SEKRETARIAT DAERAH - bandungkab.go.id · dalam mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi Pemerintah ... optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, pengkoordinasian,

2017

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH JALAN RAYA SOREANG KM.17 TELP (022) 5891191

SOREANG 40911 KAB. BANDUNG-JAWABARAT

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung disusun

dalam rangka melaksanakan Peraturan

Presiden Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami

untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang

telah dilakukan Sekretariat Daerah selama tahun 2017,

sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk

menciptakan transparansi yang merupakan pilar

terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 memuat informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran

dalam mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi Pemerintah

Kabupaten Bandung yaitu : “Memantapkan Kabupaten

Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan

Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kerja sama semua

pihak baik dalam perumusan kebijakan, maupun

implementasi serta pengawasannya. Akhir kata kami

sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam

penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2017.

L

Soreang, Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ir.H.SOFIAN NATAPRAWIRA, MP Pembina Utama Madya

NIP. 19581229 198603 1 011

i

iii

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017 disusun

untuk memberikan gambaran tentang penetapan dan pencapaian target kinerja yang

telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi

dan akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas

pokok dan fungsinya, atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan.khususnya penggunaan sumber daya yang harus

dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana

belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan

tujuan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya

diukur dengan mengaplikasikan 8 (delapan) Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Urama (IKU)

yang meliputi 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, dengan hasil

capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 112.84,

dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan

pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang

telah ditetapkan.

Beberapa poin penting akan dijabarkan dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran, sebesar 107.10%.

2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, sebesar 122.34 %

3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, memiliki 2 (dua)

indikator kinerja. Terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebesar 109.08%.

Berdasarkan rata-rata setiap sasaran tersebut dapat dihasilkan rata-rata capaian

kinerja Sekretariat Daerah tahun 2017 yaitu 112.84 % Kondisi ini menunjukkan bahwa

kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2017 ada pada Melampaui/memenuhi Target.

Realisasi anggaran belanja yang dikelola oleh seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung pada tahun 2017 dari total anggaran sebesar Rp. 88.364.340.029,-

dengan realisasi sebesar Rp. 72.850.163.899,- atau dengan persentase 82.44 %.

L

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwPa secara umum seluruh unit kerja

di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh

program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan dalam

perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada

optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, pengkoordinasian,

pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assesment atas hasil

kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan

berkelanjutan oleh seluruh aparatur dalam mewujudkan optimalisasi kinerja Sekretariat

Daerah.

iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1- Bab I - 1

A. GAMBARAN UMUM ...................................................................... 1- Bab I - 1

1. TUGAS DAN FUNGSI .............................................................. 1- Bab I - 2

2. SUMBER DAYA APARATUR . ........................................................ Bab I - 6

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ................... 1- Bab I - 7

C. DASAR HUKUM ........................................................................... 1- Bab I - 8

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ..................................................... 1- Bab I - 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 2- Bab II - 1

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN STRATEGIS

TAHUN 2016-2021 ........................................................................

2-

Bab II - 1

B. PERENCANAAN STRATEGIS ...................................................... Bab II - 2

1. TUJUAN DAN SASARAN ................................................. 2- Bab II - 3

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ....................................... 2- Bab II - 7

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ..................................... 2- Bab II - 8

C. ALOKASI ANGGARAN .................................................................. 2- Bab II - 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ Bab III - 1

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................................. Bab III - 3

1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis 1 Meningkatkan Efektivitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..............................

Bab III - 3

2. Pengukuran dan analisis capaian kinerja Sasaran

Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Urusan Pemerintah ...............................................................

Bab III - 9

DAFTAR ISI

v

3. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja ...................

Bab III - 17

B. REALISASI ANGGARAN ............................................................. Bab III - 22

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ Bab IV – 1

A. KESIMPULAN...................................................................... Bab IV – 1

B. LANGKAH KE DEPAN........................................................ Bab IV – 2

Bab

I -

1

A. GAMBARAN UMUM

Upaya mewujudkan aparatur negara yang bersih dan profesional serta memahami

tugas dan fungsinya merupakan sebuah usaha yang harus dilakukan secara terpadu dan

konsisten. Konsistensi gerak dan langkah serta keterpaduan sikap antar elemen pemerintahan

diperlukan dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

mewudkan aparatur negara yang bersih dan profesional serta memahami tugas dan fungsinya

merupakan sebuah usaha yang harus dilakukan secara terpadu dan konsisten. Konsistensi

gerak dan langkah serta keterpaduan sikap antar elemen pemerintahan diperlukan dalam

upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan

akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai

implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam

suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil

yang merupakan instrumen menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya, terwujudnya transparansi, terwujudnya peran serta masyarakat dalam

BAB I

PENDAHULUAN

A

Bab

I -

2

pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayan masyarakat terhadap pemerintah. Hal

ini disebabkan pemerintah membuat rencana strategis, menyusun manajemen kinerja dan

laporan pertanggungjawaban kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2017, merupakan dokumen yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) selama satu tahun

penyelenggaraan dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten

Bandung menuju perwujudan Visi Kabupaten Bandung 2016-2021 yaitu :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menginformasikan tentang target kinerja

perencanaan, capaian kinerja pelaksanaan, pengukuran atas capaian target kinerja

pelaksanaan serta evaluasi dan analisis atas capaian kinerja pelaksanaan dalam arah

perwujudan visi Sekretariat Daerah. Dalam LKIP ini akan dijelaskan faktor-faktor keberhasilan

atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber

daya yang berbasis kinerja dengan persfektif transparansi dan akuntabilitas.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan organisasi

perangkat daerah yang berkedudukan selaku unsur staf Pemerintah Daerah. Sekretaris

Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta

pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;

“ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan ”

Bab

I -

3

e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi

pemerintahan dan pembangunan daerah;

f. Penyelenggaraan tugas sekretariat daerah;

g. Pembinaan teknis administratif kepada inspektorat;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewajiban Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan nya dibantu

oleh :

a. Asisten Pemerintahan

Dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah, dengan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan program, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan

umum dalam lingkup Asisten Pemerintahan yang meliputi penyusunan peraturan

perundang – undangan, koordinasi kerukunan umat beragama serta pengoordinasian

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum,

kependudukan dan tenaga kerja, pemberdayaan serta administrasi pemerintahan.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten Pemerintahan

adalah sebagai berikut :

1. Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga Kerja,

membawahkan :

a. Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Subbagian Tenaga Kerja.

2. Bagian Pemberdayaan, membawahkan :

a) Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

b) Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;

c) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga ;

3. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:

a) Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;

b) Subbagian Desa;

c) Subbagian Kerjasama.

4. Bagian Hukum, membawahkan :

a) Subbagian Produk Hukum;

Bab

I -

4

b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c) Subbagian Bantuan Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan


Daerah, dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan program, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan umum

dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan yang meliputi layanan infrastruktur

dan pengadaan barang dan jasa serta pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten Perekonomian

dan Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Infrastruktur, membawahkan :

a. Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

b. Subbagian Lingkungan Hidup;

c. Subbagian Perhubungan.

2. Bagian Perekonomian, membawahkan :

a. Subbagian Perindustrian dan Perdagangan;

b. Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan :

a. Subbagian Kesehatan;

b. Subbagian Sosial;

c. Subbagian Kependidikan.

4. Bagian Barjas, membawahkan :

a. Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. Subbagian Pengadaan Jasa Konstruksi;

c. Subbagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.

c. Asisten Administrasi


Daerah, dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan program, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan umum dalam

Bab

I -

5

lingkup Asisten Administrasi yang meliputi pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,

kehumasan dan keprotokolan, tata usaha pimpinan, dukungan penyelenggaraan

pengendalian dan program pemerintahan daerah serta pengoordinasian pelaksanaan urusan

pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan kehumasan serta unsur penunjang bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan fungsi pengawasan

Adapun struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten Administrasi adalah sebagai

berikut :

1. Bagian Umum, membawahkan :

a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

b. Subbagian Rumah Tangga.

c. Subbagian Protokol.

2. Bagian Komunikasi dan Informatika, membawahkan :

a. Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;

b. Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;

c. Subbagian Humas.

3. Bagian Program, membawahkan :

a) Subbagian Program;

b) Subbagian Keuangan dan Administrasi BMD;

c) Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian.

4. Bagian Organisasi, membawahkan :

a. Subbagian Kelembagaan;

b. Subbagian Ketatalaksanaan;

c. Subbagian Pendayagunaan Aparatur.

