i

SAKSI YSAKSI YSAKSI YSAKSI YSAKSI YANG DIBUNGKAMANG DIBUNGKAMANG DIBUNGKAMANG DIBUNGKAMANG DIBUNGKAM

Danang WidoyokoAdnan Topan HusodoEmerson Yuntho

Kata Pengantar : Saldi Isra

Indonesia Corruption Watch2006

ii iii

SAKSI YANG DIBUNGKAM

PenulisDanang WidoyokoAdnan Topan HusodoEmerson Yuntho

Kata PengantarSaldi Isra

EditorIrawan Setiawan

CoverMaMO’

Cetakan PertamaDesember 2005

Diterbitkan oleh

Indonesia Corruption WatchJl. Kalibata Timur IV D No. 6Pasar Minggu Jakarta 12740Telp. 021-7901885. 021-7994015Fax. 021-7994005www.antikorupsi.org

Atas DukunganThe Asia Foundation dan USAID

Pembaca yang budiman,

Buku “SAKSI YANG DIBUNGKAM”,yang ada dihadapan anda berkisah

tentang tiga orang yang awalnya merupakansaski/pelapor kasus korupsi namun padaperkembangannya mengalami trauma hebat.Mereka adalah Romo Frans Amanue dariFlores Timur, Endin Wahyudin dari Bandungdan Arifin Wardiyanto dari Jogjakarta. Bagimereka, menjadi saksi/pelapor kasus korupsidirasakan justru menyiksa, lahir maupun batin.

Mereka sebenarnya tidak mengharapkanpenghargaan karena telah membongkar kasuskorupsi, tapi paling tidak memperoleh rasaaman karena usaha yang mereka lakukan.Namum nyatanya mereka dilaporkanpencemaran nama baik justru oleh orang yangdiduga melakukan korupsi, diproseskepolisian kejaksaan dan pengadilan hinggaakhirnya menjadi terpidana. Ironis, saksi danpelapor kasus korupsi menjadi terpidanakarena laporannya.

Seharusnya dalam situasi dimanapemberantasan korupsi sangat mengandalkanadanya kemauan dari para saksi/pelapor untukmemberikan informasi dan keterangan yang

DDDDDARI PENERBITARI PENERBITARI PENERBITARI PENERBITARI PENERBIT

iv v

memudahkan terbongkarnya sebuah perkara,prioritas penanganan kasus tidak diarahkanpada para pelapor atau saksi. Melainkankepada aktor-aktor kunci yang biasanyamenduduki pos-pos penting dalam jabatanpublik. Karena by nature, korupsi merupakanpraktek penyimpangan kekuasaan yang terjadidi level atas dan merembes ke tingkat bawah.Korupsi tidak bisa terjadi sebaliknya, daritingkat bawah ke level atas.

Namun nyatanya cerita tentang RomoFrans adalah drama klasik yang juga dilakonioleh Endin Wahyudin, Arifin Wardiyanto,selain nama saksi/pelapor kasus korupsi lainseperti Hidayat Monoarfa, Hidayatullah,Sainah dan Leonita dengan cerita penutupmasing-masing -yang seluruhnya- tragis.Endin Wahyudin berujung pada vonisbersalah telah melakukan pencemaran namabaik. Romo Frans Amanue lebih beruntungkarena berkas putusan pengadilan yangmenghukumnya atas pencemaran nama baikmusnah terbakar saat kantor PengadilanNegeri Larantuka, Kabupaten Flores Timurdibakar massa. Sementara Arifin Wardiyantosempat ingin melakukan bunuh diri karenamerasakan ketidakadilan yang begitu telanjang.

Hidayat Monoarfa, seorang saksi/pelapor dari Kabupaten Banggai, SulawesiTengah harus menghadapi masa-masa koma

karena pemukulan orang tak dikenal saat akanmenjadi saksi korupsi DPRD di SulawesiTengah. Hidayatullah, salah seorang pelapordugaan korupsi Kepala Daerah di KabupatenMuna dan Propinsi Sulawesi Tenggara harusmenerima kenyataan rumahnya dibom olehorang tak dikenal sebanyak dua kali.

Satu hal pasti yang diharapkan dari terorterhadap saksi/pelapor adalah ketakutan dankematian atas kejujuran dan hati nuranimereka. Oleh karena itu, pihak yangberkepentingan akan selalu menyebarkan rasaketakutan melalui berbagai cara. Baik melaluituntutan hukum, kekerasan fisik, teror psikismaupun teror yang tak kalah gawatnya,dengan uang. Saksi pelapor yang bungkammerupakan hasil yang diharapkan. Sebaliknya,saksi pelapor yang mau bicara adalah petakabagi mereka. Karena saksi pelapor yang bicarasama artinya dengan terbongkarnya setengahkebenaran dari adanya peristiwa, skandal ataukasus.

Untuk menghadapi teror semacam itu,barangkali kita harus belajar dari Sainah. Iaadalah saksi utama kasus Tommy Soehartoyang atas keberanian dan kejujurannya, anakmantan orang nomor satu di Indonesia ituharus terbang ke Nusakambangan untukmenjalani hukuman pidana karenakepemilikan senjata api tanpa ijin. Padahal

vi vii

dalam persidangan, Tommy Soeharto sempatmenyebar ancaman.

Sainah bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalahpembantu rumah tangga yang sehari-haribekerja untuk Hetty, pemilik ApartemenCemara tempat dimana Tommy seringsinggah. Barangkali Sainah secara materialtidak memiliki kekayaan yang berlimpah.Namun ia adalah sedikit orang yang memilikikekayaan yang sesungguhnya, yakni kejujurandan keberanian. Tanpa dibekali olehpengetahuan yang cukup atas hukum danperlindungan yang pasti dari negara, Sainahdengan lugas mengungkap semua apa yangdilihat dan diketahuinya di pengadilan.

Sesungguhnya, masih banyak Sainah-Sainah yang lain. Akan tetapi terlalu sedikitorang yang seberani dirinya. Kita tentu tidakmenyalahkan mereka. Para saksi dan pelaportetap memiliki hak untuk hidup aman dannyaman. Setiap orang tidak akan mau melewatihidup sehari-hari dengan ketidakpastian,ancaman dan intimidasi karena melaporkanatau menjadi saksi atas sebuah perkara pidana.Sungguh sebuah periode yang mengherankandimana orang yang ingin berbuat jujur danmau mengungkapkan peristiwa kejahatanharus menghadapi saat-saat tersulit dalamhidup mereka.

Oleh karena itu, tidak mungkin tidak

untuk membongkar sebuah skandal kejahatan,kita membutuhkan payung hukum bagimereka yang menjadi saksi, pelapor maupunkorban. Kita harus sadar dan yakin bahwasetiap informasi dan keterangan dari orangyang menyaksikan, melihat dan mengetahuisecara langsung sebuah peristiwa kejahatansangatlah dibutuhkan untuk mengungkapkanperistiwa sebenarnya.

Akan tetapi, kita juga harus menjaminbahwa apa yang disampaikan saksi pelaportidak akan berimplikasi buruk atas masa depandan nasib mereka. Oleh karena itu, sudahmenjadi kewajiban dari negara untukmemberikan perlindungan hukum atasmereka melalui UU Perlindungan SaksiPelapor. Lahirnya UU perlindungan SaksiPelapor merupakan kebutuhan yang tidak bisaditawar-tawar lagi agar kejahatan yangsistematis, terorganisir, melibatkan orang kuatyang selama ini menjadi hambatan bagiperubahan di berbagai sektor dapat dibongkar.

Meskipun buku ini dikemas dalambentuknya yang kecil, kita berharap buku inibesar manfaatnya. Pertama, menggambarkanbahwa ketidakadilan dan diskriminasi dalampenegakan hukum masih sering terjadi dinegeri ini. Dalam kisah ini tergambar bahwamereka menjadi korban ketidakadilan namunbagi kita dan masyarakat mereka adalah

viii ix

pahlawan yang sesungguhnya. Tidak banyakorang memiliki keberanian untukmemperjuangkan keadilan seperti ini. Kisahini juga ingin menunjukkan akibat tidak adanyaaturan positif tentang perlindungan saksipelapor akan memberikan dampak negatifjustru bagi saksi pelapor sendiri.

Kedua, buku ini diharapkan dapatmenggunggah pemerintah dan DPR RI untukmempercepat proses pembahasan UU tentangPerlindungan Saksi. Kami berkeyakinan tidakada lagi “Romo Frans, Endi Wahyuddinmaupun Arifin Wardiyanto” yang lain jikanegara ini memilki atuaran hukum yangmemberikan jaminan bagi para saksi pelaporuntuk mengungkapakan suatu kebenaran ataufakta yang sesungguhnya.

Salam,

Kalibata Timur , Desember 2005

Indonesia Corruption Watch

Dalam suatu diskusi intensif yangdiselenggarakan oleh Pusat Kajian

Hukum Wilayah Barat (PKHWB) Universi-tas Andalas pada awal tahun 2005, ReflyHarun —salah seorang narasumber yangberasal dari Mahkamah Konstitusi—mengatakan bahwa berhasil atau tidaknyapemberantasan tindak pidana korupsi salahsatunya ditentukan oleh keberadaan aturanmengenai perlindungan saksi. Saksi danperlindungan saksi, tambah Refly Harun,adalah dua instrumen yang sangat penting.Tanpa saksi, sulit memulai proses hukumtindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan,penyidikan, penuntutan, hinggapenghukuman (vonis). Namun, saksi-saksitindak pidana korupsi kerap tidak maumemberikan kesaksian karena tiadanyainstrumen hukum berupa perlindungan saksi.

Pendapat yang dikemukakan Refly Harundi atas, hampir menggagalkan rencana ForumPeduli Sumatra Barat (FPSB) melaporkan

KAKAKAKAKATTTTTA PENGANTA PENGANTA PENGANTA PENGANTA PENGANTARARARARAR

MEMBONGKAR KMEMBONGKAR KMEMBONGKAR KMEMBONGKAR KMEMBONGKAR KORUPSI,ORUPSI,ORUPSI,ORUPSI,ORUPSI,MINUS PERLINDUNGAN SAKSIMINUS PERLINDUNGAN SAKSIMINUS PERLINDUNGAN SAKSIMINUS PERLINDUNGAN SAKSIMINUS PERLINDUNGAN SAKSI

Oleh: : : : : Saldi Isra

x xi

kasus korupsi 43 orang anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiSumatra Barat Periode Tahun 1999-2004dalam penggunaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Tahun 2002. Padapenghujung tahun 2001, setelah “gagal”melakukan serangkaian langkah persuasiuntuk meminta agar anggota DPRDmemperbaiki rancangan keuangan DPRDTahun 2002, FPSB berencana melakukanlangkah hukum yaitu melaporkanpenyimpangan penyusunan APBD kepadapihak berwenang.

Sebelum melaporkan, ada tiga persolanmendasar yang sempat didiskusikan agakdalam yaitu (1) ke institusi mana (kepolisianatau kejaksaan) indikasi korupsi yangdilakukan anggota DPRD Provinsi SumatraBarat akan dilaporkan, (2) siapa yang akandilaporkan, apakah eksekutif, legislatif ataueksekutif dan legislatif sekaligus, dan (3)identitas pelapor dan perlindungan saksi.

Untuk masalah yang pertama, FPSBmenyepakati melaporkan penyimpanganpenyusunan keuangan anggota DPRD dalamAPBD 2002 kepada Kejaksaan TinggiSumatra Barat. Pertimbangannya, melaporkanke kejaksaan berarti sudah memangkas satutahap proses penyelesaian kasus-kasuskorupsi. Kalau dilaporkan kepada kepolisian,

prosesnya pasti menjadi lebih panjang danwaktu yang diperlukan akan menjadi lebihlama. Tidak hanya itu, hampir dalam setiaprangkaian diskusi indikasi penyimpanganpenyusunan APBD Tahun 2002, beberapaaparat kejaksaan pernah mengikuti diskusiyang diselenggarakan oleh FPSB. Dengandemikian, FPSB berasumsi bahwa beberapaaparat kejaksaan sudah memahami sebagianpersoalan yang ter jadi dalam prosespenyusunan APBD 2002.

Perdebatan berikutnya berkenaan dengansiapa yang akan dilaporkan, yaitu apakah pihaklegislatif, eksekutif, atau sekeligus legislatif daneksekutif. Perdebatan tersebut muncul karenadalam proses penyusunan APBD, peranlegislatif dan eksekutif sama besarnya.Akhirnya, FPSB menyepakati, prioritas yangakan dilaporkan adalah pihak DPRD. KetikaFPSB memberikan prioritas melaporkanindikasi korupsi dalam penyusunan APBDTahun 2002 kepada kejaksaan tinggi, munculpertanyaan: mengapa yang dilaporkan hanyaanggota anggota DPRD. Padahal, eksekutifmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dalampembahasan RAPBD. Tambah lagi, RAPBDtidak akan pernah menjadi APBD kalau tidakdisahkan oleh kepala daerah.

Di samping strategi, pertimbanganmendahulukan anggota DPRD sangat terkait

xii xiii

dengan fungsi kontrol lembaga legislatifterutama dalam memerangi praktik korupsi.Semestinya, dalam proses penyusunananggaran, legislatif harus mampu melakukankoreksi terhadap anggaran yang dibuateksekutif guna mencegah kemungkinanadanya penyimpangan di kemudian hari.Nyatanya, fungsi kontrol diabaikan danmereka sibuk merekayasa keuangan sendiri.

Dengan kejadian itu, sebagian anggotalegislatif gagal memelihara integritas personaldan integritas institusi. Mereka masuk kedalam jebakan eksekutif untuk mendapatkankemewahan fasilitas dan finansial. Padahal,menghindari jebakan itu sangat penting agaranggota legislatif mampu menjadi aktor yangkredibel untuk mengerem laju korupsiterutama dalam melaksanakan fungsi kontrol.Apalagi sebagai wakil rakyat, anggota DPRDwajib menindaklanjuti aspirasi publik dalammemberantas tindak pidana korupsi. Olehkarena itu, menjadi sangat wajar kalau bidikanawal proses hukum ditujukan kepada anggotalegislatif.

Selain masalah di atas, perdebatan cukupdalam terjadi menyangkut identitas pelapor.Pemikiran itu didasarkan pada kenyataan tidakadanya ketentuan hukum yang dapatmelindungi pelapor (saksi) dari kemungkinanserangan balik pihak terlapor. Ketika itu, FPSB

menyadari bahwa beberapa ketentuan yangmengatur tentang perlidungan saksi dirasakanmasih jauh dari cukup. Misalnya, ketentuanyang menyinggung mengenai perlidungansaksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No28/1999) terasa amat tidak memadai untukmelindungi saksi terutama dalam kasuskorupsi.

Tidak hanya ketentuan di atas, kehadiranUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999(yang telah diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001) tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUNo 31/1999) juga tidak memberikanperlindungan yang memadai terhadap saksi.Padahal, UU No 31/1999 memberikankesempatan yang seluas-luasnya kepadamasyarakat untuk berperan serta dalam upayapencegahan dan pemberantasan tindak pidanayang merugikan keuangan negara. Pasal 41Ayat (2) UU No 31/1999 menyatakan bahwaanggota masyarakat mempunyai hak untukmemperoleh perlindungan hukum dalam haldiminta hadir dalam proses penyelidikan,penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai

xiv xv

saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. Kemudiandalam penjelasannya disebutkan,perlindungan hukum terhadap pelapordimaksudkan untuk memberikan rasa amanbagi pelapor.

Karena kelemahan aturan hukumtentang perlindungan saksi, pada awalnya adapemikiran untuk menyembunyikan identitasanggota FPSB yang menjadi pelapor. Tetapi,pertimbangan untuk memudahkan konfirmasi(terutama dari media massa) terhadapperkembangan laporan, identitas sengajadipublikasikan secara luas. Keberanianmembuka identitas hanya didasarkan padalandasan hukum yang tidak terlalu kuat, yaituPasal 41 Ayat (2) huruf e UU No 31/1999bahwa masyarakat yang melaporkan adanyaindikasi tindak pidana korupsi berhak untukmemperoleh perlindungan hukum.

Barangkali, pengalaman FPSB agakberbeda dengan tiga kasus yang ditulis dalambuku ini. Sampai sejauh ini, misalnya, belumterlihat ancaman tuntutan pencemaran namabaik (defamation) bagi anggota FPSB. Dalamkasus yang ditulis oleh Adnan Topan Husodo,misalnya, Endin Wahyudin melaporkankepada Tim Gabungan PemberantasanTindak Pidana Korupsi (TGTPK) yangdiketuai mantan Hakim Agung Adi SutjiptoAndojo tentang adanya dugaan suap kepada

tiga orang hakim agung, yaitu Yahya Harahap,Marnis Kahar, dan Soepraptini Soekartodalam suatu kasus sengketa tanah yangdimintakan upaya hukum kasasi.

Berdasarkan laporan itu, Adi Andojomembawa Endin menghadap Jaksa AgungMarzuki Darusman. Tujuannya, KejaksaanAgung segera menindaklanjuti kasus suaptersebut. Laporan itu cukup kuat karena Endinadalah pelaku penyuapan tersebut. Ketika itu,Jaksa Agung berjanji untuk melindungi Endinsebagai saksi. Kenyataannya, belum lagi kasussuap tersebut dilimpahkan ke pengadilan,Endin malah terkena tuntutan balik darihakim-hakim yang diduga menerima suap.Celakanya, korps kejaksaan malah lebihtanggap untuk menindaklanjuti tuduhanpencemaran nama baik ketimbang kasusdugaan suap itu sendiri. Dalam perkembanganberikutnya, pada salah satu sisi, Endindinyatakan bersalah. Sementara di sisi lain,ketiga orang hakim agung tersebut dibebaskankarena tidak cukup bukti mereka menerimasuap.

Dalam pandangan Refly Harun (2005),kasus Endin mengguratkan sisi hitampenegakan hukum di negeri ini. Para penegakhukum (law enforcers) saling melindungiterhadap perilaku menyimpang mereka. Polisi,jaksa, dan hakim menjadi satu suara untuk

xvi xvii

saling memagari ketika ada kasus yangmelibatkan rekan-rekan mereka. Padahal, bilakerja ketiga institusi hukum tersebut dilandasiperspektif untuk memberantas korupsi, tidaksepatutnya institusi-institusi hukum tersebutlebih bernafsu mengungkap kasuspencemaran nama baik ketimbang kasus suapitu sendiri.

Berdasarkan pengalaman di atas, dalammengungkapkan kasus korupsi, perlindungansaksi tidak hanya diperlukan pada tahap awalyaitu ketika melaporkan kasus ke pihakpenyidik tetapi mulai dari hulu (saat suatukasus korupsi mulai diselidiki) hingga ke hilir.Tanpa itu, jangan pernah berharapmengungkap kasus korupsi secara tuntas dinegeri ini. Tegasnya, tidak mungkinmembongkar kasus korupsi dengan minusperlindungan saksi. Mudah-mudahan kisah-kisah dalam buku ini menyadarkan pemerintahdan semua kekuatan politik di DewanPerwakilan Rakyat bahwa kehadiran undang-undang perlidungan saksi merupakan sebuahkeniscayaan. [ ]

DARI PENERBIT ...................................... iii

KATA PENGANTAR ................................. ixMEMBONGKAR KORUPSI, MINUSPERLINDUNGAN SAKSIOleh Saldi Isra

KRITIKLAH BUPATI, KAU KUTANGKAP ..... 1Kisah Romo Frans Amanue Pr bersamaForum Reformasi Flores Timurmembongkar dan melaporkan korupsi diKabupaten Flores Timur namun justrudiadiliOleh J. Danang Widoyoko

DARI “LIDAH LANCANG” KEPENGADILAN ....................................... 69Kisah Endin Wahyudin, seorang agenkoran di Bandung, korban mafiahukum di belantara peradilan Indonesia.Oleh Adnan Topan Husodo

JALAN PANJANG PENCARIKEADILAN ............................................ 99Kisah Arifin Wardiyanto, karyawanPT. Telkom, yang menjadi terpidanakarena membongkar pungutan liarOleh Emerson Yuntho

PROFIL INDONESIA CORRUPTIONWATCH ............................................... 135PROFIL PENULIS ................................... 139

DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTAR ISIAR ISIAR ISIAR ISIAR ISI

1

Kritiklah Bupati,Kritiklah Bupati,Kritiklah Bupati,Kritiklah Bupati,Kritiklah Bupati,KKKKKau Kau Kau Kau Kau Kutangkaputangkaputangkaputangkaputangkap

Romo Frans Amanue Pr bersama ForumReformasi Flores Timur membongkar dan

melaporkan korupsi yang terjadi diKabupaten Flores Timur. Bukannya

memeriksa Bupati dan pejabat yangterlibat, penegak hukum justru mengadiliRomo Frans Amanue dan kawan-kawan.

Oleh: J. Danang Widoyoko

(R(R(R(R(Romo Fomo Fomo Fomo Fomo Frans Amanue)rans Amanue)rans Amanue)rans Amanue)rans Amanue)

2 3

Matahari sudah terik di Larantuka, kendatijam baru menunjukkan pukul enam

lewat tiga puluh menit. Sinarnya menerobosdinding rumah Frans Wuring Basa yang hanyaterbuat dari bilah-bilah bambu. Frans wargaKatolik Larantuka, ia salah seorang, dariribuan umat Katolik Flores yang mendukungFrans Amanue, seorang pastor Katolik yangsedang didakwa di pengadilan setempat.

Di rumah yang sederhana itu, Frans Basatampak sibuk dengan tiga potong kain yangdibentangkan di halaman rumahnya. Kantukmasih menyergap di matanya. Semalaman,bersama Iwan, Ing, dan Vincent, Fransmembuat spanduk besar hingga menjelangsubuh. Spanduk itu mereka buat sebagaidukungan untuk Romo Frans, demikian pas-tor itu dipanggil, bertuliskan: “Hanya SatuKata Bebas”.

Kata-kata ini diadopsi dari sajak WijiThukul berjudul “Peringatan”. Sajak ituditutup dengan kalimat, “Hanya satu kata:lawan”. Baris terakhir dari sajak Thukul inisangat terkenal dan kalimat “wajib” dalamsetiap demontrasi yang digelar oleh aktivismahasiswa. Terutama saat menjelangruntuhnya Soeharto. Thukul, seorang penulisotodidak yang nyambi jadi tukang becak diSolo. Ia hilang di penghujung kekuasaanSoeharto karena aktifitas kesenian dan

politiknya. Saat hilang Thukul tercatat sebagaipimpinan Jarian Kebudayaan Rakyat,organisasi seniman di bawah payung PartaiRakyat Demokratik yang dituduh kiri. Thukuldiculik bersama sejumlah aktivis pada 1998.Sebagian aktivis yang diculik kembali, dansebagian lainnya masih hilang hingga kini,termasuk Thukul.

Spanduk yang dibuat Frans Basaberwarna hitam berukuran besar. Lebarnyasemeter, panjangnya 30 meter. Karena terlalupanjang, kalimat ditulis pada tiga kain terpisah.Ditulis dengan cat warna putih sehinggatulisan besar itu tampak jelas.

Romo Frans, pastor di KeuskupanLarantuka, diadili dengan dakwaan melakukanpencemaran nama baik Bupati Flores Timur,Felix Fernandez. Bupati merasa tercemarnamanya karena Romo Frans, selaku KetuaKomisi Keadilan dan Perdamaian KeuskupanLarantuka, menuduhnya melakukan korupsidana bencana alam. Hari di mana Frans Basamembuat spanduk raksasa, 15 November2003, adalah hari di mana Romo FransAmanue diadili.

Persidangan Fran Amanue sudahberjalan kurang lebih dua bulan. Dan padasetiap sidang, Frans Basa selalu hadir memberidukungan.

Frans keluar dari rumah dan

4 5

menghidupkan sepeda motor. “Saya berangkatdulu,” sergah Frans berpamitan kepadaistrinya, Benedikta Benga, seorang perawatyang juga tengah bersiap berangkat bekerjadi Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka.

Frans Basa menuju ke Keuskupan. Diahendak melihat persiapan rekan-rekannya disana. Menurut rencana, dari halamanKeuskupan, rombongan pendukung RomoFrans akan berangkat bersama menujuPengadilan Negeri Larantuka.

Massa telah berdatangan. Tetapi parafrater dari Seminari Tinggi Filsafat Katolik(STFK) Ledalero belum datang. Frater adalahpanggilan untuk calon pastor Katolik. Parafrater dari Ledalero akan memegang perananpenting hari itu, mereka akan menggelar hap-pening art dan berorasi.

Hanya sebentar di Keuskupan, FransBasa kembali ke rumah. Masih ada tugas yangbelum diselesaikannya. Tiga kain spandukharus disambung. Tulisan “Hanya Satu Kata:Lawan!” harus dijahitnya dan mesti selesaipukul sembilan saat aksi dimulai. Cat belumlahkering benar.

