Click here to load reader

H. FINALISASI DRAF PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of H. FINALISASI DRAF PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

Finalisasi hasil revisi dan perbaikan terhadap Perja Tentang Pedoman
Penanganan Ekstradisi yang terdiri dari tiga bahagian yaitu Batang tubuh Perja
Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi an sich serta lampiran I yang berisi
tentang proses ekstradis dan lampiran II tentang formulir administrasi
Pedoman Penanganan Ekstradisi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan. Finalisasi Draf Perja Tentang Pedoman Penanganan
Ekstradisi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2018, yang dipimpin
langsung oleh Kepala Biro Hukum dan hubungan Luar Negeri Darmawel Aswar,
S.H., M.H. beserta anggota dengan rincian sebagai berikut:
Pengarah : Darmawel Aswar, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Luar negeri
Penanggung Jawab : Rina Virawati, S.H., M.H. (Kepala Bagian Rancangan dan
pertimbangan Hukum)
bantuan Hukum Timbal balik Biro Hukum dan Hubungan
Luar Negeri Pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
Sekretaris : Hasnadirah, S.H. Kasubbag Penysunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
2. Eis Trinuryani, S.H.
3. Anton Suhartono, S.H.
4. Sonata Lukman,S.H., M.H.
6. Ratih Andrawina S. S.H., M.H.
7. Fiyulia Hartini Putri, S.H.
8. Aci Endykawati, S.H.
9. Rika Yunita, S.H.
11. Mutiara Helena, S.H.
Pada pembahasan finalisasi tersebut dirumuskan terdapat empat hal
yaitu:
Focus Group Discussion dengan subtansi yang diatur.
2. Menyisir kembali mulai dari batang tubuh sampaidengan lampiran
dan disesuaikan dengan masukan dari peserta Focus Group
Discussion.
3. Secra legal drafting telah disesuaikan dengan format yang telah
diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
4. Disimpulkan bahwa semua masukan telah diakomodir dan layak
utuk ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.
134
Pada tahap finalisasi, seluruh masukan yang berasal dari FGD yang
dilaksanakan, masukan dari stake holders internal dan eksternal ditemukan
komposisi struktur tetang Pedoman Penanganan Ekstradisi, dibagi dalam 5 BAB
yaitu:
maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum.
BAB II mengatur tentang Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah
Republik Indonesia. Yang terdiri dari, pendampingan, tahap pencarian buronan
pelaku kejahatan, tahap pengajuan resmi ekstradisi, tahap pelaksanaan
ekstradisi.
pelaku kejahatan, tahap pra persidangan, tahap persidangan serta tahap
eksekusi dan pelaksanaan ekstradisi.
Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia, permintaan ekstradisi kepada
pemerintah Indonesia.
BAB V Mengatur tentang pembiayaan dan BAB VI mengatur tentang
penutup.
Lampiran II memuat tntang berita acara dengan rincian sebagaiman berikut
ini:
135
Penyidikan Ekstradisi (P-16 Ekstradisi).
Ekstradisi).
Ekstradisi).
Ekstradisi Belum Lengkap (P-18 Ekstradisi).
6) Pengembalian Berkas Perkara Ekstradisi untuk dilengkapi (P-19
Ekstradisi).
Lengkap (P-21 Ekstradisi).
8) Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berka Perkara Ekstradisi (P-24
Ekstradisi).
10) Permintaan/Permohonan Penetapan Ekstradisi (P-31 Ekstradisi).
11) Tanda Terima Surat Permintaan Penetapan Ekstradisi (P-33
Ekstradisi).
13) Permintaan Bantuan Pengawalan Tahanan/Pengamanan Persidangan
(P-36 Esktradisi).
Tanda Terima surat Panggilan.
Petunjuk/Cara Pengisian.
17) Perlawanan Jaksa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri/Pentetapan Hakim (P-40 Ekstradisi).
Termohon Ekstradisi (P-45 Ekstradisi).
Ekstradisi (P-48 Ekstradisi).
Ekstradisi (T-6 Ekstradisi).
Ekstradisi).
26) Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6 Ekstradisi).
27) Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim Atas Permintaan Ekstradisi
(BA-8 Ekstradisi).
Ekstradisi).
137
(BA-18 Ekstradisi).
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 16 Agustus 2018,
dengan pembahasan Draf Perja Tentang Pedoman Penangana ekstradisi
sebagai berikut:
1) Konsideran menimbang sebagai berikut: a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang wajib
melaksanakan proses hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia;
b. bahwa penanganan ekstradisi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan proses penanganan perkara pidana pada umumnya sehingga diperlukan keseragaman dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya;
c. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan ekstradisi, perlu diatur standar tata cara penanganan ekstradisi yang baku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi;
2)Konsideran mengingat:
1. UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
138
Mengenai isi pasal di kelompokan dalam 5 (lima) pasal yang
terdiri dari:
penting dan termasuk perkara yang didahulukan”. Hal ini berarti bahwa
perkara ekstradisi memerlukan proses yang cepat efektip dan efesien
dalam penanganannya. Kejaksaan pada saat ini sebagai otoritas
berwenang yang paling doninan dalam menangani perkara ekstradisi,
mulai dari proses sebagai Jaksa ektradisi yang menyidangkan di depan
pengadilan sampai terbitnya penetapan, selanjutnya dilaksanakan
eksekusi oleh Jaksa. Pada proses tersebut maka perkara ekstradisi harus
didahulukan karena menyangkut kepentingan hubungan antara negara.
Pada rumusan Pasal 2 diatur tentang dua hal yaitu; Pertama:
Penanganan ekstradisi mengacu pada Pedoman Penanganan Ekstradisi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini. Kedua; Administrasi
penanganan perkara ekstradisi mengacu pada Formulir Administrasi
Perkara Ekstradisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
Rumusan pasal 2 (dua) hanya mengatur hal yang umum dan secara
khusus diatur dalam lampiran Perja tersebut.
Pengaturan di pasal 3 (tiga) dirumuskan “Peraturan ini
merupakan pedoman dalam penanganan ekstradisi di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia”. Rumusan tersebut sebagai penekanan
bahwa aturan Perja pada dasarnya merupakan pedoman bagi jaksa
dilingkungan Kejaksaan, akan tetapi karena proses ekstradisi
berhubungan dengan berbagai lembaga maka lembaga lain (eksternal)
juga harus memahami dan mepedomani Peraturan jaksa Agung ini.
Pasal 4 dirumuskan “Segala ketentuan di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara tetap
139
Rumusan ini berhubungan dengan asas pemberlakukan peraturan
perundang-undangan dengan proses singkronisasi dan harmonisasi.
Setidaknya terdapat empat asas hukum terkait dengan berlakunya
peraturan perundang-undangan:
Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi
mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah,
kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi
mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi
wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.
2. Lex specialis derogat legi generalis
Lex specialis is a Latin phrase which means “law governing a
specific subject matter”. It comes from the legal maxim “lex specialis derogat legi generali”. This doctrine relates to the interpretation of laws. It can apply in both domestic and international law contexts.1 The doctrine states that a law governing a specific subject matter overrides a law that only governs general matters .(Lex specialis adalah frasa Latin yang berarti “hukum yang mengatur materi pelajaran tertentu”. Itu berasal dari pepatah hukum “lex specialis derogat legi generali”. Doktrin ini berkaitan dengan penafsiran hukum. Hal ini dapat diterapkan dalam konteks hukum domestik dan internasional. Doktrin tersebut menyatakan bahwa sebuah undang-undang yang mengatur masalah tertentu mengesampingkan undang-undang yang hanya mengatur masalah umum.
Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus
akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip
yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generali:
1http://definitions.uslegal.com/l/lex-specialis/ diakses pada tanggal 8 Desember 2014
140
tersebut.
ketentuan lex generali (undang-undang dengan undang-undang).
c) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan
hukum (rezim) yang sama dengan lex generali. Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama
termasuk lingkungan hukum keperdataan.
3. Asas lex posterior derogat legi priori.
Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau
meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori
mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat
prinsip-prinsip:
a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan
hukum yang lama;
b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.
Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat
menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex posterior
derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan
perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum,
ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan
hukum baru mulai berlaku.
disingkronisasikan dan diharmonisasikan karena dengan cara inilah akan
terdapat aturan yang efektif dan efesien yang dapat diterapkan dengan
141
hukum sebagai peraturan perundang-undangan
dimuat diakhir dari suatu peraturan perundang-undangan
J. MENGOREKSI DRAFT PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN EKSTRADISI
merampungkan draf Perja selanjutnya Tim Pokja Penyempurnaan dan Koreksi
Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi,
melakukan beberapa penyempurnaan dan revisi baik dari aspek kesalahan
tulisan, dan perbaikan subtansi dan rumusan kaidah hukum yang dimuat dalam
Rancangan draf Perja tersebut.
Penanganan Ekstradisi dilaksankan pada tanggal 20 Agustsus 2018, dengan
hasil kegiatan tersusunya draf Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman
Penanganan Ekstradisi yang depenitip.
sebagai berikut:
berbeda dengan penanganan perkara lainnya;
b. bahwa untuk terciptanya keseragaman proses penanganan dan
terciptanya koordinasi yang baik dalam penanganan ekstradisi
diperlukan peraturan yang mengatur tatacara pelaksanaan ekstradisi
yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Jaksa, untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesiadalam
proses penanganan ekstradisi;
c. bahwa pelaksanaan penanganan ekstradisi sebagaiamna diatur dalam
UU No. 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi perlu diatur lebih lanjut
tentang tatacara pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung
Tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi dan Penanganan Ekstradisi;
Setelah merumuskan konsideran mengingat, yang terdiri dari tiga
item yaitu:
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi
143
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
Selanjutnya juga dirumuskan tentang subtansi dari perja tersebut
yang terdiri dari ”memutuskan” dan ”menetapkan” tentang ”Peraturan
Kejaksaan Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi”. Tim Pokja
Perumusan Draf Perja pada awalnya merumuskan tentang aturan ekstradisi
yang terdiri dari, esensi Perja yang terdir dari lima rumusan pasal yaitu:
1. Pedoman Pelaksanaan Koordinasi dan Penaganan Ekstradisi adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perja ini;
3. Pedoman pelaksanaan Koordinasi dan penaganan ekstradisi
merupakan pedoman bagi Jaksa dalam melaksanakan penanganan
permintaaan Ekstradisi di Kejaksaan RI.
4. Mengatur tentang aturan peralihan
5. Mengenai mulai berlakuknya Perja.
Pada draf awal Perja ini disebut dengan “Perja Tentang Pedoman
Pelaksanaan Ekstradisi dan Penanganan Ekstradisi”. Selanjutnya dalam draf
tersebut diatur lampiran yang tidak terpisahkan dari Perja Tentang Pedoman
Pelaksanaan Ekstradisi dan Penanganan Ekstradisi.
144
Terdapat tiga hal yang direvisi oleh Tim Pokja Penyempurnaan Dan
Koreksi Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi
yang pertama adalah Draf Perja Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi;
Drafa perja terdiri dari Lima pasal dengan kaidah hukum yang mengatur di
dalamnya. Kedua Draf Pedoman Pedoman Penanganan Ekstradisi yang
dimasukkan dalam lampiran I dari Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman
Penanganan Ekstradisi dan Ketiga; Tentang formulir Pedoman Penanganan
Ekstradisi, yang dimasukan ke dalam lampiran II Draft Peraturan Jaksa Agung
Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi
Koreksi Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi,
melakukan secara teliti mulai dari kesalahan tulis sampai dengan subtansi dan
rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam perja tersebut. Tim yang melakukan
revis sama juga halnya dengan tim penyusun draf Rancangan Draft Peraturan
Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi namun hanya ada
pembagian menjadi dua kelompok. Tim tersebut terdiri dari ahli tata bahasa,
serta ahli legal drafting yang memahami mengenai struktur dan subtansi
rumusan peraturan perundang-undangan.
1. Revisi dan penyempurnaan Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman
Penanganan Ekstradisi adalah sebagai berikut: