Peran LA-LPK dalam Mencapai Indonesia Kompeten
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul1SOSIALISASI AKREDITASI LPK
2014 BERBASIS STANDAR MUTU Palembang, September 2014Lembaga
Akreditasi - Lembaga Pelatihan Kerja NasionalKomite Akreditasi -
Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi
Mengapa Perlu Akreditasi 2Globalisasi & pasar kerja menuntut
lulusan LPK memenuhi standar dan kompetitifLPK dituntut masyarakat
menghasilkan lulusan yang kompetenMasyarakat pengguna jasa
pelatihan (stakeholder) memerlukan jaminan bahwa suatu LPK memiliki
tata kelola pelatihan yang profesionalKebutuhan peserta terhadap
LPK yang bermutu dan terakreditasiAPAKAH AKREDITASI
ITU9/17/2014SOSIALISASI KOMITE AKREDITASI 16 MEI 20123Akreditasi
Proses pengakuan formal melalui asesmen yang menyatakan bahwa LPK
telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pelatihan berbasis
kompetensi (KKNI/SKKNI) LA-LPK
9/17/20143 Untuk memberikan asesmen secara objektif, transparan
dan berkelanjutan guna menentukan kelayakan program LPK berdasarkan
standar &kriteria yang dittapkan Mendorong dan memotivasi LPK
untuk meningkatkan kualitas lulusan dan kredibilitas lembaga
TUJUAN AKREDITASI 9/17/20144Kebijakan Akreditasi
LA-LPKMengembangkan Sistem Akreditasi yang baru dengan 8 standar
sebagai basis akreditasi LPK.Penguatan kelembagaan LA LPK dan KA
LPK Mengembangkan kapasitas Asesor AkreditasiMengembangkan jejaring
& kerjasama Akreditasi Mengembangkan manajemen mutu LA-LPK, dan
KA-LPK
51. Terdapat 8494 LPK, BLK, BLKLN tersebar di 33 provinsi
Indonesia2. Baru sekitar 1379 LPK yang terakreditasi hingga 20133.
Jumlah asesor terbatas dan sebarannya tidak merata4. Kualitas dan
skala LPK bervariasi dan sebagian besar belum menggunakan SKKNI5.
Manfaat akreditasi belum dirasakan, motivasi LPK ikut akreditasi
adalah untuk mendapatkan bantuan. 6. Kualitas lulusan LPK belum
seluruhnya terserap di pasar kerja7. Masih sedikit LPK yang
menerapkan PBK6KONDISI AKTUALACUAN NORMATIFUU 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan UU 39Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan
TKLNPP 31 Tahun 2006 tentang SislatkertnasPerpres No. 8/2012
tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia)Permenakertrans Nomor : PER-16/MEN/V/2006 tentang
Perubahan atas Kepmenakertrans Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang
Organisasi dan tata Kerja LA LPK
7Target LA-LPK 2014Akreditasi 700 LPK, BLK, BLK-LN dan mencetak
100 asesorSosialisasi instrumen akreditasi 2014 ke 33
provinsiSosialisasi akreditasi mandiri untuk LPK dan
BLK-LNHarmonisasi standar asesor dan instrumen akreditasi dengan
departemen / kementrial lain
88 Standar Mutu KPBILPK memiliki program sesuai standar
(KKNI/Industri)LPK mengembangkan kurikulum sesuai standar
SKKNI/IndustriLPK mengembangkan materi ajar sesuai kurikulum SKKNI/
IndustriLPK menerapkan manajemen yang mendukung program latihanLPK
mempekerjakan staf pengajar dan administrasi yang kompetenLPK
memiliki akses fasilitas dan perlengkapan yang sesuaiLPK memiliki
kelayakan dan kesehatan keuangan yang memadaiLPK melaksanakan
asesmen kompetensi yang bermutu9Sistem Akreditasi 2014Akreditasi
LPK yaitu pengakuan formal dimana LPK memenuhi syaratPengakuan
diperoleh melalui asesmen dan pemberian sertifikatHasil akreditasi
berupa akreditasi SKKNI, Khusus atau ProvisionalAkreditasi ulang
dapat diberi status akreditasi bintang 1, 2 dan bintang 3
10
TerakreditasiTerakreditasiSilver *TerakreditasiGold
**TerakreditasiPlatinum ***Manfaat AkreditasiPemetaan indikator
pencapaian standar kelayakan LPK Motivasi bagi LPK untuk
meningkatkan standar mutuKebanggaan bagi peserta bahwa mereka masuk
LPK bermutuDasar pembinaan dan pemberian bantuan dari
pemerintah
11LPK yang memiliki izin dari Disnakertrans Kab/kota. Kecuali
DKITelah menerapkan Tata Kelola LPK minimal 3 bulanMengajukan
permohonan ke KA-LPK/ LA-LPK dilengkapi :Surat permohonanFormulir
(Borang) yang telah diisi Dokumen lainnya yang diperlukanBersedia
mematuhi aturan dan syarat LA LPK
Persyaratan AkreditasiLA-LPK (Lembaga Akreditasi LPK)Lembaga
akreditasi dibentuk Menakertrans untuk menetapkan skema akreditasi,
dan menetapkan keputusan akreditasi.
KA-LPK (Komite Akreditasi LPK)Komite akreditasi Provinsi
dibentuk LA-LPK untuk melaksanakan sosialisasi, menetapkan asesor,
dan melaksanakan akreditasi.Lembaga Pelaksana AkreditasiMekanisme
dan Organisasi Kerja LA-LPK14
Proses Akreditasi15Sertifikat akreditasi diberikan bagi LPK yang
terakreditasi baik akreditasi KKNI, akreditasi Khusus, maupun
akreditasi ProvisionalMasa berlaku akreditasi KKNI, maupun Khusus
adalah 3 tahun, sedangkan untuk akreditasi Provisional adalah 6
bulan.Dalam akreditasi ulang LPK dapat diberikan award bintang 1,
2, dan bintang 3Sertifikat AkreditasiNoProvinsi Jumlah LPKSLPKS
Terakreditasi Jumlah BLKLNBLKLN Terakreditasi Jumlah BLKBLK
Terakreditasi Jumlah Akreditor1NANGGROE ACEH
DARUSSALAM7100014102SUMATERA
UTARA656594215193BENGKULU197170051124JAMBI7710006095RIAU640005106SUMATERA
BARAT3213600101167SUMATERA
SELATAN22831012128LAMPUNG28851050129BANGKA
BELITUNG142800111010KEPULAUAN RIAU6706030011DKI
JAKARTA1313210095723912BANTEN253576411013JAWA
TIMUR98143812230414JAWA BARAT1,10919670541893915JAWA
TENGAH857733433122816DI YOGYAKARTA1315400553117KALIMANTAN
BARAT172600701218KALIMANTAN SELATAN194000100519KALIMANTAN
TENGAH6790090420KALIMANTAN
TIMUR25100071521GORONTALO30600501022SULAWESI
SELATAN29530001613823SULAWESI TENGGARA4050051824SULAWESI
TENGAH161350080125SULAWESI UTARA11770040626SULAWESI
BARAT29000201527BALI2473600611328NUSA TENGGARA
BARAT1331100611229NUSA TENGGARA TIMUR120911601130MALUKU
25200401431MALUKU UTARA46700212032PAPUA671200100533PAPUA
BARAT13000311T O T A L L P K S 20127,58067726217327433401Jumlah LPK
terakreditasi 201317TATA KELOLA DAN SISTEM AKREDITASI LPK18
188 Standar Mutu KPBILPK memiliki program berbasis kompetensi
(SKKNI/Industri)LPK mengembangkan kurikulum sesuai standar
SKKNI/IndustriLPK mengembangkan materi ajar sesuai kurikulum SKKNI/
IndustriLPK menerapkan manajemen yang mendukung program latihanLPK
mempekerjakan staf pengajar dan administrasi yang kompetenLPK
memiliki akses fasilitas dan perlengkapan yang sesuaiLPK memiliki
kelayakan dan kesehatan keuangan yang memadaiLPK melaksanakan
asesmen kompetensi yang bermutu1920FORMULIR AKREDITASI21
22
23
KRITERIAKriteria kebutuhan industriPANDUAN EVALUASILPK memiliki
kurikulum, lesson plan, asesmenKOLOM CONTRENGBeri tanda
contrengKOLOM KET BUKTIKeterangan dan penjelasanbuktiStandar SATU :
kompetensi /capaian pelatihan24
Standar DUA : KURIKULUM (tersetruktur)25
26
27
Standar Tiga : Materi Pelatihan 28
Standar EMPAT29
30
Standar LIMA31
Standar ENAM32
Standar TUJUH33
Standar Delapan : ASESMEN3435
Tes TertulisEssay, Pilihan BergandaTes LisanLembar wawancara cek
list, rubrikDemonstrasiCek list , rubrikPraktekCek list,
rubrik.Merancang AssessmentLampiran PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSIELEKTRONIKA INDUSTRI DASAR240 JP KODE PROGRAM PELATIHAN :
(Lembaga) ...
37PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSIELEKTRONIKA INDUSTRI DASAR240 JP
KODE PROGRAM PELATIHAN :
(Lembaga) ...
LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul39Penawaran Akreditasi
2014Lembaga Akreditasi - Lembaga Pelatihan Kerja NasionalKomite
Akreditasi - Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi
Penawaran AkreditasiAkreditasi LPK, BLK (UPTP/ UPTD), BLK-LN dan
BLK Kementerian lain dapat diajukan kepada KA-LPK atau LA-LPK.
Penawaran akreditasi bersifat terbuka dan sukarela kecuali BLK-LN;
Berlaku baik LPK yang sudah terakreditasi maupun yang belum.Sebelum
akreditasi dilakukan seluruh LPK perlu mempersiapkan tatakelola LPK
dan dokumen yang diperlukan sekitar 3 bulan.Selama masa persiapan
akreditasi, LPK dapat berkonsultasi dengan kLA-LPK atau KA-LPK dan
LA-LPK akan menunjuk ahli atau asesor.Honorarium bagi ahli maupun
asesor yang membantu persiapan akreditasi LPK ditanggung oleh LPK
dan besarnya honorarium dirundingkan langsung dengan ahli maupun
asesor. 40Bidang FasilitasiPenyusunan kurikulum, lesson plan, dan
asesmenMenentukan metode pelatihan yang sesuai berbasis
kompetensiMengkonstruksi macam-macam asesmen pelatihanPembuatan
materi pelatihan sesuai dengan standar kompetensiMembuat evaluasi
kurikulum, prosedur dan dokumentasinyaPengembangan kurikulum,
prosedur dan dokumentasinya. 41
Proses Akreditasi42LPK telah menerapkan 8 standar paling sedikit
selama 3 bulan.LPK telah mendokumentasi penerapan 8 standar
akreditasi sebagai lampiran formulir permohonan akreditasi.LPK
telah memiliki ijin operasi dari Dinas tenaga kerja / instansi
terkait setempat yang masih berlakuMengajukan permohonan ke KA-LPK/
LA-LPK dilengkapi dengan Surat permohonan, Formulir (Borang) yang
telah diisi beserta lampirannya, dan Dokumen lainnya yang
diperlukanBersedia mematuhi aturan dan syarat akreditasi dari LA
LPK.Persyaratan AkreditasiLA-LPK
Komite Kerjasama
KomiteSPMA
KomitePengembangan
Sekretariat
KA-LPK
TIMAKREDITOR
MENAKER
DIRJEN BINALATAS
DISNAKERPROPINSI
LEMBAGAPELATIHANKERJA
DISNAKERKOT/KAB
FASILITATOR