***SAAT yang sama, dua kilometer dari

rumah Frans Basa, Romo Frans Amanuetengah bersiap. Jubah imam berwarna putih

dimasukkan ke dalam tas bersama sebuahbuku catatan. Dalam proses pemeriksaanhingga persidangan, Romo Frans selalumenggunakan jubah putih. Jubah itumerupakan identitas bagi seorang imamkatolik. Imam akrab dipanggil dengan sebutanpastor, pater atau romo. Di Flores, pastorbiasanya dipangil pater, terutama untuk parapastor dari ordo SVD (Socieras Verbi Divini/Ordo Sabda Ilahi) yang menguasai wilayahNusa Tenggara Timur, namun khusus untukpara pastor projo (Pr), seperti Frans, biasanyadipanggil Romo.

Romo Frans tinggal di Dekenat, dikompleks Katedral Larantuka yang megah.Dekenat adalah tempat tinggal para pastor.Bersama Romo Frans, di Dekenat ada tujuhpastor lain. Semuanya aktif berkarya diKeuskupan Larantuka.

Romo Frans menuju garasi mobil.Dihidupkannya mobil Chevrolet tua warnabiru. Mobil dinas Keuskupan itu biasadipergunakannya setiap hari. Tak lamakemudian ia sudah berada di jalanan Larantukamenuju kantornya di Komisi Keadilan danPerdamaian. Letaknya di sebelah kiri kediamanUskup, bersebelahan dengan Kantor Pasto-ral Keuskupan. Di Larantuka, tempatkediaman uskup dikenal dengan istilah IstanaKeuskupan, dan diberi nama San Dominggo.

6 7

Kira-kira 15 menit kemudian, Chevroletbiru itu memasuki San Dominggo. Mobilberjalan pelan. Rupanya sudah banyak orangberdatangan dan memenuhi halaman SanDominggo. Di kantor Komisi Keadilan danPerdamaian sudah menunggu beberapapengajar STFK Ledalero. Para imam yangmenjadi dosen itu tidak lupa selalu hadirmemberi dukungan kepada Romo Frans sejakproses pemeriksaan oleh polisi dan kejaksaan.

Hari itu sangat penting. Pengadilan akanmenjatuhkan vonis sebagai akhir dari sebuahproses panjang. Proses yang harus dilaluiuntuk memberikan keadilan. Para dosen itumempersiapkan, apa yang harus dikatakanRomo Frans setelah palu diketok hakim.Naskah pidato dibuat dalam dua versi. Versipertama bila dinyatakan bebas, versi kedua biladivonis bersalah.

Pater Eman Embu SVD beranjak keruang kerja Romo Frans, menuju sebuahkomputer di pojok ruangan. Eman Embuyang mengetik kedua versi naskah itu.Sementara di luar, empat truk memasukihalaman San Dominggo. Truk membawapendukung Romo Frans dari Boru dan Bama.Dua daerah tempat Romo Frans pernahberkarya.

***

HAMPIR seribu orang memenuhi jalandi dekat lapangan Lebao. Mereka menghadangtruk polisi yang membawa Romo Frans. Siangitu, 3 Juli 2003 polisi menyerahkan berkasperkara sekaligus tersangka ke kejaksaan.Romo Frans resmi menjadi tersangka dalamkasus penghinaan dan penistaan Bupati FloresTimur, Felix Fernandez. Bersama berkaspemeriksaan, Romo Frans turut dibawa kekejaksaan naik truk polisi.

Romo Frans tampak jelas berada didalam truk. Berjubah putih, berambut putih.Ia duduk di tengah, diapit oleh sopir danseorang polisi di sebelah kiri. Sepanjang jalan,ia tiada henti melambaikan tangan. Sepanjangjalan menuju ke kejaksaan, penduduk keluardari rumah mereka. Di kiri kanan jalan, anak-anak dan perempuan menyambutnya.

“Turun! Turun! Turun! Hidup RomoFrans! Turun, hidup Romo Frans!”

Massa meminta pastor tua itu turun daritruk. Mereka ingin Romo berjalan denganmassa menuju Kejaksaan. Tetapi Romo Fransmenenangkan massa. “Tidak apa-apa, tidakapa-apa!” kata Romo Frans kepada massa yangada di samping truk sambil melambaikantangan dan sesekali mengacungkan keduajempolnya ke arah massa. Akhirnya, massa

8 9

menurut. Mereka berjalan menuju ke arahKejaksaan sementara truk dan polisi beradadi ujung barisan.

“Maju tak gentar membela yang benar…Hidup Romo Frans… Tentu kita menang…Bergerak…Bergerak … Serentak…Serentak… Hidup Romo Frans.”

Sepanjang jalan massa menyanyikan laguMaju Tak Gentar yang membakar semangat.Dalam barisan tampak beberapa frater danpastor menggunakan jubah putih. Beberapabiarawati berbaju putih juga tidak ketinggalanberjalan mengiringkan Romo Frans.

Massa memenuhi halaman dan jalan rayadi depan Kejaksaan Negeri Larantuka saatRomo Frans dibawa masuk. Dalam peradilanpidana, polisi berwenang melakukanpenyelidikan dan penyidikan. Jika berkas telahlengkap, polisi melimpahkan ke Kejaksaan.Baru kemudian jaksa yang berwenangmelakukan penuntutan akan melimpahkanberkas ke pengadilan.

Di Kejaksaan, Romo Frans ditanyatentang komentarnya yang dimuat di harianPos Kupang, harian milik Kompas yang terbit diKupang. Komentar itu dianggap menghinadan menista Bupati Flores Timur. Berikut inisepotong berita yang ditulis Novemy Leo,

wartawan Pos Kupang yang dimasalahkan itu.Penilaian berlebihan ini diungkapkan

oleh aktivis Forum Reformasi Flores Timur,Romo Frans Amanue Pr., yang juga KetuaKomisi Keadilan dan HAM KeuskupanLarantuka, Selasa (8/4). “Kita lihat saja nanti.Bencana alam di Flotim ini, Bupati akangunakan kesempatan untuk mengeruk uangdari pusat. Pola yang dulu dilakukannya, akandiulangi lagi. Uang dihambur-hamburkanuntuk kepentingannya dan oknum-oknumtertentu. Pola aslinya keluar”, tegas RomoFrans Amanue.

Kepada Pos Kupang, seusai diperiksaRomo Frans mengatakan, “Apa yang sayakatakan seperti yang dituliskan di koransebagai kontrol sosial. Sebagai warga negaraIndonesia saya punya hak. Bupati adalah figurpublik”.

Sedangkan tentang pernyataan mengenaipermintaan dana yang dianggap berlebihan,Romo Frans berkata, “Jadi semua yangdikatakan saat konfirmasi wartawan dalamkonteks dugaan. Saya katakan dugaan Bupatimenggunakan kesempatan peristiwa bencanaalam untuk mengeruk uang dari pusat. Tapikalau dalam tulisan di koran, tidakdicantumkan kata diduga, itulah kerjanyawartawan dan itu persoalannya. Namun padajaksa saya tidak salahkan wartwan yang

10 11

menulis”.Pernyataan itu bermula dari bencana

banjir di Larantuka, Flores Timur, 2 April2003. Tiga hari kemudian, Pemerintah Daerah(Pemda) Flores Timur telah siap denganlaporan bencana alam serta permintaan danakepada pemerintah pusat. Laporan itudikirimkan ke Presiden RI, Ketua DPR RI,Menko Kesra, Menteri Sosial, MenteriPemukiman dan Prasarana Wilayah, MenteriTenaga Kerja, Menteri Kesehatan, MenteriKeuangan, Menteri Negara LingkunganHidup dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.Angka yang diminta Bupati Rp 199 miliar.

Romo Frans dan Forum ReformasiFlores Timur mengangap permintaanberlebihan. Dibandingkan dengan kebutuhanpenanggulangan bencana alam yang dibuatPemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur(NTT), hanya dibutuhkan dana Rp 123 miliar.Itu pun untuk lima kabupaten. “Jumlah yangtidak masuk akal,” kata Romo Franssebagaimana dikutip Pos Kupang, 10 April2003.

Dalam laporan itu disebutkan, kerusakanakibat banjir meliputi jalan dalam kotasepanjang 20 kilometer, jalan propinsi 50 ki-lometer dan jalan kabupaten 110 kilometerdalam kondisi rusak berat. Padahal, KotaLarantuka terletak memanjang dari timur ke

barat di kaki Ile Mandiri. Ile adalah gunungdalam bahasa setempat. Sementara aliran airdari arah puncak Ile Mandiri, dari Selatan keUtara. Karena itu, tidak mungkin jalanan rusaksepanjang 20 kilometer, apalagi 50 kilometerdan 110 kilometer. Bahkan Kota Larantukasendiri yang memanjang dari timur ke baratdi pinggir selat Larantuka, panjangnya tidakmelebihi 20 kilometer.

Banjir itu memang sangat dahsyat.Sepuluh orang meninggal, 35 orang luka beratdan 66 orang luka ringan. Beberapa rumahpenduduk juga porak-poranda diterjang airyang mengalir kencang dari arah Ile Mandirimenuju ke bawah. Tetapi, sesungguhnya jalanyang dilewati air tidak lebih dari 10 meter.

Batu dan tanah memang menimbunjalan. Namun saat tanah dan batu berhasildibersihkan oleh alat pengeruk tanah atau ex-cavator, tidak ada kerusakan yang berarti. Kalaupun ada kerusakan, hanya aspal yang tergoresexcavator. Itu saja. Tetapi anehnya, dalamlaporan dimasukkan rencana perbaikan jalan20 kilometer, pembelian alat berat, pengadaanmobil puskesmas keliling, pembelian speedboat,pembelian alat berat, serta renovasi fasilitasumum dan sejumlah program pencegahanbanjir lainnya. Karenanya, angka yangdisodorkan oleh Pemda Flores Timurmencapai Rp 199 miliar, jauh di atas

12 13

permintaan Propinsi NTT untuk limakabupaten.

Pernyataan Romo Frans juga tidak bisadilepaskan dari konteksnya. Sejak 2002,bersama Forum Reformasi Flores Timur,Romo Frans mengkritisi berbagai dugaankorupsi yang dilakukan Bupati FelixFernandez. Tetapi baik Kejaksaan danKepolisian tidak pernah melakukanpengusutan secara tuntas. Anehnya, ketikaBupati melaporkan Romo Frans ke polisi,dengan cepat aparat penegak hukum bekerja.Pada 11 April Felix Fernandez mengadukanke polisi, 3 Juli berkas sudah dilimpahkan olehpolisi ke kejaksaan. Pada 24 Juli 2004, kurangsebulan setelah berkas diserahkan ke polisi,Kejaksaan melimpahkan perkara kePengadilan Negeri Larantuka.

Tiga jaksa, I Gede Gunawan Wibisana,Hain Sucipto dan Haripriyanto ditetapkansebagai Jaksa Penuntut Umum. Hari itu, resmistatus Romo Frans berubah, dari tersangkamenjadi terdakwa.

Romo Frans didakwa melanggar KitabUndang-Undang Hukum Pidana pasal 311ayat 1 juncto Pasal 316 dan Pasal 207 KUHP.Jaksa Penuntut Umum beranggapan, iamenista dengan lisan/tulisan kepada FelixFernandez sebagaimana termuat di harian PosKupang, 10 April 2003.

“Romo Frans diadili karenapernyataannya di Pos Kupang. Padahal substansiperkara tidak pernah diusut”, kata Roy Rening,salah seorang pengacara yang mendampingiRomo Frans. Roy Rening mewakili pendapatumum di Larantuka.

Pengadilan itu juga disesalkan oleh In-donesia Corruption Watch (ICW). Dalamsiaran persnya, ICW menulis, “Apa yangdilakukan Romo Frans hanyamemperingatkan kemungkinan terjadinyapraktek korupsi dalam dana bantuan bencanabanjir. Yang dilakukan oleh Romo Frans jugasalah satu bentuk partisipasi masyarakat dalampemberantasan korupsi.” Bersama ForumReformasi Flores Timur, Romo Frans terusmenolak praktek korupsi yang terus terjadi diFlores Timur. Dalam siaran persnya, ICWmenuliskan beberapa dugaan kasus korupsiyang diungkap Romo Frans dan ForumReformasi Flores Timur.

ICW juga menyatakan, UU No.28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme menjamin partisipasi masyarakat.Pasal 8 dikatakan masyarakat turutbertanggungjawab untuk mewujudkan negarayang bersih. Kemudian Pasal 9 memberikanhak kepada masyarakat untuk mencari,memperoleh dan memberikan informasi

14 15

tentang penyelenggaraan negara. Pasal 9 hurufd bahkan memberikan perlindungan hukumbagi masyarakat untuk menggunakan haktersebut.

Jaminan serupa juga diberikan oleh UUNo.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Menurut UU No.31/1999, masyarakat mempunyai hak untukterlibat dalam pemberantasan korupsi. Samaseperti UU No.28/1999, UU Anti Korupsijuga memberikan jaminan hukum bagimasyarakat untuk menggunakan haknya. Olehkarena itu, apa yang dilakukan Romo Fransmerupakan contoh nyata partisipasimasyarakat seperti diamanatkan oleh UUNo.28/1999 dan UU No.31/1999.

ICW juga menilai, di Flores Timurpenegakan hukum tidak berjalan. “Dari sisihukum, seharusnya Kejaksaan Negeri justrumemberikan perlindungan bagi Romo FransAmanue seperti diamanatkan oleh UU No.28/1999 dan UU No. 31/1999. Selain itu,berdasarkan KUHP Pasal 310, pencemarannama baik merupakan delik aduan. Sedangkantindak pidana korupsi adalah delik khususyang harus didahulukan. Sehingga seharusnyakasus korupsi dahulu yang disidangkan, bukanpencemaran nama baik.”

***

LEWOTANA terdiri dari tiga wilayahbesar. Bagian timur daratan pulau Flores,Pulau Adonara dan Pulau Solor. Lautmemisahkan ketiga daerah itu sehinggakeberadaan kapal menjadi penting. Untukmendukung transportasi antar pulau sekaligusmeningkatkan pendapatan asli daerah, BupatiLarantuka membeli kapal ferry cepat AndhikaMitra Express seharga Rp 3,497 miliar.

Tetapi pembelian kapal ini mengundangkecurigaan, bahkan dugaan korupsi. AndhikaMitra Express disebut sebagai kapal baru.Tetapi kenyataannya, kapal ini berkali-kalimengalami kerusakan dan harus docking ataumenjalani reparasi. Saat pertama kalidipergunakan, Andhika Mitra Expressmengangkut tim sepak bola Flores Timur danpendukungnya ke Sumba dalam turnamen ElTari Memorial Cup. Begitu kembali dariSumba, kapal rusak sehingga harus dibawa keSurabaya.

Januari 2002, Andhika Mitra Expresskembali ke Larantuka. Diberkati UskupLarantuka dan mulai beroperasi. Tetapi lagi-lagi kapal rusak. Maret 2002, kapal bocor dannaik dok Pantai Heras. Tetapi selama docking,kapal justru retak, pondasi mesin patah danlantai di bawah mesin induk sobek hingga satumeter. Belum satu tahun, Pemda harusmengeluarkan biaya Rp 1 miliar untuk dock-

16 17

ing. Mana ada kapal baru rusak melulu?Sementara itu, dalam Akte yang

dikeluarkan Administrator Pelabuhan TanjungPinang Nomor 3432, 9 September 2000,tercatat pemilik kapal Andhika Mitra Expressadalah Abdul Karim Malik. Tetapi pada aktejuga disebutkan, kapal itu sebelumnyabernama Samudera Jaya-8. Kapal berbadanfiber glass juga disebutkan dibuat di TanjungPinang tahun 1996.

Sejumlah dokumen lain memperkuatakte tersebut. Ada Surat Ukur Internasional(1969) Sementara, ditandatangani MusliminDaud, Kesyahbandaran Pelabuhan Batam 30Desember 2000, dan Sertifikat ManajemenKeselamatan, ditandatangani Capt. Sahid,Kepala Direktorat Perkapalan danKepelautan, atas nama Dirjen PerhubunganLaut tanggal 7 Oktober 1999. SertifikatInternasional Pencegahan Pencemaran olehMinyak yang ditandatangani Radja Wele, Ad-ministrator Pelabuhan Kupang, atas namaMenteri Perhubungan. Pada seluruh dokumenitu disebutkan Kapal Andhika Mitra Expressadalah ex-kapal Samudera Jaya-8.

Akte kapal juga memberikan informasiyang sangat mengejutkan. Ternyata pada 2000,kapal Samudera Jaya-8 dijual oleh Suntosokepada Abdul Karim Malik seharga Rp 150juta. Padahal, kepada publik di Flores Timur,

disebutkan kapal dibeli Pemda seharga Rp3,497 miliar. Nah, kalau memang harganyahanya Rp 150 juta, tentu kapal itu kapal bekas,wajar jika kapal harus berkali-kali docking.

Dugaan kongkalikong di balik pembeliankapal semakin terungkap ketika beredar Aktekapal Andhika Mitra-25. Pada Akte bernomor3698 yang dikeluarkan AdministratorPelabuhan Tanjung Pinang, disebutkan kapaldibuat pada 2001 dan dimiliki Abdul KarimMalik, Managing Director PT Andhika MitraSerasi. Dengan harga Rp 3,497 miliar, PemdaFlotim bisa membeli kapal Mitra Express-25yang dibuat pada 2001. Bukan kapal bekas,Andhika Mitra Express yang dibuat pada1996.

Untuk mengoperasikan kapal AndhikaMitra Express, Perusahaan Daerah (PD)Gemohing mengajukan Permohonan IjinUsaha Perusahaan Angkutan Laut dengansurat nomor 148/042.1/PDG/KPC/06/2002, tertanggal 15 Januari 2002. Tetapi yangdilampirkan adalah Akte nomor 3698, Aktekapal Andhika Mitra-25. Tidak berlebihan bilakemudian Forum Reformasi Flores Timur danRomo Frans Amanue menduga ada korupsidi balik pembelian kapal itu.

Seakan tak putus dirundung masalah, PosKupang, 13 Oktober 2004 melaporkanAndhika Mitra Express disita Polda NTT atas

18 19

laporan PT Yolid Investment Ltd. PT Yolidditunjuk Pemda Flores Timur untukmemperbaiki kapal itu, tetapi PD Gemohingbelum membayar tagihan sebesar Rp 4,366miliar.

Seperti dituturkan pengacara PT Yolid,Cornelis Syah SH kepada Pos Kupang, 14Oktober 2004, Andhika Mitra Expressmengalami kerusakan di pelabuhan Atapupu,Kabupaten Belu, NTT. Lalu PD Gemohingmenerbitkan surat perintah kerja kepada PTYolid untuk mensurvei kerusakan kapal. PDGemohing juga memerintahkan PT Yoliduntuk melakukan pengawasan terhadap kapalselama proses perbaikan.

PT Yolid merasa dirugikan karena untukmembawa kapal dari Atapupu ke Larantukadiperlukan biaya sebesar Rp 378 juta. Laluperbaikan kapal ferry menelan biaya sebesarRp 892.644.950.000,00 (892,6 miliar????). Dari2 Agustus 2003 – 17 Juli 2004, kapal berlabuhdi Tanjung Priok sehingga biaya honorariumanak buah kapal (ABK) dan perwira kapalmenjadi beban PT Yolid. Selama setahun diTanjung Priok, PD Gemohing juga tidakmemberikan perhatian kepada kapal AndhikaMitra Express sehingga PT Yolid yangmengurus perpanjangan dokumentasi. Totalkewajiban PD Gemohing kepada PT Yolidmencapai Rp 4,366 miliar.

Informasi itu simpang siur. Hingga kinitidak dikeahui persis keberadaan KFCAndhika Mitra Express. Tetapi yang pasti,tagihan dari PT Yolid lebih besar dari hargayang dibayar Pemda Flotim saat membelinya.Harapan Pemda untuk meningkatkanPendapatan Asli daerah (PAD) denganmembeli kapal jauh panggang dari api.Jangankan mengharap untung didapat,kerugian yang nilainya miliaran rupiah sudahterlihat jelas di depan mata.

Merebaknya aroma korupsi dalampengadaan kapal juga tercium dalampembelian kapal motor Siti Nirmala. Kapalini dibeli Pemda Flores Timur sebagai kapalserba guna. Bisa untuk mengangkutpenumpang, puskesmas keliling atau alatbantu untuk menangkap ikan. Pokoknya apapun kepentingan masyarakat, Siti Nirmala bisamemenuhi. Karena kapal baru, harganya puncukup mahal, Rp 6 miliar.

Aroma korupsi tercium ketika perjalananJakarta – Larantuka memakan waktu satubulan. Ada apa gerangan? Rupanya kapalberulang kali rusak di tengah jalan sehinggaharus diperbaiki. Begitu sampai di Larantuka,kapal memerlukan tambahan dana untukperbaikan dan melengkapi fasilitas lain sebesarRp 600 juta.

Luis Yanjawa, teknisi kesyahbandaran

20 21

pelabuhan Larantuka meragukan Siti Nirmalaadalah kapal baru. “Tidak terlalu sulit untukmembedakan kapal lama dan kapal baru. Anaktangga Siti Nirmala tidak berwujud segi empatsempurna. Beberapa diantaranya telah halus.Ini artinya kapal sudah pernah digunakansebelumnya.”

Yang membuat curiga Luis adalahkondisi mesin Siti Nirmala. “Gear box kapalbuatan Itali, sementara mesinnya buatanSwedia. Mesin kapal ini dirakit sendiri, bukanmesin baru”, ungkap Luis.

Luis bukan orang awam di perkapalan.Lelaki setengah baya itu pemegang lisensiMarine Inspector. Di Larantuka, dia satu-satunya pemegang lisensi itu. Sebagai teknisidi Kesyahbandaran Larantuka, Luisbertanggungjawab atas kelaikan mesin setiapkapal yang hendak berlayar meninggalkanpelabuhan.

Siti Nirmala juga sempat dibawa dockingke Jakarta ketika tim dari KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) melakukanpemeriksaan di Flores Timur. Dibawanya SitiNirmala dianggap sebagai upaya Pemda untuk“memindahkan” barang bukti sehingga KPKtidak mudah melakukan pemeriksaan. Apapun alasannya, kondisi Siti Nirmala tidakberbeda dengan “saudaranya”, Andhika MitraExpress. Lebih sering rusak dan dibiarkan

tertambat di pelabuhan.Bila Anda sempat melawat ke Larantuka,

sempatkanlah mampir ke pelabuhan. Di situtertambat Siti Nirmala. Seperti kata RomoFrans Amanue dalam pleidoinya, “Sekarangkapal itu setia menjalani multifungsinya,menjaga sekaligus menghias pelabuhanLarantuka.”

***SORE, terminal itu sudah sepi. Tidak ada

mobil angkutan pedesaan yang ngetem. Duaruang kantor terminal juga tidak adapenjaganya. Hanya ada satu orang duduk-duduk menikmati senja di bangku tunggupenumpang. Terminal itu diberi nama Weri.Terletak di pinggir jalan raya, di ujung timurkota Larantuka ke arah Watowiti. Areal ter-minal dan pantai di selat Larantuka hanyadipisahkan oleh jalan desa beraspal. Di ter-minal itu, ada dugaan korupsi.

Awalnya, Pemda dan pemilik tanah,Herdian Muis Lamanepa telah sepakat. Tanahdan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya dibeli pemerintah sebesar Rp561.250.000,00 juta. Kesepakatan itu telahtertuang dalam surat pernyataan melepaskanhak yang ditandatangani oleh Herdian MuisLamanepa dan Pemda yang diwakili olehBupati Flores Timur. Surat bernomor 03/

22 23

SPHT/2001 itu ditandatangani di hadapanKepala Kantor Pertanahan Aleksius HarunaWangi, SH, tanggal 24 April 2001. Turut hadirdua saksi, Kepala Seksi Hak Atas TanahCosmas Kapitan dan Lurah Weri, JH Werang.

Dalam surat itu juga disebutkan suratpernyataan melepaskan hak juga berlakusebagai kuitansi tanda bukti pelunasan.Artinya, tanah seluas 22.450 m2 resmi beralihtangan menjadi milik negara, dalam hal iniPemda Flores Timur.

Anehnya, beberapa bulan kemudianperjanjian itu dianggap kurang, sehingga perludisempurnakan. Dalam prosespenyempurnaan ini, bau korupsi mulaimenyengat. Soalnya, yang terjadi bukan hanyapenyempurnaan surat dan dokumen hukum,namun juga pembekakan harga. Dalamdokumen yang sudah diperbarui, harga tanahtetap Rp 561,25 juta, namun ada penambahanuntuk harga bangunan, tanaman serta benda-benda di atasnya sebesar Rp 109 juta.Sehingga total ganti rugi yang harusdibayarkan Pemda menjadi Rp 670,25 juta.Permintaan kenaikan kompensasi pemiliktanah disetujui oleh Bupati. Juga Ketua DPRDFlores Timur memberikan persetujuan untukmengucurkan dana tambahan tersebut.

Masih soal tanah. Banjir yang melandaLarantuka merusak sejumlah rumah yang

diterjang air. Bupati pun berencanamembangun rumah untuk mereka. Rumah itu,rencananya didirikan di atas tanah yang telahdibeli sebelumnya. Pemda Flores Timurmembeli tanah milik suku Langkamau melaluiYohanes Sombo Langkamau dan suku Labinayang diwakili oleh Aloysius Boki Labina.Dalam urusan pembelian tanah, lagi-lagiPemda membeli melalui PD Gemohing.

