Sk Kebijakan Alih Tugas Dan Tanggung Jawab

8/17/2019 Sk Kebijakan Alih Tugas Dan Tanggung Jawab

1/4

SURAT KEPUTUSAN

No.

TENTANG

KEBIJAKAN ALIH TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI

DIREKTUR RS HARAPAN MULIA

MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah

Sakit Harapan Mulia diperlukan sumber daya manusia

yang berkualitas sehingga mendukung peningkatan

mutu dan keselamatan pasien;

b. bahwa salah satu aktifitas kepegawaian adalah melalui

alih tugas dan tanggung jawab pegawai perlu dibuat

mekanisme yang mendukung peningkatan mutu dan

keselamatan pasien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan eputusan

!irektur Rumah Sakit Harapan Mulia tentang ebijakan

"lih #ugas dan #anggung $awab %egawai.

MENGINGAT : a. &ndang'&ndang R( )*m*r ++ tahun -- tentang Rumah

Sakit

b. &ndang'&ndang R( )*m*r /0 tahun --+ tentang

esehatan

c. %eraturan %emerintah )*. / tahun 10 tentang

#enaga esehatan

d. %eraturan Menteri esehatan Republik (nd*nesia )*.2334M5)5S4%5R4(V4-11 tentang %enyelenggaraan

*mite Medis di Rumah Sakit Harapan Mulia

MEMPERHATIKAN : 6ahwa perlu pemberlakuan "lih #ugas dan #anggung

$awab %egawai Rumah Sakit guna kelancaran

pelayanan di RS. Harapan Mulia


2/4

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

:

:

:

:

eputusan !irektur Rumah Sakit Harapan Mulia

tentang alih tugas pegawai.

7ampiran eputusan !irektur tentang ebijakantentang "lih #ugas %egawai sebagaimana tercantum

dalam 7ampiran eputusan ini.

eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan

apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perbaikan

maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

!itetapkan di : 6ekasi

%ada tanggal : ..................

!irektur RS. Harapan Mulia

dr. $uli* asrul 8handra

KEBIJAKAN DIREKTUR TENTANG ALIH TUGAS DAN TANGGUNG

JAWAB

PEGAWAI RUMAH SAKIT HARAPAN MULIA


3/4

". ebijakan &mum :

1. &ntuk kebutuhan pelayanan, pegawai dapat dikenakan alih tugas ke p*sisi

yang lain dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang berbeda. "lih tugas

meliputi r*tasi dan mutasi kerja.. R*tasi adalah perpindahan pegawai ke unit kerja lain tetapi tetap dengan

pekerjaan 9j*b family yang sama untuk memenuhi kebutuhan ; status

kepegawaian meliputi grade, g*l*ngan, maupun tingkat k*mpetensi tidak

berubah.

/. Mutasi adalah perpindahan pegawai ke unit kerja lain dengan pekerjaan 9j*b

family yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan ; status kepegawaian

meliputi grade, g*l*ngan, maupun tingkat k*mpetensi berubah.+. R*tasi dan mutasi dilakukan dengan lebih dahulu memberitahukan kepada

pegawai yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan Surat eputusan

!irektur.

3. R*tasi maupun mutasi dapat terjadi karena pr*m*si maupun dem*si yang

diatur secara khusus pada kebijakan tentang sistem kepegawaian.

0. %egawai dapat juga mengalami pelimpahan tanggung jawab dari pr*fesi lain

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada pasien, misalnya alih tanggung

jawab tindakan tertentu dari d*kter kepada perawat. %elimpahan wewenang

dalam tindakaan infasif dari d*kter kepada perawat terlebih dahulu diberikan

inf*rmasi *leh d*kter.

6. ebijakan husus :

1. %elaksanaan alih tugas di unit kerja terkait meliputi :

a. %emaparan uraian tugas baru kepada pegawai. b. %embekalan terkait uraian tugas baru tersebut kepada pegawai *leh kepala

unit kerja. uraian tugas yang baru kepada pegawai yang dir*tasi maupun

mutasi dan

c. epala unit kerja membuat lap*ran ealuasi kemampuan melaksanakan

uraian tugas yang baru kepada pegawai yang dir*tasi maupun mutasi dan

tindak lanjutnya.

d. 7ap*ran alih tugas tanggung jawab disimpan dalam file pegawai.

. %egawai yang r*tasi dilakukan ealuasi pada saat 1+ hari masa transisi r*tasi.6ila pegawai dinilai tidak memenuhi standar dapat dikembalikan kepada


4/4

p*sisi

/. %egawai yang dimutasi dilakukan ealuasi pada saat 1+ hari masa transisi dan

0 bulan masa perc*baan mutasi. %ada masa transisi diealuasi penguasaan

uraian tugasnya, sedangkan 0 bulan dinilai s*ft k*mpetensi dan

hardk*mpetensinya.

6ila pegawai dinilai tidak memenuhi standar dapat dikembalikan kepada p*sisi

sebelumnya.

Documents

Sk Kebijakan Alih Tugas Dan Tanggung Jawab