Embed Size (px)
Citation preview
Disampaikan pada Rapat Koordinasi NasionalKementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Jakarta, 31 Maret 2015
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP(Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASINOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA
PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
2015
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
2015
2
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
3
SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN
2015
1. KETENTUAN UMUM
2. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
3. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
4. HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
5. KETENTUAN PENUTUP
4
MUSYAWARAH DESA
1. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang di tandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
5
TATA CARA MUSYAWARAH DESA
1. Perencanaan Kegiatan 2. Penyusunan Bahan Pembahasan 3. Pembentukan dan Penetapan Panitia 4. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan
Sarana/Prasarana5. Penyiapan Dana6. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan 7. Pengundangan Peserta, Undangan, dan
Pendamping
6
1. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara
Musyawarah Desa
2. Pendaftaraan Peserta
3. Penjelasan Susunan Acara
4. Penundaan Kegiatan
5. Penjelasan Materi Pembicaraan
TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
7
1. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
2. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
3. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
4. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
TATA CARA PERMUSYAWARATAN
8
1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Tata Cara Penetapan Keputusan4. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa5. Penyelesaian Perselisihan6. Hal-hal yang bersifat strategis
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
9
