18 | Ekonomi Nasional SELASA, 26 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA

Sofjan WanandiKetua Umum Apindo

MI/M IRFAN

MengasahUjung TombakBisnis Proteksi

Marchelo

Pembatasan Impor Perlu Diperpanjangtunjuk meliputi Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Me-dan), Tanjung Emas (Semarang), dan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makasar). Untuk bandara, yak ni Soekarno-Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Ahmad Yani (Semarang), Polonia (Medan), dan Bandara Sultan Hasanud-din (Makassar).

Senada, Ketua Umum Him-punan Pengusaha Muda Indo-nesia (Hipmi) Erwin Aksa men desak pemerintah agar me-lindungi usaha kecil dan mene-ngah yang kian kewalahan menghadapi serbuan produk impor di pasar dalam negeri.

“Di tengah pasar bebas yang tak bisa dihindari, pemerin-

sebut, ada lima komoditas yang mengalami pengetatan impor, antara lain produk garmen, alas kaki, mainan anak, elektronik, makanan, dan minuman. Keli-ma produk itu hanya boleh me lalui lima pelabuhan laut dan lima bandar udara.

Pintu-pintu masuk yang di-

PENGUSAHA menyarankan pe-merintah memperpanjang keten-tuan impor produk tertentu yang tertuang dalam Peraturan Men-teri Perdagangan (Permendag) No 56/M-DAG/PER/12/2008. Peraturan yang akan berakhir pada Desember 2010 itu cukup membantu memberi perlindung-an bagi industri domestik dari serbuan produk impor.

“Pemerintah mesti memper-panjang karena industri dalam negeri belum siap sepenuhnya. Namun, tentunya harus dikawal melalui langkah pengawasan di lapangan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Ja-karta, kemarin.

Berdasarkan permendag ter-

asuransi menjadi lebih positif. Sampai saat ini, penerapan ser-

tifi kasi sudah mulai mengubah citra industri dan agen asuransi menjadi lebih baik daripada se-belumnya. Stephen mengatakan, dengan sertifi kasi, agen asuransi menjadi sebuah profesi yang benar-benar ahli dan mengerti industri asuransi.

”Sekarang perlu pembersihan agen-agen asuransi dan diarah-kan mendapat sertifi kasi. Setelah itu kita baru menggenjot jumlah agen yang berkualitas. Intinya kita mengedepankan kualitas dulu, baru kuantitas.”

Ke depan, pihaknya meng-inginkan para agen asuransi merasa dirinya sebagai bagian dari industri asuransi yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal itu dilaku-kan mengingat mayoritas atau sekitar 90% dari total 230 juta penduduk Indonesia belum me-mahami pentingnya asuransi.

Sementara itu, Kepala Depar-temen AAJI Eddy KA Berutu menyampaikan, dari segi kuan-titas, jumlah agen asuransi masih kurang. Dari kebutuhan sekitar 500 ribu orang, agen asuransi per kuartal II 2010 baru sekitar 130 ribu-180 ribu orang.

Ia juga mengingatkan, agen asuransi dituntut untuk me-matuhi kode etik profesi. Khu-susnya, dengan me nempatkan kepentingan na sabah di atas kepentingan pri badi. (E-4)

marchelo@mediaindonesia.com

Untuk memiliki kemampuan tersebut, Ardin mencontohkan, AXA Financial sedang membe-rikan pelatihan kepada 3.000 calon agen asuransi baru untuk mendukung pemasaran produk asuransinya. Pihak perusahaan asuransi biasanya akan me-nyeleksi lagi para calon agen sebelum mereka mendapatkan sertifi kasi profesi.

”Biasanya yang berhasil lulus hanya 30%. Banyak yang ber-gu guran di awal bulan pertama dari 90 hari penggodokan.”

Menurut dia, banyaknya jum-lah calon agen yang berguguran lantaran menganggap profesi agen asuransi masih sebagai pekerjaan sementara atau sam-pingan. Pandangan bahwa pro fesi agen asuransi sebagai pekerjaan ‘iseng-iseng’ tersebut terkadang membuat agen tidak mendalami profesinya. Imbas-nya, industri tersebut dipandang sebelah mata.

Sebagai pelaku industri, ia ti dak ingin masyarakat melihat industri asuransi, khususnya para agen, dengan citra buruk. Ka rena itu, perusahaan asuransi harus mendorong agar agen se-rius menekuni profesi nya.

