SKRIPSI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM

SKRIPSI

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN

PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA

NURUL FADILA

Nomor Stambuk: 1056 10537315

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN

PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NURUL FADILA

Nomor Stambuk : 105610537315

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skipsi : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Penertiban Pedagang Kaki Lima Di

Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Nurul Fadila

Nomor Stambuk : 1056 1053 7315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Mappamiring, M. Si Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Nasrul Haq, S.Sos., M. PA

NBM: 730727 NBM: 1067463

iii

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor

0135/FSP/A.4-II/XI/42/2020 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan

memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang

dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, tanggal 02, bulan Desember tahun 2020.

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos, M.Si

NBM: 730727

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ( )

2. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si ( )

3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si ( )

4. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si ( )

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Fadila

Nomor Stambuk : 105610537315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : Kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa adalah benar

merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan

tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari

karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan

dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, 26 September 2020

Yang Menyatakan

Nurul Fadila

v

ABSTRAK

NURUL FADILA (105610537315), “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa” (dibimbing oleh

Mappamiring dan Ihyani Malik).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kinerja satuan

polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Gowa.

Metode penelitian dengan lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor satuan

polisi pamong praja di kabupaten Gowa. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber

data terdiri atas data primer dan data sekuder. Informan penelitian terdiri atas

sekertaris satuan polisi pamong praja, pegawai dan pedagang kaki lima. Teknik

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisi

data meliputi redukasi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualitas kerja dari penertiban

pedagang kaki lima yang dilakukan oleh kepala bidang satpol pp dan anggotanya

cukup baik (2) Kuantitas kerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang

kaki lima sudah baik karena anggota satpol pp bekerja berdasarkan tugas dan

instruksi yang di berikan, hampir seluruh anggota juga menaati peraturan yang ada

seperti tidak bertindak kasar kepada pedagang kaki lima (3) Pelaksanaan tugas satuna

polisi pamong praja sudah terbilang baik, karena saat penertiban anggota satpol pp

mampu melaksanakan tugasnya dengan baik (4) Tanggung jawab satuan polisi

pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah berusaha disiplin dalam

melakukan tugasnya dengan cara menyampaikan dan menghimbau kepada anggota

agar selama pelaksanaan tugas harus bertanggung jawab serta tidak mengambil

gerakan tambahan yang dapat merugikan orang lain.

Kata Kunci: Kinerja, Satpol PP, Pemerintah, Pedagang Kaki Lima.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Dalam Penertiban Pedagang Kaki

Lima di Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam lembar ini penulis

hendak menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang

tua saya, ayahanda Andi Raba S.P dan ibunda Marlang atas segala kasih sayang,

cinta, pengorbanan serta do’a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan

kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi

penulis dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan

ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. H. Ihyani

Malik, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

vii

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M. PA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M. AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrai

Negara.

5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara dan seluruh staf Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Gowa yang telah memberikan ruang dan kesempatan

serta informasi pada saat melakukan penelitian.

7. Ucapan terimakasih kepada kakak tercinta Auliah Mutmainnah S.P yang telah

membantu penulis dengan material

8. Para sepupu dan sahabat Rahmat, Yuniza, Bintang, Jamia, Afrida, Aura, Febrilia,

Elvira, Vikra, Justika, Sintia dan Fatimah yang selalu senantiasa memberikan

inspirasi, motivasi dan tawa dalam mendorong penyusunan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 September 2020

Nurul Fadila

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ........................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ ii

HALAMAN PENERIMAAN TIM ................................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK .......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 8

D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu ................................................................................... 10

B. Teori Manajemen Kinerja ........................................................................... 11

C. Konsep Kinerja............................................................................................ 13

D. Definisi Satuan Polisi Pamong Praja........................................................... 17

E. Sejarah Munculnya PKL ............................................................................. 23

F. Pengertian Pedagang Kaki Lima ................................................................ 26

G. Jenis dan Tempat Usaha PKL ..................................................................... 29

H. Kerangka Pikir ............................................................................................ 31

I. Fokus Penelitian .......................................................................................... 32

J. Deskripsi Fokus Penelitian .......................................................................... 32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ..................................................................... 34

B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................................ 34

C. Sumber Data ............................................................................................... 35

D. Informan Penelitian .................................................................................... 35

D. Teknik PengumpulanData .......................................................................... 37

ix

E. Teknik Analisis Data .................................................................................. 37

G. Pengabsahan Data ..................................................................................... 39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian ......................................................................... 41

B. Hasil Penelitian .......................................................................................... 48

C. Pembahasan ................................................................................................ 68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................ 72

B. Saran ........................................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................... 75

LAMPIRAN ............................................................................................................................................. 77

• Dokumentasi Penelitian ...................................................................... 78

• Jumlah PKL Yang Di Tertibkan Tahun 2019 ..................................... 85

• Riwayat Hidup .................................................................................... 86

SURAT PENELITIAN

x

DAFTAR TABEL

1. Informan Penelitia ..................................................................................... 36

2. Jumlah Pegawai Satpol PP Tingkat Pendidikan ........................................ 46

3. Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin ........................... 46

xi

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Struktur Satpol PP Kab. Gowa ................................................. 30

1.2 Bagan Kerangka Pikir .......................................................................... 31

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan

menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Dalam hal ini

pemerintah adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan

Negara di mana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan

kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari

berbagai lembaga di mana mereka ditempatkan.

Dalam arti sempit, pemerintah adalah hanya Badan Eksekutif saja. Dalam

pemerintahan terdapat beberapa struktur organisasi di tiap–tiap tingkatan pemerintah

daerah, sedangkan pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah adalah

semua aparatur Negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang bertugas untuk

menjalankan sistem pemerintahan.

Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan seluruh

kegiatan pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat di suatu

daerah. Untuk membantu melancarkan kegiatan dan mengatur masyarakat,

pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2009

tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Salah satu tujuan Peraturan

daerah adalah meningkatkan kualitas lingkungan menjaga kelestarian fungsi

2

lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaanya diperlukan suatu

kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut

ketertiban daerah.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan

manusia. Masyarakat itu sesungguhnya manusia yang baik sebagai perorangan atau

kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk memenuhi berbagai

keperluan atau tujuan dalam hubungan bermsyarakat atau pergaulan sehingga perlu

berinteraksi antara individu dan kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain.

Agar hubungan ini berjalan dengan baik dibutuhkan aturan atau kaidah-kaidah yang

mengikat untuk melindungi, menghormati dan hak orang lain serta memberikan rasa

aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara dimana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 berbunyi

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat

oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

pendung-undangan”.

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja

dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2004: 41) kinerja adalah hasil kerja baik

secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan

tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (mangkunegara, 2002: 22). Kinerja

3

adalah hasil atau tingkat keberhasilan sesorang secara keseluruhan selama periode

tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan,

seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kriteria yang telah ditentukan

terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005: 50).

Jadi kinerja adalah kualitas dan kuantitas yang harus dicapai sesorang serta

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, target atau sasaran adapun

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu.

Moeheriono (2012:95) kinerja atau performance merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui

perencanaan strategis suatau organisasi.

Widodo (2006:78), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil

seperti yang diharapkan. Sedangkat menurut Mahsun (2006: 78) kinerja

(performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan atau program maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi

dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatau organisasi.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja

merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu

organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan atau kebijakan sesuai dengan visi dan

misi yang telah dibuat atau ditentukan sebelumnya oleh organisasi tersebut.

4

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari pencapaian

tujuan sebuah organisasi. Manusia sebagai sumber daya utama yang terampil sangat

dibutuhkan dalam berbagai bidang karena sudah merupakan tuntutan dunia global.

Dalam sebuah organisasi sumber daya manusia tersebut ditujukan untuk mencapai

tujuan organisasi dan pengembangan individu yang bersangkutan dalam lingkup

pekerjaan. Sumber daya manusia memiliki kedudukan sentral karena berperan dalam

menentukan tingkat keefektifan dan keefisienan organisasi.

Sumber daya manusia diperlukan di semua instansi salah satunya termasuk

instansi pemerintahan. Dalam mencapai tujuan, dibutuhkan kinerja yang baik dari

semua komponen yang mempunyai peranan penting. Polisi adalah suatu bagian yang

berperan penting dalam mengntrol kehidupan bermasyarakat yang di perlukan untuk

menunjang tercapainya tujuan keamanan. Aparat kepolisian juga berperan aktif dalam

memberikan layanan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terutama dalam hal

layanan keamanan. Polisi dituntut untuk dapat memberikan layanan yang bermutu

untuk menunjang segala kelancaran aktifitas masyarakat.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2012: 10), menyatakan bahwa Manajemen

Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran

tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan dan masyarakat.

Sedangkan menurut serdamayanti (2014: 25) menyatakan bahwa Manajemen

Sumber Daya Manusia (MSDM) yaitu rancangan sistem formal dalam organisasi

5

untuk memastikan secara penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna

mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian dari manajemen sumber daya manusia (MSDM)

menurut beberapa ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya

manusia adalah salah satu bidang manajemen yang secara khusus mengatur peranan

manusia dalam mewujudkan tujuan organisasi maupun perusahaan.

Terbitnya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, dalam Pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa polisi pamong praja ditetapkan

sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai

pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintah di

mana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari pemerintah pusat

diserahkan kepada kekuasaan - kekuasaan bawahan.

Satuan polisi pamong praja dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah

kabupaten atau kota. Di daerah provinsi, satuan polisi pamong praja dipimpin oleh

kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui

sekertaris daerah. Di daerah kabupaten atau kota, satuan polisi pamong praja

dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati

atau walikota melalui sekertaris daerah.

Keberadaan satuan polisi pamong praja dalam pemerintah daerah mempunyai

arti khusus yang cukup stategis karena Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas

membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram,

6

tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan sesuai

dengan harapan dan masyarakat mampu melakukan rutinitasnya atau kegiatannya

dengan aman tanpa tekanan. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut maka aparat

pemerintahan perlu lebih intens dalam melakukan pengawasan kinerja para aparat

yang bertugas menjalankan yang seharusnya dilakukan.

Demikian pula, satuan polisi pamong praja di lingkup pemerintah Kabupaten

Gowa, dalam hal sikap dan perilaku pegawai satuan polisi pamong praja dituntut

untuk selalu siaga dan cekatan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di

lapangan. Namun pada kenyataannya sikap dan perilaku yang dimiliki oleh beberapa

pegawai masih dinilai kurang dari yang diharapkan, hal ini terbukti dari hasil evaluasi

penulis di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten Gowa bahwa ada beberapa

pegawai yang datang terlambat pada saat menangani masalah di lapangan, padahal

tugas di lapangan harus cekatan dan tepat waktu dalam menyelesaikannya.

