Upload
vankien
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MARGARETHA BUNGA(KEPALA BIDANG KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN)
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PENYUSUNAN RENSTRA, PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
KUPANG, 5 APRIL 2016
Organisasi Pengelola Dana Dekonsentrasi meliputi
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
2. Badan Pengembangan SDMP Kelautan danPerikanan;
3. Pusat Penyuluhan dan PemberdayaanMasyarakat Kelautan Perikanan:
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prov. NTT/Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi:
5. Badan pelaksana penyuluhan/Dinas Kelautandan Perikanan kabupaten/kota.
Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi:
1. Pusata. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna
Anggaran (PA) memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengembangan SDMP Kelautan dan Perikanan sebagai Penanggungjawab Program;
b. Kepala Badan Pengembangan SDMPKelautan dan Perikanan merupakan penanggungjawab Program Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam pelaksanaan sehari-hari Kepala Badan Pengembangan SDMP kelautan perikanan menunjuk Kepala PusatPenyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan selaku penanggungjawab teknis kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) selaku penanggungjawab keuangan.
2. ProvinsiBerdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan, Gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semuapenerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaandekonsentrasi tahun anggaran 2016, Gubernur menetapkanSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satker pelaksanakegiatan dekonsentrasi Kementerian Kelautan danPerikanan di tingkat provinsi kepada Kepala SekretariatBakorluh untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligusmenunjuk pejabat struktural di Bakorluh sebagai P2K; Bendahara Pengeluaran; dan pejabat penguji Surat PerintahMembayar (SPM) berdasarkan usulan Kepala SekretariatBakorluh provinsi;
3. Kabupaten/Kota
a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/DinasKelautan dan Perikanan sebagai pelaksanakegiatan di kabupaten/kota yang bertindak selakupenanggungjawab kegiatan penyuluhan dikabupaten/kota;
b.Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, penanggungjawab kegiatan di kabupaten/kotadibantu oleh pelaksana teknis kegiatan (pejabatstruktural) dan Penyuluh Perikanan sebagaipelaksana langsung kegiatan dilapangan.
NO KABUPATEN TOTAL KEL JLH PENYULUH
PUMP PUMM JLH KEL PUMP PUMM JLH KEL PUMP PUMM JLH KEL PUMP PUMM JLH KEL PENDAMPINGAN PENDAMPING
PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN PENDAMPINGAN 5+8+11+14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 KUPANG 5 2 1 2 - 1 - - - 22 3 5 1
2 TTS 3 - 1 - - - - - - - - - 1 1
3 TTU 5 - 1 - - - - - - 15 - 3 4 1
4 BELU 5 - 1 3 5 1 3 - 1 - - - 3 1
5 ROTE NDAO 9 2 1 2 - 1 - - - - - - 2 1
6 LEMBATA 3 2 1 - 5 1 8 - 1 - - - 3 1
7 SIKKA 3 2 1 6 - 2 - - - - - - 3 1
8 ENDE 21 - 4 2 - 1 2 - 1 28 - 5 11 2
9 NAGEKEO 3 - 1 2 - 1 - - - 15 - 3 5 1
10 MANGGARAI BARAT 5 - 1 2 - 1 3 - 1 - - - 3 1
11 SUMBA TIMUR 3 3 1 2 - 1 - - - 17 - 5 7 2
12 SUMBA TENGAH 5 - 1 - - - - - - - - - 1 1
13 Kota Kupang 5 - 1 - - - - - - 1 - - 1 1
T O T A L 75 11 16 21 10 10 16 4 98 19 49 15
