Upload
dinhthu
View
260
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
PENILAIAN PRESTASI KERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANBIRO KEPEGAWAIAN – TAHUN 2014
© Trisno Zuardi - 2013
A. Latar Belakang Untuk mewujudkan pembinaan PNS
berdasarkan sistem prestasi kerjadan sistem karier
Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNSsebagaimana diatur dalam PP Nomor10 tahun 1979 sudah tidak sesuailagi dengan perkembangan keadaandan kebutuhan hukum dalampembinaan PNS
Untuk mewujudkan pembinaan PNSberdasarkan sistem prestasi kerjadan sistem karier
Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNSsebagaimana diatur dalam PP Nomor10 tahun 1979 sudah tidak sesuailagi dengan perkembangan keadaandan kebutuhan hukum dalampembinaan PNS
B. Kebijakan Penyempurnaan1. Amanat UU No. 43 th. 1999 Psl 12 dan Psl 20 : Penilaian
Prestasi Kerja dilaksanakan untuk mewujudkan PNS yangprofesional dan bertanggungjawab, jujur dan adil,melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkansistem prestasi kerja dan sistem karier yangdititikberatkan pada sistem prestasi kerja, serta untukmenjamin obyektivitas dalam mempertimbangkanpengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat.
2. Penyempurnaan DP3 PNS secara umum diarahkansesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalampembinaan SDM – PNS untuk membangun danmendayagunakan perilaku kerja produktif.
3. Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agarsetiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiapPNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalamRenstra dan Renja Organisasi.
1. Amanat UU No. 43 th. 1999 Psl 12 dan Psl 20 : PenilaianPrestasi Kerja dilaksanakan untuk mewujudkan PNS yangprofesional dan bertanggungjawab, jujur dan adil,melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkansistem prestasi kerja dan sistem karier yangdititikberatkan pada sistem prestasi kerja, serta untukmenjamin obyektivitas dalam mempertimbangkanpengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat.
2. Penyempurnaan DP3 PNS secara umum diarahkansesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalampembinaan SDM – PNS untuk membangun danmendayagunakan perilaku kerja produktif.
3. Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agarsetiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiapPNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalamRenstra dan Renja Organisasi.
SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
OBYEKTIF
TERUKUR
AKUNTABEL
PARTISIPASI
TRANSPARAN
TUPOKSI
ORGANISASI
RENJA
TUPOKI
INDIVIDU
PNS
SKPPENILAIAN
KINERJA
HASIL
PENILAIAN
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
TINDAK LANJUT
HASIL PENILAIAN
BAIK
REWARD
REKOMENASI
ASS - CENTPSI -TEST
TUPOKI
INDIVIDU
PNS
TUPOKI
UNIT KERJA
PRESTASI KERJA
PERILAKU KERJA
ORIENTASI PELAYANAN
INTEGRITAS
KOMITMEN
DISIPLIN
KERJASAMA
KEPEMIMPINAN
SKPPENILAIAN
KINERJA
HASIL
PENILAIAN
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
TINDAK LANJUT
HASIL PENILAIAN
BURUK
PEMBINAAN
PUNISHMENT
REKOMENASI
ASS - CENTPSI -TEST
C. MANFAAT HASIL PENILAIAN
HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DIMANFAATKAN SEBAGAI DASARPERTIMBANGAN PENETAPAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KARIER PNS
a. Bidang Pekerjaan Sebagai dasar pertimbangan dalamkebijakan perencanaan kuantitas dankualitas SDM PNS, serta kegiatanperancangan pekerjaan PNS dalamorganisasi
b. Bidang Pengangkatan danPenempatan
Sebagai dasar pertimbangan dalam prosesrekrutmen, seleksi, dan penempatan PNSdalam jabatan sesuai dengan kompetensidan prestasi kerja pegawai
Sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampu-an serta ketrampilan PNS yg berkaitan dgnpola karier dan program diklat dalamorganisasi
c. Bidang Pengembangan
d. Bidang Penghargaan Sebagai dasar pertimbangan pemberianpenghargaan dengan berbasis prestasikerja, spt kenaikan pangkat, kenaikan gaji,tunjangan kinerja, promosi, ataukompensasi, dll.
e. Bidang Disiplin Sebagai dasar pertimbangan dalam prosesrekrutmen, seleksi, dan penempatan PNSdalam jabatan sesuai dengan kompetensidan prestasi kerja pegawai
Sebagai dasar pertimbangan dalam prosesrekrutmen, seleksi, dan penempatan PNSdalam jabatan sesuai dengan kompetensidan prestasi kerja pegawai
SASARAN KERJA PEGAWAI
BOBOT 60%
SETIAP PNS PADA AWAL TAHUN WAJIBMENYUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI
BERDASARKAN RENCANA KERJA TAHUNANINSTANSI
PNS YANG TIDAK MENYUSUN SKP DIJATUHIHUKUMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANGMENGATUR MENGENAI DISIPLIN PNS
PENGECUALIAN DARI PENYUSUNAN SKP
1. PNS yang Melaksanakan Tugas BelajarPNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeritidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja padaakhir tahun dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang bersangkutan
untuk yang tugas belajar di luar negeri bahan-bahan penilaian prestasiakademik diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui perwakilan RI dinegara yang bersangkutan.
Untuk tugas belajar dalam negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademikdiberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan
contoh nilai SKP :Ahmad Anis SH. Melaksanakan tugas belajar di Groningen University,Belanda dengan nilai akademik 85 (baik), maka nilai SKP pada akhir tahunadalah nilai akademik dikalikan dengan 60% ( 85 x 60% = 51).
1. PNS yang Melaksanakan Tugas BelajarPNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeritidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja padaakhir tahun dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang bersangkutan
untuk yang tugas belajar di luar negeri bahan-bahan penilaian prestasiakademik diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui perwakilan RI dinegara yang bersangkutan.
Untuk tugas belajar dalam negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademikdiberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan
contoh nilai SKP :Ahmad Anis SH. Melaksanakan tugas belajar di Groningen University,Belanda dengan nilai akademik 85 (baik), maka nilai SKP pada akhir tahunadalah nilai akademik dikalikan dengan 60% ( 85 x 60% = 51).
2. PNS yang Diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembagainternasional organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukanoleh pemerintah.
Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dilakukan oleh pimpinan instansiinduknya atau pejabat lain yang ditunjuk, berdasarkan bahan yang diperolehdari instansi tempat yang bersangkutan bekerja
3. PNS yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaganon struktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya.
4. PNS yang Cuti Diluartanggungan Negara
5. PNS yang Sedang Menjalani Masa Persiapan Pensiun
6. PNS yang Diberhentikan Sementara
2. PNS yang Diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembagainternasional organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukanoleh pemerintah.
Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dilakukan oleh pimpinan instansiinduknya atau pejabat lain yang ditunjuk, berdasarkan bahan yang diperolehdari instansi tempat yang bersangkutan bekerja
3. PNS yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaganon struktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya.
4. PNS yang Cuti Diluartanggungan Negara
5. PNS yang Sedang Menjalani Masa Persiapan Pensiun
6. PNS yang Diberhentikan Sementara
A. PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)RENSTRA KEMDIKBUD
RENSTRA UNIT ORGANISASI
RENCANA KERJA TAHUNAN
SKP ESELON I TUSI,Wewenang,
Tanggungjawab, dan
Uraian tugas
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
SKP ESELON I
SKP ESELON II
SKP ESELON III
SKP FUNGSIONAL TERTENTU/FUNGSIONAL UMUM
SKP ESELON IV
TUSI,Wewenang,
Tanggungjawab, dan
Uraian tugas
TARGET :- Kuantitas- Kualitas- Waktu,
dan- biaya
RENCANA KERJA TAHUNAN
pPERATURAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 TIDAK MEMUAT CONTOHFORMAT RKT SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN SKP SETIAP PEGAWAI DALAMSUATU UNIT ORGANISASI
pPERATURAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 TIDAK MEMUAT CONTOHFORMAT RKT SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN SKP SETIAP PEGAWAI DALAMSUATU UNIT ORGANISASI
GUNAKAN FORMAT RKT YANG DIBUAT MENURUT CONTOH DALAM PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 27 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
GUNAKAN FORMAT RKT YANG DIBUAT MENURUT CONTOH DALAM PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 27 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
GUNAKAN FORMAT RKT YANG DIBUAT MENURUT CONTOH DALAM PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 27 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
GUNAKAN FORMAT RKT YANG DIBUAT MENURUT CONTOH DALAM PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 27 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UNIT ORGANISASI ESELON I MENYUSUN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ORGANISASISETELAH MENERIMA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DARI MENTERI
SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA ESELON II MENYUSUN PENETAPAN KINERJA SETELAHMENERIMA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASIDAN PIMPINAN SATUAN KERJA
UNIT ORGANISASI ESELON I MENYUSUN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ORGANISASISETELAH MENERIMA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DARI MENTERI
SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA ESELON II MENYUSUN PENETAPAN KINERJA SETELAHMENERIMA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASIDAN PIMPINAN SATUAN KERJA
RENCANAKERJA
TAHUNAN
RENCANAKERJA
TAHUNAN
RKT INTANSI(RKT KEMDIKBUD TAHUN 2014
RKT INTANSI(RKT KEMDIKBUD TAHUN 2014
RKT ORGANISASI TAHUN 2014RKT ORGANISASI TAHUN 2014RKT ORGANISASI TAHUN 2014
RKT TINGKAT SATUAN KERJATAHUN 2014
RKT TINGKAT SATUAN KERJATAHUN 2014
RKT TINGKAT SATUAN KERJATAHUN 2014
RKT TINGKAT SATUAN KERJATAHUN 2014
SKP KA LPMPSKP KA LPMP
SKP ESELON SKP ESELON
SKP KA SATUAN KERJASKP KA SATUAN KERJA
SKP ESELONSKP ESELON
SKP FUNGSIONALUMUM
SKP FUNGSIONALUMUM
SKP FUNGSIONALUMUM
SKP FUNGSIONALUMUM
SKP ESELONSKP ESELON
SKP FUNGSIONAL TERTENTUSKP FUNGSIONAL TERTENTU
TARGETSKP
KUANTITAS(target output)
● dokumen,● konsep● naskah● SK● paket● laporan● dll.
WAKTU(target waktu)
Waktu yg dibutuhkan ygdibutuhkan utkmenyelesaikan, mis:bulan, triwulan, kuartal,semesteran, dan tahunan
BIAYA(target Biaya)
SKP PALING SEDIKITMELIPUTI ASPEK KUALITAS,KUANTITAS, DAN WAKTU
KUALITAS(target kualitas)
Diprediksi padamutu hasil kerja ygterbaik, kualitasdiberikan nilai palingtinggi 100
Waktu yg dibutuhkan ygdibutuhkan utkmenyelesaikan, mis:bulan, triwulan, kuartal,semesteran, dan tahunan
Biaya yang dibutuhkan utkmenyelesaikan suatupekerjaan dalam 1 tahun,mis: jutaan, ratusan juta,miliaran, dll.
Contoh Ranah kata-kata dalam menyusun SKP
ESELON I/PIMPINANPTN/UPT KEMDIKBUD
● mengkoordinasikan● menyelenggarakan● menetapkan● melaksanakan
ESELON II● menyusun● melaksanakan● menetapkan pelaksanaan● mengelola
● melaksana penyusunan● menyiapkan pelaksanaan● menganalisis
◦ RENSTRA◦ RKT◦ TAPKIN◦ TUSI◦ RINCIAN
TUGASESELON III
● melaksana penyusunan● menyiapkan pelaksanaan● menganalisis
● melakukan penyiapan bahan● melakukan pengumpulan● melakukan .....
ESELON IV
FUNGSIONAL UMUM
◦ RENSTRA◦ RKT◦ TAPKIN◦ TUSI◦ RINCIAN
TUGAS
● membantu penyiapan bahan● mengumpulkan bahan
Penyusunan SKP bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu
BAGI PNS YANG MENDUDUKIJABATAN FUNGSIONAL TERTENTU(mis: dosen, widyaiswara,peneliti, pamong belajar,teknologi pembelajaran, dll)
□ SKP DISUSUN BERDASARKANTARGET ANGKA KREDIT YANG AKANDICAPAI DALAM 1 TAHUN.
□ KHUSUS BAGI DOSEN, SKP DISUSUNBERDASARKAN TARGET ANGKAKREDIT YANG AKAN DICAPAI PADASEMESTER GANJIL DAN SEMESTERGENAP (JANUARI S/D DESEMBER)
□ DALAM MENYUSUN SKPBERDASARKAN TARGET ANGKAKREDIT TERSEBUT, MINIMALKETIGA ASPEK TARGET TETAPHARUS DIPENUHI (ASPEKKUANTITAS, KUALITAS, DANWAKTU)
□ SKP DISUSUN BERDASARKANTARGET ANGKA KREDIT YANG AKANDICAPAI DALAM 1 TAHUN.
□ KHUSUS BAGI DOSEN, SKP DISUSUNBERDASARKAN TARGET ANGKAKREDIT YANG AKAN DICAPAI PADASEMESTER GANJIL DAN SEMESTERGENAP (JANUARI S/D DESEMBER)
□ DALAM MENYUSUN SKPBERDASARKAN TARGET ANGKAKREDIT TERSEBUT, MINIMALKETIGA ASPEK TARGET TETAPHARUS DIPENUHI (ASPEKKUANTITAS, KUALITAS, DANWAKTU)
Contoh SKP Jabfung Tertentu : Dosen
PNS YANG DINILAI ATASAN LANGSUNG(Pejabat Penilai)
ATASAN PEJABATPENILAI
Tugas PokokJabatan
Kegiatan Tugas PokokJabatan
Target (Aspek kuan, kual,waktu, dan/atau biaya)
Tugas tambahan dan/ataukreativitas
Penetapan BidangPrestasi
PenetapanRenstra/Renja
B. PENANDATANGAN SKP
Tugas PokokJabatan
Tanda Tangan SKP Tanda Tangan SKP
TidakSetuju Setuju
Kegiatan Tugas PokokJabatan
Target (Aspek kuan, kual,waktu, dan/atau biaya)
Tugas tambahan dan/ataukreativitas
Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindahPerpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal,vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatanstruktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atausebaliknya)
Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cutibesar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan targetserta waktu.
Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harusdisesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.
Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas(Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugastambahan.
Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindahPerpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal,vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatanstruktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atausebaliknya)
Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cutibesar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan targetserta waktu.
Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harusdisesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.
Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas(Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugastambahan.
SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, makaPenyusunan berlaku ketentuan sbb:1. Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka
dimasukkan ke dalam SKP yg bersangkutan2. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg
berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan. Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/ diperbantukan, maka
penyusunan/ penilaiannya dilakukan di tempat yg bersangkutandipekerjakan/ diperbantukan.
Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, makapenilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telahditetapkan.
Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai denganperaturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukansesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.
SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, makaPenyusunan berlaku ketentuan sbb:1. Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka
dimasukkan ke dalam SKP yg bersangkutan2. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg
berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan. Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/ diperbantukan, maka
penyusunan/ penilaiannya dilakukan di tempat yg bersangkutandipekerjakan/ diperbantukan.
Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, makapenilaiannya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telahditetapkan.
Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap sesuai denganperaturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP yg dilakukansesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.
