-
--ffii$r'#,"ffiffiSI{EPUTUSAN MEITTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
Nomor : SK.942lMenhut-tl/2O13TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAIT NOMOR
79lxPrc-III2OOI TANE'GAL 15 MARET 2OO1 TENTANG PENUNJT'I(AN
I{AWASANHUTAIT DAN PERAIRAN DI WILAYAII PROVINSI KALIMANTAN TIMT'R
SELUAS14.651.553 (EMPAT BELAS JUTA ENAIU RATUS LIMA PULUH SATU
RIBULIMA RATUS LIMA PULTIH TIGAI HEKTAR
MEITTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri pertanian
NomorO24lKpts/Umltlt983 tanggal 1S Januari 1983, tetahditunjuk
areal hutan flata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK))di provinsi
Kalimantan Timur seluas + 21.144.OOO (dua puluhsatu juta seratus
empat puluh empar ribu) hektar;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992tentang
Penataan Ruang, Menteri Kehutanan denganKeputusan Nomor
TglKpts_Ill2OOl tanggal 15 Maret 2001,menunjuk kawasan hutan di
Wilayah provinsi KalimantanTimur seluas 14.651.S53 (empat belas
juta enam ratus limapuluh satu ribu lima ratus ljma puluh tiga)
hektar, hasilpemaduserasian antara Tata Guna Hutan
Kesepakatan(TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi(RTRWP)
Kalimantan Timur;
c. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamikapembangunan dan
optimalisasi fungsi kawasan hutan,sebagian kawasan hutan di
provinsi Kalimantan Timursebagaimana dimaksud pada huruf .b telah
dilakukanpenataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan
sertapenunjukan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsikawasan
hutan secara parsial;
d. bahwa berdasarkan Undang_Undang Nomor 26 Tahun 2OOZtentang
penataan Ruang, Menteri Kehutanan denganKeputusan Nomor
SK.554/Menhut_Il/2013 tanggal 2Agustus 2013, mengubah karvasan
hutan menjadi bukankawasan hutan seruas + 395.621 (tiga ratus
sembilan puruhlima ribu enam ratus dua puhrh satu) hektar,
mengubahantar fungsi kawasan hutan seluas + 226.240 (dua ratustujuh
puluh enam ribu dua ratus empat puluh) hektar, clanmenunjuk bukan
ka,"vasan hutan menjadi kawasan hutanseluas + 1 1 .732 (sebelas
ribu tujuh ratus tiga puluh dua)hektar, hasil penelitian Tim
Terpadu;
e. bahwa ...
-
e.
-2-
bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur KalimantanTimur Nomor
650l436|BAPPl2006 tanggal 16 Januari 2006,perihal Permohonan
Persetujuan Rencana Tata RuangWilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan
Timur, yang telahbeberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan
suratNomor 522/L167 IBAPP/2OIO tanggal 31 Desember 2O1O,Menteri
Kehutanan dengan surat Nomor S.519/Menhut-VII/2O13 tanggal 5
September 2013 kepada GubernurKalimantan Timur menegaskan antara
lain perubahanperuntukan kawasan hutan pada areal yang
belummemperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Ralcyat
RepublikIndonesia, mengacu pada Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan
Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang RencanaTata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.44/Menhut-lll2Ol2
tentangPengukuhan Kawasan Hutan, peta penunjukan kawasanhutan
dilakukan penyempurnaan dengan menambahinformasi yang berasal dari
citra penginderaan jauh resolusitinggi, pelaksanaan tata batas dan
orientasi lapangan,menjadi dasar dalam penyempurnaan peta kawasan
hutan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlumenetapkan Keputusan
Menteri Kehutanan tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan
NomorTg lKpts-lll2OO I tanggal 15 Maret 2001 tentang
PenunjukanKawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi
KalimantanTimur seluas 14.651.553 (empat belas juta enam ratus
limapuluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga)
hektar;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar
Pokok-Pokok Agraria;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
PenataanRuang;Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO4
tentangPerencanaan Kehutanan;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2OO4 tentangPerlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah
denganPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;Peraturan Pemerintan
Nomor 6 Tahun 2007 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah
denganPeraturan Pemerintal-r Nomor 3 1'ahun 2008;
9. Peraturan .. .
f.
: 1.
2.
3.
c.
Mengingat
4.
5.
6.
8.
-
10.
ll.
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentangPembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah DaerahKabupaten/ Kota;Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2OOB tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN);Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentangTata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan, sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2012;Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan
Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentangPembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor55 Tahun 2013;Keputusan Presiden Nomor 84/P
Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,
sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/PTahun
2011;Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
PresidenNomor 56 Tahun 20 13 ;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79
lKpts-ll l2OOltentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan
diWilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553(empat belas
juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratuslima puluh tiga)
hektar;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-ll l2OlO
tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKehutanan, sebagaimana
telah diubah denganPeraturan Menteri Kehutanan Non.ror P.33/
Menhut-il l2ot2;Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.44/Menhut-Ill2012tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.554/Menhut-IIl2Ol3, tentang Perubahan
Kawasan Hutan Menjadi BukanKawasan Hutan seluas + 395.621 (tiga
ratus sembilan puluhlima ribu enam ratus dua puluh satu) hektar,
PerubahanAntar Fungsi Kawasan Hutan seluas + 276.240 (dua
ratustujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh) hektar
danPenunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutanseluas +
11.732 (sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh dua)hektar;
Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65O/436|BAPP|2006 tanggal
16 Januari 2O06 dan Nomor 52211167 IBAPPI2010 tanggal 31 Desember
2010;Surat Menteri Kehutanan Nomor S.519/Menhut-VIl/2O13tanggal 5
September 2013;
t2.
L4.
15.
16.
t7.
18.
19.
Mempcrhatikan : 1.
2.
MEMUTUSKAN: ...
-
Menetapkan
-4-
MTMIIIUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI I(EHUTANAN TENTANG PERUBAIIANATAS XEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN ITOMORTglKJYtS-lll2OOl TANCTGIAL 15 MARET 2(X)l
TENTANGPENUilJI'KAJT I(AUIASAN HUTAN DAN PERAIRAN DIWILIIYAII
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELUAS14.651.553 (EMPAT BELA,S JUTA EnAM
RATUS Ln[A PULUHSATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA} HEKTAR.
Pasal I
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 lKpts-II I 200 1 tanggal 1
5 Maret 200 1tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi
Kalimantan Timurseluas 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima
puluh satu ribu lima ratuslima puluh tiga) hektar, diubah menjadi
sebagai berikut :1. Ketentuan Amar PERTAMA diubah, sehingga
keseluruhan Amar PERTAMA
berbunyi sebagai berikut :
KESATU : Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk
sebagaikawasan hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluast
13.952.513 (tiga belas juta sembiian ratus lima puluh dua ribulima
ratus tiga belas) hektar.
2. Ketentuan Amar KEDUA diubah, sehingga keseluruhan Amar KEDUA
berbunyisebagai berikut :KEDUA : Kawasan hutan dan wilayah tertentu
yang ditunjuk sebagai
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATUdirinci
dengan fungsi dan luas sebagai berikut:a. Kawasan Suaka Alam (KSA)
dan Kawasan Pelestarian Alam
(KPA) seluas + L741.418 (satu juta tujuh ratus empat puluhsatu
ribu empat ratus delapan belas) hektar.
b. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas + 2.a67.136 (dua
jutadelapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh
enam)hektar;
c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 5.067.194(lima
juta enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluhempat) hektar;
d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 4.090.534
(empatjuta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat)
hektar;e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
seluas
+ 186.237 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tigapuluh
satu) hektar.
3. Ketentuan Amar KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :KETIGA : Kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk
sebagai
karvasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA,sebagaimana
tergambar dalam Peta Lampiran yangmerupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan.
4. Ketentuan Amar KEEMPAT dan Amar KELIMA dihapus.
Pasal II ...
-
Pasal II(1) Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.554/Menhut-
ll/20ls tanggal 2 Agustus 2013, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidakbertentangan dengan Peta Lampiran Keputusan.
(2) Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-Ill200l tanggal 15 Maret
2OO1 tentangPenunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah
Provinsi KalimantarlTimur seluas 14.651.553 (empat belas juta ena.m
ratus iima puluh satu ribulima ratus lima puluh tiga) hektar.
(3) Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
-5-
dengan aslinyaHUKUM DAN ORGANISASI,
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA,
ttdZVLKIF.LI HASAN
Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:1. Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.2. Menteri Dalam Negeri.3. Menteri Pertanian.4.
Menteri Energi dan Sumber Dai'a Mineral.5. Menteri Perhubungan.6.
Menteri Pekerjaan Umum.7. Menteri Lingkungan Hidup.8. Menteri
Perencanaan Pembangurran I Kepala BAPPENAS.9. Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.1 1. Gubernur Kalimantan
Timur.12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.13. Bupati
dan Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.14. Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.15. Seluruh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di
Provinsi Kalimantan Timur.16. Kepala Balai Pemantapan Kau,asan
Hutan Wiiayah IV Samarinda.