Mengubah citraDalam kesempatan terpisah,

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Stephen Juwono menyampaikan baik perusahaan maupun agen asuransi harus bersama-sama berusaha mengubah pandangan masyarakat terhadap industri

AGEN asuransi meru-pakan pemain terde-pan perusahaan asu-ransi dalam mencari,

mendapatkan, dan memberikan layanan kepada nasabah asuran-si. Wajar jika agen asuransi yang mumpuni memberikan pela-yan an terbaik bagi para nasabah menjadi satu keniscayaan.

Mau tidak mau, perusahaan asuransi dituntut untuk mendo-rong kualitas agen asuransi me reka agar bisa bekerja lebih pro fesional. Misalnya, dengan memberi pelatihan yang sesuai kepada para agen asuransi untuk memenuhi tuntutan kualitas.

Sebagai salah satu pelaku industri, Presiden Direktur PT AXA Financial Indonesia Ardin Lauhatta menyampaikan para agen berperan besar dalam me-nawarkan produk-produk asu-ransi. ”Produk asuransi kan luas dan bervariasi. Para agen mesti bisa menyampaikan paket asu-ransi yang sesuai dengan kebu-tuhan dan memberikan manfaat kepada nasabah,” ungkap Ardin di Jakarta, akhir pekan lalu.

MI/PANCA SYURKANI

PENGETATAN IMPOR: Seorang anak memainkan boneka di Pasar Mainan Prumpung, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Pengusaha meminta perpanjangan pengetatan impor pada lima komoditas, yaitu garmen, alas kaki, mainan anak, elektronik, makanan, dan minuman.

Banyak calon yang berguguran lantaran profesi agen asuransi masih kerap dipandang sebagai pekerjaan sementara.

tah harus tegas menentukan produk jadi yang terbuka untuk impor, terutama barang yang ti-dak diproduksi di dalam negeri dan menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Saat menanggapi saran pe-ngusaha, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perdagangan Luar Ne-ge ri Kementerian Perdagang-an Deddy Saleh mengatakan pihaknya memang tengah mengkaji rencana perpanjang-an permendag itu.

“Kami masih mengkajinya apakah akan diperpanjang atau dihentikan. Kalau memang harus diperpanjang, akan diperpan-jang karena tujuan kita adalah melindungi industri domestik,” tuturnya. (Jaz/E-2)

Pemerintah akan Cabut Izin 200 Kapal Asing ikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan per ikanan NKRI wajib meng-gu nakan nakhoda dan ABK berkewarnegaraan Indonesia. Kuota minimum pemakaian ABK lokal berdasarkan keten-tuan itu adalah 70%.

Hal itu berlaku bagi kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. (Ant/E-6)

(ABK) harus dipenuhi kapal perikanan asing.

“KKP harus melakukan man-dat UU Perikanan, bagaimana menasionalisasi ABK dari kapal asing yang beroperasi di per-airan Indonesia,” kata Abdul Halim, beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan Pasal 35 A UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa kapal per-

bendera asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Sebelumnya, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan agar KKP tidak hanya memperhatikan masalah perizinan kapal. Kementerian ju ga mesti memastikan bahwa penegakan aturan terkait dengan nasionalisasi anak buah kapal

hasil perikanan yang ditangkap di Indonesia harus diproses di dalam negeri. Dengan begitu, in-dustri pengolahan ikan domestik juga memiliki nilai tambah.

Untuk itu, Fadel juga meng-harapkan agar Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, dapat mengawasi praktek tersebut. Saat ini terdapat sekitar 700 kapal penangkap ikan ber-

Menurutnya, kapal asing yang izinnya akan dicabut itu anta-ra lain berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan China. Selama ini mereka menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia. Akan tetapi, hasil produknya dijual di daerah perbatasan melalui kapal induk yang mereka miliki. Padahal, se-suai dengan ketentuan, berbagai

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan men-ca but izin sekitar 200 kapal pe nangkap ikan asing yang ber operasi di wilayah Indone-sia. Pasalnya, mereka tidak me-miliki pabrik pengolahan ikan sesuai dengan ketentuan.

“Terdapat sekitar 200 kapal berbendera asing yang sedang kami proses untuk pencoretan izin,” kata Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muham-mad di Jakarta, kemarin.

“KKP harus melakukan mandat UU Perikanan.’’Abdul HalimKoordinator Kiara