Upload
ngomien
View
236
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
T A H U N 2 0 1 9
Oleh :
Dr. R.Bambang Widyatmiko, S.Si, MT
Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Outline Pembahasan
A
B
C
Kawasan Transmigrasi
Bentuk dan Fungsi SP
Bisnis Proses
Langkah-langkah Dalam Perencanaan
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
D
E
BISNIS PROSES DIT. P3KTRANS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI A
KAWASAN TRANSMIGRASI DIT.P3KTRANS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
B
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Pusat
KPB
Ke PKW/PKL/PKSN Ke PKW/PKL/PKSN
Setiap SP dalam SKP tersedia :
1. Sarana
a. Tempat tinggal
b. Pelayanan umum
c. Pendidikan dasar setingkat SD
d. Kesehatan setingkat Pustu
e. Pasar mingguan
f. Pusat percontohan
2. Prasarana
a. Jalan poros
b. Jalan desa
Setiap SP sebagai Pusat SKP tersedia :
1. Sarana
a. Tempat tinggal
b. Pelayanan umum
c. Pendidikan dasar setingkat
SD dan SMP
d. Kesehatan setingkat Puskesmas
e. Pasar harian
f. Pusat percontohan
2. Prasarana
a. Jalan poros
b. Jalan penghubung
SKP SKP
SKP SKP
KPB
WPT/LPT
Setiap KPB tersedia :
1. Sarana
a. Pendidikan sekurang-
kurangnya tingkat menengah
b. Kesehatan setingkat
Puskesmas Rawat Inap
e. Terminal
d. Pusat kegiatan industri
2. Prasarana
a. Jalan penghubung utama
(kolektor sekunder)
b. Jalan poros utama
c. jalan lokal sekunder
d. Dermaga
e. Jalan lingkungan sekunder kota
f. Jalan lingkar luar KPB
Setiap SP sebagai Pusat KPB tersedia :
1. Sarana tempat tinggal
2. Sarana Pelayanan umum
3. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa
4. Jaringan prasarana SP sebagai Pusat KPB
Setiap SP dalam KPB tersedia :
1. Sarana tempat tinggal
2. Sarana Pelayanan Pendidikan
Dasar
3. Sarana Pelayanan Umum
4. Jaringan prasarana SP dalam
KPB
Kawasan
Perdesaan sebagai Sistem Produksi
Pertanian dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam
7
Beberapa SKP dan 1 KPB (Pasal 8 ayat (2)
KPB
3-6 SP dan 1 Pst SKP (Pasal 10)
KAWASAN TRANSMIGRASI
SKP SKP SKP
SP Pst SKP
STRUKTUR
KAWASAN TRANSMIGRASI
Ilustrasi Tahapan Perencanaan
SKP A
SKP E
SKP D SKP C
SKP B
SP-4
SP-3
SP-2
SP-5
W P T - I W P T I –SKP - A W P T - I
SKP - A SP - 1
RWPT/RWPP RSKP RTSP
Tahap I Tahap II Tahap III
SP-1
SKALA 1 : 50.000 SKALA 1 : 25.000 SKALA 1 : 10.000
TANAH PERENCANAAN
2C
SYARAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
1) Lokasi bebas banjir (bila masih tergenang mohon
direkemondasi perlu penanganan drainase);
2) Lokasi peletakan tapak rumah di areal yang layak, sehingga
tidak mudah longsor . Adapun kriteria LP diletakkan dengan
kondisi kelerengan A (0 – 3 % ) dan maksimal B (4 – 8 %);
3) Adanya informasi tentang sarana air bersih yang ada sepanjang
tahun apakah air tanah dangkal berupa (sumur gali) atau
dengan melalui perpipaan secara gravitasi (non standar), bila
kondisinya non standar masih diperlukan lagi perencanan SAB
non standar.
Kriteria Layak Huni :
1) Lahan potensial untuk kegiatan usaha, pembagian lahan
usaha jelas untuk lahan pekarangan (0,25 Ha/kk ) atau (0,1
Ha/KK) untuk lahan usaha I (0,75 ha/KK ) atau (0,9 Ha/KK)
dan untuk lahan usaha II (1,0 Ha/KK ) jelas dan letak
posisinya tergambar di peta.
2) Letak lahan usaha di alokasikan pada kelerengan 9 – 15 %
(untuk lahan usaha I) dan 16 – 20 % untuk lahan usaha II, di
atasnya sudah merupakan lahan yang harus dikonversi.
3) Pendapatan transmigran hasil analisa untuk skala usahanya
sesuai dengan komoditas yang dikembangkan dan
memenuhi standar pendapatan.
Kriteria Layak Usaha :
1) Lokasi yang akan dibangun tidak terpencil dan akses ke lokasi
tingkat kesulitannya tidak tinggi
2) Lokasi yang akan dibangun merupakan pe-ngembangan
kawasan transmigrasi yang di-dalamnya ada beberpa desa
eksisting.
3) Tersedia pasar terdekat, untuk menjual hasil usaha kebun
tidak mengalami kesulitan karena akses jalan.
Kriteria Layak Berkembang :
BENTUK DAN FUNGSI SP DIT.P3KTRANS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
C
SP Baru
Bagian dari SKP berupa
satu kesatuan
permukiman atau beberapa permukiman
sebagai satu kesatuan
dengan daya tampung
300-500 keluarga
merupakan hasil
pembangunan baru
SP Pugar
Bagian dari SKP berupa
permukiman penduduk
setempat yang dipugar
menjadi satu kesatuan
dengan permukiman
baru dengan daya
tampung 300-500
keluarga
SP Tempatan
Permukiman penduduk
setempat dalam
deliniasi kawasan
transmigrasi yang
diperlakukan sebagai SP
BENTUK DAN FUNGSI SP DALAM DELINIASI SKP
F U LU 2
Lahan Cadangan
Lahan Cadangan
LU 1
LP
Ds. Baruang JALAN
EKSISTING
JALAN
PENGHUBUNG
JALAN
POROS
RENCANA
SP-2
JALAN
LINGKUNGAN
D Terminal & Pasar E Lapangan Sepak Bola F Taman
A Masjid B SD, SMP C Pelayanan Pemerintahan & Kesehatan
LU
II
LU
II
LU
II
LU
II
LU
II
LU
II
L
U
I
LU
I
LU
I
LU
I
LU
I LU
I
LU
I
D
C B
E F E
LU
II
LU
II
LU
II
LU
II
LU
II
LU
I
LU
I
LU
I
LU
I
A
Kondisi Permukiman Penduduk Setempat
Sebelum Pugar
Masjid
S
D
Balai Desa
Tanah Adat/Ulayat
Tanah Yang diserahkan
masyarakat
DIPUGAR
ILUSTRASI SP PUGAR
Rehab / Renov
Sarana Prasarana
Dusun
Pnddk Stmpt
Dusun
Pnddk Stmpt Dusun
Pnddk Stmpt
DESA
ILUSTRASI SP TEMPATAN
LANGKAH-LANGKAH DALAM PERENCANAAN DIT.P3KTRANS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
D
20
RENCANA KAWASAN
TRANSMIGRASI (RKT)
Rencana Pembangunan
Kawasan Transmigrasi
a. Rencana pembangunan SKP
b. Rencana pembangunan KPB
c. Rencana pembangunan SP
d. Rencana pembangunan pusat SKP
e. Rencana pembangunan prasarana
dan sarana
RENCANA PERWUJUDAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
Rencana Pengembangan
Masyarakat Transmigrasi dan
Kawasan Transmigrasi
PERENCANAAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI
PP 3 tahun 2014 BAB V
SUBDIT PTSP
SUBDIT PTSKP
SUBDIT PSPK
SUBDIT PPM
LANGKAH-LANGKAH DALAM PERENCANAAN
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DIT.P3KTRANS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
E
1. “Ikuti Prosedur” : Jangan terburu-buru membuat RTSP,
susun terlebih dahulu RKT dan diusulkan dari Bupati
melalui Gubernur ke Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
agar ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi.
2. Berdasarkan hasil RKT, susunlah Perencanaan SKP sebagai
panduan dalam perwujudan ruang kawasan transmigrasi.
3. Lokasi RTSP berstatus HPL.
4. Jangan memaksakan daya tampung RTSP menjadi 300 KK,
sesuaikan dengan daya tampung & dukung lahan (lebih
baik mengurangi daya tampung tetapi dari tata ruang
aman ).
4. Agar desain tata ruang RTSP tidak bermasalah dikemudian
hari, perlu dimusyawarahkan dengan penduduk setempat
dengan jelas.
5. Bila lokasi RTSP ada indikasi banjir, maka perlu di
koordinasikan program penanganan dengan PU setempat
(drainase kawasan).
6. Bila terjadi pergeseran tata ruang, redesain tata ruang harap
dikonsultasikan dengan Direktorat Teknis Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi.
7. Pergeseran tata ruang tidak terlalu jauh dengan tata ruang
yang semula didesain, bila terlalu jauh lebih baik
direncanakan survey ulang
8. Letak pergeseran tata ruang di kawasan APL