STANDARD OPERATING PROCEDURESPROSES PERIZINAN USAHA JASA

PERTAMBANGAN

No :  540/02/SOP/DPE/2011

Tanggal : 06 Juni 2011

Unit Eselon II : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi

I. Tujuan

Membangun serangkaian instruksi tertulis pelayanan internal untuk permohonan izin Usaha Jasa Pertambangan baru, perubahan maupun

perpanjangan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan

Mineral dan Batubara.

III. Ruang Lingkup

1

Dalam rangka mendukung pengembangan industri pertambangan yang terus tumbuh, peran Usaha Jasa Pertambangan menjadi sangat

penting. Hal ini terjadi karena banyak Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mensubkontrakkan sebagian kegiatan mereka kepada

perusahaan-perusahaan jasa pertambangan. Kegiatan pertambangan yang disub-kontrakkan kepada perusahaan jasa pertambangan meliputi

kegiatan dari hulu sampai hilir, hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dengan baik, termasuk

di dalamnya proses pemberian izin bagi pelaku usaha jasa pertambangan.

Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan yang dikelola dengan baik, akan dapat mengoptimalkan kontribusi industri pertambangan bagi

perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.

Penyusunan prosedur kerja dalam bentuk SOP ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan, agar proses pelayanan penerbitan Surat Izin

Usaha Jasa Pertambangan dapat dilakukan dengan kualitas pelayanan yang baik. SOP ini diberlakukan secara internal di lingkungan Bidang

Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi sedangkan pengaturan yang terikat langsung dengan masyarakat tetap

diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Definisi

1. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

2. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah adalah izin yang diberikan oleh Menteri cq Direktur Jenderal atau Gubernur atau

Bupati/Walikota atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk, kepada Pelaku Usaha Jasa untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan.

3. Permohonan baru adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang baru pertama kali memohon Izin Usaha Jasa

Pertambangan kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, c.q. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan

atau Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk.

4. Permohonan perubahan adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa

Pertambangan dari Menteri cq Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk , yang

diberlakukan apabila terjadi perubahan domisili, klasifikasi dan/atau kualifikasi.

5. Permohonan perpanjangan, adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan surat izin usaha jasa

pertambangan, yang masa berlakunya telah habis.

2

6. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha

pertambangan.

7. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam

mendukung kegiatan usaha pertambangan.

8. Izin Usaha Jasa Pertambangan, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan

usaha jasa pertambangan.

9. Surat Keterangan Terdaftar, adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada perusahaan jasa yang bergerak di lingkungan

pertambangan, tetapi lingkup usahanya di luar lingkup usaha jasa pertambangan.

V. Penanggungjawab

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi

2. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi

3. Kepala Seksi Bina Usaha dan Kemitraan

4. Tim Evaluasi Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan

VI. Prosedur

Terlampir

3

VII. Penjelasan Kegiatan

1. Perusahaan datang ke Kepala Seksi Bina Usaha dan Kemitraan untuk mendapatkan informasi tentang proses perizinan (permohonan

baru, perubahan atau perpanjangan). Informasi terdiri dari tata cara perizinan dan persyaratan yang harus disampaikan oleh pihak

perusahaan jasa pertambangan

2. Kepala Seksi menyerahkan formulir yang berisi daftar persyaraan dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang

akan mengajukan izin usaha jasa pertambangan.

3. Perusahaan jasa pertambangan mengirimkan surat permohonan resmi yang bermaterai dan surat pernyataan bermaterai kepada

Bupati Dairi cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi dilampiri oleh syarat-syarat yang telah dipenuhi berupa lampiran

dokumen soft copy (PDF file) dalam bentuk Compact Disk (CD).

4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi memberikan disposisi berkas permohonan, kepada Bidang Pertambangan.

5. Kepala Bidang Pertambangan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi di Bidang Pertambangan.

6. Kepala Seksi memberikan disposisi berkas permohonan kepada evaluator.

7. Evaluator melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara jenis dan bidang usaha yang dimohon, dengan kelengkapan persyaratan

yang dilampirkan. Setelah proses evaluasi selesai, evaluator melaporkan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang sesuai dengan

permohonan dan berkas yang diajukan kepada Kepala Seksi untuk dibuatkan konsep rekomendasi / evaluasi.

8. Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Seksi, dibuatkan blanko sertifikat.

9. Dokumen yang sudah lengkap diperiksa kembali oleh Kepala Bidang Pertambangan untuk diberikan konsep rekomendasi.

10. Kepala Bidang Pertambangan membuat nota dinas yang ditanda tangani sebagai pengantar dokumen ke Kepala Dinas Pertambangan

dan Energi Kabupaten Dairi.

11. Sertifikat yang telah dicetak, beserta blanko sertifikat, nota dinas, hasil evaluasi dan berkas, disampaikan kepada Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi untuk mendapatkan persetujuan dan sertifikat ditandatangani.

12. Perusahaan mengambil sertifikat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi, pada Bidang

Pertambangan, nomor baru dan berkas diarsipkan.

4

VIII. Lampiran

Disahkan oleh :

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN DAIRI

Ir. SAHALA TUA MANIKPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196110171988031004

5

 

STANDARD OPERATING PROCEDURESPROSES PERIZINAN USAHA JASA

PERTAMBANGAN

No : 540/02/SOP/DPE/2011

Tanggal : 06 Juni 2011

Unit Eselon II

: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi

KegiatanPelaku

WaktuBadan Usaha Kepala Dinas

Kepala Bidang Pertambangan

Kepala Seksi Bina Usaha dan Kemitraan

Tim Evaluator

1. Informasi pengajuan permohonan SIUJP

2 hari kerja

2. Pengajuan surat permohonan resmi

3 hari kerja

3. Evaluasi Teknis dan Ekonomis permohonan

3 hari kerja

4. Persetujuan permohonan SIUJP

2 hari kerja

mulai informasi1

form 2

surat disposisi disposisi

evaluasi teknis dan administrasi

konsep rekomendasi

pencetakan blanko sertifikat dan nota

dinas

konsep rekomendasi

suratsertifikat

Pencatatan nomor agenda

selesai

34 5 6

7

8

99

10

11

12

6