OLEH :IKA ARIANI KARTINI

LINTANG KRINA ERMAYA (09/290818/PHK/05852)

PITATEDDY

GERALDRACHMAKUKUH

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI

HUBUNGAN INTERNASIONAL

NEGARA NEGARANEGARA ORGANISASI INTERNASIONAL

NEGARA INDIVIDU

SERINGKALI MENIMBULKAN SENGKETA, SEHINGGA MERUPAKAN PERAN DARI HUKUM

INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENYELESAIANANNYA

DASAR HUKUM: Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB Bab VI Piagam PBB tentang penyelesaian

sengketa secara damai (pasal 33 – 38) Deklarasi Manila tahun 1982 tentang

Penyelesaian secara damai terhdap sengketa internasional.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

SECARA HUKUM SECARA DIPLOMATIK

ARBITRASE NEGOSIASIPENGADILAN PENCARIAN FAKTA

JASA BAIK MEDIASI KOSILIASI

METODE PSI DLM PASAL 3 PIAGAM PPB: Perundingan (Negotiation) Penyelidikan (enquiry) Mediasi (mediation) Konsilisasi (consoliation) Arbitrase (arbitration) Penyelesaian secara hukum Penelesaian melalui badan-badan atau

peraturan regional; atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri.

A. NEGOSIASIPERUNDINGAN YANG DIADAKAN SECARA LANGSUNG

OLEH PARA PIHAK DENGAN TUJUAN UNTUK MENCARI PENYELESAIAN MELALUI DIALOG TANPA MELIBATKAN PIHAK KETIGA (FLEISCHHAUER)

SEGI POSITIF NEGOSIASI : PARA PIHAK SENDIRI YANG MELAKUKAN

PERUNDINGAN SCR LANGSUNG; PARA PIHAK MEMILIKI KEBEBASAN MENENTUKAN

SENDIRI BAGAIMANA NEGOSIASI AKAN DILAKUKAN; PARA PIHAK MEMANTAU SECARA LANGSUNG

PROSEDUR PENYELESAIAN; PENGUPAYAAN PENYELESAIAN DAPAT MEMUASKAN

PARA PIHAK; DAPAT DILAKUKAN NEGOSIASI DALAM BERBAGAI

BENTUK, SEPERTI BENTUK TERTULIS, LISAN, BILATERAL, MULTILATERAL.

PERAN PENTING NEGOSIASI MELALUI BEBERAPA KASUSTHE MAVROMMATIS PALESTINE CONCESSIONS (JURISDICTION) 1924, MAHKAMAH PERMANEN INTERNASIONAL, MENYATAKAN BAHWA PARA PIHAK YANG BERSENGKETA HARUS LEBIH DULU CARA PENYELESAIAN MELALUI NEGOSIASI SEBELUM MENYERAHKAN SENGKETANYA PADA MAHKAMAH.THE RAILWAY BETWEEN LITHUANIA AND POLAND (1931) MAHKAMAH PERMANEN INTERNASIONAL DLM PENDAPAT HUKUMNYA BAHWA PARA PIHAK BERKEWAJIBAN MELAKUKAN NEGOSIASI UNTUK MENCARI KESEPAKATAN.

DARI KEDUA KASUS TERSEBUT DPT DILIHAT BAHWA NEGOSIASI TELAH LAMA DIGUNAKAN DLM PROSES PERUNDINGAN. PENGATURAN TTG NEGOSIASI SENDIRI DPT DITEMUKAN DLM PSL. 33 PIAGAM PBB, DLM PSL INI DISEBUTKAN BHW NEGOSIASI ADALAH CARA UTAMA YG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL, SEHINGGA PBB SERING MEMBERIKAN REKOMENDASI KPD NEGARA YG BERSENGKETA UNTUK MENGGUNAKAN NEGOSIASI DLM UPAYA PENYELESAIAN

SEGI NEGATIF NEGOSIASI

PROSES NEGOSIASI TIDAK MEMUNGKINKAN FAKTA-FAKTA DLM SENGKETA DITENTUKAN SCR OBJEKTIF;

CARA NEGOSIASI TDK DPT MENYELESAIKAN SENGKETA TERTENTU/TDK DPT MENJAMIN BHW NEGOSIASI AKAN MENYELESAIKAN SENGKETA DLM HAL SLH SATU PIHAK MEMPERTAHANKAN PENDIRIANNYA;

TERTUTUPNYA KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA, KHUSUSNYA APABILA SALAH SATU PIHAK DLM POSISI YANG LEBIH LEMAH.