SKP
ATASAN LANGSUNG
Kesepakatan
KontrakKerjaSKP
PNS YG DINILAIKesepakatan
KontrakKerja
DALAM HAL SKP YANG DISUSUN OLEH PNS TIDAK DISETUJUI OLEH PEJABATPENILAI, MAKA KEPUTUSANNYA DISERAHKAN KEPADA ATASAN PEJABAT PENILAIDAN BERSIFAT FINAL
KEWAJIBAN JENIS HUKUMAN
Membimbing bawahandalam melaksanakan tugas
Ringan
Sedang
Tidak sengaja
Sengaja
KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG DALAM PP NO.53 TAHUN 2010KEWAJIBAN ATASAN LANGSUNG DALAM PP NO.53 TAHUN 2010
SedangSengaja
Memberi kesempatankepada bawahan untukmengembangkan karier
Tidak sengaja Ringan
Sengaja Sedang
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET BIAYA
Meningkatnya kualitasperencanaan, pembinaan,pengembangan,dankesejahteraan SDM
Penilaian kompetensi Pegawai
Keluaran:Jumlah laporan pemilaianlompetensi
1 laporan1 Naskah
Rp 100 juta
FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA
NAMA UNIT KERJA :TAHUN ;
FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA
NAMA UNIT KERJA :TAHUN ;
KPIMPINAN UNIT ORGANISASI KEPALA SATUAN KERJAKPIMPINAN UNIT ORGANISASI KEPALA SATUAN KERJA
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1 Menetapkan hasil penilaian kompetensipegawai di lingkungan Kemdikbud - 1 naskah 100 12 bulan Rp 100
juta
Contoh penyusunan SKP Pimpinan unit organisasi
Contoh penyusunan SKP Kepala satuan unit kerja
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU WAKTU BIAYAKUANT/
OUTPUTKUAL/MUTU
1a. Menyelenggarakan rakor dalam rangka
penilaian kompetensi pegawai dilingkungan Kemdikbud
- 1 laporan 100 1 bulan Rp 25 juta
b. Menetapkan pelaksanaan penilaiankompetensi pegawai di lingkunganKemdikbud
- 1 laporan 100 8 bulan Rp 65 juta
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaanpenilaian kompetensi pegawai dilingkungan Kemdikbud
- 1 laporan 100 3 bulan Rp 10 juta
Contoh penyusunan SKP Pejabat eselon III pemilik Tugas dan Fungsi
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1a. Menyiapkan rakor dalam rangka penilaian
kompetensi pegawai di lingkunganKemdikbud
- 1 laporan 100 1 bulan Rp 25 juta
b. Melaksanakan penilaian kompetensipegawai di lingkungan Kemdikbud - 1 laporan 100 8 bulan Rp 65 juta
c. Melaksanakan penyusunan laporan hasilpelaksanaan penilaian kompetensipegawai di lingkungan Kemdikbud
- 1 laporan 100 3 bulan Rp 10 juta
Contoh penyusunan SKP Pejabat eselon IV Pemilik Tugas dan Fungsi
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1a. Melakukan penyiapan bahan rakor dalam
rangka penilaian kompetensi pegawai dilingkungan Kemdikbud
- 1 konseppanduan 100 1 bulan -
b. Melakukan pengumpulan hasil penilaiankompetensi pegawai di lingkunganKemdikbud
-100
Dokumenpenilaian
100 8 bulan -
c. Menyiapkan bahan penyusunan laporanhasil pelaksanaan penilaian kompetensipegawai di lingkungan Kemdikbud
- 1 konseplaporan 100 3 bulan -
Contoh penyusunan SKP Fungsional Umum (yang melaksanakan Tugas)
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AKTARGET
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
1a. Membantu penyiapan bahan rakor dalam
rangka penilaian kompetensi pegawai dilingkungan Kemdikbud
- .... bahan 100 1 bulan -
b. Mengumpulkan bahan hasil penilaiankompetensi pegawai di lingkunganKemdikbud
-100
Dokumenpenilaian
100 8 bulan -
c. Membantu penyiapan bahan penyusunanlaporan hasil pelaksanaan penilaiankompetensi pegawai di lingkunganKemdikbud
- bahanlaporan 100 3 bulan -
c. Membantu penyiapan bahan penyusunanlaporan hasil pelaksanaan penilaiankompetensi pegawai di lingkunganKemdikbud