STRUKTUR ORGANISASI SMAN

13 BANDUNG

T. BEAR

KEPALA ADMINISTRASI

Urusan Administrasi AKADEMIS

Urusan Administrasi KESISWAAN

Urusan Administrasi

SAR PRAS

Urusan Administras

i HUMAS

Urusan Administras

i KEUANGAN

Urusan Administrasi

KEPEGAWAIAN

Urusan Administrasi PERSURATAN DAN ARSIP

KEPALA SEKOLAH WAKASEK KESISWAAN

WAKASEK AKADEMIS

WAKASEK SAPRAS

WAKASEK HUMAS

KETUA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

GURU

KOMITE SEKOLAH

JABATAN KARIR

Perda No 15 Tahun 2008 ttg pendidikan

Pasal 70(1) Setiap satuan pendidikan

dipimpin oleh seorang kepala satuan

(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan

Dan dalam standar Pengelolaan Pendidikan

Permendiknas N0 19 Tahun 2007Tentang Kepemimpinan Sekolah :

Kepala SMA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah untuk bidang akademik,

sarana-prasarana, dan kesiswaan.

Perda No 15 Tahun 2008 ttg pendidikan Pasal 70

Sesuai dengan PP tersebut maka struktur organisasi suatu instansi

pemerintah diisi oleh orang – orang struktural yaitu Kepala Admisitrasi, dan

para pelaksana administrasi (Permendiknas no 24 tahun 2008).

KEPALA ADMINISTRASI

Urusan Administra

si AKADEMIS

Urusan Administra

si KESISWAA

N

Urusan Administra

si SAR PRAS

Urusan Administra

si HUMAS

Urusan Administra

si KEUANGAN

Urusan Administrasi

KEPEGAWAIAN

Urusan Administrasi PERSURATAN DAN ARSIP

Perda 15 tahun 2008 Pasal 104

(1) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan KomiteSekolah/Madrasah bersifat koordinatif dan konsultatif.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANGPEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

POLA HUBUNGAN KERJA PASAL 3PENYELENGGARAAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN MELALUI HUBUNGAN KERJA YANG MELIPUTI:KONSULTATIF;KOLEGIAL;FUNGSIONAL;STRUKTURAL; DAN KOORDINATIF.PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MEMPERHATIKAN KETERBUKAAN, AKUNTABILITAS, PROFESIONALITAS, DAN KETERPADUAN. 

DALAM PERMENDAGRI 57 TAHUN 2007

PADA KETENTUAN LAIN –LAIN :

8. Dalam rangka efisiensi, jabatan kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan kepala Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. PP Nomor 13 Tahun 2002, UU 8 1974,

Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999, UU 8 1974,

BIROKRASI PEMERINTAH JABATAN KARIER DAPAT DIBEDAKAN MENJADI 2, YAITU: (UU 43 TAHUN 1999 PASAL 1 AYAT 6)

PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

J. Kelompok Jabatan Fungsional. Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan

Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. .

Satuan kerja perangkat daerah yang dapat didukung oleh kelompok jabatan fungsional, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dilakukan penyerasian dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TERIMA KASIH