Upload
asepyudimulyadi
View
117
Download
13
Embed Size (px)
DESCRIPTION
ASN
Citation preview
Strategi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
Sri Hadiati WKLembaga Administrasi Negara
Bandung, 22 Januari 2014
Outline
dis
am
paik
an p
ad
a a
cara
FO
RB
I 20
13
, FI
SIP
UI
3
JUMLAH dan DISTRIBUSI JUMLAH dan DISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL
LATAR BELAKANG
52,14%
42,92%
4,93%
4
JUMLAH dan DISTRIBUSI JUMLAH dan DISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL
Permasalahan Diagnosis Pertama
Secara teoritis sebenarnya dapat dikatakan pengembangan PNS Indonesia sudah cukup baik, tetapi pada implementasinya ada hal-hal yang tidak terlihat tetapi sangat berpengaruh pada proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pegawai, misalnya ego instansi -menganggap instansinya sebagai instansi yang penting/ strategis- (adanya perbedaan tunjangan, take home pay dari instansi-instansi tersebut yang berdampak kecemburuan instansi lainnya).
Ciri-ciri PNS Indonesia : tidak profesional, tidak kreatif dan tidak inovatif, terbelenggu dalam sistem hubungan patron-klien, bekerja menurut juklak/juknis yang tidak jelas dan menunggu arahan atasan, cenderung mencari tambahan penghasilan (baik didalam maupun diluar kantor) serta masih banyak lagi ciri negatif lainnya.
DIAGNOSA PERTAMA
Diagnosis Kedua(Pengawasan Implementasi di Lapangan)
Saat ini harus diakui bahwa belum ada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepegawaian yang berjalan efektif di lapangan. Tidak ada sanksi yang jelas apabila ada pelanggaran terhadap pelaksanaan suatu peraturan kepegawaian, bahkan ada kesan malah dicari celah-celah untuk pembenarannya. Misalnya dalam penegakan disiplin pegawai, kegagalan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, penyimpangan dalam melakukan promosi, mutasi dan sebagainya.
DIAGNOSA KEDUA
• mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
VISIVISI
• memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone
MISI
VISI DAN MISI UU ASN
8
HOW
Administrasi Kepegawaian
Management SDM
Pengembangan Potensi Human Capital
1. TRANSFORMASI PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA
2013
2018
2025
ASN SEBAGAI SEBUAH PROFESI
• Memiliki standar pelayanan profesi
• Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi
• Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi
• Memiliki standar sertifikasi profesi
• Memiliki organisasi profesi yang independen
10
CIRI UTAMA PROFESI• Memiliki keahlian, ketrampilan, kompetensi tertentu yang
bersifat khusus.• Ada proses pendidikan dan pelatihan.• Ada standard kualifikasi profesional
(sertifikasi/lisensi/pengakuan formal).• Mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi.• Merupakan karir yang berjangka panjang
Profesi…• Ada otonomi dalam
pekerjaan.• Adanya pertumbuhan
jabatan.• Memiliki kode etik.• Memiliki organisasi
profesi.
MERUMUSKAN PROFESI ASN• Apa kompetensi ASN?• Apa pendidikan dan pelatihan
khusus ASN?• Bagaimana merancang proses
sertifikasi ASN berbasis kompetensi individu?
• Bagaimana menciptakan etos pelayanan yang kuat dalam ASN?
Rumusan profesi ASN…• Bagaimana merancang pola
karir dan pertumbuhan jabatan dalam ASN?
• Apa saja kode etik fundamental yang harus menjiwai ASN?
• Organisasi profesi seperti apa yang cocok untuk profesi ASN?
15
2. PEMBINAAN PNS2. PEMBINAAN PNS• Pembinaan PNS dapat diartikan
sebagai upaya pengembangan kapasitas dan kompetensi PNS serta pembentukan etika dan moral PNS dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara, pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
16
JALUR PEMBINAAN PNSJALUR PEMBINAAN PNS
17
JALUR JALUR PENDIDIKAN DAN PELATIHANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKLAT DIKLAT PNSPNS
18
JAMINAN JAMINAN KARIRKARIR
PROMOSIPROMOSI
MOTIVASIMOTIVASI
KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN
PENEMPATAN PENEMPATAN SESUAI SESUAI
KOMPETENSIKOMPETENSI
JALUR NONJALUR NONPENDIDIKAN DAN PELATIHANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Closed Career System
Limited Open Career System
Open System
3. TRANSFORMASI SISTEM KARIR PEGAWAI
2013
2018
2025
Kompetensi ASN dalam RUUUU ASN yang ada sudah menyebutkan kompetensi (atau yang
berkaitan dengan kompetensi) dalam beberapa pasalnya, seperti Pasal 3, 12, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 43, 44, 48, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 93, 102, 103, 108, 109, 110, 111, dan 117. Namun secara keseluruhan kompetensi yang dimaksud masih memerlukan penajaman, perlu lebih dipertegas.
Setidaknya disusun dan dijelaskan konsep dan jenis kompetensi mencakup kompetensi dasar/umum, kompetensi dalam jabatan, sertifikasi kompetensi/profesi, dsb dalam peraturan pelaksanaannya
SEKOLAH DAN DIKLAT ASNSemua profesi memerlukan diklat khusus
bahkan sekolah formal yang khusus didirikan untuk melatih dan membentuk seseorang menjadi ahli di bidangnya.
Adakah sekolah dan diklat khusus untuk profesi ASN?STIA LAN dan IPDNbelum optimal dalam pembentukan watak,
karakter, keahlian dan kompetensi ASN.
Diklat bagi PNS yang ada selama ini belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal bagi penguatan dan pengembangan kompetensi ASN.
4. Pengawasan implementasimanajemen SDM
KASN
Fungsi: mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN.
Wewenang 1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari
pembentukan pansel instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetpan, dan pelantikan pejabat tinggi
2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan perilaku ASN;
3. Meminta informasi dari pegawai dan masyarkat mengenai pelanggaran norma dasar……..
4. Memeriksa dokumen dan meminta klarifikasi terkait pelanggaran norma dasar……..
Terima Kasih
dis
am
paik
an p
ad
a a
cara
FO
RB
I 20
13
, FI
SIP
UI