PERIKANAN BUDIDAYA PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN P2HP GARAM RAKYAT
DAFTAR KABUPATEN PENERIMA MANFAAT PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN
KELOMPOK PERIKANAN MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI KP 2015
REKAPITULASIKELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROV NTT BERDASARKAN BIDANG USAHA
PERIKANAN TANGGAL : 30-03-2016
NOKABUPATEN/K
OTA
PEMBUDIDAYA IKAN
PENANGKAPAN IKAN
PENGOLAH DANPEMASAR IKAN
GARAM RAKYAT POKMASWAS LAIN-LAIN JUMLAH
KELOMPOK
ORANGKELOMPO
KORANG
KELOMPOK
ORANGKELOMPO
KORANG
KELOMPOK
ORANGKELOMPO
KORANG
KELOMPOK
ORANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 SUMBA BARAT 24 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 288
2 SUMBA TIMUR 82 1.032 23 426 9 90 38 332 0 0 1 10 153 1.890
3 KUPANG 39 472 16 95 3 30 39 365 0 0 0 0 97 962
4TIMOR TENGAH SELATAN
37 471 20 225 7 40 0 0 0 0 0 0 64 736
5TIMOR TENGAH UTARA
67 766 18 194 5 39 15 122 0 0 0 0 105 1.121
6 BELU 32 356 15 172 14 136 0 0 0 0 0 0 61 664
7 ALOR 33 342 30 300 15 137 17 174 1 0 0 0 96 953
8 LEMBATA 78 785 23 233 16 131 1 10 0 0 0 0 118 1.159
9 FLORES TIMUR 16 172 21 209 2 35 0 0 1 16 2 101 42 533
10 SIKKA 31 307 67 599 3 18 0 0 0 0 6 58 107 982
11 ENDE 34 379 22 239 35 338 1 0 2 25 0 0 94 981
12 NGADA 11 128 21 219 6 30 0 0 0 0 0 0 38 377
13 MANGGARAI 23 255 0 0 8 80 0 0 0 0 0 0 31 335
14 ROTE NDAO 23 190 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 42 340
15MANGGARAI BARAT
10 133 40 510 28 301 0 0 0 0 0 0 78 944
16SUMBA TENGAH
42 472 12 120 0 0 0 0 0 0 0 0 54 592
17SUMBA BARAT DAYA
13 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 142
18 NAGEKEO 35 275 56 459 7 74 34 296 0 0 0 0 132 1.104
19MANGGARAI TIMUR
16 193 17 170 0 0 0 0 0 0 0 0 33 363
20SABU RAIJUA
40 1.282 4 40 6 80 0 0 0 0 0 0 50 1.402
21KOTA KUPANG
22 215 17 166 10 52 2 12 0 0 0 0 51 445
22 MALAKA 40 319 46 328 0 0 0 0 0 0 0 0 86 647
TOTAL 748 8.974 487 4.854 174 1.611 147 1.311 4 41 9 169 1.569 16.960
REKAPITULASI KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROV NTTBERDASARKAN KELAS KELOMPOK TANGGAL : 30-03-2016
NOKELAS KELOMPOK
MADYA UTAMA JUMLAH
1 2 3 4 5
1 MANGGARAI BARAT 34 0 34
2 TIMOR TENGAH SELATAN 17 0 17
3 KUPANG 11 0 11
4 KOTA KUPANG 5 0 5
5 SUMBA TENGAH 0 0 0
6 ROTE NDAO 0 0 0
7 SUMBA BARAT DAYA 0 0 0
8 SABU RAIJUA 0 0 0
9 MALAKA 0 0 0
10 MANGGARAI 0 0 0
11 MANGGARAI TIMUR 0 0 0
12 NAGEKEO 0 0 0
13 ENDE 0 0 0
14 BELU 0 0 0
15 TIMOR TENGAH UTARA 0 0 0
16 SUMBA TIMUR 0 0 0
17 ALOR 0 0 0
18 LEMBATA 0 0 0
19 SUMBA BARAT 0 0 0
20 SIKKA 0 0 0
21 FLORES TIMUR 0 0 0
22 NGADA 0 0 0
TOTAL 67 0 67
KONDISI PELAKU UTAMA PERIKANAN
1. Jumlah pelakuutama/usaha kp se NTT sebanyak 1569 elompok
2. Pelaku utama/usahatersebar di 22 Kab/Kota
1. Tingkat pendidikan dan kompetensi relatifrendah
2. Usaha yang dikembangkan masih secaraparsial dengan teknologi terapankonvensional
3. Skala luasan usaha kecil, individual danvariatif, tersebar tidak dalam suatukawasan/wilayah pengembangan
4. Produk yang dihasilkan sebagian besardalam bentuk produk primer
5. Akses pelaku utama terhadap kelembagaanteknologi, inovasi dan kelembagaanekonomi/akses permodalan masih lemah
POTENSI PERMASALAHAN
KONDISI PELAKU UTAMA PERIKANAN
6. Masih terdapat senjang hasil antara hasilnyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajianyang telah direkomendasi