Staf Ahli, terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi; dan

c. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

Bab

I -

6

AMBAR I.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

2. SUMBER DAYA APARATUR

TABEL I.1

KOMPOSISI PEGAWAI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

No Status Jumlah Golongan

Jenis Kelamin

Ket

I II III IV L P

1 PNS 209 13 65 105 26 159 50

2 PTT 3 - - - - 3 -

3 SUKWAN 78 - - - - 76 2

Sumber : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setda Kab. Bandung per 31 Desember 2017

Dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung ditunjang dengan

sumber daya aparatur sebanyak 209

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Secara lebih rinci dapat dilhat pada

tabel dibawah ini :

GAMBAR I.2 APEL PAGI ASN SEKRETARIAT DAERAH

Bab

I -

7

TABEL I.2

DATA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN PENDIDIKAN

No Pendidikan Jumlah

1 S-2 30

2 S-1 85

3 D-3 8

6 SLTA 67

7 SLTP 12

8 SD 7

JUMLAH 209 Sumber : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setda Kab. Bandung per 1 Desember 2017

TABEL I.3

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

No Pangkat Golongan Ruang Jumlah

1 Pembina Tingkat Madya IV-d 1

2 Pembina Tingkat Muda IV-c 5

3 Pembina Tingkat I IV-b 12

4 Pembina IV-a 8

5 Penata Tingkat I III-d 10

6 Penata III-c 18

7 Penata Muda TK. I III-b 34

8 Penata Muda III-a 43

9 Pengatur Tk. I II-d 6

10 Pengatur II-c 29

11 Pengatur Muda Tk I II-b 15

12 Pengatur Muda II-a 15

13 Juru Tingkat I I-d 1

14 Juru I-c 11

15 Juru Muda Tk. I I-b 0

16 Juru Muda I-a 1 Sumber : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setda Kab. Bandung per 1 Desember 2017

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pengkoordinasian Perangkat Daerah dalam proses perumusan dan

penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

2. Belum Optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

B

Bab

I -

8

C. DASAR HUKUM

Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 disusun

mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Sususnan Organisasi

Sekretariat Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah;

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Setda Kabupaten Bandung

tahun 2017 adalah :

PENDAHULUAN PERENCANAAN

KINERJA AKUNTABILITAS

KINERJA PENUTUP

D

C

Bab

I -

9

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

A. Gambaran Umum

B. Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

C. Dasar Hukum

D. Sistem Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Setda Tahun 2017 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan KInerja

Instansi Pemerintah.

Bab

II

-1

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah

dituntut agar selalu adaptif terhadap perkembangan dan dinamika perubahan jaman.

Dinamika Perubahan di era teknologi informasi mengisyaratkan pentingnya pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahannya saat ini memperhatikan segala aspek perubahan yang

sedang dan akan terjadi. Selain itu perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi

menuntut pemerintahan yang dijalankan menjalankan perubahan organisasi pemerintahan

Tuntutan perubahan tersebut diantaranya terkait dengan kemudahan pelayanan,

kecepatan pelayanan, harga pelayanan, kenyamanan pelayanan, kepastian pelayanan,

ketegasan pengaturan, dan lain-lain yang berujung pada inti perubahan yaitu transparansi dan

akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan

desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan

daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan

pelaporan.

Wujud respon pemerintah Kabupaten Bandung dalam aspek perubahan organisasi

pemerintahan menuju perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan

pemerintahan tersebut diantaranya adalah ditetapkannya Reformasi Birokrasi sebagai salah

satu misi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung. Hal ini sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung yang telah

menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai salah satu isu sentral dalam Kebijakan dan

perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung.

A

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab

II

-2

Selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah

berperan penting dalam pembangunan sinergitas kesatuan arah dan gerak pelaksanaan

kebijakan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daeraf, sehingga menuju arah

yang sama dalam perwujudan Visi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu:

Sekretariat Daerah memiliki Peran sentral dalam pengkoordinasian gerak

penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek pengaturan, pengendalian, dan

pengkoordinasian mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan

evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus

mengevaluasi diri atas kinerja pemerintahannya, sehingga secara terus menerus dapat

terkoreksi positif dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas dan

kuantitas pelayanan pemerintah.

Untuk membangun keselarasan pada arah perwujudan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021.

LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2017 telah mengakomodasi Tujuan, Sasaran

dan Indikator perubahan seiring dengan rencana reviu terhadap RPJMD Pemerintah

Kabupaten Bandung, sehingga terdapat perubahan pada indikator kinerja utama (IKU)

Sekretariat Daerah selain itu juga telah mengakomodasi hasil asistensi dan evaluasi

yang dilakukan oleh Tim Satgas AKIP Kabupaten Bandung di Tahun 2017 terhadap

Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah merupakan dokumen yang

disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi

dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten

Bandung. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan enjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tersebut ditujukan untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

B

Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,

Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan

Bab

II

-3

Pembangunan Hangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah melalui tahapan yang

simultan diantara dengan dilakukannya Focus Discusion Group (FGD) bersama Bappeda dan

stakeholder terkait.

Selanjutnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tersebut dijabarkan

kedalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perode 1 (satu) tahun. Didalam Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan

untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan,

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah di tetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dan

3 (tiga) sasaran. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tersebut

merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB di tahun 2017.

Hasil reviu yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB terhadap Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah merevisi Indikator Kinerja Utama sehinga

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung lebih menggambarkan

keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh

dalam pelakasanaan reviu rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung oleh Tim

Satgas AKIP Pemerintah Kabupaten Bandung antar lain :

a. Penghapusan terhadap indikator yang bersifat output kegiatan

b. Perubahan Indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran

penyelenggaraan tugas dan fungsi

c. Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing pejabat struktural

dan jabatan pelaksana dengan perhitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Bab

II

-4

TABEL II.1

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SEKRETARIAT SEBELUM PERUBAHAN

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU

Meningkatkan

reformasi

birokrasi”

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggara

pelayanan publik

1. Meningkatnya

penataan organisasi

dan tata kelola

birokrasi pemerintah

daerah

1. Persentase penyelesaian dokumen roadmap reformasi

birokrasi

2. Persentase nilai LKIP terhadap SAKIP

3. Persentase perangkat daerah yang memiliki SOP

4. Jumlah kebijakan pendayagunaan aparatur

5. Persentase dokumen an

6. Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan yang telah

ditetapkan alisis kepegawaian yang dimiliki perangkat

daerah

2. Meningkatnya

kemudahan informasi

kebijakan dan

pelayanan publik

1. Survey Kepuasan Masyarakat

2. Jumlah inovasi pelayanan publik yang ditetapkan

3. Persentase perangkat daerah yang telah menetapkan

standar pelayanan public

4. Persentase pengawasan dan pengendalian perangkat

daerah yang sudah menerapkan keterbukaan informasi

pubik

5. Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan

publik yang ditindaklanjuti

6. Peringkat keterbukaan informasi publik tingkat provinsi

7. Persentase kegiatan pemerintah daerah yang termuat

dalam media cetak

3. Terwujudnya regulasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

1. Jumlah Sosialisasi, diseminasi dan kadarkum yang

dilaksanakan tahun berkenaan

2. Jumlah Perda yang diterbitkan

3. Persentase fasilitasi penetapan produk hukum daerah

per tahun

4. Persentase fasilitasi Prolegda

5. Persentase Legal Opinion yang disampaikan

6. Persentase penyelesaian perkara/permasalahan hukum

Bab

II

-5

Meningkatkan

kualitas kebijakan

urusan

pemerintahan

daerah

4. Terwujudnya tertib

administrasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

1. Persentase fasilitasi kerjasama daerah per tahun

2. Persentase fasilitasi rapat muspida atau forkopimda

tahun berkenaan

3. Jumlah aparatur di kecamatan/kelurahan yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur

4. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang

diberikan Bupati kepada Camat

5. Persentase capaian IKK LPPD dengan skor Sangat

Tinggi (ST)

6. Jumlah kebijakan/regulasi yang disusun terkait bidang

pemerintahan

7. Persentase SPM yang diregulasikan

5. Terwujudnya tertib

administrasi

kependudukan

1. Jumlah kebijakan/regulasi yang disusun terkait

administrasi kependudukan.

2. Jumlah dokumen monev. terkait administrasi

kependudukan

3. Jumlah kegiatan fasilitasi terkait administrasi

kependudukan

4. Jumlah Sosialiasi kebijakan/regulasi terkait administrasi

kependudukan

6. Meningkatnya

kualitas penataan

kebijakan terkait

ketentraman,

ketertiban

perlindungan

masyarakat dan

ketenagakerjaan

1. Jumlah kebijakan/regulasi yang disusun terkait

ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan

ketenagakerjaan

2. Jumlah dokumen monev. terkait ketentraman, ketertiban,

perlindungan masyarakat dan ketenagakerjaan.

3. Jumlah kegiatan fasilitasi bidang ketentraman, ketertiban

perlindungan masyarakat dan ketenagakerjaan

4. Jumlah Sosialiasi kebijakan/regulasi terkait ketentraman,

ketertiban, perlindungan masyarakat dan

ketenagakerjaan

7. Meningkatnya

kualitas penataan

kebijakan terkait di

bidang

pemberdayaan

1. Jumlah kegiatan fasilitasi bidang pemberdayaan

2. Jumlah Sosialiasi kebijakan/regulasi terkait pengendalian

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, pariwisata, kebudayaan,

kepemudaan dan olahraga

8. Meningkatnya

kualitas penataan


bidang infrastruktur

1. Jumlah kebijakan/regulasi yang disusun terkait urusan

pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan

permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan

2. Jumlah dokumen monev. terkait urusan pekerjaan

umum, penataan ruang, perumahan, kawasan


3. Jumlah kegiatan fasilitasi bidang infrastruktur

4. Jumlah Sosialiasi kebijakan/regulasi terkait urusan

pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan


Bab

II

-6

9. Meningkatnya

kualitas penataan


bidang perekonomian


perindustrian, perdagangan, penanaman modal,

koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan

dan perikanan

2. Jumlah dokumen monev. terkait urusan perindustrian,

perdagangan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil

dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan

3. Jumlah kegiatan fasilitasibidang perekonomian


perindustrian, perdagangan, penanaman modal,

koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan

dan perikanan

10. Meningkatnya

kualitas penataan


bidang

kesejahteraan

sosial


kesehatan, sosial dan pendidikan

2. Jumlah dokumen monev. terkait urusan kesehatan,

sosial dan pendidikan

3. Jumlah kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial

4. Jumlah Kafilah putra - putri putra daerah yang

berprestasi di tingkat provinsi


kesehatan, sosial dan pendidikan

11. Meningkatnya

kualitas penataan


bidang komunikasi

dan informatika


komunikasi, informatika, statistik, persandian,

perpustakaan, kearsipan dan kehumasan

2. Jumlah dokumen monev. terkait urusan komunikasi,

informatika, statistik, persandian, perpustakaan,

kearsipan dan kehumasan

3. Jumlah kegiatan fasilitasi bidang komunikasi dan

informatika


komunikasi, informatika, statistik, persandian,

perpustakaan, kearsipan dan kehumasan

Meningkatkan

transparansi dan

akuntabilitas

dalam mekanisme

pengadaan

barang/jasa

12. Meningkatnya

pelaksanaan

transparansi dan

akuntabilitas dalam

mekanisme

pengadaan

barang/jasa yang

dilaksanakan

melalui

e-procurement

1. Jumlah kebijakan/regulasi yang disusun di bidang

administrasi barang dan jasa

2. Persentase kegiatan pelelangan melalui ULP

3. Jumlah Sosialisasi kebijakan regulasi bidang pengadaan

barang dan jasa

4. Jumlah Sosialisasi kebijakan regulasi bidang

administrasi barang dan jasa

Bab

II

-7

TABEL II.2

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SEKRETARIAT SETELAH PERUBAHAN

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU

Meningkatkan

reformasi

birokrasi”

Meningkatnya tata

kelola

Pemerintahan

Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

1. Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

3. Skor IKK LPPD

Meningkatkan kualitas

pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah

1. Jumlah Regulasi Urusan Penyelenggaraan Perangkat

Daerah

2. Jumlah Produk Hukum Daerah

3. Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan melalui

ULP

Meningkatnyakan

Akuntabilitas Kinerja

1. Prosentase BMD kondisi baik

2. Nilai AKIP Setda

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja

dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia telah diterbitkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi. Adapun tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 050/Kep.44-Program/2017

tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021 yang merupakan hasil reviu dari Indikator Kinerja Utama Sebelumnya.

Bab

II

-8

TABEL II.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

No Indikator Formulasi

1 Indeks Kepatuhan Standar

Pelayanan Masyarakat

Nilai Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan

Masyarakat (Ombudsman RI)

2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)

3 Skor IKK LPPD Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD) yang di

ebalasu oleh Pemerintah Propinsi bekerja sama

dengan BPKP

4 Jumlah Regulasi Urusan

Penyelenggaraan Perangkat

Daerah

Jumlah Regulasi Urusan yang di tetapkan oleh

Bagian

5 Jumlah Produk Hukum Daerah Jumlah Peraturan Daerah Yang ditetapkan yang

sesuai dengan mekanisme pembentukan produk

hukum daerah (Perda) atau telah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undangan jo

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

pembentukan Produk Hukum Daerah

6 Jumlah Paket Pengadaan yang

dilaksanakan melalui ULP

Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan melalui

ULP Berdasarkan RUP

7 Prosentase BMD kondisi baik

BMD Kondisi Baik

X 100 %

Jumlah BMD

8 Nilai AKIP Setda Nilai SAKIP Setda berdasarkan hasil evaluasi AKIP

yang dilakukan oleh Inspektorat

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017

3. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan

wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

Bab

II

-9

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prio

ritas kegiatan yang dibiayaidari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja

tersebut diharafkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instasi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2017

mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021, Dokumen Rencaba Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah

menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL II.4

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatkan

Efektivitas

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1.

Indeks Kepatuhan

Standar Pelayanan

Publik

60

2

Niai survey

Kepuasan

Masyarakat

70

3 Skor IKK LPPD 3.0 (ST)

Meningkatan

Kualitas

Pelaksanaan

Urusan Pemerintah

Daerah

1

Jumlah Regulasi

Urusan

Penyelenggaraan

Perangkat Daerah

9 Penetapan

2

Jumlah Penetapan

Produk Hukum

Daerah

14 Perda

3

3

Jumlah Paket

Pengadaan yang

dilaksanakan

melalui ULP

350 Paket

Bab

II

-10

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

1

Prosentase BMD

Kondisi Baik

80 %

2 Nilai AKIP Setda 64 (B)

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017

ALOKASI ANGGARAN

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan

sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun

2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017, dialokasikan

anggaran sebesar Rp.88.364.340.029,- Terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung KDH/WKDH Rp. 792.702.720,-

2. Belanja Tidak Langsung Setda sebesar Rp. 26.542.190.146,-

3. Belanja Langsung Setda sebesar Rp. 61.029.447.163,- yang dijabarkan kedalam 15

Program dan 66 Kegiatan yang terbagi ke dalam 12 Bagian yang ada di lingkup Setda

TABEL II.5

ALOKASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA PROGRAM

BAGIAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp)

1 BAGIAN UMUM 36.016.186.163,00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.780.211.784,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 921.950.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.766.646.000,00

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.631.374.600,00

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 401.408.000,00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 504.361.550,00

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195.743.300,00

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 557.778.000,00

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1.374.562.834,00

9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 569.644.000,00

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 754.395.000,00

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.494.275.000,00

13 Penyediaan Makanan dan Minuman 3.529.430.000,00

14 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 899.000.000,00

C

Bab

II

-11

15 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

1.466.597.500,00

16 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

124.250.000,00

17 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 588.796.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.975.401.979,00

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.803.190.000,00

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 226.320.000,00

3 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas 895.140.260,00

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.256.953.000,00

5 Pengadaan Mebeleur 513.129.100,00

6 Pengadaan Alat – Alat Komunikasi 129.263.430,00

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1.452.160.000,00

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 226.216.000,00

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.244.305.000,00

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 479.190.000,00

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

2.628.680.000,00

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 287.905.000,00

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 52.410.000,00

14 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 780.540.189,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.311.672.400,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 518.290.000,00

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 79.020.000,00

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 464.362.400,00

4 Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur 250.000.000,00

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang

- undangan 50.000.000,00

5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.898.900.000,00

1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

485.000.000,00

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 321.300.000,00

3 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

455.250.000,00

4 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya

637.350.000,00

2 BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.474.500.000,00

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 234.836.600,00

1 Peningkatan Dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik

234.836.600,00

2

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

51.370.000,00

1 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi Dan Informasi

51.370.000,00

Bab

II

-12

3 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 20.500.000,00

1 Pengembangan Informasi Dan Peningkatan Sinergitas Bersama Media Massa

20.500.000,00

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.308.000,00

1 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

147.308.000,00

5

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

73.231.000,00

1 Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi (Kormonev) Atas Pelayanan Publik Di Kabupaten Bandung

73.231.000,00

6

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.927.793.400,00

1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.927.793.400,00

7 Program Penataan Peraturan Perundang –Undangan 19.461.000,00

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - Undangan

19.461.000,00

3 BAGIAN PROGRAM 1.974.390.000,00

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

657.460.700,00

1 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

335.355.000,00

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

322.105.700,00

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

550.000.000,00

1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 550.000.000,00

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 433.420.300,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 375.320.300,00

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 28.500.000,00

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 29.600.000,00

4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 193.509.000,00

1 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH 193.509.000,00

5

Program Penataan Peraturan Perundang –Undangan 140.000.000,00

1 Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan 140.000.000,00

4 BAGIAN ORGANISASI 2.369.710.000,00

1


1 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH 207.627.700,00

2 Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bandung

269.000.000,00

Bab

II

-13

2 Program Penataan Peraturan Perundang –Undangan 1.292.745.800,00


2 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

595.643.150,00

3 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 600.336.500,00

1 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 600.336.500,00

5 BAGIAN INFRASTRUKTUR 1.120.000.000,00

1


1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung

670.000.000,00

2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 450.000.000,00

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

250.000.000,00


6 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.469.000.000,00

1


1 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

760.000.000,00

2 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/Kota (Bantuan Gubenur)

100.000.000,00



2 Kajian Peraturan Perundang - Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah

150.000.000,00

3 Sosialisasi Cukai Tembakau (DBHCHT) 200.000.000,00

7 BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 6.203.202.000,00

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 5.478.202.000,00

1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan

5.478.202.000,00

2



350.000.000,00

3

Program Penataan Peraturan Perundang –Undangan 375.000.000,00


150.000.000,00

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 225.000.000,00

Bab

II

-14

8 BAGIAN BARANG DAN JASA 1.730.000.000,00

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.530.000.000,00


1.530.000.000,00



50.000.000,00


9 BAGIAN PEMBERDAYAAN 1.127.250.000,00

1



702.090.000,00

2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 425.160.000,00

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang - Undangan 293.610.000,00


10 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3.459.800.000,00

1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 300.000.000,00

1 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA 300.000.000,00

2

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.684.800.000,00


2.059.800.000,00


275.000.000,00

3 Pembinaan Wilayah Pengawasan pada Pemeritahan Desa di Kabupaten Bandung

350.000.000,00



50.000.000,00


3 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

200.000.000,00

4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 150.000.000,00

1 Penataan Daerah di Kabupaten Bandung 150.000.000,00

11 BAGIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA

1.006.409.000,00

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

450.000.000,00


450.000.000,00


Bab

II

-15


300.000.000,00



150.000.000,00

12 BAGIAN HUKUM 2.079.000.000,00

1 Program Penataan Peraturan Perundang –Undangan 2.079.000.000,00

1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

599.179.000,00


577.895.000,00

3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00



60.000.000,00

Sumber : Laporan Tahunan Bagian Program Setda Tahun 2017.

Bab

III

-1

kuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab

III

-2

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

TABEL III.1

INTREPRETASI PENCAPAIAN KINERJA

No Capaian Kinerja

Interpretasi

1 >100 % Melebihi/Melampaui Target

2 =100 % Sesuai Target 3 <100 % TIdak Mencapai TArget

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten

Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari

masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Bandung Tahun

2017 dan Indikator Kinerja Utama Setda Kabupaten Bandung hasil perubahan berdasarkan

Keputusan Sekretaris Daerah tentang IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang

menetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 8 (sasaran) indikator kinerja dengan rincian sebagai

berikut :

1 • Terdiri dari 3 Indikator



SA

SA

RA

N

Bab

III

-3

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

alam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kabupaten

Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Bandung Nomor Nomor : 050/Kep.44-Program/2017 tentang Indikator Kinerja

Utama Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan

dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil

pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2017

sebagai tahun kedua renstra..

Pada Sub bab ini akan disajikan capaian kinerja sasaran organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 atas indikator

kinerja setiap sasaran strategis, diuraikan dalam penjelasan dan tabel-tabel selanjutnya sebagai

berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja, Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator

kinerja pada Sasaran Strategis 1 berada pada Kategori Melampaui / Melebihi Target atau

sebesar 107.10 %. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat

dilaksanakan sangat baik, sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian

dan pejelasan capaian kinerja setiap indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 adalah

sebagaimana berikut di bawah ini.

D

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 ; Meningkatkan

efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A

Bab

III

-4

TABEL III.2

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran

strategis

Indikator Kinerja

Uraian Target Realisasi %

Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Indeks

Kepatuhan

Standar

Pelayanan Publik

60 62.43 104.05

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

70 80.97 115.67

Skor IKK LPPD 3.0000 3.0478 101.59

Rata-rata

107.10

Sumber : Bagian Organisasi dan Bagian Program Sekretariat Daerah Tahun 2017

Penilaian terhadap Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dilakukan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada Kementerian / Lembaga, dan

Pemerintah Daerah. Fokus pemeriksaan pada standar pelayanan publik karena

pelayanan publik menjadi ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggaraan

pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas. Penilaian

pemenuhan standar pelayanan publik yang dilakukan ORI berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan

Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2104/ORI-SRT/XI/2017, Tanggal

20 Nopember 2017 Tentang Hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan

Kompetensi Penyelenggaraan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

Tenang Pelayanan Publik bahwa Capaian Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Kabupaten Bandung 51 Produk Layanan Administrasi di peroleh nilai 62.43. Sehingga

capaian pada indikator Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Melebihi/melampaui target.

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan

kuantitatif atas pendapat masyarakat, Pelaksanaan survey IKM yang dilaksanakan

secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali yang merupakan langkah rutin dalam

menjaga kualitas mutu pelayanan publik. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan

Bab

III

-5

publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara

pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan

menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan

publik. Berdasarkan Data Rekapitulasi IKM Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2017 yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO)

Kabupaten Bandung bahwa Capaian atau Nilai Survey Kepuasan Masyarakat berada

ada pada 80.97. Capaian pada Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Melampaui / melebihi target

TABEL III.3

REKAPITULASI IKM PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2017

NO PERANGKAT DAERAH NILAI IKM

1 BKD 78.30

2 BKPPD 83.00

3 DISDUKCAPIL 85.33

4 DISKOMINFO 80.27

5 DISTAN 79.72

6 DPMPTSP 85.11

7 DISHUB 76.94

8 KEC. CANGKUANG 77.02

9 KEC. CIPARAY 81.33

10 KEC. KATAPANG 75.63

11 KEC. KERTASARI 81.47

12 KEC. KUTAWAARINGIN 82.00

13 KEC. MARGAHAYU 87.13

14 KEC. PAMEUNGPEUK 76.54

15 KEC. CIKANCUNG 82.78

16 KEC. CICALENGKA 83.04

17 KEC. RANCABALI 83.87

18 RSUD MAJALAYA 77.95

NILAI RATA-RATA IKM 80.97

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2017

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan

gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir

masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan

sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah

dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan

Bab

III

-6

Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nilai LPPD Kabupaten Bandung pada tahun 2017 berdasarkan Laporan Hasil

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas LPPD Kabupaten Bandung

Nomor : LHV-694/PW10/3/2017 LAP-700/1485/INSP/2017, Tanggal 7 Nopember 2017

sebesar 3.0478 dengan kategori Sangat Tinggi, Capaian tersebut

Malampaui/melebihi target yang ditetapkan sebesar 3.0000 sehingga capaian

kinerja indikator nilai LPPD mencapai capaian kinerja.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan

Tahun 2016 Sasaran Strategis 1 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Pada Tabel dibawah di sajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan

capaian kinerja tahun 2017 dan Tahun 2016 Sasaran Strategis 1 Meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

TABEL III.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

DENGAN TAHUN 2016 UNTUK SASARAN MENINGKATKAN EFEKTIVITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja

2016 2017

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indeks Kepatuhan

Standar Pelayanan

Publik

N/A 62.43

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

N/A 80.97

Skor IKK LPPD N/A

3.0478

Sumber : Data Olahan Bagian Program Setda 2017

Pada Sasaran I Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah terdiri dari 3 Indikator yang merupakan indikator baru hasil reviu terhadap

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung sehingga tidak bisa di bandingkan

dengan sebelumnya.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

Bab

III

-7

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian

kinerja tahun 2017 dengan Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Efekrifitas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

TABEL III.5

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN

TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) SETDA TAHUN 2016-2021

TUJUAN Sasaran Strategis

Indikator Target Realisasi

Target Renstra SETDA Kabupaten Bandung

Kinerja 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik

Meningkatkan Efekrifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

60 62.43 61 62 63 64

Nilai survey Kepuasan Masyarakat

70 80.97 72 76 78 80

Skor IKK LPPD 3,0 3.0478 3,0100 3,0200 3,0300 3,0400

Sumber : Data Olahan Bagian Program Setda 2017

Dari tabel diatas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja

tahun 2017 terhadap target jangka menengah (renstra) setda tahun 2016-2021 dapat di

analisa bahwa untuk sasaran 1 Meningkatkan Efekrifitas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dengan jumlah indikator sebanyak 3 buah perlu perbaikan atau penyesuaian target

di tahun berikutnya pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah.

d. Keberhasilan / Kegagalan Serta Solusi Yang Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1) Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik;

2) Belum semua perangkat daerah melakukan survey kepuasan masyarakat;

3) Penyampaian data pendukung IKK LPPD dari seluruh PD tidak tepat waktu;

4) Penyajian data pendukung belum terpilah secara baik dan rapi;

5) Kesalahan persepsi dalam menentukan data pendukung yang dibutuhkan;;

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

adalah:

1) Melakukan evaluasi terhadap layanan publik yang belum optimal dan dilakukan

Bimbingan teknis dan pelatihan terhadap aparatur pelayan publik dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan public.

