SPT Masa PPh_21_26 (Februari2010

7/22/2019 SPT Masa PPh_21_26 (Februari2010

1/19

Departemen SPT Masa x SPT NormalKeuangan RI Pajak Penghasilan SPT Pembetulan Ke- __

Direktorat Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Jenderal Formulir ini digunakan untuk melaporkan Tahun Kalender FormulirPajak kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2010

21 dan/atau Pasal 26

(Bulan/Tahun)

0 / 2 0 1 0

Bagian A - Informasi Identitas Wajib Pajak

1 2 1 - 0 5 4 - 4 2 2 - 7 - 4 3 5 - 0 0

2

GRAND WISATA Jl. CELEBRATION BOULEVARD BLOK AA.10 No.039

LAMBANG SARI-TAMBUN SELATAN. BEKASI

4 5

Bagian B - Objek Pajak

Jumlah Jumlah Jumlah

Penerima Penghasilan Bruto Pajak Terutang

Penghasilan (Rp) (Rp)

(1)

6 Pegawai Tetap NIHIL

7 Penerima Pensiun Berkala

8 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

9 Distributor MlM

10 Petugas Dinas Luar Asuransi

11 Penjaja Barang Dagangan

12 Tenaga Ahli

Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang

tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi,

Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain15 Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16 Peserta Kegiatan

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang

Bersifat Berkesinambungan

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak

Bersifat Berkesinambungan

Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar

Negeri

Jumlah Bagian B

(Penjumlahan Angka 6 s.d 19)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d November

(Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)

22 STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari :

Masa Pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

25 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 - angka 24)

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

25b. Penyetoran dengan SSP

Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan

(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang dibetulkan)

27 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 - angka 26)28 Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak Tahun

Catatan :

26

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai

dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

21

Tahun Kalender23

NIHILNIHIL

14

17

18

19

20 NIHIL

13

NIHIL

0NPWP

Nama WP

No. telepon Alamat Email

No. Golongan Penerima Penghasilan

PT.ANUGERAH KARYA OPTIMA

82615814

1721

2Masa Pajak

Alamat3

NIHIL


2/19

Bagian C - Objek Pajak - Final

Jumlah Jumlah Ju

Penerima Penghasilan Bruto Pajak

Penghasilan (Rp)

(2) (3) (4)

Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,

Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan Pembayaran

Lain Sejenis yang Dibayarkan SekaligusPejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI

dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan

Lain ygang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah

Jumlah Bagian C

(Penjumlahan Angka 29 s/d 30)

Bagian D - Lampiran

x a) Surat Setoran Pajak 1 lembar b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP c) Surat Kuasa Khusus/S

Keterangan Kematian

b) Daftar Bukti Pemotongan Pajak e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak f) Formulir 1721 - I

Penghasilan Tidak Final Penghasilan Final (Disampaikan hanya pad

Masa Pajak Desember)

c) Formulir 1721 - II h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang

(Disampaikan hanya pada Masa Pajak tidak Wajib Menyampaikan SPT

terjadinya perubahan Pegawai Tetap) Tahunan PPh Badan (Disampaikan

hanya pada Masa Pajak Desember

Bagian E - Pernyataan dan Tanda Tangan

x Pemotong Pajak (pimpinan) Kuasa Wajib Pajak SPT Masa Diterima :

Nama L I E D U I N A A C H M A N Langsung dari W

NPWP 2 4 6 3 9 4 5 0 4 3 2 0 0 0 Melalui Pos

Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yy) Tanggal (dd/mm/yy) T

____ / ____ / _____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh

1. Pegawai tetap.

2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.

3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

4.

5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.

6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.

8.

9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau i

10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Diisi oleh Pe

0

R

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% darip

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan sec

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yan

teratur.

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja bara

yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus

(untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemo

21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

12/3/2010

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh

ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian

secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

Golongan Penerima PenghasilanNo.

(1)

29

30

31

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-

lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


3/19

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut h

pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.


4/19

Departemen

Keuangan RI

Direktorat

Jenderal (Bulan/Tahun)

Pajak / 2 0

No. NPWP Nama Wajib Pajak (TK, K, K/I, Jumlah

PH, HB) Tanggungan

(1) (2) (3) (4) (5)

* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan.

Halaman ke dari halaman

Status Karyawan

DAFTAR PEGAWAI

TETAP/PENERIMA PENSIUN

BERKALA

1721 - TMASA PAJAK


5/19

Departemen

Keuangan RI

Direktorat

Jenderal

Pajak / 2 0

A. Pegawai Tetap yang KeluarPenghasilan PPh Pasal 21

NPWP Nama Wajib Pajak Bruto Dan/Atau Pasal

(Rupiah) 26 Terutang

(Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

1

B. Pegawai Tetap yang Masuk

Status Karyawan

Jumlah Tanggungan

(1) (2) (3) (4) (5)

C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

Tanggal

Terdaftar

(1) (2) (3)


JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

No.

No.

No.

(TK, K,

K/I, PH,

HB)

NPWP Nama Wajib Pajak

NPWP Nama Wajib Pajak

(4)

1721 - IIMASA PAJAK

(Bulan/Tahun)

DAFTAR PERUBAHAN

PEGAWAI TETAP


6/19

Departemen

Keuangan RI

Direktorat

Jenderal

Pajak / 2 0

A. Pegawai Tetap yang KeluarBukti Pemotongan Jumlah Obyek PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dan/atau

Nomor Tanggal dan/atau Pasal 26 yang

Pasal 26 Dipotong

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



JUMLAH

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK

FINAL)

Nama Wajib PajakNPWPNo.

MASA PAJAK(Bulan/Tahun)


7/19


8/19

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-32/PJ./2009

Tanggal 25 Mei 2009

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

(1)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga

Kerja Lepas

Imbalan Distributor MLM

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota

Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas

yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan

Lain kepada Mantan Pegawai

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

bersifat berkesinambungan

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

tidak bersifat berkesinambungan

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi

Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

JUMLAH

Terbilang :

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang

dipotong di atas merupakan Angsuran atas

Pajak Penghasilan yang terutang untuk

tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah NPWP :

diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Nama :

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh

Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila

diisi dengan lengkap dan benar.

bukti pemotongan ini baik-baik untuk

Tanda tangan, nama dan cap

6.

8.

9.

10.

11.

12.

., . 20. (4)

Pemotong Pajak (5)

(Rp.)

7.

(2) (3) (4) (5)

2.

3.

4.

5.

(6)

1.

NOMOR : (2)

No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif lebih

tinggi 20%(Tidak Ber-

NPWP)

Tarif PPh yang Terutang

(Rp.)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

.... (1)


9/19

F.1.1.33.01

......................................................... (6)


10/19

Departemen

Keuangan RI

Direktorat

Jenderal

Pajak / 2 0

A. Pegawai Tetap yang KeluarBukti Pemotongan Jumlah Obyek PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dan/atau

Nomor Tanggal dan/atau Pasal 26 yang

Pasal 26 Dipotong

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



No. NPWP Nama Wajib Pajak

JUMLAH



DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL)

MASA PAJAK(Bulan/Tahun)


11/19


12/19

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Uang Pesangon, Uang

Tebusan Pensiun, Tunjangan

Hari Tua/Jaminan Hari Tua

yang dibayarkan sekaligus.

Honor & Imbalan lain yang

dibebankan kepada APBN

atau APBD yang diterima

oleh PNS, Anggota TNI/

POLRI dan Pensiunan.

Terbilang :

*) Lihat petunjuk pengisian

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Perhati an :

1. Juml ah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan capdipotong di atas bukan merupakan k redit

pajak dalam Surat Pemberi tahuan (SPT)

Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah

apabila dii si dengan l engkap dan benar.

F.1.1.33.02

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

(FINAL)

NOMOR : (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


KANTOR PELAYANAN PAJAK

.... (1)

1.

No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong

(1) (2) (3) (4) (5)

JUMLAH

2.

., . 20. (4)

......................................................... (6)


13/19


14/19

Departemen

Keuangan RI

Direktorat

Jenderal

Pajak 2 0

DAFTAR PEGAEAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN

NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PPh Pasal 21

No. NPWP Nama Wajib Pajak Penghasilan Bruto dan/atau Pasal 26

(Rupiah) Terutang

(Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5)

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang

Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d 20)

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang

Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ..orang



Jumlah (A1+B)

A1.

B.

C.



DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK

PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA

PENSIUN BERKALA

1721 - ITahun Kalender

A.


15/19

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI

TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI

TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

NOMOR URUT :

:

:

ALAMAT PEMOTONG PAJAK :

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :

:

:

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/

JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:

A.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP

23.

a.

b.

24.

a.

b


NPWP PEMOTONG PAJAK

FORMULIR 1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

LAKI-LAKI PEREM

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1

2. TUNJANGAN PPh 2

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5

6.PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN

PEMOTONGAN PPh PASAL 216

7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7

8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9

PENGURANGAN :

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 10

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA20

PPh PASAL 21 TERUTANG

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13) 14

PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA15

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)16

21

PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI22

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)17

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)18

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN19

24

DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

JUMLAH PPh PASAL 21 :

YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)

23

YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)

22a.

22b.

JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH

DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN


16/19

NPWP

D.1.1.32.48

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUK UPI, DAPA T DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK


17/19

1.

2.

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLRI

REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NOMOR URUT :

:

:

:

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN :

NIP / NRP :

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :

:

:

PANGKAT / GOLONGAN :

JABATAN :

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D

A.

20.

a.

b.

B. : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

C TANDA TANGAN BENDAHARA

FORMULIR 1721 - A2

2

NPWP BENDAHARA

NAMA BENDAHARA

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI


NAMA INSTANSI / BADAN LAIN

TAHUN

KALENDE

PEREMPUAN

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI POKOK / PENSIUN 1

2. TUNJANGAN ISTERI 2

3. TUNJANGAN ANAK 3

4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4

5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5

6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6

7. TUNJANGAN BERAS 7

8. TUNJANGAN KHUSUS 8

9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9

10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10

PENGURANGAN

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12

13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14

15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16

17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17

18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18

19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19

JUMLAH PPh PASAL 21 :

YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)20

YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

PEGAWAI TERSEBUT


18/19

NAMA :

NIP/NRP :

D.1.1.32.49

BENDAHARA

JIKA FORMUL IR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUA T SENDIRI SESUAI DENG

(Tempat)


19/19

Umum :

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar

(2) Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak

(3) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan

(4) Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali,

diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir

(5) Beri tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak,

harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang

berwenang, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.

(6) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT

(7) Coret yang tidak perlu

(8) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya.

Khusus :

SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26. Penyetoran pajak dilakukan dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya setelah masa pajak dan wajib melaporkan penyetoran pajak ke KPP setempat selambat-lambatnya

20 hari setelah Akhir Masa Pajak dengan menggunakan SPT.

Kolom (1) : Cukup Jelas.

Angka 2 Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintahadalah

pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto sampai dengan Upah

Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang PPh terutangnyaditanggung pemerintah.

Kolom (2) : Kode MAP dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing SSP.

Kolom (3) : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.

Kolom (5) : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

SPT MASA PPh PASAL 21 dan atau PASAL 26

(F.1.1.32.01)

Documents

SPT Masa PPh_21_26 (Februari2010