Oleh:Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

FKLL, Samarinda 2011

Perda 02/2011 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2011

Baku mutu lingkungan SK Gub 339/1988, Baku mutu air limbah SK Gub 19/1997 dan Baku mutu air limbah SK Gub 26/2002 Perda Provinsi Kaltim 02/2011

SK Gub. Kalimantan Timur No. 26 tahun 2002 telah berumur 9 tahun

Dalam penerapannya dilapangan terdapat beberapa kesulitan antara lain :

1.Adanya parameter yang ditetapkan terlalu ketat dan terlalu longgar sehingga tidak mungkin dipenuhi dengan ketersediaan teknologi pengolahan yang ada2.Pada kegiatan tertentu ada parameter yang tidak dicantumkan dimana seharusnya parameter tersebut ada karena termasuk parameter kunci sesuai dengan karateristik limbah yang dihasilkan3.Beberapa kegiatan belum di tetapkan BMAL secara spesifik (adanya penambahan jenis industri baru di Kaltim)4.Pergeseran kewenangan (dalam perijinan dan pengawasan) pengelolaan LH ke daerah Kabupaten dan Kota.5.Terdapat peraturan baru dari tingkat Nasional yang harus diselaraskan

dengan peraturan di tingkat daerah.

UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air,

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Beberapa Keputusan Menteri tentang baku mutu air limbah dari beberapa kegiatan usaha (112, 113/2003, 08/2007, dll)

No Bab Materi Pasal

1 I Ketentuan Umum 1

2 II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 2-4

3 III Kebijakan 5-7

4 iV Pengelolaan Kualitas Air 8-14

5 V Pengendalian Pencemaran Air 15-31

6 VI Penyediaan Informasi 32

7 VII Hak, Kewajiban dan Larangan 33-36

8 VIII Pembinaan dan Pengawasan 37-46

9 IX Sanksi Administratif 47-55

10 X Ketentuan Penyidikan 56

11 XI Ketentuan Pidana 57-58

12 XII Ketentuan Penutup 59-61

13 Lampiran I Baku Mutu Air Limbah (Sudah Ditetapkan) I.1 s/d I.39

14 Lampiran II Baku Mutu Air Limbah (Belum Ditetapkan Khusus)

15 Lampiran III Penjelasan Perhitungan Debit Air Limbah

16 Lampiran IV Laporan Formulir Swapantau Air Limbah

17 Lampiran V Baku Mutu Air (BMA) Berdasarkan Kelas

18 Lampiran VI Peruntukan Kelas Air Pada Sungai Lintas Kab/Kota (Kewenangan Propinsi)

• Pasal 5: (1) Kebijakan PKA dan

PPA tingkat provinsi ditetapkan Gubernur.

(2) Kebijakan disusun berdasarkan:

a. Rekapitulasi sumber pencemar.

b. Daya tampung beban pencemaran.

c. Mutu air sasaran. (3) Penetapan: Peraturan

Gubernur.

• Pasal 6: (1) Kebijakan PKA dan

PPA tingkat kab/kota ditetapkan Bupati/Walikota.

(2) Kebijakan disusun berdasarkan:

a. Rekapitulasi sumber pencemar.

b. Daya tampung beban pencemaran.

c. Mutu air sasaran. (3) Penetapan: Peraturan

Bupati/Walikota.

Bagian Kesatu: Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air

• Pasal 8, 9 dan 10:(1)Inventarisasi: Gubernur untuk sumber air lintas

kab/kota.(2)Bupati: dalam satu kab/kota.(3)Setelah inventarisasi dilaksanakan identifikasi.(4)Laporan: Gubernur ditujukan Menteri (> 1x dlm setahun). Bupati/Walikota ke Gubernur tembusan ke Menteri

(> 1x dlm setahun).(5)Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan

analisis mengacu pada: NSPK yang berlaku.

Bagian Kedua: Kelas Air dan Baku Mutu Air

• Pasal 11(1)Kelas Air: a. I : Air baku air minum b. II : Prasarana rekreasi air, perikanan air

tawar/tanaman. c. III. : Perikanan air tawar/mengairi tanaman. d. IV : Mengairi pertanaman. (2)Baku Mutu Air sesuai Kelasnya (Lampiran V).(3)Peruntukan dan Kelas Air pada Sungai Lintas

Kab/Kota (Lampiran VI).

Bagian Ketiga: Status Mutu Air

• Pasal 12(1)Kondisi baik : memenuhi BMA. Upaya : pencegahan pencemaran air

dan/atau meningkatkan kualitas air. (2)Kondisi Cemar: tidak memenuhi BMA.Upaya : penanggulangan pencemaran air dan

pemulihan kualitas air.

Bagian Keempat: Mutu Air Sasaran

• Pasal 13 Mutu Air Sasaran diperlukan bagi:(1)Sumber Air yang sudah tercemar.(2)Sumber Air yang sudah memiliki peruntukan tertentu.(3)Gubernur: penetapan mutu sasaran untuk sumber air lintas

kab/kota.(4)Bupati/Walikota: penetapan mutu sasaran untuk sumber air satu

kab/kota.(5)Peningkatan mutu air (menuju mutu air sasaran) dilakukan melalui

Program PKA dan PPA oleh Gubernur/Kab/Kota

Bagian Kelima: Pemantauan Kualitas Air

• Pasal 14(1)Pemantauan kualitas air dilakukan untuk mengetahui

perubahan kualitas air.(2)Paling sedikit 2 kali dalam setahun (banjir-surut).(3)BLH Provinsi: koordinasi pemantauan kualitas air pada

sumber air lintas kab/kota.(4)BLH Kab/Kota: pemantauan kualitas air pada sumber

air satu kab/kota.(5)Pemantauan kualitas air: 2 kali dalam setahun.

(1) Penetapan daya tampung beban pencemaran (KMLH 110/2003

a. Kondisi hidrologib. BMA, dan kriteria status trofik.c. Beban pencemaran.(2) Penentuan Prioritas Sumber Air untuk Daya

Tampung Beban Pencemaran, didasarkan atas:

(1) Status mutu air.(2) Sumber pencemar.(3) Pemanfaatan air baku untuk air minum.

(3) Penetapan daya tampung beban pencemaran, digunakan sebagai dasar:

penetapan izin lokasi; penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air; penetapan BMAL oleh pemerintahan daerah provinsi; penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air; penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan penentuan mutu air sasaran.(4) Penetapan daya tampung: paling sedikit 1 kali

dalam 5 tahun (penyesuaian kondisi hidrologi dan lingkungan).

(5) Perijinan Lingkungan: a. Wajib ijin untuk pembuangan limbah ke sumber air.b. Pengajuan ijin harus dilengkapi dengan Keputusan

Kelayakan Lingkungan /Rekomendasi UKL-UPL.c. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan PerGub.

(6) Penanggulangan Pencemaran Air a. Pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan

pencemaran air.b. Penanggulangan: menghentikan sementara, penanganan

teknis, evakuasi, isolasi lokasic. Biaya ditanggung pencemar, dan tidak menghapus

kewajiban pemulihan, tuntutan pidana dan tuntutan ganti rugi (masyarakat dan/atau lingkungan hidup).

(7) Pemulihan Kualitas Air: a. Pelaku pencemaran wajib melakukan

pemulihan pencemaran air.b. Pemulihan dilakukan dengan cara:

pembersihan, penutupan sebagian atau seluruh kegiatan, relokasi kegiatan dan cara lain.

c. Biaya ditanggung pencemar, dan tidak menghapus kewajiban pemulihan, tuntutan pidana dan tuntutan ganti rugi (masyarakat dan/atau lingkungan hidup).

Perubahan-perubahan◦ Penggolongan peruntukan air ke kelas

peruntukan air◦ Baku mutu air pada sumbernya (mengacu pada

PP 82/2001 dan kondisi aktual sungai-sungai di Kaltim)

◦ Peruntukan dan kelas air pada sungai lintas kabupaten/kota di Kalimantan Timur

◦ Baku mutu air limbah

1. Soda kostik/khlor 2.Pelapisan logam3.Penyamakan kulit4.Minyak Sawit5.Minyak Jarak (*)6.Pulp dan kertas7.Karet8.Pupuk (**)9.Ammonium Nitrat (*)10.Methanol (**)11.Melamine (**)12.Kayu Lapis13.Medium Density Fiberboard14.Minuman ringan15.Hotel16.Lem kayu lapis17.Rumah Sakit (**)18.Explorasi dan Produksi Migas Pesisir dan Laut (**)19.Explorasi dan Produksi Migas Di Darat (**)20.Pengolahan Minyak Bumi (**)21.Pengilangan LNG dan LPG Terpadu (**)22.Instalasi, Depot dan Terminal Minyak (**)23.Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Satu Jenis Kegiatan Pengolahan (*)24.Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan (*)

Baku Mutu Air Limbah Yang Terdapat Dalam Rancangan PERDA

Terdiri dari 39 jenis kegiatan/usaha sebagai berikut :

25. Kawasan Industri Perikanan Yang Melakukan Pengolahan Air Limbah Secara Terpusat (*) 26. Pertambangan Batu Bara, Dari Proses Pencucian Batubara (**)27. Pertambangan Batu Bara (**)28. Penambangan Bijih Emas Dan Atau Tembaga (*)29. Pengolahan Bijih Emas Dan Atau Tembaga (*)30. Industri Tahu Dan Kecap/Tempe (**)31. Rumah Pemotongan Hewan 32. Domestik33. Kawasan Industri Petrokimia (*)34. Air Pendingin (*)35. Aplikasi ke tanah pada perkebunan kelapa sawit (*)36. Kawasan industri Umum (*)37. Pembangkit listrik tenaga termal, sumber utama (*)38. Pembangkit listrik tenaga termal, sumber pendukung (*)39. Pembangkit listrik tenaga termal limbah mengandung minyak (*)

Keterangan : (*) = 14 BMAL baru (**) = 11 BMAL mengalami perubahan

A.Baku Mutu Kegiatan Industri yang tidak mengalami perubahan

1. Soda kostik/khlor 2.Pelapisan logam3.Penyamakan kulit4.Minyak Sawit5.Pulp dan kertas6.Kayu Lapis7.Medium Density Fiberboard8.Minuman ringan9.Hotel10.Lem kayu lapis11.Rumah Pemotongan Hewan 12.Domestik

B. Baku Mutu Kegiatan Industri yang mengalami perubahan 1.Pupuk 2.Methanol 3.Melamine 4.Rumah Sakit 5.Explorasi dan Produksi Migas Pesisir dan Laut6.Explorasi dan Produksi Migas Di Darat7.Pengolahan Minyak Bumi8.Pengilangan LNG dan LPG Terpadu9.Instalasi, Depot dan Terminal Minyak10.Pertambangan Batu Bara, Dari Proses Pencucian Batubara11.Pertambangan Batu Bara12.Industri Tahu Dan Kecap/Tempe

C . Baku Mutu Kegiatan Industri yang baru

1.Minyak Jarak 2.Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Satu Jenis Kegiatan Pengolahan 3.Pengolahan Hasil Perikanan Yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan

Pengolahan 4.Kawasan Industri Perikanan Yang Melakukan Pengolahan Air Limbah Secara

Terpusat 5.Penambangan Bijih Emas Dan Atau Tembaga 6.Pengolahan Bijih Emas Dan Atau Tembaga 7.Kawasan Industri Petrokimia8.Air Pendingin 9.Aplikasi ke tanah pada perkebunan kelapa sawit 10.Kawasan industri Umum

_______________________

Terima Kasih_____________