Selanjutnya, tingkat tanggung jawab yang dimiliki beberapa pegawai dapat dikatakan

masih rendah. Pegawai seharusnya bekerja sesuai dengan jam yang sudah ditentukan

oleh kantor. Namun pada kenyataannya banyak pegawai yang meninggalkan tugas

pada saat mendapatkan giliran piket atau memilih pulang lebih awal dari waktu yang

telah ditentukan.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas upaya perlindungan dan ketertiban,

merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan, khususnya satuan polisi pamong

praja itu sendiri dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Di mana perlu

didukung oleh kualitas sumber daya manusia, anggaran operasional, dan sarana

7

prasarana satuan polisi pamong praja yang memadai. Sumber daya manusia, anggaran

operasional, dan sarana prasarana aparat memiliki sisi lemah terutama berkenaan

dengan kemampuan skill dan manajerial, khususnya pemahaman pendalaman

pengetahuan indikator aspek hukum dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan.

Ketersediaan sumber daya manusia yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam

sistem perekrutan aparat. Sistem tata kerja kelembagaan yang ada masih belum

sinergis dari hulu hingga hilir, di mana menempatkan petugas satuan polisi pamong

praja sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada sisi

hilirnya, tanpa perlibatan proses sejak awal.

Melihat masalah di atas mengenai kurangnya kesadaran dari polisi pamong

praja maka penulis mengambil judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah

dalam peneltiian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kualitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam menangani

pedagang kaki lima?

2. Bagaimanakah kuantitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam menangani

pedagang kaki lima?

8

3. Bagaimanakah pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam

menangani pedagang kaki lima?

4. Bagaimanakah tanggung jawab satuan polisi pamong praja dalam menangani

pedagang kaki lima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana kualitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam

menangani pedagang kaki lima

2. Bagaimana kuantitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam


3. Bagaimana pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam


4. Bagaimana tanggung jawab satuan polisi pamong praja dalam


9

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

peningkatan kinerja aparatur dari satuan polisi pamong praja kabupaten

Gowa dalam melayani masyarakat, yaitu pelayanan di bidang ketentraman

dan ketertiban umum.

b. Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi yang ingin melakukan

penelitian.

2. Manfaat teoritis

a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar

bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan

penelitian.

c. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun

pengkajian terkait kinerja satuan polisi pamong praja.

d. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi tambahan dalam

Ilmu Administrasi Publik.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung

penelitian ini, di antaranya:

a. Penelitian Wahida Ardiantiana Rasyid (2018) dengan judul “ Kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2001 tentang Larangan Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Maros”

yang menyimpulkan bahwa dilihat dari sisi kualitas Satpol PP belum optimal

dalam menangani larangan mengonsusmsi minuman keras namun aparat

telah menunjukkan usahanya dengan berpatroli dan bersosialisasi.

b. Penelitian Andi Muhammad Ardan (2016) dengan judul “Kinerja Pegawai

Satuan Polisi Pamong Prja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda” yang menyimpulakan bahwa

kualitas kerja dari penertiban pedagang kaki lima yang di lakukan oleh

anggota Satpol PP cukup baik. Akan tetapi belum terlalu optimal karena

masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang beraktifitas di Kecamatan

Samarinda Ilir Kota Samarinda.

11

B. TEORI MANAJEMEN KINERJA

Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan

memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa

yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen

kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses. Definisi

dari manajemen kinerja terdapat beberapa pandangan para pakar tentang pengertian

manajemen kinerja.

Fahmi (2014:128) berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah suatu ilmu

yang memadukan seni di dalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang

memiliki tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi

dan misi perusahaan dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi

tersebut secara maksimal. Jadi memanajemen kinerja itu harus memiliki beberapa visi

dan misi secara baik dan benar. Didalam suatu kantor atau perusahaan biasanya

memiliki visi dan misi untuk menunjang tercapainya tujuan dalam suatu pekerjaan

dan juga, diperlukan beberapa organisasi yang harus mengontrol tiap–tiap pekerjaan

yang harus selesai tepat pada waktunya.

Bacal (2012:4) mengemukakan bahwa manajemen kinerja adalah proses

komunikasi yang sedang berjalan, dilakukan dengan kemitraan antara pekerja dengan

atasan langsung mereka, yang menyangkut menciptakan harapan yang jelas dan

saling pengertian tentang pekerjaan yang harus dilakukan, Sedangkan Wibowo

(2007:9) berpendapat bahwa manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam

12

mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses

komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan

pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai

tujuan organisasi.

Armstrong (2004:29) lebih melihat manajemen kinerja sebagai sarana untuk

mendapatkan hasil yang lebih dari organisasi, tim, dan individu dengan cara

memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan

persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi terencana yang telah disepakati.

Sedangkan menurut Kreitner dan Anggelo kinicki (2014:246) manajemen kinerja

(Performance Management) adalah sistem perusahaan di mana manajer

mengintegrasikan aktivitas penentuan tujuan, pengawasan dan evaluasi, penyediaan

umpan balik dan pelatihan, dan penghargaan karyawan secara kontinu.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan, bahwa

manajemen kinerja adalah tata kelola kinerja individu ataupun suatu kelompok dalam

sebuah organisasi agar tujuan dan sasaran yang ingin di capai suatu organisasi dapat

tercapai dengan baik, dan manajemen kinerja memerlukan proses yang cukup lama.

Menurut Dessler (2003:322) manajemen kinerja adalah suatu proses

manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan

individu sedemikian rupa, sehingga baik tujuan indviidu maupun tujuan perusahaan

dapat bertemu. Berdasarkan pendapat ahli diatas kesimpulan saya bahwa dalam hal

ini bagi pekerja bukan hanya tujuan individunya yang tercapai tetapi juga ikut

13

berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, yang membuat dirinya termotivasi serta

mendapa kepuasan yang lebih besar.

C. KONSEP KINERJA

Konsep kinerja pada dasarnya dapat diilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai

(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan

dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang

dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan

yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber

daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang

berperan aktif sebagai upaya perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Kinerja artinya sama dengan prestasi kerja atau dalam Bahasa Inggrisnya

disebut Performance. Abdullah (2013;331) dilihat dari asal katanya, kinerja itu

adalah terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Dan

dalam pengertian yang simpel kinerja adalah hasil dari pekerjaan organisasi, yang

dikerjakan oleh karyawan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk (manual),

arahan yang diberikan oleh pimpinan (manajer) kompetensi dan kemampuan

karyawan mengembangkan nalarnya dalam bekerja.

Moeheriono (2012:95) kinerja atau performance merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan

14

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang di tuangkan

melalui perencanaan strategis suatau organisasi.

Menurut Dharma (2003 : 55) dalam pengukuran kinerja seseorang dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Kuantitas, yaitu melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan

kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

2. Kualitas, yaitu mencerminkan seberapa baik penyelesaian atau mutu yang

dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran.

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya penyelesaian pekerjaan dengan waktu

yang direncanakan.

Wirawan (2009:5), kinerja merupakan singkatan dari kinetika energy kerja

yang pandangannya dalam bahasa inggeris adalah performance. kinerja adalah

keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi ataupun indikator-indikator suatu

pekerjaan dan suatu profesi dalam waktu tertentu. Saya dapat menarik kesipulan

bahwasanya kinerja adalah kinetika energy kerja yang pandangannya mengarah ke

performance. Kinerja juga ialah keluaran performance yang dihasilkan dari fungsi-

fungsi atau indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

Colquitt, LePine, dan Wesson, (2011:35) mengemukakan bahwa kinerja adalah

nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan konstribusi, baik secara positif

maupun negatif, pada penyelesaian tujuan organisasi. Pendapat lain memandang

kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa

yang di harapkan dari mereka dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan

15

memberikan perhatian pada tujuan, ukuran dan penilaian (cascio, 2013:693).

Pendapat lain juga menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang

berkaitan dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi dan criteria lain dari

efektivitas (Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske, 2012:374).

Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan

terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut

harus dapat ditunjukkan buktinya secara kongkrit dan dapat di ukur (dibandingkan

dengan standar yang telah ditentukan).

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja di atas, dapat di tarik

kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran

mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan atau kebijakan

sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat atau di tentukan sebelumnya oleh

organisasi tersebut.

Wibowo (2006:3) kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah

disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumberdaya manusia yang

memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Bagaimana organisasi

menghagai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap

dan perilakunya dalam menjalankan kinerjanya.

Umar (2004: 76) dalam Dwi Jatmiko mengatakan bahwa pengertian kinerja

sebagai berikut: “kinerja adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja

sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran

16

yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan dengan hasil

yang dicapai”.

Rivai (2010: 548) dalam Wahyudi (2014: 28) mengungkapkan bahwa kinerja

karyawan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk

mencapai tujuannya. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat

perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Dari

hasil penilaian tersebut dapat dilihat kinerja karyawan atau dengan kata lain bahwa

kinerja adalah hasil kerja konkret yang dapat diamati dan diukur.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya. Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan. Terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh pada kinerja,

yaitu individu (kemampuan kerja), usaha kerja (keinginan untuk bekerja), dan

dukungan organisasional (kesempatan untuk bekerja). Terdapat empat unsur dalam

kinerja, yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

prestasi karyawan, pencapaian tujuna organisasi, dan periode waktu tertentu (tika,

2006L: 121). Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, bahwa pada

dasarnya kinerja merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk

diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat diukur dan diamati.

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) mengemukakan bahwa indikator kerja,

yaitu:

17

a. Kualitas, kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan

apa yang seharusnya dikerjakan.

b. Kuantitas, kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja

dalam satu harinya kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja

setiap pegawai itu masing-masing

c. Pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas kerja adalah seberapa jauh karyawan

mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan

d. Tanggung jawab, tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan

kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan

perusahaan

D. DEFINISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

Polisi Pamong Praja sebelumnya disebut pangreh praja sampai awal

kemerdekaan dalam sejarah pemerintahan daerah di Indionesia memeliki peran yang

srategis, karena pamong praja tidak saja memainkan peran sebagai abdi negara dan

abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat tapi juga peran

strategis dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Pamong praja

berperan dalam mengelolah berbagai keragaman dan mengukuhkan keutuhan negara.

Pangreh praja sebagaimana pengertian secara etimologis masih relevan pada

saat jaman kolonial dan awal kemerdekaan di mana pemerintah masih sangat

dominan, sistem pemerintahan yang sangat sentralistik serta paradigma pemerintah

18

dan sentralistik serta desentralistik, kewenangan untuk mengurus juga ada pada

rakyat, rakyat lebih mandiri, maka dengan kondisi ini tentunya pengertian pamong

praja sebagai mana awal berkembangnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini,

definisi pamong praja sesuai dengan konteks dan jamannya perlu dinjau ulang.

