Upload
annisafahmi1
View
230
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI DESA CIMERAK, KECAMATAN CIMERAK, KABUPATEN CIAMIS
(Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Manajemen Pembangunan Daerah)
Disusun Oleh :
Annisa Fahmi F1B008003
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PURWOKERTO
2011
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan.
Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan
secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun, upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program
prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008.
Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari
kemiskinan yang dihadapi rakyat. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan
pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.
Pemerintah sesungguhnya bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan pangan
bagi penduduk miskin. Hal ini merupakan amanah UUD 1945 pasal 27 dan UU
Pangan No 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan. Dalam UU Pangan tersebut
disebutkan bahwa hak memperoleh pangan bagi selumh rakyat Indonesia
merupakan hak azasi manusia yang hakiki. Artinya setiap warga masyarakat
berhak untuk memperoleh bahan pangan yang cukup dalam kondisi apapun.
Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka
upaya mewujudkan cita-cita negara Kesejahteraan. Konsep tersebut bersumber
dari pemahaman tentang fungsi negara. Negara tidak lagi hanya bertugas
memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah
meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pandangan tersebut, negara
dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang
didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh
kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak hal,
hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan hak-hak
asasi manusia. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 1998 jumlah
penduduk miskin berjumlah 36,5 juta jiwa atau 17,86% dari total jumlah
penduduk Indonesia, kemudian jumlah penduduk miskin pada tahun 2003
mengalami peningkatan yakni mencapai 37,34 juta jiwa. Berbagai kebijakan telah
dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan.
Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B-
2143 / KMK / Dep. II/XI/2007 tertanggal 30 Nopember 2007, salah satu alternatif
tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini
diwujudkan dalam kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN).
Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa
menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat
mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan
dicanangkannya Program Raskin. Program ini dilaksanakan sebagai konsekuensi
logis dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang subsidinya ditarik
oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM tersebut jelas berdampak pada
naiknya harga bahan pangan (sembilan bahan pokok), salah satunya beras.
Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah
tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan
dengan memberikan perlindungan sosial beras murah pada masyarakat miskin.
Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana program Raskin dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat miskin, perlu dilakukan penelitian mengenai
pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin. Dan kami melakukan
penelitian ini di Desa Cimerak Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana
implementasi program beras miskin (raskin) di Desa Cimerak Kecamatan
Cimerak Kabupaten Ciamis.
BAB II
PEMBAHASAN
Desa Cimerak adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Ciamis dimana
sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Penduduk di desa Cimerak ini
berjumlah sebanyak 2.734 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari sekitar 487 KK yang
tergolong miskin atau sekitar 17,8 %, dan 2.247 KK yang tergolong mampu atau sekitar
82,2%. Desa ini terdiri dari 3 Kepunduhan yang terbagi menjadi beberapa RT.
Desa Cimerak secara adminstratif terdiri dari 3 kepunduhan yaitu kepunduhan
Sukajaya yang terdiri dari 7 RT, kepunduhan Madasari yang terdiri dari 8 RT, dan yang
terakhir Kepunduhan Legokjawa terdiri dari 7 RT. Adapun jumlah penduduk dan jumlah
rumah tangga miskin (RTM) atau rumah tangga sasaran (RTS) yang berada di desa
Madasari.
Berikut adalah jumlah penduduk beserta jumlah penerima raskin Desa Cimerak
tahun 2011.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Beserta Jumlah Penerima Raskin Desa Sukajaya tahun
2011
No. Kepunduhan
Nama RT Jumlah Penduduk Jumlah penerima Raskin/RTS
1. RT. Sampih 180 21
2. RT. Unden 232 20
3. RT. Segleng 98 20
4. RT. Muara 164 23
5. RT. Linggasari 89 18
6. RT. Cikuya 92 28
7. RT. Mekarjaya 82 26
Jumlah 937 156
No. Kepunduhan Madasari
Nama RT Jumlah Penduduk Jumlah penerima Raskin/RTS
1. RT. Sindangasih 92 20
2. RT. Ciputat 86 20
3. RT. Mekarsari 72 23
4. RT. Ciwaru 103 22
5. RT. Cisapi 135 22
6. RT.Surian 161 21
7. RT. Pancasari 78 23
8. RT. Sukasari 96 23
Jumlah 823 174
No. Kepunduhan Legokjawa
Nama RT Jumlah Penduduk Jumlah penerima Raskin/RTS
1. RT. Bunter 212 19
2. RT. Lumbung 89 21
3. RT. Ciaseupan 76 22
4. RT. Ciharashas 82 19
5. RT. Patahunan 191 24
6. RT. Citiwi 174 30
7. RT. Cirangkong 150 22
Jumlah 974 157
Sumber : Data Monografi Jumlah Penduduk Beserta
Jumlah Penerima Raskin Desa Sukakerta tahun 2011
Berdasarkan data diatas, Desa Cimerak ini mendapatkan penyaluran Beras Miskin
(Raskin) sebanyak 7.305 kg/bulan dengan hitungan 15kg X 487 RTS. Raskin di Desa
Cimerak ditujukan untuk 487KK yang tergolong miskin (Rumah Tangga Miskin) atau
biasa disebut RTS (Rumah Tangga Sasaran), dimana masing-masing Kepala Keluarga
yang tergolong miskin berhak menerima beras miskin sebanyak 15kg/bulan.
Pembiayaan raskin ini tergantung dari program beras miskin karena ada dua
macam program beras miskin, pertama yakni bersumber dari APBN yaitu yang berasal
dari tabungan domestik, dimana tabungan domestik ini berasal dari kelebihan penerimaan
pemerintah atas konsumsinya. Kedua proram raskin dari sistem pembelanjan defisitt
yaitu suatu kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya terhadap sumber-
sumber pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah lebih besar
dari penerimaannnya. Pemerintah menutup defisit itu melalui pinjaman bank sentral atau
percetakan uang baru. Sistem pembelanjaan defisit salah satunya digunakan untuk
pemeberian subsidi pemerintah terhadap penentuan harga barang kebutuhan pokok
masyarakat seperti beras ini. Dana beras miskin yang diperuntukkan untuk masyarakat
miskin ini berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
(PKPS-BBM) yang disalurkan salah satunya ke dalam bentuk subsidi pangan yakni Beras
Miskin. Raskin dari dana APBN diarahkan untuk daerah-daerah bencana dengan sasaran
para pengungsi, sedangkan raskin yang bersumber dari dana kompensasi BBM diarahkan
untuk semua warga Indonesia yang berada digaris kemiskinan. Penduduk miskin dapat
diartikan berdasarkan berbagai kriteria yang menggambarkan kondisi serba kekurangan
bahkan sampai kebutuhan yang paling menadasar yaitu pangan mengalami kekurangan.
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM disalurkan ke Bulog
untuk membantu masyarakat miskin dengan adanya kenaikan BBM. Kenaikan harga
BBM bukan berarti pemerintah melupakan masyarakat tetapi pemerintah ingin merubah
prinsip keadilan sehingga dapat merubah kepada masyarakat yang benar-benar
membutuhkan. Bulog sebagai badan yang menerima dana Program Kompensasi
Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM hanya berperan sebagai pelaksana yaitu
menyalurkan beras dari gudang ke titik distribusi dalam hal ini desa. Bulog hanya
mengeluarkan beras dari gudang dan dalam hal pendistribusiannya beras miskin sampai
ke sasaran ditanggung pemerintah desa.
Biaya operasional Raskin dari gudang Bulog sampai dengan di titik distribusi
menjadi beban perum Bulog. Namun dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam
pembiayaan operasional dari titik distribusi/ warung desa sampai di tahap RTM/RTS.
Segala pembiayaan penyelenggaran program Rskin termasuk biaya sosialisasi,
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan unit pengaduan masyarakat yang dipergunakan
untuk mendudkung Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Kecamatan, Satker Raskin
dan Pelaksana Distribusi menjadi beban APBN/ APBD dan atau biaya operasional Perum
Bulog.
Dalam hal pembagian ini di Desa Cimerak masih terdapat penyimpangan,
penyimpangan ini berkaitan dengan harga beras miskin dan jumlah raskin yang diterima
tiap RTM (Rumah tangga miskin). Harga beras yang disarankan untuk masyarakat miskin
sekitar 1.600/kg. Namun karena biaya transportasi harga beras ini termahal bisa mencapai
Rp. 2.200/kg tegantung jarak dari Desa Cimerak ke RT masing-masing. Semakin jauh
jarak RT dari desa maka harga beras yang dijual semakin mahal karena biaya
transportasi. Padahal yang disarankan kepada pemerintah desa paling tinggi Rp. 2.000.
Menurut kepala desa Cimerak hal ini wajar sekali sebab yang menjual beras
miskin dengan harga Rp. 2.200 itu daerahnya sangat jauh dari Desa dan medan
perjalannya terjal dan berbahaya sehingga biaya transportasi mahal. Penyimpangan yang
kerap terjadi juga adalah tidak tepatnya jumlah yang diterima RTM penerima raskin.
Yang seharusnya menerima 15kg/RTM tiap bulan, kenyataannya hanya menerima
10kg/bln,. Hal ini terjadi karena banyak penduduk yang tergolong mampu tetapi mau
membeli beras miskin. Adapula dalam pembagian beras miskin ini yang membagi rata
semua penduduk yang berada di RT tersebut. Tetapi semua ini tidak terlalu
dipermaslahkan oleh pemerintah selama ada kesepakatan RT dengan masyarakat
setempat dan tidak menimbulkan konflik, walaupun ada sebagian masyarakat yang
dirugikan yaitu RTM/RTS yang sepenuhnya berhak menerima jatah raskin.