Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

www.themegallery.com Company Logo

SISTEM PENYELENGGARAANSISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

By :

DEDY SURYADI BANDIKLAT KAB.SUKABUMI

PADA PEMBELAJARAN : DIKLAT PRAJABATAN GOL.III


PRAJAB

BINA SUASANA (SALING MENGENAL)

SILATURAHMSILATURAHMII

Manfaat :Manfaat :1) PANJANG USIA2) BANYAK RIZKI3) SELALU DAPAT

PERTOLONGAN DARI TUHAN

1) ANTARA WIDAYISWARA DNG PESERTA 2) ANTARA PESERTA DNG

PESERTA


Nama : DEDY SURYADI

TTL : Jakarta, 02 Agustus 1970

Pendidikan: Pasca Sarjana (S-2) Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal UGM Yogyakarta

Jabatan : Kabid. Pengembangan dan Kerjasama

Badan Diklat Kabupaten Sukabumi

Alamat Kant. : Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan

Kabupaten Sukabumi

Alamat Rmh : Jl. Raya Limus Nunggal, Cisuda – Kota Sukabumi

DATA DIRI

PRAJAB


a.a. KOMPETENSI DASAR:KOMPETENSI DASAR:Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami & menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.b. INDIKATOR KEBERHASILAN :INDIKATOR KEBERHASILAN :

TUJUAN PEMBELAJARAN :

PESERTA MAMPU MEMAHAMI/MENJELASKAN :PESERTA MAMPU MEMAHAMI/MENJELASKAN :1) Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;2) Tata kepemerintahan yg baik3) Pembentukan perat-per-UU4) Lembaga-lembaga pemerintah;5) Hubungan Presiden Dng lembaga-lembaga

negara lainnya dlm penyel.peme-an negara6) Proses manajemen pemerintahan

PRAJAB


a. MATERI POKOK

PRAJAB

MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK

1) Sistem Penyelenggaraan Pemerinatahan Negara;

2) Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Yang baik (Good Governance)

3) Pembentukan perat-per-UU4) Lembaga-Lembaga Pemerintah;5) Hubungan Presiden dng lembaga-2

Negara lainnya dlm Penye.Pem-an negara6) Proses Manajemen Pemerintahan.


b. SUB MATERI POKOK

PRAJAB

1.1. Pengertian Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara1.2. Penyelenggaraan Kekuasaan Pem-an Negara

2.1. Pengertian dan Pemahaman Good Governance2.2. Upaya mewujudkan Good Governance2.3. Akip2.4. Peradilan Tata Usaha Negara

3.1. Asas Perat.Per-UU3.2. Jenis dan Hierarki Perat.Per-UU

4.1. Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat4.2. Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah4.3. Lembaga Pemerintah Pusat4.4. Lembaga Pemerintah Daerah4.5. Lembaga Perekonomian Negara


b. SUB MATERI POKOK

PRAJAB

5.1. Hubungan Presiden dng MPR5.2. Hubungan Presiden dng DPR5.3. Hubungan Presiden dng DPD5.4. Hubungan Presiden dng BPK5.5. Hubungan Presiden dng MA5.6. Hubungan Presiden dng MK 5.7. Hubungan Presiden dng BI

6.1. Perencanaan6.2. Pengorganisasian6.3. Pelaksanaan6.4. Pengawasan


PRAJAB

T A N Y A :

SIAPA ANDAATAU

ANDA SIAPA ?

JAWAB PAMONG PRAJA


PRAJAB

PAMONG PRAJA =

PENGAYOM, PENGABDI & PELAYAN MASYARAKAT, BANGSA & NEGARA


APA KABAR ?

PRAJAB


PRAJAB

SUKABUMI MANDIRI

KAMI SISWA KELAS D……….. SIAP MEMBANGUN NEGERI……TIADA RASA LELAH……………PENUH DENGAN SEMANGATSUKABUMI MAJU…….YES!!!

A..A..A..A..AAOE..0..A..A..A..A..AAOE..O..


PRAJAB

1.1. PENGERTIAN SIST.PEM-AN NEGARA :

1)MEKANISME PEMERINTAHAN NEGARA DIJALANKAN OLEH PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 (Ps.4,Ayat 1).

2)SISTEM BEKERJANYA PEMERINTAH SEBAGAI FUNGSI YANG ADA PADA PRESIDEN.

3)MEKANISME BEKERJANYA LEMBAGA EKSEKUTIF YG DIPIMPIN OLEH PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN.

4)MEKANISME BEKERJANYA LEMBAGA EKSEKUTIF YANG DIPIMPIN PRESIDEN, BAIK SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN MAUPUN SEBAGAI KEPALA NEGARA.


PRAJAB

1.2. PENYEL.KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA :

1)PRESIDEN SEBAGAI PENYELENGGARA ATAU PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DIBANTU OLEH SATU WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA YANG MEMBIDANGI TERTENTU. MENTERI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN. (UUD 1945, Ps.4,Ayat 1).

2)SEBAGAI KEPALA EKSEKUTIF ATAU KEPALA PEMERINTAHAN, PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU DAN MENETAPKAN PP UTK MELAKSANAKAN UU SEBAGAIMANA MESTINYA. PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN ATAU MEMBUBARKAN DPR.


APAKAH GAMBARAN PNS MASIH SEPERTI INI ?

NGOROK WAE AH…..

APAKAH KERJA

PRESIDEN SEPERTI INI ?…..

PRAJAB


APAKAH JUGA PRESIDEN SEPERTI INI ?

PRAJAB


DLM PENYEL.KEKUASAAN PEM-AN NKRI,

SBG KEP.NEGARA PRESIDEN :

PRAJAB

1.Memegang kekuasaan tertinggi atas : AD, AU, AL


PRAJAB

2.Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dng negara lain dng persetujuan DPR. .

3.Dalam membuat perjanjian lainnya yg menimbulkan akibat luas & mendasar bg kehidupan rakyat yg terkait dng beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU hrs dng persetujuan DPR.

4.Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-2 & akibat keadaan bahaya ditetapkan dng UU.


PRAJAB

5.Mengangkat duta dan konsul dng memperhatiakn pertimbangan DPR.

6.Menerima penempatan duta negara lain dng memperhatikan pertimbangan DPR. .

7.Memberi grasi & rehabilitasi dng memperhatikan perimbangan Mahkamah Agung. .

8.Memberi abolisi & amnesti dng memperhatikan pertimbangan DPR. .

9.Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yg diatur dng UU. .


PRAJAB

10. Membentuk dewan pertimbangan yg Membentuk dewan pertimbangan yg bertugas bertugas memberi nasehat & pertimbangan memberi nasehat & pertimbangan kepada kepada Presiden, yg selanjutnya diatur dng UU. Presiden, yg selanjutnya diatur dng UU.

11. Membahas RUU utk menjadi UU dengan Membahas RUU utk menjadi UU dengan persetujuan DPR. persetujuan DPR.

12.12. Mengesahkan RUU yg telah disetujui bersama Mengesahkan RUU yg telah disetujui bersama DPR utk menjadi UU. DPR utk menjadi UU.

13.13. Dlm hal ikhwal kepentingan memaksa, Dlm hal ikhwal kepentingan memaksa, Presiden Presiden berhak menetapkan PP sbg pengganti berhak menetapkan PP sbg pengganti UU. UU.

14.14. Mengajukan RUU APBN utk dibahas bersama Mengajukan RUU APBN utk dibahas bersama DPR dng memperhatiakn pertimbangan DPDDPR dng memperhatiakn pertimbangan DPD


PRAJAB

15. Meresmikan anggota BPK yg telah dipilih oleh Meresmikan anggota BPK yg telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. DPR atas dasar pertimbangan DPD.

16. Menetapkan calon hakim agung yg diusulkan Menetapkan calon hakim agung yg diusulkan komisi yudisail & telah mendapat persetujuan komisi yudisail & telah mendapat persetujuan DPR utk menjadi hakim agung DPR utk menjadi hakim agung

17.17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dng persetujuan DPR. Komisi Yudisial dng persetujuan DPR.

18.18. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. konstitusi.


APA YANG ANDA LIHAT?


PERTANYAAN ?

JIKA SAYA SEBAGAI PRESIDEN, APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA MALAYSIA KEMBALI MENGGANGGU DENGAN SENGKETA PULAU AMBALAT ?

TULIS JAWABAN DALAM KERTAS SELEMBAR, BERI NAMA DAN NOMOR ABSEN


PRAJAB

2.1. PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE

1.Osborn dan Gaebler (1992:24) :Governance : proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Meuthia Gani-Rahman (1999:2) : Governance : pengelolaan sumber daya ekonomi & sosial yg melibatkan negara dan sektor non pem-ah dlm suatu usaha kolektif.

3. UNDP (1999:14) :Governance : hubungan yg sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat


PRAJAB

KENAPA HRS KENAPA HRS GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE ? ?

BAPPENAS : BAPPENAS : Good GovernanceGood Governance adalah suatu konsepsi adalah suatu konsepsi tng penyel.pemerintahan yg bersih, tng penyel.pemerintahan yg bersih, demokratis, demokratis, dan efektif sesuai dng cita-cita dan efektif sesuai dng cita-cita terbentuknya suatu terbentuknya suatu masyarakat madani. masyarakat madani. Suatu gagasan dan nilai utk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

TATA KEPEMERINTAHAN

PEM

PRIVAT MASY


PERTANYAAN ?

JIKA SAYA SEBAGAI PRESIDEN, APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA MALAYSIA KEMBALI MENGGANGGU DENGAN SENGKETA PULAU AMBALAT ?

TULIS JAWABAN DALAM KERTAS SELEMBAR, BERI NAMA DAN NOMOR ABSEN


KABAYAN-NYI ITEUNG BERAKSI

BERGERAKLAH KATA NYI ITEUNG


PRAJAB

2.2. UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE HRS TERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD

GOVERNANCE, YAKNI : (BAPPENAS-TIM NAS TATA KEPEM.YG BAIK )

1.VISIONARY (WAWASAN KEDEPAN) : a. indikator minimal :

1). Visi, strategi jelas & mapan dng menjaga kepastian hukum

2). 2). Kejelasan tujuan kebijakan & programKejelasan tujuan kebijakan & program3). 3). Dukungan pelaku dlm mencapai visiDukungan pelaku dlm mencapai visi

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Peraturan/kebijakan tng visi dan Peraturan/kebijakan tng visi dan

strategistrategi2).2). Proses penentuan visi & strategi scr Proses penentuan visi & strategi scr

partisiptifpartisiptif


PRAJAB

2.KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI : a. indikator minimal :

1). Tersedia informasi dlm penyusununan kebijakan publik;;

2). 2). Adanya akses pada informasi yg siap, Adanya akses pada informasi yg siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.tepat waktu.

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Peraturan yg menjamin hak mendapat Peraturan yg menjamin hak mendapat

informasi;informasi;2).2). Pusat/Balai InformasiPusat/Balai Informasi3).3). Website (Website (e-governmente-government))4).4). Iklan layanan MasyarakatIklan layanan Masyarakat5).5). Media CetakMedia Cetak6).6). Papan PengumumanPapan Pengumuman


PRAJAB

3.PARTISIPASI MASYARAKAT : a. indikator minimal :

1). Adanya pemahaman penyelenggaraan negara tng proses/metode partisipatif

2). 2). Adanya pengambilan keputusan yg Adanya pengambilan keputusan yg didasarkan atas konsesnsus bersama.didasarkan atas konsesnsus bersama.

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Pedoman pelaksanaan proses Pedoman pelaksanaan proses

partisipatif;partisipatif;2).2). Forum konsultatif dan temu publik, Forum konsultatif dan temu publik,

termasuk forum stakeholderstermasuk forum stakeholders3).3). Media masa nasional maupun lokal sbg Media masa nasional maupun lokal sbg

sarana penyaluran aspirasi masyarakatsarana penyaluran aspirasi masyarakat4).4). Mekanisme/peraturan untuk Mekanisme/peraturan untuk

mengakomodasi kepentingan yg mengakomodasi kepentingan yg beragamberagam


PRAJAB

4.TANGGUNG GUGAT : a. indikator minimal :

1). Adanya kesesuain pelaksanaan dengan standar prosedur

2). 2). Adanya sanksi atas kelalaian.Adanya sanksi atas kelalaian.

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Mekanisme pertanggungjawaban;Mekanisme pertanggungjawaban;2).2). Laporan tahunan;Laporan tahunan;3).3). Laporan pertanggungjawaban;Laporan pertanggungjawaban;4).4). Sistempemantauan kinerja;Sistempemantauan kinerja;5).5). Sistem pengawasan;Sistem pengawasan;6). 6). Mekanisme Mekanisme reward and punishmentreward and punishment


PRAJAB

5.SUPREMASI HUKUM : a. indikator minimal :

1). Adanya kepastian & penegakan hukum;2). 2). Adanya penindakan setiap pelanggaran Adanya penindakan setiap pelanggaran

hukumhukum3).3). Adanya pemahaman hukum & aturanAdanya pemahaman hukum & aturan

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Sistem yuridis yg terpadu Sistem yuridis yg terpadu

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan)(kepolisian, kejaksaan, pengadilan)2).2). Reward and Punishment yg jelas bagi Reward and Punishment yg jelas bagi

aparat penegak hukum aparat penegak hukum 3).3). Sistem pemantauan lembaga peradilan Sistem pemantauan lembaga peradilan

yg yg obyektif; independent & mudah obyektif; independent & mudah teraksesterakses

5).5). Sosialisasi kesadaran hukum.Sosialisasi kesadaran hukum.


PRAJAB

6.DEMOKRASI : a. indikator minimal :

1). Adanya kebebasan dlm menyampaikan aspirasi & berorganisasi;

2). 2). Adanya kesempatan yg sama bagi Adanya kesempatan yg sama bagi masyarakat dlm pengambilan masyarakat dlm pengambilan

keputusan keputusan publikpublik

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :Peraturan yg menjamin adanya hak dan kewajiban Peraturan yg menjamin adanya hak dan kewajiban yg sama bg setiap warga negara utk turut serta yg sama bg setiap warga negara utk turut serta dlm pengambilan keputusan publik.dlm pengambilan keputusan publik.


PRAJAB

7.Profesionalisme & Kompetensi a. indikator minimal :

1). Berkinerja tinggi;2). 2). Taat asasTaat asas3).3). Kreatif dan inovatifKreatif dan inovatif4).4). Memiliki kualifikasi di bidangnyaMemiliki kualifikasi di bidangnya

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Standar kompetensi yg sesuai fungsi;Standar kompetensi yg sesuai fungsi;2).2). Kode etik profesi Kode etik profesi 3).3). Sistem reward and punisment yg jelas;Sistem reward and punisment yg jelas;4). 4). Sistem pengembangan SDMSistem pengembangan SDM5).5). Standar dan indikator kinerjaStandar dan indikator kinerja


PRAJAB

8.Daya Tanggap a. indikator minimal :

1). Tersedia layanan pengaduan dng prosedur mudah;

2). 2). Adanya tindak lanjut cepat dari laporan Adanya tindak lanjut cepat dari laporan dan pengaduan.dan pengaduan.

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Standar pelayanan publik; Standar pelayanan publik; 2).2). Prosedur dan layanan pengaduan Prosedur dan layanan pengaduan

hotline;hotline;3). 3). Fasilitas komunikasi dan informasi.Fasilitas komunikasi dan informasi.


PRAJAB

9.Keefisienan dan Keefektifan a. indikator minimal :

1). Terlaksananya administrasi penyel.negara yg berkualitas dan tepat sasaran dng sumber daya yg optimal;

2). 2). Adanya perbaikan berkelanjutan;Adanya perbaikan berkelanjutan;3).3). Berkurangnya tumpang tindih Berkurangnya tumpang tindih

penyel.fungsi org/unit kerja.penyel.fungsi org/unit kerja.

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Standar & indikator kinerja utk menilai Standar & indikator kinerja utk menilai

efektifitas dan efisiensi; efektifitas dan efisiensi; 2).2). Survei-survei kepuasan stake holder.Survei-survei kepuasan stake holder.


PRAJAB

10. Desentralisasi a. indikator minimal :

Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan;

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Peraturan per-UU mengenai org yg Peraturan per-UU mengenai org yg

jelas; jelas; 2).2). Peraturan per-UU mengena pembagian Peraturan per-UU mengena pembagian

tugas.tugas.


PRAJAB

11. Kemitraan dng Dunia Usaha Swasta & Masyarakata. indikator minimal :

1). Pemahaman pola kemitraan;2). 2). Lingkungan kondusif bg masyarakat Lingkungan kondusif bg masyarakat

kurang mampu utk berkaryakurang mampu utk berkarya3).3). Terbukanya kesempatan bagi Terbukanya kesempatan bagi

masyarakat/dunia usaha swasta masyarakat/dunia usaha swasta berperan berperan dlm penyediaan layanan umumdlm penyediaan layanan umum

4).4). Pemberdayaan institusi ekonomi lokal, Pemberdayaan institusi ekonomi lokal, mikro, dan UKMmikro, dan UKM

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Peraturan dan pedoman kemitraan Peraturan dan pedoman kemitraan

pemerintah-dunia usaha-masyarakatpemerintah-dunia usaha-masyarakat2).2). Peraturan yg berpihak pd masya Peraturan yg berpihak pd masya

kurang kurang mampumampu3).3). Program-program pemberdayaanProgram-program pemberdayaan


PRAJAB

12. Kemitmen Pada Pengurangan Kesenjangan a. indikator minimal :

1). Kebijakan yg berorientasi pd pemenuhan kebutusan dasar bg masya kurang mampu 2). 2). Tersedianya Tersedianya layanan/fasilitas bg masy. layanan/fasilitas bg masy. Kurang Kurang mampu;mampu;

3).3). Kesetaraan dan keadilanKesetaraan dan keadilan4).4). Pemberdayaan kawasan tertinggalPemberdayaan kawasan tertinggal

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Peraturan dan pedoman yg berpihak Peraturan dan pedoman yg berpihak

pada pada pemberdayaan gender, msyarakat pemberdayaan gender, msyarakat kurang kurang mampu dan kawasan tertinggal;mampu dan kawasan tertinggal;

2).2). Program-program pemberdayaan Program-program pemberdayaan gender, gender, msyarakat kurang mampu dan msyarakat kurang mampu dan kawasan kawasan tertinggaltertinggal


PRAJAB

13. Kemitmen Pada Lingkungan Hidupa. indikator minimal :

1). Keseimbangan pemanfaatan SDA dengan perlindungan/konservasi;

2). 2). Penegakan prinsip pemb.berkelanjutan;Penegakan prinsip pemb.berkelanjutan;3).3). Rendahnya tingkat pencemaran dan Rendahnya tingkat pencemaran dan

rusak rusak lingkunganlingkungan4).4). Rendahnya tingkat pelanggaran Rendahnya tingkat pelanggaran

perusakan lingkunganperusakan lingkungan

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :1). 1). Peraturan dan kebijakan yg menjamin Peraturan dan kebijakan yg menjamin

kelestarian SDA;kelestarian SDA;2).2). Forum kegiatan peduli lingkungan;Forum kegiatan peduli lingkungan;3). 3). Reward and punisment dlm Reward and punisment dlm

pemanfaatan pemanfaatan dan perlingan SDAdan perlingan SDA


PRAJAB

14. Komitmen Pada Pasar yang Faira. indikator minimal :

1). Tidak ada monopoli;2). 2). Berkembangnya ekonomi masyarakat;Berkembangnya ekonomi masyarakat;3).3). Terjaminnya iklim kompetesi yg sehat.Terjaminnya iklim kompetesi yg sehat.

b. perangkat pendudukung indikator :b. perangkat pendudukung indikator :Peraturan mengenai persaingan usaha yg Peraturan mengenai persaingan usaha yg menjamin kompetisi sehat.menjamin kompetisi sehat.

LOGO

KECEPAT-KECEPAT-ANAN

(SPEED)(SPEED)

KOMPETISI KOMPETISI HARGAHARGA

(DISCOUN(DISCOUN-T-TING)ING)

KENYAMANAN

(CONVI-NIENCE)

JAMINAN MUTU

(QUALITY CONTROL)

TEKNOLOGI SEBAGAI ANDALAN(TECHNO

AGE)

GELOMBANG GENERASI

(AGEWAVE)

PELAYANAN PELANGGAN(CUSTUMER

SERVICE)

PERTAMBAHAN NILAI

(VALUE ADDED)

ADANYAPILIHAN(CHOICE)

RAGAM GAYA HIDUP

(LIFE STYLE)

TANTANGAN ABAD – 21( Robert B. Tucker )


TANTANGAN ABAD 21


3.3.INPRES NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG AKIP.

4.4.KEPUTUSAN KEPALA LAN N0.239/IX/6/8/2003 TNG PEDOMAN PENYUSUNAN PELAPORAN AKIP

2.2. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PRAJAB

1.1.TAP MPR RI NO. XI/MPR/1998.

2.2.UU NO. 28/1999


1

APA YANG DIMAKSUD AKIP ?.

PRAJAB

PERWUJUDAN KEWAJIBAN SUATU INSTANSI PERWUJUDAN KEWAJIBAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH UTK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PEMERINTAH UTK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN PELAKSANAAN MISI ORG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PELAKSANAAN MISI ORG DLM MENCAPAI TUJUAN & SASARAN YG TELAH DLM MENCAPAI TUJUAN & SASARAN YG TELAH DITETAPKAN MELALUI ALAT PERTANGGUNGJAWABAN DITETAPKAN MELALUI ALAT PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERIODIKSECARA PERIODIK


PRAJAB

PRINSIP-PRISNIP PRINSIP-PRISNIP PELAKSANAAN PELAKSANAAN

AKUNTABILITASAKUNTABILITAS

a.a.Hrs ada komitmen dari pimpinan & Hrs ada komitmen dari pimpinan & seluruh staf instansi utk melakukan seluruh staf instansi utk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;akuntabel;

b.b.Hrs merupakan suatu sistem yg dpt Hrs merupakan suatu sistem yg dpt menjamin penggunaan sumber-sumber menjamin penggunaan sumber-sumber daya scr konsisten dng perat.per-UU yg daya scr konsisten dng perat.per-UU yg berlaku. berlaku.

c.c. Hrs dpt menunjukkan tingkat pencapaian Hrs dpt menunjukkan tingkat pencapaian tujuan & sasaran yg telah ditetapkan;tujuan & sasaran yg telah ditetapkan;


PRAJAB

d.d.Hrs berorientasi pada pencapaian visi & misi Hrs berorientasi pada pencapaian visi & misi serta hasil & manfaat yg diperoleh;serta hasil & manfaat yg diperoleh;

e.e.Hrs jujur, obyektif, tranfaran & inovatif sbg Hrs jujur, obyektif, tranfaran & inovatif sbg katalisator perubahan manaj.instansi pem-ah katalisator perubahan manaj.instansi pem-ah dlm membentuk pemutakhiran metode & dlm membentuk pemutakhiran metode & teknik pengukuran kinerja & penyusunan teknik pengukuran kinerja & penyusunan laporan akuntabilitas.laporan akuntabilitas.


PRAJAB

KISAH PEJABAT AROGAN


PRAJAB

3.1. Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat

URUSAN PEM-AN YG SEPENUHNYA MENJADI URUSAN PEM-AN YG SEPENUHNYA MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH ADALAH URUSAN-KEWENANGAN PEMERINTAH ADALAH URUSAN-2 YG MENYANGKUT TERJAMINNYA 2 YG MENYANGKUT TERJAMINNYA KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA SECARA KESELURUHAN.SECARA KESELURUHAN.

APA SAJA ?APA SAJA ?


PRAJAB

I.I. POLITIK LUAR NEGERI :POLITIK LUAR NEGERI :

1)1) Mengangkat pejabat politik dan menunjuk Mengangkat pejabat politik dan menunjuk warga negara untuk duduk dlm jabatan warga negara untuk duduk dlm jabatan lembaga internasionallembaga internasional

2)2) Menetapkan kebijakan luar negeriMenetapkan kebijakan luar negeri

3)3) Melaksanakan perjanjian dng negara lainMelaksanakan perjanjian dng negara lain

4)4) Menetapkan kebijakan perdagangan dng luar Menetapkan kebijakan perdagangan dng luar negerinegeri


PRAJAB

II.II. PERTAHANAN :PERTAHANAN :

1)1) Mendirikan dan menentukan angkatan Mendirikan dan menentukan angkatan bersenjatabersenjata

2)2) Menyatakan damai dan perangMenyatakan damai dan perang

3)3) Menyatakan negara atau sebagian wilayah Menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahayanegara dalam keadaan bahaya

4)4) Membangun dan mengembangkan sistem Membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataanpertahanan negara dan persenjataan

5)5) Menetapkan kebijakan untuk wajib militer, Menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negarabela negara bagi setiap warga negara


PRAJAB

III.III.KEAMANAN :KEAMANAN :

1)1) Mendirikan dan membentuk kepolisian Mendirikan dan membentuk kepolisian negaranegara

2)2) Menetapkan kebijakan keamanan nasionalMenetapkan kebijakan keamanan nasional

3)3) Menindak setiap orang yg melanggar hukum Menindak setiap orang yg melanggar hukum negaranegara

4)4) Menindak kelompok atau setiap organisasi yg Menindak kelompok atau setiap organisasi yg kegiatannya melanggar keamanan negarakegiatannya melanggar keamanan negara

IV.IV.MONETER DAN FISKAL :MONETER DAN FISKAL :

1)1) Mencetak uang dan menentukan nilai mata Mencetak uang dan menentukan nilai mata uanguang

2)2) Menetapkan kebijakan moneterMenetapkan kebijakan moneter

3)3) Mengendalikan peredaran uangMengendalikan peredaran uang


PRAJAB

V.V. KEAMANAN :KEAMANAN :

1)1) Mendirikan lembaga peradilanMendirikan lembaga peradilan

2)2) Mengangkat hakim dan jaksaMengangkat hakim dan jaksa

3)3) Mendirikan lembaga pemasyarakatanMendirikan lembaga pemasyarakatan

4)4) Menetapkan kebijakan kehakiman dan Menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti, keimigrasian, memberi grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, PP pengganti UU, abolisi, membentuk UU, PP pengganti UU, PP, dan peraturan lainnya yg beskala PP, dan peraturan lainnya yg beskala nasionalnasional


PRAJAB

VI.VI.AGAMA :AGAMA :

1)1) Menetapkan hari libur keagamaan yg berlaku Menetapkan hari libur keagamaan yg berlaku scr nasionalscr nasional

2)2) Memberikan pengakuan thp eksis suatu Memberikan pengakuan thp eksis suatu agamaagama

3)3) Menetapkan kebijakan dlm penyelenggaraan Menetapkan kebijakan dlm penyelenggaraan kehidupan keagamaankehidupan keagamaan

Terdapat urusan yg bersifat : Terdapat urusan yg bersifat : concurrent,concurrent, yakni urusan yg penanganannya dlm bidang yakni urusan yg penanganannya dlm bidang tertentu dpt dilaksanakan bersama antara tertentu dpt dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dng cara pemerintah pusat dan daerah dng cara diserahkan kewenangannya kepada Provinsi diserahkan kewenangannya kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota.atau Kabupaten/Kota.


PRAJAB

Dalam hal urusan kewenangan, Pemerintah Dalam hal urusan kewenangan, Pemerintah Pusat Dapat :Pusat Dapat :

1)1) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahanpemerintahan

2)2) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah; kepada gubernur selaku wakil pemerintah; atauatau

3)3) Menugaskan sebagian urusan kepada Menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah daerah dan/atau pemerintahan Pemerintah daerah dan/atau pemerintahan berdasarkan asas tugas pembantuanberdasarkan asas tugas pembantuan


PRAJAB

Kriteria pembagian kewenangan yg bersifat Kriteria pembagian kewenangan yg bersifat concurrent adalah :concurrent adalah :

1)1) Eksternalitas: melihat dampak, bila lokal Eksternalitas: melihat dampak, bila lokal diserahkan ke daerah, bila nasional masih diserahkan ke daerah, bila nasional masih ditangani pusatditangani pusat

2)2) Akuntabilitas: melihat dampak yg lebih dekat Akuntabilitas: melihat dampak yg lebih dekat dengan masyarakatdengan masyarakat

3)3) Efisiensi: mempertimbangkan tersedianya Efisiensi: mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, penganggaran dan sumber daya (personil, penganggaran dan peralatan) agar tepat, pasti, cepat sesuai peralatan) agar tepat, pasti, cepat sesuai ketentuan yg berlakuketentuan yg berlaku


PRAJAB

3.2.3.2. URUSAN YANG MENJADI URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH

URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELIPUTI URUSAN PEMERINTAH DAERAH MELIPUTI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN.WAJIB DAN PILIHAN.

1)1) Urusan Wajib : urusan pemerintahan yg Urusan Wajib : urusan pemerintahan yg berkaitan dng pelayanan dasar sprt berkaitan dng pelayanan dasar sprt pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar.lingkungan dasar.

2)2) Urusan Pilihan : urusan pemerintahan yg Urusan Pilihan : urusan pemerintahan yg terkait erat dng potensi unggulan dan terkait erat dng potensi unggulan dan kekhasan daerah.kekhasan daerah.


PRAJAB

Urusan yg menjadi kewenangan pemerintah Urusan yg menjadi kewenangan pemerintah provinsi merupakan urusan d skala provinsi, provinsi merupakan urusan d skala provinsi, meliputi :meliputi :

1)1) Perencanaan & pengendalian pembangunan.Perencanaan & pengendalian pembangunan.

2)2) Perencanaan, pemnafaatan, dan pengawasan Perencanaan, pemnafaatan, dan pengawasan tata ruang.tata ruang.

3)3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.ketentraman masyarakat.

4)4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.Penyediaan sarana dan prasarana umum.

5)5) Penanganan bidang kesehatan.Penanganan bidang kesehatan.

6)6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sdm Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sdm potensial.potensial.

7)7) Penanggulangan masalah sosial lintas Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.kabupaten/kota.


PRAJAB

8)8) Pelayanan bidang ketenagakerjaa lintas Pelayanan bidang ketenagakerjaa lintas kabupaten/kota.kabupaten/kota.

9)9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan mengeah termasuk lintas kecil, dan mengeah termasuk lintas kabupaten/kota.kabupaten/kota.

10)10) Pelayanan bidang ketenagakerjaa lintas Pelayanan bidang ketenagakerjaa lintas kabupaten/kota.kabupaten/kota.

11)11) Fasilitas pengembangan koperasi, Fasilitas pengembangan koperasi, usaha usaha kecil, dan mengeah termasuk kecil, dan mengeah termasuk lintas lintas kabupaten/kota.kabupaten/kota.

12)12) Pelayanan kependudukan dan catatan Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.sipil.

13)13) Pelayanan administrasi umum Pelayanan administrasi umum pemerintahanpemerintahan


PRAJAB

14)14) Pelayanan administrasi penanaman Pelayanan administrasi penanaman modal modal termasuk lintas kabupaten/kota.termasuk lintas kabupaten/kota.

15)15) Penyelenggaraan pelayanan dasar Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya lainnya yg belum dapat dilaksanakan oleh yg belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota.kabupaten/kota.

16)16) Urusan wajib lainnya yg diamanatkan Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh oleh peraturan per-UU.peraturan per-UU.


PRAJAB

5.1. HUBUNGAN PRESIDEN DNG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

DASAR HUKUM :1.1. UUD 1945UUD 19452.2. UU NO.22/2003 TNG SUSDUK MPR, UU NO.22/2003 TNG SUSDUK MPR,

DPR, DPD, DPRDDPR, DPD, DPRD3.3. UU NO. 24/2003 TNG MAHKAMAH UU NO. 24/2003 TNG MAHKAMAH

KONSTITUSIKONSTITUSI4.4. UU NO.5 /2004 TNG MAUU NO.5 /2004 TNG MA5.5. UU NO. 5/1973 TNG BPKUU NO. 5/1973 TNG BPK6.6. UU NO. 23/1999 TNG BIUU NO. 23/1999 TNG BI


PRAJAB

PRESIDEN-MPR :1.1. Presiden dan Wkl. Presiden dilantik oleh Presiden dan Wkl. Presiden dilantik oleh

MPRMPR2.2. Sbelum memangku jabatannya, presiden Sbelum memangku jabatannya, presiden

& wkl. Presiden bersumpah mnrt agama, & wkl. Presiden bersumpah mnrt agama, atau berjanji dng sungguh-sungguh atau berjanji dng sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR. Jika MPR & DPR dihadapan MPR atau DPR. Jika MPR & DPR tdk dpt mengadakan sidang, maka tdk dpt mengadakan sidang, maka Presiden & Wkl Pres bersumpah ataw Presiden & Wkl Pres bersumpah ataw berjanji dihadapan pimpinan MPR berjanji dihadapan pimpinan MPR disaksikan oleh Pimpinan MA.disaksikan oleh Pimpinan MA.

3.3. Bila wkl Pres berhalangan, Pres dan/atau Bila wkl Pres berhalangan, Pres dan/atau DPR dpt meminta MPR mengadakan DPR dpt meminta MPR mengadakan sidang istimewa utk memilih wkl sidang istimewa utk memilih wkl presiden.presiden.


PRAJAB

4.4. Presiden dan Wkl. Presiden dpt diberhentikan Presiden dan Wkl. Presiden dpt diberhentikan oleh MPR sbelum habis masa jabatannya, baik oleh MPR sbelum habis masa jabatannya, baik bila telah terbukti melakuka pelanggaran hukum bila telah terbukti melakuka pelanggaran hukum berupa hianat thd negara, korupsi, suap, tindak berupa hianat thd negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun bila tdk lagi memenuhi syarat sbg maupun bila tdk lagi memenuhi syarat sbg presiden dan/atau wkl Preside.presiden dan/atau wkl Preside.