Apabila dilihat dari sejarahnya, keberadaan pamong praja sudah ada sejak

jaman hindia belanda sebagai korp binnenlands bestuur, yakni korp pejabat bumi

putera yang bertugas menjaga kepentingan kerajaan Belanda di tanah Nusantara. Pada

masa awal kemerdekaan, kemudian diganti menjadi korps pamong praja, karena

istilah pangreh mengandung makna memerintah dengan paksaan

Satuan polisi pamong praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah

daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan

peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja di tetapkan

dengan peraturan daerah. Satuan polisi pamong praja dapat berkedudukan di daerah

provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

Di Daerah Provinsi, satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah

sedangkan di daerah kabupaten atau kota, satuan polisi pamong praja dipimpin oleh

kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota

melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010

tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan umum di

sebutkan satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya di singkat Satpol PP, adalah

19

bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan

penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Polisi pamong

praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan

Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di mana

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Defenisi ini juga disebutkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010,

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam

menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk satuan polisi pamong

praja. Pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja berpedoman pada

peraturan pemerintah tersebut.

Ndaraha (2005) mengatakan pamong praja adalah mereka yang mengelola

kebhinekaan dan mengukuhkan ketunggalikaan. Pamong praja kembali menjadi

perbincangan di tengah masyarakat, bahkan petinggi negeri, pengamat pemerintahan

termasuk penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencurahkan perhatian dan

pikirannya untuk beberapa saat setelah kejadian “Kota Berdarah” bentrok antara

polisi pamong praja dengan warga di makam Mbah Priuk Jakarta tanggal 14 April

2010 dan penertiban Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2010 tentang

20

Penggunaan Senjata Bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Bagi sebagian besar

masyarakat keberadaan pamong praja identik dengan satuan polisi pamong praja, hal

ini bisa dipahami karena dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah

daerah sebutan “Pamong Praja” di temukan dalam pasal yang mengatur polisi

pamong praja (pasal 148 UU32/2004 dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam

penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat). Di lingkungan Kementrian Dalam Negeri sebutan “Pamong Praja”

terkait dengan satuan polisi pamong praja (UU 32/2004 dan PP 6 tahun 2010) dan

lembaga pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai

“Pendidikan Tinggi Pamong praja” sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 1

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004

tentang Perubahan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut

Ilmu Pemerintahan. Peserta didik atau mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam

Negeri (IPDN) di sebut “Praja” dan lulusan sebagai “Pamong Praja Muda”

1. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja memiliki wewenang dalam penegakan hukum

peraturan daerah karena satuan polisi pamong praja adalah pejabat pemerintah

pusat yang ada di daerah melaksanakan tugas pemerintahan umum. Dengan

adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa satuan polisi pamong

praja berwenang :

21

a. Melakukan tindakan penertiban non yustial terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan

daerah atau peraturan kepala daerah.

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan

masyarakat.

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan

daerah dan atau peraturan kepala daerah.

e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau

peraturan kepala daerah.

2. Tugas Pokok

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan

daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat dan pengamanan asset daerah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, satuan polisi pamong praja

mempunyai fungsi:

22

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,

menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di Daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati

dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

4. Perlaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pengamanan asset

Daerah.

5. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dengan Kepala Kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan

Peraturan Daerah.

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pegawai negeri sipil

b. Berijazah sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang

setingkat

23

c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter)

untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk

perempuan

d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun

e. Sehat jasmani dan rohani; dan

f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja

E. SEJARAH MUNCULNYA PEDAGANG KAKI LIMA

Pedagang kaki lima atau yang sering di sebut PKL merupakan sebuah

komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir

jalan raya. Meraka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan

jalan raya. Sebenarnya istilah pedagang berasal dari masa penjajahan kolonial

Belanda peratutan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang

dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk

pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Di beberapa tempat,

pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan

bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada pedagang kaki lima

yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air

cuci. Sampah dan air sabun dapat merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan

dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Tetapi pedagang kaki lima kerap

menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat

murah dari pada membeli di pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal

24

yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisninya di

sekitar rumah mereka.

Istilah pedagang kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada

saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811-1816). Jauh sebelum

Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap

jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki

yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar 5 feet way (Kaki: satuan panjang

yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh

Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering

dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata 5 feet sering disalah artikan ke dalam

bahasa Melayu yakni kaki lima karena penerjemahan Bahasa Inggris kedalam bahasa

Melayu menggunakan hukum Diterangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah

pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama pedagang

kaki lima istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan menjalar sampai ke

Jakarta dan kota-kota lainnya Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka,

trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering di

salah gunaka oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat

beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia

menyebutnya dengan pedagang kaki lima.

Menurut susan Blackburn dalam Jakarta sejarah 400 tahun, pada akhir abad ke

19 jumlah pedagang kaki lima di batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi

25

pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu

Bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa

pedagang kaki lima itu di usir karena banyak orang belanda yang mau melihat adanya

pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut.

1. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Liam

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi

yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya

kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor

informal yang tidak memerlukan tingkat keteramilan yang tinggi, modal usaha yang

besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan

masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut

jayadinata (2001: 46) karakteristik sektor informal antara lain:

a. Bentuknya tidak terorganisir

b. Kebanyakan kerja sendiri

c. Cara kerja tidak teratur

d. Biaya diri sendiri atau sumber tidak resmi

Terutama sejak terjadinya krisis moneter yang menyebabkan banyak

perusahaan di Indonesia tidak bisa menutupi biaya operasionalnya lagi sehingga

harus ditutup. Hal ini menyebabkan terjadinya Pemecatan Hubungan Kerja (PHK)

besar-besaran. Sehingga angka pengangguran di Indonesai saat itu meningkat dengan

pesat.

26

Salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal adalah Pedagang

Kaki Lima. Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal

untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong

mereka untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya. Untuk

mempertahankan hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan

serta kemampuan yang dimilikinya serta serba terbatas. Wujud keterbatasan ini

adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau

keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan

yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonimo lemah untuk berusaha

dalam bentuk usaha dagangan berupa pedagang kaki lima (PKL) yang mereka

laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

F. PENGERTIAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Pedagang kaki lima atau yang sering di sebut PKL merupakan sebuah

komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir

jalan raya. Meraka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan

jalan raya.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintah menetapkan bahwa setiap

jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pendestrian atau

pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para

pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintah pada waktu itu juga

27

menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak

jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai

penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu

kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar

beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya.

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut

sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang

kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal

dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang

Kaki Lima yang berasal dari buah pikiran pedagang yang berjualan di area pinggir

perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki.

Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang

melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan saran usaha bergerak maupun

tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan

dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak

menetap.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor

informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan jasa yang

melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor

informal perkotaan.

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk

sebagai berikut :

28

a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu

pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.

b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual

dagangannya di atas tikar di pinggil jalan, di depan tokoh, maupun dengan

menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil.

c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran.

d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil.

e. Kualitas dagangan yang dijual relatif renda, bahkan ada pedagang yang

khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah.

f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak

menentu.

g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah.

h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “familt enterprise” artinya

anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut

i. Mempunyai sifat “one man enterprise” yaitu usaha yang hanya dijalankan

oleh satu orang.

j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan

pedagang.

k. Sebagian pedagang kaki lima melakukan usahanya secara musiman, sering

kali jenis dagangannya berubah-ubah.

l. Pedagang kaki lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual

barang yang khusus.

29

m. Anggapan bahwa para pedagang kaki lima ini merupkan kelompok yang

menduduki status sosial terendah dalam masyarakat.

n. Pedagang kaki lima tidak memiliki jam kerja yang tetap

o. Pedagang kaki lima memiliki jiwa “entrepeneurship” yaitu kewiraswataan

atau kewirausahaan yang tinggi.

G. JENIS DAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Penjelasan mengenai jenis tempat usaha pedagang kaki lima sebagai berikut :

a. Gelar/Alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk

menjajakan dagangannya.

b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk memperjualbelikan

dagangannya dan konsumen juga ikut menggunakan tikar untuk duduk.

c. Tenda, pedagang menggunakan tempa berlindung dari kain atau bahan

lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau dengan tali

pendukung.

d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian

rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga

tinggal didalamnya.

e. Tidak bermotro, biasanya pedagang menggunakan gerobak/kereta dorong

yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman atau rokok.

f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga atau

empat untuk menggunakan barang dagangan

30

STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA

31

H. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan tinjauan pustaka, dari uraian kerangka pikir di atas maka

adapun skema penelitian ini:

Kerangka Pikir

I.

Gambar 1 (Kerangka Pikir)

Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Gowa

Indikator Kerja

Kualitas

a. Ketepatan

b. Kelengkapan

Kuantitas

Tanggung Jawab

Pelaksanaan Tugas

a. Orientasi Pelayanan

b. Integritas

c. Komitmen

Peningkatan Kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Gowa

32

I. FOKUS PENELITIAN

Ada 4 indikator fokus penelitian kinerja satuan polisi pamong praja di

Kabupaten Gowa, yang menekankan pada pembahasan kualitas, kuantitas,

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

J. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan atau uraian masing-masing

dari fokus yang di amati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan tentang

pengamatan.

1. Kualitas kinerja satuan polisi pamong praja, kualitas menunjukkan sejauh

mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi

ketepatan, kelengkapan, dan kerapian.

a. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas

dan pekerjaan polisi pamong praja di kabupaten Gowa, artinya terdapat

kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah

di tetapkan.

b. Yang dimaksud kelengkapan satuan polisi pamong praja adalah

kelengkapan ketelitian (seragam, pentungan, helm, peluit dan tameng)

dalam melaksanakan tugasnya.

33

2. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai satuan polisi pamong

praja bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari

kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

3. Pelaksanaan tugas, selain dengan sasaran kinerja pegawai (SKP), prestasi

kerja pegawai juga diukur dengan indikator perilaku kerja. Parameter yang

digunakan untuk mengukur perilaku kerja adalah orientasi pelayanan,

integritas, disiplin dan komitmen.

a. Orientasi pelayanan adalah keinginan untuk membantu atau melayani

orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, artinya berusaha untuk

mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat

b. Integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara

konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai

dengan nilai-nilai dan kode etik.

c. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang

dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain.

4. Tanggung jawab, kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban

dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar

dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun disiplin kerja merupakan kebijakan yang menuju kepada rasa

tanggung jawab dan kewajiban bagi karyawan untuk menaati peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan perusahaan di tempat karyawan itu bekerja.