B. PENCARIAN FAKTA1. TUJUAN :

MEMBENTUK SUATU DASAR BAGI PENYELESAIAN SENGKETA DI ANTARA DUA NEGARA (UNTUK MENYELESAIKAN

SUATU SENGKETA INTERNASIONAL)

MENGAWASI PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (UNTUK MEMASTIKAN SUATU KEWAJIBAN INTERNASIONAL DPT TERLAKSANA DG BAIK)

MEMBERIKAN INFORMASI GUNA MEMBUAT PUTUSAN DITINGKAT INTERNASIONAL (PSL. 34 PIAGAM PBB) EX : UNSCOM (UNITED NATION SPECIAL COMMISSIONS), DIKIRIM KE IRAK UNTUK MEMERIKSA ADA TIDAKNYA SENJATA PEMUSNAH MASSAL (MERUPAKAN UNSUR PENTING DLM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DLM ORGANISASI INTERNASIONAL)

2. PENGATURAN :

PSL. 9 – 36 THE HAGUE CONVENTION ON THE PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES THN 1899 DAN THN 1907, YG MENGATUR TTG PROSES PENCARIAN FAKTA DG PEMBENTUKAN SUATU KOMISI PENCARI FAKTA.

PSL. 9TUGAS KOMISI PENCARI FAKTA HANYA MENENTUKAN FAKTA-FAKTA YG MENYEBABKAN TIMBULNYA SENGKETA

PSL. 35LAPORAN KOMISI BUKAN MERUPAKAN SUATU PUTUSAN. FAKTA YG DIDAPAT BERSUMBER DARI DOKUMEN INSPEKSI LOKAL, LAPORAN PARA AHLI, BUKTI-BUKTI YG LAIN.

3. HASIL :

HASIL PROSES PENCARIAN FAKTA INI BERUPA LAPORAN YG AKAN DIBERIKAN KPD PARA PIHAK, NAMUN TDK MEMUAT ARGUMEN ATAU USULAN/REKOMENDASI PENYELESAIAN SENGKETA.

RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO. 2329 (XXII) TAHUN 1967

MENGANJURKAN AGAR ANGGOTA PBB LEBIH BANYAK MEMANFAATKAN PROSEDUR PENCARIAN FAKTA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA.

TUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI ADL UNTUK MENCEGAH PARA PIHAK MELAKUKAN TINDAKAN YG DAPAT MENGGAGALKAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI SEWAKTU KOMISI SEDANG AKTFI BERTUGAS.

TUJUANNYA ADL UNTUK MEREDAKAN SAMPAI (TO COOL OFF) SAMPAI JANGKA WAKTU TERTENTU HINGGA PARA PIHAK DPT LEBIH KONSTRUKTIF MELAKUKAN NEGOSIASI ATAU CARA PENYELESAIAN LAINNYA.

NAMUN,

PROSES PENCARIAN FAKTA INI TIDAK BANYAK DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL, ALASANNYA KARENA FAKTA YG MELINGKUPI SUATU SENGKETA BIASANYA TIDAK BEGITU DIPERSOALKAN, SERTA PARA PIHAK SERINGKALI TIDAK DPT BEGITU SAJA MENERIMA VERSI MENGENAI FAKTA KEJADIAN YG DISIMPULKAN OLEH PIHAK LAIN.

C. JASA BAIKCARA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JASA PIHAK KETIGA.

THE INVOLVEMENT OF ONE OR MORE STATES OR AN INTERNATIONAL ORGANIZATION IN A DISPUTE BETWEEN STATES WITH THE AIM OF SETTLING IT OR CONTRIBUTING TO ITS SETTLEMENT ( BINDSCHEDLER).

1. TUJUAN :MENJAGA KONTAK LANGSUNG ANTARA PARA PIHAK, MEMPERTEMUKAN PARA PIHAK YG BERSENGKETA AGAR MAU BERUNDING. MEMUDAHKAN PARA PIHAK UNTUK MEMPERCEPAT PERUNDINGAN.