5.5. Dalam hal terjadi kekososngan jabatan wkl Pres, Dalam hal terjadi kekososngan jabatan wkl Pres, MPR memilih wkl presiden dari dua calon yg MPR memilih wkl presiden dari dua calon yg diusulkan oleh presidendiusulkan oleh presiden

6.6. Pres & wkl Pres menyampaikan penjelasan dlm Pres & wkl Pres menyampaikan penjelasan dlm sidang paripurna MPR sblum MPR memutuskan sidang paripurna MPR sblum MPR memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Pres usul DPR mengenai pemberhentian Pres dan/atau wkl presdan/atau wkl pres

7.7. Presiden meresmikan keanggotaan MPR dengan Presiden meresmikan keanggotaan MPR dengan Kepres.Kepres.


PRAJAB

PRESIDEN-DPR :1.1. Presiden bekerjasama dng DPR, tetapi tdk Presiden bekerjasama dng DPR, tetapi tdk

bertanggungjawab kpd DPR & tdk dpt bertanggungjawab kpd DPR & tdk dpt membekukan dan/atau membubarkan DPR, membekukan dan/atau membubarkan DPR, sebaliknya DPR tdk dapt memberhentikan sebaliknya DPR tdk dapt memberhentikan PresPres

2.2. DPR berkewajiban mengawasi tindakan-DPR berkewajiban mengawasi tindakan-tindakan Presiden dlm menjalankan UU.tindakan Presiden dlm menjalankan UU.

3.3. Sblum memangku jabatannya, Pres & Wkl Sblum memangku jabatannya, Pres & Wkl Pres bersumpah mnrt agama atau berjanji Pres bersumpah mnrt agama atau berjanji dng sungguh-sungguh dihadapam MPR dan dng sungguh-sungguh dihadapam MPR dan DPR.DPR.

4.4. DPR dng Presiden menjankan fungsi DPR dng Presiden menjankan fungsi legislatiflegislatif


PRAJAB

5.5. Presiden dng persetujuan DPR, menyatakan Presiden dng persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian perang, membuat perdamaian & perjanjian dng negara lain.dng negara lain.

6.6. Presiden mengangkat duta dan menerima Presiden mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dng penempatan duta negara lain dng memperhatikan pertimbangan DPR.memperhatikan pertimbangan DPR.

7.7. Presiden memberi amnesti, abolisi dng Presiden memberi amnesti, abolisi dng memperhatikan pertimbangan DPR.memperhatikan pertimbangan DPR.

8.8. Presiden menetapkan hakim agung dan Presiden menetapkan hakim agung dan meresmikan anggota BPK yg telah dipilih meresmikan anggota BPK yg telah dipilih dan disetujui DPR dan 3 org hakim konstitusi dan disetujui DPR dan 3 org hakim konstitusi yg diajukan DPR serta mengangkat dan yg diajukan DPR serta mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial memberhentikan anggota Komisi Yudisial dng persetujuan DPRdng persetujuan DPR


PRAJAB

PRESIDEN-DPD :1.1. DPD dpt melakukan pengawasan atas DPD dpt melakukan pengawasan atas

pelaksanaan UU mengenai Otda, pelaksanaan UU mengenai Otda, pembentukan, pemekaran dan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat & penggabungan daerah, hubungan pusat & daerah, pengelolaan SDA, belanja negara, daerah, pengelolaan SDA, belanja negara, pajak, pendidikan dan agama yg pajak, pendidikan dan agama yg dilaksanakan oleh Presdilaksanakan oleh Pres

2.2. Presiden meresmikan keanggotaan DPD.Presiden meresmikan keanggotaan DPD.3.3. Pimpinan DPD berkonsultasi dng Presiden Pimpinan DPD berkonsultasi dng Presiden

sesuai putusan DPD.sesuai putusan DPD.


PRAJAB

PRESIDEN-BPK :1.1. BPK memeriksa semua pelaksanaan APBNBPK memeriksa semua pelaksanaan APBN2.2. Presiden meresmikan anggota BPK dari Presiden meresmikan anggota BPK dari

calon-2 yg dipilih dan disetujui DPR.calon-2 yg dipilih dan disetujui DPR.

PRESIDEN-MA :1.1. MA dpt memberikan pertimbangan-MA dpt memberikan pertimbangan-

pertimbangan hukum kpd Presiden, baik pertimbangan hukum kpd Presiden, baik diminta maupun tidakdiminta maupun tidak

2.2. MA memberikan nasehat hukum kpd MA memberikan nasehat hukum kpd Presiden/Kepala Negara utk Presiden/Kepala Negara utk pemberian/penolakan grasi atau rehabilitasipemberian/penolakan grasi atau rehabilitasi

3.3. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden atas Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden atas calon yg diusulkan oleh Komisi Yudisial & calon yg diusulkan oleh Komisi Yudisial & telah disetujui DPR.telah disetujui DPR.

4.4. MA mengajukan 3 calon utk ditetapkan sbg MA mengajukan 3 calon utk ditetapkan sbg hakim konstitusi oleh Presidenhakim konstitusi oleh Presiden


PRAJAB

PRESIDEN-MK :1.1. MK memberikan putusan tng dugaan MK memberikan putusan tng dugaan

pelanggaran oleh Pres dan/atau wkl Prespelanggaran oleh Pres dan/atau wkl Pres2.2. Presiden menetapkan hakim konstitusiPresiden menetapkan hakim konstitusi3.3. Putusan MK mengenai pengujian UU thd UUD Putusan MK mengenai pengujian UU thd UUD

1945 disampaikan kpd Pres1945 disampaikan kpd Pres4.4. Putusan MK mengenai sengketa Putusan MK mengenai sengketa

kewenangan lembaga negara yg kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD kewenangannya diberikan oleh UUD disampaikan kpd Presdisampaikan kpd Pres

5.5. Putusan MK mengani perselisihan hasil Putusan MK mengani perselisihan hasil pemilu disampaikan kepada Presiden.pemilu disampaikan kepada Presiden.


PRAJAB

PRESIDEN-BI :1.1. BI bertindak sbg kas PemerintahBI bertindak sbg kas Pemerintah2.2. Utk & atas nama Pemerintah, BI dpt Utk & atas nama Pemerintah, BI dpt

menerima pinjaman luar negeri, menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah thp pihak luar negerithp pihak luar negeri

3.3. Pemerintah wajib meminta pendapat BI Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan/atau mengundangkannya dlm sidang dan/atau mengundangkannya dlm sidang kabinet yg membahas masalah ekonomi, kabinet yg membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yg berkaitan dng perbankan dan keuangan yg berkaitan dng tugas BI, atau maslah lain yg termasuk tugas BI, atau maslah lain yg termasuk kewenagan BIkewenagan BI

4.4. Disamping wajib berkonsultasi dng DPR, dlm Disamping wajib berkonsultasi dng DPR, dlm hal pemerintah akan menerbitkan surat-hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dng BIterlebih dahulu berkonsultasi dng BI


PRAJAB

5.5. BI dpt membantu penerbitan surat-2 utang BI dpt membantu penerbitan surat-2 utang negara yg diterbitkan pemerintahnegara yg diterbitkan pemerintah

6.6. BI dilarang membeli utk diri sendiri surat-BI dilarang membeli utk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar surat utang negara, kecuali di pasar sekunder dinyatakan batal demi hukumsekunder dinyatakan batal demi hukum

7.7. BI dilarang memberikan kredit kpd BI dilarang memberikan kredit kpd Pemerintah.Dalam hal BI melanggar Pemerintah.Dalam hal BI melanggar ketentuan tsb, perjanjian pemberian kredit ketentuan tsb, perjanjian pemberian kredit kpd Pemerintah itu batal demi hukumkpd Pemerintah itu batal demi hukum

8.8. Rapat dewan Gubernur utk menetapkan Rapat dewan Gubernur utk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dpt kebijakan umum di bidang moneter dpt dihadiri olh seorang menteri atau lebih yg dihadiri olh seorang menteri atau lebih yg mewakili pemerintah dengan hak bicara mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.tanpa hak suara.


PRAJAB

9.9. Gubernur & Deputi Gubernur Senior Gubernur & Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkan oleh Presiden dng diusulkan dan diangkan oleh Presiden dng persetujuan DPR.Sedangkan Deputi persetujuan DPR.Sedangkan Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden deng persetujuan DPdiangkat oleh Presiden deng persetujuan DP

10.10. Selambat-lmbatnya 15 hari sebelum Selambat-lmbatnya 15 hari sebelum tahun anggaran, Dewan Gubernur tahun anggaran, Dewan Gubernur menyampaikan anggaran BI yg telah menyampaikan anggaran BI yg telah ditetapkan Pemerintah dan DPR.ditetapkan Pemerintah dan DPR.


KIAT-DIKPIM-TK.IV


KEPEMIMPINAN KEPEMIMPINAN INTEGRATIFINTEGRATIF

DEMOKRATIK

TRANSAKSIONALTRANSAKSIONAL

TRANSFORMATIFTRANSFORMATIF

HUMANISTIKHUMANISTIK

KHARISMATIKKHARISMATIK

KIAT-DIKPIM-TK.IV


4. BERSATU PADU

PERILAKU KEPEMIMPINAN

INTEGRATIF

3. MELAYANI

6. KOMPETEN

5. BERKORBAN

2. JUJUR DAN ADIL

1. DEMOKRATIS

7. BERETIKA & BERMORAL

8. IKHLAS

9. DIPERCAYA

10. AKUNTABEL

11. DISIPLIN

12. TERBUKA

KIAT-DIKPIM-TK.IV


PEMIMPIN GIAT SONG

INILAH KAMI PARA PEMIMPIN…..GIATTEGUH HATI BERSIKAP SATRIA…..PEMBANGUNAN KU KERJAKAN MENUJU KEMAKMURAN…… PEMBANGUNAN KU KERJAKAN MENUJU KEADILAN..……

KIAT-DIKPIM-TK.IV


3.2. PERILAKU MANAJERIAL DALAM KELOMPOK

MANAJEMEN :Rangkaian tugas dan fungsi yang khas

Proses yg khas yg terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan utk menetapkan serta mencapai sasaran yg telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (G.R.Terry, dlm Hasibuan, 1996:3)

KIAT-DIKPIM-TK.IV


Keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan sangat tergantung pada kepemimpinan manajemen (manajer), yakni apakah sesorang pemimpin mampu menggerakan SDM, SDA, sarana, dana & waktu scr efektif & efisien dlm proses manajemen (Kartini, 2002:12)

KIAT-DIKPIM-TK.IV


PADA KAJIAN INI PERLU KETERAMPILAN MANAJEMEN DLM KELOMPOK, YAITU MENGETAHUI SEJAUHMANA SUMBERDAYA YG ADA DPT DIMANFAATKAN GUNA MENCAPAI TUJUAN. MANAJER AKAN MENGHADAPI ISU-ISU DAN TANTANGAN. KEPEMIMPINAN YG INTEGRATIF AKAN MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH MANAJERIAL DAN ORGANISASIONAL.

KIAT-DIKPIM-TK.IV

LOGO

KECEPAT-KECEPAT-ANAN

((SPEEDSPEED))

KOMPETISI KOMPETISI HARGAHARGA

((DISCOUNDISCOUN-T-TINGING))

KENYAMANAN(CONVINIENCE)

JAMINAN MUTU

(QUALITY CONTROL)

TEKNOLOGI SEBAGAI ANDALAN(TECHNO

AGE)

GELOMBANG GENERASI

(AGEWAVE)

PELAYANAN PELANGGAN(CUSTUMER

SERVICE)

PERTAMBAHAN NILAI

(VALUE ADDED)

BANYAKNYAPILIHAN(CHOICE)

RAGAM GAYA HIDUP

(LIFE STYLE)



TANTANGAN ABAD 21


Masalah Manajerial Dalam Kelompok :BAGAIMANA :

1) Kelompok memiliki budaya fleksibilitas & perubahan dng mempertahankan kestabilan & rasa aman;

2) Anggota klpk berpegang terhadap komitmen & strategi bersama;3) Anggota klpk mengungkapkan kreativitas, ide, bakat & energinya;4) Keterkaitan antara umpan balik dan koreksi dengan visi5) Menjabarkan pernyataan visi menjadi ”konstitusi” kelompok;6) Menciptakan budaya agar manajemen memperlakukan anggota

sebagai seorang yang ahli;7) Menciptakan semangat kerja kelompok (team work)(Djidji, 2001:29).

KIAT-DIKPIM-TK.IV


PENGEMBANGAN & PENGUATAN MANAJERIAL YG BERFOKUS PADA DUA PRINSIP :

1. Pemberdayaan Pada Tingkat Manajemen :Daya kerja manajemen dlm kelompok sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan dari manajer pada anggota

kelompok, komitmen terhadap kinerja, kebutuhan masing-masing anggota maupun kebutuhan kelompok itu sendiri.

2. Penyelarasan Pada Jenjang Organisasional :Pada tingkat kepercayaan yang tinggi, manajemen yang

dikembangkan memiliki struktur organisasi sangat datar & fleksibel (lentur). Setiap anggota diberdayakan & dikembangkan budaya untuk mewujudkan visi bersama. Strategi, metode, struktur & sistem manajemen diselaraskan dengan visi & perubahan lingkungan.)(Djidji, 2008:29).