2) Mendorong semua perangkat daerah agar melakukan survey kepuasan

masyarakat.

Bab

III

-8

3) Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung IKK LPPD kepada

Perangkat Daerah.

4) Mengadakan bimbingan teknis atau workshop dalam rangka pemahaman data

pendukung yang dibutuhkan dengan narasumber dari lembaga teknis yang

berkompeten dan memperluas jalur untuk konsultasi baik antar tim penyusun

maupun antara tim penyusun dengan narasumber melalui berbagai media

komunikasi ntuk menyajikan data pendukung secara urut, jelas, rapi dan baik;

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran 1 ; Meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

dilaksanakan bagian organisasi dengan jumlah pegawai sebanyak 13 (tiga belas) pegawai,

indikator Nilai survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh bagian organisasi dengan

jumlah pegawai sebanyak 13 (tiga belas) pegawai, sedangkan untuk Indikator Skor IKK

LPPD dilaksanakan oleh Bagian Program dengan jumlah pegawai sebanyak 16

(enambelas) Orang. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran sebesar

Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Rp 582.948.000,-

f. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

Sasaran 1 ; Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ,

terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Adapun dalam pencapaian kinerja yang ditargetkan

ditunjang oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yaitu :

TABEL III.6

PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran strategis Indikator Kinerja

Uraian Target Realisasi % Program Kegiatan

Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Indeks

Kepatuhan

Standar

Pelayanan Publik

60 62.43 104.05 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal Dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Nilai Survey 70 80.97 115.67 Program Pengendalian

Bab

III

-9

Kepuasan

Masyarakat

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal Dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Skor IKK LPPD 3.0000 3.0478 101.59 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Koordinasi

penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah

Daerah


Sasaran Strategis 2 ; Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan Pemerintahan

Daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh

indikator kinerja Sasaran Strategis 2 berada pada kategori melampaui/melebihi

targetcapaian persentase kinerja sebesar 122.34%. Tingkat capaian kinerja Sasaran ini,

memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,

Uraian dan pejelasan capaian kinerja setiap indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2

adalah sebagaimana berikut di bawah ini.

TABEL III.7


MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran

strategis

Indikator Kinerja


Meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah Regulasi

Urusan

Penyelenggaraan

Perangkat Daerah

9

Penetapan

13

Penetapan 144.44

Jumlah Produk Hukum

Daerah

14

Perda

18

Perda

121.43

Jumlah Paket 350 Paket 354 101.14

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 ; Meningkatkan

kualitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah

Bab

III

-10

Pengadaan yang

dilaksanakan melalui

ULP

Paket

Rata-rata

122.34

Sumber : Data Bagian yang menangani Urusan, Bagian Hukum dan Bagian Barjas Tahun 2017

Indikator Jumlah Regulasi Urusan Penyelenggaraan Perangkat Daerah

merupakan indikator baru Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung di Tahun 2017, hal

tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dimana salah satu fungsi Sekretariat Daerah adalah

menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan penyusunan kebijakan daerah yang

dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusannya oleh sebab itu regulasi urusan

penyelenggaraan perangkat daerah menjadi salah satu ukuran capaian kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Bandung di tahun 2017. Capaian kinerja pada indikator Jumlah

Regulasi Urusan Penyelenggaraan Perangkat Daerah pada kategori

melebihi/melampaui target atau 144.44 %.

Adapun Beberapa Regulasi Urusan Penyelenggaraan Perangkat Daerah Di tahun

2017 disajikan pada tabel berikut dibawah ini :

TABEL III.8

REGULASI /PRODUK URUSAN PENYELENGGARAAN

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

N

o

Regulasi/Produk yang telah ditetapkan Bagian Pengusung

1 Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/kep. 566 - Perek / 2017 Tanggal 06

September 2017 Tentang Tim Penghapusan Piutang Dana Bergulir Kabupaten

Bandung

Bagian Perekonomian

2 Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/kep. 568 - Perek / 2017 Tanggal 06

September 2017 Tentang Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang

Jasa

Bagian Perekonomian

3 Keputusan Bupati Bandung Nomor 500/Kep. 690 - Perek / 2017 Tanggal 15

September 2017 Tentang Perubahan Penasehat Investasi atas Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Bandung kepada BUMD Tahun 2017

Bagian Perekonomian


Desember Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Bandung

Bagian Perekonomian


September 2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)

Bagian Perekonomian

6 Keputusan Bupati Bandung Nomor 500/Kep. 671 - Perek / 2017 Tanggal 24 Bagian Perekonomian

Bab

III

-11

Nopember 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflansi Daerah Kabupaten

Bandung

7 Keputusan Bupati Bandung Nomor 525.23/Kep. 157 - Perek 2017 Tanggal 30 Januari

2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung No. 525.23/Kep. 201-

Perek Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung

Bagian Perekonomian

8 Keputusan Bupati Bandung Nomor 976/Kep. 158 - Perek 2017 Tanggal 30 Januari

2017 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Tahun 2017

Bagian Perekonomian

9 Keputusan Bupati Bandung Nomor 500/Kep. 563 - Perek 2017 Tanggal 05

September 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi

Kreatif Kabupaten Bandung

Bagian Perekonomian

11 Keputusan Bupati Bandung Nomor 441/Kep.370-Kesos/2017 tentang pembentukan

satuan pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bandung

Bagian Kesos

12 Keputusan Bupati Bandung Nomor 441.5/Kep.528-Kesos/2017 tentang penetapan

pemenang lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2016

Bagian Kesos

13 Keputusan Bupati Bandung Nomor 441.5/Kep.609-Kesos/2017/ tentang

pembentukan Tim Embina usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kabupaten

Bandung

Bagian Kesos

Sumber : Bagian Perekonomian, Bagian Kesos Sekretariat Daerah Tahun 2017

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia memiliki

kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri atau yang dinamakan dengan

Produk Hukum Daerah. Produk Hukum Daerah adalah produk-produk hukum yang

dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk

hukum daerah dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat

pengaturan. Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Capaian kinerja pada

indikator Jumlah Produk Hukum Daerah pada kategori melebihi/melampaui target

atau sebesar 121.43 %.

Peraturan Daerah yang telah di undangkan pada tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

TABEL III.9

REKAPITULASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

No Peraturan Daerah yang diundangkan PD Pengusung

1 Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas Perda Kab. Bandung No 11

Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum

DPMPTSP

2 Perda No 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Distan

3 Perda No 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKD

4 Perda No 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang

Pencabutan Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

Bagian Hukum

Bab

III

-12

5 Perda No 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Perda No. 213 Tahun 2011 tentang

Retribusi izin gangguan

DPMPTSP

6 Perda No 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

DPMD

7 Perda No 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda kabupaten Bandung

No. 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada lembaga keuangan Mikro non

Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) Melalui Perbangkan di Kabupaten Bandung

Diskop-UKM

8 Perda No 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD

Setwan

9 Perda No 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016

BKD

10 Perda No 10 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa DPMD

11 Perda No 11 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan Dispakan

12 Perda No 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah TA 2017

BKD

13 Perda No 13 Tahun 2017 tentang

14 Perda No 14 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dinkes

15 Perda No 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Air Minum

Tirta Raharja Kabupaten Bandung

Bagian Perekonomian

16 Perda No 16 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah Tahun

Anggaran 2018

BKD

17 Perda No 17 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda Kab. Bandung No 1

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

BKD

18 Perda No 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kab Bandung No.12 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Bagian Umum,

DIsparbud, Dispora

Sumber : Bagian Hukum Setda Tahun 2017

Pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadan (ULP) merupakan

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan

Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

bahwa Pengadaan Barang Jasa menjadi unit / bagian yang berdiri sendiri di Sekretariat

Daerah Kanupaten Bandung. Capaian Indikator Jumlah paket pengadaan yang

dilaksanakan melalui ULP berada pada kategori melebihi/melampaui target atau

sebesar 101.14 %.