Masalahnya, di atas tanah itu jugatergantung kehidupan 16 orang yangmewarisinya turun-temurun. “Mereka jugamemegang bukti kepemilikan secara hukum.Tetapi bukti kepemilikan tersebut dibatalkanKepala Kantor Pertanahan Flores Timur, 30Juni 2000. Yang bukan keturunan sukuLangkamau dan suku Labina dianggappenggarap dan harus keluar dengan ganti rugitanaman. Tanah itu milik suku,” ungkap RomoFrans Amanue Pr dalam pleidoi yang dibacadi PN Larantuka.

“Mereka sebenarnya tidak relamelepaskan tanahnya. Tetapi mereka terlalulemah berhadapan dengan pemerintah yangdengan segala cara mengintimidasi, menekandan mengancam mereka. Masih kuat terpateridi hati sanubari saya wajah mereka yang tidakberdaya, Doni Labina, Liun Goran dan parajanda yang telah ditinggal mati suami: EmaBarek, Peni, Timu dan Somi. Mereka tidak

24 25

sanggup bersuara. Maka mereka mendatangaisaya di Keuskupan, minta bantuan dari KomisiKeadilan dan Perdamaian,” lanjut RomoFrans.

Peristiwa serupa juga ter jadi padapembelian tanah di di Lamawalang, milik SukuDawan. Bupati kembali menunjukkan“kemurahan hatinya”. Jual beli tanah itudilakukan Yos Maran Dawan, mewakili SukuDawan sebagai pemilik tanah. Tanah punberpindah tangan menjadi milik Pemda FloresTimur seharga Rp 1 miliar. Tetapi jual beli itutidak dianggap sah oleh anggota Suku Dawanyang lain. Mereka menganggap Yos MoranDawan tidak mewakili Suku Dawan dan jualbeli tanah dianggap tidak pernah terjadi.

***LARANTUKA, Kota Reinha Rosari.

Kota itu telah dipersembahkan kepada SantaMaria, Bunda Yesus Kristus. Karena itu,dalam kepercayaan Katolik, Larantukadilindungi Santa Maria. Dalam perayaanPaskah, patung Maria yang dikenal dengansebutan Maria Dolorosa diarak keliling kota.Minggu terakhir menjelang paskah dikenaldengan perayaan Semana Santa. Ribuan or-ang berduyun-duyun memenuhi KotaLarantuka mengikuti prosesi itu.

Membludaknya para peziarah pada

perayaan Semana Santa, membuat penginapandi Larantuka tak mampu lagi menampungnya.Maka Bupati pun membangun hotel baru,Hotel Mokantarak. Tidak tanggung-tanggung,hotel yang dibangun kelas bintang tiga. Tidakhanya dilengkapi dengan fasilitas yang mewah,hotel ini juga menyediakan wisata laut di pantaiMokantarak yang indah. Para turis bisamenikmati jet ski di teluk yang tenang. Untukmembangunnya, Pemda Flores Timurmenyertakan modalnya ke Perusahaan DaerahLarantuka Transportasi dan Hotel.

Adalah MK Lamabelawa, seorangpengacara di Kupang yang mengadukanpembangunan hotel itu ke Polda NTT.Lamabelawa menyatakan Bupati melanggarUU No.22 tahun 1999 pasal 48 ayat b dan cserta Pasal 49 ayat f yang mengatakan, seorangpejabat bupati dilarang terlibat langsung dalamsuatu perusahaan, baik milik swasta maupuanmilik negara/daerah atau dalam yayasanbidang apa pun. “Perbuatan Bupati secaratidak langsung juga mematikan parapengusaha lokal, khususnya yang bergerak dibidang perhotelan di daerah itu,” kataLamabelawa kepada Pos Kupang 27 Juni 2003.

Awalnya, perusahaan bermodalkan Rp2,5 miliar dari kantong Bupati sendiri, Rp 600juta milik Anton Lebu Maran dan Rp 100 jutamilik Yacob Riberu. Tetapi kemudian, Bupati

26 27

memasukkan penyertaan modal dari PemdaFlores Timur ke perusahaan itu. DalamAPBD 2003, Bupati mengalokasikan Rp 4miliar untuk penyertaan modal Pemda FloresTimur dalam PT Larantuka Hotel danTransportasi.

Laporan Lamabelawa danargumentasinya menunjukkan kebenaran.Tidak ada lagi kepentingan pribadi Bupati dankepentingan Pemda Flores Timur. Padahalkaburnya batas antara pribadi dan publik inidipagari oleh UU No. 22/1999, terutama pasal48 dan 49 tersebut. Dalam strukturperusahaan, rancunya antara kepentinganpublik dan privat semakin kentara. DirekturUtama adalah Paulus da Costa yang jugamenjabat sebagai Ketua Bappeda FloresTimur. Asisten I Lukas Homo Koten sebagaiKomisaris Utama. Anton Lebu Maran, LurahMokantarak juga turut menyumbang modaldan menjadi komisaris. Sampai saat ini hotelitu belum terbangun. Ironisnya, di dekat lokasihotel, telah berdiri rumah pribadi Bupati yangmegah.

Inovasi lain yang dilakukan Bupati FloresTimur untuk mempercantik Larantuka adalahmembangun lampu pengatur lalu lintas.Lampu pengatur lalu lintas itu dibangun didepan pelabuhan Larantuka dan pertigaanIstana Keuskupan San Dominggo. Tetapi

efektivitas lampu pengatur lalu lintasdipertanyakan. Terutama karena volumekendaraan yang tidak terlalu ramai. Depanpelabuhan sering macet. Bukan karenabanyaknya kendaraan, tetapi karena bis danangkutan kota yang ngetem di jalan depanpelabuhan, menunggu datangnya kapal dariSolor, Adonara dan Lembata.

Ihwal traffic light yang tidak efektif jugadiakui oleh Felix Fernandez. Sepertidilaporkan oleh Pos Kupang 4 April 2002,Bupati mengakui mubazirnya sejumlah trafficlight dan akan memindahkannya ke tempat lainyang lebih tepat. Tetapi, hingga kini traffic lightmasih ada di tempatnya semula. Bahkan traf-fic light di pertigaan San Dominggo kini sudahtidak berfungsi sama sekali.

Bila ditelusuri proses pengadaannya,ternyata banyak penyimpangan prosedurterjadi dalam proyek traffic light itu. Diawalisurat dari kontraktor, yakni CV Sentral Teknik,yang menawarkan pembangunan lampu lalulintas tanggal 12 September 2001. Dua harikemudian, telah ada surat persetujuan dariPimpinan DPRD untuk pembangunan lampulalu lintas. Surat itu diperlukan karenapembangunan traffic ligt tidak dianggarkandalam APBD 2001.

Keesokan harinya, tanggal 15 Septem-ber Bupati menerbitkan SK tentang

28 29

penunjukan Pemimpin dan BendaharaProyek. Proyek itu ditempatkan di bawahBagian Umum dan Perlengkapan SekretariatDaerah Flores Timur. Pada hari yang sama,Bupati dengan SK No. P.Pemb.552.12/80/2001 yang isinya berupa persetujuan terhadappenawaran harga oleh CV Central Teknik.Lalu, 16 September Pimpinan Proyek YosephM. Matutina, mengirim surat ke Bupatimeminta persetujuan prinsip pelaksanaanpembangunan traffic light dengan carapenunjukan langsung.

Bagaikan sebuah seremoni, 17 Septem-ber, Bupati memberi izin prinsip dan 19 Sep-tember, CV Sentral Teknik ditunjuk langsunguntuk membangun lampu lalu lintas. Padahaluntuk pengadaan barang dan jasa, Pemdaharus mengacu pada Keputusan Presiden No.18 tahun 2000. Salah satu persyaratan dalamKeppres itu, pengadaan barang dan jasa,termasuk pembangunan lampu lalu lintas,harus menggunakan mekanisme tender.Penunjukan langsung hanya diperbolehkandalam keadaan darurat untuk penanggulanganbencana alam dan proyek yang nilainya dibawah Rp 50 juta. Dalam kasus ini, jelas sekalitidak ada bencana dan kondisi darurat bagipenunjukan langsung. Apalagi nilai proyeknyamencapai Rp. 361 juta.

***

ANGIN laut sore mengembuskan udarasejuk. Suara ombak berdebur di pantai akrabmenyapa telinga. Di kejauhan, terpisah olehselat, tampak Pulau Solor. Hanya 30 meterdari garis pantai, berdiri sebuah gereja besar.Gereja itu sanggup menampung kira-kira 200jemaat. Meskipun besar, gereja itu tampaksangat sederhana. Tidak ada ornamen yangmegah. Tiada pula lukisan kaca dan benda senilain seperti halnya gereja di kota-kota besar diJawa. Yang ada hanya lubang angin di dindinggereja, agar umat tidak panas ketika berada didalam.

Gereja berlantai semen itu terletak di kakiIle Lewotobi. Ile Lewotobi masih jadi gunungaktif. Dua puncak berwarna abu-abu terlihatdi sela-sela awan putih yang menutupinya. Jikadilihat pagi hari, saat langit bersih dan awanputih belum menutupinya, asap putih tipismengepul dari dua kepundannya.

Di sebelah gereja, berdiri rumah dualantai. Orang Katolik menyebutnya pastoran,rumah tinggal pastor. Pastoran itu kediamanRomo Frans. Inilah geraja tempat penugasanbaru Romo Frans. Ia jadi Pastor ParokiLewotobi yang terletak di Desa Nurabelen,50 kilometer dari Larantuka. Romo Fransdibantu oleh pastor muda, Johanes BergmanBeda Pr, dan Frater Agustinus Lamoren.

Paroki adalah wilayah terkecil dalam

30 31

hirarki gereja Katolik yang dipimpin pastor.Sejumlah wilayah paroki dibawawi olehKevikepan yang dipimpin oleh Vikaris Jendral,di atasnya lagi ada Keuskupan yang dipimpinseorang Uskup. Ada pula keuskupan khususyang dipimpin langsung oleh Paus di Vatikan,namun dilaksanakan oleh seorang Adminis-trator Apostolik, seperti Keuskupan Dili,Timor Timur ketika Mgr Carlos FilipeXimenes Belo jadi uskupnya. Timor Timurmenjadi wilayah Administrasi Apostolikkarena wilayahnya masih menjadi sengketainternasional. Adapun Paus adalah pemimpintertinggi gereja Katolik Roma sedunia yangberkedudukan di Vatikan.

Romo Frans tinggal di rumah itu.Kamarnya di lantai dua. Tangga dari temboklangsung mengarahkan tamu ke teras depanruang kerja. Ruang kerjanya cukup luas, kira-kira 8 kali 4 meter. Dua rak buku berdiri didekat meja kerja. Di depan meja kerja ada sofawarna merah yang sudah kusam dan nyarisambrol. Di sebelah sofa, TV dan VCDdiletakkan di atas meja.

Setiap sore, Romo Frans selalumenyempatkan diri menonton TV. Acarafavoritnya adalah berita. Terutama “Liputan6 Petang” SCTV dan “Metro Malam” di MetroTV. Tetapi Romo Frans tidak bisa setiap saatmenonton berita. Tidak ada jaringan listrik

dari PLN. Gereja itu hanya diterangi listrik darigenset yang dinyalakan dari jam 6 sore sampaijam 12 malam.

Di ruang kerja Romo Frans berserakanmajalah Tempo. Meskipun tinggal di desaterpencil, Romo Frans berlangganan majalahberita mingguan terkemuka itu. Di sebelahruang kerja adalah kamar pribadi. Di kamaritu hanya ada satu lemari, sebuah ranjang besibercat hijau dan seperangkat komputer di atasmeja. Karena tak ada listrik, Romo Franshanya bisa mengetik malam hari saat gensetdinyalakan.

Banyak kalangan beranggapan, RomoFrans “dibuang” oleh Uskup Larantuka, MgrFrans Kopong karena terlalu kritis terhadapPemda. Uskup dianggap terlalu dekat denganBupati Flores Timur. Bahkan tahun 2003,Bupati membelikan dua mobil kijang untukUskup Mgr Darius Nggawa dan UskupCoajutor Mgr Frans Kopong. Uskup Coajutorkira-kira adalah jabatan sementara sebelumFrans Kopong diangkat resmi menjadi UskupLarantuka. Bupati juga memberikan kapal ikanyang pengadaannya penuh kontroversi kepadaKeuskupan, meskipun Uskup bukan nelayan.Indikasi lain, ketika sejumlah Uskupmemberikan dukungan terbuka kepada RomoFrans saat menghadapi persidangan, UskupLarantuka justru tidak membubuhkan tanda

32 33

tangan dukungannya.“Saya tidak merasa dibuang. Saya justru

mendapat jabatan yang saya inginkansebelumnya. Selama karir saya di KeuskupanLarantuka, saya belum pernah menjabatsebagai pastor paroki,” kata Romo FransAmanue.

Setelah menyelesaikan studi S2anthropologi di Universitas San Carlos, Cebu,Filipina, ia bertugas mengurus pendidikan dankesehatan. Padahal, ketika hendak menjadiseorang pastor, Frans justru ingin menjadipastor paroki. Dalam penugasan pastoral dilingkungan Gereka Katolik memang tidakdikenal istilah “dibuang” karena tugas pasto-ral tidak dikenal jenjang karier. Seorang pas-tor biasanya menerima penugasan yangberpindah-pindah, dari gereja di kota besardengan berbagai fasilitas modern, kemudianbisa saja dipindah di pedalaman Papua atauKalimantan, di mana deru kendaraanbermotor pun tidak pernah kedengaran.

Saat umurnya mencapai 60 tahun, cita-cita Romo Frans baru terkabul. Menjadi pas-tor paroki. Menjadi imam bagi umat Katolikyang tinggal di pedesaan. Parokinya terletakdi desa dengan segala keterbatasan.Bayangkan, kolekte atau sumbangan dari umatyang dikumpulkan pada setiap misa hariminggu hanya Rp 20 ribu. Bandingkan dengan

sebuah gereja Katolik di daerah Pasar Minggu,Jakarta. Setiap minggu di gereja, kolekte dariumat bisa mencapai Rp 4 juta.

Meskipun tinggal di tempat terpencil, takada listrik, juga telpon, Romo Frans tidakterisolasi sama sekali. Di rumahnya, sinyaltelepon selular bisa ditangkap dengan baik.Tak heran bila komentar Romo Frans seringmenghiasi media massa lokal. Beberapawartawan juga sering berkunjung keparokinya.

Tahun 1997 ter jadi kerusuhan diLarantuka. Massa marah melihat seseorangmenodai hosti pada sebuah misa di KatedralLarantuka. Hosti adalah roti bulat tipis. Rotitanpa ragi. Di Gereja Katolik, misa merupakanperingatan akan Yesus Kristus yangmenyerahkan dirinya untuk menebus dosaumat manusia. Hosti setelah melalui prosesiliturgis berubah menjadi Tubuh Kristus,bukan sekadar perlambang. Akan halnyaanggur merah berubah menjadi darah Kristus.Hosti dianggap suci.

Orang yang menodai hosti itu pun dihajarmassa hingga tewas di halaman Katedral.“Tragisnya, hanya ada dua pastor yangmencoba menghentikan penganiayaan itu.Sementara para pastor yang lain asyikmenyaksikan dari kejauhan,” kata Romo Fransmengenang peristiwa yang sangat membekas

34 35

di benaknya. Lalu massa yang marah mulaimembakar toko-toko di Larantuka.

Beberapa hari kemudian, ganti polisi yangbertindak brutal. Orang-orang yang terlibatpenganiayaan ditangkapi. Beberapadiantaranya dihajar. “Banyak pastor yangmenceritakan soal penangkapan itu sepertimasalah biasa saja. Untung ada pastor dariSTFK Ledalero yang mendampingi merekayang ditangkap,” kata Romo Frans.

Peristiwa itu yang kemudian mendorongKeuskupan Larantuka mendirikan KomisiKeadilan dan Perdamaian. Komisi ini memangorgan resmi yang seharusnya ada di setiapKeuskupan. Wilayah kerjanya antara lainmembela Hak Asasi Manusia, pencariankeadilan dan penciptaan perdamaian. RomoFrans menjadi Ketua Komisi yang kemudiansangat kritis terhadap Bupati Flores Timur.

Tentang keterlibatan Romo Frans dalamberbagai persoalan ketidakadilan, RomoAmatus Woi SVD dalam orasinya di halamanKejaksaan saat pelimpahan berkas dari polisike jaksa menyatakan, “Ada orang berbicaraseorang imam tidak boleh berpolitik danterjun langsung dalam politik. Tetapi seorangimam tidak mencari jabatan, pangkat dankeuntungan dari perjuangannya. Seorangimam berjalan di atas kebenaran dan berjalandi atas cinta kasih”.

Lalu Amatus melanjutkan,” Seorangimam harus melihat apa yang terjadi denganumatnya. Petani kecil yang tanahnya tergusur.Seorang imam tidak akan membiarkansaudaranya, umat gembalaannya menderitasementara sekian banyak orang menari-naridi atas kesengsaraan umat. Ini perjuangangereja. Gereja tidak bisa hidup di atas altardan doa. Seorang imam harusmempersembahkan dirinya sendiri.”

Orasi Amatus dengan sangat tepatmenggambarkan pilihan tindakan yang harusdiambil Romo Frans. Sebagai Ketua KomisiPerdamaian dan Keadilan, adalah tugasnyauntuk membela mereka yang digusur danmenentang ketidakadilan. Meskipun untuk ituRomo Frans harus menanggung risiko yangtidak ringan. Juga ketika pimpinan gerejasetempat tidak memberikan dukungankepadanya.

Untungnya, sejumlah pastor tidakmeninggalkan Romo Frans. Bahkan merekaaktif mendukung dan hadir dalam setiappersidangan. Adalah Mensa, perkumpulansejumlah pastor yang mendukung RomoFrans. Mensa sendiri berarti meja dalambahasa Latin. Orang biasa berkumpul danberdiskusi mengelilingi meja sehingga istilahMensa melambangkan persaudaraan. Tetapi,seperti Romo Frans, beberapa anggota Mensa

36 37

yang bertugas di Keuskupan Larantuka kinidimutasi di sejumlah paroki yang jauh dariKota Larantuka.

RIBUAN orang sudah memenuhihalaman Pengadilan Negeri Larantuka. Mobilyang membawa Romo Frans memasukihalaman pengadilan jam 09.00. Dibelakangnya ada dua bus yang membawamahasiswa dari STF Ledalero. Tiga trukmembawa massa dari Boru dan Bama turutmengiringi rombongan. Boru adalah desaperbatasan antara Flores Timur danKabupaten Sikka serta beberapa mobil lain.

Polisi penindak huru hara juga telahbersiap. Mereka duduk-duduk di jalan kecil disamping pengadilan. Beberapa diantaranyamemperhatikan orasi. Para frater itumemimpin orasi. Membacakan puisi-puisi danmenyanyikan lagu-lagu dukungan untukRomo Frans.

Pukul 11.30 sidang dimulai. Massa di luarpengadilan tekun mendengarkan daripengeras suara. Juga di dalam ruang sidangyang penuh sesak pengunjung. Romo Fransduduk di kursi terdakwa. Akhirnya, tibalah saatpalu dijatuhkan. Majelis hakim mengganjarhukuman dua bulan penjara ditambah masa5 bulan percobaan. Dalam putusannya,majelis hakim menambahkan. “Karena

dibutuhkan umat, Romo Frans tidak perlumasuk dalam penjara”. Terkesan sepertiputusan kompromi. Di satu sisi menyatakanRomo Frans bersalah, tetapi pada saat yangsama tidak memasukkan Romo Frans kepenjara.

Putusan itu ditolak Romo Frans denganmengajukan banding. Sebelum keluar, RomoFrans sempat menyalami Majelis Hakim satuper satu. Juga para jaksa. Sementara di luar,massa terdiam. Seakan tidak percaya denganapa yang baru saja mereka dengar. Baru kalipertama di Flores Timur, seorang pastordivonis bersalah. Baru sekali itu, pemimpinmereka harus mendekam di penjara sebagainarapidana.

Suara riuh kembali terdengar ketikamassa melihat Romo Frans berdiri di depanpintu masuk pengadilan. Para frater dari STFKLedalero kembali menggelar happening art. Kaliini mereka mengusung peti mati berwarnahitam. Simbol matinya keadilan. Lambangambruknya pengadilan.

Di lantai dua, Ketua Majelis HakimSudarwin ikut menonton happening art.Sudarwin masih mengenakan toga hakim.Toga itu berupa jubah hitam dengan kainmerah melingkari leher. Sudarwin belumsempat melepas toga yang dikenakan saatmemimpin sidang pengadilan.

38 39

Sementara itu, di antara kerumunanmassa, dua orang bergegas maju ke arah pintupengadilan. Mereka menuju ke dinding depanpengadilan. Di situ tergantung lambangpengadilan. Pohon Beringin di tengah dan kataPengayoman di bagian bawah. Dua orang itudengan emosional mencopot lambangpengadilan dan menginjak-injak. Merekakecewa dengan putusan hakim.

Melihat kejadian itu, Hakim Sudarwinmarah. Dia mengacungkan jarinya ke arah duaorang yang tengah melampiaskankemarahannya di atas lambang pengadilan.Tetapi sikap Sudarwin yang menunjuk ke arahdua orang itu dipandang sebagai arogansihakim. Massa pun mulai marah. Maka batudan gumpalan tanah mulai dilemparkan,mengenai kaca, tembok dan atap seng.

“Pyar. Duerr. Buk!”Terdengar suara kaca yang pecah, batu

mengenai atap seng dan bungi batu yangmembentur tembok silih berganti. RomoFrans segera ditarik masuk kembali ke gedungpengadilan agar tidak terkena lemparan.

“Berhenti-berhenti. Romo Frans ada didalam gedung. Jangan lempar lagi.”

“Stop, stop, stop!”

Beberapa orang meminta massamenghentikan lemparan batu. Massa menurut.

Romo Frans dibawa keluar. Bersama parafrater, suster dan pastor, serta sebagian massa,Romo Frans berjalan kaki menuju ke KatedralLarantuka.

Lalu batu kembali beterbangan. Massatidak terkendali lagi. Karena Romo Franssudah keluar, tidak ada hambatan lagimelampiaskan kemarahan mereka. Satu reguaparat penindak huru hara tidak cukup untukmenghentikan ribuan massa yang mulaimarah.

“Dor!Dor!Dor!”

Tiga kali tembakan peringatanditembakkan ke atas. Massa terdiam, takut,tidak ada lagi batu yang dilemparkan.Bersamaan dengan tembakan peringatan,polisi mundur, masuk kembali ke dalamgedung. Rupanya saat itu polisi mulaimelakukan evakuasi. Tangga telah disiapkandi tembok belakang gedung Pengadilan. Mobilpolisi dan pengadilan juga telah menunggu dijalan kecil di belakang tembok pengadilan.

Tetapi upaya evakuasi ini membuat massasemakin beringas. Mundurnya polisi ke dalamgedung dan menuju ke belakang dianggapsebagai sebuah kemenangan. Massa bersorak.Batu kembali dilemparkan ke arah pengadilan.

Rombongan Romo Frans yang berjalan

40 41

kaki mulai memasuki kompleks pertokoanLarantuka. Ketika itu, orang-orang berteriak-teriak gedung pengadilan telah dibakar. RomoFrans menengok ke belakang. Dilihatnya asapmembumbung tinggi di atas gedungpengadilan.

Ruangan di sebelah kiri ruang sidangutama mulai terbakar. Api menjalar dengancepat. Melalap kertas dan korden. Dalamwaktu yang tidak terlalu lama, seluruh gedungPengadilan telah dilahap si jago merah. Massamasih tidak puas. Mereka menuju ke KantorKejaksaan Negeri Larantuka. Letaknya hanyasatu kilometer dari gedung Pengadilan.

FRANS Basa berada di tengah-tengahmassa. Saat massa mulai bergerak ke kantorKejaksaan, ia bergegas menghidupkan motordan memacunya ke SD Supersemar yangterletak tidak jauh dari Kejaksaan. Eri dan Ria,dua anaknya masih berada di sekolah.

Sampai di sana sekolah sudah tutup.Rupanya guru memulangkan murid lebih awal.Frans Basa melarikan motor ke rumah.Mungkin kedua anaknya sudah berada dirumah. Frans kuatir. Pembakaran gedungpengadilan dan ribuan massa membuat situasitidak terkendali. Dia ingin memastikananaknya aman berada di rumah.

Tetapi rumahnya sepi. Hanya ada nenek

seorang diri di rumah. “Mungkin merekabersama ibunya di rumah sakit,” pikir FransBasa. Segera di menuju ke arah Rumah SakitUmum Daerah Larantuka. Benar, keduaanaknya memang bersama istrinya di rumahsakit. Kembali Frans menuju ke arahKejaksaan. Tetapi di tengah jalan dia bertemuRomo Jansen.

“Tolong belikan air minum untuk teman-teman,” kata Romo Jansen sembari memberitiga lembar uang Rp 20.000,00. Frans Basakembali berputar. Kali ini menuju kios kecildi dekat rumah. Di kios itu, Frans membelitiga kotak air minum.