KIAT-DIKPIM-TK.IV


1

LATIHAN SOAL ITEMPAT EMPAT HAL DI BAWAH INI SEBAGAI INTI DARI DARI MASING-MASING UNSUR YG KARDINAL

UMPAN BALIK

2 3 4

KEPEMIMPINAN NO BERAPA ?

MANAJEMEN NO BERAPA ?

ADMINISTRASI NO BERAPA ?

ORGANISASI NO BERAPA ?

KIAT-DIKPIM-TK.IV


KERTAS (BOLEH DILIPAT, DISOBEK ATAU BAGAIMANA TERSERAH ANDA

LATIHAN SOAL II

BAGAIMANA CARA KERTAS INI BISA MENJADI SEBUAH LINGKARAN TIDAK TERPUTUS DAN MASUK OLEH SEPULUH ORANG ANGGOTA KELOMPOK ?

KIAT-DIKPIM-TK.IV


LATIHAN SOAL III

BAGAIMANA CARA KELOMPOK MEMINDAHKAN GELAS BERISI AIR TANPA JATUH ?

KIAT-DIKPIM-TK.IV


ALAM TERBUKA

DASAR PENDEKATAN

ASPEK PEMBERDAYAA

N MANAGERIAL

ASPEKPEMBERDAYAANKEPEMIMPINAN

KIAT-DIKPIM-TK.IV

LATIHAN KEPEMIMPINAN DI ALAM TERBUKA

OUTBOUND


KIAT DIKLATPIM TK IV

Motivasi, Percaya Diri, Empati, Antusias; Inisiatif; Rendah Hati; Kreatif, Inovatif; Komunikatif; Kerjasama; Disiplin, Tanggungjawab; Komitmen & Produktifitas .

ALAM TERBUKA SBG PENDEKATAN PEMBERDAYAAN PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL YG INTEGRATIF UTK TINGKATKAN :

KIAT-DIKPIM-TK.IV


Suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk pengembangan diri kelompok melalui pembentukan (Modul, Tot, Outbound,2005) :

•Rasa Kebersamaan•Keterbukaan•Toleransi•Kepekaan terhadap kebutuhan dan harapan kelompok/orang lain dengan memanfaatkan alam sebagai media atau sarana belajar

PENGERTIAN OUTBOUND

KIAT-DIKPIM-TK.IV


Menurut Badiatul (2009:5), outbound merupakan metode pembelajaran melalui experiental learning yang diyakini efektif dalam bentuk aflikasi game training yang mengandung makna sangat mendalam.

Menurut Mulyono (2008:5), outbound merupakan kegiatan yang bersifat rekreatif, membuat fresh, serta mengolah aspek fisik, kecerdasan pikiran, dan kekuatan mental yang memiliki filosofi materi dalam membantu mengasah dan meningkatkan kemampuan dalam hal kepemimpinan, manajerial serta membangun tim yang kompak dan efektif.

KIAT-DIKPIM-TK.IV


1. MENINGKATKAN KERJA SAMA, RASA PERCAYA DIRI, TANGGUNGJAWAB DAN KEPEKAAN TERHADAP KEBUTUHAN ORANG LAIN.

2. MENANAMKAN RASA CINTA, SOLIDARITAS DAN LOYALITAS TERHADAP KELOMPOK.

3. MENINGKATKAN KEPEKAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

4. MENUMBUHKAN MOTIVASI UNTUK SIAP BERPERAN AKTIF MENCAPAI VISI DAN TUJUAN KELOMPOK

5. MENGEMBANGKAN RASA KEYAKINAN UNTUK MENGUBAH SESUATU YANG DIANGGAP “TIDAK MUNGKIN“ MENJADI “MUNGKIN”

TUJUAN OUTBOUND

KIAT-DIKPIM-TK.IV


KIAT-DIKPIM-TK.IV

OUT BOUND songs….

OUTBOUND….OUTBOUNDMENUJU ALAM BEBAS…YANG HARUS…… KITA TEMPUH…DENGAN SEMANGAT SATRIA……KESATRIA NAIK GUNUNG……SEBRANG SUNGAI TIADA MENGENAL LELAH……

HATI SENANG….PIKIRAN PUN TENANGJIWA RAGA MENJADI KUAT….SIIIAP…JADI PEMIMPIN.


Kajian Kepemimpinan di Alam Terbuka berusaha menyampaikan pesan-pesan kepemimpinan melalui tugas yg disampaikan, baik di dalam kelas (indoor) ataupun di alam terbuka (outdoor/outbound) yg memberikan pengalaman (experience) dalam memecahkan soal-soal kepemimpinan dan manajerial yg kemudian dibahas bersama (de-briefing) melalui game training.

SIMPULAN MATERI:

KIAT-DIKPIM-TK.IV


MELALUI PEMBELAJARAN DI ALAM TERBUKA, SETIAP PESERTA MENDAPAT LATIHAN YG TERDIRI DARI :

KIAT-DIKPIM-TK.IV

1. Olah Fisik

kegiatan olah fisik dengan cara lintas medan pegunungan (long march) yang dilakukan oleh seluruh peserta dengan gerakan berjalan, berlari atau gerakan fisik lainnya yang bermanfaat .

2. Olah Pikir

kegiatan olah pikir dengan menggunakan metode simulasi (role playing), game training, dan demonstrasi) serta latihan pemecahan masalah secara berkelompok dengan pendekatan Focus Group Discustion (FGD) . 3. Olah Rasa

kegiatan olah rasa yang dilaksanakan melalui kegiatan renungan (kontemplasi) dan instrospeksi diri agar mampu mendekatkan diri kepada Tuhan YME sebagai Sang Pencipta Alam Semesta.


KIAT-DIKPIM-TK.IV

DAFTAR PUSTAKA :1) . Djidji Surjadi, Ir.,MSc., dkk, “Kepemimpinan Di Alam terbuka”, bahan

Ajar Diklatpim TK. IV, LAN RI, Jakarta : 2008

2). Kartini Kartono, “Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpin

Abnormal Itu ?”, Raja Grafindo, Jakarta : 2002.

3). Eko Maulana Ari Suroso, ”Kepemimpinan Integtarif Berbasis ESQ”,

Bars Media Komunikasi, Jakarta : 2004.

4). Melayu.SP Hasibuan, ”Organisasi dan Motivasi” : Dasar

Peningkatan Produktivitas, Bumi Aksara, Jakarta : 2003.

5). Mulyono, dkk, ”Smart Game For Outbound Training”, Diva Press,

Yogyakarta : 2008.

6). Badiatul Muchlisi Asti, ”Fun Outbound : Merancang Kegiatan

Outbound Yang Efektif”, Diva Press, Yogyakarta : 2009.

7). Badan Diklat Depdagri Jakarta. ”Modul Training Of Trainers (TOT)

Outbound : Metode Pembelajaran di Alam Terbuka, Jakarta : 2005.


KIAT-DIKPIM-TK.IV

Documents

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia