Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
1 8 F E B R U A R I 2 0 2 1
Strategi Peningkatan Daya Saing
Logist ik dalam Mendukung
Perekonomian Nasional pada
Masa Pandemi
Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 2
ConsumerProducer
Supply Demand
Trade
DomesticTrade
InternationalTrade
Goods/Commodity
TRANSPORT
Flow of Goods
Flow of MoneyFlow of Information
Logistics:• Enabler of Trade• Cross-Sectoral Role
Logistik berkaitan dengan pengelolaan aliran barang (flow of goods), aliran informasi (flow of information) dan aliranuang (flow of money) mulai dari pengadaan (procurement), penyimpanan (storage), dan penghantaran (delivery
services) barang sesuai dengan jenis, jumlah, kualitas, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen dari titik asal (point of origin) ke titik tujuan (point of destination) secara efektif dan efisien.
Konsep Dasar Logistik
2
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Peningkatan Peringkat dan Skor LPI Indonesia
KomponenTahun
Perubahan2016 2018
AkumulasiRank 63 46 +17
Score 2,98 3,15 +0,17
CustomsRank 69 62 +7
Score 2,69 2,67 -0,02
InfrastructureRank 73 54 +19
Score 2,65 2,89 +0,24
International Shipments Rank 71 42 +29
Score 2,9 3,23 +0,33
Logistics quality and
competence
Rank 55 43 +12
Score 3 3,10 +0,10
Tracking and tracingRank 51 39 +12
Score 3,19 3,30 +0,11
TimelinessRank 62 41 +21
Score 3,46 3,67 +0,21
2,76
2,94
3,08
2,98
3,15
2010 2012 2014 2016 2018
LOGISTICS PERFORMANCE INDEX INDONESIA
LPI Indonesia Tahun 2018 berada pada peringkat 46 (2018),naik 17 tingkat dari peringkat 63 (2016). Posisi Indonesiaberada di bawah Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39),Malaysia (41).
• Indonesia mengalami peningkatan skor pada 5 (lima) komponen penilaian yaitu: infrastructure, internationalshipments, logistics quality and competence, tracking & tracing, dan timeliness. Sementara komponen customsmengalami penurunan skor.
3
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Estimasi Biaya Logistik Nasional 2004-2015 Berdasarkan Model % PDB
Sumber: Prediksi Pesimistik Biaya Logistik Nasional Tahun 2014-2015, Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB, diolah
Namun, Biaya Logistik Masih Cenderung Meningkat
4
Namun, Biaya Logistik Masih Cenderung Meningkat
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
HASIL SURVEI:
• Total biaya logistik dari penjualan tahun 2016 sebesar 17,1% (dengan rata-rata tertimbang sebesar 12,4%), tahun 2013 sebesar15,35% (dengan rata-rata tertimbang 10,81%).
• Total biaya logistik berdasarkan wilayah: (i) Jawa Tengah 25% dari penjualan; diikuti (ii) Sulawesi 23,3%; (iii) Jawa Timur 15,5%; (iv)Sumatera 14,4% dan (v) Jakarta 12,1%.
• Biaya transportasi adalah komponen terbesar di seluruh wilayah misalnya biaya transportasi di Sulawesi sebesar 12% lebih dariseparuh total biaya logisik.
Peningkatan Biaya Logistik Terjadi hampir di sebagian Besar Daerah
Estimasi Pengukuran Biaya Logistik Nasional Berdasarkan Metode Cost O Sales
Sumber: Bank Dunia
5
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
24
20
1514
13 13 13
9 98 8
0
5
10
15
20
25
30
Indonesia Vietnam Thailand Tiongkok Malaysia Filipina India Taiwan KoreaSelatan
Singapura Jepang
BIaya Logistik terhadap Produk Domestik Bruto (%PDB)
Biaya Logistik Indonesia Relatif Lebih Tinggi dibandingkan Negara Lain
Sumber: Frost and Sullivan, Katadata (2019)
6
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
114 10991
72 73 73
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ease of Doing Business Rank of Indonesia 2010 - 2019
Global Competitiveness Indeks (GCI) Ranking
2019 Diff. From 2018
Rank Country Score Rank Score
1 Singapore 84.8 +1 +1.3
27 Malaysia 74.6 -2 +0.2
40 Thailand 68.1 -2 +0.6
50 Indonesia 64.6 -5 -0.3
64 The Philippines 61.9 -8 -0.3
67 Vietnam 61.5 +10 +3.5
✓ Institution✓ Infrastructure✓ Macroeconomic
Stability✓ Financial System✓ Market Size✓ Business Dynamism✓ Innovation
capability
Beberapa FaktorPenilaian
4248
42 43
32
40
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Faktor 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Economic Performance 36 37 33 27 25 26
Government Efficiency 30 32 30 36 25 31
Business Efficiency 34 39 30 35 20 31
Infrastructure 56 57 59 59 53 55
IMD World Competitiveness Index 2015-2020
EODB IndicatorsDB 2020
RankDB 2019
RankChange
Starting a Business 140 134 -6
Dealing with ConstructionPermits
110 112 +2
Getting Electricity 33 33 0
Registering Property 106 100 -6
Getting Credit 48 44 -4
Protecting Minority Investors 37 51 +14
Paying Taxes 81 112 +31
Trading across Borders 116 116 0
Enforcing Contracts 139 146 +7
Resolving Insolvency 38 36 -2
TOTAL 73 73 0
Peringkat Negara
2 Singapura
12 Malaysia
21 Thailand
. .
. .
70 Vietnam
73 Indonesia
7
Infrasturktur Logistik, kemudahan berusaha, kemudahan
perijinan, efisiensi bisnis di Indonesia masih relatif rendah
sehingga perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing
Indonesia di pasar global.
Hal ini juga tercermin pada Rendahnya Daya Saing Indonesia
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS)(Perpres No.26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional)
Pengembangan 6 (enam) Pilar yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif
1. Memperlancar arus barang yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatnya daya saing produk nasional.
2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antarwilayah dan antar pulau sampai ke pasar ekspor.
Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, dan Terhubung secara Global untuk
Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat
MISI
VISI
Paradigma:• Ship follow the trade:
Pengembangan sarana transportasimengikuti perkembangan dinamikaperekonomian wilayah
• Ship promote the trade:✓ Pengembangan transportasi
bertujuan untuk mengembangkanperekonomian wilayah.
✓ Diperlukan intervensi Pemerintah-subsidi
8
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Tujuan SISLOGNAS: Membangun Konektivitas Desa, Kota, dan Pasar Global
VISI
“Terwujudnya Sistem Logistik yang
Terintegrasi secaraLokal, Terhubung
secara Global untukMeningkatkan DayaSaing Nasional dan
KesejahteraanRakyat”
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berlaku pada tanggal 5 Maret 2012
9
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
BEBERAPA IMPLEMENTASI SISLOGNAS
Pembangunan PSN
Pembangunan PLB
Penyelenggaraan Tol Laut
10
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Dukungan PSN Terhadap Perbaikan Kinerja Logistik Nasional
Sumber: KPPIP
11
PSN mencakup 22 sektor pada tingkat Proyek dan Program
Jalan
54 Proyek
Bendungan
48 ProyekKawasan
18 Proyek
Kereta
15 Proyek
Energi
15 Proyek
Pelabuhan
13 ProyekIrigasi
9 Proyek
Bandar
Udara
7 Proyek
Perumahan
2 Proyek
Air Bersih dan
Sanitasi
12 Proyek
Teknologi
5 Proyek
Smelter
1 ProgramTanggul Pantai
1 Proyek
Ketenagalistrikan
1 Program
Pendidikan
1 Proyek
Superhub
1 Program
Pemerataan Ekonomi
1 Program
Instalasi Pengolah
Sampah
1 Program
Akses Exit Tol
1 Program
Kawasan
Perbatasan
1 Program
Penyediaan
Pangan
1 Program
Perpres 109 tahun 2020
201 Proyek + 10 Program
Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional1 Program
Program Percepatan
Pengembangan Wilayah
1 Program
Saat ini pemerintah melanjutkan
pembangunan PSN telah diatur dalam
Perpres 109 tahun 2020 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional yang memuat daftar proyek
dan program PSN sedang dalam proses
perubahan. Perpres yang baru akan
memuat 201 Proyek dan 10 Program.
Diharapkan dari berbagai proyek PSN
dapat meningkatkan daya saing
nasional serta menurunkan biaya
logistik
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Akumulasi Realisasi Capaian Proyek Strategis Nasional Tahun 2016 - 2020
REALISASI
2016 2017 2018 2019 Kuartal IV 2020
ESTIMASI
Perubahan PSN Ke-1:
Penambahan 55 Proyek
+ 1 Program Industri
Pesawat
Perubahan PSN Ke-2:
Penambahan 2 Proyek
+ 1Program Pemerataan
Ekonomi
20 Proyek
Rp 33,3T
30 Proyek
Rp 94,7 T
62 Proyek
Rp 302,1T
Proyek dalam tahap
penyiapan
Proyek keluar
dari daftar PSN
Akumulasi
PSN selesai
dari tahun 2016
Proyek Beroperasi
Sebagian
Proyek dalam tahap
konstruksi
Proyek dalam tahap
transaksi
100 Proyek119Proyek
37 Proyekdan 1 Program
35 GW
32 Proyek +
1 Program 35 G W+ 1 Program
Pemerataan
Ekonomi
59 Proyek +1 Program
Industri Pesawat
13Proyek 6 Proyek 6 Proyek
53 Proyek +1Program Industri
Pesawat
2021
137Proyek
Rp1.091T
4 Proyek
5 Proyek +
5 Program
61 Proyek
+ 1Program
96 Proyek
dan 1 Program
35 GW
81 Proyek
15 Proyek29 Proyek 29 Proyek
95 Proyek
28 Proyek +
1 Program 35G W+ 1 Program
Pemerataan
Ekonomi
6 Proyek
36 Proyek +1Program Industri
Pesawat
29 Proyek 9 Proyek + 1 Program
99 Proyek
+ 1Program
104 Proyek
Rp 847,5 T
24 Proyek
+2 Program
5 Proyek
67 Proyek +
2 Program
65 Proyek +
4 Program
Perubahan PSN Ke-3:
Pengurangan 9 proyek
+ 1 program dan
Penambahan 90 proyek
+ 5 program
92 Proyek
Rp 467 T
9 Proyek
+ 1Program
Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat total 104 PSN selesai dengan estimasi PSN selesai bertambahmenjadi 137 Proyek di tahun 2021
Keterangan
Status proyek infrastruktur yang masuk pada tahap kajian
perencanaan dan dibutuhkan seperti OBC (Outline
Business Case), FBC (Final Business Case), Feasibility
Study, dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan). Termasuk dalam tahap ini adalah proses
penentuan trase, penetapan lokasi, dan penentuan
skema pendanaan proyek.
Penyiapan
Status proyek infrastruktur yang mulai masuk dalam tahap
penawaran, lelang investasi, pengadaan kontraktor, Badan
Usaha Pelaksana, penandatanganan perjanjian
pengusahaan, dan pemenuhan pembiayaan penyediaan
infrastruktur
Transaksi
Status proyek infrastruktur yang mulai dalam tahap
pembangunan fisik setelah tahap transaksi selesai
dilaksanakan.
Konstruksi
Status proyek infrastruktur yang masih dalam tahap
konstruksi namun terdapat sebagian segmen/ fase/ paket
yang telah beroperasi dan mulai digunakan oleh masyarakat
Beroperasi Sebagian
Status proyek infrastruktur yang telah selesai berdasarkan
evaluasi KPPIP yang mengacu pada kontrak atau perjanjian
dan/atau regulasi yang berlaku serta telah dapat digunakan
oleh masyarakat sepenuhnya
Selesai
12
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) Indonesia
1
3
Maret 2016 (Peresmian PLB)11 Perusahaan PLB di 11 Lokasi
Juli 201740 Perusahaan PLB di
55 Lokasi
Maret 2018 (PLB Gen 2)59 Perusahaan PLB
di 80 Lokasi
Januari 201971 Perusahaan PLB
di 99 Lokasi
Okt 2019109 Perusahaan PLB
di 163 Lokasi
109 PLB
163 Lokasi
13
Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan gudang multifungsi untuk menimbun barang impor/lokal dengan fasilitas perpajakan, kepabeanan, serta fleksibilitas operasional lainnya.
PLB memiliki manfaat diantaranya berupapenangguhan bea masuk, penangguhan pajak,penagguhan izin impor, kepemilikan barangyang fleksibel, jangka waktu timbun barangyang fleksibel (3 tahun atau lebih), serta asaldan tujuan barang yang fleksibel (impor, lokal,ekspor).
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
PLB Sudah Tersebar di Beberapa Lokasi
8
Tambang, Migas, Alat Berat = 18 PLB
Kimia Cair = 11 PLB
Elektronik dan Otomotif = 12 PLB
TPT dan Produk Tekstil = 17 PLB
Perkebunan dan Pertanian = 13 PLB
Amunisi, Senjata, dan Peledak = 4 PLB
MRO Pesawat Terbang = 2 PLB
Industri lainnya = 19 PLB
PLB Industri Besar
PLB Hub Cargo Udara : 1 PLB PLB IKM: 2 PLB PLB Floating Storage: 1 PLB PLB Eskpor Barang Komoditas : 2 PLB
PLB Barang Jadi: 6 PLB
PLB Bahan Pokok: (belum ada)
PLB E-Commerce: 1 PLB
109 PLB di 163 Lokasi
Sumber: DJBC, 2019
14
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Pengembangan Tol Laut
PERPRES NO 71 TAHUN 2015
BARANG KEBUTUHAN POKOK
1. Beras,
2. Kedelai Bahan Baku Tahu/Tempe;
3. Cabe,
4. Bawang Merah,
5. Gula,
6. Minyak Goreng,
7. Tepung Terigu,
8. Daging Sapi,
9. Daging Ayam Ras,
10.Telur Ayam Ras,
11.Ikan Segar (Bandeng, Kembung, Tongkol/
Tuna / Cakalang)
BARANG PENTING
1. Benih,
2. Pupuk;
3. LPG 3 Kg,
4. Triplek,
5. Semen,
6. Besi Baja Konstruksi,
7. Baja Ringan,
PASAL 2 AYAT 6
PERMENDAG NO 38 TAHUN
2018
JENIS BARANG LAINNYA
1. Air Mineral,
2. Bawang Putih;
3. Garam,
4. Kacang Hijau,
5. Kacang Tanah,
6. Margarin,
7. Mie Instan,
8. Minuman Ringan,
9. Obat-obatan,
10.Sayuran,
11.Susu,
12.Teh
13.Kopi,
14.Ikan Kemasan Kaleng,
15.Biskuit,
16.Pakaian Jadi,
17.Popok Bayi Dan Dewasa,
18.Deterjen/Sabun/Pasta Gigi,
19.Alat Tulis/Peralatan Sekolah,
20.Gas Elpiji 12 Kg,
PASAL 3 AYAT 1
21.Pakan Ternak
atau Pakan Ikan,
22. Asbes/ Gypsum,
23. Paku,
24. Seng,
25. Aspal.
JENIS BARANG YANG DAPAT DIANGKUT TOL LAUTTOL LAUT adalah
“Konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan
terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia”
TUJUAN• Menjangkau dan mendistribusikan
logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
• Menjamin ketersediaan barangdan mengurangi disparitas hargaguna meningkatkan kesejahteraanmasyarakat
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub 15
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Implementasi Tol Laut
ASPEKPROGRAM TOL
LAUT 2017
PROGRAM TOL
LAUT 2018
RENCANA TOL
LAUT 2019
ARMADA 13 Kapal 19 Kapal 19 Kapal
TRAYEK 13 Trayek 18 Trayek 18 Trayek
ANGGARANRp.
335.051.237.000,-
Rp.
447.628.808.000,-
Rp.
222.028.807.000
Perusahaan
Pelayaran
• Penugasan 7
Trayek (Pelni)
• Pelelangan 6
Trayek (Swasta)
• Penugasan 11
Trayek:
✓ PELNI-6;
✓ ASDP- 2;
✓ Djak Lloyd- 3
• Pelelangan 7
Trayek (Swasta)
• Penugasan 11
Trayek:
✓ PELNI- 5
✓ ASDP- 2
✓ Djak Lloyd -4
• Pelelangan 6
Trayek (Swasta)
Pelabuhan
• 3 Pelabuhan
Pangkal
• 40 Pelabuhan
Singgah
• 3 Pelabuhan
Pangkal
• 3 Pelabuhan
Transhipment
• 55 Pelabuhan
Singgah
• 4 Pelabuhan
Pangkal
• 6 Pelabuhan
Transhipment
• 66 Pelabuhan
Singgah
Jenis
Subsidi
Subsidi
Operasional Kapal
• Subsidi
Operasional Kapal
• Subsidi Kontainer
• Subsidi
Operasional
Kapal
• Subsidi Kontainer
Jumlah Pelabuhan 2016-2019 MeningkatJumlah Trayek Tol Laut
Meningkat
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub. Data diolah.
16
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
JUMLAH ARMADA PSOKAPAL-KAPAL BARU YANG DIBANGUN DALAM
PROGRAM TOL LAUT
PSO PENUMPANG
SABUK NUSANTARA
REDE
KENDHAGA NUSANTARA
TERNAK
PELRA
26
KAPAL
113
KAPAL
20
KAPAL
15
KAPAL
6
KAPAL
118
KAPAL
295 KAPAL
PERINTIS
1200 GT :
33 KAPAL
KAPAL
KONTAINER:
15 KAPAL
PERINTIS 200
GT :
6 KAPAL
PERINTIS 500
GT :
19 KAPAL
KAPAL PELRA : 138
KAPAL
2017 : 24 KAPAL
2018 : 94 KAPAL
2018-2019 : 20 KAPAL
PERINTIS
2000 GT :
29 KAPAL
KAPAL
TERNAK :
6 KAPAL
PERINTIS 350
GT :
6 KAPAL
PERINTIS 750
GT :
23 KAPAL
KAPAL REDE :
20 KAPAL
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub. Data diolah.
Implementasi Tol Laut ….(2)
17
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Program Tol Laut Merupakan Kebijakan Strategis dan StrukturalUntuk menekan gejolak harga maupun disparitas inflasi antardaerah
8,58 8,72
4,53
3,27
Jan
Jun
i
No
v
Ap
r
Sep
t
Feb
Juli
Des
Mei
Okt
Mar
Au
g
Jan
Jun
i
No
v
Ap
r
Sep
t
Feb
Juli
Des
Mei
Okt
Mar
Agt
Jan
Jun
No
v
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5
0
5
10
15
20Perkembangan Inflasi Volatile Food
2010 – 2020 (%,yoy) VF (yoy)Rata-rata 3 Tahun
Disparitas inflasi antar daerah masih relatif tinggi Begitu juga dengan disparitas inflasi pangan (VF)
❑ Inflasi pangan bergejolak (volatile food) sangatdipengaruhi oleh kelancaran distribusi, terutamaIndonesia yang berlatarbelakang negarakepulauan.
❑ Inflasi VF telah berhasil ditekan selama 10 tahunterakhir dari sekitar 9% ke level 3%, hal ini tidakterlepas dari upaya berbagai kebijakan strukturalyang dilakukan pemerintah, salah satunyainfrastruktur darat dan laut.
❑ Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terusmendukung upaya peningkatan efisiensi logistikuntuk menekan gejolak harga dan disparitas hargaantar daerah utamanya daerah 3TP.
❑ Salah satunya melalui program tol laut untukefisiensi distribusi komoditas pangan. Penguatantol laut juga telah masuk dalam Program TPIP 2021sebagaimana yang telah dibahas dalam HLM TPIP2021 pada 11 Februari 2021.
❑ Kedepan, TPID akan terus didorong untuk dapatmemanfaatkan program tol laut ini secara optimalsehingga biaya logistik pangan terutama di daerah3TP bisa lebih diturunkan lagi.
Sumber: BPS, BI
18
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
B. SUB SISTEM DALAM SISLOGNAS
Cakupan Kebijakan Sislognas Ke Depan
• Sistem Logistik Ekspor/Impor
➢ Kolaborasi melalui Ecosystem Logistics National (NLE)
- Inpres Nomor 5 Tahun 2020
• Sistem Logistik Domestik
➢ Logistik Pangan Pokok
➢ Urban Logistics (Perkotaan) & Sistem Logistik Daerah
(SISLOGDA)
➢ Sistem Logistik Antar Pulau (baru menyentuh
Transportasi Laut/Tol Laut)
• Sistem Logistik Humanitarian (bencana)
1. ISU-ISU NASIONAL
• Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)
• Indonesia sebagai Poros Maritim
➢ Pengembangan International Hub Port
• Pengembangan kompetensi SDM sektor Logistik
• Standarisasi multimoda
• Penanganan Logistik/Distribusi Vaksin
2. ISU PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL
• E-Commerce Logistics
• Smart Logistics:
Internet of Things (IoT); Internet of Services (IoS); Big
Data; Artificial Intelligence, Predictive Analytic, Cloud
Computing; Platform Crowdsourcing; Connected Devices
• Green Logistics:
Mobil Listrik, Drone, kendaraan tanpa pengemudi (robotic)
• Block Chain
A. ISU-ISU PENTING
19
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Arah Pengembangan Sistem Logistik Daerah (Sislogda)
Permasalahan
Pasokan tidak terserapscr optimal (panen raya)
Data ketersediaanpasokan yang akurat
Pasokan yang tidakstabil
Fluktuasi harga
SISLOGDA
1. Penyediaan data pasokan pangan secara real time2. Menurunkan biaya logistic3. Memperlancar distribusi pangan4. Peningkatan kesejahteraan petani (penyerapan komoditas pangan)5. Harga pangan yang stabil
• Pengembangan Sislogda sejalan dengan kebijakan pengembangan Sislognas, yaitu menggunakan pendekatan 6 key driver
(komoditas; infrastruktur transportasi; pelaku dan penyedia jasa logistik; teknologi informasi dan komunikasi; manajemen SDM; dan
regulasi)
• Mendorong terwujudnya efisiensi logistik dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk
barang pokok dan penting.
20
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Contoh Skema Pengembangan Sislogda di Prov. Jawa Tengah
Integrasi• Kartu Tani• Luas Panen
Output Data Real Time:• Produksi• Ketersediaan
gabah
• 194 PUPM
• 10 LPM• 6 LD PM• 1 BUMP• 16 SRG
Output:• Beras
Kemasan• Beregister
• Petani/Pedagang• Warung/Toko• Koperasi• Food Station
• Pasar• ASN• Ekspor
Integrasi AplikasiOnline: Regopantes, Agrojowo, Sihati, Bukalapak, Tokopedia
DIAWASI EARLY WARNING SYSTEM(KELANGKAAN KETERSEDIAAN, GEJOLAK HARGA)
Petani mengirimkan gabah ke RMU untuk diolah menjadi beras, sortir, kemas &
diberi barcode
Beras yang sudah dikemas, diantar kemasing-masing merchant/toko/warung
Pembeli dapat mengakses produk yang dipilih melalui smartphone & langsung
akan diantar ke lokasi pembeli
Platform end to end terintegrasi OPERATOR PENGENDALI PANGAN (DISHANPAN)
DISHANPAN, DISTANBUN, DISNAKKESWAN, DISLUTKAN, BIRO ISDA
DISHANPAN, DISTANBUN, DISPERINDAG, BUMD, BIRO PEREKONOMIANDISHANPAN, BI, DISPERINDAG, DINKOP, BUMD
21
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
SISTEM DISTRIBUSI PANGAN TERINTEGRASI (SIPIT)
2 Cluster Pangan
Masyarakat Jawa Barat
Gubernur
TOKO TANI
Marketplace
TPID
Petani
Klaster Ayam Petelur
Klaster Sayuran dan buah
Klaster Jagung
BULOG
Pasar Daerah
Pasar IndukI
Pasar IndukII
Pasar Daerah
Pasar Daerah
KolaborasiSILINDA JABAR
3
Peternak
27 Kab/Kota Seluruh Jawa
Barat
KAB CIAMIS
KAB GARUT
KAB/KOTAPESANTREN
GUDANG JUARA
Revitalisasi 7 pasar pada 2019
Simpul Pangan
Kerjasama Antar Daerah Kab. Ciamis dan Kota Bogor
1 Produsen
SistemInformasiTerpadu
Contoh Skema Pengembangan Sislogda di Prov. Jawa Barat
22
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
Rp173,30 T
2020 : Rp63,51 T1. PKH 10 jt KPM
2. Kartu Sembako
3. Pra Kerja
4. BLT Dana Desa
5. Bansos Tunai 10 juta KPM
6. Subidi Kuota PJJ
7. Diskon Listrik
8. Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan
1. Subsidi bunga KUR dan non-KUR
2. Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)
3. Penjaminan Loss Limit UMKM dan
Korporasi
4. IJP UMKM dan Korporasi
5. Pembebasan Rekmin dan Biaya
Abonemen Listrik
1. Program vaksinasi Covid-19
2. Diagnostik (Tracing dan Testing)
3. Therapatic (Biaya klaim perawatan, Insentif Nakes
dan Santunan Kematian, Obat, serta isoman)
4. Bantuan Iuran BPJS utk PBPU/BP
5. Earmark TKDD untuk Kesehatan
6. Insentif perpajakan Kesehatan (termasuk insentif
PPN dan BM pembelian vaksin)
7. Anggaran Komunikasi PEN
KESEHATAN PERLINSOS Rp150,21 T
2020 : Rp220,39 T
PROGRAM PRIORITAS Rp123,8 T
Sektoral K/L dan Pemda 2020 : Rp66,59 T
1. Dukungan Pariwisata
2. Ketahanan Pangan/Food Estate
3. Pengembangan ICT
4. Pinjaman ke daerah dan subsidi
pinjaman daerah
5. Padat Karya K/L
6. Kawasan Industri
7. Program Prioritas lainnya
DUKUNGAN UMKM DAN PEMBIAYAAN KORPORASI Rp187,17 T
2020 : Rp173,17 T
5. Pembiayaan PEN Lainnya
6. Penempatan Dana dan Cadangan
7. PMN kepada BUMN yang menjalankan
penugasan (HK, ITDC, Pelindo III, KIW)
Update PEN 2021 Dengan Memperhitungkan Penyesuaian Belanja dan Pembiayaan
Proyeksi Alokasi 2021 Rp688,33 T* (2020 sebesar Rp579,78 T)*
INSENTIF USAHA
1. PPh 21 DTP
2. PPh Final DTP UMKM
3. PPnBM DTP Kendaraan Bermotor
4. Insentif Bea Masuk
5. Pembebasan PPh 22 Impor
6. Pengembalian Pendahuluan PPN
7. Pengurangan angsuran PPh pasal 25
8. Penurunan tarif PPh Badan9. PPN tidak dipungut KB/KITE
*) Angka 2021 temasuk usulan tambahan dan angka 2020 merupakan realisasi sementara PEN 2020 di luar SILPA Earmark
Rp53,86 T
2020 : Rp56,12 T
Sumber: Kemenkeu
24
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
LPI adalah suatu alat tolok ukur (benchmarking) interaktif yang dibuat Bank Dunia per dua tahun sekali.
Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara di dunia:• mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan
kinerja logistik perdagangan negara tersebut, dan• mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja logistik
negara tersebut.
160NEGARA
NEGARA YANG DI SURVEI
• Freight forwardersinternasional, sekitar 869 responden;
• Mencerminkan Persepsi respondenterhadap logistik suatu negara;
• Menilai kinerja logistik di 8 negara dari berbagai tingkat income.
RESPONDEN INDIKATOR
• LPI menggunakan 6 indikator.
• Pertanyaan surveimenerapkan skala Likert 1- 5;
• Skor ditentukan secara weighted average;
• Skor yang lebih tinggi menunjukkankinerja yang lebih baik.
25
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
6 Logistics Performance Index Indicators (LPI)
AREAS FOR POLICY REGULATIONS (INPUTS)
Kualitas infrastruktur pendukung kegiatan perniagaan dan transportasi (pelabuhan, kereta api, jalan,
teknologi informasi)
2. INFRASTRUCTURE
Kompetensi dan kualitas layanan logistik, transportasi, forwarding, dan penyedia jasa kepabeanan (PPJK)
3. SERVICES QUALITY
Efisiensi proses clearance (kecepatan, kesederhanaan, prediktabilitas proses dan persyaratan) oleh lembaga
pengendali perbatasan, termasuk Bea Cukai
1. CUSTOMS
Kemampuan untuk melakukan tracking and tracing terhadap barang kiriman
4. TRACKING AND TRACING
Kemudahan memperoleh layanan pengapalan ke
Indonesia dengan yang tarif kompetitif
5. INTERNATIONAL SHIPMENTS
Frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang kiriman
diterima oleh penerima barang/importir atau waktu
pengiriman yang diharapkan
6. TIMELINES
SERVICE DELIVERY PERFORMANCE OUTCOMES (TIME, COST, RELIABILITY)
26
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
KELEMAHAN SURVEI LPI
Survei LPI hanya menginventarisasi ”persepsi dari responden” dan tidak menggambarkan secaraspesifik permasalahan logistik suatu negara.
LPI lebih dominan memotret prosedur di border (pelabuhan laut) dalam proses importasibarang, akan tetapi tidak menggambarkan proses pergerakan logistik secara melnyeluruh di wilayah dalam (hinterland);
Tidak dapat menunjukkan secara spesifik kebijakan pemerintah apa yang perlu diperbaiki;
Peningkatan peringkat LPI Indonesia, tidak berbanding lurus dengan penurunan biaya logistik.
Catatan: Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% pada 2017. Negara-negara lain di Asean antara lain Vietnam (15%), Thailand (13,2%), Malaysia (13%) dan Singapura (8,1%). (Bisnis.com)
27
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
FRAMEWORK PENGUKURAN KINERJA SISLOGNAS
• Mengukur capaian program Sislognas
• Ukuran Kinerja Logistik Nasional:
a. Sesuai Kebutuhan Nasional (Visi, Tujuan,dan Key Driver)
b. Selaras Dengan Ukuran Kinerja Logistik Global (LPI-WB & CP-APEC)
• Dinyatakan dengan Index Kinerja Logistik skala 1 s/d 5
INPUTImplementasi
2012-2025
Blueprint Sislognas• Key Drivers• Strategy• Program• Bigwin• Action Plan• Project• Action
OUTPUT
OUTCOME
IMPACT
*Perlu dibangun system pemantauan dan pengukuran kinerja Sislognas
(dalam bentuk Dashboard)
Index KinerjaLogistik Indonesia
Index Kinerja = f (Kinerja Key Driver)
• Daerah: Kab/Kota• Propinsi• Regional (Kor. Ekon)• Nasional
• Komoditas• Pelaku dan Penyedia Jasa
Logistik• Infrastruktur Transportasi
• Infrastruktur TIK• SDM• Regulasi
CostServiceabilityAccessability
Model Kinerja Sislognas & Biaya Logistik Nasional28