STRATEGI INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN DALAM …ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_2017/pdf/1565171150-Juni_CiptaKarya.pdf · Contoh di KSPN Mandalika, Ditjen Cipta Karya telah melakukan

BULETIN

KARYA CIPTA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

EDISI 06TAHUN XVII JUNI 2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT

DIDIET AKHDIAT DIREKTUR PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Selalu Berusaha Mewujudkan Solid Team Work

STRATEGI INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN KSPN

Kendalikan Risiko Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Melalui Unit Kepatuhan Internal

Daftar Isi

12

13

14

15

16

17

22

24

28

30

32

33

34

10

03

DAFTARISI

04

08

20

11

CIPTAKARYA 2019 | JUNI | 02

SELALU BERUSAHA MEWUJUDKAN SOLID TEAM WORK

INFO BARU: GUNAKAN SANITARY LANDFILL, TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA RAMAH LINGKUNGAN

INOVASI: PERWUJUDAN PROGRAM 10 JUTA SAMBUNGAN RUMAH

INOVASI: MASYARAKAT 10 DESA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAMENIKMATI AIR MINUM

LIPUTAN KHUSUS: KENDALIKAN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI UNIT KEPATUHAN INTERNAL

ANDA PERLU TAHU: PETA PEMBANGUNAN EMPAT ‘BALI BARU’

LENSA CK: HALAL BIHALAL DITJEN CIPTA KARYA

LENSA CK: HALAL BIHALAL KEMENTERIAN PUPR

SEPUTAR KITA

BERITA UTAMA: STRATEGI INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN KSPN

KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MANGGAR BARU KOTA BALIKPAPAN

MENTERI PUPR KUNJUNGI KORBAN BANJIR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROFIL DIREKTUR PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIDIET ARIEF AKHDIAT

EDITORIAL: MEMACU PEMBANGUNAN EMPAT 'BALI BARU'

INFO BARU: OPTIMALISASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN BERHASIL TAMBAH 1,35 JUTA SR

INFO BARU: PAGU INDIKATIF DITJEN CIPTA KARYA TAHUN 2020 SEBESAR RP15,64 TRILIUN

INFO BARU: PENANGANAN KUMUH TEPAT SASARAN DI BABEL

INFO BARU: SANIMAS SAWAH LEBAR BENGKULU CIPTAKAN LINGKUNGAN BERSIH DAN ASRI

INFO BARU: KEMENTERIAN PUPR BANGUN JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH UNTUK LAYANI 22.000 SR DI PEKANBARU

INOVASI: PEMBANGUNAN PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN TEKNOLOGI RDF

BULETIN

EDITORIAL

MEMACU PEMBANGUNAN EMPAT ‘BALI BARU’

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen

Cipta Karya tengah menggenjot penataan infrastruktur empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan menjadi ‘Bali Baru.’ Empat KSPN tersebut Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Kawasan ini dipilih sebagai prioritas karena memiliki potensi kunjungan wisatawan yang besar. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong investasi di kawasan tersebut agar seiring infrastruktur yang semakin maju, maka perekonomian wilayah juga meningkat.

Dikutip dari Republika.co.id, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono berkata, “Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan lingkungan, penyediaan air baku dan air minum, pengelolaan sampah,

sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.” Menteri Pariwisata, Arief Yahya, memperkirakan potensi devisa yang dapat masuk ke Indonesia dari empat wilayah destinasi tersebut bisa mencapai US$4,5 miliar atau sekitar Rp62,7 triliun. Kawasan wisata Danau Toba diproyeksikan menggaet 1 juta wisatawan, sementara Borobudur diharapkan menarik 2 juta turis. Kemudian Mandalika memiliki target kunjungan sebesar satu juta wisatawan. Target tertinggi jumlah wisatawan dipegang Labuan Bajo sebanyak 4,5 juta orang.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan investor. Pembangunan infrastruktur juga tidak hanya ditujukan untuk kenyamanan turis, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan meningkatkan potensi ekonomi lokal.

PELINDUNGDanis H. Sumadilaga

PENANGGUNG JAWABT. Iskandar

DEWAN REDAKSIEdward Abdurrachman, Diana Kusumastuti,

Dodi Krispratmadi, Didiet A. Akhdiat, Agus Ahyar, Muhammad Sundoro

PEMIMPIN REDAKSIAswan Nizar

PENYUNTING REDAKSICahyani Kusrianingsih, Daniel, Ary

Prasetyo, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya

BAGIAN PRODUKSIRizqiah Darmawiasih, Bramanti Nawang

Sari, Dewi Savitri, Ari Iswanti

SEKRETARIATFajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah,

Muljihad Nur Muharom

KONTRIBUTORSri Murni Edi K, Taufan Madiasworo,

Marsaulina Pasaribu, Kusumawardhani, Prasetyo, Meike Kencanawulan, Fajar

Santoso Hutahean, Maryoko Hadi, Ade Syaiful Rachman, J. Wahju Kusumosusanto, Irwan Leo Putra Harahap, Oscar R. Siagian,

Cut Nourhusnul Akhirina

ALAMAT REDAKSIJl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru 12110,

Telp/Fax: 021-7245754


www.ciptakarya.pu.go.id

Ditjen Cipta Karya

@ditjenciptakarya

Ditjen Cipta Karya

@ditjenck

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

COVER: Infrastruktur Pendukung KSPN Danau Toba


STRATEGI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN KSPN

BERITA UTAMA


PRESIDEN RI JOKO WIDODO (JOKOWI) MENEKANKAN PENTINGNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENATAAN DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN). KAWASAN WISATA YANG SEMAKIN TERTATA DENGAN BAIK, DIHARAPKAN DAPAT MENJADI DESTINASI WISATA PREMIUM YANG MENARIK MINAT WISATAWAN MANCANEGARA.

Dalam rangka memacu kemajuan pariwisata, Jokowi memerintahkan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk berkonsentrasi menggarap infrastruktur di empat destinasi pariwisata prioritas dari 10 KSPN. Kesepuluh destinasi ini juga kerap disebut “Bali Baru”.

Keempat KSPN yang akan digenjot pembangunan infrastruktur pendukungnya adalah Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Borobudur. Adapun 10 destinasi “Bali Baru” yang sudah dikembangkan pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

PERAN SERTA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Ada tiga hal utama yang menjadi kunci kesuksesan pariwisata, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Atraksi merupakan kelengkapan serta pelestarian objek wisata. Aksesibilitas berarti sarana keterhubungan objek wisata dengan tempat-tempat di sekitarnya. Sementara amenitas adalah pemenuhan kebutuhan penunjang, seperti hotel, restoran, money changer, dan lain-lain. Dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan KSPN, Ditjen Cipta Karya bertanggung jawab

terhadap pemenuhan sanitasi dan air minum, pengembangan jalan pada jalur menuju fasilitas yang ada di kawasan pariwisata (aksesibilitas), dan pembangunan fasilitas pendukung yang membuat wisatawan tinggal lebih lama, seperti kawasan pertokoan dan hotel.

Didiet Akhdiat selaku Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), menjabarkan bahwa dalam pembangunan KSPN terdapat prinsip utama yang harus dipegang. “Prinsipnya untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi kita tidak semata-mata membangun sesuatu menjadi indah, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya

masyarakat yang menjadi turis tapi juga sekitarnya,” ujar Didiet.

Contoh di KSPN Mandalika, Ditjen Cipta Karya telah melakukan penataan kawasan di Desa Kuta dengan memperbaiki enam ruas jalan lingkungan, pedestrian, saluran drainase, serta Ruang Terbuka Publik (RTP) berupa taman yang dilengkapi sarana bermain anak-anak yang dapat dinikmati warga sekitar. Kementerian PUPR juga membantu menyediakan hunian layak bagi MBR melalui program rumah swadaya di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 200 unit. Selanjutnya ini bisa dikembangkan sebagai home stay bagi turis yang


ingin merasakan tinggal di permukiman penduduk lokal.

RAMAH LINGKUNGAN Terkait dengan Visium PUPR 2030 untuk smart living pembangunan infrastruktur KSPN juga menerapkan prinsip ramah lingkungan yang berstandar internasional. “Dalam pelaksanaan pembangunan KSPN kita mengacu pada pembangunan yang berbasis ekologi, yaitu penggunaan material lokal semaksimal mungkin, khususnya di lokasi KSPN dan juga penyediaan RTP yang menggunakan tanaman lokal. Dari sisi desain juga menerapkan hemat energi, serta perawatan yang lebih murah dan mengedepankan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle) untuk pengelolaan sampahnya,” jelas Didiet.


Lebih lanjut lagi Didiet bercerita tentang penelitian yang sedang dilakukan untuk pembuangan sampah yang akan diolah menjadi energi atau waste to energy. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya yaitu volume sampah seperti yang sudah diterapkan di TPA Pengengat KSPN Mandalika.

Sementara itu, pembangunan lanjutan untuk penataan kawasan wisata Labuan Bajo akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2019 sampai 2021. Ditjen Cipta Karya akan melakukan penataan Puncak Waringin, penataan kawasan Kampung Baru, penataan integrasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan kawasan wisata kuliner Kampung Ujung, peningkatan trotoar dan jalan Soekarno Hatta, pengembangan kawasan wisata Goa Batu Cermin, serta pengembangan sektor air minum dan sanitasi di Labuan Bajo.

Didiet mengungkapkan, saat ini KPSN Toba sudah dilengkapi keterpaduan sistem toilet dengan teknologi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hasil ciptaan Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR. Teknologi pengolahan air ini menerapkan sistem gravitasi yang hasilnya bisa langsung diminum oleh para turis dan wisatawan Geopark Danau Toba. Air limbahnya lantas diolah kembali untuk keperluan tanaman melalui kolam sanitasi.

TERUS BERBENAH Dalam pembangunan infrastruktur KSPN, Kementerian PUPR juga memperhatikan peta rawan bencana, sehingga dapat mengurangi risiko longsor baik pada jalan akses menuju Pulau Samosir dari Simpang Tele ke Pangurunan maupun jaringan jalan lingkar di dalam Pulau Samosir.

Selain itu, akses disabilitas menjadi perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur KSPN. Di KSPN Borobudur kini dilengkapi jalur khusus disablilitas sepanjang sekitar 495 meter. Track tersebut menghubungkan gerbang utama dengan spot terdekat menjelang naik candi. Bila sebelumnya area jalan utama menuju candi semuanya terbuat dari bebatuan yang agak kasar untuk dilewati kursi roda, maka sekarang telah dibangun jalur

khusus dengan menggunakan bahan batu yang lebih halus. Fasilitas kursi roda pun juga disediakan pada destinasi ini.

KESADARAN MASYARAKAT Komponen penting lain yang harus diperhatikan dalam pembangunan KPSN adalah membangun kesadaran masyarakat menjaga kelestarian tempat wisata. Didiet menjelaskan peran Ditjen Cipta Karya dalam hal ini adalah melatih masyarakat setempat mengelola infrastruktur. “Kami akan memberikan pelatihan kepada penduduk yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur ini. Misalnya kami sudah bangun toilet, lalu bagaimana cara memelihara toilet agar umurnya lebih panjang,” kata Didiet.

Didiet berharap, konsep KSPN yang mengundang banyak wisatawan untuk datang berkunjung dapat mendorong mayarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. “Mereka tahu bahwa tempat tinggal mereka akan menjadi tujuan orang datang. Sehingga mereka lebih peduli dengan jalanan, sanitasi maupun air minum,” harap Didiet. ◇


PROFIL

DIDIET ARIEF AKHDIATDIREKTUR PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selalu Berusaha Mewujudkan Solid Team Work


Model ini diterapkannya ketika Didiet diberi amanah untuk

memimpin Direktorat PKP pada Agustus 2018 lalu. Diskusi rutin menjadi salah satu cara sarjana arsitektur ini untuk berbagi ilmu antar anggota tim kerjanya. Dan menurut Didiet, salah satu tugasnya sebagai pemimpin adalah menciptakan kekompakan pada tim kerja. “Pekerjaan sesulit apapun pasti akan menjadi ringan ketika anggota tim bekerja kompak,” ujar pria yang suka bersepeda ini.

Menurut Didiet, hal itu dilakukan supaya seluruh timnya selalu bersemangat untuk terus belajar dan bekerja, serta memberikan yang terbaik, karena pendapat dan peran sekecil apapun akan selalu dihargai. Didiet juga menerapkan kepemimpinan seperti strategi olahraga voli yang digemarinya. Dalam permainan voli, setiap anggota tim harus saling menyesuaikan diri dan mengerti kemampuan serta tugas masing-masing. Selain itu juga harus dapat mengenali momen, kapan si pemain harus melakukan smash sebagai langkah untuk memperoleh skor.

Sehingga menurut pria yang hobi fotografi ini, pemimpin harus menempatkan

orang di posisi yang sesuai kapasitasnya. Positioning yang pas akan memudahkan penyesuaian diri terhadap beban pekerjaan, serta saling mendukung antar anggota tim dalam bekerja. Didiet menyatakan, apa yang dirasakannya ketika pola kepemimpinan menghasilkan pekerjaan yang baik, seperti kepuasan memperoleh skor setelah melakukan smash.

TANTANGAN BEKERJAMenjelang setahun di direktorat yang menjadi penentu perencanaan kawasan ini, ada pengalaman yang sangat berkesan. Sebulan pasca dilantik sebagai Direktur PKP, Didiet mendapatkan penugasan yang menantang, yaitu mengawal program pendampingan pembangunan hunian tetap pasca gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena tugas tersebut, Didiet harus menetap selama dua bulan di Kota Mataram.

Penanganan pasca bencana NTB menurut pria kelahiran 2 November ini termasuk dalam kategori sulit. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan yang singkat dan biaya terbatas, sementara koordinasi harus dilakukan dengan banyak pihak, sehingga tidak bisa membuat keputusan tunggal. “Menurut data terdapat sekitar 75 ribu rumah rusak berat, sedangkan proyek ini harus selesai dalam waktu 5-6 bulan. Koordinasi tidak cuma dari tim kita, tapi dengan Gubernur, Bupati, Walikota, BNPB, BPBD, dan TNI/Polri. Dari Kementerian PUPR, ada sekitar 500 CPNS yang ikut bertugas di NTB,” kenang Didiet. Ketika Kementerian PUPR menyelesaikan penugasan di April 2019, telah membantu sebagian kecil pembangunan rumah, fasilitas sosial dan umum, serta memberikan Pemda tenaga pendamping masyarakat terlatih.

Prinsipnya, pekerjaan adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Quality time dengan keluarga yang sangat terbatas, tidak menjadi penghalang untuk terus bekerja, karena keluarga sepenuhnya mendukung dalam menjalani pekerjaannya. Apalagi, tahun 2020 sudah banyak tantangan baru menanti untuk Direktorat PKP. “Dengan modal solid team work dan kekompakan, saya yakin Direktorat PKP dapat menjawab tantangan penugasan dengan baik,” tegas Didiet. ◇

MEMULAI KARIR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEJAK TAHUN 1988, 31 TAHUN KEMUDIAN DIDIET ARIEF AKHDIAT MASIH BERDEDIKASI DALAM BEKERJA. DIREKTUR YANG PANUTANNYA BUKAN PADA TOKOH, TAPI PADA LEADERSHIP INILAH YANG MEMBUAT DIA TERUS SEMANGAT DALAM MEMIMPIN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP). “SAYA MENGAGUMI PEMIMPIN YANG SELALU BERSEDIA MEMBERIKAN TRANSFER OF KNOWLEDGE,” UJARNYA.


INFOBARU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) TELAH MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA YANG BERADA DI KECAMATAN CEMPAKA, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. TPA REGIONAL BANJARBAKULA MAMPU MENAMPUNG 790 TON PER HARI TIMBULAN SAMPAH YANG DIHASILKAN OLEH 475.000 JIWA DI LIMA KABUPATEN/KOTA DI KAWASAN METROPOLITAN BANJARBAKULA, YAKNI KOTA BANJARMASIN (440 TON/HARI), KOTA BANJARBARU (200 TON/HARI), KABUPATEN BANJAR (70 TON/HARI), KABUPATEN BARITO KUALA (40 TON/HARI), DAN KABUPATEN TANAH LAUT (40 TON/HARI).

Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan Muhammad

Rizat Abidin, mengatakan pembangunan TPA Regional Banjarbakula merupakan dukungan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat. “Lima kabupaten/kota yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan usulan dengan memenuhi persyaratan seperti sesuai dengan rencana tata ruang, sudah memiliki kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL), unit pengelola, dan ketersediaan lahan,” kata Rizat.

Pembangunannya dilakukan sejak 12 Mei 2017 dan telah rampung pengerjaan pada 30 November 2018 dengan anggaran sebesar Rp150 miliar dalam bentuk kontrak tahun jamak (multi years contract) 2017-2018. TPA Banjarbakula

dilengkapi 4 sel landfill dengan luas total 8 ha, unit pengolah lindi, bangunan cuci kendaraan, jembatan timbang, kantor, dan pos jaga. Masa manfaat setiap sel TPA diharapkan bisa digunakan selama 10 tahun.

Penggunaan sistem sanitary landfill pada TPA ini bertujuan untuk membuat kawasan di sekitar tidak tercemar dan bau dari timbunan sampah. “Pada prinsipnya, cara kerja sistem sanitary landfill ini sampah yang masuk adalah sampah sisa atau 30% dari sampah awal yang telah dipilah, kemudian sampah dilapisi tanah. Berbeda dengan sistem open dumping, sampah hanya dibuang begitu saja tidak diproses lebih lanjut." ujar Rizat.

Menurut Rizat, untuk cairan atau air lindi dari sampah basah juga diolah terlebih dahulu hingga menjadi air bersih yang tidak mengandung zat kimia yang bisa berakibat pada pencemaran lingkungan. "Maka kalau dilakukan seperti ini saya

Gunakan Sanitary Landfill, TPA Sampah Regional Banjarbakula Ramah Lingkungan

yakin lingkungan di sekitar TPAS Regional Banjarbakula tidak akan tercemar, meninggalkan bau, ataupun mampu menyebabkan penyakit," ucapnya.

TPA juga dilengkapi area pencucian armada unit truk yang membuat lingkungan di sekitar menjadi lebih bersih, "Otomatis truk yang keluar dari TPA ini sudah dalam kondisi bersih lagi, karena ketika mereka keluar ini dicuci dulu truknya," tutupnya.

Rizat berharap TPAS Regional Banjarbakula bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Untuk pengelolaannya akan dilakukan oleh Unit Pengelola Teknis (UPT) di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. TPAS ini sudah beroperasi, namun untuk kelancaran akses keluar masuk truk pengangkut sampah, pemerintah provinsi tengah menyelesaikan perbaikan dan pelebaran jalan akses.◇

Teks: GUSTAV/BIROKOMPU

Teks: NURAENI/BPPW SULTRA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) BASUKI HADIMULJONO, DIDAMPINGI OLEH SESDITJEN CIPTA KARYA T. ISKANDAR,

BESERTA KOMISI V DPR RI MENINJAU LANGSUNG KONDISI LAPANGAN DAN PENGUNGSI PASCA BANJIR DI KABUPATEN KONAWE, PROVINSI

SULAWESI TENGGARA, KAMIS (20/06/2019).

Kunjungan diawali dengan meninjau salah satu posko pengungsian yang

berada di SMU 1 Pondidaha, Kabupaten Konawe. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PUPR berdialog langsung dengan beberapa pengungsi termasuk salah seorang ibu yang melahirkan di posko pengungsian yang dibantu proses persalinannya secara sederhana oleh petugas bidan. Usai itu, rombongan Kementerian PUPR juga menyerahkan bantuan logistik kepada korban bencana banjir di posko pengungsian tersebut.

Selanjutnya, Menteri PUPR beserta rombongan menuju Jembatan Ameroro yang jalannya sempat terputus akibat bencana banjir yang kemudian dilanjutkan menuju

Menteri PUPR Kunjungi Korban Banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara

Bendungan Wawotobi. Basuki mengatakan, pihaknya akan melakukan penanganan jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk penanganan jangka pendek, pihaknya akan membangun tanggul di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sungai Konaweha dan Sungai Lahambuti. Sedangkan untuk antisipasi jangka panjang, pihaknya akan membangun tiga bendungan, yakni Bendungan Landongi, Bendungan Ameroro, dan Bendungan Pelosika.

Untuk memenuhi kebutuhan akan air, maka Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara menurunkan satu unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile yang berfungsi untuk menyaring air banjir/sungai menjadi bersih dan layak

pakai. Unit IPA berkapasitas maksimum 1,5 liter/detik dengan asumsi untuk memenuhi kebutuhan air minum sekitar 1.500 orang. Selain itu, disiapkan 9 hidran umum yang dipasang tersebar di beberapa titik pengungsian, 2 unit mobil tangki air, serta menurunkan Tim Satgas Darurat Tanggap Bencana yang bertugas untuk membantu para korban banjir dalam mengevakuasi barang-barang mereka dan mengontrol ketersediaan stok air bagi para pengungsi.

Sementara, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, mengungkapkan apresiasinya terhadap Kementerian PUPR atas sikap yang cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan terkait musibah banjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. ◇


INFOBARU


Teks: KOMPUCK

DITJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR MELAKUKAN RAPAT TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN 2019 DI JAKARTA, KAMIS (20/06/2019) UNTUK MENGATASI ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI SEKTOR AIR MINUM SAAT INI. SEPERTI KETERSEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM, KETERBATASAN KINERJA PENYELENGGARA SPAM, MASIH RENDAHNYA KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH, DAN ADANYA IDLE CAPACITY, DAN PEMBATASAN LINGKUP PERAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM.

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengungkapkan, idle capacity

selain disebabkan oleh masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah untuk menjadikan sektor air minum sebagai prioritas dalam pembangunan daerah, juga karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah untuk memperluas jaringan pelayanan air minum bagi masyarakat MBR.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka memenuhi target universal akses air minum aman (untuk semua masyarakat tanpa terkecuali), maka pemerintah menginisiasi program hibah berbasis output atau berdasarkan kinerja terukur yang mengintegrasikan bantuan program dengan akuntabilitas Pemerintah Daerah,” kata Danis.

INFOBARU

target output sebanyak 240.630 SR, serta hibah air minum perdesaan yang mencakup 70 kabupaten/kota dengan nilai hibah Rp113,916 miliar dan target output sebanyak 66,968 SR. Program hibah air minum ini akan diperpanjang oleh pemerintah hingga TA 2024 dengan penambahan alokasi pagu menjadi Rp1 triliun di TA 2020 hingga Rp1,2 triliun di TA 2024.

“Kami mengharapkan pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan sebaik-baiknya program hibah air minum untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan untuk memenuhi SPM, serta melaksanakan dengan baik seluruh tahapan kegiatan sesuai pedoman hibah air minum yang meliputi kegiatan baseline, pemasangan SR, hingga verifikasi terhadap hasil pemasangan SR agar sesuai dengan output yang ditargetkan pada TA 2019,” tutur Danis. ◇

OPTIMALISASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN BERHASIL TAMBAH 1,35 JUTA SR

Bantuan program ini bersifat stimulan sehingga harus ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Program hibah air minum yang menggunakan sumber dana baik dari hibah Pemerintah Australia dan APBN murni ini mulai dilaksanakan pada TA 2012 hingga TA 2018, dan telah berhasil menambah cakupan layanan air minum hingga 1,35 juta Sambungan Rumah (SR).

Pada program hibah air minum tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) untuk hibah air minum mencakup 208 kabupaten/kota penerima hibah dengan total nilai hibah Rp823,908 miliar dan total output 307,598 SR. Nilai tersebut terdiri dari hibah air minum perkotaan yang mencakup 138 kabupaten/kota dengan nilai hibah Rp709,992 miliar dan


INFOBARU

Teks: KOMPUCK

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) DANIS H. SUMADILAGA, MENGHADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) DENGAN KOMISI V DPR RI DENGAN TEMA EVALUASI PELAKSANAAN APBN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2019 DAN PEMBAHASAN APBN TA 2020 DI JAKARTA, RABU (19/06/2019).

alokasi anggaran sebesar Rp587 miliar. Pembangunan SPALD di 114 lokasi antara lain di Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Makassar, dan DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

Pembangunan infrastruktur persampahan di 58 lokasi antara lain TPA Regional Mammitarang Minahasa Utara, TPA Regional Talumelito, dan TPA Jombang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Pembangunan PLBN di 10 lokasi antara lain PLBN Serasan, Jagoi, dan Yetetkeun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan fasilitas keagamaan Masjid Istiqlal dan Masjid Simpang Lima Semarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp285 miliar, penataan kawasan wisata prioritas di KSPN Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo dengan alokasi anggaran sebesar Rp212,5 miliar. Pembangunan infrastruktur kerakyatan antara lain melalui program KOTAKU di 320 kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp960 miliar, program PISEW di 900 kecamatan dengan alokasi sebesar Rp650 miliar, program Pamsimas di 2.500 desa dengan alokasi sebesar Rp1,1 triliun, program Sanimas di 919 lokasi dengan alokasi sebesar Rp341,5 miliar, dan TPS-3R di 81 lokasi dengan alokasi sebesar Rp44,3 miliar. ◇

PAGU INDIKATIF DITJEN CIPTA KARYA TAHUN 2020 SEBESAR RP15,64 TRILIUN

“Untuk target penyesuaian pagu indikatif tahun 2020 yaitu sebesar Rp15,64 triliun. Penyebaran pagu tersebut yaitu untuk air minum sebesar Rp4,19 triliun, sanitasi sebesar Rp4,30 triliun, penataan kawasan permukiman dan bangunan gedung sebesar Rp4,88 triliun, pembangunan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebesar Rp1,83 triliun, serta dukungan lainnya sejumlah 0,43 triliun,” kata Danis.

Lanjut Danis prioritas pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2020 sesuai pagu indikatif yaitu pembangunan 4 venue (arena akuatik, istora, kriket, dan arena hoki) dan penataan 2 kawasan komplek olahraga di Doyo Baru dan Kampung Harapan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua dengan alokasi anggaran sebesar Rp403 miliar. Pembangunan 17 pasar antara lain Pasar Pariaman (Pariaman), Pasar Klewer Timur (Surakarta), dan Pasar Sukawati (Gianyar) dengan alokasi anggaran sebesar Rp936 miliar. Pembangunan SPAM di 171 lokasi antara lain SPAM Lampung, SPAM Kota Bandar Semarang Barat, dan SPAM KSPN Tanjung Lesung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun, pembangunan SPAM regional yaitu SPAM Regional Durolis, Wosusokas, Banjarbakula, Sorong Raya, Burana, Benteng Kobema, Keburejo II, dan Sleman dengan

Dalam paparannya Danis menjelaskan, capaian Renstra 2015-2019 Infrastruktur

Permukiman yaitu untuk akses air minum sebesar 34.319 liter/detik, kumuh mencakup 38.431 ha, serta sanitasi dan persampahan yaitu 12.163.334 KK. Sementara target Ditjen Cipta Karya tahun 2019 yaitu untuk akses air minum sebesar 3.173 liter/detik, kumuh mencapai 888 ha, serta sanitasi dan persampahan 416.680 KK.

Penanganan Kumuh Tepat Sasaran di Babel


Teks: WOTTO/BPPW BABEL

KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (BABEL) MIARKA RISDAWATI, YANG DIDAMPINGI KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BELITUNG RIZALDY, MENINJAU LANGSUNG KEBERMANFAATAN SERTA TEPAT SASARAN PROGAM KOTAKU SKALA LINGKUNGAN DAN SKALA KAWASAN DI KELURAHAN PARIT DAN KELURAHAN DAMAI, KECAMATAN TANJUNGPANDAN, KABUPATEN BELITUNG TA 2017-2018 DI TANJUNG PANDAN, SENIN (17/06/2019).

INFOBARU

strategis prioritas nasional dalam pengembangan wisata, di mana anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Lanjut Rizaldy, dari penggunaan prasarana terbangun yang berbayar seperti air minum dan angkutan sampah berjalan lancar, terlihat dari masyarakat pengguna membayar secara rutin di 2 kelurahan ini. Dari sektor air minum, masyarakat memang susah mendapatkan kualitas air yang baik, sehingga dengan adanya bor dari program KOTAKU, masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Dari program KOTAKU, terdapat dana bergulir untuk ekonomi produktif dalam menunjang usaha masyarakat, selain itu dana bergulir juga berjalan lancar dalam pembayaran iuran per bulan. ◇

“Tahun ini akan dilanjutkan jalan setapak di titik tertentu, melihat pembangunan yang terpasang sekarang dan berdampak positif, warga mengajukan sendiri untuk melanjutkan pembangunan jalan setapak di lahan mereka.” ujar Miarka.

Sementara Rizaldy menambahkan dengan adanya pembangunan skala lingkungan dan kawasan di Kecamatan Tanjung Pandan ini sangat membantu Pemerintah Daerah Belitung dalam penanganan kawasan kumuh di Tanjung Pandan. Kabupaten Belitung ditetapkan dalam 10 kawasan

Miarka menerangkan program KOTAKU dalam pengerjaannya berupa pembangunan

sumur bor, septic tank komunal, jalan setapak, pagar pengaman sungai, dan drainase. Sebelumnya sungai (saluran primer) dan saluran sekunder menjadi tempat pembuangan tinja langsung dari permukiman menimbulkan kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, namun sekarang sudah tidak lagi terjadi. Terasa kawasan sudah tertata dan rapi, sudah terhubung akses jalan setapak antar rumah warga, dan sungai tidak dangkal dan kotor lagi.


INFOBARU

Teks: MEMODEN/BPPW BENGKULU

KELURAHAN SAWAH LEBAR MERUPAKAN SALAH SATU KELURAHAN DENGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK YANG TINGGI. HAL TERSEBUT DIKARENAKAN SELAIN KELURAHAN SAWAH LEBAR MERUPAKAN KELURAHAN LAMA DI KOTA BENGKULU, KAWASAN TERSEBUT SEKARANG JUGA MENJADI PUSAT KONSENTRASI PENDIDIKAN KARENA TERDAPAT SEKOLAH FAVORIT MULAI DARI TINGKAT TK HINGGA PERGURUAN TINGGI. AKIBATNYA BANYAK PENDUDUK DARI LUAR KOTA BENGKULU TINGGAL SEMENTARA DI KAWASAN TERSEBUT.

Masalah umum yang terjadi dari adanya kepadatan penduduk adalah keterbatasan

lahan permukiman, sehingga terkadang warga Sawah Lebar membangun tempat tinggal tanpa adanya septic tank. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program Sanimas IDB membangun Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di kawasan Sawah Lebar Kota Bengkulu.

Lurah Sawah Lebar Ego Prasasti saat ditemui di kantornya, Rabu (19/06/2019), sangat mengapresiasi adanya pembangunan SPAL di kelurahannya dan berharap Pemerintah Pusat dapat terus mengembangkan pembangunan di Kelurahan Sawah Lebar.

Sanimas Sawah Lebar

Bengkulu Ciptakan

Lingkungan Bersih dan

Asri

“Bagi kami, pembangunan SPAL ini sangat membantu sekali dalam rangka menata dan memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik, sehingga masyarakat lebih sadar dalam berperilaku hidup bersih dan sehat,” terang Ego.

Sementara, salah satu warga pemanfaat SPAL di Kelurahan Sawah Lebar Erni Nirwani, mengungkapkan bahwa keberadaaan SPAL Sanimas telah memberikan peningkatan kebersihan di lingkungannya.

“Dulu sebelum adanya SPAL ini sebenarnya warga sudah memiliki toilet, namun pembuangan kotorannya belum ke septic tank tapi langsung ke parit atau siringan rumah, sehingga sering menimbulkan aroma yang tidak sedap. Selain itu saat

hujan, kotoran tersebut naik ke badan jalan dan menimbulkan pencemaran lingkungan setelah hujan reda. Bersyukur sekarang sudah ada SPAL ini, sehingga kotoran dari toilet warga sudah dapat dialirkan ke SPAL dan lingkungan menjadi lebih bersih dan asri,” ungkap Erni.

Saat ini, SPAL Sawah Lebar yang dikelola oleh BKM Anggrek telah mampu melayani 61 KK di RT 25 dan masih dapat ditingkatkan lagi. Selain berfungsi sebagai pengolah limbah, SPAL yang dibangun pada tahun 2018 tersebut juga dimanfaatkan sebagai taman warga dan pusat kegiatan masyarakat seperti Posyandu, sosialisasi kesehatan, dan nantinya akan dijadikan pusat produksi kuliner rumah tangga. ◇


INFOBARU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT (PUPR) TERUS MENINGKATKAN

PELAYANAN SANITASI MELALUI SISTEM

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA

PERKOTAAN. SALAH SATUNYA ADALAH

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN

AIR LIMBAH DI KOTA PEKANBARU, PROVINSI

RIAU. MENTERI PUPR BASUKI HADIMULJONO,

BEBERAPA WAKTU LALU MENGATAKAN

DENGAN DIBANGUNNYA JARINGAN PERPIPAAN

DIHARAPKAN AIR LIMBAH DOMESTIK DARI

RUMAH TANGGA DAN DAERAH PERNIAGAAN

TIDAK LAGI MENCEMARI BADAN AIR TANAH.

KEMENTERIAN PUPR BANGUN JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH UNTUK LAYANI 22.000 SR DI PEKANBARU

Proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah di Kota Pekanbaru terbagi atas dua paket.

Paket pertama, Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan 1 (SC1) sepanjang 19,7 km yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. Karaga Indonusa Pratama Kerja Sama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp203,7 miliar. Saat ini progres pengerjaan fisiknya telah mencapai 17,54% dan progres keuangan 15,55%.

Pembangunannya telah dimulai pada 1 November 2018 dengan target selesai pada 28 Desember 2020. Terselesaikannya pekerjaan ini akan menjangkau sanitasi masyarakat di tiga kelurahan yakni Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Kampung Tengah, dan Kelurahan Jadirejo.

Paket kedua, Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru Area Selatan 2 (SC2) sepanjang 17,8 km dengan PT. Hutama Karya dan PT. Rosa Lisca senilai Rp144,2 miliar dengan progres fisiknya sudah mencapai 17%. Ruang lingkup pekerjaan berupa pekerjaan instalasi perpipaan bagi 11.000 SR di Kelurahan Kedungsari, Rejosari, Sukajadi, dan Pulau Karoma, serta pekerjaan pipa utama sepanjang 17,8 km, dan manhole.

Dibangunnya jaringan perpipaan air limbah dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah rumah tangga yang dibuang secara langsung ke lingkungan seperti sungai. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. ◇Teks: IWAN/BIROKOMPU


Pembangunan Pengolahan Sampah Dengan Teknologi RDF

PERMASALAHAN SAMPAH YANG DIHADAPI OLEH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA BELAKANGAN INI SEMAKIN KOMPLEKS. TIDAK HANYA DI KOTA BESAR ATAU METROPOLITAN SAJA, TETAPI JUGA TELAH MENJADI MOMOK YANG MENAKUTKAN DI KOTA KECIL DAN SEDANG. PERTUMBUHAN PENDUDUK, PENINGKATAN TARAF SOSIAL DAN PENDIDIKAN, SELALU DIIKUTI OLEH PENINGKATAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH, TETAPI SAYANGNYA TIDAK SELALU DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN INFRASTRUKTUR PENANGANAN SAMPAH.

Teks: TERRA PRIMA SARI, ST, M.SC*

Konsep penanganan sampah yang selama ini digunakan masih sangat bergantung

pada keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, walaupun kondisi pengelolaan TPA sampah di sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih jauh dari standar, yaitu dengan pengoperasian secara proses pembuangan terbuka (open dumping). Keberadaan TPA sampah sebagai salah satu subsistem dalam penanganan sampah saat ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi TPA sampah sangat dibutuhkan karena hampir seluruh sampah yang ditimbulkan dibawa dan akhirnya diproses di TPA

sampah. Namun di sisi lain, dikarenakan pengoperasiannya yang belum baik, seringkali TPA sampah menjadi potensi sumber konflik sosial selain menjadi sumber pencemaran lingkungan.

Ketergantungan sistem penanganan sampah akan ketersediaan lahan sangatlah besar, karena TPA sampah tidak hanya memerlukan lahan yang cukup luas, tetapi sebaiknya juga memenuhi kriteria teknis tertentu. Keterbatasan lahan, khususnya untuk lahan TPA sampah, adalah faktor yang sangat mungkin menimbulkan masalah baru karena lahan sudah menjadi komoditas yang

mahal. Sistem penanganan sampah saat ini hanya mengandalkan TPA sampah, hal tersebut dinilai tidak lagi sesuai untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi. Salah satu metode yang dirasa cukup feasible dilaksanakan di kabupaten/kota di Indonesia adalah Refuse Derived Fuel (RDF).

APA ITU REFUSE DERIVED FUEL (RDF)?World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan RDF sebagai sampah atau produk sampingan tertentu yang dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu yang dapat dijadikan bahan bakar

INOVASI


KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN RDF DI KABUPATEN CILACAP

pada proses pembuatan semen sebagai pengganti sebagian dari bahan bakar fosil (seperti batu bara).

KENAPA KABUPATEN CILACAP?Kabupaten Cilacap yang terletak di Provinsi Jawa Tengah mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, yang memiliki 4 TPA dengan kondisi hampir penuh. TPA terbesar adalah TPA Tritih Lor yang ada di Kecamatan Jeruk Legi dan akan segera habis masa layannya, sehingga Kabupaten Cilacap perlu memikirkan metode alternatif untuk mengelola sampahnya. Di samping itu, di Kabupaten Cilacap juga terdapat pabrik semen yang setiap hari memproduksi semen dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Melihat dua potensi besar tersebut, dirasa cukup tepat apabila Kabupaten Cilacap menjadi lokasi untuk pilot project pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dengan Metode RDF.

Keterlibatan semua stakeholderPemerintah Denmark, melalui Danish International Agency (DANIDA) dan kedutaan besarnya di Indonesia, mempunyai program ESP 3 (Environmental Support Programme), yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Denmark dan Pemerintah Indonesia, di mana salah satu programnya adalah pilot project RDF di Kabupaten Cilacap.

Program RDF di Kabupaten Cilacap dengan kapasitas pengolahan sebesar 120 ton/hari berlokasi dekat dengan TPA Jeruk Legi dan PT. Holcim Indonesia, mengaplikasikan teknologi Mechanical-Biological Treatment termasuk pemilahan secara manual, pencacahan, dan pengeringan biologis (bio drying). Nilai total investasi dari proyek ini hampir mencapai 90 miliar rupiah yang merupakan hasil kerja sama dari seluruh pihak yang berkepentingan, di antaranya:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkontribusi dalam menyediakan fasilitas berupa seluruh pekerjaan sipil yang dibutuhkan dalam RDF ini dengan pagu anggaran sebesar 27 miliar rupiah atau 35% dari total nilai proyek. Intervensi Kementerian PUPR pada proyek ini dapat menurunkan tipping fee yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah, dari Rp250.000/ton sampah menjadi Rp120.000/ton sampah;

2. Kedutaan Besar Denmark berkontribusi dalam memberikan bantuan berupa peratalan mekanikal dan elektrikal (50% dari total nilai proyek);

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Bappenas berkontribusi sebagai

counterparts resmi dari Kedutaan Besar Denmark dalam program ESP 3;

4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkontribusi dalam memberikan fasilitas berupa sarana penunjang (10% dari total nilai proyek), serta subsidi tipping fee selama 5 (lima) tahun pertama operasional;

5. Pemerintah Kabupaten Cilacap berkontribusi dalam menyediakan lahan serta pengadaan truk pengangkut sampah (5% dari total nilai proyek);

6. Holcim Indonesia berperan selaku konseptor desain.

STAKEHOLDER KONTRIBUSIKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kedutaan Besar Denmark

Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Cilacap

Holcim Indonesia

Inisiator

Dukungan infrastruktur fisik

Pengadaan peralatan mekanikal dan elektrikal

Dukungan keuangan untuk pembangunan fasilitas pendukung dan subsidi tipping fee untuk 5 tahun pertama

Menyediakan lahan, tipping fee, serta pengadaan truk pengangkut sampah

Konsep desain teknis


PROSES PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN METODE RDFPengolahan dengan metode RDF ini merupakan pengolahan sampah organik yang nantinya akan diolah menjadi bahan daur ulang yang dapat digunakan menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Pertama, truk pengangkut sampah akan langsung menuju gedung RDF untuk diturunkan di ruang depan. Di tempat itu, sampah akan dipilah oleh pemulung dan pekerja sebelum masuk ke mesin pencacah atau alat RDF. Sampah yang telah dicacah sesuai ukuran lalu dikeringkan (bio drying) di ruang-ruang khusus dalam gedung selama tiga pekan, lalu sampah tersebut

ditutup dengan membran dan dibantu dengan blower untuk mempercepat pengeringan.

RDF hanya merupakan sebagian kecil dari solusi penanganan sampah yang sering terjadi di Indonesia. Namun yang berarti dari upaya perubahan adalah perilaku dari masing-masing individu dalam menghasilkan sampah sesedikit mungkin. Karena dengan perubahan dari perilaku tersebut juga dapat membawa dampak khususnya dalam pembuangan dan pemanfaatan sampah walaupun dengan cara yang sederhana, sebab sampah

rumah tangga menyumbang sampah terbanyak. Tidak lantas dengan adanya teknologi terkini, terjadi peningkatan dalam pembuangan sampah. Namun dengan adanya teknologi pengolahan sampah yang lebih baik, masyarakat juga dapat mengurangi volume sampah bahkan dapat mengolahnya. Diharapkan RDF Kabupaten Cilacap ini menjadi pilot project sekaligus best practice pengolahan sampah yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah.◇

*Penulis adalah Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan I

PEMILAHAN SAMPAH

BIO DRYINGPENGERINGAN SAMPAH

PENCACAHANSAMPAH

PRODUK RDF


KOTA BALIKPAPAN MERUPAKAN SALAH SATU KOTA BESAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG DIDIAMI BANYAK PENDATANG BAIK DARI DAERAH

SEKITAR MAUPUN DARI LUAR PULAU KALIMANTAN. PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SANGAT MENYADARI HAL INI DAN BERHASIL MELAKSANAKAN

KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH. CONTOHNYA DI KELURAHAN MANGGAR BARU, SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENEKAN

POTENSI MUNCULNYA KANTONG-KANTONG PERMUKIMAN KUMUH.

Teks: BAMBANG SUWITO DAN HARDISA AMIN*

Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh di

Kelurahan Manggar Baru Kota Balikpapan

INOVASI

ARAHAN RPJPN 2005-2025 DAN KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAANBerdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, bahwa pada periode 2015-2019 mengamanatkan untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan yang sasarannya adalah tercapainya pengentasan permukiman

kumuh perkotaan menjadi 0%. Untuk Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-336/2018 tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka besar luasan permukiman kumuh yang masih perlu ditangani adalah sebesar 224,86 hektar. Adapun kendala

dalam penanganan kumuh antara lain masih terbatasnya pendanaan dan belum adanya keterpaduan penanganan program antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka pada tahun 2018 ditetapkan lokasi keterpaduan penanganan kumuh di Kelurahan Manggar Baru yang secara sinergis melibatkan multisektor dan


multi pendanaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, dan masyarakat).

Untuk penentuan kawasan Manggar Baru menjadi kawasan keterpaduan, dilatarbelakangi oleh adanya permukiman pinggir laut, keberadaan pasar, tingkat kekumuhan permukiman, serta inisiatif dukungan masyarakat yang baik dan responsif dalam memperbaiki kualitas kawasan permukimannya. Selain itu, lokasi tersebut juga telah sesuai atau mengacu pada berbagai dokumen perencanaan, seperti dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021, dokumen RP2KPKP, dokumen perencanaan KOTAKU, dokumen beserta indikasi program Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dan baseline kawasan kumuh.

KETERPADUAN PROGRAMKawasan Manggar Baru awalnya merupakan kawasan masyarakat pendatang, dengan dominasi mata pencaharian penduduk sebagai nelayan yang kemudian berkembang akibat adanya pasar rakyat yang terletak di sisi jembatan dan berada di muara sungai. Kawasan Manggar Baru cenderung tumbuh menjadi kawasan mengarah pada kumuh, karena munculnya rumah panggung yang belum tertata, serta sampah dan air limbah yang seringkali masih langsung dibuang ke sungai dari permukiman maupun pasar.

Upaya penanganan dilaksanakan sejak tahun 2015 yang tersebar hampir di seluruh kawasan Manggar Baru. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah pembangunan toilet umum (melalui CSR Air Nav), perbaikan perkerasan jalan (melalui CSR Air Nav dan SPGRM), serta pengecatan Kampung Warna-

Warni (melalui CSR Avian Paint dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Balikpapan). Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari pembangunan tangki septik, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, perbaikan rumah tidak layak huni, dan kegiatan KOTAKU (pembangunan plaza, pembangunan jembatan, dan perbaikan fasade bangunan). Untuk pembangunan tangki septik dilaksanakan melalui program Hibah Air Limbah Sanitasi. Pembangunan IPAL komunal dilaksanakan melalui program DAK Sanitasi, sedangkan perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui program DAK Perumahan. Adapun untuk kegiatan KOTAKU dilaksanakan melalui pendanaan APBN.

Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Kota Balikpapan juga turut menyumbangkan desain dalam pembangunan plaza. Desain pada bagian ujung plaza dibuat berbentuk lingkaran, dengan semangat melambangkan air yang dapat mengikuti apapun bentuk wadahnya. Di bagian tengah, dibuat profil bentuk

lingkaran dan terdapat sculpture Pesut air tawar. Pada masa yang lalu, Pesut air tawar diketahui hidup di sungai yang terdapat di kawasan Manggar Baru, namun sekarang jumlahnya telah menyusut.

Dengan adanya penataan kawasan permukiman kumuh di kawasan Manggar Baru, maka secara kuantitatif dapat mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 29,75 hektar dengan jumlah masyarakat yang terlayani 2.347 jiwa. Selain itu, masyarakat dapat merasakan langsung dari infrastruktur yang telah dibangun, seperti terlayaninya sistem penyediaan air minum, sanitasi, rumah layak huni, serta meningkatnya kualitas permukiman. Contoh ini dapat menjadi pembelajaran bersama dalam koordinasi dan sinergitas program antar berbagai pemangku kepentingan dan berbagai sumber pendanaan dalam mengurangi luasan kawasan kumuh. ◇

*Penulis bertugas sebagai staf pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Kontak dengan penulis: [email protected] & [email protected]


Teks: NURULIZ HIKMAH RA*

MENDUKUNG PERWUJUDAN PROGRAM 10 JUTA SAMBUNGAN RUMAH MENUJU VISIUM KEMENTERIAN PUPR 2030, KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA SELATAN ACHMAD IRWAN KUSUMA, MELAKUKAN PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI SELURUH WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. MENGAWALI KEGIATAN PEMETAAN POTENSI INI, PADA TANGGAL 12 JUNI 2019 DIREKTUR PDAM TIRTA MUSI KOTA PALEMBANG ANDI WIJAYA, MELAKUKAN PEMAPARAN RENCANA PENGEMBANGAN SPAM KOTA PALEMBANG DI KANTORNYA BERSAMA KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BASYARUDDIN AKHMAD.

PERWUJUDAN PROGRAM 10 JUTA SAMBUNGAN RUMAH

INOVASI

Andi Wijaya menjelaskan bahwa PDAM Tirta Musi pada rentang waktu 2019-2023 memiliki

rencana optimalisasi dan investasi instalasi sumber air baku dan instalasi pengolahan air minum, termasuk booster pump, jaringan distribusi utama, serta rehabilitasi jaringan pipa eksisting yang sudah tidak layak lagi digunakan untuk menekan tingkat kehilangan air. Rencana ini diharapkan juga dapat mendukung penyediaan air minum bagi penduduk Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir yang tinggal di daerah perbatasan dengan Kota Palembang. Basyaruddin menyambut baik rencana pengembangan ini karena


sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjawab aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan yang memang sudah lama membutuhkan air minum.

“Diharapkan dalam business plan PDAM Tirta Musi, mengedepankan upaya investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, kemudian juga skema pinjaman dari lembaga internasional”, ungkap Kusuma. Kusuma kemudian menutup rapat koordinasi ini dengan menegaskan agar segera disusun Perjanjian Kerjasama yang menguraikan secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, khususnya terkait penyusunan program dan anggaran secara konkuren sesuai kewenangannya.

Selanjutnya, pemetaan potensi SPAM di wilayah provinsi Sumatera Selatan dikaitkan dengan dukungan terhadap program strategis nasional, terutama mengenai penyediaan layanan infrastruktur dasar kepada masyarakat. Dalam menunjukkan komitmennya terhadap penyediaan prasarana pendukung bagi pengembangan Kebun Raya Sriwijaya, pada tanggal 19 Juni kembali bersama dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad, Direktur PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Azwar, Kepala UPTD Kebun Raya Sriwijaya Zulkarnain, Kepala BPPW Sumatera Selatan yang diwakili PPK Air Minum Yudiansyah, melakukan survei lapangan terkait review teknis rencana penyediaan layanan air minum bagi kebutuhan Kebun Raya Sriwijaya dan masyarakat sekitar.

Pada diskusi awal, Yudiansyah menjelaskan bahwa kebutuhan air minum bagi Kebun Raya Sriwijaya dan masyarakat sekitarnya akan dipenuhi melalui pengembangan jaringan dari SPAM IKK KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki kapasitas 20 liter per detik. Ditambahkan pula bahwa usulan pengembangan jaringan ini telah diakomodir dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) Ditjen Cipta Karya dan pemenuhan readiness criteria-nya wajib didukung baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Saat di lapangan, Basyaruddin menegaskan bahwa pihaknya akan menuntaskan DED pengembangan jaringan tersebut pada akhir 2019 dan mengharapkan Kabupaten Ogan Ilir berkomitmen untuk

menyelesaikan proses sertifikasi lahan untuk pembangunan booster pump di Desa Tanjung Pule. Tujuannya adalah agar pengembangan Kebun Raya Sriwijaya dapat terlaksana dalam waktu dekat serta masyarakatpun dapat segera menikmati manfaat pelayanan air minum. Menutup kunjungan lapangan ini, Yudiansyah mengingatkan kepada PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir agar segera menuntaskan readiness criteria guna memastikan bahwa program hibah National Urban Water Supply Project (NUWSP) dapat berjalan sesuai rencana, di mana bantuan hibah ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan PDAM Tirta Ogan. ◇

* Penulis adalah pengadministrasi umum PSPAM BPPW Sumatera Selatan

INOVASI


Teks: RAERA KUSUMA NEGARA DAN MUHAMMAD LUKMAN FARIS*

MENGACU PADA PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

DESA, DIATUR UNTUK MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

DESA, MENGATASI KESENJANGAN PEMBANGUNAN, SERTA MEMPERKUAT

MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN. SALAH SATU KEGIATAN

YANG PERNAH DILAKSANAKAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YAITU

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI TAHUN 2018 ADALAH PROGRAM PADAT

KARYA AIR MINUM. KEGIATAN TERSEBUT DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (PSPAM) YANG SEKARANG

MENYATU KE DALAM BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW)

KALIMANTAN TIMUR.

Masyarakat 10 Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Menikmati Air Minum

Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan pembangunan secara nasional, salah

satunya adalah kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan ialah stunting atau masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak seperti tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Salah satu penyebab stunting adalah minimnya akses air minum dan sanitasi yang layak, di mana di Indonesia sendiri terdapat hampir sekitar 12 juta rumah tangga belum dapat mengakses sanitasi layak dan 10 juta rumah tangga belum memiliki akses air minum. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah melalui program pembangunan nasional “akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019” menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia harus dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan proporsi jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 55% tinggal di perdesaan, sehingga diperlukan banyak perhatian untuk mendorong akses air minum dan sanitasi yang layak di perdesaan.

PROGRAM PADAT KARYA AIR MINUMKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satker PSPAM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 telah melaksanakan program Padat Karya Air Minum untuk membantu mengatasi stunting dan pengentasan kemiskinan yang berlokasi di 10 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada Desa Api-Api di Kecamatan Waru, Desa Gunung Makmur di Kecamatan Babulu, Desa Babulu Laut di Kecamatan Babulu, Desa Labangka Barat di Kecamatan Babulu, Desa Binuang di Kecamatan Sepaku, Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku, Desa Sri Raharja di Kecamatan Babulu, Desa Sukaraja di Kecamatan Sepaku, Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku, dan Desa Sumber Sari di Kecamatan Babulu.

Adapun dana yang digelontorkan sejumlah Rp3,5 miliar untuk 10 desa terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada lokasi penerima manfaat

program sasaran padat karya air minum, sehingga masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp350 juta untuk pembangunan SPAM sederhana dengan komposisi pemakaian biaya yaitu 60% untuk biaya material, 30% untuk upah pekerja, dan 10% untuk biaya operasional. Lokasi kegiatan yang terpilih merupakan lokasi yang tidak atau belum tersentuh dalam kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Bebasis Masyarakat (Pamsimas). Pelaksanaan program Padat Karya Air Minum merupakan program yang berbasis masyarakat, baik dalam perencanaan, pembangunan, maupun pengoperasiannya. Satker PSPAM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 berperan sebagai pembina serta penanggung jawab


kegiatan dalam program Padat Karya Air Minum di Kabupaten Penajam Paser Utara, juga telah melakukan pembentukan tim teknis terkait pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program, baik kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) maupun TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan).

Sebelum melaksanakan perencanaan terhadap penggunaan teknologi penyediaan air minum di tiap desa, Satker PSPAM Provinsi Kalimantan Timur melakukan survei dengan mengidentifikasi sumber air baku dan setiap permasalahan di masing-masing desa sasaran program Padat Karya Air Minum. Selain itu, masyarakat desa juga diberikan kebebasan untuk memilih jenis sistem penyediaan air minum mana yang akan dibangun di desa mereka, namun tetap berdasarkan potensi air baku yang dimiliki, kesesuaian kebutuhan, dan besarnya dana


pembiayaan. Pada pelaksanaan program ini masyarakat diharapkan ikut aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan, serta pemecahan permasalahan air minum secara demokratis dan transparan agar tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membangun sistem penyediaan air minum sebagai pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan.

KEBERMANFAATANInfrastruktur SPAM yang diserahterimakan kepada KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum) telah berfungsi secara optimal dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Keberadaan infrastruktur SPAM sederhana ini memenuhi kebutuhan air minum untuk konsumsi dan sanitasi, tidak hanya masyarakat yang berada di sekitar SPAM atau yang terhubung di jaringan perpipaan, tapi juga dilakukan pendistribusian air

minum dengan menggunakan moda transportasi yang sudah dimodifikasi untuk membawa air ke lokasi yang tidak terjangkau jaringan perpipaan. Dengan adanya SPAM sederhana yang telah terbangun ini, diperoleh capaian pelayanan untuk 800 jiwa, dengan menambah jumlah capaian cakupan pelayanan air minum pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang semula berada di angka 70% menjadi 73% melalui jaringan non perpipaan.

Masyarakat dari 10 desa yang mendapatkan program Padat Karya Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara, sekarang mulai menikmati air minum yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Euforia masyarakat terhadap terbangunnya infrastruktur SPAM di desa mereka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat agar terciptanya kondisi ideal bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Tidak

hanya mengatasi permasalahan air minum dan sanitasi, program Padat Karya Air Minum ini juga berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah, wanita, dan masyarakat rentan dengan mempekerjakan total kurang lebih 20 pekerja dalam setiap desa, dengan pekerjaan sebagai tukang bagi pria yang sehat dan tugas pendukung bagi wanita. Biaya pengambilan air hanya dikenakan tarif Rp10.000/bulan dan bagi masyarakat yang terkena stunting tidak dikenakan pemungutan biaya. Pemungutan biaya yang dilaksanakan oleh KPSPAM digunakan sebagai biaya operasional infrastruktur SPAM sederhana tersebut yang mencakup pembelian bahan kimia, pemeliharaan infrastruktur, dan gaji petugas pengelola SPAM.

Hal ini tentunya perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dalam mendorong pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan. Selain itu, mekanisme program ini juga akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan serta ekonomi lokal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan memacu terkelolanya infrastruktur yang memang langsung dikelola oleh masyarakat.◇

* Penulis bertugas sebagai staf pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Kontak dengan penulis: [email protected] dan [email protected].


DITJEN CIPTA KARYA BERKOMITMEN KUAT DALAM MEWUJUDKAN GERAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI YANG TELAH DICANANGKAN OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB. SALAH SATU BENTUK UPAYA UNTUK MEWUJUDKANNYA, DITJEN CIPTA KARYA AKAN MEMBENTUK UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) YANG BERFUNGSI MEMBANTU MEMASTIKAN TERLAKSANANYA PENGENDALIAN RISIKO SERTA MELAKUKAN ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN.

LIPUTAN KHUSUS

Kendalikan Risiko Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Melalui Unit Kepatuhan Internal

Teks: KOMPUCK

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan

TA 2019 dan Persiapan Kegiatan TA 2020 yang diselenggarakan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2019 sekaligus sebagai persiapan kegiatan

TA 2020 di Jakarta, Selasa (18/06/2019).

“Tim UKI akan bertugas untuk mengembangkan sistem pelaksanaan kepatuhan internal, menyusun dan mengembangkan pedoman pengendalian risiko,

memastikan unit kerja kompetensi melaksanakan pengendalian risiko, dan menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan,” tutur Danis.


Selanjutnya pembangunan PLBN di 10 lokasi antara lain PLBN Serasan, Jagoi, dan Yetetkeun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan fasilitas keagamaan Masjid Istiqlal dan Masjid Simpang Lima Semarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp285 miliar. Berikutnya penataan kawasan wisata prioritas di KSPN Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo dengan alokasi anggaran sebesar Rp212,5 miliar. Hingga pembangunan infrastruktur kerakyatan antara lain melalui program Kotaku di 320 kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp960 miliar, program PISEW di 900 kecamatan dengan alokasi sebesar Rp650 miliar, program Pamsimas di 2.500 desa dengan alokasi sebesar Rp1,1 triliun, program Sanimas di 919 lokasi dengan alokasi sebesar Rp341,5 miliar, dan TPS 3R di 81 lokasi dengan alokasi sebesar Rp44,3 miliar.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp6,5 triliun untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan sebesar Rp4,4 triliun. Lalu dukungan PON XX untuk pembangunan venue baru yaitu sepatu roda, panahan, dan gateball sebesar Rp107 miliar, peningkatan akses air minum kawasan rawan air sebesar Rp1 triliun, program PISEW sebesar Rp650 miliar, serta perbaikan pasar sebesar Rp325 miliar. ◇

bidang permukiman. Prioritas pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2020 sesuai pagu indikatif antara lain pembangunan 4 venue (arena akuatik, istora, kriket, dan arena hoki) dan penataan 2 kawasan komplek olahraga di Doyo Baru dan Kampung Harapan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua dengan alokasi anggaran sebesar Rp403 miliar. Selanjutnya pembangunan 17 pasar antara lain Pasar Pariaman (Pariaman), Pasar Klewer Timur (Surakarta), dan Pasar Sukawati (Gianyar) dengan alokasi anggaran sebesar Rp936 miliar.

Sedangkan, pembangunan SPAM di 171 lokasi antara lain SPAM Lampung, SPAM Kota Bandar Semarang Barat, dan SPAM KSPN Tanjung Lesung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun. Pembangunan SPAM regional yaitu SPAM Regional Durolis, Wosusokas, Banjarbakula, Sorong Raya, Burana, Benteng Kobema, Keburejo II, dan Sleman dengan alokasi anggaran sebesar Rp587 miliar. Berikutnya pembangunan SPALD di 114 lokasi antara lain di Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Makassar, dan DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan infrastruktur persampahan di 58 lokasi antara lain TPA Regional Mammitarang Minahasa Utara, TPA Regional Talumelito, dan TPA Jombang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun.

Danis mengungkapkan, saat ini telah terjadi perubahan nomenklatur Ditjen Cipta Karya dengan terbentuknya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (Pusat PSPPOP) yang berdampak pada diperlukannya revisi DIPA serentak di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Pada TA 2019 Ditjen Cipta Karya mengelola anggaran terbesar ke-3 di Kementerian PUPR yaitu Rp22,52 triliun, namun demikian status progres pelaksanaan Ditjen Cipta Karya pada 18 Juni adalah Rp2,154 triliun (9,65%) dan progres fisik sebesar 9,41%.

Lanjut Danis, dengan terbentuknya BPPW di provinsi saya harap dapat membantu Pemerintah Pusat dalam mendukung fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah, melaksanakan sinkronisasi program prasarana permukiman, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan konsultasi teknis kepada Pemerintah Daerah, menyiapkan perencanaan dan usulan anggaran, serta meningkatkan efisiensi pendanaan. Selain melaksanakan fungsi tersebut, BPPW sebagai wakil Kementerian PUPR di provinsi diamanatkan agar menjaga kualitas infrastruktur bidang Cipta Karya dan sekaligus sebagai koordinator penanganan bencana senantiasa selalu dalam posisi siaga mengantisipasi penanganan tanggap darurat bencana. PERSIAPAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2020Pada tahun 2020, kebutuhan pendanaan Ditjen Cipta Karya berdasarkan hasil Konreg adalah sebesar Rp20,96 triliun. Namun, sesuai dengan pagu indikatif Ditjen Cipta Karya diamanatkan anggaran sebesar Rp15,64 triliun untuk penanganan

3

12

4

5 6

7

8

9

b

a

I

PEKERJAAN FISIK TAHUN 2017-2018

1. DESA BOROBUDUR2. DESA KARANGREJO

a. TAMAN BUAH DESA KARANGREJO

b. PUNTHUK SETUMBU3. DESA NGADIHARJO4. DESA KARANGANYAR5. DESA TANJUNGSARI6. DESA TUKSONGO7. DESA NGARGOGONDO8. DESA WANUREJO9. DESA CANDIREJO

I. CANDI MENDUT

USULAN KEGIATANPeningkatan aksesibilitas(pedestrian dan PJU) di 12 Desa yang termasuk di ring Sub Kawasan Pelestarian 1 (SP1) KSPN Borobudur.

Usulan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM mendukung KSPN Borobudur

TPS3R di se ap Balkondes

A

B

C

RencanaGerbang

RencanaGerbang


ANDA PERLU TAHU

Peta Pembangunan Empat ‘Bali Baru’

KSPN BORO-BUDUR

45 Menit

10 Km

1 Jam 54 Menit

74Km

FISIK 2017-20181. Simalungun

Pengembangan SPAM ParapatPengembangan Kws. Parapat

2. Toba SamosirPembangunan SPAM AjibataPengembangan Kws. AjibataIPAL Kws. Balige

3. SamosirPembangunan SPAM TomokPengembangan Kws. Tomok

4. Humbang HasundutanTPA Lintong Nihuta

3. Tapanuli UtaraPembangunan SPAM AjibataPengembangan Kws. Muara

KSPN DANAU TOBA


Percepatan pembangunan infrastruktur di empat destinasi pariwisata super priorirtas berikut ini diharapkan akan menarik devisa lebih dari 62 triliun. Pemerintah pun telah berkomitmen mem-bangun sinergi dengan berbagai pihak untuk merampungkan pembangunan infrastruktur di empat kawasan ini hingga 2020.

KSPN MANDA-LIKA

45 Menit

10 Km

1 Jam 54 Menit

74Km

REALISASI KEGIATAN TA. 2017-2018 AREA SEKITAR PELABUHAN1. Kampung Ujung

Pusat Wisata KulinerJalan Lingkungan dan Drainase

2. Kampung TengahJalan LingkunganPedestrian Jalan Soekarno Hatta

3. Kampung AirIPAL dan SewerageRTP dan Jalan PermukimanJembatan

4. Jaringan Air Bersih ke Pelabuhan, Distribusi ke Pulau- Pulau dan Destinasi Wisata Sekitar Labuan Bajo

Usulan Kegiatan BUKIT PRAMUKA 5. Kampung Baru

RTP Kampung Baru, Bukit Pramuka

Bandar UdaraInternasional

Lombok

Mandalika

GunungRinjani

2

4

1

5

6

3

3 Gili

± 18,7 Km

± 75 Km± 155 Km

Key Tourism Area

Dukungan Pariwisata Lombok terbagi menjadi 2 Bagian yaitu

Bagian Utara dan Selatan, dengan prioritas dukungan pada

Bagian Selatan yaitu Kawasan Mandalika dan Dusun Gerupuk.

1

3

5

4

2

OUTLINE

REALISASI KEGIATAN TA. 2017-2018

1. Sanitasi Dusun Sade2. Penataan Kawasan di KSPN Mandalika3. Pembangunan SPAM KSPN Mandalika4. Penataan Kawasan Dusun Gerupuk5. SPAL Kawasan Dusun Gili Trawangan6. TPA Sampah Dusun Sambik Bangkol

USULAN KEGIATAN

1. Ruang Terbuka Publik dan Promenade Dusun Gerupuk

2. TPA Desa Pengengat3. SPAM Kawasan Mandalika4. Pembangunan Kawasan Wisata 3 Gili5.Pembangunan Kawasan Geopark

Rinjani

PASAR SENI

SENGGIGI

KSPN LABUAN BAJO

LOMBOK


LENSA CK

HALAL BIHALAL DITJEN CIPTA KARYA

HALAL BIHALAL KEMENTERIAN PUPR

LENSA CK



SEPUTARKITA

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara dan Satker Tanggap Darurat Permukiman PPK Regional I Medan-Aceh memfasilitasi sanitasi dan air minum pada kegiatan Toba Caldera World Music Festival di Desa Lintong Nihuta, Ke-camatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, selama 3 hari yang dimulai pada Jumat (14/06/2019).

PPK Regional I Medan-Aceh Eko Prabowo mengatakan, BPPW Sumatera Utara sebagai induk Cipta Karya di Provinsi Sumatera Utara telah merangkul berbagai stakeholder di instansi pusat dan daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk bekerja sama dalam bidang kebencanaan dan acara nasio nal maupun daerah. Penggunaan sarana dan prasarana Kementerian PUPR ti-dak hanya fokus untuk kebencanaan saja. Di tahun 2018, Satker Tanggap Darurat Permukiman PPK Regional I Medan-Aceh telah mendukung acara nasional maupun daerah di Provinsi Sumatera Utara. Di tahun 2019 ini, ke-giatan Toba Caldera World Music Festival menjadi pembuka untuk acara nasional yang merupakan salah satu bagian dari Calendar of Event Danau Toba 2019.

Eko berharap, ke depannya kerja sama antar instansi pusat maupun daerah di Provinsi Sumatera Utara agar lebih baik dan ditingkatkan lagi sehingga Satker Tanggap Darurat Permukiman PPK Regional I Medan-Aceh dapat terus berkontribusi dan mendukung dalam hal kegiatan kebencanaan mau-pun acara yang bersifat nasional maupun daerah. (dhe-BPPW Sumut)

Berdasarkan arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018 di Bogor, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerjakan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Lampung Maria Doeni Isa, Rabu (26/06/2019) mengatakan, sudah dilaksanakan survei ke 14 kabu-paten/kota yang berada di Provinsi Lampung berdasarkan usulan pemerin-tah kabupaten/kota terdapat sebanyak 100 Sekolah Dasar dan 31 Madrasah yang akan direhabilitasi di tahun 2019.

“Pembenahan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Provinsi Lampung ini, baik yang mengalami kerusakan maupun kekurangan fasilitas dilakukan secara bertahap. Secara bertahap diperbaiki, tahun ini yang pertama diper-baiki yaitu yang berat, tahun depannya yang rusaknya sedang, ringan dan seterusnya,” ungkap Doeni. (Methariska – BPPW Lampung)

Dengan dibentuknya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk meningkatkan perkembangan dan peningka-tan tugas dan fungsi Kementeri-an PUPR, maka sebagai langkah awal Kepala BPPW Nusa Tenggara Timur Herman Tobo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Kamis (13/06/2019).

Tujuan dari kunjungan ini selain bersilaturahmi sekaligus juga un-tuk memperkenalkan perubahan struktur Satker di lingkup Ditjen Cipta Karya Provinsi Nusa Tengga-ra Timur yang menjadi BPPW ser-ta untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang sudah dibangun di Kabupaten Belu.

Sementara itu, Willybrodus Lay menyambut baik dan menyam-paikan bahwa Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam KSPN per-batasan yaitu perbatasan Indone-sia dan Timor Leste. “Kabupaten Belu merupakan pintu perbatasan yang sangat ramai melebihi 2 ka-bupaten lainnya, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabu-paten Malaka. Setiap tahunnya terdapat peningkatan wisatawan sehingga perlu dukungan infra-struktur yang lebih baik lagi,” kata Willy. (bppwntt)

Realisasi Pembangunan di Kabupaten Belu Sebagai Pintu Perbatasan

Cipta Karya Fasilitasi Sanitasi dan Air Minum pada Acara Toba Caldera Wold Music Festival

Provinsi Lampung Akan Renovasi 131 SD dan Madrasah

www.ciptakarya.pu.go.id

Ditjen Cipta Karya @ditjenciptakarya Ditjen Cipta Karya @ditjenck

Documents

STRATEGI INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN DALAM …ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_2017/pdf/1565171150-Juni_CiptaKarya.pdf · Contoh di KSPN Mandalika, Ditjen Cipta Karya telah melakukan