Upload
arifkangliu21
View
49
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pengelolaan Akuntabilitas kinerjaBab 3 Pengukuran dan PelaporanBab 4 Evaluasi pengukuran kinerja
Citation preview
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2013)
AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK
PENGUKURAN DAN PELAPORANArif Dwi Rosyadi (7) = Slide 02-06Eko Jurniawan (15) = Slide 07-12Tova Adyantara (36) = Slide 13-17Putya Dewi Satiti (28) = Slide 18-22Fitria Noor Komala Dewi (17) = Slide 23-27
Tantangan Utama (Klasik)
Menentukan pengukuran yang tepat????Keluhan pengukuran yang berlebihanSemua pihak berkeing inan mengukur semua aspek??
Organisasi sering salah dalam menentukan pengukuran kinerja
Tantangan Baru Terkait Pengukuran
Tantangan politik dan budaya!!!Memanipulasi tujuan dan memastikan seolah-olah dapat diterima dan tidak terdapat kesalahan
Mengkomunikasikan Hasil dengan Tepat!!!Masyarakat tidak merasa dibohongi Memahami kinerja organisasi publik
Masalah Ketersediaan Data!!!Mengubah informasi dan pengetahuan dengan menggunakan alatdan teknik yang sesuai
Dampak Pengukuran & Pelaporan Kinerja
• Pertama, dalam menentukan apa yang harus diukur dan menetapkan apa yang penting dalam organisasi.
• Kedua, pengukuran secara tepat akan memberikan nilai yang tak terhingga pada pengkomunikasian kerangka kerja dan target organisasi kepada masyarakat.
• Ketiga, pengukuran yang sesuai sudah dan target yang tepat akan memudahkan manajemen mengecek tujuan yang sudah atau belum tercapai.
• Terakhir, pengukuran atau data pengukuran dapat digunakan untuk menguji strategi organisasi.
Pengukuran Kinerja???
Apa itu pengkur
an kinerja??
?
Dalam mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah
Dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan
kegiatan
Sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan
Pengukuran ini merupakan hasil
dari suatu penilaian
(assessment)
yang dilakukan denagn
sistematik
Dimaksud dan didasarkan pada
kelompok indikator kinerja
kegiatan (masukan,
keluaran, hasil, manfaat, dan
dampak)
Pengukuran Kinerja???
Pengukuran kinerja, barang baru atau lama???
Informasi atas masukan dan
keluaran; Besarnya jumlah
sumber daya yang dialokasikan.
Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
tersebut.
Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
Menningkatkan akuntabilitasMenilai pencapaian tujuan
dan sasaran
TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA
TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA
1) Penetapan Indikator Kinerja
3) Pelaksanaan Pengukuran Kinerja
2) Pengumpulan Data Kinerja
Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan ting kat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan
Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
1. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan
2. Menciptakan konsensus berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerja
3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi nnnkinerja organisasi / unit kerja
Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kerja hendaknya:1. Spesifik dan jelas 2. Dapat diukur secara objektif3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin ggdicapai4. Tidak bias atau tidak bermakna ganda
Pengumpulan Data Kinerja
SISTEM INFORMASI
Data Internal Data Eksternal
Laporan Reguler
Pelaksanaan Pengukuran Kinerja
Rencana Realisasi
Realisasi Tahun Ini Realisasi Tahun Sebelumnya
Realisasi Kita Realisasi Organisasi Lain
Realisasi Standar
VALUE FOR MONEY
EKONOMI / KEHEMATAN
EFEKTIVITAS
EFISIENSI
Konsep Pengukuran Kinerja
EKONOMI MASUKAN PRIMER MASUKAN SEKUNDER
EKONOMIS SUMBER DAYA DIPEROLEH DENGAN HARGA RENDAH
EKONOMIRELATIF
INDIKASI ALOKASI BIAYA = BIAYA MASUKAN (COST OF INPUT)
PEMANFAATAN SUMBER DAYA < ANGGARAN = PENGHEMATAN
EKONOMI/KEHEMATAN
EFISIENSI
EFISIEN MASUKAN < KELUARAN
EFISIENSI INDIKASI BIAYA KELUARAN ( COST OF OUTPUT)
RELATIF ; DALAM %
UKURAN EFISIENSI DINYATAKAN DALAM BENTUK BIAYA PER UNIT KELUARAN
UNIT A DIKATAKAN LEBIH EFISIEN DARIPADA UNIT B APABILA :
EFISIENSI UNIT A BISA TERCAPAI BILA :
{Ia<Ib, Oa = Ob} atau {Ia = Ib, Oa> Ob}Atau
∆Ia = ∆Ibdan ∆Oa> ∆ObDimanaIa= masukan unit AIb = masukan unit BOa = keluaran unit AOb = keluaran unit B∆ = kenaikanatauperubahan
EFEKTIVITAS
EFEKTIVITAS KELUARAN TUJUAN+
EFEKTIVITAS MENGUKUR KESUKSESAN ORGANISASI, PROGRAM, ATAU KEGIATAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN
FOKUS TERPENTING DALAM PENGELOLAAN KINERJA SEKTOR PUBLIK ADALAH EFEKTIVITAS
1. Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. PP 39/2006 ttg Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
LAKIP
untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif
lembaga/instansi ke pada pihak- pihak yang memberi mandat/ amanah.
Regulasi Pelaporan Kinerja
1 Meningkatkan akuntabilitas instansi
2
3
4
5
6
Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah
Meningkatkan perencanaan di segala bidang
Meningkatkan kredibilitas instansi
Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansiMendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
LAKIP yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
JujurTranspa
ranObjekt
if
Lingkup
Prioritas
Manfaat
Relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, mudah dimengerti,
berdaya banding tinggi, berdaya uji, lengkap, netral, padat,
terstandardisasi
Prinsip Penyusunan LAKIP
Ruang Lingkup isi pelaporan
kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah
Mandat yang diemban instansi,perencanaan strategis,Perencanaan kinerjapengukuran kinerja instansi, evaluasi kinerja,analisis akuntabilitas kinerjakeberhasilan/kegagalan, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif
UncontrollableControllable
Koordinasi dan Sinkronisasi
good governance dan perbaikan
manajemen
harga masukan tersebut dikaitkan dengan keluaran
dengan cara membebankan ke anggaran program yang bersangkutan
Pelaporan Indikator Masukan
pelaporan hasil pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam
rangka menghasilkan keluaran
untuk mengetahui harga per unit
masukanIndikator masukan
yang digunakan indikator finansial berupa anggaran. Indikator tersebut diperlukan untuk mengkur tingkat keekonomisan
Hasil pengukuran keluaran langsung suatu proses
PENGUKURANKUANTITATIF KEUANGAN
KUANTITATIF NON KEUANGAN
Pelaporan Indikator Keluaran
Melaporkan hasil pengukuran nilai dari suatu aktifitas atau program
BERSIFAT KUALITATIF
HASIL YANG DICAPAI
HASIL YANG DIHARAPKAN
Contoh : program penyuluhan pajak
Pelaporan Indikator Hasil
Melaporkan hasil perbandingan dampak program dengan dampak prakiraan keadaan apabila program tersebut tidak ada
PENGUKURAN INDIKATOR
PENENTUAN MANFAAT DAN BIAYA SOSIAL SECARA FINANSIAL
Contoh : program KB
Pelaporan Indikator Dampak
Indikator Masukan 2 instruktur ; APBN Rp 100 juta
Indikator Keluaran Terlatihnya 100 tenaga kerja potensial
Indikator Hasil40% dari peserta training memperoleh
pekerjaan 3 bulan setelah training
Indikator Dampak
Meningkatnya penghasilan peserta training ketika kembali bekerja dari
sebelumnya rata-rata bergaji Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta per bulan
Program Job Training
Agar berguna, bentuk dan isi laporan akuntabilitas kinerja harus diseragamkan
Tujuan standarisasi format Lakip
Mencapai tujuan akuntabilitas dan tujuan umpan balik bagi pengambilan keputusan
Untuk tujuan evaluasi
Sebagai prototype laporan yang akan diperbaiki terus-menerus
Format Lakip
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2013)
AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK
EVALUASI PENILAIAN KINERJATova Adyantara (36) = Slide 29-32Putya Dewi Satiti (28) = Slide 33-37 Eko Jurniawan (15) = Slide 38-42Fitria Noor Komala Dewi (17) = Slide 43-47Arif Dwi Rosyadi (7) = Slide 48-52
Pendahuluan
EVALUASI KINERJA = Suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perus ahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.