Pada Tabel berikutnya kami sampaikan Rekapitulasi Perangkat Daerah yang

melaksanakan pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan Tahun 2017

Bab

III

-13

TABEL III.10

REKAPITULASI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN

PENGADAAN MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2017

N

o

Nama Perangkat Daerah Jumlah Paket Pengadaan (Paket)

1 BKPPD 1

2 BKD 3

3 BPBD 6

4 BAPPEDA 3

5 DISPORA 8

6 DISDUKCAPIL 1

7 DINKES 21

8 DINAS LH 3

9 DISPARBUD 16

10 DINAS PUPR 123

11 DPMD 3

12 DPMPTSP 4

13 DISDIK 27

14 DP2KBP3A 2

15 DIPERIN DISHUB 10

16 DISHUB 10

17 DISTAN 10

18 DISPERKIMTAN 69

19 DINSOS 10

20 DISNAKER 4

21 KECAMATAN CIKANCUNG 1

22 KECAMATAN SOREANG 2

23 RSUD CICALENGKA 2

24 RSUD MAJALAYA 3

25 SEKRETARIAT DAERAH 2

JUMLAH 354

Sumber : Bagian Barjas Setda tahun 2017

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan

Tahun 2016

Bab

III

-14

Pada Tabel berikutnya di sajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan

capaian kinerja tahun 2017 dan Tahun 2016 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

TABEL III.11


DENGAN TAHUN 2016 UNTUK SASARAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Kinerja

2016 2017

Meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah Regulasi Urusan

Penyelenggaraan Perangkat

Daerah

N/A 13

Penetapan

Jumlah Produk Hukum

Daerah

27

Perda

18

Perda

Jumlah Paket Pengadaan

yang dilaksanakan melalui

ULP

N/A 354

Paket

Sumber : Data Olahan Sekretariat Daeah Tahun 2017

Analisa terhadap perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017

dengan tahun 2016 untuk sasaran meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah, yang pertama untuk indikator jumlah regulasi urusan penyelenggaraan perangkat

daerah tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut merupakan indikator baru

sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi Setda pada awal tahun 2017, kedua

untuk indikator jumlah produk hukum daerah mengalami penuruan capaian realisasi yang

sebelumnya di tahun 2016 ada sebanyak 27 Peraturan Daerah yang diundangkan

sedangkan di tahun 2017 ada sebanyak 18 Peraturan Daerah yang diundangkan hal

tersebut dikarenakan pada tahun 2016 terdapat usulan daftar kumulatif terbuka yaitu

merupakan usulan yang merupakan diluar Program Pembentukan Perda (Progpemperda)

salah satu akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah sehingga banyak Peraturan Daerah di tahun 2016 yang harus

di diseuaikan dan di rubah, ketiga untuk indikator Jumlah Paket Pengadaan yang

dilaksanakan melalui ULP tidak bisa di bandingkan karena merupakan indikator baru.


Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

Bab

III

-15

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan

capaian kinerja tahun 2017 dengan Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

TABEL III.12






Kinerja 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik

Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Regulasi Urusan Penyelenggaraan Perangkat Daerah

9

Penetapan

13

Penetapan

9

Penetapan

9

Penetapan

9

Penetapan

9

Penetapan

Jumlah Produk Hukum Daerah 14 Perda

14

Perda

14

Perda

14

Perda

14

Perda

14

Perda

Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP

350

Paket

354

Paket

354 Paket

356

Paket 358

Paket 354

Paket

Sumber : Data Olahan dan Renstra Setda Tahun 2017



analisa bahwa untuk sasaran 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah dengan jumlah indikator sebanyak 3 buah perlu perbaikan target di tahun berikutnya

pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah.



1. Belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dengan Sekretariat Daerah.

2. Di Perangkat Daerah belum memiliki aparatur yang berkompeten memahami di bidang

hukum, khususnya dalam penyusunan dan perumusan produk hukum, sehingga proses

penyusunan dan perumusan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masih

belum berjalan secara efektif;

3. Paket Pengadaan yang sifatnya pengadaan langsung masih dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah belum melalui Pokja ULP

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan oleh Bagian di Sekretariat Daerah selaku

unsur perumus kebijkan deng Perangkat Daerah selaku mitra urusan.

2. Setiap PD harus memiliki SDM yang berkemampuan dalam penyusunan dan

perumusan produk hukum melalui penetapan formasi kebutuhan PNS atau peningkatan

Bab

III

-16

kemampuan melalui diklat atau bimbingan teknis, sehingga dapat mengarahkan proses

penetapan produk hukum terkait pada OPD tersebut

3. Mendorong Semua Perangkat Daerah agar melakukan semua Paket Pekerjaan kepada

Pokja yang berada di ULP.

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran 2 ; Meningkatkan kualitas pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah, untuk indikator Jumlah Regulasi Urusan Penyelenggaraan

Perangkat Daerah dilaksanakan oleh 9 bagian yang menangani urusan, indikator Jumlah

produk hukum daerah dilaksanakan oleh bagian hukum dengan jumlah pegawai sebanyak

11 (sebelas) pegawai, sedangkan untuk Indikator Jumlah Paket Pengadaan yang

dilaksanakan melalui ULP dilaksanakan oleh Bagian Barjas dengan jumlah pegawai

sebanyak 22 (duam puluh dua) Orang. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran

sebesar Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Rp.

3.320.966.000,-

f. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja yang telah ditargetkan untuk Sasaran 2; Meningkatkan

kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah ditunjang oleh 2 (dua) program dan 2

(dua) kegiatan, dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL III.13

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU


Sasaran

strategis

Indikator Kinerja

Uraian Target Realisasi Program Kegiatan

Meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah Regulasi

Urusan

Penyelenggaraan

Perangkat Daerah

9

Penetapan

13

Penetapan

Program

Penataan

Peraturan

Perundang –

Undangan

Penyusunan

Rencana Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah Produk

Hukum Daerah

14

Perda

18

Perda

Program

Penataan

Peraturan

Perundang –

Penyusunan

Rencana Kerja

Rancangan

Peraturan

Bab

III

-17

Undangan Perundang-

Undangan

Jumlah Paket

Pengadaan yang

dilaksanakan

melalui ULP

350

Paket

354

Paket

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal Dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Sumber : Data Olahan Sekretariat Daerah Tahun 2017


Analisis capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ; Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja,

memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 berada pada

kategori melampaui/melebihi targetcapaian persentase kinerja sebesar 109.08%.

Tingkat capaian kinerja Sasaran ini, memperlihatkan bahwa secara keseluruhan

kegiatan dapat dilaksanakan dengan sangat baik, Uraian dan pejelasan capaian kinerja

setiap indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 adalah sebagaimana berikut pada tabel

di bawah ini.

TABEL III.14


MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran

strategis

Indikator Kinerja


Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

Prosentase BMD

Kondisi Baik 80 % 94.20 % 117.75

Nilai AKIP Setda 64 64.25 100.40

Rata-rata 109.08

Sumber : Bagian Program Setda Tahun 2017

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3;

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Bab

III

-18

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari pengelolaan

keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting

dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh

karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan

pengelolaan keuangan daerah yang baik. Berdasarkan data yang ada seperti yang

ddisajikan pada table diatas bahwa Capaian Indikator Prosentase BMD Kondisi Baik

pada kategori melebihi/melampaui target atau sebesar 117.75 %. Dengan rincian data

sebagai berikut :

TABEL III,15

DATA BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

No Jenis Asset Nilai Asset %

Kondisi

Aset

1 Tanah 4,290,300,000.00 4.25 Baik

2 Peralatan dan Mesin 46,546,906,470.00 46.12 Baik

3 Gedung dan Bangunan

41,559,274,446.00 41.18 Baik

4 Aset Tetap Lainnya 664,348,137.00 0.66 Baik

5 Aset yang dimanfaatkan pihak lain

2,008,115,000.00 1.99 Baik

6 Aset Lain-Lain 5,847,610,526.00 5.80 Rusak

Total 100,916,554,579.00 100

Sumber : Bagian Program Sekretariat Daerah 2017

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi

pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai mana yang telah

diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Evaluasi AKIP dilakukan dengan tujuan:

a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di

lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).

b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansi pemerintah.

c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Bab

III

-19

Berdasarkan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung

terhadap Sekretariat Daerah Capaian Indikator nilai AKIP Setda pada kategori

melebihi/melampaui target atau sebesar 100.40 %.

