Upload
risca-permata-sari
View
1.095
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MAKALAH PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL
“Insiden Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan
Perikanan 14 Agustus 2010”
DOSEN PEMBIMBING : RUDSIYANTA
DISUSUN OLEH:NAMA: Risca permata sari silitonga
NIM: 104 2500 627KELOMPOK : XJ
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POLITIKJURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL 2010
UNIVERSITAS BUDI LUHURLATAR BELAKANG
Dalam kehidupan Internasional masing-masing negara tidak hanya
menjalankan kehidupan dalam negrinya, tetapi juga menjalankan kehidupan luar
negrinya yang berhubungan dengan negara-negara lain. Hubungan-hubungan yang
dilakukan oleh satu Negara dengan Negara lain inilah yang dapat menunjang
kehidupan masing-masing Negara tersebut, karena tidak ada satupun Negara yang
dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam menjalin hubungan antar Negara
tersebut maka dibutuhkan seorang wakil yang dapat mewakili negaranya dalam
melaksanakan urusan-urusan dengan Negara lain tersebut.
Penempatan wakil-wakil suatu Negara kepada Negara asing ini dipelopori
oleh Republik-republik di Italia (diantara mereka sendiri), dan pada abad ke-15,
Republik Italia menempatkan wakilnya di negara-negara Spanyol, Jerman, Perancis,
dan Inggris.1 Wakil-wakil suatu Negara di Negara asing tersebut disebut dengan
wakil diplomatik. Dalam hal pertukaran wakil diplomatik tersebut, pada umumnya
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak (mutual consent).
Pemufakatan bersama tersebut dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan
bersama.
2. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Setiap Negara dapat
melakukan hubungan atau perwakilan diplomatic berdasarkan atas prinsip-
prinsip hukum yang berlaku dan prinsip timbal balik (reciprositas).2
Tugas perwakilan diplomatik tersebut antara lain :
1. Mewakili negaranya di Negara penerima;
1 Wirjono, Prodjodikoro. Azas-azas Hukum Publik Internasional. PT. Pembimbing Masa:Jakarta, 1967, hlm, 208.2 Syahmin, AK. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. PT.Armico: Bandung, 1984, hlm 31.
1| P a g e
2. Melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima dalam batas-
batas yang diperkenankan oleh hukum internasional;
3. Mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah dimana mereka
diakreditasikan;
4. Memberikan laporan kepada Negara pengirim mengenai keadaan keadaan
dan perkembangan-perkembangan Negara penerima, dengan cara-cara yang
dapat dibenarkan oleh hukum,
5. Meningkatkan hubungan persahabatana anatar Negara utama dengan Negara
pengirim dan Negara penerima serta mengembangkan dan memperluas
hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar
mereka.
Dalam pelaksanaan hubungan antar Negara dapat terjadi permasalahan-
permasalahan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui dua metode :
1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat
menyepakati untuk menemukan suatu solusi yan bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila
solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.3
Seperti halnya permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia
mengenai penangkapan tiga petugas Kementrian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi
Laut Malaysia, jalur penyelesaian yang ditempuh adalah secara damai. Namun hal ini
menimbulkan kontroversi dikalangan pemerintah maupun masyarakat. Diplomasi
dalam kasus penangkapan tiga petugas DKP inilah yang akan saya bahas dalam
makalah ini.
RUMUSAN MASALAH
Identifikasi:
Pelanggaran batas wilayah oleh nelayan Malaysia
3 J.G, Starke. Pengantar Hukum Internasional. PT. Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hlm. 646.
1| P a g e
Akar permasalahan belum ada perjanjian tentang batas wilayah.
Penangkapan petugas DKP oleh polisi Diraja Malaysia, ditukar dengan
nelayan Malaysia.
a. Bagaimanakah Kronologi ditangkapnya tiga petugas DKP oleh Polisi Laut
Malaysia ?
b. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia dalam menyelesaikan kasus tersebut?
c. Apakah peran dari perwakilan diplomatik dalam kasus ini?
KERANGKA TEORI
Power, menurut Arnold Schwarzenberger, merupakan salah satu factor utama
dalam Hubungan Internasional. Dalam studi disiplin Hubungan Internasional, power
1| P a g e
bukanlah sesuatu yang bersifat destruktif, liar dan statis. Power merupakan
perpadauan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif. 4Power juga dapat
diartikan sebagai fungsi dari jumlah penduduk, territorial, kapabilitas ekonomi,
kekuatan militer, stabilitas politik dan kepiawaian diplomasi internasional. National
power suatu nnegara tidak saja mencakup kekuatan militer belaka melainkan pula
tingkat teknologi yang dikuasainya, sumber daya alam, bentuk pemerintahan,
kepemimpinan politik dan ideologi, kareana power dimaknai sebagai kemampuan
untuk menggerakkan orang lain.
K.M. Panikkar berpendapat bahwa Diplomasi dalam kaitannya dengan politik
internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam
hubungannya dengan negara lain.
Ivo D. Duchacek berpendapat bahwa diplomasi adalah sebagai praktek pelaksanaan
politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.
Fungsi Diplomasi:
1. Negosiasi atau berunding
2. Mengkomunikasikan informasi
3. Perlindungan WN dan hak milik mereka di LN
4. Perwakilan Simbolis
5. Memperoleh Informasi
6. Memberikan nasehat dan membuat kebijakan menyeluruh
PEMBAHASAN
Pertama-tama kita akan membahas kronologis peristiwa terjadinya
penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan oleh polisi air Malaysia. Ada
4 Agung Anak & Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. PT.Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006, Hlm.13
1| P a g e
beberapa versi cerita yang muncul atas kejadian ini diantaranya versi polisi air
Kep.Riau, pemerintah, dan versi Malaysia.
Moksa Hutasoit - detikNews Menurut versi polda Kep.Riau Menurut Kepala
Seksi Pembinaan Penegakan Hukum (Kasi Bin Gakkum) Polda Kepri, AKP Ade
Kuncoro, pengawas perikanan Tanajung Balai Karimun mendapat laporan dari
masyarakat ada kapal ikan Malaysia melakukan aktivitas di sekitar perairan Berakit.
Laporan ini diterima hari Jumat, (13/8) sekitar pukul 10.30 WIB.
Dengan menggunakan Kapal DOLPHIN 015, tiga orang anggota Satker DKP
Tanjung Balai Karimun, Hermanto, Ridwan dan Rudi bergerak menuju Batam. Pukul
19.00 WIB, baru mereka bergerak menuju perairan Berakit."Sekitar setengah jam
kemudian, Kapal Dolphin 015 memergoki lima unit kapal ikan asing berbendera
malaysia sedang menangkap ikan," terang Ade dalam rilis yang diterima detikcom,
Minggu (15/8/2010).
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan dikawal menuju Batam. Kapal
nelayan Malaysia diisi oleh Asriadi, Seivo dan Erwan. Sekitar pukul 21.00 WIB, tiba-
tiba mereka dihentikan oleh kapal Patroli Marine Police Malaysia. Anggota DKP
yang ada di kapal Dolphin diperintahkan untuk pindah ke kapal Malaysia.
Hermanto saat itu menjawab, nelayan Malaysia sudah ditangkap oleh Indonesia.
Jawaban itu justru dibalas dengan tembakan peringatan oleh Malaysia.
Mendengar suara tembakan itu, nahkoda kapal Dolphin langsung pergi menuju lampu
Berakit. Sedangkan kapal nelayan Malaysia yang diisi oleh petugas DKP ditangkap
oleh Malaysia.
Hermanto kemudian menghubungi Komandan Kapal Marine Police Malaysia melalui
telepon Asriadi (pengawas perikanan Batam). Erwan diperintahkan pihak Malaysia
agar nelayan yang ditangkap dapat ditukar dengan petugas DKP.
1| P a g e
Namun tawaran itu tidak disetujui. Pihak Kapal Dolphin meminta agar petugas DKP
dilepaskan lebih dulu.
Sabtu (14/8) sekitar pukul 02.00 WIB, Kapal Dolphin kemudian melapor ke Dit Pol
Air Polda Kepri untuk melaporkan kejadiannya.
Nurul Hidayati - detikNews
Kota Tinggi - Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia berkeyakinan
nelayan yang ditangkapnya telah mencuri ikan di perairan Indonesia. Sedangkan
Malaysia bersikukuh nelayan itu mencari ikan di perairannya yaitu di dekat Kota
Tinggi.
Komandan polisi Kota Tinggi Superintendent Muhammad Sebot menyatakan, pada
Jumat (13/8/2010) 15 nelayan melaut dengan 5 perahu di perairan Kota Tinggi.
"Insiden terjadi sekitar pukul 21.30 ketika semua nelayan, yang berusia 23 hingga 63,
berada di lokasi 4 mil laut tenggara Tanjung Punggai sebelum mereka didekati oleh
personel pengawas perikanan Indonesia dan ditahan," katanya seperti dilansir harian
The Star, Minggu (15/8/2010).
Osman menyatakan, tak lama kemudian datanglah patroli Pasukan Operasi Laut dari
Malaysia sekitar pukul 22.40. Mereka memergoki 5 perahu nelayan sedang mengarah
ke perairan Indonesia bersama kapal yang diyakini milik otoritas Indonesia.
Osman mengungkapkan, kapal pengawas Indonesia tiba-tiba mempercepat
kecepatannya menuju perairan Indonesia setelah disuruh berhenti oleh Pasukan
Operasi Laut Malaysia.
Pasukan Malaysia lalu menginspeksi 5 perahu nelayan dan menemukan 3 pengawas
perikanan Indonesia berseragam bersama 8 nelayan Malaysia. Petugas Indonesia saat
itu tidak dilengkapi senjata.
1| P a g e
"Berdasarkan informasi yang kami terima, 7 nelayan dibawa di perahu petugas
Indonesia menuju perairan Indonesia," kata Osman.
Polisi Malaysia lantas mengamankan 3 personal Indonesia dan membawa 5 perahu
nelayan itu ke Pos Polisi Pangerang. (nrl/nal) . Oleh Malaysia, ketiga petugas DKP
Batam ini langsung ditetapkan sebagai tersangka penculikan tujuh nelayan Malaysia.
Seperti dilansir TV 3 Malaysia ketiga petugas DKP Batam dikenakan siasat (pasal)
363 undang-undang negeri Jiran. Malaysia menuding, kepolisian Indonesia terburu-
buru menangkap 7 nelayan Malaysia yang menurut mereka tak bersalah.
Dalam peristiwa ini sebenarnya ada dua permasalahan pokok yaitu sengketa
batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dan penangkapan petugas DKP oleh
polisi Malaysia. tapi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penangkapan
petugas DKP dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini.
Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan perkara
ini, sejak informasi keberadaan empat nelayan tersebut diketahui oleh KJRI Johor
Baru, pihak Konsulat senantiasa memberikan pendampingan kepada tiga petugas
DKP tersebut selama di tempat tahanan Reman, Johor Baru dan mengusahakan
pemulangan mereka secepatnya ke Indonesia.
Pihak Kemenlu telah mengupayakan pembebasan tiga petugas yang bertugas
di DKP Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut. Bahkan, Menlu Marty
Natalegawa telah berkomunikasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru
untuk menangani kasus tersebut.
Terkait kasus penangkapan nelayan pencuri ikan asal Malaysia oleh aparat
Indonesia yang diikuti dengan penahanan tiga petugas sipil DKP oleh Malaysia,
Marty mengatakan dalam setiap proses pembahasan dengan Malaysia, maka
Indonesia selalu menegaskan terjadinya pelanggaran wilayah.
1| P a g e
"Janji mereka [Malaysia] akan mengeluarkan 1-2 hari ini. Mereka [tiga petugas DKP]
dalam kondisi sehat wal'afiat. Perkembangan terakhir, kami telah mengadakan
pembicaraan diplomatik baik tingkat kementerian maupun tingkat perdana menteri.
Prinsipnya kita ingin menjaga hubungan baik antara Indoensia dan Malaysia," kata
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Janji pemerintah Malaysia pun ditepati, Tiga petugas KKP yang terdiri dari Selvo,
Asriadi, dan Erwan sudah dibebaskan dan Selasa siang sudah sampai di Batam.
Mereka diantar Staf Konsulat Jenderal RI untuk Johor Bahru dan Kepala Stasiun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Bambang Nugroho.
Pemerintah juga telah memutuskan untuk mendeportasi tujuh nelayan Malaysia yang
ditangkap petugas KKP. Marty mengatakan deportasi terhadap nelayan Malaysia itu
bukan proses barter.
Dari sini terlihat bahwa pemerintah Indonesia menggunakan cara damai melalui
diplomasi . Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kementrian Luar
Negri bersama dengan aparat terkait untul secepatnya menyelesaikan masalah ini
dengan baik. Kementrian luar negeri Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar
Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk membebaskan
ketiganya. Ketiga lembaga besar tersebut mengdakan perundingan/negoisasi untuk
membebaskan petugas DKP.
Walaupun pada akhirnya ketiga petugas DKP dibebaskan tapi ternyata ada
ketidakpuasan dari masyarakat, pertama terkesan ada barter petugas DKP dengan
nelayan Malaysia, karena bersamaan dengan pembebasan petugas DKP Indonesia,
yang ke dua pemerintah Indonesia terkesan kurang tegas dalam menangani kasus ini.
Perlu kita ketahui bersama bahwa kejadian seperti ini tidaklah yang pertama kali,
sudah beberapa kali kita mendapat insiden di laut dari Malaysia. Selain itu mengenai
sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia belum mencapai kata sepakat,
walaupun belum lama Menlu Indonesia mengadakan perundingan dengan pemerintah
1| P a g e
Malaysia dan belum diketahui hasil akhirnya . Jika sengketa batas wilayah ini tidak
segera diselesaikan maka akan terulang kembali kejadian seperti ini
Ada beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi, antara lain:
Faktor pertama yaitu penegakam hukum di perairan perbatasan lemah. Hal tersebut
karena kurangnya kapal patroli, personel terbatas dan luasnya laut Indonesia. Faktor
kedua, tidak sedikit petugas Indonesia yang "main mata" dengan penjahat ilegal
fishing sehingga mereka senang mengincar perairan Indonesia.
Faktor lainnya, pemerintah tidak aktif melindungi nelayan Indonesia yang
tertangkap di negara tetangga. "Kalau nelayan kita yang ditangkap, pemerintah hanya
surat-menyurat. Tak aktif membebaskan seperti terjadi terhadap 10 nelayan Sumatera
Utara pada 2009 yang ditangkap Malaysia,".
Faktor terakhir adalah "trend" beberapa negara yang menggunakan isntrumen
kekuatan negara seperti kepolisian dan angkatan laut untuk melindungi penjahat
ilegal fishing. Dia mencontohkan, China yang melibatkan angkatan laut untuk
melindungi kejahatan ilegal fishing.
Peran & Fungsi Perwakilan Diplomatik
Dalam kasus ini peran para diplomat & konsul sangat penting yang akan saya
jelaskan. 5Fungsi suatu Perwakilan Diplomatik yang disebutkan Vienna Convention
on Diplomatic Relation, 1961 adalah sebagai berikut:
1) Fungsi sebuah perwakilan diplomatik antara lain:
Mewakili Negara-pengirim di Negara-penerima;
Memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan Negara-
pengirim dan para warganegaranya.
Melakukan perundingan dengan Megara-penerima.
Berusaha mendapatkan secara sah serba informasi mengenai keadaan serta
pembangunan Negara-penerima (Negara akreditasi, Negara trempat bertugas)
5 Badri Jusuf.Kiat Diplomasi Mekanisme dan pelaksanaannya.Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1993, Hlm.39
1| P a g e
dan kemudian melaporkannya ke Negara-pengirim (Negara yang mengirim
sang Diplomat);
Meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara-pengirim dan Negara
penerima serta memajukan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu
pengetahuan;
2) Tidak satu ketentuanpun dalam Konvensi ini yang boleh diartikan sebagai
pelanggaran terhadap Perwakilan Diplomatik untuk melakukan tugas-tugas
konsuler.
Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa/antarnegara pada hakikatnya
adalah diplomasi, yaitu usaha memelihara hubungan antarnegara. Kegiatan diplomasi
dilaksanakan oleh para diplomat, yaitu orang – orang yang menjadi wakil resmi suatu
negara dalam hubungan resmi dengan negara lain.
Para diplomat itu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, yang
antara lain adalah untuk :
Membina, menjaga, dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan
negara dan pemerintah lain;
Mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna;
Menjaga agar kepentingan negara sendiri tidak dirugikan dalam percaturan
politik internasional;
Merepresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri; dan
Melindungi para warga negara sendiri di luar negeri. Diplomasi suatu negara
dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps
perwakilan konsuler.
1| P a g e
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman,
perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di
luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan
kebiasaan internasional. Tadi sudah diterangkan diatas bahwa KBRI & KJRI diJohor
Baru setelah mendapatkan berita penangkapan tersebut langsung melakukan
pendampingan hukum sampai dengan negosiasi untuk melepaskan ketiga petugas
DKP tersebut. Demikian juga upaya yang dilakukan para diplomat yang sesuai
dengan fungsinya yaitu melindungi warga negara sendiri diluar negeri.
KESIMPULAN
Terjadinya insiden ini tentunya sangat disesalkan oleh kedua belah pihak.
Terutama pemerintah Indonesia dimana ketiga petugasnya ditangkap oleh kepolisian
Malaysia. Pemerintah Indonesia dengan instruksi langsung dari Presiden RI, Susilo
1| P a g e
Bambang Yudhoyono, yang memerintahkan para pejabat yang terkait untuk
secepatnya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Hal ini pula telah direspon oleh
Kementrian Luar Negri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, dan
Konsulat Jenderal republik Indonesia di Johor Baru dengan melakukan
pendampingan hukum dan mengadakan perundingan/negoisasi untuk membebaskan
para petugas DKP tersebut. Namun hal seperti ini mungkin akan timbul kembali jika
kedua belah pemerintah tidak segera merampungkan perundingan mengenai batas
wilayah kedua belah Negara demi terciptanya perdamaian di masa mendatang dalam
hubungan Internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Wirjono, Prodjodikoro. Azas-azas Hukum Publik Internasional. PT. Pembimbing
Masa:Jakarta, 1967, hlm.208
1| P a g e
Syahmin, AK. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. PT.Armico: Bandung, 1984,
hlm.31
J.G, Starke. Pengantar Hukum Internasional. PT. Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hlm.
646
Agung Anak & Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional .
PT.Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006, Hlm.13
Badri Jusuf. Kiat Diplomasi Mekanisme dan pelaksanaannya. Pustaka Sinar Harapan:
Jakarta, 1993, Hlm.39
Moksa Hutasoit – detikNews.com/ Kronologi Penangkapan Petugas DKP Oleh
Malaysia Versi Polda Kepri, diakses: Selasa, 27 Oktober 2010 - 19.20 WIB
Nurul Hidayati – detikNews.com/Kronologi Penangkapan 3 Petugas DKP Versi
Malaysia, diakses: Selasa, 27 Oktober 2010 - 20.50 WIB
VivaNews – http://nasional.vivanews.com/news/read/171191-presiden-minta-
diplomasi-pemulangan-3-petugas, diakses: Selasa, 27 Oktober 2010 – 21.10 WIB
1| P a g e