34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini kurang lebih selama 2

(dua) bulan, setelah peneliti melakukan seminar proposal dan mendapatkan izin

penelitian. Lokasi penelitian berada di kantor satuan polisi pamong praja Kabupaten

Gowa karena peneliti melihat sikap dan perilaku yang dimiliki oleh beberapa

pegawai masih dinilai kurang dari yang diharapkan masyarakat. Bukan hanya itu,

peneliti melihat beberapa pegawai yang datang tidak tepat waktu di kantor dan di

lapangan.

B. JENIS DAN TIPE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran

mengenai kinerja satuan polisi pamong praja di Kabupaten Gowa. Secara

obyektif, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang

mendeskripsikan tentang kinerja satuan polisi pamong praja di Kabupaten

Gowa.

35

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk member gambaran

secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan

pengalamayang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti

adalah mengenai bagaiamana kinerja satuan pilisi pamong dalam penertiban

pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa.

C. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan peneliti untuk memperkaya dan

mempertajam analisis bagi penarikan kesimpulan yang meliputi, pengamatan

langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang

bagaimana kinerja polisi pamong praja di Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai laporan-laporan,

catatan-catatan, atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang

digunakan dalam penelitian.

D. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian yang peneliti wawancarai adalah sesuai dengan teknik

pengumpulan informan yaitu melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan

dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

36

Tabel 1

Informan Penelitia

No. Nama Informan Jabatan Ket

1. Mardhani Hamdan Sekretaris Polisi Pamong Praja MH

2. A. Moh. Rizky Junianto Abe Kepala Bidang Ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

Polisi Pamong Praja

MR

3. Mursalim Seksi Operasi dan Pengendalian

Polisi Pamong Praja

MS

4. Andi Afriady Kepala Bidang Perlindungan

Masyarakat Polisi Pamong Praja

AA

5. Zulfikar Adijana Kepala Sumber Daya Aparatur

Polisi Pamong Praja

ZA

6. Syamsul Bahri Anggota Pleton Raksi Cepat

(PRC)

SB

7. Syarif Dg. Tammu Masyarakat Pedagang Kaki

Lima

SR

8. Rahmawati Masyarakat Pedagang Kaki

Lima

RW

Total 8

37

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan

teknik pengumpulan data menggunakan:

1. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan data yang dilakukan melalui

pengamatan penulis secara langsung di lapangan mengenai bagaimana kinerja

satuan polisi pamong praja di Kabupaten Gowa.

2. Wawancara adalah di mana peneliti melakukan interview terhadap pipinan

(atasan) atau sekertaris (wakil atasan) serta beberapa pegawai-pegawai yang

bekerja pada kantor satuan polisi pamong praja di Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen, arsip-arsip, peraturan-peraturan dan catatan resmi.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aktivitas

yang difokuskan untuk mengelola data-data yang telah didapatkan oleh peneliti

melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, deskriptif dan verifikatif.

1. Reduksi Data (data reduction)

Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data

melalui redukasi data. Meredukasi data berarti merangkum atau memilih hal-

38

hal yang pokok dan difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji oleh

peneliti dengan berdasarkan pada indikator yang terkait dengan kinerja polisi

pamong praja di kabupaten Gowa.

2. Penyajian Data (deskriptif)

Setelah meredukasi data dengan sesuai hal-hal pokok yang di fokuskan

pada permasalahan, langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data yang

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Deskriptif

dilakukan agar data hasil reduksi terorganisir serta memberikan pemahaman

kepada peneliti mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, setelah itu

peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang harus diambil berdasarkan

fenomena tersebut. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada kinerja satuan polisi pamong

praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Gowa.

3. Penarikan Kesimpulan (verifikatif)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan (verificatif), seperti

yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang

mendukung tahap pengumpulan selanjutnya. Peneliti berusaha untuk

menganalisis lebih lanjut dan mencari makna dari data ulang yang di

kumpulkan.

Setelah disajikan dalam bentuk uraian berdasarkan pemaknaan terhadap

fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, langkah peneliti selanjutnya

39

adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data tersebut kemudian

penyimpulan data sesuai dengan fokus masalah.

G. PENGABSAHAN DATA

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, mewawancara

kembali sumber data, baik yang pernah di temui maupun yang baru. Hal ini

dilakukan guna menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar

terbangun kondisi yang akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga

dapat menggali dan mendapatkan informasi yang tepat.

2. Peningkatan ketekunan peneliti

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan,

sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti

dan sistematis.

3. Triangulasi

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Triangulasi

sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah

diperoleh dari beberapa sumber; (2) Triangulasi teknik, dengan menguji

40

kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan

teknik yang berbeda; dan (3) Triangulasi waktu, dengan menguji kredibilitas

data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam

waktu atau situasi berbeda.

41

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Profil Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gowa

Satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa merupakan salah satu

organisasi perangkat daerah yang dibuat berdasarkan peraturan daerah Nomor

24 Tahun 2011 tentang Susunan Organisa dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja. Dimana pada dasarnya satuan polisi pamong praja dibentuk sebagai

perpanjangan tangan Bupati didalam penciptaan ketentraman dan ketertiban

umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Visi “Terwujudnya Kabupaten Gowa yang aman, tertib dan Taat Aturan”.

Misi: 1) Optimalisasi pengawasan, pengamanan dan sosialisasi pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya. 2) Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan dalam upaya peningkatan

wibawa, keterampilan dan profesionalisme Polisi Pamong Praja. 3) Pemantapan

pelaksanaan koordinasi, integritas, implementasi dan sinkronisasi (KIIS).

42

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa adalah

sebagi berikut:

a. Kepala Satuan

Bertugas memimpin dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan

masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, serta

peningkatan sumber daya aparatur berdasarkan peraturan agar semua

kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing.

b. Sekretaris

Bertugas melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program,

perencanaan, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan

berdasarkan peraturan agar semua kegiatan terlaksana dengan baik dan

menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan

pengendalian rencana atau program kerja, evaluasi dan pelaporan

berdasarkan petunjuk agar menghasilkan program kerja dan kegiatan yang

43

sesuai dengan perencanaan serta hasil laporan yang bisa dijadikan sebagai

bahan informasi.

d. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban

pengelolaan keuangan Badan berdasarkan pedoman agar pelaksanaan

pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga dan

kepegawaian berdasarkan petunjuk agar terlaksana dengan baik urusan

kesekretariatan dan kepegawaian.

f. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian dan

mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan

perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan,

penyuluhan, penyilidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan agar

terlaksana penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan masyarakat

yang taat aturan.

g. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Bertugas melaksanakan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan

penegakan peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan peraturan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan daerah.

44

h. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Bertugas melaksanakan urusan bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap

pelanggaran Perda, Perbub dan peraturan perundang-undangan lainnya

berdasarkan pedoman atau peraturan agar penanganan proses pelanggaran

Perda tertangani sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur.

i. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Mempunyai tugas urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama berdasarkan pedoman

atau petunjuk untuk menciptakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban

umum.

j. Seksi Operasi dan Pengendalian

Mempunyai tugas urusan operasi dan pengendalian berdasarkan pedoman

agar tercipta ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

k. Seksi Kerjasama

Mempunyai tugas kerjasama lintas sektor terkait pelaksanaan ketenteraman

dan ketertiban umum masyarakat berdasarkan petunjuk agar terjalin

kerjasama dan koordinasi baik intern maupun ekstern.

l. Bidang Sumber Daya Aparatur

Mempunyai tugas di bidang sumber daya aparatur yang meliputi pelatihan

dasar dan teknis fungsional berdasarkan petunjuk untuk peningkatan kualitas

dan kuantitas sumber daya aparatur.

45

m. Seksi Pelatihan Dasar

Mempunyai tugas pelatihan dasar berdasarkan pedoman/peraturan untuk

peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Satpol. PP serta

pengembangan sumber daya manusia.

n. Seksi Teknis Fungsional

Mempunyai tugas teknis fungsional berdasarkan peraturan untuk

peningkatan kemampuan profesionalisme satuan polisi pamong praja serta

pengembangan sumber daya manusia aparatur.

o. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bertugas di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat

berdasarkan pedoman atau peraturan untuk memberikan perlindungan,

keamanan dan kenyamanan masyarakat.

p. Seksi Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas pembinaan satuan perlindungan masyarakat berdasarkan

peraturan ataupun petunjuk untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat

q. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Mempunyai tugas yaitu urusan bidang bina potensi masyarakat berdasarkan

pedoman maupun peraturan untuk pembinaan dan peningkatan ketahanan

masyarakat.

46

Tabel 2

Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.

TINGKAT

PENDIDIKAN

JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPPUAN JUMLAH

1 STRATA-3 - - -

2 STRATA-2 5 - 5

3 STRATA-1 20 3 23

4 DIPLOMA-IV - - -

5 DIPLOMA-III - - -

6 SMA 27 - 27

7 SMP 5 - 5

8 SD - - -

JUMLAH 57 3 60

Sumber: Satuan polisi pamong praja Kab. Gowa

Tabel 3

Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Jenis Kelamin

No. JENIS KELAMIN JUMLAH

1 LAKI-LAKI 722

2 PEREMPUAN 10

TOTAL 732

Sumber: Satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa

47

Tabel 3

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa

No Kecamatan 2018 2019

1. Bajeng 13 10

2. Bajeng Barat 15 12

3. Barombong 16 12

4. Biringbulu - -

5. Bontolempangan 13 10

6. Bontomarannu 19 16

7. Bontonompo 10 8

8. Bontonompo Selatan 14 9

9. Bungaya - -

10. Parangloe - -

11. Parigi - -

12. Pattallassang 15 11

13. Somba Opu 19 16

14. Tinggimoncong - -

15. Tompobulu - -

16. Tombolo Pao - -

17. Manuju - -

18. Pallangga 18 16

Sumber: Satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa

Upaya yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada Perda nomor 05 tahun

2009 telah dilakukan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari data julmah pedagang kaki

lima yang telah direlokasikan sebanyak 62 pedagang kaki lima dengan berbagai jenis

48

dagangan dan di taman Sultan Hasanuddin itu telah disiapkan sebanyak 18 stan

sedangkan jumlah pedagang kaki lima sebanyak 62.

B. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai kinerja satuan polisi pamong praja di Kabupaten

Gowa. Peningkatan kerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa dilihat dari

empat komponen yaitu kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adapun kualitas meliputi ketepan, dan kelengkapan, selanjutnya kuantitas satuan

polisi pamong praja bekerja dalam satu harinya, selanjutnya pelaksanaan tugas

meliputi orientasi pelayanan, integritas, dan komitmen, adapun tanggung jawab yang

meliputi disiplin kerja.