TABEL. III.16

HASIL EVALUASI AKIP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017

No Komponen Penilaian Bobot Nilai

1 Perencanaan Kinerja 30 % 23.25 %

2 Pengkuran Kinerja 25 % 13.75 %

3 Pelaporan Kinerja 15 % 9.62 %

4 Evaluasi Internal 10 % 6.85%

5 Capaian Sasaran Kinerja 20 % 10.78%

Nilai Total 100 % 64.25 %

Sumber : Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat tahun 2017

.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan

Tahun 2017

Pada Tabel berikutnya di sajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan

capaian kinerja tahun 2017 dan Tahun 2016 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kualitas

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

TABEL III.17


DENGAN TAHUN 2016 UNTUK SASARAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Kinerja

2016 2017

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

Prosentase BMD Kondisi

Baik N/A 94.20 %

Nilai AKIP Setda N/A 64.25

Sumber : Data Olahan Sekretariat Daeah Tahun 2017

Pada Sasaran 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari 2 Indikator yang

merupakan indikator baru hasil reviu terhadap Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Bandung sehingga tidak bisa di bandingkan dengan sebelumnya.

Bab

III

-20


Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan Target Renstra

Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan

capaian kinerja tahun 2017 dengan Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.

TABEL III.18






Kinerja 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggaran pelayanan publik

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Prosentase BMD Kondisi Baik 80 % 94.20 % 81 82 83 84

Nilai AKIP Setda 64 64.25 64,25 64,5 64,75 65

Sumber : Data Olahan dan Renstra Setda Tahun 2017



analisa bahwa untuk sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan jumlah indikator

sebanyak 2 buah, perlu dilakukan perbaikan target di tahun berikutnya pada Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah.



1. Sumber Daya Manusia pengurus barang masih kurang.

2. Belum optimalnya akurasi data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan

sebagai bahan penyusnan AKIP.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas

adalah:

1. Mengoptimalkan SDM Pengurus barang yang ada dengan mengikuti Bimbingan

Teknis Barang Milik Daerah.

2. Memperbaiki Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah seiring dengan rencana

perubahan RPJMD dan Renstra.

Bab

III

-21

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 3 ; Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja dengan jumlah indikator sebanyak 2 buah, dilakukan oleh bagian

Program dengan jumlah pegawai sebanyak 16 (enam belas ) pegawai dengan

menggunakan anggaran sebesar Rp. 375.320.300,-

e. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

Pada Sasaran Sasaran Strategis 3 ; Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan

jumlah indikator sebanyak 2 buah. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian

kinerja terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut

:

TABEL III.19

PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU


Sasaran

strategis

Indikator Kinerja

Uraian Target Realisasi Program Kegiatan

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

Prosentase BMD

Kondisi Baik

80 % 94.20 %

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

64 64.25

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Sumber : Bagian Program Sekretariat Daerah Tahun 2017

Bab

III

-22

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2017, alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Bandung adalah sebesar Rp. 88.364.340.029,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.850.163.899,-

atau dengan persentase 82.44%. Pengelolaan anggaran belanja yang dikelola oleh Sekretariat

Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung

baik yang diperuntukan untuk KDH/WKDH dan belanja tidak langusng PNS di kelola langsung

oleh Bendahara Sekretariat Daerah pada Bagian Program Sekretariat Daerah, sedangkan

Anggaran Belanja Langsung, merupakan anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 12 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan rincian

alokasi anggaran per-Bagian adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL. III.20

ALOKASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017

NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH DANA

(Rp)

REALISASI

(Rp) %

BELANJA 88,364,340,029.00 72.850.163.899.00 82.44

BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,542,190,146.00 19,793,008,790.00 74.57

KDH/WKDH 792,702,720.00 761,087,965.00 96.01

BELANJA LANGSUNG 61,029,447,163.00 52,296,067,144.00 85.69

1 BAGIAN UMUM 36,016,186,163.00 31,390,809,356.00 87.16

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17,780,211,784.00 15,560,984,033.00 87.52

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 921,950,000.00 791,656,090.00 85.87

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 2,766,646,000.00 2,453,321,563.00 88.67

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1631374600 1421368559 87.13

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah 401,408,000.00 369,420,920.00 92.03

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 504,361,550.00 472,430,050.00 93.67

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195,743,300.00 185,946,000.00 94.99

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 557,778,000.00 471,395,741.00 84.51

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 1,374,562,834.00 1,219,833,250.00 88.74

9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor 569,644,000.00 255,208,950.00 44.80

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 754,395,000.00 636,593,000.00 84.38

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1,494,275,000.00 1,195,750,860.00 80.02

13 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,529,430,000.00 3,305,476,500.00 93.65

B

Bab

III

-23

14 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah 899,000,000.00 715,935,750.00 79.64

15 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran 1,466,597,500.00 1,363,150,000.00 92.95

16 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah 124,250,000.00 117,250,000.00 94.37

17 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 588,796,000.00 586,246,800.00 99.57

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 14,975,401,979.00 13,413,876,373.00 89.57

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3,803,190,000.00 3,771,542,786.00 99.17

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 226,320,000.00 214,968,500.00 94.98

3 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas 895,140,260.00 793,553,000.00 88.65

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,256,953,000.00 1,168,615,800.00 92.97

5 Pengadaan Mebeleur 513,129,100.00 487,710,000.00 95.05

6 Pengadaan Alat – Alat Komunikasi 129,263,430.00 79,420,000.00 61.44

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1,452,160,000.00 1,174,744,280.00 80.90

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 226,216,000.00 175,633,750.00 77.64

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,244,305,000.00 2,166,728,722.00 96.54

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 479,190,000.00 327,467,230.00 68.34

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional 2,628,680,000.00 2,111,727,805.00 80.33

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 287,905,000.00 240,079,500.00 83.39

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 52,410,000.00 27,995,000.00 53.42

14 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung

Kantor 780,540,189.00 673,690,000.00 86.31

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,311,672,400.00 1,104,514,750.00 84.21

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 518,290,000.00 364,279,000.00 70.28

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 79,020,000.00 77,540,000.00 98.13

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari

Tertentu 464,362,400.00 451,677,500.00 97.27

4 Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur 250,000,000.00 211,018,250.00 84.41

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 50,000,000.00 - 0.00

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang - undangan 50,000,000.00 - 0.00

5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1,898,900,000.00 1,311,434,200.00 69.06

1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

Non Departemen/Luar Negeri

485,000,000.00 311,065,000.00 64.14

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 321,300,000.00 145,117,400.00 45.17

3 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah 455,250,000.00 324,275,000.00 71.23

Bab

III

-24

/Wakil Kepala Daerah

4 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah Lainnya 637,350,000.00 530,976,800.00 83.31

2 BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,474,500,000.00 2,222,894,026.00 89.83

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

Dan Media Massa 234,836,600.00 182,061,200.00 77.53

1 Peningkatan Dan Penyebarluasan

Keterbukaan Informasi Publik 234,836,600.00 182,061,200.00 77.53

2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi Dan Informasi 51,370,000.00 45,520,000.00 88.61

1 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi

Dan Informasi 51,370,000.00 45,520,000.00 88.61

3

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas

Media 20,500,000.00 16,441,000.00 80.20

1 Pengembangan Informasi Dan Peningkatan

Sinergitas Bersama Media Massa 20,500,000.00 16,441,000.00 80.20

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147,308,000.00 147,308,000.00 100.00

1 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan 147,308,000.00 147,308,000.00 100.00

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

73,231,000.00 23,313,500.00 31.84

1 Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi

(Kormonev) Atas Pelayanan Publik Di

Kabupaten Bandung

73,231,000.00 23,313,500.00 31.84

6 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah 1,927,793,400.00 1,789,439,326.00 92.82

1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 1,927,793,400.00 1,789,439,326.00 92.82

7 Program Penataan Peraturan Perundang -

Undangan 19,461,000.00 18,811,000.00 96.66

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan

Peraturan Perundang - Undangan 19,461,000.00 18,811,000.00 96.66

3 BAGIAN PROGRAM 1,974,390,000.00 1,766,297,950.00 89.46

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 657,460,700.00 638,314,500.00 97.09

1 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah 335,355,000.00 331,784,500.00 98.94

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) 322,105,700.00 306,530,000.00 95.16

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 550,000,000.00 505,081,750.00 91.83

1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 550,000,000.00 505,081,750.00 91.83

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 433,420,300.00 392,530,900.00 90.57

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 375,320,300.00 334,430,900.00 89.11

Bab

III

-25

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 28,500,000.00 28,500,000.00 100.00

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 29,600,000.00 29,600,000.00 100.00



Kebijakan KDH

193,509,000.00 105,543,300.00 54.54

1 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH 193,509,000.00 105,543,300.00 54.54


Undangan 140,000,000.00 124,827,500.00 89.16

1 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 140,000,000.00 124,827,500.00 89.16

4 BAGIAN ORGANISASI 2,369,710,000.00 2,254,872,350.00 95.15



Kebijakan KDH

476,627,700.00 412,078,050.00 86.46


Kebijakan KDH 207,627,700.00 195,893,450.00 94.35

2 Pemantauan Pengendalian Intern atas

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bandung

269,000,000.00 216,184,600.00 80.37


Undangan 1,292,745,800.00 1,271,478,200.00 98.35


2 Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Daerah Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan

Keserasian Antar Peraturan Perundang-

Undangan Daerah

595,643,150.00 586,368,850.00 98.44

3 Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur 600,336,500.00 571,316,100.00 95.17

1 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

PNS 600,336,500.00 571,316,100.00 95.17

5 BAGIAN INFRASTRUKTUR 1,120,000,000.00 728,119,450.00 65.01



Kebijakan KDH

670,000,000.00 445,387,356.00 66.48

1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

(Kormonev) atas Pelayanan Publik di

Kabupaten Bandung

670,000,000.00 445,387,356.00 66.48

2 Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan 450,000,000.00 282,732,094.00 62.83


Peraturan Perundang-Undangan 250,000,000.00 146,602,094.00 58.64


6 BAGIAN PEREKONOMIAN 1,469,000,000.00 939,841,150.00 63.98

Bab

III

-26



Kebijakan KDH

860,000,000.00 495,668,689.00 57.64


Kebijakan KDH 760,000,000.00 470,495,689.00 61.91

2 Penguatan Program CSR Jawa Barat di

Kabupaten/Kota (Bantuan Gubenur) 100,000,000.00 25,173,000.00 25.17


Undangan 609,000,000.00 444,172,461.00 72.93


2 Kajian Peraturan Perundang - Undangan



Keserasian Antar Peraturan Peundang-

Undangan Daerah

150,000,000.00 144,080,000.00 96.05

3 Sosialisasi Cukai Tembakau (DBHCHT) 200,000,000.00 182,947,100.00 91.47

7 BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 6,203,202,000.00 5,398,423,525.00 87.03


KDH/WKDH 5,478,202,000.00 5,229,377,400.00 95.46

1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh

Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi

Sosial Dan Kemasyarakatan

5,478,202,000.00 5,229,377,400.00 95.46



Kebijakan KDH

350,000,000.00 165,511,125.00 47.29



Kabupaten Bandung

350,000,000.00 165,511,125.00 47.29


Undangan 375,000,000.00 3,535,000.00 0.94



2 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 225,000,000.00 - 0.00

8 BAGIAN BARANG DAN JASA 1,730,000,000.00 1,497,349,945.00 86.55



Kebijakan KDH

1,530,000,000.00 1,355,896,445.00 88.62


Kebijakan KDH 1,530,000,000.00 1,355,896,445.00 88.62


Undangan 200,000,000.00 141,453,500.00 70.73




9 BAGIAN PEMBERDAYAAN 1,127,250,000.00 1,096,645,727.00 97.29

Bab

III

-27



Kebijakan KDH

702,090,000.00 689,163,927.00 98.16



Kabupaten Bandung

702,090,000.00 689,163,927.00 98.16


Undangan 425,160,000.00 407,481,800.00 95.84




10 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3,459,800,000.00 2,076,384,550.00 60.01


Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 300,000,000.00 208,588,350.00 69.53

1 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA 300,000,000.00 208,588,350.00 69.53



Kebijakan KDH

2,684,800,000.00 1,614,007,575.00 60.12


Kebijakan KDH 2,059,800,000.00 1,297,970,625.00 63.01



Kabupaten Bandung

275,000,000.00 131,220,950.00 47.72

3 Pembinaan Wilayah Pengawasan pada

Pemeritahan Desa di Kabupaten Bandung 350,000,000.00 184,816,000.00 52.80


Undangan 325,000,000.00 109,018,625.00 33.54




3 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati Kepada Camat 200,000,000.00 10,948,625.00 5.47

4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 150,000,000.00 144,770,000.00 96.51

1 Penataan Daerah di Kabupaten Bandung 150,000,000.00 144,770,000.00 96.51

11 BAGIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA 1,006,409,000.00 948,020,731.00 94.20



Kebijakan KDH

450,000,000.00 406,805,540.00 90.40



Kabupaten Bandung

450,000,000.00 406,805,540.00 90.40


Undangan 556,409,000.00 541,215,191.00 97.27

1

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan


Bab

III

-28


3

Kajian Peraturan Perundang-Undangan




Undangan Daerah

150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

12 BAGIAN HUKUM 2,079,000,000.00 1,976,408,384.00 95.07


Undangan 2,079,000,000.00 1,976,408,384.00 95.07

1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan




3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang -

Undangan 100,000,000.00 99,639,300.00 99.64


5 Kajian Peraturan Perundang-Undangan




Undangan Daerah

60,000,000.00 59,245,000.00 98.74

Sumber : Data Laporan Tahunan Setda, Tahun 2017

Realisasi anggaran belanja yang dikelola oleh seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung pada tahun 2017 dari total anggaran sebesar Rp. 88.364.340.029,-

dengan realisasi sebesar Rp. 72.850.163.899,- atau dengan persentase 82.44.

Kendala dalam proses palaksanaan anggaran pada tahun 2017 adalah seiring dengan

adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang sebagian besar bagian-bagian

pada Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah hal tersebut dikhawatirkan adanya tumpang tindih kegiatan.

Bab

IV

-1

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2017 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (Good Governance), sehingga dapat memberikan gambaran tentang penetapan

dan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Laporan ini

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan

berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya, atas penggunaan berbagai sumber

daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.khususnya

penggunaan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan

pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif

memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Sekretariat Daerah.

Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Sasaran Strategis yang selanjutnya

diukur dengan mengaplikasikan 8 (delapan) Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Urama (IKU)

yang meliputi 12 (dua belas) Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, dengan hasil

capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 112.84,

A

BAB IV

P E N U T U P

Bab

IV

-2

dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah telah memperlihatkan

pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang

telah ditetapkan.

Beberapa poin penting akan dijabarkan dibawah ini:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran, sebesar 107.10%.

2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, sebesar 122.34 %

3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, memiliki 2 (dua)

indikator kinerja. Terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebesar 109.08%.

Berdasarkan rata-rata setiap sasaran tersebut dapat dihasilkan rata-rata capaian

kinerja Sekretariat Daerah tahun 2017 yaitu 112.84 % Kondisi ini menunjukkan bahwa

kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2017 ada pada Melampaui/memenuhi Target.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target

kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah :

1. Masih minimnya data - data yang terkait dengan informasi kinerja, sehingga tidak

memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas

capaian kinerja. Data yang tersedia umumnya hanya data penyerapan anggaran serta

realisasi fisik pekerjaan yang bersifat keluaran (output).

2. Masih terdapat ketidaksesuaian penempatan kegiatan-kegiatan dalam kode rekening

kegiatan atau program, sehingga berdampak pada kesulitan dalam mengarahkan

penetapan indikator kinerja program-kegiatan secara tersinergis dan sesuai dengan

teknis kegiatan yang dilaksanakan.

3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan antar Bagian pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan

perencanaan bersifat sektoral dan menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya

impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum maksimal.

LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Bandung

pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Agar dapat terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan tepat

waktu, diperlukan aksi yang proaktif dari tim kepada setiap masing-masing bagian

Sehingga keterlambatan, kekurangan dari kekeliruan data dapat ditanggulangi;

B

Bab

IV

-3

2. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui koordinasi

internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas

program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas

target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis,

sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat

Daerah.

3. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga

dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat

Daerah dapat terlaksana dengan optimal;

4. Penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan

pelaporan serta evaluasi melalui e-planning, e-budgeting dan e-LKIP sangat

mendesak untuk segera dilaksanakan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2017,

semoga dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja

Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan

anggaran Sekretariat Daerah.

Dengan Segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami

berharap bahwa LKIP tahun 2017 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu

sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan),

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana

Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.

Documents

SEKRETARIAT DAERAH - bandungkab.go.id · dalam mewujudkan Tujuan, Misi dan Visi Pemerintah ... optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, pengkoordinasian,