PIHAK KETIGA DLM PROSESN INI ADL :

NEGARA, PERORANGAN (MANTAN KEPALA NEGARA), SUATU ORGANISASI, LEMBAGA/BADAN INTERNASIONAL (DK PBB)

SETIAP PIHAK YG BERSENGKETA DPT MEMINTA KEHADIRAN JASA-JASA BAIK , NAMUN PIHAK LAIN TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MENERIMA PERMINTAAN TSB. DG KATA LAIN SIFATNYA TIDAK MENGIKAT & TDK BOLEH DIPANDAG SBG TINDAKAN YG TDK BERSAHABAT (UNFRIENDLY ACT)

2. JENIS

TECHNICAL GOOD OFFICES

JASA BAIK

POLITICAL GOOD OFFICES

KEDUA JASA BAIK INI BAIK TEKNIS DAN POLITIS DPT DILAKSANAKAN SCR BERSAMAAN.

JASA BAIK TEKNISJASA BAIK OLEH NEGARA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL DG CARA MENGUNDANG PARA PIHAK YG BERSENGKETA IKUT SERTA TERLIBAT DLM KONFERENSI/PENYELENGGARAAN KONFERENSI. PERANNYA ADL SBG TUAN RUMAH YG MEMBERIKAN FASILITAS YG DIPERLUKAN, MENYEDIAKAN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI, JAMINAN KEUANGAN APBL MEMUNGKINKAN, TERMASUK MENERIMA TGGJWAB DLM MELINDUNGI SUATU PIHAK TERTENTU.

TUJUAN :MENGEMBALIKAN/MEMELIHARA HUBUNGAN ATAU KONTAK LANGSUNG DIANTARA PARA PIHAK YG BERSENGKETA STLH HUBUNGAN DIPLOMATIK TERPUTUS. MEWAKILI KEPENTINGAN SLH SATU PIHAK DI NEGARA PIHAK LAINNYA

JASA BAIK TEKNIS INI DPT BERLANGSUNG PADA MASA DAMAI MAUPUN MASA PEPERANGAN

JASA BAIK POLITISJASA BAIK YG DIGUNAKAN OLEH NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG BERUPAYA MENCIPTAKAN SUATU PERDAMAIAN ATAU MENGHENTIKAN SUATU PEPERANGAN YG DIIKUTI DG DIADAKANNYA NEGOSIASI ATAU KOMPENSASI

TERMASUK DLM KATEGORI INI ADL MENERIMA MANDAT DR NEGARA LAIN UNTUK MENYELESAIKAN SUATU MASALAH SPESIFIK. EX : MENGEMBALIKAN ORANG-ORANG KENEGARA ASALNYA, MENGAWASI PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN.

3. PENGATURAN PSL. 2, THE HAGUE CONVENTION ON THE PACIFIC

SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTE, TGL 18 OKTOBER 1907.

BAB 6 PSL. 33 – 38 PIAGAM PBB THE AMERICAN TREATY ON PACIFIC SETTLEMENT, TGL

30 APRIL 1948 PSL. 45 & 46 KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN

DIPLOMATIK 18 APRIL 1961 DAN PSL. 8 KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER 24 APRIL 1963

KASUS :SENGKETA BELANDA-INDONESIA 1947, DK MEMANFAATKAN

JASA-JASA BAIKNYA, DG PEMBENTUKAN KOMISI JASA BAIK (BELGIA DAN AUSTRALIA SERTA AS), BERDASARKAN RESOLUSI TGL 25 AGUSTUS 1947.

KOMISI BERHASIL MEMBAWA INDONESIA DAN BELANDA KEMEJA PERUNDINGAN YG KEMUDIAN MENGHASILKAN PERJANJIAN AGREEMENT BEETWEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING WEST NEW GUINEA

D. MEDIASIMELIBATKAN PIHAK KETIGA YG BERSIFAT NETRAL DAN

INDEPENDENT DLM PENYELESAIANNYA.

MEDIATOR/PIHAK KETIGA :NEGARA, INDIVIDU, ORGANISASI INTERNASIONAL

MEDIATOR DPT MENAWARKAN JASANYA SEBAGAI MEDIATOR MENURUT INISIATIFNYA SENDIRI, ATAU MENERIMA TAWARAN MENJALANKAN FUNGSINYA DARI PARA PIHAK BERDASARKAN KESEPAKATAN/KONSENSUS PARA PIHAK.

MEDIATOR DL MENJALANKAN FUNGSINYA TIDAK TUNDUK PD ATURAN HUKUM TERTENTU, DAN BEBAS MENENTUKAN BAGAIMANA PROSES MEDIASI DAPAT DILAKUKAN.

MEDIATOR DPT MENGGUNAKAN ASAZ EX AEQUO ET BONO ( KEPATUTAN DAN KELAYAKAN).

Dalam hal mediasi, Negara-negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar Negara-negara yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusulkan dasar-dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan-perundingan. Selain itu Negara mediator mempergunakan pengaruhnya agar Negara-negara yang bersengketa memberikan konsesi timbal balik demi tercapainya suatu penyelesaian.

KARENA SIFATNYA MEDIASI COCOK DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA SENSITIF DAN BERSIFAT POLITIS.

SEGI POSITIF MEDIASI :

1. MEMBERIKAN USULAN KOMPROMI DIANTARA PARA PIHAK2. DPT MEMBERIKAN USAHA ATAU JASA LAINNYA SEPERTI BANTUAN

KEUANGAN, MENGAWASI PELAKSANAAN KESEPAKATAN, DLL3. APABILA MEDIATOR ADL NEGARA MAKA NEGARA DPT MENGGUNAKAN

PENGARUH DAN KEKUASAANNYA THD PARA PIHAK YG BERSENGKETA UNTUK MENCAPAI PENYELESAIAN

4. NEGARA SBG MEDIATOR BIASANYA MEMILIKI FASILITAS TEKNIS YG LEBIH MEMADAI DRPD ORANG-PERORANGAN.

SEGI NEGATIF MEDIASI :

MEDIATOR DPT SAJA DLM MELAKSANAKAN FUNGSINYA LEBIH MEMPERHATIKAN PIHAK LAIN

PENGATURAN :

PSL. 3 DAN 4 THE HAGUE CONVENTION ON THE PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES 18 OKTOBER 1907;

BAB 6 PIAGAM PBB, PSL. 33 – 38; THE GENERAL ACT FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF

INTERNATIONAL DISPUTES, 26 SEPTEMBER 1928 (DIUBAH TGL 28 APRIL 1949);

THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES.

PROSES MEDIASI HAMPIR MIRIP DG KONSILIASI, PERBEDAANNYA PD

MEDIASI, UMUMNYA MEDIATOR MEMBERIKAN USULAN PENYELESAIAN SCR INFORMAL DAN USULAN TERSEBUT DIDASARKAN PD LAPORAN YG DIBERIKAN OLEH PARA PIHAK, BKN DR HASIL PENYELIDIKAN SENDIRI, DAN SIFATNYA REKOMENDATIF ATAU USULAN SAJA.

NAMUN PERBEDAAN INI DLM PRAKTIKNYA MNJD TIDAK TERLALU JELAS.

KASUS :

UPAYA MANTAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT, JIMMY CARTER DLM MEMPERTEMUKAN DAN MENYELENGGARAKAN PERUNDINGAN ANTARA ISRAEL DAN MESIR YANG MENGHASILKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ISRAEL-MESIR TAHUN 1979.

UPAYA MEDIASI YG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ALGERIAN DLM MENYELESAIKAN SENGKETA PENAHANAN DIPLOMAT AMERIKA SERIKAT OLEH IRAN THN 1980.

D. KONSILIASIPENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KONSILIASI JUGA MELIBATKAN PIHAK KETIGA (KONSILIATOR) YG BERSIFAT NETRAL. KENETRALAN INILAH YG AKAN MENJAMIN KEBERHASILAN FUNGSI KONSILIASI.

PENGERTIAN DLM PSL. 1 THE REGULATIONS ON THE PROCEDURE OF THE PROCEDUR OF INTERNATIONAL CONCILIATION 1961.

BADAN KONSILIASI INI BISA MERUPAKAN AD HOC ATAUPUN TELAH TERLEMBAGA.

PENGATURAN :THE HAGUE CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTE OF 1899 DAN 1907. MERUPAKAN PENGATURAN MEKANISME ATAU ATURAN DALAM PEMBENTUKAN KOMISI KONSILIASI. BADAN DIBENTUK BERDASARKAN PERSETUJUAN BERSAMA PARA PIHAK.

PERBEDAAN DENG MEDIASI, KONSILIASI MEMILIKI HUKUM ACARA YG LEBIH FORMAL DR MEDIASI, DAN HUKUM ACARA TERSEBUT DITENTUKAN TERLEBIH DAHULU DLM PERJANJIAN ATAU DITERAPKAN DLM BADAN KONSILIASI.

PERSYARATAN DIGUNAKANNYA KONSILIASI TERCANTUM DLM :A.PSL. 66 KONVENSI WINA 1969B.PSL. 85 KONVENSIC.KONVENSI WINA MENGENAI SUKSESI NEGARA

TERIMAKASIH