PANDUAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA ENTITAS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARAPurworejo, 7 November 2013
LOGO
Dasar Pengembangan
UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
1
2
Komitmen yang dihasilkan pada pertemuan antara Kepala Negara dengan para Ketua Lembaga Negara (pertama kali Pertemuan 21 Januari 2010)
3
4
Keputusan Bersama BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Purworejo (12 Oktober 2012)
5
LOGO
Kewenangan atas Akses Data
UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 10:
Huruf (a): MEMINTA DOKUMEN YANG WAJIB DISAMPAIKAN oleh pejabat/pihak lain yg berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara;
Huruf (b): MENGAKSES SEMUA DATA yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 9 ayat 1):
Huruf (b): MEMINTA KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN YG WAJIB DIBERIKAN oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemda, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara;
Huruf (d): MENETAPKAN JENIS DOKUMEN, DATA, SERTA INFORMASI mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
www.designfreebies.org
Pemda yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman: Pemprov Jateng dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemda yang sudah menandatangani Keputusan Bersama tentang Juknis Akses Data : Pemprov Jateng dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota.
LOGO
Spesifikasi Kebutuhan Data
Entitas wajib menyediakan:
Struktur Data
Kamus Data
(Peta SIMDA BPKP dan SIPKD Kemendagri sudah ada. Diperlukan pada aplikasi keuangan lainnya: PBB-P2, Pajak Daerah, Perijinan, & RSUD)
Perubahan Kebutuhan Data
LOGO
Pengiriman Data
Penyediaan dan Pengiriman Data secara Periodik (pada Lampiran II KB Juknis e-Audit)
Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik (melalui Surat Pemberitahuan BPK)
LOGO
Aplikasi Konsolidasi Data adalah seperangkat aplikasi yang terdiri dari: modul master agen konsolidator (MAK) dan modul agen konsolidator (AK).
Modul MAK adalah bagian dari aplikasi konsolidasi data, berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator ke pusat data BPK. Lokasi MAK berada di Kantor Pusat BPK RI.
Modul AK adalah bagian dari aplikasi konsolidasi data, berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Entitas secarke pusat data BPK. Lokasi berada di tempat kedudukan Pemkab Purworejo.
LOGO
Non-Human Intervention
Pemilik Data dan/atau Koordinator Pemilik Data berperan menempatkan data, berupa replikasi dari database operasional, pada Server AK di Pemkab Purworejo.
Database Operasional
Database Operasional
Database Operasional
Human Intervention
Koordinator Pemilik Data menempatikan kedua macam data tersebut pada folder sinkronisasi di Server AK.
Prosedur Koneksi Data (Lanjutan .....)
File-File dari Proses Manual
Infrastruktur Akses Data (Lanjutan ....)
Data Entitas hanya bisa diakses oleh BPK RI melalui Portal e-Audit yang telah diamankan.
Portal e-Audit TIDAK UNTUK UMUM. Hak Akses kepada Pemeriksa BPK RI berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan.
LOGO
Apabila sudah terdapat koneksi dengan BPK, Pemkab Purworejo memberi dukungan pemeliharaan untuk kesinambungan jaringan dan berkoordinasi dengan BPK untuk menjamin kelancaran konektivitasnya;
Pemilik Data (dhi. SKPD) segera menyediakan data yang sudah ditentukan pada Lampiran II Keputusan Bersama. DPPKAD sebagai Koordinator melakukan kompilasi Data. Dishubkominfo bertugas mengunggah (upload) data ke Pusat Data BPK. Periodisasi data yang sudah mulai jatuh tempo untuk Semester I dan Triwulan III APBD Tahun Anggaran 2013;
DPPKAD sebagai Koordinator membuat checklist data yang diunggah sebagai catatan tim pemeriksa yang akan mempergunakan data dimaksud. Penyampaian data dapat melalui email, faksimili, atau surat resmi;
LOGO
Melakukan Prosedur Internal untuk menjamin validitas dan akuntabilitas Data SKPD;
Menyediakan Data tepat waktu sesuai Periodisasi di Lampiran II Keputusan Bersama;
Menyediakan Data Kembali apabila Koordinator Pemilik Data menilai Data yang sudah diserahkan tidak tepat, tidak lengkap dan/atau tidak valid.
LOGO
Menjamin kesiapan perangkat AK dan konektivitas jaringan internet pada Server AK;
Mengunggah (Upload) Data yang Dikumpulkan oleh Koordinator Pemilik Data;
Berkoordinasi dengan BPK apabila terjadi kendala teknis pengiriman data;
Mengumpulkan Data yang berasal dari SKPD;
MEMBUAT DAN MELAPORKAN Checklist Penyediaan Data sesuai Periodisasi kepada BPK (email maupun hardcopy);
Berkoordinasi dengan SKPD apabila perlu penyediaan data kembali sesuai pemberitahuan BPK;
Memfasilitasi BPK dengan para penyedia/pengembang software-software pengelolaan keuangan daerah terkait kebutuhan data pemeriksaan.
LOGO
Data pemeriksaan yang diperoleh pada APBD berjalan berupa hardcopy. Softcopy diperoleh setelah APBD berakhir;
Penilaian Sistem Pengendalian Intern belum optimal karena dilakukan setelah APBD berakhir.
Analisis data elektronis lintas instansi lebih terpadu. Sinergi Data dengan Instansi lainnya dapat segera diperoleh melalui otomatisasi prosedur pemeriksaan tertentu, misalnya akurasi transfer DAU, DBH, dan Banprov, pembayaran pajak pusat, dan tiket transportasi;
Penyediaan data pemeriksaan lebih awal, dimulai sejak APBD sedang berjalan, secara elektronik;
Penyampaian data elektronik secara online dan terjadwal memberi penilaian lebih terhadap kinerja Sistem Pengendalian Intern Entitas.
LOGO
Pusat Data BPK
DPPKAD
“AK”
“MAK”
Dishubkominfo
Proses internal di BPK, tidak untuk disajikan di PIK BPK atau website.
Proses internal di Pemkab Purworejo. Pengamanan fisik dan akses atas data menjadi tanggung jawab Pemkab Purworejo.
internet
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
LOGO
Surat Tugas
Olah data elektronik untuk memperoleh gambaran umum pengendalian, transaksi keuangan, mutasi barang, posisi neraca keuangan, dan konfirmasi elektronik dengan instansi pemerintah lainnya.
Proses internal di BPK, tidak untuk disajikan di PIK BPK atau website.
Olah Data Elektronik Entitas
Perencanaan Pemeriksaan
Tugas Lapangan
Kebutuhan Data
*