TUJUANMENJAMIN PENCAPAIAN SASARAN DAN
TUJUAN PERUSAHAAN
Fisher, Schoenfeldt dan Shaw dari Helmi (2009)
Suatu proses dimana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai dalam suatu periode tertentu
Meggison dari Mangkunegara (2005)
Proses yang digunakan 81 pimpinan untuk menentukan apa kah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
Simanjuntak (2005)
Penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan
PRINSIP DASAR
Fokusnya adalah membina kekuatan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam pelaksanaan evaluasi kinerja
Selalu didasarkan atas pertemuan suatu pendapat
Suatu proses manajemen yang alami
World Bank, Monitoring & Evaluation: Some Tools, Methods & Approaches
Performance indicator
The Logical Framework
(LogFrame) Approach
Theory-Based Evaluation
Formal Surveys
Rapid Appraisal Methods
Participatory Methods
Public Expenditure Tracking Surveys
(PETS)
Cost-Benefit and Cost-Effectiveness Analysis
Impact Evaluation
World Bank, M
onitoring & Evaluation: Som
e Tools, Methods &
Approaches
Perbedaan Evaluasi Kinerja & Audit Kinerja
Evaluasi Kinerja
Dilakukan oleh manajemen itu sendiri
Audit Kinerja
Dilakukan oleh pihak ketiga
yang independen
Proses atau metodologi evaluasi dan audit kinerja relatif sama
Evaluasi Kinerja di Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
melakukan penguatan akuntabilitas kinerja
instansi-instansi pemerintahan
evaluasi program reformasi birokrasi
evaluasi program zona integritas
evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik
evaluasi kelembagaan
Evaluasi Kinerja di Indonesia
Tujuan Evaluasi AKIP
1 Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di
lingkungan instansi pemerintah
2 Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas instansi pemerintah
3 Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang
pendayagunaan aparatur negara
Evaluasi Kinerja di Indonesia
Kelemahan evaluasi kinerja saat ini
Periode Evaluasi
Entitas yang dievaluasi
Evaluasi Tahunan
Evaluasi lima
tahunan
Secara umum pelaksanaan
evaluasi kinerja masih belum bisa
berjalan beriringan
Kelemahan evaluasi kinerja saat ini
Periode Evaluasi
Entitas yang dievaluasiTingkatan kementerian/lembaga/satuan kerja
pemerintah daerah
Tingkatan pemerintah (presiden)/pemerintah daerah
Kementerian PAN dan RB (dibantu oleh BPKP)
TAHUNANpIdato kenegaraan di depan DPR sblm 17
Agustus
LIMA TAHUNANPidato pertanggung jawaban di depan
MPR
masih belum terkelola dengan baik, atau bahkan bisa dikatakan belum ada mekanisme formal untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah (presiden)
Evaluasi Kinerja di Indonesia
Objek yang Dinilai
Objek yang dinilai pada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instansi pemerintah sebagai entitas atau unit yang harus memberikan akuntabilitas kinerja atau pertanggung-jawaban kinerja kepa da pemberi amanah atau pemberi delegasi /wewenang
Aspek yang Dievaluasi
Perencanaan (35%)Pengukuran Kinerja (20%)Pelaporan Kinerja (15%)Evaluasi Kinerja (10%)Capaian Kinerja (20%)
Metodologi Evaluasi
Evaluator menjelaskan kekurangan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi
Terhadap aspek yang dinilai, dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, pembandingan deng an datasekunder, dan konfirmasi-konfirmasi seperlunya
Pada setiap subkomponen yang dievaluasi, ditetapkan kriteria penilaiannya deng an menggunakan standar dan kebenaran normatif yang ada
Metodologi Evaluasi
Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang diriviu dengan mekanisme yang berlaku
Penyampaian hasil evaluasi kepada organisasi yang dievaluasi
Pihak yang Mengevaluasi
Pihak yang menilai atau melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi adalah pegawai dan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Setiap kegiatan evaluasi sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan co-evaluation, yaitu antara pihak yang dievaluasi dengan evaluatornya duduk bersama membahas berbagai kondisi, termasuk kelemahan yang dijumpai untuk dicari solusinya
KETERBATASAN EVALUASI
PENELAAHAN CAPAIAN KERJA HANYA SEDERHANA
DAN SEPINTAS DENGAN SAMPEL TERBATAS
TIDAK SEMUA INSTANSI BISA
DINILAI DENGAN MUDAH
TIDAK ADA PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN
HASIL EVALUASI
PEMBERITAHUAN & KLARIFIKASI
HASIL EVALUASI & REKOMENDASINYA
HASIL AKHIR EVALUASI
DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI
NILAI AGAK KURANG & KURANG NILAI BAIK
EVALUASI KINERJA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
PP no 60 Tahun 2008, tentang SPIP
Audit kinerja dan pengendalian kinerja
Kaitan sistem pengendalian internal dan
evaluasi kinerja sistem pemerintah
Unsur Sistem Pengendalian Internal
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Resiko
Kegiatan Pengendalian
Informasi dan Komunikasi
Pemantauan
Menciptakan dan memelihara lingkungan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian
internal
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Resiko
Resiko organisasiDari dalam maupun dari luar
Probabilitas?Tindakan?
Kegiatan Pengendalian
Membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan
Harus ekonomis efisien dan efektif
Terdiri atas kegiatan reviu kinerja, penetapan kinerja, dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
Informasi dan Komunikasi
Disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu pengendalian dan tanggung jawab
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintahpihak lain yang ditentukan
Pemantauan
Jenis Pemantauan Pengendalian internal
Pemantauan berkelanjutan (terus menerus dan menyatu)
Evaluasi terpisah (penilaian risiko dan prosedur pemantauan)
Evaluasi atas faktor pengukuran kinerja (visi misi dan undang-undang)
Tujuan PemmantauanMenilai kualitas kinerja dari waktu
ke waktuMemastikan bahwa rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti
Audit Kinerja???
Apa itu audit
kinerja??
Audit Kinerja merupakan audit atas....
Pengelolaan
keuangan negara
(Anggaran, dana, aset)
Pelaksanaan
tupoksi instansi
(Kegiatan pencapaian sasaran)
Kehematan,efisiensi
dan efektivitas
Terima Kasih :D
SEKIAN