Dengan tiga kotak air, Frans menuju kearah Kejaksaan. Massa yang marah melemparikantor Kejaksaan. Segera saja kaca-kaca pecahdan kantor dirusak. Kantor Kejaksaan hanyasatu lantai saja. Dalam waktu yang tidak terlalulama, api membakar seluruh kantor. Minibusyang ada di garasi pun ikut terbakar. Jugarumah dinas jaksa yang terletak dibelakangnya. Saat itu, Frans Basa membagikanair minum. Tidak terpikir olehnya, tugasmembagi air minum atas permintaan RomoJansen ini akan menggiringnya ke penjara.

PERISTIWA pembakaran gedungpengadilan dan kejaksaan Larantukamembuka mata publik. Media massa nasional

42 43

memberitakan amuk massa ini. Sebelumnya,kabar tentang pengadilan Romo Frans hanyaramai diberitakan di media massa lokal. Tidakbanyak berita yang muncul di media massanasional.

Dua hari setelah pembakaran, ProfesorHarkristuti Harinowo, Guru Besar HukumPidana Universitas Indonesia berkomentar diharian Suara Pembaruan. “Pembakaran gedungPengadilan dan Kejaksaan Negeri Larantukamerupakan cermin ambruknya kewibawaanhukum. Masyarakat tidak mungkin melakukanaksi pembakaran jika rasa keadilannya tidakterganggu. Namun yang pasti, pengadilanpelapor kasus korupsi tersebut jugamerefleksikan betapa lemahnya perlindungansaksi yang mengungkap kasus korupsi.”

Luhut Pangaribuan, mantan DirekturLBH Jakarta dan kini menjadi pengacaraprofesional berkata, “Aksi membakar duagedung institusi penegak hukum diKabupaten Flores Timur terjadi karenaketidakmampuan para jaksa dan hakim yangmenangani perkara Romo Frans Amanue Prmenangkap hukum yang hidup di tengahmasyarakat setempat. Padahal, baik jaksamaupun hakim diwajibkan oleh undang-udnang untuk menangkap hukum yang hidupdalam masyarakat.”

Jaksa dan hakim, tutur Luhut, seharusnya

memahami kedudukan pastor dalam konteksmasyarakat Flores yang dilihat sebagai primusinterpares atau orang yang sangat dihormati.Pastor juga dilihat sebagai orang yangmengungkapkan kebenaran. Karena itu, apayang diungkapkan Romo Frans dalam medialokal adalah upaya untuk mengungkapkankebenaran dan menegakkan etika.

Luhut Pangaribuan dan Harkristutisepakat, aksi massa di Larantuka harus ditelitiakar masalahnya. Keduanya mengingatkan,aksi yang muncul setelah vonis dua bulanpenjara dengan lima bulan masa percobaanterhadap pastor Keuskupan Larantuka jelasmerefleksikan kekecewaan masyarakatterhadap institusi penegak hukum.

Yang terjadi di Flores Timur merupakanrefleksi macetnya penegakan hukum dalamkasus korupsi. Di Jakarta, banyak koruptorkelas kakap yang merugikan negara dalamjumlah tak terbilang, seperti korupsi BantuanLikuiditas Bank Indonesia (BLBI), tidakpernah diadili. Kalau pun ada pengadilan,vonis yang dijatuhkan cukup ringan, hanyadalam hitungan bulan. Memang ada yangdivonis berat, bahkan hukuman seumur hidup.Tetapi vonis berat hanya untuk beberapa or-ang yang berhasil kabur ke luar negeri.

Ifdhal Kasim, Direktur Lembaga Studidan Advokasi Masyarakat (Elsam) menulis di

44 45

harian Republika. “Pembakaran gedungpengadilan dan kejaksaan Larantuka bukanhanya meruntuhkan secara harafiah bangunanfisik kantor, tetapi sekaligus membakar simbolyang melekat pada kedua institutusi itu, yaknikeadilan. Institusi ini telah kehilangankehormatan dan kewibawaannya sebagaipenyelenggara keadilan”.

Tentang hukum yang justru membelaBupati, Ifdhal menulis, “Hukum memangbukan instrumen yang otonom atau netral,sebagaimana dikonstruksikan oleh tradisihukum liberal, tetapi sarat dengan kepentingansubjekitf. Inilah pesan yang ingin disampaikanmelalui kasus Larantuka.”

Di Larantuka, berulangkali ForumReformasi Flores Timur mengungkapkandugaan korupsi yang melibatkan bupati.Berkali-kali pula aliansi sejumlah organisasinon pemerintah dan tokoh masyarakat diFlores Timur mendesak penegakan hukumdalam sejumlah kasus dugaan korupsi itu.Tetapi Kejaksaan selalu berkelit denganmenyatakan tidak cukup bukti untukmemeriksa Bupati Flores Timur dalam kasuskorupsi. Pendapat kejaksaan itu justrudigunakan oleh Bupati Felix Fernandez untukmenolak dugaan korupsi.

Kepada majalah Tempo, Felixmengatakan, “Saya sudah diperiksa berbagai

pihak. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan,BPKP, Inspektorat Wilayah Propinsi (kiniBadan Pengawasan Daerah) dan Kejaksaan.Sama sekali tidak ada bukti saya melakukanhal-hal yang dituduhkan Romo Frans.”

Tetapi efektivitas pemeriksaan olehBPKP dan Badan Pengawasan Daerahdipertanyakan. Terutama soal independensipara auditornya. Seperti dikatakan oleh AzabRaya Buang, “Saya tidak percaya BPKP.Mereka datang, sudah diatur penginapannya.Mereka pulang, juga sudah diaturperjalanannya. Saya Kepala Bagian Umum,saya yang mengatur itu semua. Sebelumpulang, mereka (auditor BPKP) telepon saya,pak kami tiga hari lagi pulang. Oh gampang.Hotel gampang. Tiket pesawat juga gampang.”

Rupanya, meskipun sudah mendapatongkos perjalanan dan biaya penginapan dankeperluan lain, seluruh keperluan auditorditanggung oleh Pemda, khususnya olehKepala Bagian Umum yang pernah dipegangoleh Azab Raya Buang. “Jadi laporan BPKPselalu bagus. Tidak mungkin dia bikin laporanyang jelek-jelek. Secara manusiawi agakmustahil. Saya tidak percaya BPKP,” tandasAzab.

Belakangan, ketika dugaan kasus korupsiditangani oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), secara tegas kepada media

46 47

massa KPK membenarkan adanya dugaankorupsi di Flores Timur. Bahkan dalamlaporan KPK ke DPR, seperti diungkapkanoleh Benny Harman, anggota DPR RI KomisiIII dalam satu seminar di Kupang, “Dalamlaporan KPK, Felix Fernandez statusnyatersangka”. Karena itu, benar ungkapan ProfHarkristuti dan Luhut Pangaribuan, aksipembakaran itu adalah puncak kekecewaanmassa terhadap lembaga peradilan yang tidakmampu memberikan keadilan.

PEMBAKARAN itu berbuntut panjang.Satu per satu mereka yang disangka melakukanpembakaran ditangkapi polisi. Pada 16 No-vember 2003, tiga orang sudah ditangkappolisi yakni Johanes Sabon, Agustinus Diazdan Wem Langkamau.

Penangkapan itu sempat diprotes RomoFrans karena tidak sesuai prosedur, sepertitidak adanya surat penangkapan. KapolresFlores Timur, AKBP Darto Djuhartonomenyatakan akan memperhatikan protesRomo Frans. Tetapi penangkapan tetapdilakukan. Menyusul kemudian John Ricardo,Martinus Mangu, Philipus Tobi, Tobias MudaOdjan, Benediktus Langkamau, WilhelminusLangkamau dan Rafael Lamanepa. Sepuluhorang tersangka itu kemudian dibawa keKupang. Proses penyidikan dan pengadilan

dilakukan di Kupang.

HARI mulai terang saat terdengar suaramobil berhenti di depan rumah. Lalu diikutidengan suara langkah-langkah kaki disekeliling rumahnya. Terdengar suara pintudiketuk. Frans Basa bangkit dari tempat tidur.Di sebelahnya, istrinya mulai membuka mata.Pintu telah terbuka karena dua anaknya sudahbangun terlebih dulu. Mereka menyapuhalaman rumah. Tampak seorang polisiberada di depan pintu. Rupanya NengahLantika. Tidak hanya dikenalnya dengan baik,istri Lantika bahkan termasuk kerabat dekatFrans Basa.

“Mari ikut saya ke kantor polisi”“Status saya apa, sebagai saksi atau

tersangka?”“Sebagai tersangka.”

Lantika menyodorkan surat pemanggilanyang harus ditandatangani oleh Frans Basa.Tidak banyak bicara, Frans menandatanganisurat itu.

“Baik, tunggu sebentar”.

Frans kembali masuk ke rumah langsungke belakang untuk cuci muka. Dilihatnya

48 49

sejumlah polisi telah mengepung rumahnya.Frans menuju ke kamar untuk mengenakanbaju. Sebelum pergi, dia sempat berkatakepada istrinya yang telah bangun sembarimenyerahkan salinan surat penangkapannya.

“Saya pergi dulu. Saya ditangkap”.“Kenapa?”“Tidak tahu. Pokoknya saya ditangkap.

Beritahu ibu Ina Lamabelawa”.Ina adalah seorang pengacara. Frans

Basa berjalan menuju mobil polisi diiringiLantika. Di halaman, dua anaknya masih asyikmenyapu.

“Bapak jalan dulu ya”, kata Fransberpamitan kepada anaknya, Erik dan Ria.Frans ingin memeluk keduanya, seperti yangbiasa dia lakukan bila hendak bepergian.Tetapi pagi itu dia merasa tidak punyakekuatan untuk melakukannya.

Frans Basa orang ke-11 yang ditangkapsetelah pembakaran gedung pengadilan dankejaksaan Larantuka. Kepada polisi yangmemeriksanya, Frans Basa meminta, “Jangankalian tangkap teman-teman yang lain. Biarlahsaya menjadi orang terakhir yang kaliantangkap”. Tetapi polisi tak peduli,penangkapan-penangkapan terus terjadi.

KUPANG, 16 Agustus 2004. Mataharisiang memanggang kota batu karang itu. ArifRahman keluar dari gedung Pengadilan NegeriKupang menuju halaman parkir bersamabeberapa jurnalis media lokal. Arif dihampiriSukwanto Koho, Asisten Pidana UmumKejaksaan Negeri Kupang bersama dua jaksalainnya.

“Mari ikut kami ke kantor, ada persoalanpenting yang hendak diselesaikan.”

Arif sudah merasa sesuatu akanmenimpa dirinya. Tetapi Arif mengikutipermintaan jaksa tersebut. Mereka menujumobilnya, Toyota Kijang warna coklat muda.Sesampai di mobil, salah seorang jaksamengambil kunci kontak dan meminta Arifduduk di kursi depan. Mobil dikendaraiSukwanto Koho.

“Ada urusan apa ini?”“Kami hendak melakukan eksekusi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi”.“Mengapa tidak menunggu pengacara

saya dulu?”“Ah, nanti saja. Pengacara anda kan bisa

menyusul”.

Sampai di Kantor Kejaksaaan Negeri,

50 51

Arif diminta menandatangani Berita AcaraEksekusi.

“Mengapa tidak menunggu pengacarasaja?”

Kembali Arif meminta Kejaksaanmenunggu pengacara karena eksekusimenimbulkan konsekuensi hukum sehinggapengacara harus mengetahuinya.

“Tidak perlu, nanti pengacara bisamenyusul”.

Arif menurut saja, tidak ada yang bisadilakukannya lagi. Segera setelah tandatangan,jaksa membawanya ke LembagaPemasyarakatan Penfui, Kupang. Di penjaraitu sempat muncul ketidakjelasan statustentang dirinya, apakah sebagai narapidanaatau tahanan. Saat itu Arif tengah mengajukankasasi ke Mahkamah Agung, artinya proseshukum masih berjalan dan vonis yangdiberikan pengadilan banding belum memilikikekuatan hukum yang tetap. Tetapi akhirnyaArif memilih status narapidana dalam regis-ter lembaga pemasyarakatan.

Arif harus mendekam di penjara karenalaporan pencemaran nama baik oleh FelixFernandez, Bupati Flores Timur. Pangkalmasalahnya adalah pernyataan Arif yang

dimuat di harian Radar Timor dan Flores Pos.Arif mengatakan adanya dugaan korupsi

dalam pembelian Kapal Ferry Cepat AndhikaMitra Express oleh Pemda Flores Timur. DiPengadilan Negeri, Arif dinyatakan bersalahdan dihukum empat bulan penjara. Arif punmengajukan banding. Pengadilan Tinggi NTTmenolak banding Arif. Bahkan PengadilanTinggi menjatuhkan vonis yang lebih beratlagi, tujuh bulan penjara. Tindakan Kejaksaanini menimbulkan kontroversi karenaseharusnya eksekusi dilakukan olehPengadilan, bukan Kejaksaan.

Arif Rahman bertubuh kecil menurutukuran orang Indonesia. Tetapi suaranyalantang dan jernih. Raut wajahnyamenunjukkan keberanian, bahkan cenderungnekat. Arif tidak hanya digugat FelixFernandez. Dia juga harus menghadapipengadilan karena laporan Jacky Ulli. JackyUlli adalah mantan Kepala Kepolisian DaerahNTT.

Jacky Ulli tersinggung karena pernyataanArif Rahman yang dimuat di harian SuaraMasyarakat. Arif menyatakan, mantanKapolda menerima uang Rp 500 juta dalamkasus pembobolan Bank Mandiri Kupang.

Pernyataan itu dikutip dari sebuahkonferensi pers. Arif hanya menyebut mantanKapolda, dan juga tidak menyebutkan nama

52 53

Jacky Ulli. Tetapi di harian Radar Timor, namaJacky Ulli disebut. Padahal dalam Berita AcaraPemeriksaan, saksi wartawan mengatakan,penyebutan nama Jacky Ulli merupakanpernyataan off the record yang tidak bolehdiberitakan. Tetapi toh Jacky tidak terima dankini Arif mesti menjalani proses persidangan.

Arif, mantan anggota DPRD NTT dariPartai Bulan Bintang. Menyelesaikanpendidikan sarjana di Universitas 45 Makassar,Arif melanjutan studi di Magister SosiologiPedesaan di Universitas Brawijaya Malang.Arif adalah dosen di UniversitasMuhamadiyah Kupang. “Flores Timur sudahsangat parah. Pemda tidak sanggup lagimembayar tagihan. Kini Kimia Farma tidakmengirim lagi stok obat ke sana,” katanya.

KASUS korupsi sering tidak gampangdimengerti orang awam. Korupsi dibahasdalam rupa hukum. Perdebatan parapengacara dengan dalil dan argumentasihukum yang canggih. Bahkan terkesan rumitsehingga tidak ketahuan lagi mana yang benarmana yang salah.

Korupsi juga bisa berupa perdebatanteknis. Berupa angka, tabel, grafik danperhitungan ekonomi teknis yang tidakgampang dimengerti. Diperlukanpengetahuan ekonomi serta latar belakang

pengetahuan teknis di sektor-sektor tertentu.Orang biasa? Mungkin harus tahu diri tidakusah terlibat dalam perdebatan tentangkorupsi yang harus dilakukan dengan logikaekonomi teknis.

Tetapi di Flores Timur, yang terjadiagaknya berbeda dengan kecenderungan tadi.Di sini, korupsi diketahui dan bahkandirasakan dampaknya. Pada sektor pendidikandapat dilihat bagaimana korupsi di tingkat atasberdampak pada sekolah dan murid di desa.

Dari Kecamatan Wulanggitang protes itubermula. Kecamatan di ujung barat FloresTimur berbatasan dengan Kabupaten Sikka.Terletak di kaki gunung Lewotobi yangkepundannya masih mengepulkan asap. Tanahsangat subur. Tanaman penduduk menghijau,tetapi aroma kemiskinan tidak bisadihilangkan.

Siang itu, di SD Negeri Nobo,Kecamatan Wulanggitang, sekolah telah usai.Beberapa anak bermain di halamannya.Beberapa pohon johar tumbuh di halamansebelah kiri sekolah. Di bawahnya ada kolampasir untuk olah raga lompat jauh. Di belakangsekolah itu berdiri rumah dinas yang dihuniStefanus Gelang Temu, sang Kepala Sekolah.

Meskipun milik pemerintah, tidak sertamerta pembiayaan sekolah lancar. Bahkansebaliknya. Dana operasional pendidikan

54 55

terakhir diterima tahun ajaran 2001/2002.Tahun 2003/2004 dana itu belum disalurkanke sekolah-sekolah. Dana yang besarnyabervariasi, antara Rp 1 juta – Rp 2 juta persekolah sangat diperlukan Stefanus.

Dana operasional dipergunakan untukmembayar gaji bagi tenaga guru honorer. DiSD Negeri Nobo ada tiga guru honorer. Perbulan mereka menerima Rp 75.000. Selain itu,dana operasional juga dipergunakan untukmembeli kapur tulis, kertas dan perawatanperlengkapan sekolah, seperti bangku danmeja.

Karena tidak ada dana operasional,pembiayaan sekolah menjadi tanggungjawaborang tua siswa dan siswa itu sendiri. Setiapbulan, siswa harus membayar Rp 1.000. Untukpelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, setiap siswakembali harus membayar Rp 60 ribu.

Tentu dana itu tidak mencukupi. Stefanuspun mencari alternatif lain untuk menggalangdana. Tiap siswa diwajibkan melakukanpekerjaan untuk sekolah, yaitu dengan bekerjadi kebun dan mengambil pasir.

Alternatif serupa juga dilakukan dibeberapa sekolah di Solor. “Kami terpaksapekerjakan murid untuk angkut pasir dan kerjakebun nua mendapatkan uang untukkebutuhan sekolah. Kami tidak bisa memilihalternaif lain. Sebelumnya kami meminta

bantuan kepada orang tua murid, namunkarena kemampuan terbatas, maka kamisepakat untuk menggunakan tenaga muriduntuk mencari uang untuk memenuhikebutuhan belajar mengajar, yakni membelikapur tulis, kertas dan kebutuhan lain,” kataThomas Ula Uma, Kepala SD InpresLewograran dan Damianus Koten, Kepala SDKatolik Wuliblolong kepada Pos Kupang, 21Mei 2004.

Murid-murid bekerja sekali seminggumengumpulkan satu kubik pasir seharga Rp30 ribu. Saat musim berkebun tiba, anak-anakbekerja untuk membersihkan tanaman dikebun dengan alokasi waktu dua jam dandibayar Rp 30 ribu. Dana yang terkumpulkemudian dipergunakan untuk membiayaioperasional sekolah.

Lain lagi pengalaman Beatus GahingTokan, Kepala Sekolah SD Negeri Boru,Wulanggitang. Di sekolahnya ada tiga guruhonorer yang harus dibayar Rp 200 ribu setiapbulan. Untuk biaya operasional, Beatus tidakmau mempekerjakan siswa. “Saya tidak maumempekerjakan anak-anak. Biar merekakonsentrasi belajar saja.”

Maka, seluruh pembiayaan sekolahdibebankan kepada seluruh orang tua murid.Setiap bulan, orang tua murid membayar biayasekolah yang tidak murah. Paruh pertama

56 57

tahun 2004, setiap murid harus membayar Rp30 ribu per semester atau Rp 5.000 per bulan.Semester kedua, biaya sekolah naik menjadiRp 60 ribu atau Rp 10 ribu per bulan.

Pada 2005, karena kenaikan harga bahanbakar minyak, Beatus menaikkan kembaliuang sekolah menjadi Rp 75 ribu per semes-ter atau Rp 12.500 per bulan yang harusdibayar oleh setiap murid. Ditambah lagidengan biaya UAS yang mencapai Rp 60 ribuper siswa kelas 6. Biaya yang harus dibayarsiswa di Wulanggitang itu tergolong mahal.Bandingkan dengan SD di Jakarta. Di daerahMangga Dua, Jakarta, SD Negerimembebankan Rp 5.000 per bulang kepadasetiap siswa.

Macetnya penyaluran dana operasionalakhirnya berujung pada pemogokan.Pemogokan ini dilakukan oleh PersatuanGuru Republik Indonesia (PGRI)Wulanggitang. Kegiatan belajar mengajar di19 TK, 23 SD, 4 SLTP dan 2 SLTA praktisberhenti. Sejak Kamis 6 Mei 2004, para guruhanya duduk-duduk di halaman sekolah.

PGRI Wulanggitang tidak hanyamenuntut pembayaran dana operasional.Mereka juga menuntut Bupati Flores TimurFelix Fernandez mengundurkan diri. Tuntutanguru tidak salah. Dana Operasional

Pendidikan (DOP) sebetulnya sudahdianggarkan dalam APBD Flores Timur 2004.Ironisnya, pada saat yang sama Pemda danDPRD Flores Timur sepakat untukmemberikan pensiun kepada 30 anggotaDPRD yang segera berakhir masa jabatannya.Masing-masing anggota dewan menerimadana purna bakti sebesar Rp 50 juta, untukseluruh angota total Rp 1,5 miliar dari APBD.

Agustus 2004, para guru kembali beraksi.Di Adonara, guru kembali melakukanpemogokan selama tiga minggu. Mereka jugamelakukan aksi demonstrasi di gedung DPRDII Flores Timur menuntut pembayaran danaoperasional pendidikan. Sekitar 300 guru dariPGRI Klubagolit, Witihama, Ile Boleng,Wulanggitang, Kiwangona dan Lamatewelumenuntut pembayaran dana operasional tahunanggaran 2003/2004 dan 2004/2005 yangbesarnya mencapai Rp 3,1 miliar.

Dana operasional itu sebetulnya sudahdianggarkan dalam APBD dan bersumber dariDana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK).DAK adalah dana dari pemerintah pusatuntuk pembiayaan sektor-sektor tertentu didaerah. Selain DAK, pemerintah pusat jugamemberikan Dana Alokasi Umum (DAU)yang penggunaannya merupakan wewenangPemda sepenuhnya.

Setelah melakukan pemogokan dan

58 59

demonstrasi, akhirnya Pemda mengucurkandana operasional. Setiap sekolah mendapat Rp450 ribu dan bantuan berupa kapur tulis. “Sayatidak mengambil kapur tulis karena ongkosperjalanan untuk mengambilnya lebih mahaldari harga kapur itu sendiri,” ungkap BeatusGahing Tukan dengan nada getir.

RUMAH Sakit Umum Daerah Larantukamemiliki halaman yang luas. Di dekat loketpendaftaran, seseorang sibuk mencuci ban.Dua orang sedang mendaftar untuk berobat.Rumput di halaman tumbuh subur tidakteratur. Di sebelahnya terletak Unit GawatDarutat.

Seorang anak kecil menangis dalamgendongan ibunya. Dia baru saja menjalanioperasi tumor kecil yang tumbuh di lengankanan. Bekas luka operasi ditutup denganperban. Garis aliran darah yang mengeringmasih tampak hingga ke kakinya.

Menara air berkarat tegak berdiri disamping kantor administrasi. Bak penampungair di atas juga masih utuh. Berwarna putihbiru yang telah memudar. Tidak ada pipa dariatas ke bawah, menunjukkan bak air itu tidakdifungsikan lagi.

Di belakang bangunan Unit GawatDarurat terletak bangsal laki-laki berdirimemanjang. Semua pasien berada di kamar,

sebelah kanan kiri lorong. Tampak sampahplastik bundar terletak di depan setiap kamar.Beberapa sudah tidak sanggup lagimenampung sampah. Plastik bekas makanan,bungkus rokok, kertas dan botol infus besertajarumnya.

Di ujung lorong adalah toilet. WC dankamar mandi di sebelah kiri tidakdipergunakan lagi. Tidak ada air. Bahkanlubang WC paling ujung menjadi tempatsampah. Kondisinya tidak terawat.

Di situ hanya ada empat kamar mandidan WC yang bisa dipergunakan. Air mengalirlancar. Tetapi lantai tampak hitam berlumut.Cat di dinding sebagian sudah mengelupas.Sementara plafon di atap, lapisan kayu tipissudah mulai mengelupas.

Di sebelah bangsal laki-laki, terdapatbangsal perempuan dengan bangunan yangmemanjang. Dari pintu depan, pengunjunglangsung melihat ruang lebar. Ada delapantempat tidur pasien. Di sebelah kiri, seorangibu tengah terbaring sakit ditungguikerabatnya. Di ujung lain, tampak tempat tidurpasien tidak tertata rapi. Kain tenun Florestersampir di ujung ranjang. Di dinding tampakpapan bercat dasar biru dengan tulisan warnahitam. Papan itu tidak terlalu besar, tetapi daripintu masuk tulisan bisa terbaca dengan jelas:

60 61

“Kalau Anda puas, beritahu orang lain.Kalau Anda tidak puas, beritahu

kami.”

Di sebelah bangsal terletak berjejerkamar pasien dan ruang perawat. Dalam ruangberukuran 3 X 4 m terlihat dua perempuanberbaju putih sedang sibuk bekerja.Konstruksi bangsal ternyata sama denganbangsal laki-laki. Di ujung lorong terletak toi-let. Tiga kamar mandi dan WC sepertinya tidakdipergunakan lagi karena lantai tampak kering.Tetapi air mengucur tiada berhenti dari kranyang sudah rusak.

Tiga kamar mandi sudah rusak pintunya.Daun pintu yang sudah rusak disandarkanpada dinding di kamar mandi. Hanya satukamar mandi di sebelah kiri yang masihdipergunakan. Lantai hitam karena lumut. Bakmandi dilapisi keramik kecil berwarna putihyang mulai berwarna kuning.

RSUD Larantuka sedang bermasalah.Pada 2004, petugas kebersihan melakukanpemogokan. Lusia, salah seorang yang dulubekerja di bagian cleaning service bercerita,dirinya tidak menerima honor sebagaimanadijanjikan.

Direkrut bersama 25 orang lainnyasebagai tenaga cleaning service, Lusia dijanjikanmendapat honor sebesar Rp 300 ribu per

bulan. Dia menandatangani kontrak denganYayasan Masyarakat Mandiri atau dikenaldengan singkatan Yamadi. Lusia terikatkontrak selama satu tahun, dari Januari hinggaDesember 2004. Untuk membersihkanrumah sakit, RSUD Larantuka bekerja samadengan Yamadi. Yamadi merekrut danmengelola tenaga honorer.

“Saya hanya dibayar satu kali saja, bulanFebruari 2004 sebesar Rp 300 ribu. SampaiJuni 2004 saya dibayar Rp 250 ribu per bulan,tetapi sering terlambat.”

Karena pembayaran sering terlambat, 25tenaga cleaning service melakukan pemogokan.Akhirnya RSUD bersedia membayar tetapisampai September saja. Karena dalampemogokan yang kembali dilakukan padabulan November – Desember 2004 dianggapkaryawan tidak bekerja.

Pieter Krowin, anggota DPRD FloresTimur menjelaskan, berdasarkan informasidari dari Yamadi, sampai akhir 2004 RSUDbaru membayar sejumlah Rp 17,5 juta.Padahal berdasarkan kontrak, RSUD harusmembayar Yamadi sebesar Rp 22,5 juta pertiga bulan sebagai honor bagi 25 petugas.

“Sampai Agustus 2004, RSUDseharusnya membayar Rp 60 juta ke Yamadi.RSUD masih mempunyai kewajiban Rp 42,5

62 63

juta,” ujar Pieter. Tetapi tidak mudah bagiLusia untuk menagih sisa gajinya. MenurutPieter Krowin, RSUD menolak membayargaji September – Desember 2004. RSUD tidakmau membayar gaji selama petugas kebersihanmelakukan pemogokan.

Macetnya pembayaran tenaga kebersihanmengundang kecurigaan,karena dalam APBD2004 tercantum pembayaran cleaning servicesebesar Rp 90 juta. Pas dengan skemapembayaran Rp 22,5 juta per tiga bulan.Artinya, dana dari Pemda sudah ada tetapientah mengapa dana itu tidak sampai ketangan Lusia dan kawan-kawannya.

Ketidakberesan manajemen RSUD jugadapat dilihat beberapa bulan sebelumnya. Saatitu, perawat yang melakukan pemogokan.Sabtu, 27 Maret 2004 tenaga perawat berhentibeker ja selama dua jam. Merekamempertanyakan dana insentif bagi 90perawat yang belum terbayar empat bulan, dariSeptember hingga Desember 2003. Padahal,dana insentif untuk dokter tidak mengalamiketerlambatan.

Keterlambatan gaji dan buruknya fasilitasdi RSUD Larantuka tidak sekadarmenunjukkan amburadulnya manajemenrumah sakit. Persoalan itu adalah gejala yangmuncul dari sebuah persoalan yang lebihbesar.

Gejala lain adalah hutang RSUD kepadaPT Kimia Farma Cabang Kupang. KimiaFarma adalah Badan Usaha Milik Negara yangmemproduksi dan mendistribusikan obat-obatan. Dalam penjualan, biasanyamenggunakan sistem konsinyasi. KimiaFarma mengirim dulu obatnya, kemudianpembeli membayar beberapa waktu kemudian.Tetapi masalahnya, pembayaran RSUDLarantuka sering macet. Anehnya, masyarakatyang berobat di RSUD tetap dipungut biaya.Artinya ada uang yang masuk ke RSUDLarantuka dan uang yang seharusnyadibayarkan ke Kimia Farma tidak jelas entahmengalir ke mana.

Mei 2004 Kimia Farma kembali menagihhutang RSUD Larantuka. Kali ini disertaitindakan menghentikan suplai obat sementara.Seperti dilaporkan Pos Kupang, Pemda FloresTimur melalui RSUD masih berhutang Rp 1miliar untuk tahun anggaran 2003 dari totalpembelian yang mencapai Rp 2 miliar.Penghentian suplai obat itu melumpuhkanRSUD Larantuka karena praktis hanyabergantung pada stok obat yang ada.

Buruknya fasilitas kesehatan di RSUDLarantuka membuat masyarakat yang mampumemilih klinik kesehatan Lebao. Klinik itudikelola para biarawati Katolik. Lebih mahaldibandingkan dengan RSUD. Celaka bagi or-

64 65

ang miskin, karena dana mereka tidakmencukupi buat berobat ke kinik Lebao.

PANAS mentari mulai terasa. RomoFrans mengetuk pintu baja nan kokoh. Disamping kanan pintu, tertulis jadwalberkunjung. Tahanan, Senin dan Rabu jam08.00 – 12.00. Narapidana, Selasa dan Kamis,jam 08.00 – 12.00. Gedung itu, LembagaPemasyarakatan Larantuka.

“Selamat pagi”, sambut suara dari dalamsembari membuka lubang kecil di pintu bajaitu.

“Saya Romo Frans Amanue. Sayahendak membezuk Frans Wuring Basa”.

“Tunggu sebentar”.

Lubang kecil itu tertutup. Sesaatkemudian pintu baja terbuka. Seorang sipirpenjara berseragam coklat tua mempersilakanRomo Frans dan saya masuk. Di balik pintuterdapat lorong. Di samping kiri kanan lorongterdapt kantor sipir penjara. Di sebelah kiri,dua petugas asyik melihat televisi yang ditaruhjauh di dalam ruang sebelah kanan.

Begitu melihat kedatangan Romo Frans,kedua sipir itu berdiri menyalami. Seluruhpenjaga penjara mengikuti mereka, menyalamipastor itu dengan penuh rasa hormat. Sipir

mengantar Romo Frans melewati pintuberjeruji besar yang memisahkan kantordengan ruang pertemuan yang disediakan bagipengunjung narapidana. Saya dan Romo Fransberjalan menuruni dua anak tangga. Di depankami tampak sebuah bangunan panjang. Sipirmengantar kami ke arah kiri bangunan itu.

“Frans Wuring Basa!” terdengar nyaringpengeras suara memanggil.

Sepintas kami lihat Frans Basa melewatipintu berterali yang membatasi komplekspenjara dengan ruang pertemuan denganpengunjung. Frans Basa divonis tiga tahunpenjara karena didakwa melakukanpembakaran gedung Pengadilan Larantuka.Diantara ke-11 orang yang ditahan, vonisFrans paling lama. Yang lain hanya dihukumbervariasi antara empat bulan hingga satutahun.

Ruang pertemuan itu luasnya kira-kira 12meter persegi. Di tengah ruang terdapat mejadari tembok. Dilapisi keramik kotak berwarnabiru muda. Panjang meja sekitar empat meter.Meja tembok itu dikelilingi oleh empat kursikayu. Frans Basa masuk dan menebarkansenyum.

“Apa kabar Romo?”

66 67

“Baik-baik saja. Bagaimana kamu didalam?”

“Saya juga baik dan sehat.”Frans pun menyalami tamunya satu per

satu. Mengenakan kaos hitam bertuliskan“Tolak Bungkam” dan “Voice of Voiceless” dibawah. Di antara dua kalimat itu samar-samarterlihat gambar Romo Frans yang telah pudar.Kaos itu menjadi media kampanye pembelaanterhadap Romo Frans. Tolak Bungkam adalahjudul buku seri Teologi Pembebasan yangditerbitkan Insist Press dan Pustaka Ledalero.Dalam buku itu dimuat Pledoi Romo Fransyang dibacakan dalam persidangan sertasejumlah analisis dan komentar para Romodan pendukung Romo Frans lainnya.

Frans Basa adalah tahanan istimewa. Diaadalah sarjana teknik sipil lulusan UniversitasKatolik Wiramandira, Kupang. Fransmelewatkan waktu terlalu lama untuk kuliah,sepuluh tahun dari 1982 hingga 1992.Keterbatasan biaya memaksa Frans harusbekerja sembari kuliah.

Pengetahuan dan keterampilan yangdimilikinya memberikan kemudahan bagiFrans untuk bekerja di luar penjara. Ia kerapdiminta memberikan konsultansi dalampengerjaan bangunan.Tidak hanya itu. Fransjuga masih resmi menjabat sebagai KetuaKomite Sekolah SD Supersemar. Frans bisa

keluar penjara bila ada undangan rapatkomite. Tentu dengan seizin Kepala LembagaPemasyarakatan (LP).

“Kepala LP pernah menjadi KetuaKomite Sekolah, sehingga dia bisa mengerti,”kata Frans.

Frans juga berlangganan harian Kompas.Harian utama di Indonesia itu dikenal sebagaikoran serius dan banyak memuat tulisan paracerdik cendekia Indonesia. Karenanya, Kompasdianggap sebagai koran yang “berat”.

Di Larantuka, Kompas datang terlambattiga atau empat hari. Kabarnya, Kompas yangberedar di Larantuka dikirim langsung dariJakarta. Sirkulasinya pun sedikit. Frans Basaadalah satu dari sekitar 25 pelanggan Kompasdi Larantuka.

“Berada di dalam ada hikmahnya. Sayajadi punya waktu untuk merenung danmembaca. Saya tidak menyesali apa yang telahsaya lakukan. Seumur hidup saya tidak akanmenyesal karena saya hanya melakukan yangsaya yakini.”

Romo Frans dan Frans Basa, adalahcontoh bahwa mengungkap korupsi di negeriyang sangat korup bukanlah pekerjaan tanparisiko. Koruptor yang juga penguasa setempathingga kini tetap bebas, tidak tersentuh,

68 69

sebaliknya, mereka yang mencobamengungkapnya, dikejar-kejar dandipenjarakan.[ ]

DariDariDariDariDari“Lidah L“Lidah L“Lidah L“Lidah L“Lidah Lancang”ancang”ancang”ancang”ancang”ke Pke Pke Pke Pke Pengadilanengadilanengadilanengadilanengadilan

Kisah Endin Wahyudin, seorang agenkoran di Bandung, korban mafia hukum

di belantara peradilan Indonesia.

Oleh Adnan Topan Husodo

(Endin W(Endin W(Endin W(Endin W(Endin Wahyudin)ahyudin)ahyudin)ahyudin)ahyudin)

70 71

RAUT wajah Endin Wahyudin berubahsedih. Pandangan matanya menerobos

langit-langit, sembari menghela nafas panjang.Jawaban yang meluncur dari mulutnyaterputus-putus. “Sampai sekarang, keluargamasih menyalahkan saya sebagai penyebabmeninggalnya emak,” ujarnya dengan logatSunda kental.

“Terutama adik-adik saya, merekamengatakan emak meninggal karenamemikirkan saya,” ungkapnya lirih.

“Sampai sekarang mereka tidak bisamenerima kematian emak,” tambahnyadengan mata berair.

Sebentar kemudian, ia minta izin untukpergi ke toilet.

Kenyataan itu sangat pahit. Meskipun iapercaya bahwa nasib memang sudahdigariskan. Tapi ia merasa, nasib bisadielakkan. Kalau saja ia tidak menghadapibelantara hukum yang mengirimnya kepengadilan, barangkali ibunya masih hidup.“Kalau saja emak tak mendengar beritapengadilan saya, mungkin ia masih hidup,”katanya menyesal.

Tepatnya 18 September 2001, emakEndin menghembuskan nafas terakhir, setelahbeberapa hari bergulat dengan tekanan men-tal.

Sebelumnya, Endin Wahyudin duduk di

kursi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN)Bandung. Pada 11 September 2001 jaksamembacakan tuntutan atas dirinya. HasanMadani, sang jaksa itu, menuntutnya hukumantiga bulan dalam masa percobaan enam bulanatas kasus pidana pencemaran nama baik.Tuntutan yang disiarkan berbagai televisi diJakarta itu ditonton keluarganya. Merka kaget,termasuk Emak. Berita itu membuat Emakshock, lalu jatuh sakit. Seminggu kemudianberpulang.

Lengkap sudah penderitaan Endin.Sebelumnya, ia tersiksa dengan pemberitaandi media massa, karena pengakuannyamenyuap majelis hakim di Mahkamah Agung.Berita ini kian ramai setelah Adi Andojo,Ketua Tim Gabungan Pemberantasan TindakPidana Korupsi (TGPTPK) pada 20 Juli 2001membuat konferensi pers tentang kasus suaptersebut.

“Ini kan baru pertama kali di Indonesiaada orang seperti saya berani melaporkankasus suap hakim, makanya jadi berita heboh,”kata Endin mengingat.

“Tapi saya sangat jadi tersiksa, terutamabatin saya, juga perasaan anak dan istri saya,saya sampai susah tidur karena banyak yangmenelpon saya.”

Meskipun banyak yang mendukunglangkahnya, tak sedikit juga yang mengancam

72 73

melalui telepon. Karena tak tahan denganteror di telepon, dia memutuskan untukpindah rumah.

Endin tak menyadari pengakuan itumenimbulkan masalah besar. Berawal daripengurusan perkara perdata menyangkutsengketa tanah, Endin menjadi pihak ketigayang mewakili Aminah alias Hirja dan kawan-kawan sebagai ahli waris tanah yan sah.Menurut pengakuan Endin, Aminah sudah 26tahun teraniaya karena tanah yang dimilikitiba-tiba diserobot oleh seorang developeryang belakangan diketahui bernama SoenantaSoemali alias Lie Sung Nam. Kondisi takmenguntungkan ada di pihaknya setelah paraahli waris tanah itu pecah kongsi.

“Hajah Aminah harus berhadapandengan ahli waris lain yang telah melakukankolusi dengan developer,” ucap Endin.

Endin kenal dengan Aminah melaluianaknya yang bernama Anton, tetangga Endindi Bandung. Suatu ketika, kira-kira pada 1995,Anton mengeluh tentang warisan tanah seluas58 ribu m2 yang belum bisa dinikmati, karenamasih bersengketa. Padalah sudah banyak or-ang yang berusaha untuk membantu Anton,namun hingga perjumpaannya dengan Endin,masalah tanah itu belum terpecahkan. “Sudahbanyak pengacara yang ditunjuk dan mencobauntuk menyampaikan sengketa itu ke

pengadilan, tapi semua kandas,” ujar Endinmenirukan Anton.

“Jangankan sampai ke pengadilan, barutahap pendaftaran perkara saja sudahberhenti.”

Oleh karena itu, Anton minta bantuanEndin untuk memecahkan masalahnya.Sebelumnya, Anton sudah secara jujurmengatakan kalau tak punya uang untukmengurus perkara itu. Mengandalkan iurandana dari ahli waris amat sulit karena merekasudah terpecah-belah. Di pundak Endinlahmasalah itu kemudian disandarkan. Soal uang,Endin berjanji akan membantu Anton.

Karena Endin bukan pengacara, iamembicarakan masalah itu dengan saudaranyayang seorang pengacara. “Sebelumnya, sayaminta berkas-berkas tanah itu ke Anton,setelah terkumpul, saya bawa semua kesaudara saya yang pengacara itu,” ujar Endin.

Menurut keterangan pengacara itu, kasustanah itu bisa diperkarakan dan digugat.Harapan Anton dan ahli waris lainnya untukmenikmati tanah itu pun muncul kembali.

Berbekal salinan sertifikat, suratketerangan dari lurah dan camat setempat pluskeyakinan dapat memenangi perkara, padaSeptember 1995 Endin mengajukan gugatanke PN Bandung. Anton menjanjikan akanmemberikan fee sebesar 20 persen kepada

74 75

Endin jika menang. Nilai objek tanah yangdiperkarakan sendiri sebesar Rp 8,6 miliar.Biaya untuk mengurus perkara juga akandiganti.

Di samping alasan untuk mendapatkankeuntungan, Endin mengaku bahwa niatnyauntuk membantu Aminah dan kawan-kawandidasari karena faktor kemanusiaan. “Sayasebagai ketua organisasi punya kewajibanuntuk membantu orang kecil, apalagi setiaptahun orang tua saya memberikan bea siswabagi orang yang tidak mampu”, jelasnya sambilmenyerahkan kartu nama berlabel PASKAMyang beralamat di Jl. Bojong Raya No. 25Holis, Bandung.

PASKAM kependekan dari PersatuanAgen Surat Kabar dan Majalah, organisasiagen surat kabar di mana Endin Wahyudinduduk sebagai ketua umum. Sehari-hari,Endin berkantor di sana, tepatnya di lantaitiga. Ruangannya cukup lega. Namun agakpanas karena air conditioner sedang tidakdinyalakan. Di luar aktifitasnya membantuorang yang berurusan dengan pengadilan,bisnis Endin yang utama sebagai agen suratkabar. Ketika awal berdiri, Endinmenggunakan bendera Wahyudin Agencyyang belakangan diubah menjadi InfomediaAgency.

Untuk menandaskan keberadaan agen, dihalaman depan kantor itu, terpampangspanduk warna oranye bertuliskan Cek &Ricek, tabloid hiburan yang lahir dari acara“cek and ricek” di RCTI. Poster berbagaikoran, dari terbitan nasional hingga koranharian lokal Bandung melekat rapi disepanjang dinding gedung berlantai tiga itu.Di lantai dua, lantai berwarna hijau digunakanbuat lapangan bulu tangkis, lengkap denganperalatan jaring net dan tiangnya.

Dalam catatan beberapa dokumen, dibisnis keagenan ini, nama Endin di Bandungcukup diperhitungkan. Itu tak lepas dari kerjakerasnya. Untuk menambah wawasanmengenai seluk-beluk bisnis keagenan, padaMei 1985, Endin mengikuti ProgramPendidikan Manajemen yang diselenggarakanmajalah berita mingguan Tempo. Kala itu Tempobekerjasama dengan Institute Pendidikan danPembinaan Manajemen.

Lima tahun kemudian, datangpenghargaan dari majalah Kosmopolitan dalamrangka menyambut ulang tahun yang ketigalahirnya media itu. Majalah khusus wanita itumemberikan piagam penghargaan kepadaInfomedia Agency sebagai agen terbaikBandung tahun 2000. Piagam ituditandatangani Dian M Soedarjo, PemimpinRedaksi Kosmopolitan.

76 77

BERHARAP mendapatkan keuntungandan dorongan kemanusiaan membantu orangkecil, tekad Endin untuk memenangi perkarasudah bulat. Sejak dari PN Bandung ia sudahmenunjukan keseriusan. “Sejak dari PN, sayamembiayai pengacara dan segala macamurusan.”

Ia juga beker jasama denganpengacaranya untuk menemukan trik-trik agarperkaranya bisa menang. “Berperkara ituseperti perang, tergantung dari amunisi apayang kita punyai,” ujarnya bertamsil.

Ia sangat yakin bahwa dalam berperkara,mengandalkan bukti-bukti hukum saja tidakcukup. “Artinya kita harus memberikansesuatu kepada hakim, panitera danseterusnya, itu kondisi peradilan kita,” katanyaterus terang.

Setelah semua usaha dilakukan,Pengadilan Negeri Bandung menyatakan“N.O” alias tidak ada yang kalah dan tidakada yang menang. Endin menjelaskan, “N.Oitu terjadi karena satu syarat tidak terpenuhisehingga pengadilan tidak dapat memberikanputusan.”

Ia kecewa karena uang senilai Rp 15 jutasudah digelontorkan untuk majelis hakim.“Ketika di PN, saya diminta uang olehpengacara untuk majelis hakim agar keluarputusan sita jaminan. Waktu itu, sita jaminan

dilaksanakan, tapi tiga hari setelah putusan,sita jaminan itu dicabut kembali,” katanya.

Ia menengarai ada permainan di balikputusan itu. Atas putusan itu, ia mengajukanbanding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat.

Berbekal Rp 20 juta yang diserahkankepada majelis hakim melalui pengacaranya,ia memenangi perkara. Kemenangan itudituangkan dalam putusan PT Bandung No297/Pdt/1996/PT Bdg. Tak terima denganputusan PT Jabar, pihak tergugat yang diwakiliSoenanta Soemali alias Lie Sung Nammengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.Namun karena kegesitan Endin, lagi-lagiSoenanta Soemali dikalahkan. Usaha kerasnyasejak dari tingkat PN hingga MAmembuahkan hasil baik. Putusan kasasi No560K/Pdt/1997 secara tegas dalam amarputusannya memenangkan Aminah alias Hirjadan kawan-kawan. Dengan kata lain, Endintelah memenangi semua tahapan peradilan.Meskipun pihak tergugat kemudianmengajukan Peninjauan Kembali (PK),namun Endin yakin hal itu tidak akanmempengaruhi proses eksekusi putusan.

Namun ternyata kemenangan tersebuttidak sempurna. Putusan kasasi majelis hakimMA tidak dapat dieksekusi oleh PN Bandungkarena adanya gugatan baru dari SoenantaSoemali terhadap objek dan subjek yang sama.

78 79

Gugatan bernomor 26/Pdt/G/1999/PNBdg itu telah mengganjal kemenangan Endin.“Ini gila, masak pengadilan Bandung bisamenerima gugatan terhadap objek dan subjekyang sama”, ucapnya gusar.

Memang, dalam hukum hal seperti initidak diperbolehkan karena menyalahi azaskepastian hukum.

Tapi apa mau dikata, kemenangan yangsudah ada di depan mata itu harus dianuliroleh gugatan baru. Tak ingin perkaranya macetdi MA, ia mengadukan kejanggalan proseshukum itu kepada Adi Andojo, KetuaTGPTPK. Baginya, putusan kasasi adalahputusan final sehingga tidak bisa diganggugugat oleh apapun. “Soal adanya banding, PKatau bantahan dan seterusnya khan tidak bisamenghalangi eksekusi. Tapi faktanya kokeksekusi itu sendiri tidak bisa dilakukan karenabanyak hambatan dan dalih dari PN Bandungyang tidak bisa diterima akal sehat,” tuturnyamenerangkan.

Tampaknya Endin harus menerimakenyataan buruk. Selain gugatan baru ituditerima PN Bandung, ujung cerita dari PKtergugat juga tidak memihak Endin. Dalamputusan majelis hakim yang berbeda, PKtergugat diterima sehingga Endin dinyatakankalah. Tanpa banyak kesulitan, lawan Endinyang merupakan pengembang itu dengan

mudah dapat mengeksekusi putusan PKkarena mereka juga yang selama ini menguasaiobjek sengketa.

Sejauh pengamatannya, putusan PK No403/MA/99 menyisakan beberapa masalah.Pertama, novum (bukti baru) yang diajukantergugat, yakni akte per janjian No 10tertanggal 6 Januari 1997 telah digunakansebagai alat bukti ketika proses persidangandi PN Bandung. “Jadi itu tidak bisa disebutsebagai novum,” ujarnya. Kedua, majelis hakimyang memeriksa perkara PK di mana GermanBudiarto sebagai ketua dengan anggotaArbijoto dan Sunardi tidak memberikanpertimbangan apapun dalam memutuskanperkara tersebut.

“Ini ganjil,” kata Endin curiga.Atas berbagai masalah itu, ia mendatangi

TGPTPK.Sosok Adi Andojo dianggapnya tepat

untuk menyelesaikan problem hukum itu.Endin punya pertimbangan sendiri. “Sayamenilai pak Adi itu kredibilitasnya cukuptinggi, selain itu ia kan mantan hakim agung,makanya saya simpati dengan beliau, sehinggasaya juga berani datang ke Pak Adi, itu karenasaya percaya dengannya”, ceritanya.

Namun TGPTPK ternyata bukan tempatyang tepat untuk menyampaikan keluhannya.Adi Andojo berujar, TGPTPK hanya

80 81

menangani kasus-kasus yang menyangkutkorupsi dan suap. “Kalau dalam mengurusperkara tanah itu Pak Endin menyuap hakim,baru kita bisa teruskan,” katanya menirukanAdi Andojo.

Atas pernyataan itu, spontan Endinbertanya,”Pak Adi, apakah Bapak yakin kalaudalam mengurus suatu perkara tanpa uangatau tanpa suap, kita bisa menang?”

Pertanyaan ini seperti petir yangmenyambar tiba-tiba. Sejurus kemudian, AdiAndojo menjawab, “Memang ada hakim yangtidak benar, negara kita sampai babak belurseperti ini karena di sektor hukum banyakmasalah.”

Berharap kasusnya bisa diselesaikan,akhirnya Endin berterus terang kepada AdiAndojo.

“Untuk memenangkan perkara ini, sayatelah memberikan uang kepada tiga anggotamajelis hakim MA, yakni Yahya Harahap,Marnis Kahar dan Supraptini Sukarto.”

Majelis hakim inilah yang mengurusperkara kasasi No 560K/Pdt/1997 di manaEndin ditetapkan sebagai pihak yang menang.

“Berapa?”“Saya memberikan uang kontan untuk

Pak Yahya Rp 96 juta, Marnis Kahar Rp 50juta dan Supraptini Rp 50 juta,” rincinya.

Endin mengakui kalau besarnya uang itu

ia yang menentukan. Ia menjelaskan kepadatiga hakim tersebut jika dirinya tidak memilikiuang, sehingga tidak dapat memberikan lebihbanyak.

“Tapi Pak Adi, saya memberikan uangitu bukan berarti saya ingin membeli hukumatau saya mengurus perkara yang salah, tapikalau saya tidak menyuap, boleh jadi perkarasaya akan digantung atau kalah,” kilah Endin.

Adi Andojo, kata Endin, dapatmemahami masalah itu.

Proses penyerahan uang suap itu tidakrumit. Ia didampingi Pasaribu, temanbisnisnya yang memberikan langsung uang itukepada tiga majelis hakim. Yahya danSupraptini sepertinya puas dengan nilaisebesar itu. Hanya Marnis Kahar yangberbeda.

“Kalau perkaranya dimenangkan, janganlupa kepada saya,” sergah Marnis.

“Ini maksudnya, ia minta tambahanduit,” ungkap Endin mencobamenterjemahkan.

Perkenalan Endin dengan ketiga majelishakim itu sangat singkat.

“Saya bertemu dengan Marnis danSupraptini dua kali, kalau Yahya empat kali,dua kali di rumah dinasnya, dua kali dikantornya”.

Seperti tamu pada umumnya, awalnya

82 83

Endin mengatakan kepada mereka bahwa iasedang ada kasus.

“Saya minta tolong bantuan kepadaBapak.”

Pada mulanya, Endin takut untukmenyampaikan adanya suap itu kepada AdiAndojo. “Itu kan namanya bunuh diri,”cetusnya.

Tapi ia sudah terlanjur kesal denganketiga majelis hakim itu. “Saya merasa majelishakim telah mengerjai saya, membohongi sayadan menjadikan saya sebagai sapi perahan,”ungkapnya kesal.

Endin patut marah, karena setelah uangdiserahkan kepada majelis hakim, putusankasasi itu tidak bisa dieksekusi.

Walaupun agak dag-dig-dug, setelahdiberikan jaminan Adi Andojo sekaligusmaklumat Jaksa Agung, Marzuki Darusman,keberaniannya perlahan muncul. Apalagi suratmaklumat dari Marzuki Darusman yangdikeluarkan tanggal 4 Juli 2000 itu secara tegasmenyebutkan “dengan sungguh-sungguhuntuk mengenyampingkan perkara pelakuKKN di lingkungan peradilan yang bersediamemberikan keterangan/informasi tentangadanya tindak pidana korupsi sebagai saksiserta berpotensi untuk mengungkap jaringanpraktek KKN yang terjadi di lingkungan

peradilan”.Kepercayaan diri Endin semakin kuat

karena maklumat itu dikeluarkan Jaksa AgungRI yang memiliki tugas dan wewenang untukmengeluarkannya, sebagaimana diatur dalampasal 32 c Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang Kejaksaan Agung RI. Hinggaakhirnya ia mau berterus terang bahwa dirinyatelah melakukan penyuapan untukmemenangkan perkara kasasinya.

ADI Andojo, pensiunan Hakim Agung,diminta menjadi dekan dan pengajar diFakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.Ia dikenal sebagai hakim yang lurus. Pada saatitu pula, Jaksa Agung membentuk TGPTPKdan Adi diangkat jadi ketuanya. Tak berapalama setelah TGPTK dibentuk datangseseorang ke ke kampus Trisakti.

“Orang itu diantar Pembantu Rektor IIITrisakti, Komang, dan berterus-terang telahmemberikan uang kepada tiga majelis hakimdi MA. Orang itu Endin Wahyudin”

Adi senang bukan kepalang denganlaporan tersebut. Bagaimana tidak, ia baru sajamenjabat sebagai Ketua TGPTPK dan sudahada kasus dari orang yang berani melaporkan.

“Endin meminta jaminan tertulis darisaya untuk tidak dituntut”.

Serta-merta dibuatlah surat jaminan itu

84 85

pada 22 Juni 2000 yang isinya mengatakanbahwa apabila Endin bersedia memberikanlaporan atau data tentang adanya penyuapandalam penyelesaian perkara Register No560.K/Pdt/1997 di MA, yang bersangkutantidak akan dituntut balik. Surat jaminan itulangsung ditandatangani Adi Andojo selakuKetua TGPTK.

Meskipun sudah ada surat jaminan, takurung laporan Endin yang dibeberkan kemedia massa itu mengundang reaksi dariMarnis Kahar dan Supraptini, dua dari tigamajelis hakim yang disebut-sebut Endinmenerima uang. Merasa diri merekadicemarkan, mereka melakukan laporanpengaduan adanya pencemaran nama baik keMabes Polri. Tidak hanya Endin yangdilaporkan, tapi sekaligus juga Adi Andojo.Laporan itu disampaikan satu hari setelah AdiAndojo melakukan konferensi pers, tepatnya21 Juli 2000.

Inisiatif untuk melakukan konferensipers sendiri datang dari Adi Andojo.“Sebenarnya laporan suap itu saya sampaikanhanya kepada Pak Adi, tapi menjadi ramaikarena Pak Adi membuat konferensi persbahwa ada pengaduan yang mengatakanmajelis hakim telah disuap.”

Endin tidak ikut serta dalam konferensipers tersebut. Walau demikian, Endin lantas

dianggap sebagai pahlawan karena beranimelaporkan adanya suap kepada hakim.Dalam catatan sejarah pengaduan korupsi diIndonesia, kasus pelaporan Endin merupakankasus yang pertama kali terjadi.

Walaupun surat jaminan dari KetuaTGPTPK sudah ada ditangan, dan maklumatJaksa Agung sudah dikeluarkan, namunkeberadaan dua carik kertas itu tidak memilikikekuatan hukum bagi polisi. Surat jaminan ituhanya bertahan satu bulan. Karena setelah itu,ia mendapatkan surat panggilan dari MabesPolri. “Kurang lebih sebulan setelah suratjaminan itu keluar dan pemberitaan di majalahForum, saya dipanggil polisi,” ujarnya.

Adi mengaku kalau surat jaminan darinyahanya berguna sesaat. “Waktu saya masih aktifsebagai Ketua TGPTPK, polisi seganmeneruskan berkas kasus Endin ke Kejaksaan,tapi waktu saya mundur, kasus itu langsungditeruskan ke Kejaksaan,” katanya.

Anehnya, Kejaksaan juga meneruskankasus pencemaran nama baik itu kePengadilan. “Padahal sudah ada jaminan dariJaksa Agung sendiri waktu itu, dan kalapenyerahan berkas kasus Endin ke Pengadilan,Jaksa Agungnya ya masih MarzukiDarusman,” kata Adi dengan nada heran.

Polisi pilih kasih mengusut laporanpencemaran nama baik itu. Karena hanya

86 87

Endin Wahyudin yang diperiksa, padahal AdiAndojo juga merupakan pihak yangdilaporkan oleh dua majelis hakim tersebut.

“Saya tidak pernah diperiksa polisi,”demikian Adi. Bahkan sampai Adi Andojomundur dari Ketua TGPTPK dan TGPTPKdibubarkan, ia tidak pernah dihubungi ataudikirimi surat pemanggilan oleh polisi. Setelahmundurnya Adi, TGPTPK diketua olehKrissantono.

Mundurnya Adi Andojo dari KetuaTGPTPK juga tidak bisa dilepaskan daritersendatnya proses hukum atas dugaanpenyuapan kepada tiga majelis hakim yangpernah dilakukan Endin. Adi merasa rekan-rekan kerjanya di Kejaksaan tidak memberikandukungan serius, bahkan sebaliknya ia merasadijegal. “Saya beberapa kali dijanjikan olehmereka untuk memeriksa hakim agung itu, tapitidak pernah ada realisasinya,” ucapnyakecewa.

Apalagi setelah keberadaan TGPTPKdipertanyakan kembali oleh Yahya Harahap,salah satu dari tiga majelis hakim yangdilaporkan menerima suap dari Endin. DanYahya Harahaplah yang mengajukan judicialreview atas PP No 19 Tahun 2000 tentangTGPTPK kepada MA.

Meskipun pengajuan judicial review itutidak ada kaitan langsung dengan kasus suap

yang sedang ditangani TGPTPK, namun tidakdapat dihindari bahwa adanya laporan Endintelah menyulut ide untuk membubarkanTGPTPK. “Timbulnya judicial review ya arenaada laporan Endin ini, karena sebelum adakasus Endin, TGPTPK tidak pernah diutak-atik,” terang Adi.

Hasil kajian majelis hakim agung diMahkamah Agung yang diketuai PaulusEffendi Lotulung sendiri kala itumenyimpulkan bahwa TGPTPK tidak sah danmelanggar asas legalitas karenakewenangannya yang melanggar Undang-Undang, khususnya kewenangan untuk bisamenahan seseorang. Atas putusan ini,TGPTPK telah kehilangan landasanhukumnya. Atau dengan kata lain, TGPTPKharus dibubarkan.

Walaupun ketika menangani kasus suapitu Adi harus berhadap-hadapan dengansesama hakim agung, sebenarnya secarapribadi, Adi memiliki hubungan yang baikdengan ketiga majelis hakim tersebut. BahkanYahya Harahap adalah kolega dekatnya ketikadi Mahkamah Agung. “Sebelumnya kan Yahyarekan saya di jajaran hakim agung, tapimemang saya lebih senior,” ungkapnya.

Meskipun demikian, ia tidak pernahbertemu untuk membicarakan secara khususkasus yang sedang ditanganinya. Namun

88 89

karena kasus itu, hubungan antara mereka jadirenggang. “Yahya itu ketemu saya sekarangdiam saja, pernah saya ketemu di rumah sakitmau periksa darah, tapi dia diam saja waktusaya lewat,” ceritanya.

ATAS laporan Endin itu, TGPTPKbukannya tidak berbuat apa-apa. SebelumEndin dilaporkan balik oleh Marnis danSupraptini, beberapa kali Tim PenyidikTGPTPK memeriksa ketiga majelis hakimagung tersebut. Bahkan dari hasil penelitianTGPTPK, ditemukan cukup bukti bahwaketiga majelis hakim agung tersebut didugatelah menerima uang suap pada saat memutusperkara tingkat kasasi pada 28 Desember 1998.

Namun tak berapa lama, kuasa hukumMarnis dan Supraptini mengajukanpraperadilan ke PN Jakarta Selatan. Merekaberpendirian bahwa TGPTPK tidak memilikikewenangan untuk melakukan penyidikan.Permintaan itu dikabulkan hakim. Sejakputusan praperadilan dikeluarkan hakim PNJakarta Selatan, TGPTPK tidak dapat lagiberbuat banyak. Lebih dari itu, Marnis danSupraptini melaporkan Endin atas tuduhanpencemaran nama baik.

Supaya proses pemeriksaan para hakimagung terus berjalan, TGPTPK melimpahkanpenyidikan perkara dugaan suap kepada Jaksa

Agung Muda (JAM) bidang Tindak PidanaKhusus, Kejaksaan Agung RI. Denganpelimpahan itu, praktis semua prosespenyidikan terhadap ketiga hakim agungmenjadi tanggung-jawab Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus. Oleh KejaksaanAgung, pada 20 Oktober 2000, YahyaHarahap, Marnis Kahar dan SupraptiniSutarto resmi dinyatakan sebagai tersangka.

Endin diperiksa sebagai saksi dua kali.Pertama dipanggil Tim Penyidik KejaksaanAgung yang dipimpin Sudibyo Saleh pada 15Desember 2000 di Kantor Kejaksaan TinggiJawa Barat berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKhusus. Selang beberapa waktu setelahpemanggilan pertama, Endin menerima suratpemanggilan kedua pada 17 Januari 2001.

Setelah memakan waktu hampir enambulan, Kejaksaan Agung menganggap prosespenyidikan atas tiga hakim agung selesai.Kemudian barang bukti yang telahdikumpulkan berikut terdakwa kasus suap itupada Juni 2001 dilimpahkan ke KejaksaanTinggi DKI Jakarta untuk dilakukanpenuntutan ke pengadilan.

Namun putusan pengadilan tidak sepertiyang diharapkan Endin. Rusdi Asyaad, KetuaMajelis Hakim PN Jakarta Pusat yangmengadili Marnis dan Supraptini

90 91

menyimpulkan bahwa kedua terdakwa tidakbisa diadili karena dakwaan yang dibuat jaksaSujitno dan Surung Aritonang sangatberlebihan dan tumpang tindih.

Menurut majelis hakim, jaksa telahmencampur-adukan tindak pidana khusussebagaimana yang telah diatur dalam UU No3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dengan pidana umum yangdiatu KUHAP. “Dakwaan yang berlebihanatau overlapping menjadi tidak jelas dan kabur.Karena itu, dakwaan harus dinyatakan bataldemi hukum,” tegas Rusdi Asyaad sepertidikutip Kompas, 22 Agustus 2001. Pun YahyaHarahap dapat menghirup udara bebas karenamajelis hakim di PN Jakarta Barat yangdiketuai PA Sianipar pada Agustus 2001memutuskan untuk tidak menerima dakwaanjaksa. Alasan yang dikemukakan setali tigauang dengan PN Jakarta Pusat, dakwaanberlebihan dan tumpang tindih.

Guru besar hukum pidana dari Univer-sitas Padjadjaran, Bandung, Prof Dr RomliAtmasasmita menilai putusan majelis hakimyang menghentikan proses hukum atas ketigahakim agung itu sebagai ketidakmengertianhakim terhadap KUHP dan prinsip hukumpidana. Menurutnya, ketiga hakim agung tetapbisa diadili dengan UU No 3 Tahun 1971karena perbuatan mereka dilakukan sebelum

UU No 31/1999 berlaku. “Putusan inibertolak belakang dengan putusan MA danmajelis hakim lain dalam perkara serupa,”katanya sebagaimana dikutip Kompas, 21 Juli2001. Ia menyarankan kepada majelis hakimuntut mengambil kuliah lagi. Dengandibebaskannya ketiga terdakwa kasus suap itu,nasib Endin Wahyudin ada di ujung tanduk.

LAIN ladang lain belalang, demikianpepatah bilang. Jika ketiga hakim agung yangdidakwa menerima suap itu tidak dapat diadili,Endin justru sebaliknya. Kasus pencemarannama baik yang dilaporkan Marnis danSupraptini bergulir terus. Ternyata suratjaminan dan maklumat Jaksa Agung, MarzukiDarusman hanya dapat berguna sesaat.Bahkan Marzuki sempat bilang, jika KejaksaanAgung tidak menerima pengusutan perkaradari pihak yang diadukan Endin, akan terjadidiskriminasi dan perintangan hukum olehkejaksaan. “Kejaksaan tak bisa merintangipihak-pihak yang dirugikan namanya untukmemberikan laporan,” jelasnya sebagaimanadikutip Koran Tempo, 23 Mei 2001.

Walhasil, polisi tetap mengusut laporanpencemaran nama baik yang diadukan Marnisdan Supraptini. Pada April 2001, bersamaandengan proses penyidikan atas kasus suaptersebut, berkas Endin dilimpahkan Kejaksaan

92 93

Tinggi DKI Jakarta kepada PN Jakarta Pusat.“Saya harus mondar-mandir Jakarta-Bandungselama enam bulan, lebih-lebih ketikamemasuki masa persidangan, itu saya pakaibiaya sendiri, enggak ada yang bantu,” ujarEndin mengingat.

Ia mengaku terpaksa berhutang di BankMandiri hingga Rp 200 juta untuk mengurusiproses persidangan. “Saya agunkan rumahuntuk mendapatkan pinjaman,” kata Endin.

Belum lagi liku-liku pahit ketika ia harusbolak-balik Jakarta-Bandung untuk mengikutipersidangan. “Banyak duka yang harus sayalalui.”

Ketepatan waktu saja sudah menjadipersoalan sendiri bagi Endin. Jakarta-Bandungbukanlah jarak yang dekat. Perlu waktu tigahingga empat jam untuk menempuhnya. Takpernah terpikir olehnya untuk menginap diJakarta. “Saya tidak punya uang lagi untukbayar penginapan di Jakarta.”

Satu peristiwa yang tak pernah dilupakanEndin, ketika bersama pengacara LBH Jakarta,ia harus mengikuti persidangan. Seperti biasa,mereka menggunakan VW Comby, kendaraanoperasional LBH Jakarta, untuk mengikutipersidangan. Sialnya, begitu memasuki jalanVeteran di Jakarta Pusat, mobil mogok. Mautak mau, ia dan pengacaranya turun danmendorong mobil itu untuk dipinggirkan.

Untuk mengejar waktu, mereka melanjutkanperjalanan ke PN Jakarta Pusat dengan taksi,sementara mobil ditinggalkan begitu saja.

Satu hal yang paling membuatnya kuatkarena dukungan dari berbagai pihak terhadapdirinya mengalir deras. MasyarakatTransparansi Indonesia dengan dukunganAusaid, lembaga bantuan luar negeripeemrintah Australia, dalam sebuah lokakaryanasional anti-korupsi pada 5-6 Juli 2001memberikan penghargaan kepada Endinkarena dinilai telah berani untuk menjadi saksi,pelapor dalam kasus suap yang melibatkanhakim agung. Karena kasus laporannya, ia jugasempat diundang sebagai pembicara dalamberbagai seminar dan diskusi seperti yangpernah dilaksanakan Laboratorium SosiologiFISIP UI pada 25 Juli 2001.

Di samping itu, upaya mengehentikanproses persidangan kasus Endin sudahdilakukan. Koalisi Pemantau Peradilan yangberanggotakan Judicial Watch, IndonesianCorruption Watch (ICW), KonsorsiumReformasi Hukum Nasional (KRHN),Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakartameminta agar perkara Endin Wahyudin,terdakwa kasus pencemaran nama baikdihentikan persidangannya. “Kami memintasidang perkara Endin dihentikan sementarasambil menunggu pelimpahan perkara dugaan

94 95

suapnya,” tegas Muhammad Asrun mewakiliKoalisi. Mereka bertemu dengan AmiruddinZakaria, Ketua Majelis Hakim yang mengadiliEndin untuk menyampaikan tuntutan.

Namun Zakaria menolak tuntutan itudengan alasan tidak memiliki kewenanganmenghentikan persidangan. Mereka tetappada pendirian awal, melanjutkan pemeriksaanperkara Endin. Persidangan yang berlanjutpada 11 September 2001, Endin dituntuthukuman tiga bulan penjara dalam masapercobaan enam bulan oleh Jaksa PenuntutUmum (JPU) Hasan Madani.

Irianto Subiakto, kuasa hukum Endindari LBH Jakarta dan Endin sangat terpukulterhadap tuntutan itu. “Saya semestinyadituntut bebas. Saya kan mendukungkejaksaan dan TGPTPK membongkar kasuskorupsi di pengadilan. Tuntutan jaksamenempatkan saya sebagai orang bersalah.Saya jadi korban dan dipaksa menjadi martir,”tegas Endin seusai persidangan.

Satu bulan setelah tuntutan jaksadibacakan, 24 Oktober 2001, Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonisEndin Wahyudin, terdakwa kasus pencemarannama baik dua hakim agung, tiga bulan penjaradengan masa percobaan enam bulan.Pembacaan putusan dibacakan Ketua MajelisHakim Amiruddin Zakaria. Vonis ini sama

dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntutumum Hasan Madani dalam sidangsebelumnya.

Menurut hakim, Endin terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindakkejahatan dengan memfitnah danmencemarkan nama baik dua hakim agungyakni Marnis Kahar dan Supraptini Suprapto.Dalam pertimbangannya, hakim menyatakanada dua hal yang memberatkan Endin.Pertama, perbuatan terdakwa telahmencemarkan nama dua hakim agung dankedua, Endin bersikukuh menyatakan takbersalah. Hal yang meringankan yakniterdakwa belum pernah dihukum dan selamadalam persidangan bersikap santun.

Dalam persidangan itu, Endin memangdalam posisi terjepit. Marnis dan Supraptiniyang dilaporkan olehnya karena menerimasuap justru dihadirkan sebagai saksi pelapordalam kasus pencemaran nama baik sehinggamereka memiliki kesempatan untuk menolaksegala tuduhan Endin. Sementara Adi Andojoyang dijadikan sebagai saksi meringankantetap tidak bisa mempengaruhi putusanhakim. “Pak Adi adalah saksi yangmeringankan saya, tapi kesaksiannya tidakpernah digunakan hakim sebagaipertimbangan untuk memutus perkara.”

Surat Adi Andojo kepada Ketua PN

96 97

Jakarta Pusat juga tidak digubris. “Sayamengatakan kepada pengadilan, seharusnyaperkara korupsinya diselesaikan dulu, jangansaksi yang melaporkan yang diputus, tapi suratsaya tidak pernah diabaikan,” jelas AdiAndojo.

Meskipun vonis majelis hakimmerugikan dirinya, ia tidak lantas mengajukanbanding. Ada alasan untuk itu. “Saya tidakbanding karena memikirkan keluarga, tapi jugakarena saya pernah dihubungi asisten MarnisKahar,” ia memberikan penjelasan.

“Asisten Marnis menyarankan saya untuktidak banding, imbalannya, mereka akanmembantu perkara PK atas kasus perdatatanah di Bandung yang saya tangani,”imbuhnya.

Menurut Endin, jika ia melakukan band-ing, Marnis Kahar dan Supraptini masihbelum bisa mengambil napas lega. “Jika sayatidak banding, berarti saya benar telahmemfitnah mereka,” ujarnya.

Namun lagi-lagi Endin kena tipu.Putusan Peninjauan Kembali di MA ternyatamemenangkan lawannya.

Puncak dari kekesalan Endinditumpahkan dengan mengajukan gugatanbalik kepada Adi Andojo dan MarzukiDarusman karena dianggap telahmenyengsarakan dirinya. Ia menggugat

perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp2 miliar. Tapi di PN Jakarta Selatan, gugatanitu dimentahkan. Ia kini tengah mengajukanbanding.

Adi membenarkan adanya gugatanEndin. “Endin meminta rumah saya disita,padahal rumah ini rumah dinas yang saya belidengan cara menyicil sejak tahun 1997 sampai2002,” jelas Adi dengan nada lirih.

Adi memang tidak dalam kondisi fit.Beberapa kali ia sudah terkena stroke hinggatanggan kananya kadang tidak dapatdikendalikan geraknya. Meskipun begitu, iaharus berkali-kali mengikuti sidang gugatanEndin. “Saya berkali-kali ikut sidang, kalautidak salah sampai enam kali, tapi sayamenang, sekarang Endin sedang mengajukanbanding,” ujar Adi.

Ia sendiri heran dan kaget ketikamengetahui Endin mengajukan gugatanterhadap dirinya. “Terus terang saya kaget, kokjadi begitu, tapi ya saya ladeni saja,” timpalnya.

Ini artinya, perseteruan Endin denganMarnis Kahar dan kawan-kawan dilanjutkandengan perseteruannya dengan Adi Andojo,orang yang dulu pernah memberinya suratjaminan untuk tidak digugat.

Nasi telah menjadi bubur. Kalah dalamperkara perdata sengketa tanah, ketiga hakimagung yang dilaporkannya bebas, sementara

98 99

ia harus menerima kenyataan divonis tigabulan dalam enam bulan hukuman percobaan,dan kini ia masih melanjutkan gugatannyakepada Adi dan Marzuki di Pengadilan TinggiDKI Jakarta.

Jika ia tahu akan menerima kenyataanpahit kalah berturut-turut, ia tak akanmelaporkan kasus suap itu kepada TGPTPK.“Kalau tahu jadinya begini, lebih baik sayatidak melaporkan suap itu,” ucapnya pelanpenuh penyesalan.

Apa boleh buat. Selamat datang dibelantara hukum Indonesia. [ ]

Jalan PJalan PJalan PJalan PJalan PanjanganjanganjanganjanganjangPPPPPencari Kencari Kencari Kencari Kencari Keadilaneadilaneadilaneadilaneadilan

“Karena membongkar pungli saya tidakmau dihukum satu hari pun. Dan sayasiap menjadi tumbal untuk penegakan

hukum di republik ini”

Oleh Emerson Yuntho

(Arifin Wardiyanto, seorang “peniuppeluit” yang menjadi terpidana)

100 101

JALAN hidup manusia berada di tangahTuhan. Begitu pula takdir Arifin

Wardiyanto, seorang pegawai PT Telkomcabang Yogyakarta. Dari niat baiknya untukmengungkapkan kasus pungutan liar (pungli)dalam pengurusan izin pendirian warungtelekomunikasi (wartel) yang didugamelibatkan pengurus Asosiasi PengusahaWartel Indonesia (APWI) Yogyakarta padaakhirnya harus berakhir denganpenghukuman atas dirinya.

Arifin justru dituduh melakukanpenistaan dan fitnah (pencemaran nama baik)oleh pengurus APWI yang kejahatannyadiungkap. Menjalani proses hukum yangmelelahkan mulai dari kepolisian, pengadilannegeri, pengadilan tinggi hingga akhirnyaharus menerima kenyataan pahit menjaditerpidana dan dijatuhi hukuman 2 bulanpenjara oleh Mahkamah Agung (MA).

RABU, 27 April 2005. Hari masih pagiketika sinar matahari mulai menghangatkanlingkungan Wisma Talenta tempat sayamenginap. Udara masih terasa segarmelingkupi Wisma yang letaknya di gang JlBlimbing Sari tidak jauh dari Kampus Uni-versitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kicauanburung perkutut dan rindangnya pepohonanyang tumbuh di seputar wisma dan tempat

yang bersih menjadikan penginapan ininyaman dan tentram bagi siapapun yang akanmenginap.

Wisma ini dilengklapi pendopo artistik yangberada ditengah-tengah kompleks dan kentalarsitektur khas Jawa. Pendopo besar seluaskira-kira 80 meter persegi oleh pengelolawisma difungsikan sebagai ruang makan,ruang TV, dan ruang resepsionis sekaligus. Halini berbeda dengan pendopo yang biasa kitatemui khususnya dilingkungan Kraton Jawayang difungsikan sebagai tempat pertemuandan umumnya dibiarkan tanpa perabotanapapun.

Selesai mandi, sarapan, dan berkemas-kemas, saya bergegas menyelesaikanpembayaran penginapan di meja resepsionis.Saat itu terdengar suara memangil “MasEmerson!”

Di bekalang saya, berdiri seorang priabertubuh gempal, botak plontos, tinggi sekitar160 cm, kulit sawo matang dan berkaca mata.

“Eh, Mas Arifin!”Lelaki itu bernama lengkap Arifin

Wardiyanto, seorang pegawai PT TelkomYogyakarta. Saya jabat tangannya erat-erat.Hari itu untuk kedua kalinya saya bertemu dia,kendati namanya sudah saya dengar sejak2002.

Pertemuan pertama ter jadi sehari

102 103

sebelumnya saat Indonesian Court Monitor-ing Yogyakarta mengadakan sebuah diskusipublik untuk sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi di gedungUnivercity Centre (UC) UGM, 28 Mei 2005.

Sebelum pertemuan di UGM, sayabeberapa kali berbicara melalui telepondengan Arifin. Saya tinggal di Jakarta danArifin di Yogya. Arifin biasa nelpon sayapanjang lebar, tanpa harus takut terputus.Kalau saya yang menelpon, biasanya tidakpanjang, karena durasinya dibatasi hanyaempat menit dalam setiap satu kali telepon.Biar irit, ICW bukan kantor perusahaan profit.Arifin bisa menelpon berjam-jam karena diapegawai PT Telkom, sebuah perusahaantelekomunikasi paling besar di negeri ini.

Lelaki berwajah baby face inimenggunakan kaos milik perusahaanberwarna biru tua dengan sedikit corak merah,hijau dan kuning di atasnya serta dipadudengan celana jeans dan sepatu kulit warnahitam.

Hari ini kami berdua merencanakanmelakukan napak tilas untuk kisah sialnya.Dengan Suzuki Escudo warna hitam, mobildinas Arifin sebagai pimpinan PT Telkomyang membawahi wilayah KabupatenKulonprogo, kami menyusuri Yogya. Sejakdua tahun terakhir, kota pelajar berpenduduk

3,8 juta jiwa ini pada saat jam kerja seringkalimacet di beberapa persimpangan danperempatan jalan. Kondisi ini sangat berbedasaat saya masih kuliah di UGM awal 1996. Saatitu, Yogya masih lengang. Selain pendudukasli, kota ini juga dihuni oleh pelajar danmahasiswa yang jumlahnya hampir mendekatisatu juta orang.

Di dalam mobil yang lumayan dingin sayamulai menyiapkan tape recorder dan alat tulisyang sedari tadi disimpan dalam tas punggungkumal yang selalu saya bawa. Sambil tetapmengendarai mobil, Arifin mulaimenceritakan pengalamannya sekitar sepuluhtahun yang lalu. Awal tahun 1995, PT Telkomsedang giat mengembangkan programpelayanan warung telekomunikasi (wartel).Sambutan masyarakat ternyata luar biasaterhadap program ini. Permohonan yangmasuk ke Telkom lumayan banyak. UntukDaerah Istimewa Yogyakarta kurang darisetengah tahun sejak program programdigulirkan, dalam catatan Arifin, sudah ada 120pemohon yang mengajukan permohoan danmemperoleh izin usaha dibidangtelekomunikasi.

Di balik respon yang luar biasa, Arifinyang kala itu menjabat Kepala Sub SeksiJaringan Lokal 3 Bagian Selatan PT TelkomYogyakarta menerima pengaduan dari

104 105

pemohon pengelola wartel yangmempertanyakan mengapa jaringan untukusaha wartelnya belum terpasang padahal diasudah menyetorkan sejumlah uang pelicinkepada PT Telkom melalui pengurus AsosiasiPengusaha Wartel Indonesia (APWI)Yogyakarta.

Pengaduan itu membuatnya kaget danmalu, seraya mengatakan bahwa dia tidak tahumenahu soal itu dan PT Telkom tidak pernahmenerima uang pelicin untuk pemasanganjaringan wartel. Mengutip omongan pengadubahwa uang pelicin itu nantinya untuk dibagi-bagikan kepada semua pejabat yang terlibatdalam pengeluaran izin wartel.

Berdasar laporan itu, Arifin melakukanpenyelidikan hingga menemukan adanyaindikasi dugaan praktek pungutan liar (pungli)yang dilakukan oknum pengurus APWI.Temuan tersebut dilaporkan Arifin kepadaatasannya namun awalnya belum mendapattanggapan dan respon yang positif.

MOBIL meluncur ke rumah makanMinang Raya, di sisi Jalan Kusumanegara atautepat di samping kiri Universitas Taman SiswaYogyakarta. Perut memang keroncongansetelah tiga jam keliling Yogya dan wawancara.Rumah makan masakan Padang ini yangterbagi dalam dua ruangan besar di mana satu

ruang berpendingin dan yang lainnya tidakberpendingin. Untuk ukuran sebuah rumahmakan, Minang Raya termasuk rumah makanPadang cukup besar dan terkenal di Yogya.Daya tampungnya sembilan puluh orang.

Dari Minang Raya inilah kisah sial Arifindimulai.

Rabu 11 Oktober 1995, Arifinmengundang sejumlah wartawan makan siangdi rumah makanini. Pertemuan itu terjadisetelah Suryadi, seorang yang awalnyamengaku sebagai wartawan majalahKriminalitas, Jakarta, mendesaknya lebih dariempat kali untuk bertemu. Di rumah makanselain Suryadi sudah ada lima wartawan, yakniIrwan Suud (Yogya Post), Sianturi (majalahFakta), Putut Wiryawan (harian Bernas), AsrilDT (Suara Merdeka) dan Djarot ( Kantor BeritaAntara).

“Pada awal pembicaraan saya sudahtekankan tolong ini off the record karena masihbelum jelas!” ujar Arifin mengawali ceritanyatentang kejadian yang terjadi dirumah makanini hampir sepuluh tahun yang lalu. Off therecord adalah permintaan narasumber beritaagar keterangannya tidak dipublikasikan,bahkan tidak boleh diinformasikan kepadaorang lain. Dalam kode etik profesi jurnalistik,wartawan diwajibkan mentaati aturan ini.

106 107

Arifin menempati meja dan kursi yangsama dengan ketika ia makan bersama denganbeberapa wartawan itu.

Sambil lahap memakan ikan gurame danlalapan ia melanjutkan ceritanya, “Dalampertemuan itu saya menyatakan bahwa telahmembuat surat ke Wakil Presiden (Kotak Pos5000) yang intinya “Sesuai pernyataanbeberapa pengelola wartel di Yogyakarta, adadugaan bahwa pengurusan izin pendirianWartel di Yogyakarta terdapat oknumPengurus APWI Yogya yang meminta uangkepada calon pengelola wartel dengan maksudagar izin dapat keluar”. Bagaimana mungkinAPWI bertindak sebagai pemberirekomendasi padahal tidak ada ketentuan yangmengatur hak dan wewenang APWI sepertiitu.

Dalam kesempatan itu Arifinmenyebutkan beberapa nama pelapor sepertiRushadi (Pengelola Wartel Anna Swalayan)yang mengatakan meminta PT Telkom segeramembuka jaringan telepon untuk wartelnyadipasang karena uang pengurusan sebesar Rp12 juta sudah diberikan kepada Ketua APWIYogyakarta. Temmi Setyawan, pengelolawartel Sono Sewu mengaku telah dimintaiuang oleh YO sebesar Rp 25 juta. Denganalasan karena berlokasi dekat Kampus IKIPPGRI sehingga dimintai uang lebih besar.

Gento Wibowo, pengelola wartel Argo Seloko,yang mengaku menyerahkan Rp 15 Juta danRp 15 Juta lagi untuk wartel lain yangdikelolanya, yakni Wartel Barokah. Total iamenyerahkan uang Rp 30 Juta.

Awalnya dengan alasan menjaga azaspraduga tidak bersalah, Arifin tidakmenyebutkan nama yang melakukan pungli.Namun karena terus didesak maka diamenyebutkan inisial oknum pengurus APWItersebut sebagai “YO”.

Ternyata besok harinya, 12 Oktober1995, acara makan siang tersebut menjadi headline di koran Yogya Post dengan judul “TidakBenar Ada Pungutan APWI Yogyakarta”.Berita itu menyebutkan Arifin Wardiyantotelah melakukan konperensi pers atas namaPT Telkom mengatakan bahwa YahyaOmbara melakukan Pungli kepada calonpengusaha wartel dalam proses pengurusanizin pendirian wartel. Koran Yogya Postmemberitakan seluruh isi pertemuan,termasuk pernyataan Off The Record tersebut.Pada pemberitaan yang sama Yahya Ombaramelakukan bantahan bahwa tidak benarpengurus APWI melakukan pungli.

Dengan mimik muka terkejut Arifinmenyatakan kaget luar biasa atas pemberitaanYogya Post hari itu. Kaget karena berita tersebutlengkap menyebutkan nama dirinya dan nama

108 109

orang yang diduga melakukan pungutan liarpadahal dia telah menekankan penjelasan yangdiberikan off the record. Selusur punya selusurrupanya, Suryadi, satu dari enam teman makansiang Arifin adalah wartawan Yogya Post.Adapun Yahya Ombara adalah pemilik harianYogya Post.

Selang empat hari setelah berita kasuspungli pengurusan wartel muncul, YahyaOmbara membuat pengaduan ke PolresYogyakarta yang isinya Arifin telah melakukanpenistaan atau fitnah terhadapnya sebagaiKetua APWI Yogyakarta. Sejak itu selamakurang dari setahun kasus ini mulai bergulirdari tahap penyelidikan dan penyidikan diPolres Yogyakarta, selanjutnya kasus inidilimpahkan pada tahap penuntutan diKejaksaan Negeri Yogyakarta hingga akhirnyabulan September 1996, kasus Arifin mulaidilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN)Yogyakarta.

Saat awal persidangan di PN Yogyakarta,Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriYogyakarta yang dipimpin Steven Pattiasina,menuduh Arifin selaku terdakwa telahmelakukan penistaan dan menyerangkehormatan terhadap Yahya Ombara. Jaksamenyatakan terdakwa secara terang-teranganmengatakan ada ketidakberesan dalampelaksanaan perizinan wartel di Yogya, yakni

ada beberapa pengusaha wartel dipungli olehoknum APWI Yahya Ombara berpuluh-puluhjuta rupiah dan oknum tersebut selalumengatakan bahwa pungutan tersebut untukoknum di PT Telkom Yogya. Jaksamendakwakan perbuatan Arifin dengan duadakwaan sekaligus yaitu primer pasal 311 ayat(1) KUHPidana dan Subsidair Pasal 310 ayat(1) KUHPidana.

Pasal 311 Ayat (1) berbunyi “ Jika yangmelakukan kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis dalam hal dibolehkanuntuk membuktikan bahwa apa yangdituduhkan itu benar tidak membuktikannyadan tuduhan dilakukan bertentangan denganapa yang diketahui, maka dia diancam dengankarena melakukan fitnah dengan pidanapenjara paling lama empat tahun”.

Sedangkan Pasal 310 Ayat (1) berbunyi:“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatanatau nama baik seseorang dengan menuduhsesuatu hal yang maksudnya terang supaya halitu diketahui umum, diancam karenapencemaran dengan pidana penjara palinglama sembilan bulan atau denda paling banyaktiga ratus rupiah”.

Djufri Taufik dan Eko Budiyantopenasehat hukum Arifin, menolak tuduhantersebut karena kliennya menyatakan off therecord saat memberikan informasi. Di samping

110 111

itu untuk membuktikan kenyataan adanyapungutan liar, Djufri dan Eko menyerahkan10 (sepuluh) buah pernyataan yang berhasildikumpulkan dari pengelola Wartel diYogyakarta lengkap dengan angkanya yangberkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 20 jutayang telah mereka berikan kepada Yahya.Mereka menyatakan pula bahwa menurutYahya pungutan uang tersebut untuk jasapengurusan izin wartel.

Pemeriksaan di persidangan jugamenghadirkan saksi ahli dari DewanKehormatan PWI Pusat Jakarta, RH Siregaryang menjelaskan konsekuensi hukum daripernyataan off the Record. “Apabila seorangsumber mengatakan of f the record makawartawan harus merahasiakan informasitersebut dan konsekuensinya bila wartawantersebut ternyata tetap memberitakannyamaka tanggung-jawab beralih kepadawartawan yang bersangkutan!” ungkap RHSiregar kala itu.

Arifin yang dalam persidangan berstatussebagai terdakwa di depan majelis hakim, jaksapenuntut umum, pembelanya dan parapengunjung sidang, memberikan keteranganbahwa niat untuk membongkar adanyapungutan liar dalam pengurusan perizinanwartel, karena dalam pungutan itu disebut–sebut untuk orang PT Telkom.

Merasa terpanggil membersihkan namaPT Telkom, Arifin berusaha mengumpulkanbukti-bukti dari para pemilik wartel yangmerasa telah terkena pungli. Meski setelahmembuat pernyataan dan membenarkanadanya pungli, sebagian pemilik wartelkemudian mencabut pernyataan yangdikeluarkan. Belakangan diketahui pengurusAPWI mengancam para pemilik wartel untuktidak memberikan keterangan di persidangan.

Arifin melanjutkan keterangannya, upayauntuk membongkar pungli terus dilakukan,diantaranya mengirimkan ke Kotak Pos 5000dan memberikan informasi kepada wartawan.“Apa maksud saudara menyebarkan informasiitu!” tanya salah satu hakim anggota, M.Djuhani. “Agar tidak ada korban pungutanliar, serta membersihkan nama PT Telkomyang telah dicatut!” jawab Arifin.

“Apakah saudara sudah melakukanpengecekan tentang oknum PT Telkom yangdisebut-sebut mendapatkan uang pungli!”lanjut hakim.

“ Ya, Pak, setelah dilakukan pengecekanternyata tak ada oknum karyawan PT Telkomyang menerima uang pungli yang disebut-sebut untuk pengurusan izin wartel,” jelasArifin.

Dalam pledoi (pembelaan) yang diberijudul “Mengungkap Pungli dan Menegakkan

112 113

Wibawa Telkom atau Menista, SebuahPembelaan bagi Seorang Pegawai Telkom”,didepan Ketua Majelis Hakim, M Yuliarno danM Djuhani, dan Sunu Hernowo sebagaiHakim Anggota, Tim Penasehat HukumArifin menyoroti diangkatnya kasus ini kemuka persidangan merupakan sebuahfenomena baru wajah hukum di Indonesia.

Setelah melalui semua tahapanpemeriksaaan akhirnya tanggal 27 November1996, majelis hakim PN Yogyakartamenyatakan Arifin telah terbukti melanggarPasal 311 ayat 1 KUHPid, yaitu secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana menista secara lisan atau fitnah. Selainitu Arifin juga dijatuhi hukuman selama duabulan penjara.

Fakta hukum yang dijadikanpertimbangan oleh majelis hakim PNYogyakarta adalah pertama, pengucapanterdakwa dihadapan enam orang yang hadirdalam jumpa pers dengan menuduh oknumpengurus APWI yang berinisial YO atauYahya Ombara telah melakukan perbuatanpungli, yang menurut hukum sebagaiperbuatan menuduh secara lisan kepadaseseorang telah melakukan perbuatan tertentudengan maksud tuduhan itu tersiar ataudiketahui orang banyak.

Kedua, tidak cukup bukti adanya

perbuatan pungli yang dilakukan oleh oknumAPWI. Ketiga, tidak adanya persesuaiantentang ketidakbenaran terjadinya pungli yangdilakukan Yahya, terdakwa tidak dapatmembuktikan kebenaran tuduhannya kepadasaksi korban, maka terdakwa haruslahdinyatakan bersalah melakukan fitnah.

Atas putusan PN Yogyakarta ataupengadilan tingkat pertama, melalui penasehathukumnya Arifin langsung mengajukan band-ing ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Begitusidang berakhir, Arifin langsung bangkit darikursi pesakitannya kemudian menghampiridan menyalami semua majelis hakim dan jaksayang hadir di ruang sidang itu. “Semoga Tuhanmengampuni Anda,” hanya kalimat itu yangkeluar dari mulutnya.

Berbeda dengan putusan di tingkatpertama, rupanya nasib baik masih berpihakkepada Arifin di tingkat banding. Dalamputusan tanggal 25 Januari 1997, hakimditingkat banding yang dipimpin StevanusKasihan dan hakim anggota H Pradopo danSri Warsiki membatalkan putusan PNYogyakarta, dengan menyatakan Arifin tidakterbukti secara sah dan menyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya.

Adapun fakta hukum yang dijadikanpertimbangan putusan pengadilan tinggi,

114 115

pertama, terdakwa diberikan izin untukmembuktikan kebenaran atas tuduhannya,saksi Surana dan saksi Harsanto di bawahsumpah menerangkan masing masing telahmenyerahkan cek giro Rp 7,5 juta pada Yahya.Kedua, adanya beberapa pernyataan yangsudah dicabut merupakan petunjuk yang kuatadanya ketidakberesan dalam pengurusanperizinan pendirian wartel. Ketiga, terdakwabisa membuktikan kebenaran apa yangdibicarakan dengan para wartawan.

Keempat, jumpa pers di Rumah MakanMinang Raya dengan maksud melindungikepentingan umum. Kelima, sifat off the recorddapat meliputi sebagian maupun keseluruhanberita dan pemuatan off the record bukan ataspermintaan terdakwa, maka tersiarnya beritabukan tanggung jawab terdakwa tetapiwartawan yang memuatnya.

Putusan Pengadilan Tinggi (PT)Yogyakarta yang membebaskan Arifinrupanya berganti tidak memuaskan JaksaPenuntut Umum. Jaksa mengajukan kasasi.Setelah hampir setahun, akhirnya 12 Januari1998, Mahkamah Agung (MA) membatalkanputusan PT Yogyakarta. Dengan mengambilalih pertimbangan PN Yogyakarta sebagaipertimbangan maka MA berpendapat danberkeyakinan Arifin secara sah menuruthukum telah terbukti melakukan perbuatan

fitnah secara tertulis.Putusan PT Yogyakarta dibatalkan MA

dikarenakan dianggap telah salah menerapkanhukum pembuktian (baik pasal 311ayat (1)KUHPid dan pasal 310 ayat (1) KUHPiddengan pertimbangan antara lain; pertama,penyampaian informasi dengan permintaanoff the record tidak dapat disampaikan olehsetiap orang. Kedua, off the record tidak meliputiinformasi perbuatan tertentu yang dilakukanseseorang dan sesuatu yang sifatnya menuduhtidak layak berlindung dengan kondisi off therecord.

MA berpendapat bahwa keterangan ataupernyataan yang off the record hanya dimilikioleh pejabat publik tertentu. Atas dasarpendapat tersebut, terdakwa tidak memilikikualifikasi sebagai pejabat publik tertentu yangmemiliki hak untuk memberi pernyataan atauketerangan off the record, maka keterangan yangdisampaikan kepada wartawan yang isinyabersifat menyerang kehormatan atau namabaik seseorang apakah selanjutnya dimuatdalam harian atau tidak adalah perbuatanpencemaran (penghinaan).

Merasa pertimbangan hukum majeliskasasi MA tidak melihat seluruh bukti yangada, penasehat hukum Arifin pada 13 Maret1998 mengajukan Peninjauan Kembali (PK)atas perkaranya disertai bukti (novum) baru

116 117

yang mempunyai sifat dan kualitas“menimbulkan dugaan kuat” terhadap adanyapungli yang pernah disampaikan saat acaramakan siang dengan wartawan.

Sedangkan Arifin pribadi yang kecewaatas putusan kasasi MA tersebut sempatmelakukan mogok makan di Komisi NasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM) selamadua hari tanggal 11 dan 12 April 1998 karenamerasa tindakannya membongkar pungliternyata mendapat pertimbangan yang negatifdari puncak lembaga peradilan.

“Karena tindakan membongkar pungliitu saya tidak mau dihukum satu hari pun. Dansaya siap menjadi tumbal untuk penegakanhukum di Republik ini.”

Namun atas bujukan pimpinanperusahaan tempatnya bekerja maka Arifinmenghentikan aksi mogok makan setelahdiyakinkan bahwa masih ada upaya hukum lagiuntuk mencari keadilan.

Pada 14 April 1998 PN Yogyakartamelakukan pemeriksaan perkara PK danArifin mengajukan novum sebanyak tiga berkasyaitu surat pernyataan bermeterai dari empatorang pemilik wartel maupun pemohon izinwartel yang intinya telah memberikansejumlah uang kepada Yahya Ombara padasaat pengurusan izin wartel yang dikelolanyasaat ini.

Novum kedua merupakan keterangandari Deputy General Manager Internal AuditKSO-IV tanggal 15 April 1998, yangmenjelaskan hasil pemeriksaan auditorterhadap Wartel Bahana dengan hasil bahwaSalim Gafur (pengelola) telah mengeluarkanuang muka sebesar Rp 5 juta berupa cek atasnama BHS Bank, sebagai pelicin pemberianizin Wartel lokasi Jl Cornel Simanjuntak sesuaipermintaan Yahya Ombara.

Bukti ketiga yang diajukan adalah SuratDirut PT Telkom No. TEL 27 /HK-710/SEK30/98 tanggal 13 April 1998 perihalPenjelasan dan Akibat Hukum Kasus PidanaArifin Wardiyanto, yang intinya menjelasakanbahwa pengungkapan pungli oleh karyawanTelkom tersebut direstui oleh manajemenperusahaan.

Namun upaya hukum terakhir yangdilakukan oleh Arifin bersama dengan parapengacaranya pada akhirnya kembali kandasdi tangan Majelis Hakim Agung MA. Setelahlebih dari tiga tahun kasusnya dilimpahkan keMA, tanggal 29 Agustus 2001 Majelis HakimAgung PK yang terdiri dari Soeharso, M SaidHarahap dan Soekirno memutuskan menolakpermohonan PK yang diajukan Arifin danmenguatkan putusan Kasasi yangmenghukum Arifin selama 2 (dua) bulanpenjara.

118 119

SESUNGGUHNYA yang menjadipangkal persoalan dan menjadi perdebatandalam proses hukum Arifin mulai dari tingkatpenyelidikan,penyidikan hingga kasasi adalahpernyataan off the record yang diucapkannyasaat memberikan informasi kepada beberapawartawan.Semua penyataan yang disampaikankepada wartawan pada prinsipnya adalahuntuk dipublikasikan, kecuali sebaliknyabahwa pernyataan tersebut disampaikanbersifat off the record, dan faktanya masih perludiverifikasi lebih lanjut. Demikian jugaterhadap sumber berita, wartawan dapatmengutip keterangan sumber berita denganmenyebut nama sumbernya, kecuali sumberberita menyatakan sebaliknya bahwa agardisembunyikan atau tidak disebutkan. Haksetiap orang yang menjadi sumber berita untuktidak mau disebutkan namanya ataupernyataan atau keterangannya yangdisampaikan bersifat off the record harusdihormati wartawan.

Seorang yang menyaksikan suatupelanggaran hukum pidana dan dimintaiketerangan wartawan, demi keselamatan atauperlindungan diri atau materi yangdisampaikan belum lengkap dan adakekhawatiran melanggar asas-asas dalampenegakan hukum pidana, dapat menyatakanbahwa keterangannya bersifat off the record dan

meminta tidak juga disebutkan namanya.Keterangan atau pernyataan off the record

dapat disampaikan oleh semua orang yangmenjadi sumber berita. Informasi yangbersumber dari keterangan off the recordtersebut merupakan bahan informasi awalbagi wartawan untuk melakukan pendalamanlebih lanjut dengan sumber berita yang lain.Maka, keterangan yang bersifat off the recordtidak boleh langsung diberitakan dan belummenjadi keterangan resmi atau keteranganakhir yang lengkap yang masih memerlukanpengujian ulang. Wartawan bisa sajamemberitakan suatu berita ternyata isi beritatersebut adalah sesuai dengan keterangan darisumber berita yang disampaikan off the record,asalkan wartawan tersebut tidak menyebutkansumbernya dan materi yang diberitakantersebut telah dicek silang dengan sumberberita yang lain. Berarti berita tersebut bukanlagi bersumber dari pernyataan off the record.

Jika keterangan yang disampaikanbersifat off the record dan kemudian wartawanmemuatnya di koran, maka yangbertanggungjawab terhadap isi berita tersebutadalah pihak yang memberitakan, dalam halini koran yang memuat berita tersebut.Selanjutnya sesuai dengan prinsippertangungjawaban pidana dalam pers, makapemimpin umum bertangungjawab terhadap

120 121

isi berita yang mengandung pencemarantersebut atau yang bersangkutan dapatmelimpahkan kepada pimpinan redaksi atauwartawan yang memuat keterangan ataupernyataan yang disampaikan sumber beritaoff the record.

Jika pemberitaan keterangan ataupernyataan yang berisfat off the record tersebutmerugikan pihak korban yang tiada lain adalahpemimpin umum atau pemimpin redaksi darikoran yang bersangkutan, maka tidak cukupalasan untuk menyatakan bahwa beritatersebut menyerang kehormatan atau namabaik seseorang, karena yang bersangkutansengaja atau atas kelalaiannya memuat beritayang berisi mencemarkan kehormatan ataunama baik dirinya sendiri.

Tindakan mempublikasikan dirinyaadalah tidak melawan hukum, meskipun isinyaadalah mengandung fitnah atau pencemaransekalipun. Jika berita itu dimuat tanpa melaluiprosedur yang ditetapkan oleh koran yangbersangkutan, maka tanggungjawab itubersifat internal koran yang bersangkutan,terutama wartawan yang memuat pernyataanatau keterangan off the record.

Masalah off the record bukan saja masalahaturan perundang-undangan, tetapi masalahKode Etik Pers. Menurut Kode EtikJurnalistik PWI Pasal 14, wartawan Indone-

sia harus menghormati ketentuan embargo,bahan latar belakang, dan tidak menyiarkaninformasi yang oleh sumber berita tidakdimaksudkan sebagai bahan berita serta tidakmenyiarkan keterangan “off the record”.

Demikian juga dalam Kode EtikWartawan Indonesia (KEWI), kode etik ke-6memuat ketentuan: “Wartawan Indonesiamemiliki Hak Tolak, menghargai ketentuanembargo, informasi latar belakang dan off therecord sesuai dengan kesepakatan.”

Selain kode etik jurnalistik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persjuga mengatur mengenai Kode Etik Jurnalistiksebagai rambu-rambu yang harus ditaati olehwartawan khususnya yang menyangkutinformasi yang bersifat off the record. Pasal 5Ayat 1 UU Pers menyebutkan “ WartawanIndonesia menghargai dan melindungikedudukan sumber berita yang tidak bersediadisebut namanya. Dalam hal berita tanpamenyebut nama sumber tersebut disiarkanmaka segala tanggung jawab berada padawartawan dan/atau peneribit pers yangbersangkutan”.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat 2“Keterangan-keterangan yang diberikansecara off the record tidak disiarkan, kecualiapabila wartawan yang bersangkutan secaranyata-nyata dapat membuktikan bahwa ia

122 123

sebelumnya memiliki keterangan-keteranganyang kemudian ternyata diberikan secara offthe record itu. Jika seorang wartawan tidak inginterikat pada keterangan yang akan diberikandalam suatu pertemuan secara off the record,maka ia dapat tidak menghadirinya”.

Kode etik dan ketentuan sebagaimanadisebutkan di atas mengikat sebagai hukumbagi wartawan berdasarkan atas ketentuanPasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers yang berisi“Wartawan memiliki dan mentaati Kode EtikJurnalistik”.

Kode etik jurnalistik adalah dasarpenentuan ada tidaknya sifat melawanhukumnya suatu perbuatan pidana(pelanggaran hukum pidana) yangberhubungan dengan pers, khususnya dengantugas wartawan atau jurnalistik danpemberitaan melalui media massa. Otoritasuntuk menilai apakah wartawan melakukantugas jurnalistiknya sesuai atau tidak sesuaidengan Kode Etik Pers adalah masyarakatpers itu sendiri, dalam hal ini organisasi-organisasi profesi wartawan yang biasanyamemiliki dewan kode etik atau Dewan Persyang bekerja berdasarkan norma-norma etisjurnalistik dan standar-standar profesionaljurnalistik.

JAKARTA 16 Januari 2002. Terikmatahari siang menghembus ke dalam gedungkantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Jl Latuharhary Jakarta. Parawartawan sudah siap meliput laporanpengaduan seorang anggota masyarakatkepada pimpinan Komnas HAM. Lelaki itusudah berada di sana.

“Saya menginginkan Pemerintah peduliterhadap kasus saya. Tidak ada lagi yang bisasaya berikan, selain darah saya. Lebih baik sayamati!” teriak lelaki itu.

Semua orang yang hadir terkesima. Lelakiitu tiba-tiba sudah berdiri di atas kursi. Agaksempoyongan karena badannya yang agakberat. Tiba-tiba ia merogoh saku celananyadan mengeluarkan sebilah cutter yangmengkilap diterpa sinar.

“Srett!!!” Lelaki itu mengiris dahinya duakali. Cutter dua kali ditorehkan di dahiwajahnya mulai dari kiri ke kanan. Luka berupagaris lurus pun langsung menganga, disusultetesan darah segar hingga mengenai kacamata ukuran minus satu seperempat yang iakenakan. Ketika pisau yang sama hendakdigunakan untuk mengiris urat nadipergelangan tangan kiri, semua orang yanghadir terperangah. Lelaki itu ArifinWardiyanto.

Tangan Arifin masih memegangi cutter

124 125

yang tampak bernoda darah. Ia siapmemotong urat nadinya sendiri, sejuruskemudian, ia berteriak lantang, “Saya tidak bisamemberi apa-apa kepada Mahkamah Agungkecuali darah saya! Kalau perlu nyawa sayaberikan!”

Setelah teriakan itu, ia mencoba mengirisurat nadi tangan kiri. Serempak, sejumlahwartawan yang mengelilinginya,menggagalkan upaya Arifin. Lelaki itukelihatan putus asa. Wajahnya memendamamarah, namun ia terus-menerus kalah. Arifin,ia seperti tengah berhadapan sendirian dengan“kekuatan jahat” yang tak terkalahkan.

Beberapa petugas keamanan kantor itubergegas merebut cutter dari tangan Arifin.Darah masih mengucur dari dahinya yanglapang, menetes hingga membasahi bajunyayang rapih.

“Ini merupakan tanda protes. Saya telahdiperlakukan tidak adil oleh MahkamahAgung,” tutur Arifin menceritakan kembaliapa yang pernah dilakukannya di kantorKomnas HAM. “Saya hanya menginginkankeadilan. Saya sudah berusaaha sebisamungkin untuk membela rakyat dari praktekpungli, tetapi saya yang justru dipersalahkan!”lanjutnya.

Sehari sebelumnya, Arifin membelenggusalah satu tangannya dengan rantai saat

menghadap Wakil Ketua DPR RI SoetardjoSoerjogoeritno di Gedung DPR RI Senayan,Jakarta.

“Pada saat saya lakukan aksi di DPRtidak banyak orang yang curiga. Karena padasaat itu saya memakai pakaian necis danberdasi seperti layaknya seorang pejabatpenting, kebetulan pula di DPR RI saat ituada rombongan Serikat Pekerja PT Telkom,namun mereka tidak tahu bahwa sayamembawa rantai dalam tas!” ujar Arifin.

Esoknya setelah aksi di Komnas HAM,di Kantor Komisi Ombudsman Nasional, JlAdityawarman, Jakarta, Arifin memecah botolminuman, memegangi leher botol itu danmencoba menusuk bagian perutnya denganbenda itu. Lagi-lagi, para wartawanmenyelamatkannya.

Sebelumnya, Arifin punya rencana lain.“Awalnya saya merencanakan akanmengantungkan diri dengan rantai di sebuahgedung bertingkat di Jakarta. Bahkan sayatelah melakukan survei di beberapa tower diJakarta,” ujarnya. Rencana ini urung.

Kali terakhir, Arifin mengirimkan piagampenghargaan kepada Ketua MA, KepalaKejaksaan Agung dan Kapolri pada 7 Maret2003. Piagam penghargaan tersebut sebagaibentuk sindiran karena ketiga institusi penegakhukum itu tidak berupaya mencari keadilan

126 127

dan kebenaran dalam memproses hukum.

NIAT baik Arifin membongkar punglidemi menjaga nama baik PT Telkom, kendatiharus menyeretnya ke pengadilan, akhirnyamenimbulkan simpati dan dukungan dariberbagai kalangan. Inilah yang menjadikannyatetap gigih memperjuangkan apa yangmenurut keyakinannya dan orang lain sebagaisuatu kebenaran.

PT Telkom membentuk tim yangmelakukan penyelidikan terhadap laporanpungli yang dilakukan oknum APWI danmemberikan dukungan dalam proses hukumdi tiap tingkatan pengadilan termasukmembayar penuh biaya pengacara dari kantorTriandi Mulkan SH dan Rekan.

Arifin seperti mendapat darah segar,ketika Dirjen Pos dan Telekomunikasi,Djakaria Purawidjaja, dalam suratnya (SuratNo. 3295/Diitel/XI/96 tertanggal 22Nopember 1996) menyarankan agar ia tidakkhawatir dan gentar menghadapi segalabentuk tuntutan sehubungan dengan kasusterjadinya pungli dalam proses perizinanwartel.

Direktur Utama PT Telkom saat itu AANasution bahkan secara resmi mengirimkansurat kepada Ketua PN Yogyakarta dengantembusan kepada Ketua MA dan Ketua PT

Yogyakarta (Surat No. TEL 72/HK-710/SEK-30/98 tertanggal 13 April 1998). Suratitu menyatakan tindakan yang dilakukanArifin, karyawan PT Telkom Yogya bukantindakan yang merugikan orang lain ataupenistaan terhadap pihak manapun melainkansuatu tindakan yang bermaksud mencegahtimbulnya tindakan pihak tertentu yang dapatmerugikan masyarakat pengguna jasatelekomunikasi, sehingga tindakan yangbersangkutan merupakan tindakanpengamanan nama baik dan citra PT Telkomsebagai perusahaan negara yang melayanikebutuhan pengguna jasa telekomunikasi.

Nasution menyebutkan sebagai pegawainegeri dan abdi masyarakat, maka tindakanArifin mengungkap perbuatan merugikanmasyarakat direstui perusahaan.

Pengusaha wartel sebagai pihak yangsecara langsung dan tidak langsung turutdiuntungkan dari terbongkarnya praktekpungli dalam pengurusan perizinan wartelmemberikan dukungan untuk Arifin, terutamasetelah PK ditolak. Puluhan orang yangtergabung dalam Persatuan Pengelola WartelIndonesia (PPWI) pada 24 Januari 2002mendatangi gedung DPRD Yogya. Merekamenuntut MA membentuk lembagaeksaminasi untuk menganulir putusan MAyang menolak PK kasus pencemaran nama

128 129

baik karena membongkar pungli. “PPWImendukung sepenuhnya Arifin menegakkankebenaran dan mengutuk keras segala bentukpraktek kolusi pada lembaga peradilan di In-donesia. PPWI memohon kepada Presiden RIuntuk membebaskan Arifin sebagai manaputusan PT Yogyakarta!” demikian butirpernyataan yang dibacakan Sekjen PPWIYogya, Hendro Plered.

Dukungan datang lagi dari para praktisihukum, organisasi-organisasi non pemerintah,dan akademisi di Jakarta dan Yogya. Indone-sia Corruption Watch, Indonesian CourtMonitoring Yogyakarta dan Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Yogyakartamembentuk lembaga eksaminasi publikkhusus untuk menguji putusan yang dihasilkanhakim dalam kasus Arifin Wardiyanto mulaidari tahap pertama di PN Yogyakarta hinggaputusan Peninjauan Kembali di MA.

Lembaga ini menganalisis pertimbanganhukum atas putusan dalam kasus ArifinWardiyanto untuk melihat apakahpertimbangan hukum sesuai ataubertentangan dengan prinsip-prinsip hukum,baik hukum materiil maupun hukum formil,dan juga dengan legal justice, moral justice dansocial justice.

Sebagai tim penguji atau yang lebihdikenal sebagai anggota majelis eksaminasi,

ditunjuk tujuh orang yang ahli di bidanghukum yang umumnya berprofesi sebagaiakademisi dan praktisi hukum. Mereka adalahDr Mudzakkir, SH, MH (akademisi), KamalFirdaus, SH (praktisi hukum), E Sundari, SH(akademisi), Sigit Riyanto, SH, MH(akademisi), Muchtar Zuhdi, SH (akademisi),Frans Hendra Winarta, SH, MH (praktisihukum), dan Iskandar Sonhaji, SH (praktisihukum).

Eksaminasi memberikan beberapakesimpulan pertama, hakim PN Yogyakartayang menyidangkan kasus Arifin kurangcermat, bahkan tidak tajam melihat persoalan.Hakim melanggar asas audi et alteram partemdan juga kurang dalam mengupayakankebenaran materiil yang hendak dicapai olehhukum acara pidana. Kedua, pemeriksaanyang dilakukan majelis Hakim Agung baik ditingkat kasasi maupun PK dilakukan dengankurang teliti, kurang menyeluruh dan bersifatsubyektif sehingga putusan yang dihasilkansecara kualitatif masih belum memenuhi rasakeadilan. Eksaminasi ini hanya salah satubentuk tekanan publik saja, tidak mengubahnasib Arifin, yang masih menjadi terpidana.

ANI Kuswati tetap tabah. Perempuan ituistri Arifin. Ia terus memberikan semangatkepada Arifin. Ani bekerja sebagai staf Dinas

130 131

Kebudayaan Pemda Daerah IstimewaYogyakarta, dipersunting Arifin pada 7Oktober 1982. Dari perkawinan itu lahirseorang anak semata wayang, MuhammadSiddiq, yang kini sudah menginjak bangkukuliah.

Arifin lahir lahir di Klaten , 25 Mei 1955dari pasangan DA Mawardi seorang tentaraberpangkat mayor dan Sri Harti. Berasal darikeluarga besar, Arifin anak ke-3 dari 11bersaudara. Sebagai anak tentara, ia banyakmenghabiskan masa kecilnya di tempatayahnya berdinas di Cimahi, Jawa Barat.Menempuh pendidikan Sekolah DasarSudirman II Cimahi, lulus tahun 1968 laludilanjutkan SMPN II Cimahi Bandung lulustahun 1971 dan STM N I Bandung lulus tahun1974. Mulai meniti karirnya di PT.Telkomsejak menyelesaikan pendidikan Diploma IITelkom pada 1986.

Rupanya sifat-sifat menentangketidakadilan sudah muncul sejak masihbujangan. “Saya tidak bisa diam jika melihatketidakadilan di depan saya!” begitu ucapArifin.

“Mas Arifin sejak kecil sudah punyapunya komitmen yang kuat khususnya dalammemperjuangkan keluarga. Bahkan dia relamelakuakan segala upaya untuk menjaga namabaik keluarga. Suatu ketika bahkan mas Arifin

pernah berkelahi dengan tetangganya hanyauntuk menunjukkan bahwa keluarganya tidakbisa disepelekan. Sikap ini lah yang kemudianditerapkan mas Arifin dalam pekerjaannya dandia rela melakukan segala upaya untukmenjaga nama baik perusahaan! “ ujar ArisSubiyakto, adik Arifin nomor lima yang saatini bekerja di sekretariat Komisi I DPR RIJakarta.

Kesan baik tidak saja didapat daritempatnya beker ja namun juga darilingkungan rumahnya, di Perum KarangjatiIndah Blok C1 No.28 Kasihan Bantul. Arifinmulai tinggal di komplek yang mayoritasdihuni keluarga TNI dan Polri sejak 1990.Rumah yang ditempatinya bersama denganistri dan putra semata wayangnya merupakanrumah sederhana tipe 54 dengan luas tanah150 meter persegi.

“Arifin itu jiwa sosialnya sangat tinggimas. Dia tidak segan-segan membantutetangganya jika ada kesulitan,” ujar NySukarno, tetangga beda blok yang telah tinggalkomplek lebih dari dua puluh tahun lalu.

Sutardjo, pensiunan letnan kolonel polisi,tetangga yang tinggal persis disamping kirikediaman Arifin mengatakan “Dia orangnyaaktif di berbagai kegiatan yang dilaksanakandilingkungan kami seperti arisan dan kerjabakti. Bahkan belum lama ini dia rela

132 133

meminjamkan kendaraannya untukmengantarkan warga sekitar yang meninggaldan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur!”

“SAYA tidak dendam terhadap, jaksa, danhakim yang memeriksa dan memutus perkarasaya!” kata Arifin. “Termasuk juga terhadapwartawan yang melanggar kesepakatan of therecord !” lanjutnya.

Yang masih mengganggu pikirannyahingga kini adalah mengapa MA dalamputusannya tidak melihat seluruh fakta secarautuh termasuk adanya bukti kiriman uangkepada fungsionaris APWI Yogyakarta sertapernyataan tertulis dari beberapa pengelolawartel yang mengaku telah mengirim uang.

Sebagai seorang pengungkap kasus (wistleblower), Arifin merasa seharusnya mendapatperlindungan hukum dan bukan sebaliknyajustru dihukum. Yang lebih menyakitkanlaporan pungli yang melibatkan pengurusAPWI tidak pernah disidik polisi, apalagiberlanjut ke pengadilan

Meskipun Arifin tidak pernah menjalaniputusan PK MA yang menghukumnya duabulan penjara, namun sekali lagi Arifin tidakpernah menyerah mencari keadilan. Pada 2002Arifin mengajukan permohonan grasi kepadapresiden meskipun belum juga mendapatkanjawaban.

Bersama LBH Yogya, Maret 2003, Arifinmeminta fatwa agar MA untukmembebaskannya. “Saya tidak salah tapidihukum dua bulan. Itu, kan penganiayaan,pelanggaran HAM, sama dengan fitnah yanglebih kejam dari pembunuhan. Saya mintapada MA supaya dihukum mati saja. Sayabukan minta belas kasihan. Makanya sayamasih berupaya minta fatwa MA,” kata Arifinlagi.

“Saya tak akan menyerah. Ini bukanuntuk keperluan saya semata, namun untukArifin-Arifin yang lain....!”. [ ]

134 135

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahirpada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah

gerakan reformasi yang menghendakipemerintahan pasca Soeharto yang bersih danbebas dari KKN. Ide pembentukan OrganisasiNon Pemerintah (Ornop) ini diprakarsai olehbeberapa tokoh masyarakat aktivis Ornopyang memiliki integritas dan komitmen akanpemerintahan yang demokratis, transparandan bersih dari KKN. Pendirian ini bukantanpa sebab, dilatarbelakangi oleh korupnyapemerintahan Soeharto yang mewariskanbibit-bibit korupsi, kelompok masyarakatmerasa perlu berbicara dan bertindak dalampersoalan ini.

Korupsi tidak saja mendominasi wilayaheksekutif dan legislatif (political corruption),tetapi juga lembaga yudikatif (judicial corrup-tion), bahkan diwilayah-wilayah sosial sepertibantuan asing, pengungsi dan bencana alam(humanitarian corruption) tidak terlepas daripraktek korupsi. Pendek kata, nyaris tidak ada

PROFILPROFILPROFILPROFILPROFILINDONESIA CORRUPTION WINDONESIA CORRUPTION WINDONESIA CORRUPTION WINDONESIA CORRUPTION WINDONESIA CORRUPTION WAAAAATTTTTCHCHCHCHCH

Bersama RBersama RBersama RBersama RBersama RakyatakyatakyatakyatakyatMembasmi KMembasmi KMembasmi KMembasmi KMembasmi Korupsiorupsiorupsiorupsiorupsi

136 137

ruang kehidupan yang bebas dari korupsi.Realitas ini diterima masyarakat sebagai bagiandari kebudayaan yang menyimpang.

Krisis ekonomi yang nyarismelumpuhkan kehidupan masyarakat Indo-nesia pada tahun 1997, banyak yangmenuding, dipicu atau diperburuk olehmasalah korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN). Monopoli, proteksi, dan sumber dayaekonomi yang vital diberikan atas namakepentingan nasional kepada kerabat dankonco penguasa. Birokrasi dan hukum hanyamelayani penguasa dan mereka yang sanggupmembelinya. Sementara rakyat harusmembayar mahal untuk pelayanan umum yangburuk.

Korupsi di tingkat elit ditimbulkan olehadanya sentralisasi kekuasaan politik danekonomi di tangan presiden, tanpa adanyatransparansi dan akuntabilitas publik.Kekuasan presiden tidak bisa dikontrol karenaDPR telah disubordinasi dan kekuataan civilsociety menjadi tidak berdaya karena mendapatregimentasi yang begitu dahsyat. Praktispembagian kekuasaan tidak terjadi dankarenanya checks and balances dalam hubunganantara negara dan masyarakat sipil menjadimacet.

Korupsi di tingkat birokrasi rendahanterjadi selain sebagai konsekuensi dari korupsi

di tingkat elit, tetapi juga karena gaji pegawainegeri yang rendah dan terbukanya peluangdi dalam sistem birokrasi yang panjang dansentralistis. Praktik suap-menyuap antarapenyelenggara negara dan masyarakat adalahpemandangan sehari-hari yang membentukmoral korupsi sehingga korupsi dirasakan sulituntuk diberantas.

Aktor utama korupsi adalah pemerintahdan sektor swasta, dan rakyat banyak adalahkorban utamanya. Karenanya ICW percayabahwa gerakan anti korupsi harus bertumpupada pemberdayaan rakyat untukmengimbangi kolaborasi pemerintah dansektor swasta. Hanya dengan cara itureformasi kebijakan di bidang hukum, politik,ekonomi, dan sosial yang mendukungpemerintahan yang bersih dari korupsi dapatdiwujudkan.

Karena itu ICW memiliki misipemberdayaan masyarakat baik dalammemperjuangkan terwujudnya sistem politik,hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersihdari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial.Maupun memperkuat partisipasi masyarakatdalam proses pengambilan dan pengawasankebijakan publik.

Sedangkan dalam menjalankan misitersebut, ICW mengambil peran untukmemfasilitasi penyadaran dan

138 139

J. DANANG WIDOYOKOWakil KoordinatorAnggota Badan PekerjaICW. Menyelesaikanstudi di Fakultas TeknikElektro UKSW Salatiga.Bergabung dengan ICWsejak tahun 2000 danmenaruh minat pada

masalah reformasi sektor keamanan,hubungan sipil-militer dan anggaran. Terlibatdalam penulisan buku “Menyingkap TabirMafia Peradilan” (2002), “Bisnis MiliterMencari Legitimasi” (2003), “HukumBerhenti di BLBI” (2004) . Danang dapatdihubungi di danang@antikorupsi.org

ADNAN TOPAN HUSODOAnggota Badan PekerjaICW. Bergabung denganICW pada 2001 sebagaivolunteer pada DivisiInvestigasi. Setahunkemudian menjadi staff diDivisi MonitoringPelayanan Umum dan

Utang Luar Negeri ICW. Kini mengkoordinirDepartemen Informasi Publik ICW. Beberapa

PROFIL PENULISPROFIL PENULISPROFIL PENULISPROFIL PENULISPROFIL PENULISpengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik.Penguatan kapasitas masyarakat dalam prosespengambilan dan pengawasan kebijakanpublik. Mendorong prakarsa masyarakatuntuk membongkar kasus-kasus korupsi yangterjadi dan melaporkan pelakunya kepadapenegak hukum serta masyarakat luas untukdiadili dan mendapat sanksi sosial.Meningkatkan kapasitas masyarakat dalampenyelidikan dan pengawasan korupsi.Menggalang kampanye publik gunamendesakkan reformasi hukum, politik danbirokrasi yang kondusif bagi pemberantasankorupsi. Serta memfasilitasi penguatan goodgovernance di masyarakat sipil dan penegakanstandar etika di kalangan profesi.

SekretariatJl. Kalibata Timur IV D No. 6Jakarta Selatan 12740Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005Website: http//www.antikorupsi.orgEmail : icwmail@indosat.net.id

140 141

buku lainnya yang pernah diterbitkan adalah“Utang Yang Memiskinan” (2002) dan “BisnisMiliter Mencari Legitimasi” (2003). Seringmenulis artikel di beberapa media massanasional. Ia dapat dihubungi diadnan@antikorupsi.org danadnan_topan@yahoo.com.

EMERSON YUNTHOLahir di Jakarta, 1 Juni1977. Menempuhpendidikan dasar danmenengah (SD, SMP,SMA) di Jakarta.Pendidikan S1 di FakultasHukum UGMYogyakarta lulus tahun2001. Bergabung di ICW

sejak Maret 2002. Jabatan sekarang adalahAnggota Badan Pekerja dan Pelaksana BidangHukum dan Monitoring Peradilan. Memilkiketertarikan lebih pada isu-isu dibidanghukum dan peradilan. Bersama denganbeberapa NGO di Jakarta aktif dalamadvokasi mengenai Perlindungan Saksi danPelapor. Emerson dapat dihubungi di:hakimgaris@yahoo.com.