1. Kualitas Kinerja Satpol PP dalam menangani PKL

Kualitas kinerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas

dan efisiensi. Berikut di uraikan hasil penelitian mengenai kualitas kinerja satuan

polisi pamong praja.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan informan MH selaku

Sekretaris satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa untuk menanyakan

bagaimana kualitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penanganan

pedagang kaki lima. Jawaban dari informan:

49

“Bagi satuan polisi pamong praja sudah maksimal dengan adanya patroli

rutin, serta fasilitas pendukung seperti kendaraan dan biaya operasional

cukup tersedia, satuan polisi pamong praja juga bertindak berdasarkan

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, memberikan sansi dan

tindakan non yudisial, dan melakukan tindakan santun terhadap pedagang

kaki lima ataupun dengan orang yang melanggar di area perindustrian di

sepanjang jalan” (MH; 03 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi yang saya

lakukan di mana satuan polisi pamong praja sudah melakukan patroli rutin dan

tepat waktu saat melaksanakan tugasnya, serta adanya fasilitas yang mendukung

seperti kendaraan serta perlengkapan yang dibutuhkan dan satuan polisi pamong

praja juga bertindak sesuai dengan surat perintah dari atasan. Akan tetapi, masih

ada saja kendala yang di dapatkan di lapangan seperti pedagang kaki lima yang

tidak ingin di pindahkan karena kurangnya konsumen atau pembeli di tempat

yang di sediakan oleh pemerintah, apabila ada pedagang kaki lima yang

melanggar atau ditegur berulang kali makan barang dagangan akan di angkut dan

maka akan di kenakan sanksi dari pihak satuan polisi pamong praja.

a. Ketepatan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan artinya terdapat kesesuaian

antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan MR selaku Kepala

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berpendapat bahwa:

“Satuan polisi pamong praja hanya turun apabila ada surat tugas (surat

perintah) dari Pimpinan atau sesuai dengan jadwal, target sasaran dan

waktu berdasarkan surat perintah dari pimpinan” (Hasil wawancara MR;

04 Desember 2019)

50

Berdasarkan hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi yang penulis

lakukan di mana satuan polisi pamong praja hanya turun apabila ada arahan dari

atasan bahwasannya ada pedagang kaki lima yang melanggar. Jadi, apabila

satuan polisi pamong praja tidak mendapat suarat perintah maka pedagang kaki

lima tidak akan di tindak lanjuti. Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak MS

selaku Seksi Operasi dan Pengendalian. Petikan wawancara dengan informan:

“Kami dari pihak satuan polisi pamong praja memberikan sosialisasi

kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan

daerah utamanya masalah pedagang kaki lima (PKL) sebelum diberikan

tindakan” (Hasil wawancara Bapak MS; 04 Desember 2019)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi yang penulis lakukan

yaitu satuan polisi pamong praja memberikan sosialisasi kepada masyarakat

yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2019

tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Selanjutnya peneliti

mewawancarai Bapak SR selaku masyarakat pedagang kaki lima di Kabupaten

Gowa berpendapat bahwa:

“Kami dari masyarakat yang terkait bahwa ada sosialisai yang diberikan

yang kadang dilaksanakan di kantor satuan polisi pamong praja atau

kadang di berikan sosialisasi di tempat secara langsung” (Hasil wawancara

bapak SR; 21 Desember 2019)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil observasi penulis bahwa

satuan polisi pamong praja memberikan sosialisasi secara langsung dan juga

mengundang para pedagang kaki lima datang di kantor satuan polisi pamong

praja untuk mendengarkan penyuluhan dan himbauan dari satuan polisi pamong

51

praja tersebut, seharusnya sosialisasi di lakukan jauh sebelum pedagang kaki

lima berdagang di tempat tersebut agar mengurangi pelanggaran yang di

lakukan oleh pedagang kaki lima. Pendapat yang berbeda di ungkapkan oleh ibu

RW tentang ketepatan satuan polisi pamong praja dalam menangani pedagang

kaki lima.

“Tidak ada sosialisasi yang di beritahukan untuk para pedagang kaki lima

seperti kami, jadi kami tidak tahu kalau tempat yang sekarang kami pakai

itu di larang untuk berjualan di sepanjang jalan ini” ( Hasil wawancara,

Ibu RW, 21 Desember 2019)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil observasi penulis bahwa

satuan polisi pamong praja tidak memberikan sosialisasi secara merata kepada

masyarakat yang melanggar atau pkl yang berjualan di area trotoar yang bisa

menyebabkan jalanan macet.

b. Kelengkapan adalah mengacu kepada perlengkapan yang umumnya digunakan

di kantor, perusahaan dan organisasi lainnya mulai dari perorangan sampai

pemerintah. Kelengkapan satuan polisi pamong praja yaitu kelengkapan

ketelitian dalam melaksanakan tugasnya.


Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk menanyakan

kelengkapan apa saja yang di butuhkan saat menangani pedagang kaki lima.

Petikan wawancara dengan informan:

“Tidak ada kelengkapan yang dibawah karena kita turun tidak pakai

kekerasan, cukup datang ke lokasi para pedagang kaki lima lalu diberikan

himbauan untuk tidak berdagang di lokasi. Untuk pedagang kaki lima

52

yang ngotot atau bandel bahkan melawan, barang dagangannya akan di

angkut atau di sita” (Hasil wawancara MR; 04 Desember 2019)


lakukan yakni tidak membawa kelengkapan apapun karena yang akan di

tertibkan adalah bukan pendemo. Satuan polisi pamong praja hanya

menertibkan dengan cara mendatangi tempat yang di perintahkan oleh pimpinan

dan memberikan himbauan untuk tidak berdagang di lokasi tersebut. Pendapat

yang sama diungkapkan oleh Bapak MS selaku Seksi Operasi dan

Pengendalian. Petikan wawancara dengan informan:

”Tidak ada perlengkapan yang kita bawah, kita hanya memberitahukan

kepada para pedagang untuk tidak berjualan di tempat tersebut karena ini

termasuk zona merah yang di mana area ini dilarang berjualan atau

berdagang sepanjang jalan tersebut” (Hasil wawancara MS; 04 Desember

2019)


bahwa satuan polisi pamong praja tidak membawa kelengkapan pada saat

melakukan penertiban mereka hanya memberikan himbauan atau peringatan

kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di lokasi tersebut karena yang

mereka tempati yaitu area di larang berjualan. Selanjutnya peneliti

mewawancarai bapak SR selaku masyarakat pedagang kaki lima berpendapat

bahwa:

“Tidak adaji kelengkapan yang dia bawa cuman pakaian yang dia pakai

sama semua, dia hanya menyuruh kita untuk pindah sedangkan tidak ada

tempat yang di sediakan oleh pemerintah jadi kita sebagai pedagang kaki

lima juga merasa bingung” (Hasil wawancara bapak SR; 21 Desember

2019)

53


lakukan di mana pamong praja hanya memerintahkan untuk tidak berjualan di

bahu jalan akan tetapi tidak dapat memberi solusi dan harusanya pemerintah

menyediakan tempat terlebih dahulu untuk para pedagang kaki lima lalu di

pindahkan, kalaupun ada lokasi yang di sediakan tidak seramai dengan lokasi

sebelumnya.

2. Kuantitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani PKL

Kuantitas kinerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu

harinya. Kuantitas kinerja ini dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu

masing-masing. Kecepatan dalam mengambil tindakan dengan pelanggaran yang

tertentu masing-masing anggota dengan masyarakat terkait. Waktu yang

digunakan dalam bekerja harus sesuai dengan aturan yang ada serta tidak

mengambil gerakan lain atau gerakan tambahan.

Peneliti kemudian menyanyakan tentang bagaimana kuantitas satuan polisi

pamong praja dalam penanganan pedagang kaki lima. Petikan wawancara dengan

informan:

“Jumlah pegawai satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa 732 dan

Idealnya jumlah personil yang harus ada pada saat patroli penataan

pedagang kaki lima ialah satu pleton berjumlah 30 orang, yang menurut

saya jumlah patroli sudah maksimal.” (Hasil wawancara MH; 03

Desember 2019)

54

Hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi yang penulis lakukan yaitu

jumlah pegawai satuan polisi pamong praja dalam keseluruhan yaitu 732 dan

jumlah pada saat penertiban pedagang kaki lima ada 30 orang dalam satu pleton.

Berikut hasil wawacara peneliti dengan informan MR selaku Kepala Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menanyakan bagaimana

pembagian jam kerja pada satuan polisi pamong praja karna yang biasanya saya

dapati masih satuan polisi pamong praja yang berkeliaran di tengah malam.


“Satuan polisi pamong praja bekerja dalam 1 hari ada 12 jam perhari, di

dalam kinerja satuan polisi pamong praja juga ada penambahan jam

kerjanya dan kadang juga lembur pada saat ada arahan dari pimpinan

untuk melakukan penertiban.” (Hasil wawancara MR; 04 Desember

2019)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi yang penulis lakukan yaitu

satuan polisi pamong praja bekerja sesuai dengan jam kerjanya adapun

penambahan jam kerja yang biasa diberikan kepada satuan polisi pamong praja

untuk melakukan penanganan pedagang kaki lima. Pendapat yang sama

diungkapkan oleh bapak MS selaku Seksi Operasi dan Pengendalian. Petikan

wawancara dengan informan:

“Satuan polisi pamong praja bekerja dalam 12 jam dan kadang juga 24

jam seperti adanya sidak tengah malam untuk para pedagang kaki lima,

berjaga di Kantor Bupati, pendestrian jika ada arahan dari atasan.” (Hasil

wawancara MS; 04 Desember 2019)


lakukan yaitu Satuan polisi pamong praja bekerja 24 jam jika ada arahan dari

55

pimpinan untuk melakukan sidak kepada pedagang kaki lima, penjagaan

pendestrian, dan berjaga di Kator Bupati.

Hal serupa diungkapkan oleh bapak AA selaku kepala bidang perlindungan

masyarakat mengungkapkan pendapat bahwa:

“Jam kerja satuan polisi pamong praja itu berbeda dengan laki-laki dan

perempuan, kalau perempuan dia bekerja selama 12 jam dalam 1 harinya

sedangkan laki-laki yaitu biasa 24 jam dan 2 hari libur tetapi kadang tidak

menentu, biasanya lembur tugas malam jika ada arahan dari atasan untuk

penertiban ataupun razia harus siap” (Hasil wawancara bapak AA, 04

Desember 2019)


lakukan yaitu satuan polisi pamong praja bagian perempuan bekerja selama 12

jam sedangkan satuan polisi pamong praja laki-laki bekerja selama 24 jam tetapi

mendapatkan libur 2 hari. Tetapi jika satpol pp mendapatkan perintah dari atasan

untuk melakukan penertiban harus siap siaga.

