Setyanta NugrahaInspektur Utama

INSPEKTORAT UTAMA

Pengadaan barang/jasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk

mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar,

pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak,

pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam

proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Proses ini

diharapkan dapat dilakukan dengan biaya yang terbaik untuk memperoleh nilai terbaik dari dana

yang terbatas dengan cara mengendalikan komponen pengadaan yaitu; kualitas, kuantitas,

waktu, tempat dan harga.

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010)

menyatakan bahwa K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan

pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

merupakan unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan institusi lainnya (K/L/D/I) yang bersifat

permanen. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Peran unit layanan pengadaan semakin besar seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

(UKPBJ) berbentuk struktural yang memiliki fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Sistem

Informasi Secara Elektronik, Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan, Pemberian Bimbingan Teknis dan

Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan tugas lainnya seperti Agen Pengadaan dan Pelaksanaan Penyusunan

Strategi Pengadaan dan lain sebagainya.

Unit Layanan Pengadaan

INSPEKTORAT UTAMA

Keberadaan UKPBJ adalah transformasi penggabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah dimandatkan pembentukannya pada Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Selanjutnya

dalam Perpres 16 Tahun 2018 mendorong perubahan paradigma para pelaku didalamnya dalam

menciptakan Value for Money, menciptakan inovasi pengadaan, serta mengembangkan keilmuan

pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan. UKPBJ berbentuk struktural dengan

nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat organisasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas:

1. pimpinan UKPBJ;

2. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan

barang/jasa;

3. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik;

4. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya

manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan

5. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan

pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan

barang/jasa

Selain unit kerja struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan

Fungsional.

INSPEKTORAT UTAMA

Salah satu amanat Perpres untuk mewujudkan hal di atas adalah pembentukan UKPBJ yang menjadi

pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence). UKPBJ sebagai pusat keunggulan

pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja,

proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam

penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan adalah dengan

menerapkan model tingkat kematangan yang menjadi alat ukur perbaikan yang

telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan

berikutnya. Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu indikator

keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah

yang efisien dan bebas korupsi. Kematangan organisasi pengadaan merupakan

salah satu agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan

pemberantasan korupsi sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2015 dan Inpres No.

10 Tahun 2016.

Dalam Rencana Aksi Nasional, Pemerintah Pusat (LKPP) telah manargetkan bahwa pada akhir

tahun 2019, 25% dari keseluruhan ULP baik pusat maupun daerah telah mencapai tingkat

kematangan kelembagaan pengadaan di level 3

INSPEKTORAT UTAMA

Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ didefinisikan sebagai instrumen pengukuran dalam

melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan

menjadi acuan dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat

keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ berdasarkan

model tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 variabel

meliputi:

1. Domain Proses, yang mencakup variabel:

Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia,

manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko,

2. Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel:

Pengorganisasian, dan Tugas/Fungsi,

3. Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup

variabel: Perencanaan, dan Pengembangan,

4. Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem

Informasi.

Setiap Variabel memiliki 5 Tingkat Kematangan :

INISIASI, ESENSI, PROAKTIF, STRATEGIS, dan UNGGUL

INSPEKTORAT UTAMA

❖ Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai

tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga

menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

❖ Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan

inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja

organisasi.

❖ Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi

pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan

fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.

❖ Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ

dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum

terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.

❖ Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan

dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan

perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

Ukuran kematangan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang

dilakukan secara berjenjang melalui 5 (lima) tingkat kematangan UKPBJ, yang terdiri dari :

INSPEKTORAT UTAMA

Target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan

level 3 yaitu PROAKTIF untuk dapat disebut sebagai UKPBJ

yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement

Center of Excellence).

Yang harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam upaya memperoleh

tingkat kematangan UKPBJ Level 3 adalah :

1. Domain Proses: Membuat SOP Pengadaan Terintegrasi; SOP

Perencanaan, SOP Persiapan Pengadaan, SOP Pemilihan, SOP

Pelaksanaan Kontrak, SOP Pengelolaan Penyedia, SOP Pengelolaan

Kinerja, SOP Mnajemen Risiko, dan Kode Etik Pengelola UKPBJ.

2. Domain Kelembagaan: Menerbitkan Persekjen SOTK UKPBJ,

Pemenuhan standar LPSE

3. Doman SDM: Menyusun Anjab dan ABK di ULP, Pengangkatan

Jabfung PPBJ di ULP, Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM

ULP, Standar 8 LPSE pengelolaan SDM

4. Domain Sistem Informasi : Pemenuhan Standar LPSE, Pengelolaan

Aset Layanan, Pengelolaan Perubahan, Pengelolaan Kapasitas,

Pengelolaan Kelangsungan Layanan, Pengelolaan Dukungan

Layanan, Pengelolaan Kepatuhan.

INSPEKTORAT UTAMA

INSPEKTORAT UTAMA

10

BIASAKAN