7. Sistem produksi belum seluruhnyaberorientasi pasar
8. Rendahnya partisipasi pelaku utamaperikanan dalam pengambilankeputusan alokasi sumberdaya kp.
9. Para nelayan kecil sangat rentanterhadap eksternalitas sektor ekonomi(penurunan produksi karena eksploitasidan kerusakan ekosistem)
10.Perilaku konsumtif dari sebagian pelakuutama/usaha perikanan
POTENSI PERMASALAHAN
BERDASARKAN JENIS PENYULUH TANGGAL : 30-03-2016
Lingkup : Per PropinsiPropinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
NO KABUPATEN/KOTATOTAL
PENYULUHPNS CPNS PPB SWADAYA
PPBDAERAH
SWASTA HONORER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SUMBA BARAT 5 0 0 1 4 0 0 0
2 SUMBA TIMUR 40 2 1 3 27 7 0 0
3 KUPANG 34 4 0 5 25 0 0 0
4TIMOR TENGAH SELATAN
51 8 0 0 43 0 0 0
5TIMOR TENGAH UTARA
33 2 1 4 26 0 0 0
6 BELU 26 7 0 5 14 0 0 0
7 ALOR 9 0 2 7 0 0 0 0
8 LEMBATA 12 3 0 4 5 0 0 0
9 FLORES TIMUR 10 6 0 4 0 0 0 0
10 SIKKA 23 13 0 6 4 0 0 0
11 ENDE 12 0 0 8 4 0 0 0
12 NGADA 4 0 0 4 0 0 0 0
13 MANGGARAI 6 0 0 2 4 0 0 0
14 ROTE NDAO 36 3 0 1 32 0 0 0
15 MANGGARAI BARAT 33 5 0 5 23 0 0 0
16 SUMBA TENGAH 20 9 0 0 11 0 0 0
17 SUMBA BARAT DAYA 10 0 0 0 10 0 0 0
18 NAGEKEO 13 4 0 4 5 0 0 0
19 MANGGARAI TIMUR 2 0 0 2 0 0 0 0
20 SABU RAIJUA 65 5 6 2 52 0 0 0
21 KOTA KUPANG 49 1 0 2 46 0 0 0
22 MALAKA 14 0 0 3 11 0 0 0
TOTAL 507 72 10 72 346 7 0 0
KONDISI PENYULUH PERIKANAN
1. Tenaga penyuluh PNS 81 org, budidaya ……. org, penangkapan …….. org , pengolahan danpemasaran …… org, pokmaswa ……, penyuluhlainnya. Total 507 org.
2. Kemampuan pengenalankondisi dan potensiwilayah serta sosbud
3. Kemampuan pengenalankondisi pelaku utama danpelaku usaha bidangperikanan
4. Kemampuan untukberkomunikasi
1. Jumlah masih kurang
2. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS
3. Kompetensi sebagian penyuluh masih belum sesuaikebutuhan di lapangan
4. Penyebaran penyuluh tidak merata
5. Akses penyuluh terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya terbatas dan tidakmerata
6. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklatfungsional dan teknis) masih kurang
7. Kelembagaan satminkal penyuluh perikanan masihdalam pembahasan
POTENSI PERMASALAHAN
STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN
STRATEGI PENYULUHAN1. Metode pendidikan orang
dewasa
2. Penyuluhan sebagai gerakan masyarakat
3. Penumbuhan dan pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan
4. Keadilan dan kesetaraan gender
5. Peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional
PELAKSANAAN STRATEGI PENYULUHAN1. Peningkatan kapasitas kelembagaan
penyuluhan perikanan
2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan
3. Penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan
4. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha
5. Peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
7. Pengarusutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
KONDISI YANG MEMPENGARNYULUHAN PERIKANAN1. Kelembagaan penyuluhan beragam, yang menyebabkan kebijakan
dan penyelenggaraan penyuluhan perikanan belum optimal;2. Perubahan kebijakan penyuluhan KP setelah ditetapkan UU
No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;4. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh
perikanan masih belum memadai sesuai kebutuhan;5. Penyelenggaraan penyuluhan oleh penyuluh sebagian polivalen,
jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumberke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
6. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masihterbatas dalam aksesibilitasnya;
7. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaantugas penyuluh
8. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
KONDISI YANG MEMPENGARUHI PENYULUHAN PERIKANAN
PENYULUH KP ADALAH PENDAMPING YANGKOMPETEN
Dengan Budaya Kerja :
1. Mampu menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku
utama dan kelembagaan bisnis perikanan
2. Mampu mengakses sumber informasi dan lembaga
ekonomi (net working yang luas)
3. Mampu menganalisis permasalahan pada kondisi
wilayah dan usaha yang dikembangkan
4. Mempunyai jiwa wirausaha dan mandiri
5. Mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan
kompetensi dirinya
6. Mempunyai motivasi dan daya juang yang tinggi7. Mampu mengembangkan teknologi spesifik lokasi
KEGIATAN DAN BESARAN DANA TAHUN 2016
NO KEGIATAN VOLUME HARGA SATUAN TOTAL BIAYA+DLL
1 Peningkatan Kelas Kelompok 164 KEL 3.000.000 492.000.000
Pelaku Usaha Perikanan
2 Penumbuhan Kelompok Pelaku 135 KEL 4.500.000 607.500.000
Usaha Perikanan
3 Penilaian Kelompok Perikanan 1 Dokumen 5.800.000 5.800.000
Teladan Provinsi
4 Penilaian Penyuluh Perikanan 1 Dokumen 5.800.000 5.800.000
Teladan Provinsi
5 Pertemuan Kelompok Mendukung 65 KEL 430.000.000 430.000.000
Peningkatan Produksi Perikanan
6 Sinkronisasi Kelembagaan 1 Dokumen 63.100.000 63.100.000
Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat
7 Biaya Operasional Penyuluh (BOP) 81 ORANG 397.680.000 397.680.000
8 Pengukuhan Penyuluh Perikanan 415 ORANG 427.950.000 427.950.000
Swadaya
9 Percontohan Penyuluhan 2 LOKASI 250.000.000 250.000.000
Perikanan
10 Materi Penyuluhan dan Leaflet, Brosur 45.400.000 45.400.000
Pemberdayaan KP Spesifik Poster
Lokasi
11 Operasional Database Simtem 8 orang 20.950.000 20.950.000
Informasi Manajemen Penyuluhan
Perikanan (SIMLUH KP)
12 Penyusunan Renstra, Penetapan 1 Dokumen 29.080.000 29.080.000
Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan
13 Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 8.560.000 8.560.000
dan LAKIP
14 Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 12.600.000 12.600.000
15 Administrasi Kegiatan dan 50 Dokumen 130.200.000 130.200.000
Operasional Kantor
KEGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI 2016
NO KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN
1 Penumbuhan dan pengembangankelompok pelaku utama perikanan
Mengembangkan KPUP dan meningkatkan kelas kelompok
2 Penilaian kelompok perikanan dan penyuluh teladan provinsi
Memberikan motivasi kepada kelompok pelaku utama
perikanan untuk lebih meningkatkan kinerja dan
produktifitas dalam pengembangan usahanya
3 Pertemuan kelompok mendukungpeningkatan produksi perikanan
- Memberikan motivasi, wawasan dan pengetahuan
kepada kelompok perikanan akan pentingnya
meningkatkan produksi perikanan. - Mendampingi
penerapan teknologi yang menguntungkan dalam
kegiatan usaha agar dapat meningkatkan produksi
perikanan.- Memfasilitasi kerjasama dengan berbagai
pihak terkait, dalam gerakan peningkatan produksi
perikanan, diantaranya untuk penguatan modal,
kemudahan mendapatkan sarana produksi perikanan
dan kemudahan pemasaran
4 Sinkronisasi kelembagaan
penyuluhan dan pemberdayaan
masyarakat
Menyamakan persepsi program dan kegiatan penyuluhan
dan pemberdayaan masyarakatdi pusat dan daerah
dengan mengacu kepada Programa Penyuluhan dalam
pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan
antara Bakorluh dan dinas kelautan dan perikanan
provinsi, antara Bapeluh dan dinas kelautan dan
perikanankabupaten/kota;
5 Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan
oleh Penyuluh Perikanan PNS dengan
Optimalisasi BOP
1)Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyakat KP
melalui kegiatan kunjungan pembinaan, pendampingan, dan
bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
di lapangan(desa, kecamatan) di wilayah kerjanya; 2)
Penyusunan materi penyuluhan perikanan; dan 3)
Penyusunan rencana kerja dan pelaporan penyuluh
perikanan.
6 Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya 1) Meningkatkan kompetensi dan pengukuhan penyuluh
swadaya; 2) Fasilitasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan,
pertemuan,pembinaan atau bimbingan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha perikanan; 3) Fasilitasi penyusunan
rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
7 Percontohan Penyuluhan Perikanan - Memvisualisasikan (demonstrasi cara/hasil) inovasi
teknologi penyuluhan perikanan sebagai tempat/media
belajar yang nyata dapat dilihat dan diamati langsung di
lapangan oleh para penyuluh, pelaku utama/usaha
perikanan; - Mempercepat diseminasi dan proses adopsi
inovasi teknologi kelautan dan perikanan; - Dapat
mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha perikanan.
8 Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan
KP Spesifik Lokasi
sebagai alat bantu yang dapat memperlancar kegiatan
penyuluhan perikanan. Sebagai bahan materi penyuluhan
bagi penyuluh perikanan di lapangan. Menyebarluaskan
materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha
perikanan. Menambah pengetahuan stakeholder
penyuluhan perikanan.
9 Penyusunan Database Sistem Penyuluhan
KP
Mendapatkan data dan informasi sistem penyuluhan KP yang akurat
dan terkini 10 Penyusunan Renstra, Penetapan
Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatana. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b.
Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur;
11 Penyusunan Laporan Tahunan dan
LAKIP Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi tahun 2016 serta pemantauan sejauh mana
kinerja penyuluhan baik keberhasilan maupun kegagalan
dengan pendekatan secara sistematis dan terstruktur
terhadap rencana dan program kerja penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
12 Administrasi kegiatan dan Operasional
Kantor
Memfasilitasi operasional pengelolaan anggaran satker dekon di
Bakorluh
NO KEGIATAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Peningkatan Kelas Kelompok
Pelaku Usaha Perikanan
2 Penumbuhan Kelompok Pelaku
Usaha Perikanan
3 Penilaian Kelompok Perikanan
Teladan Provinsi
4 Penilaian Penyuluh Perikanan
Teladan Provinsi
5 Pertemuan Kelompok Mendukung
Peningkatan Produksi Perikanan
6 Sinkronisasi Kelembagaan
Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat
7 Biaya Operasional Penyuluh (BOP)
8 Pengukuhan Penyuluh Perikanan
Swadaya
9 Percontohan Penyuluhan
Perikanan
10 Materi Penyuluhan dan
Pemberdayaan KP Spesifik
Lokasi
11 Operasional Database Simtem
Informasi Manajemen Penyuluhan
Perikanan (SIMLUH KP)
12 Penyusunan Renstra, Penetapan
Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan
13 Penyusunan Laporan Tahunan
dan LAKIP
14 Monitoring dan Evaluasi
15 Administrasi Kegiatan dan
Operasional Kantor
Keterangan:
Persiapan dan Proses Administrasi di Provinsi dan Kab/Kota
Pelaksanaan di Provinsi dan Kab/Kota
Penyampaian Laporan dari Kab/Kota ke Provinsi
Penyelesaian Final di Provinsi dan Penyampaian ke Pusat
3 4 5 6
JADWAL PELAKSANAAN BULAN
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2016
7 8 9 10 11 12I 2
BEDAH POK SATKER
TARGET DUKUNGAN PENYULUHAN MELALUI DANA DEKONSENTRASI T.A 2016
NO KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KELAS
KELOMPOK
1 KOTA KUPANG 15
2 KAB. KUPANG 12
3 TTS 8
4 TTU 8
5 BELU 15
6 MALAKA 10
7 RONDA 6
8 SARAI 6
9 ALOR
10 FLOTIM 8
11 LEMBATA 15
12 SIKKA 12
13 ENDE
14 NGADA
15 NAGEKEO 12
16 MATIM
17 MANGGARAI 5
18 MABAR 15
19 SUMTIM 10
20 SUMTENG 4
21 SUMBAR 8
22 SBD 5
23 PROVINSI
JUMLAH 174
Catatan : Kuota NTT 164 Kelompok
NO KABUPATEN/KOTA PENUMBUHAN
KELOMPOK
1 KOTA KUPANG 8
2 KAB. KUPANG 4
3 TTS 12
4 TTU 22
5 BELU 14
6 MALAKA 6
7 RONDA 15
8 SARAI 12
9 ALOR 5
10 FLOTIM 16
11 LEMBATA 15
12 SIKKA 25
13 ENDE
14 NGADA
15 NAGEKEO 20
16 MATIM
17 MANGGARAI 20
18 MABAR 70
19 SUMTIM 10
20 SUMTENG 5
21 SUMBAR 5
22 SBD 5
23 PROVINSI
JUMLAH 289
Catatan : Kuota NTT 135 Kelompok
NO KABUPATEN/KOTA INTENSIFIKASI PENYULUH PNS/
PENINGK PROD PPB
1 KOTA KUPANG 5 2
2 KAB. KUPANG 9 4
3 TTS 17 8
4 TTU -
5 BELU -
6 MALAKA -
7 RONDA -
8 SARAI -
9 ALOR -
10 FLOTIM -
11 LEMBATA -
12 SIKKA -
13 ENDE -
14 NGADA -
15 NAGEKEO -
16 MATIM -
17 MANGGARAI -
18 MABAR 34 7
19 SUMTIM -
20 SUMTENG -
21 SUMBAR -
22 SBD -
23 PROVINSI -
JUMLAH 65 21
Catatan : Kuota NTT 65 Kelompok
NO KABUPATEN/KOTA PENYULUH
PNS/CPNS
1 KOTA KUPANG -
2 KAB. KUPANG 4
3 TTS 8
4 TTU 3
5 BELU 5
6 MALAKA -
7 RONDA 3
8 SARAI 11
9 ALOR 2
10 FLOTIM 6
11 LEMBATA 3
12 SIKKA 14
13 ENDE -
14 NGADA -
15 NAGEKEO 4
16 MATIM -
17 MANGGARAI -
18 MABAR 5
19 SUMTIM 2
20 SUMTENG 9
21 SUMBAR -
22 SBD -
23 KUOTA PUSLUHDAYA 81
JUMLAH 79 (-2)
Catatan : Kuota NTT 81 orang
NO KABUPATEN/KOTA PENYULUH
SWADAYA
1 KOTA KUPANG 20
2 KAB. KUPANG 20
3 TTS 20
4 TTU 20
5 BELU 20
6 MALAKA 20
7 RONDA 47
8 SARAI 20
9 ALOR 20
10 FLOTIM 20
11 LEMBATA 20
12 SIKKA 20
13 ENDE 20
14 NGADA 20
15 NAGEKEO 20
16 MATIM 20
17 MANGGARAI 20
18 MABAR 20
19 SUMTIM 20
20 SUMTENG 20
21 SUMBAR 20
22 SBD 20
23 PROVINSI
JUMLAH 467
Catatan : Kuota NTT 415 orang
NO KABUPATEN/KOTA UNIT PERCONTOHAN BISNIS
PENYULUHAN
1 KOTA KUPANG
2 KAB. KUPANG 1
3 TTS
4 TTU
5 BELU
6 MALAKA
7 RONDA
8 SARAI
9 ALOR
10 FLOTIM
11 LEMBATA 1
12 SIKKA
13 ENDE
14 NGADA
15 NAGEKEO
16 MATIM
17 MANGGARAI
18 MABAR
19 SUMTIM
20 SUMTENG
21 SUMBAR
22 SBD
23 PROVINSI
JUMLAH 2
Catatan : Kuota NTT 2 Unit
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN /DINAS
SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2016
CUSTOMER PERPEKTIVE
1 Meningkatnya Kelas Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkatkelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usahayang disuluh (kelompok)
INTERNAL PROCESS PERPECTIVE2 Terselenggarannya penyuluhan KP
mendukung tata kelola pemanfaatanSumber daya KP yang berdaya saingdan berkelanjutan
2 Jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelolapemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing danberkelanjutan
3 a. Jumlah penyuluh perikanan yang mendorongkeberhasilan pembangunan kelautan dan perikananoleh Penyuluh Perikanan PNS (orang). b. Jumlahkelembagaan penyuluhan yang mendorongkeberhasilan pembinaan dan sinergitas pembangunankelautan dan perikanan yang berkelanjutan oleh 16 Kab/Kota
4 Jumlah penyuluh perikanan yang mendorongkeberhasilan pembangunan kelautan dan perikananOleh Penyuluh Perikanan Swadaya (orang)
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
3 Terkelolanya anggaran pembangunansecara efisien
5 Nilai efisisensi anggaran >95
Program BPSDM KP:
Badan Pengembangan SDM KP
Kegiatan:
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Jumlah Anggaran Tahun 2016:
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan /Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Nusa Tenggara Timur
Kepala Badan /Dinas
Hadji Husen Hadji Husen
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN/DINAS
SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2015
1 Meningkatnya Kelas Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkatkelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usahayang disuluh (kelompok)
2 Meningkatnya Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang bertumbuh (kelompok)
3 Pertemuan Kelompok PelakuUtama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksidan usaha bidang KP
1 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha menuju kemandirian (kelompok)
4 Percontohan Penyuluhan Perikanan 1 Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan PelakuUtama/Usaha (kelompok)
5 Terselenggarannya penyuluhan KP mendukung tata kelola pemanfaatanSumber daya KP yang berdaya saingdan berkelanjutan
1 Jumlah penyuluh perikanan yang mendorongkeberhasilan pembangunan kelautan dan perikananoleh Penyuluh Perikanan PNS (orang)
2 Jumlah penyuluh perikanan yang mendorongkeberhasilan pembangunan kelautan dan perikananOleh Penyuluh Perikanan Swadaya (orang)
6 Terkelolanya anggaran pembangunansecara efisien
1 Nilai efisisensi anggaran
KEGIATAN ANGGARAN KET1. Jumlah kelompok pelaku utama/usahayang meningkat kelasnya dari jumlahkelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)
APBN
2. Meningkatnya Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
3. Pertemuan Kelompok Pelaku Utama/usaha Perikanan yang mendukung peningkatan produksi dan usaha bidang KP
4. Percontohan Penyuluhan Perikanan
5. Penyuluhan Perikanan PNS6. Penguatan Kegiatan Penyuluh Perikanan Swadaya
JUMLAH
Kupang, 05 April 2016Pihak Kedua
Kepala Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan/Sekretaris Badan
Koordinasi Penyuluhan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Hadji Husen
Pembina Utama Muda
NIP. 19590911 198602 1 003
Pihak Pertama
Kepala Badan/Dinas