Ditambahkan oleh bapak SB selaku anggota RPC (Pleton Reaksi Cepat)

mengatakan bahwa:

“Satuan polisi pamong praja bagian perempuan bekerja dalam 1 harinya

sebanyak 9 jam tetapi jika di penjagaan dan PRC (Pleton Reaksi Cepat)

1x24 jam dan terbagi atas 3 regu” (Hasil wawancara bapak SB, 04

Desember 2019)


lakukan yaitu satuan polisi pamong praja bagian perempuan bekerja selama 9 jam

dalam 1 harinya, tetapi satuan polisi pamong praja memiliki pasukan Pleton

Reaksi Cepat yang menunjang kegiatan 1x24 jam di Kabupaten Gowa.

56

3. Pelaksanaan Tugas Kinerja Satpol PP Dalam Menangani PKL

Pelaksanaan tugas, selain dengan sasaran kinerja pegawai (SKP), prestasi

kerja pegawai juga diukur dengan indikator perilaku kerja. Parameter yang

digunakan untuk mengukur perilaku kerja adalah orientasi pelayanan, integritas,

disiplin dan komitmen.

Peneliti kemudian menyanyakan tentang bagaimana pelaksaan tugas satuan

polisi pamong praja dalam penanganan pedagang kaki lima. Petikan wawancara

dengan informan:

“Satuan polisi pamong praja tepat waktu dalam melakukan tugasnya dan

sikap petugas dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu baik dan tidak

mengutamakan kekerasan” (Hasil wawancara MH; 03 Desember 2019)


bahwa tepat waktu saat melakukan penertiban pedagang kaki lima dan mereka

juga tidak melakukan kekerasan pada saat penertiban.

a. Orientasi pelayanan adalah keinginan untuk membantu atau melayani orang lain

dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berikut hasil wawancara peneliti dengan

informan MR selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat yang menanyakan bagaimana orientasi pelayanan satuan polisi

pamong praja yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Petikan wawancara

dengan informan:

“Satuan polisi pamong praja sebelum turun melakukan penertiban

pedagang kaki lima kami menyediakan lahan untuk para pedagang kaki

lima, tetapi pada dasarnya masih ada pedagang yang tidak mendengar jadi

kita paksa untuk pindah” (Hasil wawancara MR; 04 Desember 2019)

57

Berikut hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil observasi yang penulis

lakukan bahwa adanya pedagang kaki lima yang tidak mendengar terhadap

arahan satuan polisi pamong praja walaupun sudah ada lahan untuk para

pedagang tetapi selalu ada alasan bahwa kurangnya konsumen yang berkunjung

pada lokasi yang di sedikan oleh pemerintah. Pendapat yang sama diungkapkan

oleh bapak MS selaku Seksi Operasi dan Pengendalian. Petikan wawancara

dengan informan:

“Satuan polisi pamong praja telah menyediakan tempat atau lahan untuk

para pedagang kaki lima tetapi masih banyak pedagang yang tidak bisa

diatur bahkan tidak ingin dipindahkan oleh satuan polisi pamong praja”

(Hasil wawancara MS; 04 Desember 2019)


yaitu satuan polisi pamong praja telah menyediakan tempat untuk pedagang

kaki lima tetapi pada dasarnya pedagang yang tidak ingin meninggalkan tempat

jualannya dengan alasan tempat yang di sediakan oleh satuan polisi pamong

praja kurangnya pengunjung yang datang berbelanja. Adapun pendapat dari

bapak SB selaku anggota RPC yang mengungkapkan zona wilayah yang

terjaring razia pedagang kaki lima bahwa:

“Ada zona merah yang berada di kecamatan Pandang-Pandang, kecamatan

Somba Opu dan kecamatan Pallangga, zona kuning itu berada di

kecamatan Bajeng, dan selebihnya adalah sudah termasuk rana dari zona

hijau” (Hasil wawancara SB; 04 desember 2019)

Berikut hasil wawancara dengan informan, pendapat penulis bahwa zona-

zona yang termasuk zona merah itu berada di kecamatan Pallangga, Somba

58

Opu, dan kecamatan Bajeng itu termasuk zona kuning di luar dari kecamatan

tersebut sudah termasuk zona hijau. Berikut hasil wawancara bapak AA selaku

bidang perlindungan masyarakat tentang pelaksanaan tugas yang berjalan

dengan efektif dan efisien yaitu:

“Mengenai dengan pelaksanaan tugas sejauh ini kami terus meningkatkan

kemampuan dan berusaha mencari solusi atau cara dalam menyelesaikan

masalah yang kerap timbul dan tidak memiliki titik terang termasuk

masalah pedagang kaki lima ini yang sudah menjamur di mana-mana

meski selama dalam pelaksanaan tugas kami tidak pernah ada masalah

karena apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada”

(Hasil wawancara oleh bapak AA; 04 Desember 2019)


bahwa para anggota satuan polisi pamong praja terus berusaha meningkatkan

kemampuan dan pelaksanaan tugas tidak ada masalah karena semua tindakan

yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pimpinan yang

memegang kendali dalam berjalannya pelaksanaan kegiatan harus mampu

menyusun, memiliki, dan berfikir jauh untuk menangani dan menindak lanjuti

masalah yang akan terjadi kedepannya.

Meskipun pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan dan proses

pelaksanaan akan tetapi kenyataannya belum dijumpai titik terang dari

lingkungan Kabupaten Gowa. Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak SR

selaku masyarakat pedagang kaki lima. Petikan wawancara dengan informan:

“Jika Pemerintah atau Satuan polisi pamong praja hendak memindahkan

tempat usaha kami, maka harus ada jaminan bahwa tempat usaha yang

baru memiliki pembeli yang bagus, jangan sampai kami dipindahkan

tetapi tidak ada pembelinya nanti dan harus ada kepastian bahwa kami

dapat bekerja dan berusaha dengan tenang tanpa khawatir di gusur atau di

59

bongkar paksa oleh petugas ketika ada tempat baru” (Hasil wawancara

SR; 21 Desember 2019)


lakukan Satuan polisi pamong praja harus menjamin tempat usaha pedagang

kaki lima yang memliki lokasi strategis dengan pengunjung yang banyak dan

harus ada kepastian juga bahwa mereka tidak akan dibongkar paksa oleh

petugas jika ada pemindahan lahan baru. Selanjutnya peneliti melakukan

wawancara dengan ibu RW selaku masyarakat pedagang kaki lima. Petikan

wawancara informan:

“Sebaiknya pemerintah menyediakan lahan atau tempat untuk para

pedagang kaki lima sebelum menggusur tempat yang kami tempati

berjualan dan barang dagangan kami jangan di bawah ke kantor karena

kami tidak punya modal lagi jika barang dagangan disita, biasa ada satuan

polisi pamong praja yang langsung mengangkut barang dagangan kami”

(Hasil wawancara Ibu RW, 21 Desember 2019)


lakukan Pemerintah harus menyediakan tempat terlebih dahulu untuk para

pedagang kaki lima sebelum meggusur atau mengangkut barang dagangan

mereka, karena barang yang mereka jual hari ini itu sudah termasuk modal

mereka jadi jika di angkut begitu saja maka tidak ada da lagi yang mereka jual.

b. Integritas berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, dan

prinsip-prinsip. Jadi integritas yaitu suatu kepribadian seseorang yang bertindak

secara konsisten atau utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan.


Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menanyakan

60

apakah satuan polisi pamong praja bertindak secara integritas atau konsisten

saat menangani pedagang kaki lima. Petikan wawancara dengan infroman:

“Saat kami menangani peadagang kaki lima selalu tegas dalam bertindak,

jika kami tidak tegas tidak ada pedagang kaki lima yang akan mendengar,

kita tegas saja masih banyak yang melanggar” (Hasil wawancara bapak

MR; 04 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas tidak sejalan dengan observasi yang

penulis lakukan di mana Satuan polisi pamong praja sudah tegas dalam

memberikan arahan kepada pedagang kaki lima akan tetapi masih banyak

pedagang kaki lima yang menghiraukan arahan tersebut seperti masih adanya

aktifitar berdagang di lokasi tersebut. Pendapat yang sama diungkapkan oleh

bapak MS selaku Seksi Operasi dan Pengendalian. Petikan wawancara dengan

informan:

“Kami tegas dalam bertindak santun dalam berucap karena sebelum turun

kelapangan kita diberikan arahan terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu

yang tidak diinginkan dan dalam menangani pedagang kaki lima satuan

polisi pamong praja tidak dapat melakukannya dalam waktu yang singkat

untuk menertibkan ataupun menyelesaikannya” (Hasil wawancara MS; 04

Desember 2019)


lakukan satuan polisi pamong praja sebelum turun ke lapangan di berikan

arahan atau bekal untuk menangani pedagang kaki limaagar tidak asal

bertindak. Sebesar apapun usaha para aparat untuk menertibkan pelanggaran

pedagang kaki lima akan tetapi jika masyarakat tidak merespon dengan baik

maka yang di dapat adalah kegagalan dalam Perda tersebut. Selanjutnya peneliti

61

mewawancarai bapak SR selaku masyarakat pedagang kaki lima. Petikan

wawancara dengan informan:

“Kalau satuan polisi pamong praja hendak melakukan penertiban,

sebaiknya didahului oleh adanya surat teguran atau peringatan secara lisan

maupun tulisan kepada pedagang kaki lima yang dianggap melanggar, jadi

jangan langsung main gusur dan angkut saja” (Hasil wawancara SR; 21

Desember 2019)


penulis lakukan karena satuan polisi pamong praja sebaiknya memberikan

teguran terlebih dahulu atau memberikan peringatan secara tertulis jika sudah

diberi peringatan berkali-kali tetap melakukan baru barang dangan bisa disita.

Pendapat yang sama di ungkap oleh ibu RW selaku masyarakat pedagang kaki

lima, petikan wawancara dengan informan:

“Sebelum melakukan penertiban hendaknya satuan polisi pamong praja

memberikan arahan terlebih dahulu bahwa kawasan yang kami tempati

sekarang adalah kawasan dilarang berjualan, karena ini area untuk pejalan

kaki (trotoar)” (Hasil wawancara ibu RW; 21 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas tidak sesuai dengan observasi yang

penulis lakukan karena satuan polisi pamong praja pada saat melakukan

penertiban, langsung memberikan sanksi ke pedagang kaki lima atau barang

dagangan langsung dibawa ke kantor. Jadi pedagang kaki lima yang barang

dagangannya di ambil tidak dapat berjualan lagi karena modal mereka telah di

angkut oleh satuan polisi pamong praja.

c. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan

sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Komitmen juga berhubungan

62

dengan kata konsekuen, di mana artinya apa yang telah dijanjikan atau

direncanakan , harus dilakukan atau diselesaikan. Sehingga, seseorang yang

memiliki komitmen akan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah

direncanakan atau dijanjikan.


Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk menanyakan

bagaimana komitmen Satuan polisi pamong praja dalam menangani pedagang

kaki lima. Petikan wawancara dengan informan:

“Kami selalu mengedepankan aturan, yang namanya aturan tetap aturan

dan masyrakat yang melanggar Peraturan Daerah akan diberikan tindakan

tegas sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku” (Hasil wawancara

MR; 04 Desember 2019)

Pendapat hasil wawancara dengan infroman di atas, sejalan dengan

observasi yang penulis lakukan yaitu satuan polisi pamong praja selalu

mengutamakan aturan atau perda yang berlaku untuk bertindak tegas kepada

para pedangang kaki lima yang melanggar aturan. Sedangkan pendapat Bapak

MS tentang komitmen Satpol PP saat menangani pedagang kaki lima yaitu:

“Komitmen Satuan polisi pamong praja yaitu melaksanakan Penegakan

Peraturan Daerah terhadap pihak-pihak yang melanggar Peraturan

Daerah tersebut, jadi sebenarnya kami ini hanya pelaksana di lapangan

dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada” (Hasil

wawancara MS; 04 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi yang

penulis lakukan satuan polisi pamong praja bahwa setiap yang melanggar

Peraturan Daerah maka diberikan sanksi tegas dan satuan polisi pamong praja

63

menjalankan tugasnya sesuai dengan aturannya. Berikut wawancara peneliti

dengan bapak ZA yaitu:

“Jumlah pedagang kaki lima yang tertibkan oleh satuan polisi pamong

praja itu setiap bulannya ada sekitaran 15 sampai 20 pedagang yang di

tertibkan perbulannya” (hasil wawancara ZA; 04 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa jumlah pedagang kaki lima

yang diteribkan oleh satuan polisi pamong praja itu ada sekitar 15 sampai 20

pedagang yang ditertibkan perbulannya. Selanjutnya menurut Bapak SR selaku

masyarakat pedagang kaki lima tentang komitmen satuan polisi pamong praja

saat menertibkan yaitu:

“Sebaiknya para satuan polisi pamong praja itu menertibkan pedagang

kaki lima dengan cara-cara yang tidak merusak, sehingga tidak

menyebabkan kerugian, kami sebagai pedagang kaki lima yang mencari

nafka demi anak istri” (Hasil wawancara SR; 21 Desember 2019)


penulis lakukan karena adanya komitmen yang dipegang oleh satuan polisi

pamong praja yang mengacu kepada peraturan daerah saat menertibkan

seharusnya sudah tidak ada lagi perusakan barang dagangan yang akan

merugikan pedagang kaki lima karena pada dasarnya ia bekerja untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya demi anak istri mereka. Selanjutnya

menurut ibu RW selaku masyarakat pedagang kaki lima. Petikan wawancara

dengan informan:

“Satuan polisi pamong praja pada saat menertibkan kami caranya itu tidak

merata kadang di area jalan tompobalang terkena penertiban tetapi di jalan

poros pallangga tidak terkena penertiban padahal jalan tersebut satu arah”.

(Hasil wawancara ibu RW, 21 Desember 2019)

64


lakukan karena satuan polisi pamong praja saat melakukan penertiban pedagang

kaki lima tidak merata dan kadang pedagang kaki lima jengkel dengan tingkah

satuan polisi pamong praja yang seperti itu karena di nilai tidak baik.

4. Tanggung Jawab Kinerja Satpol PP Dalam Menangani PKL

Disiplin kerja merupakan kebijakan yang menuju kepada rasa tanggung jawab

dan kewajiban bagi karyawan untuk menaati peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan perusahaan di tempat karyawan itu bekerja.

Berikut pertanyaan peneliti mengenai bagaiman tanggung jawab satuan polisi

pamong praja dalam penanganan pedagang kaki lima. Petikan wawancara dengan

informan:

“Satuan polisi pamong praja yaitu memberikan pemahaman kepada para

pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak berjualan di tempat yang terlarang

dan mengarahkan ketempat yang telah disediakan oleh pemerintah” (Hasil

wawancara bapak MH; 03 Desember 2019)


lakukan bahwa satuan polisi pamong praja memberikan pemahaman terlebih

dahulu kepada pedagang kaki lima bahwa di tempat yang mereka pakai itu

terlarang dan sudah ada tempat yang telah di sediakan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan MR selaku Kepala Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk menanyakan bagaimana

65

disiplin kerja satuan polisi pamong praja dalam menangani pedagang kaki lima.


“Sejauh ini selama saya bertugas sampai saat ini ketika kami turun

menertibkan atau berpatroli kami selalu berusaha disiplin dalam

melaksanakan tugas, kami sudah menyampaikan dan menghimbau kepada

anggota agar selama pelaksanaan tugas harus bertanggung jawab, disiplin

dan tidak mengambil gerakan tambahan” (Hasil wawancara bapak MR; 04

Desember 2019)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian bahwa satuan

polisi pamong praja sudah berusaha disiplin dalam melakukan tugas dengan cara

menyampaikan dan menghimbau kepada anggota agar selama pelaksanaan tugas

harus bertanggung jawab serta tidak mengambil gerakan tambahan yang dapat

merugikan orang lain. Sedangkan pendapat Bapak MS tentang disiplin kerja

satuan polisipamong praja saat menangani pedagang kaki lima yaitu

“Sejauh ini satuan polisi pamong praja melakukan pekerjaan secara

disiplin dan itu selalu disampaikan ketika melakukan apel pagi sebagai

mengingatkan dan menekankan bahwa begitu pentingnya disiplin dan

teratur dalam bekerja” (Hasil wawancara bapak MS; 04 Desember 2019)


lakukan yakni selama bertugas para satuan polisi pamong praja disiplin dalam

melaksanakan tugas karna sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah

Kabupaten Gowa dan satuan polisi pamong praja selalu di himbau agar disiplin

dan teratur dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak SB selaku anggota pleton reaksi

cepat yang menanyakan apakah ada kerjasama yang dilakukan dengan dinas tata

66

ruang dan kesulitan apa yang di alami satuan polisi pamong praja saat menangani

pedagang kaki lima.

“Ada kerja sama yang di lakukan dengan dinas tata ruang yaitu dengan

mengatur IMB, kesulitan yang di alami satuan polisi pamong praja yaitu

pedagang kaki lima yang tidak bisa di atur, pedagang kaki lima yang

membandel” (Hasil penelitian SB; 04 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis ada kerja sama yang di

lakukan satuan polisi pamong praja dengan dinas tata ruang dengan cara mengatur

izin membangun (IMB) adapun kesulitan yang di alami oleh satuan polisi pamong

praja dalam menangani pedagang kaki lima yaitu susah di atur dan membandel.

Adapun soslusi yang diberikan oleh penulis yaitu kestrategisan lokasi yang di

mana konsumen mudah menjangkau lokasi usaha pedagang kaki lima,

memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen,

sewa atau penjualan tanah yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Adapun pendapat dari bapak AA selaku kepala bidang perlindungan masyarakat,

yaitu:

“Sebagai anggota satuan polisi pamong praja yang berada dibawah

naungan pemerintah maka wajib bagi kami menjalankan apa yang telah

telah diperintahkan oleh atasan terkait masalah pekerjaan dan tanggung

jawab kami memang sudah seharusnya disiplin dalam melaksanakan tugas

terkhususnya penertiban pedagang kaki lima.”(Hasil wawancara bapak

AA; 04 Desember 2019)


lakukan bahwa anggota satuan polisi pamong praja yang berada dibawah naungan

pemerintah maka wajib menjalankan apa yang telah dikatakan atasan telah terkait

67

masalah pekerjaan dan tanggung jawab sudah seharusnya disiplin dalam

pelaksanaan tugas.

Segala sesuatu yang dilakukan memang harus disiplin agar mampu

menghindari resiko yang akan di tanggung. Polisi pamong praja yang merupakan

aparat pemerintah yang bergerak dalam mengayomi dan melindungi masyarakat

jelas harus memiliki sikap yang disiplin agar dapat di contoh dan tidak melakukan

pekerjaan secara semau-maunya. Ketika satuan polisi pamong praja

melaksanakan pekerjaannya secara disiplin dan terarah maka dapat dilihat

bagaimana kualitas kinerja dan cara pelaksanaan tugasnya di nilai. Masyarakat

pun harus memiliki dan menumbuhkan sikap disiplin dalam menaati peraturan

yang telah ada di Kabupaten Gowa.

Selanjutnya menurut Bapak SR selaku masyarakat pedagang kaki lima

tentang bagaiaman disiplin kerja Satuan polisi pamong praja saat melakukan

penertiban yaitu:

“Satuan polisi pamong praja disiplin saat bekerja tetapi memang dasarnya

kita sebagai pedagang terkadang tidak menaati peraturan yang sudah di

buat oleh pemerintah dan yang saya lihat juga jumlah satuan polisi

pamong praja yang datang menertibkan hanya sedikit berkisar 10 sampai

15, terus cara menertibkannya tidak menyuluh biasanya di ada beberapa

pedagang yang tidak diberikan teguran” (Hasil wawancara bapak SR; 21

Desember 2019)


lakukan bahwa para pedagang tidak menaati peraturan karena tidak adanya

relokasi yang disediakan terlebih dahulu sebelum memberlakukan peraturan

larangan bagi pedagang kaki lima. Pemerintah dan sataun polisi pamong praja

68

disiplin saat melakukan tugas atau pada saat diberi perintah dari atasan, adapun

jumlah personil satuan polisi pamong praja yang turun saat patroli hanya berkisar

10 sampai dengan 15 orang saja, otomatis penataan pedagang kaki lima belum

dapat terlaksana secara tertib. Jumlah personil yang tidak seimbang dengan

jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Gowa yang menyebabkan

kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima belum

dapat maksimal.

C. PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada bagian

sebelumnya. Maka peneliti akan membahas data-data yang diperoleh di lokasi

penelitian dan akan dipaparkan, dikaitkan dengan kajian keputusan atau referensi

dalam penelitian ini. Berikut akan dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian yang di

dapatkan oleh peneliti.

Berdasarkan kualitas kinerja satuan polisi pamong praja dapat dilihat dari

penjelasan salah satu infroman yang mengatakan sudah cukup maksimal dengan

adanya patrol rutin yang di lakukan tiga kali sehari, serta fasilitas pendukung seperti

kendaraan dan biaya operasional cukup tersedia namun masih ada kendala yang

didapatkan oleh satuan polisi pamong praja yaitu para pelanggar Perda yang tidak

bisa diatur. Kurangnya jumlah personil pada saat melakukan patroli penertiban

pedagang kaki lima. Idealnya jumlah personil yang harus ada pada saat patroli

69

penataan pedagang kaki lima ialah satu pleton sejumlah 30 orang, sedangkan di

satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa jumlah personil yang turun saat patroli

hanya berkisar 10 sampai dengan 15 orang saja, otomatis penataan pedagang kaki

lima belum dapat terlaksana secara tertib. Jumlah personil yang tidak seimbang

dengan jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Gowa yang menyebabkan

kinerja satuan polisi pamong praja belum dapat maksimal. Kendala di atas dapat

diselesaikan dengan penambahan jumlah personil satuan polisi pamong praja agar

penataan pedagang kaki lima dapat terlaksana dengan maksimal. Seperti yang

dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) Kualitas kerja yaitu

seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

Berdasarkan kuantitas kinerja satuan polisi pamong praja dapat dilihat dari

penjelasan salah satu infroman yang mengatakan satuan polisi pamong praja bekerja

dalam 1 hari ada 12 jam perhari, di dalam kinerja satuan polisi pamong praja juga ada

penambahan jam kerjanya dan kadang juga lembur pada saat ada arahan dari

pimpinan untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima. Seperti yang

dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) Kuantitas kerja adalah

seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya, kuantitas kinerja ini

dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

Berdasarkan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dapat dilihat dari

penjelasan salah satu infroman yang mengatakan bahwa satuan polisi pamong praja

tepat waktu dalam melakukan tugasnya dan sikap petugas dalam penertiban pedagang

kaki lima yaitu baik dan tidak mengutamakan kekerasan. Kurangnya pemahaman

70

pedagang kaki lima terhadap zona-zona untuk berjualan atau berdagang. Banyak

pedagang kaki lima yang belum memahami kawasan atau zona-zona tertentu yang

dilarang untuk berjualan di Kabupaten Gowa. Pedagang kaki lima belum mengetahui

bahwa ada tiga zona tentang jalan. Zona merah, merupakan zona yang harus steril

selama 24 jam. Zona kuning, merupakan kawasan yang diperbolehkan untuk

berjualan para pedagang kaki lima dengan mematuhi jam-jam tertentu. Zona hijau,

merupakan kawasan yang boleh digunakan untuk berjualan dengan bebas tanpa

adanya peraturan jam-jam tertentu. Disitulah terkadang para pedagang kaki lima

belum tahu kawasan mana saja yang boleh digunakan untuk berjualan. Solusi yang

dapat saya kemukakan pada kendala ini yaitu adanya penyuluhan secara langsung dan

bukan penyuluhan pada saat pedagang kaki lima melakukan pelanngaran agar para

pedagang kaki lima mengetahui aturan-aturan yang harus ditaati pada saat berjualan

atau berdagang, sehingga tindak pelanggaran dapat diminimalkan. Seperti yang

dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) Pelaksanaan Tugas adalah

seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak

ada kesalahan.

Berdasarkan tanggung jawab satuan polisi pamong praja dapat dilihat dari

penjelasan salah satu infroman yang mengatakan bahwa satuan polisi pamong praja

memberikan pemahaman kepada para pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak

berjualan di tempat yang terlarang dan mengarahkan ketempat yang telah disedikan

oleh pemerintah. Belum ada tempat relokasi untuk pedagang kaki lima. Satuan polisi

pamong praja Kabupaten Gowa belum mampu menyediakan tempat relokasi untuk

71

pedagang kaki lima (PKL) yang semula berjualan di bahu jalan poros Pallangga dan

pasar Sungguminasa. Sehingga jika pagi hari jalan sekitar poros Pallangga dan pasar

Sungguminasa sangat sulit dilalui kendaraan bermotor karena bahu jalan dan trotoar

digunakan untuk berjualan, maka sering menjadi penyebab kemacetan jalan. Solusi

pada kendala diatas yaitu seharusnya pemerintah menyediakan terlebih dahulu tempat

relokasi untuk pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima lebih bisa menerima

larangan serta tidak lagi melakukan pelanggaran peraturan daerah kabupaten Gowa.

Seperti yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) Tanggung

Jawab adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melakukan pekerjaan yang

diberikan perusahaan.

72

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada sebagaimana

tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari

penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Kualitas kinerja dari penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh kepala

bidang satuan polisi pamong praja dan anggotanya cukup baik. Akan tetapi

belum terlalu optimal karena masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang

beraktifitas.

b. Kuantitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki

lima sudah baik karena anggota satuan polisi pamong praja bekerja berdasarkan

tugas dan instruksi yang diberikan, hampir seluruh anggota juga menaati

peraturan yang ada seperti tidak bertindak kasar kepada pedagang kaki lima.

c. Pelaksanaan tugas satuna polisi pamong praja sudah terbilang baik, karena saat

penertiban anggota satuan polisi pamong praja mampu melaksanakan tugasnya

dengan baik. Dan apabila ada insiden yang terjadi dilapangan , anggota mampu

menghadapi para pedangang agar mengerti mengenai pelanggaran yang telah di

langgar oleh pedagang kaki lima.

d. Tanggung jawab satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki

lima sudah berusaha disiplin dalam melakukan tugasnya dengan cara

73

menyampaikan dan menghimbau kepada anggota agar selama pelaksanaan

tugas harus bertanggung jawab serta tidak mengambil gerakan tambahan yang

dapat merugikan orang lain.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk

lebih meningkakan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong

Praja di Kabupaten Gowa.

1. Adanya sanksi tegas dari satuan polisi pamong praja apabila terjadi pelanggaran

yang di lakukan oleh pedagang kaki lima

2. Penambahan jumlah anggota satuan polisi pamong praja wanita yang siap untuk

ditugaskan di lapangan, hal ini bertujuan agar pendekatan terhadap pedagang

kaki lima. Karena mayoritas dari pedagang adalah wanita atau ibu-ibu.

3. Satuan polisi pamong praja lebih teliti lagi mengawasi tempat-tempat yang

rawan dengan hal-hal yang menyangkut tentang pedagang kaki lima.

4. Satuan polisi pamong praja sebelum melakukan penertiban harusnya

menyediakan tempat terlebih dahulu agar masyarakat tidak bingung akan

kemana jika di tertibkan atau dipindahkan.

5. Satuan polisi pamong praja agar lebih sering melakukan sosialisasi tentang

penertiban pedagang kaki lima bisa maksimal dirasakan masyarakat dan

instansi-instansi tersebut.

74

6. Satuan polisi pamong praja lebih maksimal lagi dalam melakukan kerjasama

dengan masyarakat dengan cara keliling mengontrol sehingga dapat dirasakan

oleh semua lapisan masyarakat yang berada di kabupaten Gowa.

75

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ma’ruf. 2016. Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Aswaja

Pressindo. Yogyakarta.

Fahmi, Irham, 2010. Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi. Alfabeta. Bandung.

Wibowo, 2007.Manajemen Kinerja. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dessler, Gary, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 9, jilid 1, Kelompok

Gramedia, Jakara.

Armstrong, Michael, 2004. Performance Management. Tugu. Jogjakarta.

Wirawan, 2009.Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Salemba Empat Jakarta.

Denim, Sudarwan. 2008. Kinerja Staf dan Organisasi. Pustaka Setia. Bandung.

Kreitner, Robert dan Kiniki, Angelo, 2014.Perilaku Organisasi. Selemba Empa.

Jakara.

Moeheriono, 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Grafindo Persada

Jakarta.

Arhaeda. 2016. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Papan

Reklame Di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Universitas Muhammadiah Makassar. Makassar.

Sedarmayanti, 2011.Tata Kerja dan Produktivitas Kerja :Suatu Tinjauan Dari Aspek

Ekonomi Atau Kaitan Antara Manusia dengan lingkungan kerjanya. Cetakan

Ketiga. Bandung: Mandar Maju.

Mathis, R.L, & J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen

Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

Bandung.

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

76

Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi, PT Indeks. Kelompok Gramedia.

Jakarta.

Rivai, Vethzal & Basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem yang tempat untuk

Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya saing Perusahaan. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada

Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen

YKPN. Yogyakata.

Alisjahbana. 2006. Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. Surabaya.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. Perencanaan Dan pengembangan sumber daya

manusia. Jakarta: Refika Aditama.

Pertiwi, Eka Novianti. 2014. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp)

Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas

Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

B. Uno, Hamzah, Lamatenggo, Nina. 2014. Teori Kinerja Dan Pengukurannya. Bumi

Aksara. Jakarta.

Rasyid, Wahida Ardintiana. 2018. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan

Mengonsumsi Minumsn Keras Di Kabupaten Maros. Skripsi. Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiah Makassar. Makassar.

Dokumen

Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber

http://gowakab.go.id/

http://gowakab.go.id/

77

L

A

M

P

I

R

A

N

78

Wawancara dengan Bapak Andi Afriady

Wawancara dengan Bapak A. Moh. Rizky Junianto

79

Wawancara dengan Bapak Zulfikar Adijana

Wawancara dengan Bapak Mursalim

80

Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima oleh bapak Syarif

Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima oleh ibu Rahmawati

81

Penertiban pedagang kaki lima di jalan poros Pallangga

Penertiban yang di lakukan di jalan Tun Abdul Razak

82

Penertiban di jalan poros Pallangga

Penertiban pedagang yang berada di jalan Poros Bajeng

83

Pendataan pedagang kaki lima yang membangun jualannya secara permanen

Pendataan pedagang kaki lima di jalan Tumanurung Raya

84

Foto bersama anggota pleton reaksi cepat (PRC)

Lokasi Pedagang yang Telah Dipindahkan di Taman Sultan Hasanuddin

85

86

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nurul Fadila, dipanggil Nurul, Lahir pada

tanggal 26 September 1996, di Ujung Pandang, Provinsi

Sulawesi Selatan. Anak kedua dari dua bersaudara yang

merupakan anak dari pasangan suami istri Andi Raba S.P

dan Marlang. Penulis menempuh jalur pendidikan pertama

pada tahun 2002 selama enam tahun di SDN Centre

Mangalli dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan

pendidikan ditingkat menengah pertama di SMP Negeri 01 Pallangga dan selesai

pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ditingkat

Menengah atas di SMA Negeri 01 Palangga dan selesai pada tahun 2015. Kemudian

penulis melanjutkan pendidikan ke Jenjang Perguruan Tinggi di Universitas

Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2015. Penulis

sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan menimba ilmu pengetahuan yang

In shaa Allah nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.

Documents

SKRIPSI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM