Sinergi Penataan Ruang dalam Sektor Transpotrtasi

8/10/2019 Sinergi Penataan Ruang dalam Sektor Transpotrtasi

1/29


2/29

1. Latar belakang

2. Keterpaduan peraturan perundangan tentang penataan ruangdengan perumahan dan permukiman

3. Permasalahan pemanfaatan ruang dalam pengembangantransportasi

4. Kebijakan penataan ruang dalam pengembangan transportasi kedepan

5. Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan transportasi berbasis

penataan ruang

2

OUTLINE


3/29

LATARBELAKANG

3


4/29

4

LATAR BELAKANG

Pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini didominasi oleh

masyarakat, termasuk didalamnya dunia usaha

Pemerintah lebih berperan pada aspek pengaturan danpengawasan, dan membutuhkan mitra untuk bekerjasama

Pemahaman dunia usaha mengenai tata ruang relatif belummemperhatikan pemanfaatan ruang yang sesuai denganperaturan perundang-undangan

Perlunya sosialiasi kepada dunia usaha dalam rangkameningkatkan peran serta dunia usaha dengan pemerintahdalam melaksanakan pembangunan yang berbasis penataanruang


5/29

5

Sosialiasi Penataan Ruang diwujudkan dalam bentuk dialog antara DirektoratJenderal Penataan Ruang dengan sektor-sektor yang dominan dalamPemanfaatan Ruang

Sektordominan

dalampenataan

ruang

Perumahan

Transportasidan

Infrastruktur

Perkebunan,Kehutanan,

dan Pertanian

Pertambangandan Mineral

Perindustrian,Perdagangan,

danPariwisata

LATAR BELAKANG (2)


6/29

6

Tujuan

Menjalin kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan

kualitas tata ruang, meningkatkan kepatuhan dunia usaha terhadap pentingnyapenataan ruang, serta melembagakan penataan ruang di lingkuangan duniausaha melalui asosiasi profesi

Sasaran

Tersosialisasikannya penataan ruang kepada kalangan dunia usaha Terwujudnya kesamaan persepsi antara pemerintah dengan dunia usaha tentang

perlunya kemitraan dalam penataan ruang Merumuskan rekomendasi yang disepakati bersama

Luaran

Penyelenggaraan dialog interaktif dengan dunia usaha terkait penataan ruang Rumusan rekomendasi dunia usaha untuk meningkatkan kualitas penataan

ruang

Manfaat

Meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang penataan ruang serta aspekstrategisnya bagi pelaku usaha

Meningkatkan peran dunia usaha dalam penataan ruang

LATAR BELAKANG (3)


7/29

GAMBARAN UMUM

PENYELENGGARAANPENATAAN RUANG

7


8/29


9/29


10/29

10

Penataan Ruang sebagai Instrumen Pengembangan Wilayahdan Kawasan

Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) dimaksudkan untukmemberikan panduan bagi siapapun dalam pengembangan suatuwilayah dan kawasan.

Dengan mengacu kepada UUPR, maka suatu wilayah bisa berkembangdengan lebih terencana.

Para pihak yang berkepentingan (termasuk dunia usaha), dapatmenjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada setiap level pemerintahan sebagai panduan awal.

Sehingga dapat diketahui RDTR setiap zonasi dan menyesuaikandengan rencana usahanya.


11/29

KETERPADUANPERATURANPERUNDANGANTENTANG PENATAANRUANG DENGANSEKTORTRANSPORTASI

11


12/29

12

Kaitan Penataan Ruang dan Sektor Transportasi Penataan Ruang dan sistem transportasi memiliki keterkaitan yang erat

dalam pembentukan ruang.

Upaya penyediaan sarana transportasi untuk perkembangan wilayahsemestinya mengacu pada Rencana Tata Ruang


13/29

13

Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang denganPengembangan Transportasi

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sistem transportasi merupakan unsur pembentuk struktur ruang wilayah yang harus dapatmemberikan pelayanan secara efisien, aman dan nyaman

Undang-Undang Penataan Ruang salah satunya mengatur bagaimana pembentukan strukturruang


14/29

d d d


15/29

Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun denganmemperhatikan: (a) pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; (b)

pengembangan wilayah dan/atau daerah; (c) rencana umum tata ruang; (d).keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan (e) perwujudan Wawasan Nusantara(Pasal 9 ayat 4)

Penetapan lintas angkutan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan: (a).

pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan; (b) fungsi sebagai jembatan; (c) hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhandan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;(d) tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya; (e)Rencana Tata Ruang Wilayah ; dan (f) jaringan trayek angkutan laut sehinggadapatmencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar-dan intramoda. (Pasal 22 ayat 2)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dengan memperhatikan salah satunyaRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota , (pasal 71 ayat 2)

Suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat ditetapkan oleh Menteri menjadilokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta memenuhi

persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan (Pasal 77)

15

Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang denganPengembangan Transportasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran


16/29


17/29

17

BERBAGAI ISU DAN PERMASALAHAN

Seiring perkembangan sebuah wilayah baik secara ekonomimaupun demografis, maka aktivitas transportasi juga semakinmeningkat.

Jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan timbul permasalahan di bidang transportasi, khususnya kemacetanyang saat ini sering terjadi di kota-kota besar Indonesia.


18/29

18

BERBAGAI ISU DAN PERMASALAHAN

Lahan yang tersedia tidak bertambah akan tetapi jumlah penduduknya semakin hari semakin meningkat, dengan katalain maka kebutuhan akan lahan pun semakin meningkat.

Sebagai dampaknya kebutuhan transportasi meningkat pesatsedangkan sarananya sangat terbatas, akibatnya kemacetandan kepadatan lalu lintas tidak dapat dihindarkan.


19/29

KEBIJAKANPENATAAN RUANGDALAMPENGEMBANGANTRANSPORTASI

19

P ti b R T t R Wil h (RTRW) K b t /K t d l


20/29

Di dalam RTRW ditentukan rencana struktur ruang,dimana salah satunya mengatur mengenai jaringantransportasi

20

Pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dalamperencanaan transportasi

Peran RTRW dalam perencanaantransportasi


21/29

21

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Sistem jaringan transportasi darat:- jaringan jalan nasional,- jaringan jalur kereta api- jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

Sistem jaringan transportasi laut:- tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran

Sistem jaringan transportasi udara:- tatanan kebandarudaraan- ruang udara untuk penerbangan.


22/29

22

Kriteria Teknis Jaringan Transportasi Darat

jaringan jalan arteriprimer jaringan jalanstrategis nasional dan jalan tol

jaringan jalankolektor primer

menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW,dan/atau PKN/PKW dengan

bandar udara pusatpenyebaran skalapelayananprimer/sekunder/tersierdan pelabuhaninternasional/nasional;

berupa jalan umum yang

melayani angkutan utama; melayani perjalanan jarak

jauh; memungkinkan untuk lalu

lintas dengan kecepatanrata-rata tinggi; dan

membatasi jumlah jalan

masuk secara berdayaguna.

menghubungkan antar-PKWdan antara PKW dan PKL;

berupa jalan umum yang

berfungsi melayaniangkutan pengumpul ataupembagi;

melayani perjalanan jaraksedang;

memungkinkan untuk lalulintas dengan kecepatanrata-rata sedang; dan

membatasi jumlah jalanmasuk.

Kriteria jaringan jalanstrategis nasional dan

jaringan jalan tol ditetapkan

sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan


23/29

23

Kriteria Teknis Jaringan jalur kereta api

jaringan jalur kereta api umum Jaringan jalur kereta api

antarkota; dan jaringan jalur kereta api

perkotaan.

jaringan jalur kereta api khusus

Jaringan jalur kereta api

antarkota ditetapkan dengan kriteriamenghubungkan antara PKN danpusat kegiatan di negara tetangga,antar-PKN, PKW dengan PKN, atauantar-PKW.

Jaringan jalur kereta apiperkotaan ditetapkan dengan kriteriamenghubungkan kawasan perkotaandengan bandar udara pusatpenyebaran skala pelayananprimer/sekunder/tersier danpelabuhan internasional/nasional atau

mendukung aksesibilitas di kawasanperkotaan metropolitan


24/29

24

Kriteria Teknis Jaringan transportasi sungai dan danau

pelabuhan sungai danpelabuhan danau

alur pelayaran untuk kegiatanangkutan sungai dan alurpelayaran untuk kegiatan

angkutan danau.

berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;

terintegrasi dengan sistem jaringantransportasi darat lainnya; dan

berada di luar kawasan lindung


25/29


26/29


27/29

PERAN SERTA DUNIAUSAHA DALAM

MEWUJUDKANTRANSPORTASIBERBASISPENATAAN RUANG

27

D P S M k d D i U h d l


28/29

28

Dasar Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalamMewujudkan Transportasi berbasis Penataan Ruang

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(UUPR) pasal 2: penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asaskebersamaan dan kemitraan

Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata

Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang: masyarakatdiberikan tempat sebagai pelaku utama penataan ruang yangmemungkinkan mereka untuk ikut serta mewujudkan ruang yang

berkualitas

Dengan mengacu pada dasar hukum tersebut, maka penyelenggaraan penataan ruang memerlukan adanya kerjasama dan hubungan yang erat berbasis kemitraan diantara Pemerintah dan para stakeholders.


29/29

29

Tata Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif,dan Berkelanjutan

adalah Hak Kita Bersama

Documents

Sinergi Penataan Ruang dalam Sektor Transpotrtasi