Hi~p dinh nay b~ng vl~c gtri thong bao b~ng van ban

eho Ben kia qua cac kenh ngoal glao tai bat ky thai diem nao. HieP djnh se het hieu Ii/C

sau 06 (sau) thang k~ tLr ngay nh~n d~O'c thong bao chinh thlrc d6. Viec cham dlrt Hiep

dinh nay se khang fmh hlfCtng tai cae yeu cau d~n d¢ dlfqC dlta ra tmac khi cham dltt

HieP dinn .

. :.\'.

De lam b~ng, nhO'ng nglfoi ky ten dlfai day, dlfqc Chinh phu cua minh uy quyen

day du, da kY Hi~p djnh nay.

Lilm t(!i Gia-cac-ta, vilO ngay hai mlfoi bay thang sau nam 2013, thanh hai bim

chinh, moi ban gom tieng In-d6-ne-xi-a, th?ng Vi~t va tieng Anh, cae ban dell c6 gia trj

nhlf nhau. Trang trlfong hqp nay sinh bat dong trong viec giai thieh Hiep dinh nay thi

se can ell' vim bim tieng Anh.

£)1;1.1 Dl~N

CONG HbA IN-n6-N£-Xl-A

Signed

AMIR SYAMSUDIN

BO TRlfCrNG

BO PHAp LU~T VA NHAN QUVEN

14

f)~1 DI~N

CONG HbA xA Hell CHU NGHTA VI~T NAM

Signed

PHAM SINH MINH

BOTRlfCrNG

BO NGOI;\I GIAQ

~ iWmMi L iWj~iWJJiIIU~iiGGilil:stJJJ!iIi! ... ,,~~~i~~ 'I

rtNUiJSJf!j1)M!t'l<@GRta¥!0!l!tJf.M#}t::'~M~t~~~'!m.~~~~5?.v.;;~~ I . _ .... - - . ,

REPUBL1lt JlIIDONESJA

EXTRADITION TREATY

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam '(hereinafter referred

to as "the Parties")' '~, '

Desiring to make more effective cooperation between the two countries in the

prevention and suppression of crime on the basis of mutual respect for sovereignty,

equality and mutual benefit;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

OBLIGATION TO EXTRADITE ·

Each Party agrees to extradite to the other Party, subject to the provisions of this

Treaty and their respective domestic laws, any person who is found in the territory of

the Requested Party and sought by the Requesting Party for prosecution, tria l, or

execution of punishment for an. extraditable offence, whether such offence was

committed before or after the entry into force of this Treaty,

.',.!§W5i'¥saasf' ei5J!4blW~4!E!iiZ&a;WJPfM&#¥f2&SLWw.\i.~~'1o.ma~I!£G@,.iwl&&!JWi_!I

rr::aa5&l!SiLCL.~~~rMj:amW .... .w!NJi.'Mll lailLl!XtaI!t.'~~l~..:..:::"~~~~~~~:"'~ ____ •.

ARTICLE 2 . ,

EXTRADITABLE OFFENCES

1. An offence shall be an extraditable offence, if it is punishable under the laws of

both Parties, by imprisonment for a period of at ·Ieast one year or by a more

severe penalty.

2. An offence shall also be an extraditable offence, if it consists of an attempt or a

conspiracy to commit, aiding or abetting, ' counselling or procuring the

commission of 'or being an accessory, to the commission of an offence described

in Paragraph 1 of this article.

3.~or the purpose of this Article, in determining whether the alleged conduct

constitutes an offence under the laws of both Parties, it shall be immaterial

whether the laws of both Parties place the alleged conduct of the fugitive within

the same category of offence(s) or denominate the offence(s) by the same

terminology. The totality of the alleged conduct shall be taken into account,

regardless of any differences in the constituent elements of the offence(s) for

which the extradition is requested.

4. If the request for extradition includes several offences and some of them are not

punishable for at least one year imprisonment under the law of both Parties,

extradition may be granted for all offences if they meet the other requirements

in accordance with the provisions of the Treaty and includes grant of extradition

for at least one extraditable offence.

5. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to , taxation, customs duties, foreign exchange con'trol or other revenue matters,

extradition may not be refused on, the grounds that the law of the Requested

Party does not impose the same kind of tax or duty or does not provide for a tax,

duty, customs or foreign exchange regulation of the same kinds as the laws of

the Requesting Party.

2

~tm-~~~~~~'.~~:;!~illi~....aa:i

6. Without pre)udice to Article 3(4) of this Treaty, an'offence would be extraditable

under this Treaty, notwithstanding that the conduct of the person sought

occurred wholly or in part in the Requested Party, if under the law of that Party

this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be

regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the

territory of the Requesting Party.

7. Where the extradition request is aimed at executing a sentence imposed, the

sentence remaining to be served in an extraditable offence must not be less than

six months.

.:;:

ARTICLE 3

REFUSAL OF EXTRADITION

1. Extradition shall not be granted where: :~.

a. the offence for which ttie extradition is requested is a political offence;

b. the Requested Party has substantial grounds for believing that the request

for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing

the person sought on account 0/ that person's race, religion, nationality,

ethnic origin, politlc.1 op inion, or that person may, for any of those reasons,

.be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;

c. the offence for which extradition is requested is a military offence, which is

not an offence under the ordinary criminal law;

d. the person sought cann'ot be prosecuted because of the lapse of ti me under

the laws' of the Requesting Party or his sentence cannot be enforced by

reason of pardon;

3

1!tf.W;;Uta2Ji1.~..emtl!t0&l!RW!4~Jitt;~~~~~~~~!~-~i.tJ.MS illa , e. a final judgment has been passed against the person sought in respect of the

offence for which the extradition is requested;

f. the offence for which extradition is requested, is punishable by death

penalty under the law of the Requesting Party, while under the law of the

Requested Party such offence is not punishable by death penalty, unless the

Requesting Pa~ty gives an assurance that if that person is awarded the death

penalty, the same will not be carried out.

2. For the purpose of this Treaty, the following shall not be considered as political

offences:

a. an offence against the life or person of the Head of State or the Head of

.;;' Government or meinber{~) of their immediate fam.ny; j

b. an offence under any international convention to which the Parties have the

obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to either extradite or

prosecute the person sought or submit the case without undue delay to

their competent authorities for the purpose of prosecution;

c. an offence related to terrorism which at the time of the request is, under the

law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political

character;

d. an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing "offences or

participation as an accomplice of a person who " commits or attempts to

commit such an offence.

3. Serious offences against the body, person, life and property, even if politically

motivated shall not be considered as political offence for the purpose of this

Treaty.

4

n' -.-"-.--.-----,,,,--.... ',I d' t .. if i .. Ie e • kQIs:w:mu.& ;;;n;;;:;;;;;;:;;;;;:;;;;"l)'A~JtJmC&&LlItWO$iINii\G!i1~&fi:# if

fit':-p,N<Q&ilt4b6'1EA.~:MW:Sl!8I$5Y~~QJ .. "Wfl ... I.~~~~,~~~~~7'2!!:? ..

4. Extradition may not be granted where the Requested Party has jurisdiction over

the offence for which the' extradition is requ.ested, under its national law. In such

a situation, the' Requested Party shall have the obligation to prosecute the ,. person wanted in respect of the offence(s) sought for in its courts in accordance

with its laws. If the competent authorities of the Requested Party decide not to

prosecute In such a case or the prosecution is not feasible because of wh?tever

reason, the request for extradition shall be reconsidered.

5. When, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account '

the seriousness of the offence .and the interests of the Requesting Party deems

that, because of the personal circumstances of the person sought, the

extradition would be Incompatible with humanitarian considerations .

. :(

ARTICLE 4

NATIONALS

1. Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this

Treaty.

2. If extradit ion is refused solely on the basis of the nationality of the person sought ·

and she/he is wanted for prosecution In the Requesting Party, the Requested

Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its

authorities for prosecution,

3. For the purpose of this article, nationality of the person sought shall be

determined on the basis of his/her nationality at the tfme of the commission of

the offence for which extradition is requested.

5

I! .. 1M 1%2»&lil!i A" i'E Iii " =~~iIl!1!l'd4Wtl~liRtt~~~,ftWs:;;i.vi&L~~_(+.~~.ij,'1lilUllliMa. ~

, !io::m.umetiSOiflIIEAi!LJfiSl!Ol%lC&.t..1'Ir.Ih..~tli!JXrJili!i:~~~~::~'."~~,of~ ;;a

ARTICLE 5

CENTRAL AUTHORITIES

1. Each Party shall designate a ' central authority for the purpose of the

implementation of this Treaty.

2. For the Republic of Indonesia, the central authority shall be the Ministry of Law

and Human Rights and for the Socialist Republic of Viet N~m, the central . . authority shall be the Ministry of Public Security.

ARTICLE 6

EXTRADITION REQUEST AND DOCUMENTS

1. Af~quest for extradition and all communications relating thereto will be sent by

the central authority of a Party to the central authority of the other Party

through diplomatic channels .

:'

2. A request for extradition shall be accompanied with the following:

, a. description ofthe person sought induding the name, age, sex, nationality,

other identification documents, if any, occupation, probable location of the

person sought, physical description, photographs, fingerprints of the

person where available and other information that may help in identifying

and locating that person;

b. a brief statement of the facts of the case, description of the offence(s) for

which extradition is requested, including the time and place of the

commission of the offence(s) and the punishment provided for them under

the law;

c. the text of the legal provisions determining the offence and the

punishment and legal provisions regarding limitation of period for

6

Itt ._...... .. d_ ...... ... d_ 'I x ''''Z:CCAlCUidAWU.'& HeWlli.:.:t1iilI:f!S:mVtIU:!IU:&Ki6mmtc;~:::a.~t!~~f,~ dP.

~·:4.ge .. e' 4'.IIZ'B12tit&t312!!1jilifu~i~.!!iUiI!:!u.\tttkfr1MJ!i~~~-:=~!:}\!~~~=~~~8 .. =1????::?i

prosecution or enforcement of sentence as the case may be in respect of l the offence(s).

3. If the request for extradition relates to the prosecution, it shall be accompanied

by: warrant of arrest issued by a court or other competent authorities for the

purpose of extradition; a charge sheet or indictment charging the accused with

the alleged offerice(s); and such evidence as would justify his committal for

prosecution.

4. Where the request for extradition relates to the executing of a sente,nce imposed

on the person sought, it shall be accompanied by a certified copy of the final

Judgment and a statement of the period of sentence which has already been

sl3rved and remains to be served. '"v

5. A request for extradition under this Treaty shall be signed and sealed by the

competent a~thority of the Requesting Party.

6. Extradition request and all communications related thereto shall be made in the

English language.

ARTICLE 7

ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request

for extradition is not sufficient as to consider the request, the Requested Party may

request that additional information be furnished within 30 (thirty) days as of the

receipt of the additional information request or within a period as may be agreed

between the Parties.

7

II ealSJju"';;;;;;'~:~~~&~';·1--,,- ·-;~1

::;.~~1if/Ji±!m:aw::u .. ti? .. !Ii£!!!h£&iI!t.ilti .... &£.tJ.stiS!iI)f.it~!l:!!t32l!t . _ .... ~ '" . ~'i.'biJ)1jfU$\]ZCM Z - -------_ ... _-" .-' .. __ .. _._ ... - .... --- _._------,

ARTiClE 8

VOLUNTARY SURRENDER

When a person sought explicitly consents before the court during extrad.ition

proceedings that he/she volunteers to be surrendered to the Requesting Party, the

Requested Party, subject to its national law, may surrender the person as expeditiously

as possible without further extradition proceedings.

ARTICLE 9

PROVISIONAL ARREST

1. In urgent cases, a Party may request th.e other Party for the provisional arrest of

a .fugitive for the purpose of extradition before a formal extradition request is .f:;:.

submitted. Such request may be submitted in writing through the channel

provided for in Article 5 of this Treaty} the International Criminal Police

Organization -INTERPOL or other channels agreed by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in

Article 6(2) of this Treaty, a statement of the existence of the warrant of arrest

and a statement that a formal request for extradition against the person shall

follow the provisional arrest.

3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of

the request for provisional arrest.

4. The person arrested provisionally shall be released if, within a period of 60 (sixty)

days of his/her arrest, the competent authorities of the Requested Party has not

received the formal request for extradition.

S. The release of the person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not

prevent the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of

8

lL 4- '''S''',QIIU&'riNa :",,**#!+.alBiE'9ZT"~""i!~..:.s::m_a:~iL'f~&&' j I

pWtttl~k.~~IJ;i!iiJ£a'!~~~4~~~~~m:~~].~:::~~~~~~~~~.J~--:'~~,_~_~, . .:

that person if the Requested Party has subsequently received the formal request

for extradition.

ARTICLE 10

DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested Party shall considec" an extradition request made under this

Treaty in accordance with the procedures provided under its national law, and

shall promptly inform the Requesting Party of its decision.

2. If the Requested Party refuses the whole or, any part of the request for

extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party .

. ~, ARTICLE 11

SURRENDER

1. If the request for extradition has been granted by the Requested Party, the

Parties shall agree on the t ime, place and other relevant matters relating to the

surrender of the person sought. The Requested Party shall inform the Requesting

Party of the period of time for which the person sought was detained prior to the

surrender.

2. If the Requesting Party has not taken over the person sought within 15 (fifteen)

days after the date agreed for surrender, the Requested Party shall release that

person immediately and may refuse to consider a new request by the Requesting

Party for extradition of that person for the offence for which the,: extradition has

been requested.

3. If a Party fails to surrender or take over the person sought within the agreed

period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly.

The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the

9

=""--:-.'.- .- .. --." - •. :;.-'-~

"

B ~;w:muwa: .. u:tUU:;!<fl*a:b..,t:!Jltieil!!liill$l\tl»?~:::::~::..~~~~~~.~~~~~~~~"i .., 'it

execution of the extradition subject to their natronal laws, In thi s case, the

provisions of Paragraph 2 of this Art icl e shall apply.

ARTICLE 12

POSTPONEMENT AND TEMPORARY SURRENDER

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the

Requested Party for an of fence other than that for which the extradition is

requested, the: Requested Party may, after having made a decision to grant

extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceed ings or

the completion of the sentence. The Requested Party shall inform the Requesting

Party of the postponement.

:.~'.

2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal

proceedings in the Requesting ' Party, the Requested Party may, upon request,

temporarily surrender the person sought to the Requesting Party, provided that

its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting Party

undertakes to return that person unconditionally and immediate ly upon

conclusion of relevant proceedings.

ARTICLE 13

CONCURRENT REQUESTS

Where requests for extradition of the same person are received from two or more

countries, either ·'for the same offence or for different offences, for the purpose of

determining to which of those countries the person is to be extradited, the Requested

Party shall consider all relevant factors, including but not limited to:

a. w hether the request was made pursuant to a treaty;

, b. the gravity of the offence(s) ;

to

.;:;.

,

----

"

ua.tGJllijjt{9rtlbJ!:t¥Z!iLSbJnz:t:It£i.lfi{~~~~~~~~~~:::~~~~~~tAS!f!InJ ~ !

c, the time and place of the commission of the offence(s);

d, the nationality of the person sought and of the victim(s);

e, respective dates of the requests; and ,

f. the possibility of subsequent extradition to another country,

ARTICLE 14

RULE OF SPECIALITY

The person extradited in accordance with this Treaty shall neither be proceeded

against:, nor subjected to the execution of sentence in the Requesting Party for an .• ~ .. offence committed by that person before his surrender other than the offence for

which the request for extradition is 'granted, nor shall that person be re-extradited to a "

third country, unless:·

a, the Requested Party has consented in advance, For the purpose of such consent,

the Requested Party may require the submission of the documents and

information mentioned in Article 6 of this Treaty;

b, that person has not left the ·Requesting Party within 30 (thirty) days afte r having

been free to do so or that person has voluntarily returned to the Requesting

Party after leaving it, Howev:er, this period of time shall not include the time

during which that person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond

his control; or

c, any lesser offence disclosed by the facts for the purpose of securing his return,

other than an offence for which extradition could not lawfully be made,

I 1

Bfa wuwa:zaa;tWib& Ul_~ ·;:bMl"~~ 4 m --11

i7AR!r&iX'\&iliK~d:mmlllt~a.23aiUA~~~~~I~~~~~~~~:~~~~~~~

,. ARTICLE 15

SURRENDER OF PROPERTY

I. If the Requesting Party 50 requests, the Requested Party shall, to the extent

permitted by its national law, seize the proceeds and instruments of the offence

and other property which may serve as evidence found in its territory or found in

the possession of the person sought, and when the request for e)<tradition is

granted, shall surrender these property to the Requesting Party.

2. When the request for extradition is granted, the property mentioned in

Paragraph 1 of this Article may ·nevertheless be surrendered even if the

extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of

t'2e person sough.!. or any other reasons.

3. The Requested Party may; for conducting any other pending criminal

proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned property until the

conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on the

condition that the Requesting Party undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall n·ot prejudice any legitimate right of the

Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the

Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return

the surrendered property without charge to the Requested Party as soon as

possible after the conclusion of the proceedings.

i' ARTICLE 16

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Each Party shall, to the extent permitted by its laws, afford the other the widest

measure of mutual assistance in ctiminal matters in connection with the offence for

which extradition has been requested. ,

12

·Ito;R au " <5 .. '1 .. awt.Q;WZU!JSi3ZCtlUliJSdGtm1llA1&l;:=Zwn:.M,,,(_~,,,*;;;~_~;~~.;~.$£!]~1

,

rr "m'Z;;!lilt';iur~~~~~~~f.iW'.&.f.t":fttl.~~~~::~:~~:~~·*,. i1

ARTICLE 17

TRANSIT '

1. To the extent permitted by its law, transit of a person to be extradited to one

Party by a third State through. the territory of the other Party shall be authorized

upon request submitted through diplomatic channel or directly through the

central authorities of the Parties. Authorization for ·transit shall not be required

when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of

the Party of transit.

2. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the

other Party to .furnish a request for transit as provided in paragraph 1 of this

Article. That Party may, in so far as not contrary to its national law, hold the ~ . person in custody for a period of 72 (seventy two) hours while waiting the

request of transit.

ARTICLE 18

NOTIFICATION OF RESULT

The Requesting Party shall inform the Requested Party promptly about the outcome of

the criminal trial or the execution of sentence 'against the person extradited or

information concerning the re-extradition of that person to a third country .

ARTICLE 19

EXPENSES

Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested Party sha ll be

borne by that Party. Expenses of transportation and the transit expenses in connection

with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the

Requesting Party.

13

._"._ . ... .. _" .... ".... ---' II l L-- . - ~~~mBr.!i!f.t'ii-M:!it*, caw. .. \\WtlSiIIJ$LlJ(£"'aa:::UQ"l{i!WC%J:6t!t3IdW$. . ... au &2& au MWLPL; ,

~

()

1"':?£\"JBai$b)1l1l~.w.!\Hr~IIAit&Ei:JJiJ,AtQotln~.!.1I,,-~D!lll?ft:~::''-2!'~?~~ ... ~~~£.~~a:m-=--iii

ARTICLE 20

INTERNATIONAL OBLIGATIONS

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties concerning

extradition pursuant to international conventions or other arrangements to which they

are a party.

ARTICLE 21

SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation or application of this Treaty shall be

settled by consultation between the Parties through diplomatic channels.

~;.(.

ARTICLE 22

AMENDMENT "

..

This Treaty may be amended at any ·time by mutual consent of the Parties. Such an

amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry

into force of this Treaty.

ARTICLE 23

FINAL PROVISIONS

1. The Parties shall notify each other about the completion of their respective

domestic requirements for the entry into,force of this Treaty. The Treaty shall

enter Into force on the date of the receipt of the later notification.

2. Either Party may terminate this Treaty by giving a notice in writing to the other

Party through diplomatic channels at anytime. Termination shall take effect

after 6 (six) months of the receipt of such notice. Termination of this Treaty shall

not affect the extradition requests submitted prior to the termination.

[4

, , 'c <l

t i ( ..... miE£UISi¥J£Ilii!i}JA!12Vi!R:Lill4i::ri,..U!':II.\&,:I3A&UflWiiII! ~ OJ ""'G't;~~~,tmrn~'5'ii.~~~ V

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their

respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at Jakarta on this twenty seventh day of June, 2013, in two orig inals each in the

Indonesian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In

case of divergence of Interpretation, the English text sha II prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA

.~,

Signed

AMIR SYAMSUDIN

MINISTER FOR LAW AND

HUMAN RIGHTS

15

FOR THE SOC1AlIST REPUBLIC

OFVIETNAM

Signed

PHAM BINH MINH

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

-... - .". ---_ .- ... .... . L; ---· ·-· · ··· · : -~'l1~~U:S '9 ~"tM iU4u:s:a:zz::r.a,!:e:£iiiNT,a.Ji~ . '. . .... is&P,¥w - !_WW' II

Salinan naskah ni'smi

Certified True Copy

Nomor

Number

096 ' IBKffRl07/2013/CTC

Abdulkodir Ailani ~ NIP. 19660318 '199303 I 001

PIt. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerjan Luar Negeri Republik Indonesia Act. Director for Economic and Social Cultural Treaties Ministry of Foreign Affairs of the Republic oflndonesla

Tanggal : Juli2013 Date

....