SISTEM ANGGARAN PEMBANGUNAN

Kasmadi S.Pd

SMAN 74 Jakarta

2010

Materi Pokok

DEFINISI

Suatu daftar terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran suatu negara/daerah dalam waktu satu tahun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

1. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara/daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

2. Sebagai pedoman dalam menentukan target pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

3. Dapat mengetahui asumsi-asumsi yang dipakai oelh pemerintah sehingga dapat pembangunan diperkirakan dalam satu tahun ke depan.

TUJUAN

Belanja Pusat

Belanja Daerah

1. Pengeluaran Rutin2. Pembiayaan

Pembangunan

1. Dana Perimbangan2. Dana Otonomi

Khusus dan Penyesuaian

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Bunga dan Cicilan Utang

Subsidi

Pengeluaran Pengeluaran RutinRutin

Pengeluaran Pengeluaran RutinRutin

Bunga dan Cicilan Utang

PembiayaanPembiayaanPembangunanPembangunan

Pembiayaan Dalam Negeri

Pinjaman Proyek

Pinjaman Program

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbai keadaan ekonomi

TUJUAN

Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, membuka kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum

KebijakanFiskal

PengelolaanAnggaran

Stabilisasi Anggaranotomatis

Fungsional

Berimbang

Mengambang

Defisit

Jenis-JenisJenis-JenisAnggaranAnggaran

Surplus

DEFINISI

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan wajib pajak berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

11BUDGET

22REGULASI

33DISTRIBUSI

Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan

Pajak sebagai selain sumber pembiayaan juga sebagai alat mengatur kegiatan perekonomian

Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan

Pajak Daerah

Pajak Negara

Pajak Subyektif

Pajak Tak Langsung

Pajak Langsung

Ekonomi

Praktis dan Mudah Kepastian

dan Ketetapan

Azas Pemungutan

PajakKeadilan

DEGRESIF

TETAP

PROGRESIF

PROPORSIONAL

Perbedaan Pajak dengan Retribusi

PAJAK RETRIBUSI

1. Wajib Bagi warga negara yang telah memenuhi syarat wajib pajak

1. Hanya untuk orang-orang tertentu

2. Sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang

2. Sifatnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi

3. Lembaga pemungutnya pemerintah pusat dan daerah

3. Lembaga pemungutnya pemerintah daerah

4. Tidak dapat ditunjuk secara lagsung

4. Dapat ditunjuk secara individu

5. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung

5. Mendapatkan imbalan secara langsung

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Tarif Pajak Penghasilan (UU. No. 17 Thn 2000)

Penghasilan Tarif

Sampai dengan Rp. 25.000.000 5%

Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000 10%

Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000 15%

Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000 25%

Diatas Rp. 200.000.000 35%

Penghasilan Tidak Kena Pajak

1. Wajib Pajak Rp. 13.200.0002. Istri (tidak Bekerja) Rp. 1.200.0003. Anak (max. 3 org) Rp. 1.200.000

Contoh :Mr. Fajar mempunyai penghasilan Rp. 6.000.000/bulan. Ia mempunyai istri yang rajin masak, dan 2 orang anak. Hitunglah PPh Mr. Fajar perbulannya!

Jawabannya :

Penghasilan : 6.000.000 x 12 = 72.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :1.Wajib Pajak : 13.200.0002.Istri : 1.200.0003.Anak 2 orang : 2.400.000

Jumlah = 16.800.000 _Penghasilan Kena Pajak Mr. Fajar 55.200.000

Pajak Terutang Mr. Fajar :

25.000.000 x 5% = 1.250.00025.000.000 x 10% = 2.500.000 5.200.000 x 15% = 780.000 +

Jumlah = 4.530.000

PPh yang harus dibayar perbulannya :4.530.000 : 12 = 377.500

1. Eko seorang karyawan swasta dengan gaji Rp. 7.000.000/bulan belum mempunyai keluarga. Hitunglah PPh terutangnya tiap bulannya!

2. Diana seorang sekretaris dengan gaji Rp. 8.600.000 mempunyai 3 anak dan 1 suami yang pengangguran. Hitunglah PPh perbulannya!

3. Hitunglah PPh Tuan Iman jika penghasilannya Rp. 12.000.000, ia mendapatkan premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 2% dan jaminan kematian 1%, keduanya dari gaji pokok. Biaya jabatan 5% dan iuran pensiun 2%. Iman mempunyai seorang istri dengan satu anak !

Berdasarkan UU N0. 12 Tahun 1994, perhitungan PBB,20% x 0,5% x NJOKP

NJOTKP ditetapkan oleh dirjen pajak dengan ketentuan sebesar Rp. 14.000.000

Contoh :Bu Raden mempunyai tanah seluas 200 m2, dengan harg jual Rp. 700.000/m2 Luas bangunan 150 m2 dengan harga jual Rp. 500.000/m2, pagar sepanjang 15 m2 dengan nilai jual Rp. 150.000/m2. Hitunglah PBB yang harus dibayarkan oleh Bu Raden!

Jawabannya :

Nilai jual objek pajak :-Tanah : 200 x 700.000 = 140.000.000- Bangunan : 150 x 500.000 = 75.000.000- Pagar : 15 x 150.000 = 2.250.000 + Jumlah = 217.250.000Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak = 14.000.000 _Nilai Jual kena pajak = 203.250.000

PBB yang harus dibayar Bu Raden :20% x 0,5% x 203.250.000 = 203.250

Latihan 2 :

1. Anita mempunya lahan seluas 350 m2 dengan nilai jual Rp. 200.000,00 dan luas bangunannya 200 m2 dengan nilai jual Rp. 300.000,00 Hitunglah PBB yang harus dibayar oleh Anita!

2. Rifky mempunyai tanah seluas 1000 m2 dengan nilai jual RP. 500.000/m2 dan pagar yang mngelilinginya sepanjang 500 m2 dengan nilai jual Rp. 100.000,00. Hitunglah nilai PBB yang harus dibayar oleh Rifky!

Sumber Pustaka :

1. Mardiyatmo dkk, Dunia Ekonomi SMA Kelas XI, yudhistira, Jakarta, 2010

2. Situmorang, alam, Ekonomi, SMA Kelas XI, ESIS, Jakarta, 2010

3. Purnastuti, Losina, Ekonomi SMA Kelas XI, Grassindo, Jakarta, 2007

4. Template presentasi : SmileTemplate.com

www.themegallery.com