STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN …/Studi... · Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.Ska sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta pengajuan penggunaan alat bukti pemeriksaan

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN DI

TEMPAT (PLAATZELEIJKE ONDERZOOK) DALAM PEMERIKSAAN

SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska di Pengadilan

Negeri Surakarta)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

DYAH NUR ARIYANI

NIM. E 0008145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Negeri Surakarta)

Oleh

DYAH NUR ARIYANI

NIM. E 0008145

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 04 Juli 2012

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Harjono, S.H., M.H.

NIP. 1961011041986011001

Pembimbing II

Safrudin Yudowibowo, S.H., M.H.

NIP. 197511302005011001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Negeri Surakarta)

Oleh

DYAH NUR ARIYANI

NIM. E 0008145

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2012

DEWAN PENGUJI

1. Soehartono, S.H., M.Hum. : ……………………………………

Ketua

2. Safrudin Yudhowibowo, S.H., M.H : ……………………………………

Sekretaris

3. Harjono, S.H., M.H. : ……………………………………

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19570203 1985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Dyah Nur Ariyani

NIM : E 0008145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :



SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi

Kasus Terhadap Putusan Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska di Pengadilan

Negeri Surakarta) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya

saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan

dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum

(skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

Dyah Nur Ariyani

NIM. E 0008145


commit to user

v

ABSTRAK

Dyah Nur Ariyani, E 0008145. 2012. STUDI TENTANG KEKUATAN

PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT (PLAATZELEIJKE

ONDERZOOK) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Terhadap Putusan

Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta). Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan

pemeriksaan di tempat serta tata cara persidangan dengan menggunakan alat

bukti pemeriksaan di tempat dan mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti

pemeriksaan di tempat yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa perdata pada

Putusan Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat

deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer

diperoleh dari Hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari Putusan

Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik

pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan

wawancara. Analisis bahan hukum yang dilaksanakan dalam penelitian hukum ini

adalah dengan analisis kualitatif model interaktif dengan sifat siklus berputar,

yaitu dengan pengumpulan data, penyajian data, menganilis dan kemudian

penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada Putusan

Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.Ska sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri

Surakarta pengajuan penggunaan alat bukti pemeriksaan di tempat diajukan atas

perintah Majelis hakim, proses beracaranya sama dengan beracara perdata pada

umumnya di Pengadilan Negeri hanya saja tempat pemeriksaannya dilakukan

langsung di tempat objek sengketa berada, kekuatan pembuktian pemeriksaan di

tempat dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan pembuktian bebas jika

pemeriksaan di tempat itu menyangkut pada pokok perkaranya dan kekuatan

pembuktian yang bersifat mengikat sepanjang mengenai formalitas gugatannya.

Kata kunci : Sengketa Perdata, Kekuatan Pembuktian, Pemeriksaan di Tempat


commit to user

vi

ABSTRACT

Dyah Nur Ariyani, E 0008145. Of 2012. STUDY OF POWER IN THE

EVIDENCE EXAMINATION (PLAATZELEIJKE ONDERZOOK)

EXAMINATION IN CIVIL DISPUTES IN COURT SURAKARTA (Case

Study Of Decision Number: 72/Pdt.G/2008/PN.Ska in Surakarta Court).

Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This study aims to determine the filing procedures and checks in place

procedures for trials by using on-site examination of the evidence and find the

strength of evidence in the examination of evidence used in the examination of

civil disputes in Decision Number: 72/Pdt.G/2008/PN. Ska in the District Court of

Surakarta.

This study is an empirical legal research is descriptive. Type of data used,

namely primary and secondary data. Primary data obtained from interviews and

secondary data obtained from the Decision Number: 72/Pdt.G/2008/PN.Ska.

Secondary data sources used include primary legal materials, legal materials

secondary, and tertiary legal materials. Collection techniques used legal material

that library research and interviews. Analysis of legal materials held in legal

research is a qualitative analysis of the nature of the interactive model of a spin

cycle, with data collection, data presentation, and then drawing conclusions

menganilis.

The results and discussion show that in Decision No.

72/Pdt.G/2008/PN.Ska dispute in the District Court civil case filings Surakarta use

of on-site examination of the evidence filed on the orders of the judge, the same

beracaranya in general civil litigation in the Court only country where the

examination is done directly on the object of dispute is located, proving the

strength of examination of evidence in place can be divided into two, namely the

strength of evidence is free when it comes to on-site inspection at the crux of his

case and prove the power of binding along the formality of the claim.

Keywords: Civil Disputes, Strength of Evidence, Examination in place


commit to user

vii

MOTTO

“Cogito ergo sum – Aku berpikir maka aku ada”

(Rene Decartes)

“Bila engkau ingin satu, maka jangan ambil dua. Karena satu menggenapkan,tapi dua

melenyapkan”

(Anonim - Dee “Filosofi Kopi”)

“hanya mimpi dan keyakinan yang bisa membuat manusia berbeda dengan mahluk lain..

hanya mimpi dan keyakinan yang membuat manusia istimewa di mata Sang Pencipta..

dan, yang bisa dilakukan seorang mahluk bernama manusia terhadap mimpi-mimpi dan

keyakinannya adalah mereka hanya tinggal mempercayainya”

(Donny Dhirgantoro – 5 cm)

“perasaan itu tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Bahkan ketika perasaan

itu sudah jelas bagai bintang dilangit, gemerlap indah tak terkira, tetap saja dia bukan rumus

matematika. Perasaan adalah perasaan."

(D. Tere Liye – Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT yang selalu melimpahkan berkahNya sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ayah dan Ibu tersayang yang senantiasa mendukung, mendoakan,

menasehati, menyemangati, selalu bersabar, cinta dan kasih sayang

yang melebihi siapapun yang tak pernah surut, kalianlah harta paling

berharga yang tak pernah tergantikan.

Kakakku dan keluarga kecilnya, tak lupa jagoan kecil kalian yang

menyibukkan hari-hari penulis dengan keceriaan.

Sahabat, teman-teman, dan orang-orang terdekat, kalianlah semangat

dan senyum di setiap waktunya.

Keluarga besar KSP “Principium” FH UNS


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan

rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)

dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana. Penulisan

hukum ini, penulis beri judul “STUDI TENTANG KEKUATAN




Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis bermaksud

menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberi

bantuan, dukungan serta pertolongan baik berupa materiil maupu imateriil selama

penyusunan penulisan hukum ini terutama kepada :

1. ALLAH SWT yang senantiasa menjaga dan melindungi penulis dalam setiap

langkah dan mencari ridho-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW junjungan dan suri tauladan yang baik untuk penulis

dalam menjalani kehidupan.

3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis.

5. Bapak Harjono, S.H., M.H. dan Bapak Safrudin Yudowibowo selaku Dosen

Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi).

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya selama

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.


commit to user

x

7. Ayahanda Bambang S. dan Ibunda S. Riyani, terima kasih untuk kasih

sayang, doa serta segenap pengertian, dukungan dan kepercayaan yang telah

engkau berikan. Terima kasih atas kasih sayang dan cinta kalian.

8. Kakakku Rica Nur Hidayati, S.H., beserta Kakak iparku Setiawan

terimakasih atas nasihat yang di berikan, dan terlebih terimakasih atas

ponakan baru Adhista Noufal Setya Pranaya. Penyemangat baruku,

terimakasih atas hari-hari sibuk ceria sama dek Dhista, penghibur di saat

mulai jenuh dan lelah. Love u my little nephew.

9. Bapak Ali Fardhoni, S.H., M.H. selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri

Surakarta yang telah membantu Penulis dari awal sampai selesainya

penelitian ini. Bapak Bintoro Widodo S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri

Surakarta yang telah meluangkan waktu kepada Penulis untuk memberikan

informasi yang dibutuhkan, dan juga kepada staff di seluruh bagian

Pengadilan Negeri Surakarta.

10. Sahabat sekaligus keluargaku, Corie Pardosi dan Maya Hapsari. Terimakasih

atas semua waktu, tawa dan air mata, susah dan senang, sedih dan amarah,

walaupun tak semuanya sama sepaham tapi semoga kita bisa selalu

melengkapi.

11. Sahabat sekaligus keluargaku, kakakku, Mas Sandi S. Terimakasih atas

semua waktu, nasihat, semangat, pengalaman baru, semua kebahagiaan dan

segala sesuatu yang “pertama”. Semoga selalu dilimpahi kebahagiaan.

12. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan Iffa, Dwi, Alfitri, Aticka,

Sisca, Ardani, Yudha, Agung “kenthunk”, Ardi, Andre, Ryan, Adut, Putut,

Mas Deddy, Trisna, Sapong, Helena, dll, terimakasih atas kebahagiaan,

kekonyolan, semua hal yang kita lakukan bersama. Teman-teman angkatan

2008 Fakultas Hukum, teman-temanku magang di Pengadilan Agama :

Puspa, Ikhsan, Satrio, Reninta. Semua waktu yang telah dilalui adalah semua

kisah bersama sahabat dan teman-temanku yang tak bisa di sebutkan satu-

satu.


commit to user

xi

13. Mas Tejo Wahono, S.H., terimakasih atas semuanya, senang dan sedih, tangis

dan tawa, semoga Allah menuntun kita ke langkah yang sama.

14. Keluarga Besar KSP Principium FH UNS, Special untuk adekku Diastama

Anggita P seperti janjiku kamu yang pertama lho . Keluarga besarku terima

kasih atas pengalaman dan kasih sayangnya, kakak-kakakku : mas yovie, mas

gatot, mas haris, mas aji, mas ganjar, mas john, mas beni, mas aris, mas ryan,

mba aya, mba lilin, mba “bundo” veni, mba citra, mba yuni, mba lili, dll.

Adek-adekku : Mia, Citra widi, Dina, Miqdad, Kiki, Rifzky, Intan, Indra,

Mella, Kinanti, Ema, Indri, Otik, Naning, Anugrah, Azis, Anjar, Lia, Latiffah,

Diyah Ayu, Vina, Ica, Mira, Naris, Galuh, Nares, Cicis, Miqdad, Prita, Ocha,

Fika, Istining, Memes, Himawan, Yaya, Cintia, Danang Eko, Dito, Wienda,

Bryan, Lucky, Resti, Husnia, Fitri, Elza, Adhela, Sinta, Erin, Hilda, Anissa,

galuh, Putra, Samto, Shahnaz, Nicko, Rochman, Diah, fajar bayu, dll. Temen-

temen lain : mba Shelma, mba Dani, Indah, Ratna, Citra, dll. Rumahku di

kampus, banyak cerita disini, dan tak akan pernah terlupakan, Loveu so much

KSP “Principium”, Love u all, I’ll Miss you.

15. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat disebutkan

satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari

kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh

karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima

dengan senang hati. Semoga penulisan ini dapat dan semoga pihak-pihak yang

telah membantu penulisan ini mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.


Penulis


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................... iv

ABSTRAK ........................................................................................................ v

HALAMAN MOTTO ....................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ viii

KATA PENGANTAR ……………………………………………………....... ix

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ………..……………………………………………..……. xiv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 7

E. Metode Penelitian ................................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................................ 15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ....................................................................................... 18


commit to user

xiii

1. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Negeri................................................................................................ 18

2. Tinjauan Tentang Pembuktian .......................................................... 32

3. Tinjauan Tentang Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat .................... 46

B. Kerangka Pemikiran ................................................................................ 51

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN ........................................................................... 53

1. Nomor Perkara ................................................................................ 53

2. Identitas Para Pihak ......................................................................... 54

3. Duduk Perkara ................................................................................. 56

4. Proses Pemeriksaan Perkara dengan Alat Bukti Pemeriksaan

di Tempat ......................................................................................... 59

5. Pertimbangan Hukum ...................................................................... 68

6. Amar Putusan .................................................................................. 69

B. PEMBAHASAN .................................................................................... 71

1. Prosedur Pengajuan Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat dalam

Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri

Surakarta .......................................................................................... 72

2. Cara Pelaksanaan Pemeriksaan di Tempat dalam Proses

Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta .... 75

3. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan di Tempat dalam

Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri

Surakarta .......................................................................................... 80

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................................. 84

B. Saran ....................................................................................................... 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kekuatan Alat Bukti dalam Hukum Perdata ...................................... 42


commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Data Analisis Interaktif ......................................................... 14

Gambar 2. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 51


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan

keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku

sekarang di Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum Indonesia

dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subyek hukum dan

objek hukum tertentu pula (Pamadi Sakardi. Sistem Hukum Indonesia.

http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=

61:pkni4207-sistem-hukum-indonesia&Itemid=75&catid=30:fkip). Hukum

Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk mengintegrasikan

kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan

keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia,

manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut

adalah keadilan.

Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, dan

dipajang sebagai hiasan dinding dari suatu negara saja, melainkan untuk

dilaksanakan dan untuk ditegakkan. Sengketa yang terjadi dalam kehidupan

sehari-hari hendaknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dapat melalui

jalur hukum mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat

menghindari retaknya hubungan sosial yang telah terbina dengan baik.

Sengketa yang terjadi dalam hukum perdata dapat diselesaikan dengan tiga

cara yaitu dengan cara Judicial Setlement Of Dispute atau yang sering disebut

persidangan, Extra Judicial Setlement of Dispute, atau yang sering disebut

penyelesaian di luar persidangan. Penyelesaian sengketa lainnya adalah terdapat


commit to user

2

suatu badan yang dianggap memiliki wewenang seperti pengadilan untuk

menyelesaikan sengketa hukum atau Quasi Peradilan ( R. Soepomo, 2002 : 13).

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian. Pembuktian

merupakan proses dimana para pihak yang bersengketa berusaha membuktikan

hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan dengan

tujuan memberi keyakinan akan peristiwa-peristiwa hukum yang sebenarnya

terjadi, sehingga Hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Menurut Pasal

164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam perkara perdata terdiri

dari:

1. Bukti Surat/Tulisan;

2. Bukti Saksi;

3. Persangkaan;

4. Pengakuan; dan

5. Sumpah.

Selain alat bukti diatas, ada dua alat bukti yang dipergunakan diluar

ketentuan diatas yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR atau 180RBg, dan

2. Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR atau 181 RBg.

Jika alat bukti dalam KUHPerdata Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR

digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan kekuatan

dan kejelasan pada Hakim dalam mengambil suatu keputusan maka para Hakim

sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan

ditempat ataupun pengangkatan seorang ahli.


commit to user

3

Pemeriksaan di tempat ini juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Surat edaran

tersebut yang pada intinya mengijinkan ketua/majelis Hakim dapat mengadakan

pemeriksaan ditempat dalam memeriksa sengketa perdata yang obyek

sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah. Berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, sidang ditempat sering terjadi sebab

dalam praktik peradilan objek perkara sering tidak jelas (Sophar Maru

Hutagalung, 2010 : 75). Selain itu di Indonesia sendiri masih banyak keberadaan

sertifikat tanah yang belum ada ataupun adanya sertifikat tanah ganda, maka dari

itu pemeriksaan di tempat harus di lakukan untuk mengetahui kebenaran obyek

tersebut apakah sesuai dengan sertifikat atapun yang didalilkan oleh para pihak

yang berperkara. Apabila pada saat putusan hendak dieksekusi objek barang

berpekara tidak jelas, maka pelaksanaannya harus dinyatakan non executable,

yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak di

eksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Dengan demikian Hakim dapat menggunakan

pemeriksaan di tempat untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang

menjadi sengketa dan dapat menguatkan pada Hakim dalam memberi suatu

keputusan.

Pemeriksaan di tempat tersebut merupakan pemeriksaan diluar sidang

pengadilan, adanya suatu prosedur pengajuan tersendiri dan cara pelaksanaan

pemeriksaan di tempat memiliki suatu karakteristik khusus dan berbeda dari alat

bukti yang secara formil diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR

atau 284 RBg. Alat bukti Pemeriksaan di tempat yang tertera di dalam Putusan

Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska, dalam perkara sengketa tanah waris oleh para ahli

warisnya di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut di gunakan untuk mengetahui

secara jelas tentang gambaran batas-batas, luas, ataupun fakta lain pada obyek

yang menjadi sengketa dengan sertifikat maupun hasil pengamatan langsung pada

saat Pemeriksaan di tempat. Batas sebelah utara, selatan, barat, dan timur

dilakukan suatu pemeriksaan langsung yang sebelumnya telah di tetapkan hari

sidangnya. Pembuktian di luar pengadilan ini juga tetap dihadiri oleh majelis


commit to user

4

hakim, panitera pengganti, para pihak, saksi, ketua kelurahan, dan jika diperlukan

dapat dihadirkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional. Hasil dari pemeriksaan

setempat juga dilaporkan di dalam berita acara persidangan, dan acara

persidangan berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan dari

para pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat.

Pemeriksaan di tempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik

untuk pihak-pihak yang berperkara mapun untuk hakim sebagai eksekutor dalam

sebuah perkara perdata. Bagi para pihak, dengan hakim melihat sendiri keadaan

sebenarnya, maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan adil bagi kedua belah

pihak. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak semua

dikabulkan, akan tetapi adil dalam arti sesuai dengan porsi yang seharusnya

sebagaimana hak. Para pihak tidak dapat menolak jika hakim telah memutuskan

untuk melaksanakan pemeriksaan di tempat, sebab itu merupakan bagian dari

proses pembuktian dalam sebuah perkara. Bagi hakim, dengan melaksanakan

pemeriksaan di tempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk

perkara yang sebenarnya selain mendengar keterangan dari saksi yang diajukan di

hadapan persidangan.

Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan

dimuka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang objeknya

tanah. Akan sulit kiranya kalau mau membawa objek dari luar pengadilan ke

pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan pemeriksaan di tempat.

Kekuatan pembuktian alat bukti yang ada tentunya berbeda kapasitasnya antara

alat bukti yang satu dengan yang lain, termasuk alat bukti pemeriksaan di tempat

yang secara formil perbedaannya jelas terlihat yaitu alat bukti pemeriksaan di

tempat tidak diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR atau 284

RBg, melainkan dalam aturan lain yaitu dalam Pasal 153 HIR atau 180 RBg dan

diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pemeriksaan Setempat.


commit to user

5

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih

mendalam mengenai alat bukti pemeriksaan ditempat dalam sengketa perdata di

Pengadilan Negeri, dengan Judul : “STUDI TENTANG KEKUATAN




Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta).”

B. Rumusan Masalah

Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah

(Sugiyono, 2004: 25). Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-

masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan serta

pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk

memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat

memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap

permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan alat bukti pemeriksaan di tempat dalam

proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ?

2. Bagaimanakah cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat dalam proses

pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ?

3. Bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan di tempat dalam proses

pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ?


commit to user

6

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang ingin dicapai dalam

suatu penelitian. Dalam suatu penelitian hukum, secara umum tujuannya adalah

tentu saja untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab permasalahan

hukum yang diangkat serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait

dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis

dikelompokkan menjadi tujuan obyektif dan tujuan subyektif, yaitu sebagai

berikut :

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif penulisan hukum ini ialah :

a. untuk mengetahui prosedur pengajuan alat bukti pemeriksaan di tempat

dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri

Surakarta;

b. untuk mengetahui cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat dalam proses

pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta; dan

c. untuk mengkaji kekuatan pembuktian pemeriksaan di tempat dalam

proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif penulisan hukum ini ialah :

a. untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analitis

penulis mengenai Hukum Acara Perdata, terutama menyangkut kekuatan

pembuktian alat bukti pemeriksaan di tempat dalam sengketa perdata di

Pengadilan Negeri; dan


commit to user

7

b. memperoleh bahan dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai

bahan untuk menyusun penulisan hukum, guna memenuhi persyaratan

akademis dalam mencapai gelar Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil

penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian

ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian

tersebut. Penulis berharap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan

hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Adapun

manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran sebagai kontribusi pengetahuan yang bermanfaat

bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara

Perdata pada khususnya; dan

b. hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai

acuan dan referensi tambahan, serta dapat memberi masukan kepada

semua pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan

permasalahan yang diteliti khususnya pada bidang hukum acara perdata.


commit to user

8

2. Manfaat Praktis

a. menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola

pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh; dan

b. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap

penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya dan berguna bagi

para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji

permasalahan yang sejenis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data lengkap

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian

dapat tercapai. Selain itu metode penelitian juga merupakan suatu cara atau

langkah yang digunakan sebagai pedoman penulis untuk memperoleh

pengetahuan yang mendalam tentang sasaran dari ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa

dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2008 : 42).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soerjono

Soekanto, 2008 : 43). Di dalam suatu penelitian, metode penelitian memiliki


commit to user

9

peranan yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menunjang

penyelesaian permasalahan yang diteliti, metode merupakan cara utama yang

dapat digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang

dihadapi. Akan tetapi mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengalaman,

dapat ditentukan jenis-jenis metode penelitian. Sedangkan, hasil yang dicapai

adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi (Winarno Surakhmat, 1982 :131).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat di

jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, maka jenis penelitian yang

digunakan termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian

hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder,

kemudian dilanjutkan pada data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat

(Soerjono Soekanto, 2008 : 52). Penelitian hukum empiris mengungkapkan

hukum yang hidup (living law) mengenai perilaku anggota masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat (law as it is in society – law in action) (Harjono,

2011 : 1).

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian dan

pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum

normatif disertai dengan kajian hukum, di dukung dengan fakta-fakta empiris

dilapangan. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini digunakan untuk

menggambarkan dan menguraikan tentang sejumlah tata cara ataupun proses

dalam menerapkan alat bukti pemeriksaan di tempat baik ditinjau dari

prosedur pengajuannya ataupun proses persidangannya yang memiliki

karakteristik tersendiri.


commit to user

10

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan

penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran

secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Menurut Bambang Sunggono,

penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara

sistematis, faktual, dan kaurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu,

mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Bambang

Sunggono, 2007 : 35).

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka

menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2008 : 10). Dalam penelitian

ini penulis memberikan gambaran secara sistematis tentang tahapan beracara

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta yang dikhususkan pada jenis beracara

yang menggunakan alat bukti pemeriksaan di tempat. Penulis menyuguhkan

secara sistematis tentang prosedur pengajuan pemeriksan di tempat, tata cara

pelaksanaan pemeriksaan ditempat, hingga pada akhirnya semua deskripsi

tersebut berujung pada suatu hipotesa tentang kekuatan pembuktian alat bukti

pemeriksaan di tempat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tatacara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Soerjono

Soekanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang

dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-


commit to user

11

gambar, serta informasi verbal atau normatif dan bukan dalam bentuk angka-

angka (Soerjono Soekanto, 2008 : 10).

Penulis berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin

mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan di tempat yang dilakukan di

Pengadilan Negeri Surakarta, dengan mengungkapkan cara penggambaran

hasil pemeriksaan di tempat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Surakarta terdapat sengketa perdata (sengketa

tentang kepemilikan tanah atas tanah warisan) yang proses pembuktiannya

menggunakan alat bukti pemeriksaan di tempat.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono

Soekanto, 2008 : 12). Data primer merupakan keterangan atau fakta yang

diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian

ini data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan

Bapak Bintoro Widodo, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan

Bapak M. Ali Fardoni, S.H., M.H. Panitera Sekretaris di Pengadilan

Negeri Surakarta, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh merupakan

hal yang objektif dan sesuai dengan objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokemen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku dan

seterusnya (Soerjono Soekanto, 2008 : 12). Data sekunder merupakan


commit to user

12

keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui

penelitian kepustakaan yang menunjang data primer. Sumber data

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari mempelajari putusan nomor:

72/Pdt.G/2008/PN.Ska, dokumen-dokumen yang berhubungan dan dapat

menunjang permasalahan yang diteliti serta literatur-literatur atau buku-

buku kepustakaan mengenai pembuktian dalam sengketa perdata maupun

pembuktian alat bukti pemeriksaan di tempat yang khususnya

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder inipun

masih dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri perundang-

undangan yang terkait dengan penulisan hukum skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai

penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur

yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap

dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat

pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau

observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2008 : 21).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan

adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder,

didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen lain yang memiliki

keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.


commit to user

13

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi

secara langsung pada sumber data (responden), yakni melakukan tanya

jawab dengan pihak yang terkait dan memahami penelitian ini dalam hal

ini yaitu Bapak Bintoro Widodo, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri

Surakarta dan Bapak M. Ali Fardoni, S.H., M.H. Panitera Sekretaris di

Pengadilan Negeri Surakarta. Teknik wawancara mendalam merupakan

sebuah teknik wawancara yang bersifat terbuka. Wawancara jenis ini

digunakan untuk mengambil data secara langsung dari narasumber,

sehingga teknik wawancara mendalam merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang paling penting dan kualitatif. Sifat wawancara

ini yang lentur dan terbuka memungkinkan untuk menggali data yang

semakin dalam dengan suasana santai, sehingga narasumber merasa

nyaman dan tidak tegang, meskipun narasumber sendiri tahu bahwa ia

sedang diwawancarai (Burhan Bungin, 2007 : 108).

7. Teknik Analisis data

Analisis merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil

penelitian dalam bentuk laporan data yang diadakan suatu penganalisisan

data. Dalam penelitian kualitatif, validitas data tidak tergantung pada banyak

sedikitnya contoh seperti pada penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2009 :248). Tujuan analisis

didalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi data sehingga data

yang teratur serta tersusun baik akan menjadi lebih berguna. Model yang

digunakan penulis adalah analisis kualitatif model interaktif yaitu digunakan

dengan cara interaksi, baik komponennya, maupun dengan proses


commit to user

14

pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus. Dalam bentuk ini,

penelitian tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses

pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan berlangsung. Sesudah

pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen

analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi

penelitiannya (H.B Soetopo, 2002 : 94-95). Model analisis ini dapat di

gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Skema data analisis model interaktif

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian kepada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul

sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap

tersusun.

Pengumpulan

Data

Penarikan

Kesimpulan

Sajian

Data

Reduksi

Data


commit to user

15

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan / Verifikasi

Dalam mengumpulkan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari

arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat proporsi.

Kesimpulan-kesimpulan dibuat secara longgar, tetap terbuka, tetapi

kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat

menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok. Kesimpulan-kesimpulan

juga diverifikasi selama pennelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin

sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis

selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan

atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan

kembali (HB. Sutopo, 2002 : 8).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum

ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil

penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai

berikut:


commit to user

16

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar

belakang masalah penelitian dan penulisan tentang kekuatan

pembuktian pemeriksaan setempat (Plaatzeleijke Onderzook)

dalam pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri

Surakarta yaitu Studi Kasus Terhadap Putusan

Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan hukum (Skripsi).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para

pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua (2) yaitu : kerangka teori,

yang berisikan tinjauan umum tentang pemeriksaan perkara perdata

di Pengadilan Negeri, tinjauan umum tentang pembuktian, dan

tinjauan umum tentang alat bukti pemeriksaan ditempat. Kedua,

ialah kerangka pemikiran, berisikan gambaran alur berpikir dari

penulis berupa konsep yang dijabarkan dalam penelitian ini.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: prosedur

pengajuan alat bukti pemeriksaan di tempat dalam proses

pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, cara

pelaksanaan pemeriksaan di tempat dalam proses pemeriksaan

sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, dan kekuatan

pembuktian pemeriksaan di tempat dalam proses pemeriksaan


commit to user

17

sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan pada

berkas perkara yang di peroleh yaitu Putusan Nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang

penulis ambil dari hasil penelitian serta memberikan saran yang

relevan dan bermanfaat bagi semua pembaca dari penulisan hukum

ini, terutama bagi yang sangat berkepentingan dan juga pihak-

pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Negeri

Hukum acara perdata pada dasarnya terdapat dua macam perkara

perdata yang terdiri atas (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 4) :

a. Permohonan, dalam permohonan tuntutan haknya tidak mengandung

sengketa, pihaknya hanya satu, yaitu Pemohon, tidak ada pihak lawan,

oleh karena itu disebut peadilan yang tidak sesungguhnya (yuridictie

voluntair).

b. Sengketa Perdata, perkara perdata dimana tuntutan haknya mengandung

sengketa yang disebut gugatan.

Sengketa perdata merupakan sengketa yang terjadi dalam

kehidupan bermasyarakat, yang memiliki pokok sengketa sehingga

memerlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-

pihak dalam sengketa perdata adalah terdiri dari Penggugat, Tergugat,

dan pihak ketiga atau yang biasanya disebut Hakim. Tugas Hakim

mengenai hal ini adalah Jurisdictio Contentiosa, Hakim mengadili dalam

arti sesungguhnya yaitu Hakim benar-benar memberikan keputusan

keadilan dalam suatu sengketa. Permohonan merupakan suatu perkara

tapi tidak terdapat suatu yang dipersengketakan, sehingga pihak dalam

permohonan hanya tunggal atau hanya satu yaitu Penggugat.

Prosedur pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri

adalah sebagai berikut (Yoni A Setyono.


commit to user

19

http://staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/PRAKTEK_PERADILAN_PE

RDATA.ppt) :

1) Gugatan

Penyusunan surat gugatan pada dasarnya memuat tentang

dasar gugatan (Posita/Fundamental Petendi) dan apa saja yang di

inginkan atau dituntut (Petitum). Petitum ini haruslah lengkap dan

jelas, karena merupakan bagian yang penting dari surat gugatan.

Cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh

Penggugat bahwa gugatan olehnya diajukan kepada badan

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili peristiwa yang terjadi

atau disebutkan dalam gugatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut,

gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk diperiksa

dan diputus oleh Hakim akan tetapi sebelumnya telah ditandatangani

oleh Penggugat atau kuasanya.

Surat gugatan bisa diajukan secara tertulis atau lisan, gugatan

yang diajukan secara tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal

142 RBg, yaitu menentukan bahwa gugatan harus diajukan dengan

surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkompeten

mengadili perkara. Surat gugatan ditandatangani oleh Penggugat

atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR atau 147

RBg dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kuasa khusus, yaitu

orang tertentu menjadi kuasa/ wakil menurut ketentuan hukum,

sehingga berwenang bertindak dan syarat-syarat serta kapasitas/

berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio. Dalam Pasal

1792 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu

perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang

lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan

suatu urusan.”

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3A%2F%2Fstaff.ui.ac.id%2Finternal%2F131861375%2Fmaterial%2FPRAKTEK_PERADILAN_PERDATA.ppt&ru=http%3A%2F%2Fstaff.ui.ac.id%2Finternal%2F131861375%2Fmaterial%2FPRAKTEK_PERADILAN_PERDATA.ppt&ld=20120703&ap=3&app=1&c=facemoods.v2.1.home&s=facemoodsv2&coi=239137&cop=main-title&euip=103.3.221.97&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=4fbbb677c7d347768ce9c58554ebcbc7&ep=5&mid=9&hash=929ECC138D14CB87946ADA81C20601BF

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3A%2F%2Fstaff.ui.ac.id%2Finternal%2F131861375%2Fmaterial%2FPRAKTEK_PERADILAN_PERDATA.ppt&ru=http%3A%2F%2Fstaff.ui.ac.id%2Finternal%2F131861375%2Fmaterial%2FPRAKTEK_PERADILAN_PERDATA.ppt&ld=20120703&ap=3&app=1&c=facemoods.v2.1.home&s=facemoodsv2&coi=239137&cop=main-title&euip=103.3.221.97&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=4fbbb677c7d347768ce9c58554ebcbc7&ep=5&mid=9&hash=929ECC138D14CB87946ADA81C20601BF


commit to user

20

2) Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak diatur dalam Pasal 390 HIR,

pemanggilan dilakukan oleh juru sita pengganti dengan

menggunakan surat panggilan sidang atau relaas. Relaas tersebut

harus disampaikan kepada orang yang besangkutan sendiri ditempat

tinggalnya. Apabila orang yang dipanggil tidak dapat ditemui, maka

surat panggilan sidang dapat disampaikan kepada Kepala Desa.

Tetapi apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka surat

panggilan dapat disampaikan kepada ahli waris.

3) Pemeriksaan Perkara

a) Pencabutan Gugatan dan Perubahan Gugatan

Sebelum Tergugat diperiksa atau tepatnya sebelum

Tergugat mengajukan jawaban gugatan, maka gugatan dapat

dicabut tanpa persetujuan dari Tergugat karena pada saat itu

kepentingan Tergugat tidak dirugikan lagi. Jika alasan

pencabutan adalah terdapat kekeliruan dalam menyusun

gugatan.

Setelah gugatan diperiksa atau tepatnya setelah Tergugat

mengajukan jawaban gugatan, gugatan dapat dicabut tetapi

dengan ijin Tergugat dikarenakan Tergugat sudah terlanjur

dirugikan kepentingannya dengan mengeluarkan waktu, biaya,

dan tenaga. Dalam hal ini gugatan dapat di ajukan kembali.

Bila gugatan dicabut, maka kedua belah pihak kembali

pada keadaan semula yang berarti seperti tidak pernah ada

perkara sebelumnya. Bila sita jaminan telah diletakkan, maka

harus diperintahkan untuk diangkat dan semua biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat.


commit to user

21

Menurut Pasal 127 Rv, Penggugat boleh merubah atau

mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan

tidak merubah atau menambah petitum atau pokok perkara.

Syarat-syarat untuk merubah gugatan adalah sebagai berikut :

(1) sebelum Tergugat menjawab, perubahan gugatan

diperkenankan tanpa ijin dari Tergugat;

(2) sesudah Tergugat menjawab, perubahan gugatan harus

dengan ijin Tergugat; dan

(3) perubahan gugatan tidak menyimpang dari tuntutan atau

petitum yang menjadi pokok sengketa

b) Putusan Diluar Hadir (verstek)

Apabila Tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan

patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir

atau verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak

beralasan.

Ada kalanya Tergugat tidak datang tetapi mengirimkan

surat jawaban yang mengemukakan tangkisan atau eksepsi

bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya.

Dalam hal ini sekalipun ia tau wakilnya tidak datang, Hakim

wajib memutuskan tentang eksepsi itu setelah Penggugat di

dengar (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 108).

Verstek adalah pemberian wewenang kepada hakim

untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun Penggugat

atau Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang

ditentukan (Yahya Harahap, 2010 : 382). Jika pada hari sidang

berikutnya, sidang kedua sesudah ada penundaan Tergugat

masih tidak hadir juga maka Hakim tetap menjatuhkan putusan

verstek karena pada hakekatnya Tergugat tersebut belum pernah


commit to user

22

datang, walaupun Tergugat tidak berkewajiban untuk

menghadiri sidang.

c) Mediasi

Dalam permulaan sidang, Hakim wajib menawarkan

kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian.

Perdamaian adalah salah satu cara penyelesaian sengketa atau

perkara yang diakui oleh hukum. Untuk keperluan perdamaian

tersebut, sidang kemudian diundur untuk memberi kesempatan

mengadakan perdamaian. Hasil perdamaian yang lazimnya surat

perjanjian dibawah tangan yang ditulis diatas kertas bermaterai.

Perdamaian dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri

adalah kebijaksanaan Hakim atas persetujuan kedua belah pihak

untuk berdamai (Nurnaningsih Amriani, 2011 : 57). Apabila

upaya pedamaian tercapai, maka dibuatlah Akta Perdamaian

(Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg), yang mempunyai kekuatan

sebagai “putusan” dan dapat dieksekusi. Akta perdamaian

bersifat sukarela dan merupakan persetujuan kedua belah pihak

sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan

banding atau kasasi. Proses pemeriksaan dianggap selesai dan

tidak boleh diajukan lagi. Apabila pekara tersebut diajukan

kembali ke pengadilan, maka perkara tersebut akan dinyatakan

nebis in idem dan dinyatakan “tidak dapat diterima”. Dengan

adanya ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR tersebut, maka Hakim

mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan

penyelesaian secara damai terhadap perkara perdata yang

diperiksa.


commit to user

23

d) Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat

Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, setelah

pembacaan tuntutan selesai kemudian diteruskan dengan

pengajuan jawaban Tergugat. Jawaban Tergugat dibedakan atas

(Abdulkadir Muhammad, 2008 : 105-108) :

(1) Jawaban Tergugat tentang pokok perkara berupa :

Pengakuan, yang berarti membenarkan gugatan

Penggugat baik untuk sebagian atau seluruhnya. Bantahan,

yaitu pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak

mengakui apa yang digugatkan terhadap Tergugat yang

harus disertai alasan-alasan bantahan.

Refoite, yaitu menyerahkan segalanya pada

kebijaksanaan Hakim, pihak Tergugat pasif tidak

mengakui atau tidak membantah Tergugat hanya

menunggu keputusan.

(2) Jawaban Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara atau

tangkisan disebut eksepsi.

Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan gugatan

yang dibuat oleh Penggugat dengan mencari kelemahan-

kelemahan atau hal-hal lain di luar pokok perkara gugatan,

misalnya : kewenangan pengadilan, gugatan kabur,

daluwarsa, dan lain sebagainya.

Seseorang yang digugat oleh Penggugat terdapat

kemungkinan untuk menggugat balik Penggugat. Gugat

Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat


commit to user

24

tehadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan

antara mereka (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 124).

Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 a dan Pasal 132

b HIR. Di dalam proses gugat menggugat ini Penggugat

dan Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan

Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Tuntutan Rekonvensi pada hakekatnya bertujuan untuk

menghemat biaya, mempermudah prosedur dan

menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu

sama lain.

Berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat diberi

kesempatan untuk memberikan jawaban baik secara lisan

maupun tertulis. Apabila proses berlangsung secara

tertulis, maka terhadap jawaban Tergugat, Penggugat

diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang

disebut replik. Terhadap replik dari Penggugat, Tergugat

dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik,

demikian setelah acara pemeriksaan hingga Majelis Hakim

menemukan inti pokok sengketa maka dilanjutkan dengan

acara pembuktian.

e) Pembuktian

Pembuktian sangat penting artinya dalam perkara

perdata karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan

bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di

depan pengadilan. Untuk itu Hakim harus menyelidiki apakah

suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan harus

dibuktikan kebenarannya, seperti terhadap dalil-dalil yang

telah diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat.


commit to user

25

Hal yang harus dibuktikan didalam suatu sengketa

perdata adalah hak atau peristiwa ataupun hubungan hukum

sebagai suatu fakta atau suatu kejadian materiil yang

didalilkan, yang kemudian disangkal kebenarannya oleh pihak

lawan. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu

dibuktikan, yaitu :

(1) peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena

kebenarannya sudah diketahui oleh umum (Notoir

Feiten);

(2) pengakuan dan atau segala sesuatu yang tidak disangkal

oleh pihak lawan; dan

(3) segala fakta yang telah dilihat Hakim di dalam persidangan

(Procesuelle Feiten).

Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata

menentukan, yaitu : “barang siapa yang mengatakan

mempunyai suatu hak, menyebutkan suatu peristiwa untuk

meneguhkan haknya atau barang siapa yang membantah hak

orang lain maka dia harus membuktikan adanya hak dan

kejadian itu.” Pernyataan tersebut dikenal dengan asas actori

incumbit probatio.

Pasal 164 HIR menyebutkan macam-macam alat bukti

yang dikenal dalam perkara perdata, antara lain :

(1) bukti surat;

(2) bukti saksi;

(3) persangkaan;

(4) pengakuan; dan

(5) sumpah.


commit to user

26

Selain kelima macam alat bukti tersebut juga dikenal

macam alat bukti lain, yaitu pengetahuan Hakim, keterangan

ahli (Pasal 154 HIR atau 181 RBg), dan pemeriksaan di tempat

(Pasal 153 HIR atau 180 RBg).

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang

memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Sudikno

Mertokusumo, 2006 : 149-150). Alat bukti tertulis diatur dalam

1867 KUHPerdata membagi bukti tertulis atas akta autentik,

akta di bawah tangan, dan surat biasa, secara rinci dapat

dijelaskan sebagai berikut :

(1) Akta Otentik (Pasal 165 HIR atau 285 RBg), yaitu akta

yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang

berwenang membuatnya, dengan maksud menjadikan

surat tersebut sebagai alat bukti. Akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan

sebaliknya. Terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian

akta otentik, yaitu :

(a) kekuatan pembuktian formil, bahwa para pihak

menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

(b) kekuatan pembuktian materiil, bahwa peristiwa yang

dimaksud dalam akta telah terjadi; dan

(c) kekuatan mengikat pada tanggal yang disebutkan pada

akta yang bersangkutan, para pihak telah menghadap

kepada pejabat yang berwenang dan menerangkan apa

yang ditulis dalam akta tesebut.

(2) Akta dibawah tangan, merupakan suatu akta yang semata-

mata dibuat oleh pihak yang berkepentingan,


commit to user

27

ditandatangani dan dibuat dengan tujuan untuk dijadikan

bukti dari suatu perbuatan hukum, tanpa dibuat dihadapan

pejabat umum yang berwenang. Akta dibawah tangan

mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta

otentik selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak

lawan.

(3) Surat-surat lain bukan akta, surat-surat atau tulisan yang

bukan merupakan bukti bagi yang membuatnya, dan

merupakan alat bukti bebas, yang artinya penilaian

kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan

Hakim. Kekuatan pembuktian dai tulisan menurut Pasal

1888 KUHPerdata hanya pada akta aslinya, jika tidak ada

maka salinannya dapat dipercaya jika sama dengan aslinya

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada

Hakim oleh seseorang atas apa yang ia alami, dia lihat, atau dia

dengar sendiri tentang suatu hal yang menjadi sengketa,

dengan cara membuktikan secara lisan pribadi di muka

pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 166) . Adapun

syarat obyektif seorang saksi adalah sebagai berikut :

(1) sudah dewasa, berumur 15 tahun (Pasal 145 HIR);

(2) tidak ada hubungan darah atau semenda dengan para pihak

yang mengajukan saksi; dan

(3) disumpah menurut agamanya.

Sedangkan syarat subjektifnya adalah :

(1) saksi menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami

sendiri, dan

(2) saksi harus menguraikan sebab-sebab dapatnya

memberikan kesaksian.


commit to user

28

Keterangan saksi dapat dilihat sebagai alat bukti apabila :

(1) kesaksian diucapkan secara pribadi;

(2) dapat menerangkan dapatnya memberikan kesaksian;

(3) terdapat kesesuaian antara keterangan beberapa saksi;

(4) kesaksian yang berasal dari orang lain bukan merupakan

alat bukti (Testimonium de Auditu); dan

(5) kesaksian yang berasal dari satu atau seorang saksi bukan

merupakan alat bukti (Unus Testis Nullus Testis).

Persangkaan berdasarkan Pasal 173 HIR atau Pasal 310

RBg adalah kesimpulan yang diatur oleh undang-undang atau

Hakim ditarik dari suatu perstiwa yang terang, nyata ke arah

peristwa lain yang belum terang kenyataannya. Persangkaan

sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR. Didalam Pasal

1916 KUHPerdata persangkaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

persangkaan Hakim dan persangkaan undang-undang.

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174- Pasal

176 HIR. Pengakuan adalah keterangan yang membenarkan

peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dajukan oleh pihak

lawan. Pengakuan terdiri dari tiga macam, yaitu :

(1) pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sifatnya

sederhana dan sesuai dengan tuntutan phak lawan;

(2) pengakuan dengan kualifikasi, pengakuan yang diserta

dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan pihak lawan;

dan

(3) pengakuan dengan klausula, pengakuan yang disertai

keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Pengakuan yang diucapkan dimuka pengadilan

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna baik orang yang


commit to user

29

memberikan pengakuan. Kekuatan bukti sempurna pada

pengakuan sebenarnya tidaklah mutlak, sebab sebagaimanapun

keyakinan Hakim menilai benar tidaknya pengakuan Tergugat,

tidak boleh diabaikan (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 149).

Bukti sumpah diatur dalam Pasal 155, Pasal 156, Pasal

157, Pasal 177 HIR. Sumpah adalah pernyataan yang khidmat

yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau

keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari

Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau

janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya (Sudikno

Mertokusumo, 2006 : 187).

Sumpah diajukan apabila bukti-bukti lain tidak

meyakinkan dan merupakan upaya untuk mengakhiri sengketa.

Sumpah dapat terdiri dari (Harjono, 2010 : 19) :

(1) sumpah Promisoir, sumpah yang isinya adalah suatu janji

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

(2) sumpah Confirmatoir, sumpah yang berisi peneguhan

bahwa sesuatu itu benar atau tidak;

(3) sumpah Supletoir, sumpah yang dibebankan oleh Hakim

kepada salah satu pihak jika pembuktian yang ada tidak

meyakinkan; dan

(4) sumpah Decisoir, sumpah yang dibebankan oleh salah satu

pihak kepada pihak lawan karena sama sekali tidak ada

alat bukti jika ada, alat buktinya lemah.

Macam-macam alat bukti selain yang diatur dalam

Pasal 164 HIR, terdapat pula alat bukti yang diatur secara

terpisah yang diatur dalam Pasal 153 HIR tentang alat bukti

pemeriksaan ditempat dan Pasal 154 HIR yang mengatur

tentang alat bukti keterangan ahli.


commit to user

30

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang

objektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam

pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri.

Pada umumnya Hakim menggunakan keterangan seorang ahli

agar memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang sesuatu

yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu (Sudikno


Pentingnya suatu alat bukti saksi ahli juga diungkapkan

dalam sebuah jurnal oleh Liz Heffernan,

“The law has long recognised that where litigation

touches upon matters calling for special knowledge or

expertise, the finder of fact, whether judge, may be poorly

equipped to draw accurate inferences from the facts

presented. The assistance of one or more experts, qualified

to locate the facts in a meaningful context, may be

indispensable to the proper resolution of the case. Such

experts are drawn from all walks of life and, in the context

of tort actions, include doctors, engineers, actuaries and

accountants. The conTbution of the expert to legal

proceedings is proffered in the form of testimony. Like any

other witness, the expert is called by a party to testify at

Tal, is administered the oath or affirmation and is subject

to examination and cross-examination” (Liz Heffernan,

2006 : 142).

Pemikiran tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya

yang terjadi pada kenyataannya bahwa hukum telah lama

mengakui bahwa di mana litigasi menyentuh pada hal

menyerukan pengetahuan khusus atau keahlian, pencari fakta.

Hakim mungkin kurang dapat untuk menarik kesimpulan yang

akurat dari fakta-fakta yang disajikan. Bantuan dari satu atau

lebih ahli, memenuhi syarat untuk menemukan fakta-fakta

dalam konteks bermakna, mungkin sangat diperlukan untuk

resolusi yang tepat kasus ini. Ahli tersebut diambil dari semua

lapisan masyarakat dan, dalam konteks tindakan melawan

hukum, termasuk dokter, insinyur, aktuaris dan akuntan.


commit to user

31

Kontribusi ahli untuk hukum proses yang disodorkan dalam

bentuk kesaksian. Seperti saksi yang lain, ahli untuk bersaksi

di pengadilan juga diberikan sumpah atau janji dan tunduk

pada pemeriksaan.

f) Konklusi

Konklusi merupakan kesimpulan-kesimpulan yang

dibuat oleh masing-masing pihak sesudah terjadinya jawab

menjawab dari pembuktian, sehingga akhirnya dapat diambil

suatu kesimpulan. Konklusi bukan merupakan suatu

keharusan, melainkan sudah menjadi kebiasaan dalam praktek

peradilan dan HIR pun tidak mengaturnya

Konklusi diharapkan mempermudah Hakim untuk

mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperiksa,

asal saja konklusi tersebut disusun secara jujur dan benar.

g) Putusan

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim,

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak

(Sudikno Mertokusumo, 2006 : 210).

Konsep dari sebuah putusan itu sendiri haruslah

diucapkan di muka persidangan oleh Hakim, jika pembacaan

putusan tidak dibacakan di muka persidangan yang terbuka

untuk umum maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan

hukum sebagai putusan. Menurut sifatnya, putusan Hakim

terbagi 3 (tiga) macam, yaitu (M. Nur Rasaid, 2003 : 49) :


commit to user

32

(1) putusan Declaratoir : putusan bersifat menerangkan,

menegaskan, suatu keadaan hukum semata-mata;

(2) putusan Constitutif : putusan yang menimbulkan suatu

keadaan hukum yang baru

(3) putusan Condemanatoir : putusan yang menetapkan

bagaimana hubungannya suatu keadaan hukum disertai

dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Putusan Hakim mempunyai kekuatan mengikat bagi

para pihak yang berperkara dan berkekuatan pembuktian yang

berarti bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh suatu

kepastian tentang sesuatu, serta kekuatan eksekutorial yaitu

kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam

putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara (Sudikno


2. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

b. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian (law evidence) merupakan suatu bagian yang

sangat kompleks di dalam suatu perkara, karena pembuktian berkaitan

dengan kemampuan merekontruksi kejadian dimasa lalu sebagai

kebenaran. Pembuktian hanya ada jika terjadi suatu perkara, dan

pengadilan yang bertugas untuk menetapkan siapa yang berhak atau siapa

yang salah. Hal seperti itu akan menjelaskan tentang kedudukan

hukumnya. Sebelum sampai ada tindakan yang menjelaskan tentang

kedudukan hukum, pengadilan telah menerima dalil-dalil yang

dikemukakan para pihak yang menjadi dasar pengadilan menarik

kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan pengadilan. Sebelum

kesimpulan akhir dituangkan dalam keputusan, pengadilan harus terikat

pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian,

oleh karena itu Hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinan


commit to user

33

belaka, akan tetapi harus pula disandarkan pada dalil-dalil yang

dikemukakan para pihak yang bersengketa (Teguh Samudra, 2007 : 254).

Selain itu adapun beberapa pengertian pembuktian dari para ahli adalah

sebagai berikut :

1) Sudikno Mertokusumo

Membuktikan adalah mengajukan fakta-fakta untuk memberikan

kepastian kepada Hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa

(Sudikno Mertokusumo, 2006 : 134).

2) Subekti

Membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil

atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu

persengketaan (Subekti, 1989 : 78).

3) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata

Membuktikan adalah suatu cara untuk meyakinkan Hakim akan

kebenaran dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah

tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak

lawan (Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002 : 54).

4) M. Nur Rasaid

Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-

dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (M. Nur

Rasaid, 2003 :36).

5) Suyling

Menurut Suyling yang dikutip di dalam buku Harjono pembuktian

secara yuridis tidak hanya berarti memberikan kepastian kepada

Hakim, tetapi juga berarti terjadinya peristiwa yang tidak

tergantung pada tindakan para pihak (persangkaan) dan tidak

tergantung pada keyakinan Hakim (Harjono, 2010:1).


commit to user

34

6) Eggens

Menurut Eggens yang dikutip di dalam buku Harjono

membuktikan berarti menetapkan peristiwa hukum dalam arti luas

juga menetapkan hubungan hukum (Harjono, 2010 :1).

7) Anema

Menurut Anema yang dikutip di dalam buku Harjono membuktikan

berarti memberi kepastian kepada Hakim tentang peristiwa-

peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat

mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-

peristiwa itu dengan hukum (Harjono, 2010 :1).

8) Nyoman Nurjaya

Menurut Nyoman yang mengutip pendapat Edward W Clearly

yang kemudian dikutip di dalam buku Harjono “The Law of

evidence is the system of rules and standards by wich the admission

of proof at the Tal of lawsuit is regulated” (Harjono, 2010 :1).

Yang dimaksudkan disini bahwa hukum pembuktian adalah sistem

dari aturan dan pedoman yang mana pengajuan alat bukti di

Pengadilan di atur.

Tahap pembuktian sangat mempengaruhi dan menjadi kunci

pokok jalannya pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan.

Membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu (Sudikno

Mertokusumo, 2006 : 60):

1) membuktikan dalam arti logis, berarti memberikan kepastian yang

bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak

memungkinkan adanya bukti lawan baik Penggugat maupun

Tergugat.

2) membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberikan kepastian

yang bersifat relative yang memiliki tingkatan-tingkatan:


commit to user

35

a) kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, yang bersifat

intuitif yang disebut conviction intime.

b) kepastian yang didasarkan pertimbangan akal, yang disebut

conviction rasional.

3) membuktikan dalam hukum acara memiliki arti luas, berarti

memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang

kebenaran peristiwa yang diajukan dengan kata lain meyakinkan

Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang diutarakan dalam

persengketaan.

b. Prinsip Hukum Pembuktian Perdata

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan

penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk Hakim harus berpegang

pada patokan yang ditentukan. Prinsip-prinsip pembuktian tetsebut ialah :

1) Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak

bersifat stelsel negatif menurut undang-undang ( negatief wettelijk

stelsel ), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut

pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam

proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan

mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini

Hakim. Prinsip inilah yang disebut beyond reasonable

doubt. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-

bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap

bernilai sebagai kebenaran hakiki (Subekti R, 1998 : 9).

Sistem Pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 183

KUHAP namun tidak demikian dalam proses peradilan perdata,


commit to user

36

kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim cukup kebenaran

formil ( formeel waarheid ). Pada dasarnya tidak dilarang

pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim

dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran

formil (M. Yahya Harahap, 2010 : 498).

2) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir

apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat

menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila Tergugat

mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan

Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai,

karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan

hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga

sebaliknya, kalau Penggugat membenarkan dan mengakui dalil

bantahan yang diajukan Tergugat, berarti sudah dapat dipastikan

dan dibuktikan gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak

benar (Atiansya Chandra. Prinsip Hukum Pembuktian (Perdata).

http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2178708-prinsip-

hukum-pembuktian-perdata /#ixzz1coRFJhPw).

Jika didekati dari ajaran pasif, meskipun Hakim mengetahui

dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan

kebenaran, Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan

kebenaran. Oleh karena itu, Hakim harus mengakhiri pemeriksaan

karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap

telah selesai secara tuntas (M. Yahya Harahap, 2010 : 505).

http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2178708-prinsip-hukum-pembuktian-perdata%20/#ixzz1coRFJhPw

http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2178708-prinsip-hukum-pembuktian-perdata%20/#ixzz1coRFJhPw


commit to user

37

3) Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan, fokus pembuktian

ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang

menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam

fundamentum petendi gugatan pada satu segi dan apa yang

disangkal pihak lawan pada sisi lain (M. Yahya Harahap, 2010 :

508).

4) Bukti Lawan ( Tegenbewijs )

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi

hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan.

Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan : “Suatu putusan Hakim yang

telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah

dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran,

di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti

tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat

dibuktikan sebaliknya.” Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdata

ini memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan

pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan

atau tegenbewijs.

Dalam teori maupun praktek bukti lawan selalu dikaitkan

dengan pihak Tergugat, oleh karena itu bukti lawan selalu diartikan

sebagai bukti penyangkal (contra-enquete) yang diajukan dan

disampaikan oleh Tergugat di persidangan untuk melumpuhkan

pembuktian yang dikemukakan pihak lawan (Atiansya Chandra.

Prinsip Hukum Pembuktian (Perdata). http://id.shvoong.com/law-

and-politics/evidence/2178708-prinsip-hukum-pembuktianperdata/#ixzz1

coRFJhPw). Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain

http://id.shvoong.com/law-and-politics/evidence/2178708-prinsip-hukum-pembuktianperdata/#ixzz1 coRFJhPw




commit to user

38

untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga

dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian Hakim atas kebenaran

pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

c. Asas Pembuktian

Asas-asas dalam pembuktian berkaitan erat dengan hukum

sebagai satu sistem, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian

pokok dalam puncak pemeriksaan dalam perkara perdata yang dipimpin

oleh Majelis Hakim (Achmad Ali & Djohari Santoso, 1982 : 4). Asas ini

memberikan pedoman Hakim dalam melaksanakan pembuktian. Asas itu

antara lain :

1) asas actori incumbit probation artinya barangsiapa yang menyatakan

suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk meneguhkan haknya

atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus

membuktikannya;

2) asas audi et alteram partem artinya para pihak mempunyai

kesempatan yang sama dalam mengajukan dan menanggapi bukti;

3) asas ultra petita artinya seorang Hakim tidak boleh membebankan

pembuktian lebih atau diluar apa yang dituntut;

4) asas ius curia novit artinya Hakim dianggap tahu akan hukumnya;

5) asas negative non sunt probanda artinya sesuatu yang bersifat

negative (tidak) atau mustahil tidak dapat dibuktikan;

6) asas nemo testis indoneus in propia causa artinya seseorang tidak

dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri;

7) asas nemo plus juris transferre potest quam ipsehabet artinya

seseorang tidak mungkin mengalihkan melebihi apa yang menjadi

haknya;

8) asas similia sililibus atinya perkara yang memiliki pembuktian yang

sama, diputus dengan putusan yang sama;


commit to user

39

9) asas testimonium de auditu artinya kesaksian yang berasal dari orang

lain tidak dapat dijadikan bukti; dan

10) asas unus testis nullus testis artinya satu saksi bukan merupakan

saksi.

d. Teori Beban Pembuktian

Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg mengatur perihal beban

pembuktian yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan

bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri

maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (R. Subekti,

1989 : 80). Memang dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang

diberi kewajiban Hakim untuk membuktikan sesuatu hal ternyata tidak

dapat membuktikan maka kepadanya dapat dikalahkan. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para pihak yang berperkara

agar jangan sampai dirugikan. Selain itu tidak lain juga karena untuk

memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian tidak

berat sebelah (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 95). Membuktikan

mengandung arti tentang:

1) apa yang harus dibuktikan

2) siapa yang harus membuktikan (beban pembuktian)

3) tentang cara membuktikannya.

Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh Hakim,

tapi Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk

mengajukan alat-alat buktinya. Hakim membebani para pihak dengan

pembuktian. Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi

pedoman bagi Hakim (Damanik. Pembuktian Dalam Hukum Acara

Perdata.

http://www.google.co.id/search?q=kekuatan+pembuktian+perdata&hl=id

http://www.google/


commit to user

40

&gbv=2&prmd=imvns&ei=F8m0TrejMo6nrAe56_XFCA&start=10&sa

=N&biw=1366&bih=599 ) antara lain:

1) teori hukum subyektif ( teori hak )

Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau

mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus

membuktikannya.

2) teori hukum objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seorang Hakim harus melaksanakan

peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran

peristiwa yang diajukan kepadanya.

3) teori hukum acara dan Teori kelayakan

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni Hakim

seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas

audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang

sama dari para pihak dimuka Hakim merupakan asas pembagian

beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban

pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan

demikian Hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak

secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para

pihak adalah sama.

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim

bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai

pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah

Hakim, dan hanya judex facti. Terdapat 3 ( tiga ) buah teori bagi Hakim

di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak (Hari

Sasangka, 2005 : 23):


commit to user

41

1) teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi Hakim,

di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu

ketentuan hukum, atau setidak-tidaknya ikatan-ikatan oleh

ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin.

Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan

atas Hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak

memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh

apapun dan oleh siapapun.

2) teori pembuktian negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang

mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi

Hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang

berhubungan dengan pembuktian, dimana Hakim dilarang dengan

pengecualian.

3) teori pembuktian positif

Selain adanya suatu larangan, teori ini juga menghendaki adanya

perintah kepada Hakim. Disini Hakim diwajikan, tetapi dengan

syarat sesuai dengan Pasal 285 RBg atau 165 HIR, Pasal 1870

KUHPerdata.

Pasal 285 RBg atau 165 HIR : “Akta otentik, yaitu suatu

surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di

hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu,

memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli

warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya,

tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang

yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi


commit to user

42

yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu

langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta

tersebut.”

Pasal 1870 KUHPerdata : “Suatu akta otentik memberikan

di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-

orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna

tentang apa yang dimuat didalamnya.”

e. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Perkara Perdata

Setiap alat bukti yang diajukan dalam sengketa perkara

perdata memiliki suatu kekuatan sebagai alat bukti yang berbeda satu

sama lain. Untuk lebih memperjelas kekuatan alat bukti dalam hukum

perdata maka dapat disimak pada tabel berikut (Harjono, 2010 : 7) :

Tabel 1. Kekuatan Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Alat

Bukti

Uraian Penjelasan Kekuatan

Pembuktian

Surat Dapat berupa akta dan bukan

akta. Akta terdiri dari akta

otentik dan akta bawah tangan

Akta otentik terdiri dari akta

ambtelijk dan akta partij

Akta adalah surat yang sengaja

dibuat untuk bukti

Bukan akta adalah surat/tulisan

yang tidak dimaksudkan untuk

bukti

Akta otentik adalah akta yang

dibuat oleh dan dihadapan

pejabat yang berwenang untuk

itu

Akta bawah tangan adalah akta

Akta otentik

kekuatan

buktinya

lengkap dan

sempurna

Akta bawah

tangan

kekuatan

buktinya

tergantung

diakui tidaknya

tanda tangan

pada akta

tersebut


commit to user

43

yang dibuat sendiri oleh para

pihak

Saksi Pada dasarnya setiap orang

dapat menjadi saksi

Tidak bisa menjadi saksi tidak

mampu mutlak,

Tidak mampu relatif hak

mengundurkan diri

Kewajiban saksi:

- Menghadiri sidang

- Mengucapkan sumpah

- Memberikan keterangan

Syarat saksi:

- Dewasa

- Tidak ada hubungan

darah/ pekerjaan

Kesaksian dianggap sebagai

bukti

a. Melihat, mengetahui,

mendengar, melakukan

sendiri

b. Dapat menjelaskan

kesaksiannya

c. Tidak berupa

kesimpulan/ pendapat

d. Testimonium de auditu

e. Unus testis nullus testis

Merupakan

bukti bebas

Pengakuan Pernyataan membenarkan

sebagian/seluruh dalil pihak

lawan. Ada pengakuan di dalam

Pengakuan di

dalam sidang,

kekuatan


commit to user

44

dan di luar sidang

Macam pengakuan

- Pengakuan murni

- Pengakuan dengan

kualifikasi

- Pengakuan dengan

klausula

Berlaku asas Onsplitbare aveau

buktinya

lengkap dan

menentukan

Pengakuan di

luar sidang

merupakan

bukti bebas

Persangka

an

Kesimpulan yang ditarik oleh

UU atau Hakim dari peristiwa

yang terang kearah peristiwa

yang belum jelas

Ada 2 macam:

- Persangkaan

Hakim/kenyataan

- Persangkaan

hukum/undang-undang

Ada jurisprudensi tetap tentang

zinah

Pasal 633, Pasal 1394, Pasal

1769 KUHPerdata

Merupakan

bukti bebas

Sumpah Ada 2 macam:

- Promossoir

- Confirmatoir

Sumpah Confirmatoir:

- Suppletoir

- Decisoir

Sumpah Suppletoir

Sumpah

Suppletoir

merupakan

bukti sempurna


commit to user

45

- Ada bukti permulaan

- Diperintah oleh Hakim

- Tidak dapat dikembalikan

kepada lawan

Sumpah Decisoir :

- Sama sekali tidak ada

bukti permulaan

- Dibebankan oleh salah

satu pihak kepada lawannya

- Dapat dikembalikan

Sumpah

Decisoir

merupakan

bukti

menentukan

Saksi ahli Dapat diajukan oleh Hakim/

para pihak

Keterangan diberikan secara

lisan/ tertulis dibawah sumpah

Kedudukannya dapat digantikan

oleh ahli yang sama

Saksi ahli memberikan

pendapat/ kesimpulan

Satu ahli dianggap cukup untuk

didengar mengenai satu

peristiwa

Mempunyai keahlian dibidang

yang disengketakan

Merupakan

bukti bebas

Pemeriksa

an

ditempat/

descente

Hakim pemeriksa perkara

melihat langsung ke objek

sengketa di lapangan

Plaatzeleijke Onderzook : bisa

atas permintaan para pihak atau

atas inisiatif Hakim

Merupakan

bukti bebas


commit to user

46

3. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat

Hakim terutama pada Pengadilan Negeri sebagai judex facti harus

memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia

mengetahui dengan jelas segala seluk beluknya, dengan itu ia akan dapat

mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan putusan yang seadil-

adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk

mengetahui dengan jelas segala seluk-beluk suatu perkara kadang kala

bukanlah merupakan hal yang mudah, apalagi bila keterangan yang

disampaikan pihak-pihak yang berperkara bertentangan satu sama lain. Selain

itu, terhadap satu keadaan kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah

dijelaskan secara lisan ataupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa

sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut

ke depan persidangan tidak mungkin, misalnya benda-benda tetap. Dalam

keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-

fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan

pemeriksaan ditempat.

Pemeriksaan ditempat mempunyai makna yang penting sebenarnya

baik untuk pihak-pihak yang berperkara mapun untuk Hakim sebagai

eksekutor dalam sebuah perkara perdata. Bagi para pihak, dengan Hakim

melihat sendiri keadaan sebenarnya, maka diharapkan putusan yang

dijatuhkan akan adil bagi kedua belah pihak. Dengan melakukan pemeriksaan

ditempat Hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana

keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara.

Pemeriksaan ditempat dapat dilakukan dengan adanya alasan (Hari

Sasangka, 2005 : 129) :

a. selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh

Penggugat maupun Tergugat;

b. letak suatu bangunan yang disengketakan;


commit to user

47

c. barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu

bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan; dan

d. suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap

suatu bangunan.

Keadaan-keadaan tersebut tentu saja tidak dapat diketahui dalam

sidang pengadilan kecuali diadakan pemeriksaan ditempat terhadap barang-

barang tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat adalah

pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang

dilakukan Hakim karena jabatannya di tempat objek perkara perdata.

Pemeriksaan ditempat diatur dalam Pasal 180 RBg atau 153 HIR, yaitu :

a. jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat

satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu, yang dengan bantuan

panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan

pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi Hakim.

b. panitera Pengadilan hendaklah membuat proses-perbal atau berita acara

tentang pekerjaan itu dan hasilnya perlu ditandatangani.

Selain diatur di dalam Pasal 153 HIR, pemeriksaan di tempat juga terdapat

pengaturannya di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2001 tentang Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan ditempat pengaturannya

tidak ditetapkan dalam Pasal 284 RBg atau 164 HIR, akan tetapi pemeriksaan

di tempat sesungguhnya juga merupakan alat bukti karena pemeriksaan di

tempat disamakan dengan penglihatan Hakim atau penyaksian Hakim yang

dapat dipakai sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian yang

kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim, sebab pemeriksaan di

tempat tersebut dilakukan dalam upaya agar Hakim memperoleh kepastian

tentang peristiwa yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan ditempat dalam prakteknya dilakukan oleh Hakim ketua

sidang, Hakim anggota, dan panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak-

pihak yang berperkara. Jika dipandang perlu pemeriksaan di tempat dapat


commit to user

48

dilakukan dengan mengikutsertakan aparat keamanan (polisi), dan para

teknisi seperti juru ukur dan juru gambar dari Kantor Agraria untuk

membantu demi kelancaran pemeriksaan setempat tersebut. Dan apabila letak

barang-barang yang hendak diperiksa tersebut di luar wilayah hukum dari

pengadilan yang menangani perkaranya, kewenangan tersebut dilimpahkan

kepada Hakim yang wilayah hukumnya meliputi tanah, bangunan atau barang

sengketa tersebut. Seorang juru sita (wakil) yang ditunjuk secara sah oleh

Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan ditempat,

berwenang penuh untuk melakukan perintah tersebut dan hasil

pemeriksaannya dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan

dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dihadapinya (Damanik.

Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.

http://www.google.co.id/search?q=kekuatan+pembuktian+perdata&hl=id&gb

v=2&prmd=imvns&ei=F8m0TrejMo6nrAe56_XFCA&start=10&sa=N&biw

=1366&bih=599).

Pemeriksaan di tempat mempunyai makna Hakim atas permintaan

para pihak atau karena jabatan memandang perlu diadakan pemeriksaan di

tempat, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seseorang atau

lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di

tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat (Ropauan

Rambe, 2003 : 50). Dalam pemeriksaan di tempat, hakim berkedudukan

sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat

mengangkat seorang atau dua orang dari majelis yang mana mereka memiliki

tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan

lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang

sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan di tempat tersebut

merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya

diserahkan kepada hakim. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak

seluruhnya dapat dihadirkan dimuka persidangan, seperti halnya dalam kasus

sengketa tanah yang objeknya tanah. Akan sulit kiranya kalau mau membawa

http://www.google.co.id/search?q=kekuatan+pembuktian+perdata&hl=id&gbv=2&prmd=imvns&ei=F8m0TrejMo6nrAe56_XFCA&start=10&sa=N&biw=1366&bih=599




commit to user

49

objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan

dilakukan pemeriksaan di tempat (Descente). Pemeriksaan di tempat bukan

dilakukan oleh Hakim secara pribadi, melainkan dilakukan karena jabatannya

yang dilakukan jika dianggap perlu dan berguna bagi pemeriksaan suatu

perkara. Meskipun pemeriksaan di tempat ini dilakukan Hakim karena

jabatannya, namun pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar

pemeriksaan di tempat tersebut dilakukan, tetapi yang menentukan tetap

Hakim ketua sidang pengadilan.

Tujuan dari diadakannya pemeriksaan di tempat ialah agar Hakim

memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi

pemeriksaan di tempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti dan

kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan Hakim (Sudikno

Mertokusumo, 2006 : 19)


commit to user

50

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Gugatan

Pengadilan Negeri yang

berwenang

(Pengadilan Negeri

Surakarta)

Proses Pemeriksaan :

- Mediasi

- Pembacaan Gugatan

- Jawaban Gugatan

- Replik Penggugat

- Duplik Penggugat

- Pembuktian

Pembuktian

Pasal 153 HIR

Pemeriksaan Ditempat

1. Prosedur Pengajuan

2. Cara Pelaksanaan

3. Kekuatan

Pembuktian

Pasal 164 HIR

- Bukti Surat/

tulisan

- Bukti Saksi

- Pengakuan

- Persangkaan

- Sumpah

Putusan

(Nomor:72/Pdt.G/2008/PN.Ska)

Pasal 154 HIR

Keterangan

Ahli

Sengketa Perdata


commit to user

51

Keterangan:

Dalam kehidupan bermasyarakat pastinya sering terdapat suatu

sengketa dan apabila suatu sengketa tersebut telah diajukan ke Pengadilan

maka akan dilakukan suatu pemeriksaan dan penyelesaian oleh majelis

Hakim. Dalam hal ini jika terjadi suatu sengketa perdata, maka Pengadilan

Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perdata

tersebut.

Pemeriksaan sengketa perdata tersebut di mulai sejak dilakukannya

pendaftaran gugatan oleh para pihak yang bersengketa Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan sengketa tersebut melalui berbagai tahapan proses yang pada

dasarnya proses pembuktian menjadi bagian penting dalam pemeriksaan

sengketa perdata tersebut, dimana pembuktian dilakukan sebagai salah

satu cara untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa berdasar fakta-

fakta yang ada di persidangan.

Alat bukti yang digunakan dalam sengketa perdata diatur di dalam

Pasal 164 HIR, yaitu : bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan,

dan sumpah. Akan tetapi terdapat juga bukti lain yang tercantum didalam

Pasal 153 HIR atau 180 RBg yaitu tentang alat bukti pemeriksaan

ditempat, dan Pasal 154 HIR atau 181 RBg yaitu tentang keterangan ahli.

Pemeriksaan di tempat diatur tersendiri, dan tidak termasuk dalam

Pasal 164 HIR. Akan tetapi pada dasarnya pemeriksaan di tempat juga

merupakan alat bukti dalam sengketa perdata. Pemeriksaan memiliki

karakteristik tersendiri tentang prosedur pengajuan alat buktinya, cara

pelaksanaan pemeriksaan alat buktinya dan juga tentang kekuatan alat

bukti pemeriksaan ditempat.


commit to user

52

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik

wawancara dengan Bapak Bintoro Widodo, S.H. selaku Hakim di Pengadilan

Negeri Surakarta dan Bapak M. Ali Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Sekretaris

di Pengadilan Negeri Surakarta yang berkompeten dengan pemeriksaan di tempat

dan membaca berkas perkara yaitu berita acara pemeriksaan di tempat dan

putusan nomor : 72/Pdt.G/2008/PN.Ska mengenai pemeriksaan di tempat sebagai

alat bukti dalam pemeriksaan sengketa di Pengadilan Negeri Surakarta, maka

akan di uraikan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian ini selain data yang diperoleh melalui wawancara penulis

juga mengambil data dari berkas perkara, yaitu putusan dengan Nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska. Data- data yang diperoleh dari putusan tersebut sebagai

hasil penelitian akan disajikan dan di analisis yang meliputi :

1. Nomor Putusan

2. Identitas Para Pihak

3. Duduk Perkara

4. Proses Pemeriksaan Perkara dengan Alat Bukti Pemeriksaan Di Tempat

5. Pertimbangan Hukum

6. Amar Putusan

Adapun data dari kasus yang pertama adalah sebagai berikut :


commit to user

53

1. Nomor Perkara

Berkas perkara yang digunakan oleh penulis adalah putusan perkara

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta yang didalamnya terdapat alat bukti

yang menggunakan pemeriksaan di tempat, yaitu Putusan Nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska

2. Identitas Para Pihak

Penggugat :

a. PENGGUGAT I

Nama : Ng

Alamat : Brojodipan, RT. 01 RW. 04, Kelurahan

makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten

Sukoharjo.

b. PENGGUGAT II

Nama : AB

Alamat : Alas Malang, RT. 01 RW. 17, Kelurahan

Winong, Kecamatan dan Kabupaten Boyolali.

c. PENGGUGAT III

Nama : D

Alamat : Tegal jeruk, RT. 02 RW. 04, Kelurahan

Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten

Boyolali.


commit to user

54

d. PENGGUGAT IV

Nama : T



Boyolali.

e. PENGGUGAT V

Nama : M


Kragilan, Kecamatan Mojosongo,

Kabupaten Boyolali.

f. PENGGUGAT VI

Nama : MT

Alamat : Kalikiring, RT. 01 RW. 04, Kelurahan


Boyolali.

g. PENGGUGAT VII

Nama : S

Alamat : Karangsari, RT. 03 RW. 06, Kelurahan

Karangsari, Kecamatan Kluwah, Kabupaten

Pati.


commit to user

55

h. PENGGUGAT VIII

Nama : SS

Alamat : Butuh, RT. 03 RW. 06, Kelurahan

Mojosongo, Kecamatan Mojosongo,

Kabupaten Boyolali.

i. PENGGUGAT IX

Nama : SA

Alamat : Pojok, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Dlingo,

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

j. PENGGUGAT X

Nama : Tw

Alamat : Mekarsari Barat, RT. 001 RW. 001,

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun

Selatan, Kabupaten Bekasi.

k. PENGGUGAT XI

Nama : W



Boyolali.


commit to user

56

l. PENGGUGAT XII

Nama : J



Boyolali.

m. PENGGUGAT XIII

Nama : MW

Alamat : Tegal jeruk, RT. 02 RW. 04, Kelurahan,


Boyolali.

n. PENGGUGAT XIV

Nama : YUS

Alamat : Kalikiring, RT. 001 RW. 004, Kelurahan


Boyolali.

Keseluruhan pihak Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 17 April 2008 telah menyerahkan kuasa kepada AS, S.H. Advokat

beralamat di Jl. Gelarsena II, Jonggrangan baru, Klaten Utara-Klaten.

Tergugat :

HS, bertempat tinggal di Tunggulsari, RT. 03 RW. 16, Kelurahan

Pajang, Kecamatan Laweyan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa


commit to user

57

Khusus tanggal 15 Mei 2008 telah menyerahkan kuasa kepada MA, S.H.,

PTN, S.H., M.H. dan S, S.H., yang beralamat di Jl. RM Said No. 168 Pasar

Nongko, Banjarsari, Surakarta.

3. Duduk Perkara

Pada tahun 1960 pernah hidup dalam perkawinan antara suami-isteri

yang bernama Sy dengan Mr, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai

anak, namun Sy membawa anak bawaan (gawan) 3 (tiga) orang, yaitu: P, J,

dan HS (Tergugat). Semasa perkawinan Sy dengan Mr atas nama tersebut

diperoleh harta bersama (harta gono-gini) yang dalam hal ini dijadikan obyek

sengketa yaitu tanah Kapling patok 488 Luas ± 755 m2atas nama Mr dengan

Nomor SPPT 33.72.010.001.006-0121.0 yang terletak di Tunggulsari, RT. 03

RW. 16 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Batas

obyek sengketa adalah sebelah utara adalah jalan, sebelah selatan adalah

jalan, sebelah barat adalah pekarangan/rumah HS, sebelah timur adalah

pekarangan/rumah Bp. K.

Pada tahun 1973 terjadilah perceraian antara Sy dengan Mr, setelah

perceraiannya obyek sengketa tersebut dibagi menjadi 2 (dua), separo untuk

Sy dan separo untuk Mr. Pada waktu itu Sy meminta bagian uang dan tidak

meminta tanah, Sy di beri uang oleh Mr seharga tanah tersebut istilah bahasa

Jawanya bagian Sy ditoroki uang oleh Mr, kemudian Sy beserta ketiga

anaknya pergi meninggalkan Mr. Selanjutnya tanah (obyek sengketa) tersebut

menjadi kepunyaan dan sekaligus dikuasai Mr sampai meninggalnya. Dengan

ketidaktahuan Mr tanah tersebut belum sempat dimintakan Sertipikat ke

Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Surakarta.

Setelah 6 (enam) tahun kemudian tepatnya pada 24 Maret 1979 Sy

rujuk kembali secara sah dengan Mr, dalam perkawinannya yang kedua

tersebut, Sy beserta ketiga anaknya kembali hidup serumah dengan Mr di

rumah yang terletak di atas tanah bawaan/tanah gawan Mr yaitu tanah

Kapling Patok 488 (obyek sengketa) yang terletak di Tunggulsari, RT. 03


commit to user

58

RW. 16 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Dalam

perkawinannya yang kedua tersebut antara Sy dengan Mr juga tidak

dikaruniai anak sampai keduanya meninggal dunia, Mr meninggal dunia tidak

meninggalkan ahli waris anak dan orang tua namun meninggalkan ahli waris

saudara kandung dan keponakan-keponakan: AB (Penggugat II), M

(meninggal dunia) meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu: D (Penggugat

III), T (Penggugat IV), M (Penggugat V), MT (Penggugat VI), S (Penggugat

VII), Wi (meninggal dunia) meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu: SS

(Penggugat VIII), SA (Penggugat IX), Tw (Penggugat X), Ji (meninggal

dunia) meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu: W (Penggugat XI), J

(Penggugat XII), MW (Penggugat XIII), selanjutnya YUS (Penggugat XIV),

dan Ng (Penggugat I). Di samping meninggalkan saudara kandung dan

keponakan tersebut diatas, Mr juga meninggalkan tanah Kapling Patok 488

Luas ± 755 m2 atas nama Mr dengan Nomor SPPT 33.72.010.001.006-0121.0

yang terletak di Tunggulsari, RT. 03 RW. 16 Kelurahan Pajang, Kecamatan

Laweyan, Kota Surakarta, dan tanah tersebut belum pernah dibagi waris di

antara ahli waris sah yang berhak menerimanya menurut hukum.

Obyek sengketa tersebut selanjutny dikuasai oleh Tergugat HS secara

tidak sah dan melawan hukum sejak Januari 2007 sampai gugatan tersebut

diajukan. Para Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk

menyelesaikan harta peninggalan / harta warisan tersebut secara baik-baik

(damai) namun hasilnya sia-sia dan Tergugat masih bersikeras tetap

menguasai tanah warisan tersebut sendiri. Maka atas perbuatan HS tersebut

Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Primair

a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

b. Menyatakan dan menetapkan rnenurut hukum bahwa Para Penggugat

adalah ahli waris sah dari Mr yang berhak menerima harta warisannya

yang berupa tanah Kapling Patok 488 Luas ± 755 m2 atas nama Mr


commit to user

59

dengan Nomor SPPT 33.72.010.001.006-0121.0 yang terletak di

Tunggulsari, RT. 03 RW. 16 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan,

Kota Surakarta.

c. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah Kapling Patok

488 Luas + 755 m2 atas nama Mr dengan Nomor SPPT

33.72.010.001.006-0121.0 yang terletak di Tunggulsari, RT. 03 RW. 16

Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta adalah harta

peninggalan Mr yang belum dibagi waris.

d. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat (HS) dalam menguasai tanah

sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

e. Menghukum Tergugat (HS) untuk membayar ganti rugi karena penguasaan

obyek sengketa yang tidak sah setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta

rupiah) kepada Penggugat sejak Januari 2007 sampai bisa dilaksanakan

keputusan ini.

f. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak

darinya untuk menyerahkan tanah sengketa yaitu tanah Kapling Patok

488 Luas ± 755 m2

atas nama Mr dengan Nomor SPPT

33.72.010.001.006-0121.0 yang terletak di Tunggulsari, RT. 03 RW. 16

Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kepada Para

Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan

alat negara, dan selanjutnya dibagi antara para ahli waris yang sah.

g. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijadikan dasar untuk

proses balik nama permohonan sertifikat dari tanah Kapling Patok 488

Luas ± 755 m2 atas nama Mr drngan Nomor SPPT 33.72.010.001.006-

0121.0 yang terletak di Tunggulsari, RT. 03 RW. 16 Kelurahan Pajang,

Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta menjadi sertipikat atas nama Para

Ahli waris yang sah (Para Penggugat) Pada Badan Pertanahan Nasional

c.q. Kantor Pertanahan Kota Surakarta.


commit to user

60

h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lerlebih dahulu walaupun ada

upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

i. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

Subsidair

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Proses Pemeriksaan Perkara dengan Alat Bukti Pemeriksaan Di Tempat

a. Mediasi

Hakim memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk

menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2008. Dalam perkara ini proses mediasi yang diupayakan

Majelis Hakim untuk mencari solusi damai tidak berhasil, masing-masing

pihak masih tetap pada pendiriannya.

b. Jawab – Menjawab

Jawaban Tergugat berisi sanggahan atas gugatan Para Penggugat,

yaitu bahwa Almh. Mr telah mengajukan Pensertifikatan atas tanah yang

beralamat di Tunggulsari, RT 03 Rw 16 , Kalurahan Pajang, Kecamatan

Laweyan, Kota Surakarta pada tahun 1976 dan telah diterbitkan Sertifikat

Hak Milik No 631/Kalurahan Pajang atas nama Mr. Bahwa tanah dan

bangunan milik Mr dengan SHM No 631 memang tidak pernah dibagi

waris. Tetapi tanah dan bangunan tersebut telah dijual dengan akte jual

beli yang sah dan didepan pejabat yang berwenang, dilakukan dengan

tunai dan nyata, sehingga alas hak kepemilikan tanah dan bangunan

tersebut adalah sah rnenurut hukum. Tergugat membeli tanah dan

bangunan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah

dengan alas hak yang sah yakni dengan Akte jual beli No.


commit to user

61

105/Laweyan/2006 yang dibuat oleh Rita Esti Sri Purnawati, SH PPAT di

Surakarta dengan jual beli yang sah tersebut kemudian terbit sertifikat hak

milik atas nama Tergugat. Atas hal tersebut Tergugat menuntut balik Para

Penggugat dalam gugatan rekonpensi yaitu :

1) Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

2) Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar

kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dalam Rekonpensi

sebesar'Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara

tunai dan seketika.

3) Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya

perkara yang timbul.

Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk

menanggapi jawaban Tergugat melalui repliknya dan di dalam repliknya,

Para Penggugat tetap berpegang pada pendiriannya yaitu tetap menuntut

pembagian obyek sengketa kepada para ahli waris yang sah dari Mr.

Kemudian ditanggapi oleh pihak Tergugat dalam dupliknya yang juga

tetap berpegang pada pendiriannya bahwa objek sengketa adalah milik

Tergugat sesuai dengan akte jual beli No. 105/laweyan 2006 adalah sah

secara hukum.

c. Pembuktian

Setelah acara jawab – menjawab usai maka persidangan dilanjutkan

dengan acara pembuktian dari ke dua belah pihak yang bersengketa. Alat

bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa dalam

perkara ini adalah alat bukti surat dan saksi. Penggugat mengajukan alat

bukti surat berupa :

1) Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.1

1.31.5/PW.01/43/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laweyan.


commit to user

62

2) Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2007 tanggal 28 September 2007.

3) Foto copy Kartu Keluarga No. 1545 tanggal 2 Juni 1999 atas nama

kepala keluarga Sy, dikeluarkan oleh Camat Laweyan.

4) Foto copy Surat Keterangan Warisan.

5) Foto copy Surat Pernyataan tanggal 31 November 2006 yang dibuat

oleh Sy.

6) Surat Keterangan Nomor: Kk.l 1.31.5/PW.OO/2008 tanggal 1.4 Juli

2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Laweyan.

7) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/504/IV/2008 tanggal 20

April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kragilan.

Alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari lima orang saksi

yaitu :

1) U S, S.H.

Saksi adalah pegawai Kantor Pertanahan Surakarta dengan jabatan

Kepala Sub. Seksi Perkara

2) SH

Saksi merupakan tetangga Mr yang beralamat di Tunggulsari RT. 03/

RW. 16 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta

3) AP



4) R




commit to user

63

5) MK

Saksi adalah Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan,

Surakarta

Kelima saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan

keterangan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu :

1) US, S.H.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor

Pertahanan Surakarta, tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 631

adalah atas nama Mr yang diperoleh dari tanah negara kemudian di

daftarkan ke Kantor Pertahanan pada tanggal 19 Mei 1976. Awalnya

tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 631 adalah tanah milik negara

kemudian dimohonkan haknya menjadi atas nama Mr Sy berdasarkan

SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Mei

1975 No. SK.DA.II/HM/361/1975. Setelah Mr meninggal dunia,

berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disaksikan oleh Kepala

Kelurahan Pajang tanggal 31 Oktober 2006 No : 594.3/52/2006

Sertipikat Hak Milik No. 631 tersebut beralih menjadi atas nama Sy

dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT

RESP,S.H., tanggal 5 Desember 2006 No : 105/Laweyan/2006 tanah

tersebut menjadi atas nama HS. Para pihak yang melakukan jual beli

dalam Akta Jual Beli No : 105/Laweyan/2006 tanggal 5 Desember

2006 adalah antara Sy sebagai penjual dengan HS sebagai pembeli.

2) SH

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dan rumah Mr yaitu sebelah utara

adalah jalan kecil, sebelah selatan adalah jalan besar, sebelah barat

adalah rumah dan pekarangan HS dan S, sebelah timur adalah rumah

dan pekarangan K. Saksi juga menerangkan kalau rumah dan tanah


commit to user

64

milik Mr dibeli oleh Mr, karena mendengar sendiri pada saat Mr

bercerita kepada ibu saksi.

3) AP

Saksi menerangkan bahwa Mr mempunyai suami bernama Sy, namun

dari perkawinannya dengan Sy tidak mempunyai anak kandung, tetapi

setahu saksi Mr mengangkat anak yang tidak lain adalah adiknya

sendiri bernama D yang sejak kecil D dibawa oleh Mr di rumahnya.

Selain itu, setahu saksi Mr mempunyai saudara kandung bernama Ng,

AB, M, Ji, Wi dan S.

4) RK

Saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah dengan Mr, Sy

membawa 3 (tiga) orang anak dari istrinya yang lain, anak Sy itu

bernama P, JP dan HS. Saksi mengetahui Mr telah meninggal dunia

pada tanggal 10 Oktober 2006 dan Sy meninggal pada bulan Juni

2007. Kemudian setelah Sy meninggal yang menempati rumah Mr

adalah HS dan keluarganya.

5) MK

Saksi menerangkan bahwa Mr dan Sy pernah mengajukan perkawinan

pada tanggal 8 Januari 1963 tercatat dengan No : 5/1963, kemudian

pada tanggal 7 Desember 1973 mereka bercerai. Kemudian pada

tanggal 24 Maret 1979 Mr dan Sy menikah kembali dengan Akta

Nikah No : 781/67/111/1979 dengan status janda talak No :

81/LW/1973 tanggal 7 Desember 1973 dan Sy status duda talak

dengan SSu.

Setelah mendengar dan memeriksa alat bukti yang diajukan

Penggugat, selanjutnya majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat


commit to user

65

untuk mengajukan alat bukti. Alat bukti yang diajukan Tergugat berupa

alat bukti surat dan saksi. Alat bukti surat yang diajukan ialah :

1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas riama Tergugat No :

11.2812.1 50659.0012 tanggal 2 Oktober 2006.

2) Foto copy Akta Jual Beli No : 105/Laweyan/2006 tanggal 5 Desember

2006 yang dibuat dihadapan Rita Esti Sri Purnawati, SH. PPAT di

Surakarta.

3) Foto copy Sertipikat Hak Milik No : 631 Kelurahan Pajang,

Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta.

4) Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Pajang.

5) Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 781/67/111/1979 tanggal-24

Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Laweyan.

6) Foto copy Surat Keterangan Kematian No : 474.3/144/2006 tanggal

11 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pajang.

7) Foto copy Surat Keterangan Kematian No : 474.3/089/2007 tanggal

23 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pajang.

8) Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 31 Oktober 2006.

9) Foto copy Kartu Keluarga No : 00962 tanggal 01 Juli 2001 yang

dikeluarkan oleh Camat Colomadu.

10) Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajang Bumi dan

Bangunan Tahun 2008 No : SPPT : 33.72.010.001.006.0121.0 tanggal

02 Januari 2008.


commit to user

66

Alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari tiga orang saksi

yaitu:

1) SHr

Saksi adalah tetangga Mr yang beralamat di Tunggulsari RT. 03/ RW.

16 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta

2) Sp

Saksi mengenal Mr karena dulu sebelum Mr membeli tanah dan

rumah yang menjadi sengketa, Mr pernah mengontrak rumah milik

kakak saksi di Purwotomo.

3) K

Saksi adalah tetangga Mr dan pernah menjadi Ketua RT di

Tunggulsari RT. 03/ RW. 16 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan,

Surakarta pada tahun 1995.

Ketiga saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan yang

dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu :

1) SHr

Saksi menerangkan tentang batas-batas obyek sengketa, yaitu sebelah

utara adalah jalan kecil, sebelah selatan adalah jalan besar, sebelah

barat adalah rumah dan pekarangan milik SS, sebelah timur adalah

rumah dan pekarangan K. Saksi menerangkan bahwa Mr pernah

bercerita kepada saksi kalau tanah dan rumah di Tunggulsari itu dibeli

oleh Mr, tetapi kapan dibelinya saksi tidak tahu, pada waktu Sy

menikah dengan Mr statusnya duda dengan membawa 4 (empat)

orang anak, yaitu P, JP, HS dan T. Setelah Mr dan Sy meninggal,

tanah sengketa yang terletak di Tunggulsari, Kelurahan Pajang,


commit to user

67

Kecamatan Laweyan - Surakarta tersebut ditempati oleh HS dan

keluarganya.

2) Sp

Saksi menerangkan pada saat Mr dalam perkawinannya dengan Sy

tidak mempunyai anak kandung dan juga tidak pernah mengangkat

anak. Saksi menjelaskan juga letak tanah dan batas-batas tanah yang

menjadi sengketa yang ditempati HS, yaitu terletak di Tunggulsari RT

03 / RW 16, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan - Surakarta

dengan batas-batas sebelah utara adalah jalan kecil, sebelah selatan

adalah jalan besar, sebelah barat adalah rumah dan pekarangan milik

Sm, sebelah timur adalah rumah dan pekarangan K, sewaktu Mr masih

hidup tanah dan rumah tersebut ditempati oleh mereka berdua (Mr

dan Sy), kemudian setelah Mr meninggal dunia yang menempati

adalah Sy dan setelah Sy meninggal dunia yang menempati adalah

HS dengan keluarganya. Mr mempunyai saudara kandung diantaranya

adalah Ng dan AB, sedangkan D adalah keponakan.

3) K

Saksi mengetahui Mr dan Sy adalah suami isteri karena saksi pernah

melihat Kartu Keluarga mereka pada waktu saksi menjadi ketua RT

tahun 1995. Obyek sengketa secara fisik sekarang dikuasai oleh

HSkarena dibeli oleh HS, tetapi saksi tidak tahu soal surat jual

belinya. saksi menerangkan ia mau menandatangani bukti surat

keterangan warisan (bukti T-8) adalah sebagai balas budi kepada Mr

dan Sy karena dulu biaya hidup saksi dibantu / dicukupi oleh Sy dan

Mr.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.ska setelah majelis Hakim

mencocokan keaslian Alat Bukti Surat yang diajukan maka persidangan

dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Keterangan yang didapat dari

saksi intinya mengatakan bahwa Tergugat yang menempati dan menguasai


commit to user

68

objek sengketa warisan Mr. Kemudian acara pembuktian dilanjutkan

dengan acara pemeriksaan di tempat. Dalam Hal ini Hakim yang

berinisiatif untuk menggunakan alat bukti pemeriksaan di tempat.

Pemeriksaan setempat dianggap perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk

membuktikan keberadaan objek sengketa, mencocokan batas yang

disampaikan dalam persidangan oleh para saksi ataupun dengan bukti

tertulis yang disampaikan dalam persidangan.

Hasil pemeriksaan terhadap tanah yang disengketakan

membuktikan bahwa ternyata objek sengketa yang dimaksud oleh Para

Penggugat adalah benar tanah dan rumah yang terletak di Tunggulsari RT.

03 RW. XVI Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta yang

semula berasal dari tanah Negara bekas Petak No : 488, seluas +/- 755 m2

dengan Sertifikat Hak Milik No : 631 yang dikeluarkan pada tanggal 24

Mei 1976 atas nama pemegang terakhir HS. Adapun gambar dan batas-

batasnya adalah sebagai berikut :

U

Gambar 3. Batas-batas tanah sengketa dalam putusan Nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska

Tanah dan Rumah

Sengketa

Pekarangan

Ibu S

Pekarangan

Bp. K

Pekarangan

Bp. S

Pekarangan

Bp. HS


commit to user

69

Keterangan :

Sebelah Utara : Jalan / gang kecil

Sebelah Selatan : Jalan Temugiring

Sebelah Barat : Pekarangan Ibu S dan Bapak HS

Sebelah Timur : Pekarangan Bapak K dan Pekarangan

Bapak S

Untuk selanjutnya Hakim Ketua mengatakan bahwa setelah

dilakukannya pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi serta telah

dilakukannya pemeriksaann di tempat dan dirasa cukup maka Hakim

Ketua memerintahkan agar masing-masing pihak mengajukan

kesimpulannya.

d. Kesimpulan

Para Pihak menanggapi keseluruhan sidang dengan kesimpulan

akhir yang mana isinya tetap mempertahankan dalil-dalil pendiriannya.

5. Pertimbangan Hukum

a. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat bertanda P-l, P-2 dan P-7

tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah

bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis,

sedangkan bukti tertanda P-3, P-4 dan P-5 aslinya tidak dapat

diperlihatkan dipersidangan oleh Para Penggugat.

b. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat

tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula

bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis,

kecuali bukti tertanda T-8 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan.


commit to user

70

c. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3

yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang

mengadili perkara ini dengan alasan Tergugat bertempat tinggal di Jl.

Baturan Indah V / B 188 RT. 03 RW. 11 Kelurahan / Desa Baturan,

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Majelis

mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan

gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah

hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui

tempat tinggalnya tempat tergugat sebenamya berdiam adalah

menipakan azas umum, sedangkan ayat-ayat berikutnya merupakan

ketentuan yang mengecualikan atau merupakan lex specialisnya,

- Bahwa ternyata obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah berupa

benda tetap / barang tidak bergerak, yaitu tanah dengan patok 488

dengan luas +/- 755 m2 yang terletak di Tunggulsari RT 03 RW 16

Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan batas-

batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Pekarangan / Rumah HS

Sebelah Timur : Pekarangan / Rumah Bp. K

Bahwa Pasal 118 ayat 3 HIR jelas menentukan kalau gugatan

itu tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak benda tidak

bergerak itu;


commit to user

71

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelaslah

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (3) H1R yang

merupakan lex specialis, maka ketentuan umum / lex generalis yang

tertuang dalam Pasal 118 ayat (1) HIR harus dikesampingkan oleh

karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri

Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini tidaklah mempunyai

landasan yuridis dan patut untuk ditolak. Menimbang, bahwa

berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di

atas, Majelis menilai dan berpendapat eksepsi Tergugat haruslah

dinyatakan ditolak seluruhnya ;

d. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang telah

diuraikan, Majelis menilai dan berpendapat Para Penggugat Konpensi /

Para Tergugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil

gugatannya dan sebaliknya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi

telah gagal mempertahankan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu

gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dapat

dikabulkan untuk sebagian;

6. Amar Putusan

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Pokok Pekara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat

Rekonpensi untuk sebagian;

- Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat

Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari Mr

yang berhak menerima harta warisan berupa tanah kapling Petak No : 488,


commit to user

72

luas +/-755 m2 atas nama Mr, terletak di Tunggulsari, RT. 03, RW. XVI,

Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta tercantum dalam

Sertipikat Hak Milik No : 631 Kelurahan Pajang tanggal 18 Mei 1976;

- Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah kapling Petak

No : 488, Luas +/- 755 m2 atas nama Mr yang terletak di Tunggulsari RT.

03 RW. XVI, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. : 631, Kelurahan Pajang tanggal

18 Mei 1976 adalah harta peninggalan Mr yang belum dibagi waris;

- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Konpensi /

Penggugat Rekonpeksi (HS) menguasai tanah sengketa adalah tidak sah

dan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi (HS) untuk

membayar ganti rugi atas penguasaan obyek sengketa secara tidak sah

setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kepada Para

Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi sejak Januari 2007

sampai bisa dilaksan akan putusan dalam perkara ini;

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan atau siapa

saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa,

yaitu tanah kapling Petak No : 488, Luas +/- 755 m2 atas nama Mr yang

terletakdi Tunggulsari, RT. 03 RW. XVI Kelurahan Pajang, Kecamatan

Laweyan, Kota Surakarta dengan Sertipikat Hak Milik No : 631,

Kelurahan Pajang tanggal 18Mei 1976 kepada Para Penggugat Konpensi /

Para Tergugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu

dengan bantuan alat Negara;

- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijadikan dasar untuk

prosesbalik nama atas Sertipikat Hak Milik No : 631, Kelurahan Pajang

tanggal 18 Mei1976 dari tanah kapling Petak No : 488, Luas +/- 755 m2

atas nama Mr yang terletak di Tunggulsari, RT. 03 RW. XVI, Kelurahan


commit to user

73

Pajang,Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta menjadi sertipikat atas nama

Para Ahliwaris yang sah ( Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat

Rekonpensi ) pada Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan

Kota Surakarta;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat

Rekonpensi selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar

seluruh biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 519.000,-

(Lima ratus sembilan belas ribu rupiah )

B. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Pengadilan Negeri Surakarta

tentang salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses penyelesaian suatu

sengketa perdata yaitu alat bukti pemeriksaan di tempat. Alat bukti pemeriksaan

di tempat dalam hasil wawancara sendiri sebenarnya dikatakan tidak hanya dapat

di gunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkata yang objek sengketanya

berupa tanah, akan tetapi dapat juga digunakan untuk membuktikan langsung

keadaan seseorang yang berada di suatu tempat, misalnya : seperti orang yang

dikatakan sakit lumpuh, gila, maka hakim dapat memeriksa langsung ketempat

seseorang tersebut berada untuk membuktikan keadaan seseorang. Penulis dalam

penelitian ini mempelajari berkas perkara seperti putusan Nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska dan data-data lainnya, maka penulis juga mengadakan


commit to user

74

wawancara dengan Bapak Bintoro Widodo, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri

Surakarta dan Bapak M. Ali Fardoni, S.H., M.H. Panitera Sekretaris di Pengadilan

Negeri Surakarta yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 maret 2012, maka di

peroleh hasil sebagai berikut :

1. Prosedur Pengajuan Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat dalam Proses

Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta

Pemeriksaan di tempat merupakan salah satu yang erat kaitannya

dengan hukum pembuktian, meskipun secara formil ia tidak termasuk alat

bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284

Rbg. Tetapi Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR Pasal 153, pada Rbg

Pasal 180, dan pada Rv yaitu dalam Bab II, bagian 7, dengan judul

Pemeriksaan di Tempat dan penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214

(sebanyak 4 Pasal). Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang

pemeriksaan setempat tersebut, maka pemeriksaan setempat berarti proses

pemeriksaan persidangan yang dilakukan di tempat objek sengketa terletak,

untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek sengketa

tersebut.

Pasal 153 HIR telah mengatur tentang alat bukti tersebut, Majelis

Hakim memiliki wewenang untuk menggunakan alat bukti tersebut dalam

menyelesaikan sengketa perdata, namun mengenai rincian prosedur

pengajuannya tidak ditentukan di dalam suatu peraturan yang khusus. Dari

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Bintoro Widodo,

S.H., dan juga mempelajari berkas perkara serta data-data lain, maka prosedur

pengajuan Alat Bukti Pemeriksaan di Tempat dalam proses pemeriksaan

sengketa perdata dapat di lakukan dengan :

a. Perintah Majelis Hakim Karena Jabatannya

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pemeriksaan Setempat pada intinya mengijinkan ketua/majelis hakim


commit to user

75

dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa

perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah,

apabila dari hasil proses persidangan terdapat suatu kesan dimana obyek

sengketa masih belum jelas. Seperti halnya di dalam Pasal 153 HIR yang

memberikan wewenang kepada Majelis Hakim meskipun kedua belah

pihak yang bersengketa baik Penggugat ataupun Tergugat tidak

mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya pemeriksaan di tempat.

Pelaksanaan pemeriksaan di tempat yang didasarkan atas perintah Majelis

hakim, menurut Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg secara samar dituangkan

dalam bentuk putusan sela.

Majelis Hakim karena jabatannya di sini juga berarti bahwa

kewenangan untuk menetapkan atau memerintahkan dilakukannya suatu

pemeriksaan di tempat tidak hanya terbatas pada hakim di pengadilan

tingkat pertama saja, akan tetapi meliputi semua hakim secara

institusional dapat juga dilakukan oleh hakim tingkat banding dan kasasi.

b. Inisiatif dari Pihak yang Bersengketa

Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg atau Pasal 211 Rv ditegaskan bahwa

pemeriksaan di tempat dapat dilaksanakan atas permintaan para pihak. Hak

tersebut di miliki oleh masing-masing pihak, sehingga pemeriksaan di

tempat dapat dilaksanakan atas permintaan salah satu pihak maupun atas

permintaan bersama kedua belah pihak.

Masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan

di tempat kepada Majelis Hakim, hal tersebut disebabkan karena

pemeriksaan di tempat termasuk di dalam alat bukti sengketa perdata,

maka kedua belah pihak yang bersengketa dapat menggunakannya.

Permohonan pemeriksaan di tempat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara,

yaitu :


commit to user

76

1) Permohonan secara lisan

yaitu, permohonan untuk dilaksanakan pemeriksaan di tempat yang

dimohon oleh salah satu pihak dalam suatu proses penyelesaian

sengketa perdata.

2) Permohonan secara tertulis

yaitu, permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan di tempat oleh

salah satu pihak yang sedang bersengketa dengan mengajukan surat

tertulis dan kemudian dicatat dalam berita acara oleh panitera

pengganti.

Permohonan tersebut dapat diajukan salah satu pihak ataupun

keduanya apabila pihak lawan memberikan bantahan atas kebenaran

batas, letak, ataupun luas objek yang disengketakan. Dengan

demikian, objek sengketa tersebut dianggap belum jelas dan tepat,

keadaan seperti ini sangat di perlukan adanya pemeriksaan di tempat.

Setelah ditetapkan hari sidang maka persidangan dengan pemeriksaan

di tempat dapat dilaksanakan.

Pada berkas perkara yang diteliti oleh penulis, yaitu putusan Nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska pelaksanaan pemeriksaan di tempat datang dari

perintah Majelis hakim dan bukan dari para pihak yang bersengketa. Hal ini

dilakukan karena Majelis Hakim mengganggap fakta di dalam persidangan

masih dianggap kurang meyakinkan dalam memberikan suatu kejelasan objek

sengketa. Selain agar objek sengketa jelas adanya, juga membantu agar dalam

eksekusi nantinya tidak lagi mengalami kesulitan

2. Cara Pelaksanaan Pemeriksaan di Tempat dalam Proses Pemeriksaan

Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta

Perintah penuangan pemeriksaan di tempat dalam putusan sela

(interlocutoir vonnis) atau tussen vonnis ditentukan secara tegas dalam Pasal

211 Rv, yang berisi hal-hal sebagai berikut (Yahya Harahap, 2010 :783-784) :


commit to user

77

a. Penunjukan pelaksana pemeriksaan setempat

Dalam putusan sela tersebut, terdapat nama pejabat yang bertindak

sebagai pelaksana yang terdiri dari :

1) Paling tidak salah seorang Hakim Anggota Majelis

Minimal terdiri dari seorang Hakim Anggota Majelis yang

memeriksa perkara tersebut. Tetapi boleh juga lebih, misalkan terdiri

dari dua Hakim Anggota Majelis. Dalam HIR dan RBg Hakim

Anggota yang ditunjuk disebut Komisaris, untuk melaksanakan

pemeriksaan setempat dapat diangkat satu atau dua orang Komisaris

yang terdiri dari Hakim Anggota Majelis yang mengadili perkara. Hal

ini bertujuan agar Hakim Anggota yang ikut memeriksa perkara,

secara realistis dan objektif yang lebih tepat diangkat karena mereka

sudah mengetahui dan mendalami kasus yang diperkarakan.

2) Disertai seorang Panitera

Panitera bertindak dalam mendampingi Hakim Anggota Majelis dan

bertugas membuat berita acara pemeriksaan di tempat.

3) Dapat dibantu oleh Ahli

Ahli tidak bersifat mutlak dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat,

yang mutlak hanyalah Hakim Anggota dan panitera, sedangkan ahli

bersifat insidentil. Apabila dianggap perlu maka dapat dimasukkan

beberapa orang ahli sesuai dengan objek sengketa, misal : objeknya

tanah dapat dibantu ahli dari kantor BPN.

b. Berisi perintah hal yang harus diperiksa

Putusan sela memuat perintah mengenai hal-hal yang harus diperiksa :

1) Memang dibolehkan secara umum berupa rumusan memerintahkan

pemeriksaan terhadap objek barang terperkara di tempat barang

terletak.


commit to user

78

2) Namun yang paling baik, perintah itu dideskripsikan secara jelas dan

rinci seperti memeriksa lokasi, ukuran, dam batas-batasnya atau

jumlah dan kualitasnya.

Pada intinya disebut satu persatu hal-hal yang harus diperiksa dan dinilai

mengenai keadaan barang objek perkara. Prinsipnya, hasil yang ingin

dicapai pemeriksaan di tempat, agar dapat ditemukan fakta yang terang,

pasti, dan definitif mengenai keadaan barang objek perkara.

Cara pelaksanaan dalam prakteknya tentu lebih dapat dilihat secara

lebih terperinci. Didasarkan atas hasil wawancara dengan Bapak Bintoro

Widodo, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Bapak M. Ali

Fardoni, S.H., M.H. Panitera Sekretaris di Pengadilan Negeri Surakarta yang

berkompeten dengan pemeriksaan di tempat dan membaca berkas perkara

yaitu berita acara pemeriksaan di tempat dan putusan nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska pelaksanaan pembuktian dengan pemeriksaan di

tempat di awali dengan adanya permohonan dari salah satu pihak yang

bersengketa baik secara lisan, maupun tertulis dalam suatu persidangan,

apabila merupakan inisiatif dari para pihak. Dari hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa cara pengajuan alat bukti pemeriksaan di tempat bila

obyek sengketa ada di dalam wilayah Pengadilan Negeri Surakarta adalah

dengan mengajukan permohonan pemeriksaan di tempat baik secara lisan

maupun tertulis kepada Majelis Hakim lalu Majelis Hakim menanggapi

permohonan tersebut dengan pertimbangan seberapa pentingnya hal

pemeriksaan di tempat itu dilakukan. Jika dianggap penting permohonan

tersebut dikabulkan kemudian majelis hakim memberitahukan kepada

Panitera, sedangkan pihak yang meminta pemeriksaan di tempat membayar

biaya pemeriksaan di tempat kepada Panitera dan pada agenda persidangan

selanjutnya pemeriksaan di tempat dilaksanakan. Bila obyek sengketa ada di

luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta maka pengajuannya seperti pada

pengajuan pemeriksaan di tempat jika obyek sengketa ada di wilayah

Pengadilan Negeri Surakarta tetapi prosedurnya ditambah dengan pelimpahan


commit to user

79

pemeriksaan. Ketika Majelis Hakim memberitahu tempat obyek sengketa

yang akan diperiksa kepada Panitera kemudian Panitera meminta bantuan ke

Pengadilan Negeri tempat obyek sengketa itu berada dengan menyertakan

daftar pertanyaan yang diperlukan. Di Pengadilan Negeri setempat yang

terdapat obyek sengketa tersebut menunjuk majelis hakim untuk

melaksanakan pemeriksaan di tempat dengan materi yang telah disusun tadi

dan akhirnya mengirimkan hasilnya ke Pengadilan Negeri Surakarta. Namun

dalam pelaksanaannya, terhadap obyek sengketa yang ada di luar wilayah

Pengadilan Negeri Surakarta, ada juga hakim yang tidak menggunakan

prosedur pelimpahan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang

membawahi obyek sengketa tersebut dan langsung melaksanakan

pemeriksaan di tempat. Pada dasarnya permohonan tersebut dicatat oleh

panitera pengganti dalam berita acara persidangan, dan kemudian Majelis

Hakim menetapkan hari sidang untuk dilaksanakan pemeriksaan di tempat.

Berbeda apabila inisiatif pemeriksaan di tempat berasal dari Majelis

Hakim, maka Majelis Hakim dapat langsung menetapkan hari sidang, tidak

ada ketentuan khusus mengenai kapan harus diadakan pemeriksaan di tempat.

Setelah Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk pelaksanaan

pemeriksaan di tempat maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera

pengganti untuk disampaikan kepada juru sita guna mengirimkan surat

pemberitahuan kepada Kepala Desa setempat dan Kepala Badan Pertanahan

setempat bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan di tempat oleh Pengadilan

Negeri Surakarta serta perintah untuk hadir dalam sidang tersebut dengan

membawa data-data yang diperlukan untuk mempelancar pelaksanaan

pemeriksaan di tempat. Pemeriksaan di tempat adalah sidang resmi dari

pengadilan, hanya saja temapatnya berada diluar pengadilan yaitu di tempat

objek sengketa. Akan tetapi, tetap saja secara formil harus dihadiri oleh para

pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat, serta dilengkapi oleh

pihak-pihak yang terkait. Walaupun demikian, apabila pihak yang sudah

diberitahu dengan panggilan resmi tidak hadir tanpa adanya suatu alasan yang


commit to user

80

sah, maka pemeriksaan di tempat masih dapat dilangsungkan tanpa hadirnya

pihak tersebut.

Pemeriksaan di tempat merupakan acara pembuktian di dalam suatu

persidangan, maka jalannya acara persidanganpun tetap sama yaitu dibuka

terlebih dahulu oleh Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Surakarta. Walaupun

dalam prakteknya pembukaan persidangan tersebut dapat juga dilakukan di

tempat berlangsungnya pemeriksaan objek sengketa. Para pihak yang

bersengketa dapat langsung hadir di lokasi pemeriksaan setempat, akan tetapi

dapat juga berangkat bersama majelis hakim dari Pengadilan Negeri

Surakarta, hal ini di sesuaikan dengan perintah panggilan Majelis Hakim pada

sidang sebelumnya. Dalam berkas perkara Nomor : 72/Pdt.G/2008/PN.Ska

pemeriksaan di tempat di awali dengan pembukaan sidang oleh Majelis

Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang di hadiri juga oleh para pihak,

kemudian persidangan di skors untuk menuju ke tempat pemeriksaan yaitu di

Tunggulsari RT. 03 RW. XVI, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota

Surakarta.

Para pihak yang bersengketa berangkat bersama dari Pengadilan

Negeri Surakarta bersama Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan juga Juru

Sita menuju lokasi. Sesampainya di lokasi pemeriksaan Hakim membuka

kembali sidang yang di skors, dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan di

tempat. Di lokasi pemeriksaan di tempat juga di hadiri oleh Kepala Desa/

Lurah, pihak dari BPN/juru ukur, dan pihak-pihak lain yang terkait seperti

saksi dari pihak Penggugat ataupun Tergugat. Pemeriksaan di tempat yang

dilakukan meliputi pengukuran tanah, mencocokkan batas sesui dengan

keterangan para saksi dengan fakta di lokasi objek sengketa, menghitung luas

dan menggambar tanah beserta isinya yang menjadi objek sengketa. Kepada

para pihak juga diberikan hak dan kesempatan yang sama seperti dalam acara

persindangan biasa pada umumnya untuk mengajukan bukti tambahan untuk

memperkuat dalil-dalil ataupun bantahan yang diajukan oleh masing-masing

pihak.


commit to user

81

Setelah dirasakan cukup, maka acara pemeriksaan di tempat ditutup

oleh Majelis Hakim. Sebagaimana halnya acara persidangan biasa pada

umumnya maka keseluruhan acara pemeriksaan di tempat di catat oleh

panitera pengganti untuk di tuangkan dalam berita acara persidangan. Sesuai

dengan Pasal 186 HIR, yaitu :

a. Panitera membuat berita acara di setiap persidangan yang memuat dan

mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

b. Berita acara ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera; dan

c. Jika Hakim atau Panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan

dalam berita acara tersebut.

Selain panitera yang harus membuat berita acara pemeriksaan di tempat,

hakim yang ditugaskan melaksanakan juga diharuskan membuat akta

pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Agar

akta pendapat dapat dibuat secara objektif dan realistis maka hakim pelaksana

dapat meminta bantuan kepada ahli, dan akta pendapat haruslah konsisten

dengan berita acara karena rujukan akta itu merupakan berita acara itu sendiri

(Yahya Harahap, 2010 : 786).

Pembebanan biaya dalam pemeriksaan di tempat di tanggung oleh

pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan di tempat dengan

membayar panjar biaya pemeriksaan yang dibayarkan sebelum pemeriksaan

di tempat di lakukan. Sebelum dilaksanakan pemeriksaan maka pihak yang

mengajukan permohonan harus memenuhi prosedur keuangan terlebih dahulu

yang kemudian di tulis di dalam buku jurnal keuangan di bagian perdata

Pengadilan Negeri Surakarta. Besarnya biaya berbeda-beda antar wilayah

Pengadilan Negeri, dan untuk itu di atur di dalam ketetapan Ketua Pengadilan

Negeri. Biaya tersebut biasanya digunakan sebagai ongkos jalan/transportasi

ke lokasi pemeriksaan di tempat, atau jika diperlukan dapat juga digunakan

untuk biaya pengamanan apabila diperlukan kedatangan aparat dari pihak

kepolisian. Sedangkan apabila pemeriksaan di tempat merupakan inisiatif dari

Majelis Hakim maka Majelis Hakim bebas menentukan kepada siapa beban


commit to user

82

biaya di berikan. Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Surakarta biasanya

Majelis Hakim membebankan biaya pemeriksaan di tempat kepada pihak

Penggugat, karena di anggap lebih berkepentingan, akan tetapi jika dirasa

perlu Majelis Hakim akan memberikan beban biaya tersebut kepada pihak

yang kalah pada putusan akhirnya. Jika pihak yang dibebani enggan

membayar maka pemeriksaan di tempatpun tidak dilakukan, hal tersebut

sesuai dengan Pasal 160 ayat (2) HIR.

3. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan di Tempat dalam Proses

Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta

Pemeriksaan di tempat, jika ditilik lagi sebenarnya secara yuridis

formil hasilnya bukanlah merupakan suatu alat bukti karena jelas tidak

termasuk di dalam alat bukti yang tertera di Pasal 164 HIR, Pasal 1886

KUHPerdata, atau Pasal 283 RBg. Akan tetapi di dalam Pasal 153 ayat (1)

HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan juga Pasal 211 Rv ditegaskan bahwa nilai

kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan di tempat dapat dijadikan

keterangan bagi Hakim. Di dalam pembuktian tetap di kenal beberapa konsep

yang pastinya tetap berpegang pada fakta yang ada dalam muka sidang, dan

jika bukti-bukti yang ada belum jelas maka masih dapat digunakan suatu

bukti tambahan.

In law and public policy, three standards of evidence are generally

recognized: preponderance, clear and convincing, and beyond a

reasonable doubt. By preponderance of evidence, it is usually meant that a

hypothesis under consideration need only be proven more trustworthy

(more probable) than its negation. Most civil proceedings use a

preponderance of evidence as a standard of proof (Sheldon Krimsky,

2005 : 11).

Kutipan tersebut menerangkan bahwa di dalam kebijakan hukum dan

publik,ada tiga standar bukti umumnya diakui: dominan, jelas dan

meyakinkan, dan di luar wajar keraguan. Dengan dominan bukti, biasanya

dimaksudkan bahwa hipotesis yang dipertimbangkan hanya perlu dibuktikan

lebih dipercaya (lebih mungkin) dari negasinya. Kebanyakan proses


commit to user

83

pembuktian menggunakan dominan bukti sebagai standar pembuktian.

Pernyataan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa didalam pembuktian

memerlukan suatu bukti yang dominan, jelas, dan juga menyakinkan. Dengan

menggunakan alat bukti di tempat ini maka dapat melengkapi alat bukti lain

yang secara jelas hasilnya akan menjadi kebenaran yang dominan, jelas,

meyakinkan dan pastinya di luar keraguan karena secara langsung objek

sengketa di periksa dan di datangi sendiri oleh Majelis Hakim. Hasil

pemeriksaan di tempat meskipun hanya sebagai keterangan bagi hakim, tapi

tidak dapat dipungkiri kalau hasil tersebut merupakan fakta yang ditemukan

di dalam persidangan. Oleh, karena itu Hakim terikat untuk menjadikan hasil

pemeriksaan di tempat sebagai dasar untuk pertimbangan pengambilan

keputusan, walaupun daya mengikatnya tidak mutlak dan Hakim bebas untuk

menentukan besar nilai kekuatan pembuktiannya.

Pasal 153 HIR ayat (1) menafsirkan sendiri tentang kekuatan

pembuktian pemeriksaan di tempat, dalam pasal tersebut ditegaskan : “Jika

ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau

dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan

Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat

itu, yang dapat menjadi keterangan bagi Hakim”. Maka secara tidak langsung

pasal tersebut mengandung pengertian unsur pemeriksaan di tempat sifatnya

pelengkap dan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan di tempat tersebut

memiliki kekuatan pembuktian yaitu sebagai bukti bebas, karena pada

akhirnya diserahkan pada penilaian Majelis Hakim. Hal tersebut dapat dilihat

dari kalimat “ Jika ditimbang perlu........” dimana kalimat tersebut

menunjukan suatu gambaran yang jelas bahwa pemeriksaan di tempat dapat

saja dilakukan apabila oleh kedua belah pihak pembuktian yang telah

dijalankan dirasa masih kurang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang

pemeriksaan di tempat juga memberikan gambaran tentang kekuatan

pembuktian dari alat bukti pemeriksaan di tempat. Surat Edaran Mahkamah


commit to user

84

Agung tersebut memerintahkan kepada Hakim atau Majelis Hakim untuk

mengadakan pemeriksaan di tempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan

oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif

sendiri karena untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci terhadap objek

perkara maupun yang diajukan salah satu pihak yang berperkara, sehingga

memberikan dua penilaian tentang kekuatan pembutian pemeriksaan di

tempat. Penilaian yang pertama menunjukkan adanya unsur bahwa

pemeriksaan di tempat adalah alat bukti yang harus dilakukan agar para

pencari keadilan yang menyangkut objek sengketanya yaitu mengenai batas-

batas tanah dan luas-luasnya. Penilaian yang kedua adalah alat bukti

pemeriksaan di tempat merupakan alat bukti yang memberikan penguatan

keyakinan atas penilaian Hakim atau Majelis Hakim.

Merangkum dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis dengan

membaca berkas perkara Nomor : 72/Pdt.G/2008/PN.Ska, mencermati data-

data yang ada, ada berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bintoro

Widodo, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Bapak M. Ali

Fardoni, S.H., M.H. Panitera Sekretaris di Pengadilan Negeri Surakarta dapat

disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian pemeriksaan di tempat dapat dibagi

menjadi dua, yaitu kekuatan pembuktian bebas jika pemeriksaan di tempat itu

menyangkut pada pokok perkaranya karena pemeriksaan di tempat tidak bisa

digunakan untuk membuktikan tentang pokok perkaranya. Untuk mengatasi

hal tersebut pemeriksaan di tempat memerlukan dukungan dari alat bukti lain

yaitu alat bukti surat, saksi, pengakuan dan sumpah. Sedangkan kekuatan

pembuktian yang satunya bersifat mengikat sepanjang mengenai formalitas

gugatannya karena pemeriksaan di tempat berfungsi untuk membuktikan

tentang batas-batas, luas tanah serta subyek yang menguasai obyek sengketa

tersebut dimana hal ini menyangkut tentang syarat formal suatu gugatan.


commit to user

85

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan negeri

Surakarta maka prosedur pengajuan alat bukti pemeriksaan di tempat dalam

proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta di awali

dengan adanya inisiatif pengajuan pemeriksaan ditempat, inisiatif tersebut

dapat berasal dari :

a. Perintah Majelis Hakim karena jabatannya

Pasal 153 HIR memberikan wewenang kepada Majelis Hakim meskipun

kedua belah pihak yang bersengketa baik Penggugat ataupun Tergugat

tidak mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya pemeriksaan di

tempat.

b. Inisiatif para pihak yang bersengketa

Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg atau Pasal 211 Rv menegaskan bahwa

pemeriksaan di tempat dapat dilaksanakan atas permintaan para pihak. Hak

tersebut di miliki oleh masing-masing pihak, sehingga pemeriksaan di

tempat dapat dilaksanakan atas permintaan salah satu pihak maupun atas

permintaan bersama kedua belah pihak. Masing-masing pihak dapat

mengajukan permohonan pemeriksaan di tempat kepada Majelis Hakim,

baik menggunakan permohonan secara lisan ataupun permohonan secara

tertulis.

Pada berkas perkara yang diteliti oleh penulis, yaitu putusan Nomor :

72/Pdt.G/2008/PN.Ska pelaksanaan pemeriksaan di tempat datang dari

perintah Majelis hakim dan bukan dari para pihak yang bersengketa. Hal ini


commit to user

86

dilakukan karena hakim mengganggap fakta di dalam persidangan masih

dianggap kurang meyakinkan dalam memberikan suatu kejelasan objek

sengketa.

2. Cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat dalam proses pemeriksaan sengketa

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dalam prakteknya dapat dilihat secara

lebih terperinci.

a. Adanya perintah Hakim untuk diadakannya pemeriksaan di tempat atau

adanya permohonan dari para pihak yang bersengketa meminta untuk

diadakan pemeriksaan di tempat;

b. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim;

c. Hakim lewat panitera pengganti memberikan panggilan resmi kepada

Kepala Desa/lurah, pihak dari BPN/juru ukur untuk menghadiri sidang

pada tanggal yang telah di tetapkan;

d. Pembukaan sidang di Pengadilan Negeri / langsung di lokasi

pemeriksaan di tempat;

e. Pelaksanaan acara pembuktian pemeriksaan ditempat, yaitu pengukuran

luas dan batas obyek sengketa secara lansung;

f. Bukti tambahan (bila ada); dan

g. Sidang ditutup dengan pembacaan agenda sidang berikutnya.

Pembebanan biaya dalam pemeriksaan di tempat di tanggung oleh pihak yang

mengajukan permohonan. Sebelum dilaksanakan pemeriksaan maka pihak

yang mengajukan permohonan harus memenuhi prosedur keuangan terlebih

dahulu yang kemudian di tulis di dalam buku jurnal keuangan di bagian

perdata Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan apabila pemeriksaan di

tempat merupakan inisiatif dari Majelis Hakim maka Majelis Hakim bebas

menentukan kepada siapa beban biaya di berikan.


commit to user

87

3. Kekuatan pembuktian pemeriksaan ditempat pada dasarnya merupakan alat

bukti yang sifatnya sebagai tambahan atau pelengkap. Yang dimaksudkan

disini adalah bahwa alat bukti pemeriksaan di tempat merupakan alat bukti

yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim apabila alat bukti yang diajukan

oleh para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat masih dirasa kurang, maka

alat bukti pemeriksaan di tempat dapat digunakan Majelis Hakim untuk

menambah keyakinan untuk menjatuhkan putusan nantinya atas objek yang

disengketakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Bintoro Widodo, S.H. Hakim di Pengadilan Negeri

Surakarta dan Bapak M. Ali Fardoni, S.H., M.H. Panitera Sekretaris di

Pengadilan Negeri Surakarta dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian

pemeriksaan di tempat dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan pembuktian

bebas jika pemeriksaan di tempat itu menyangkut pada pokok perkaranya dan

kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat sepanjang mengenai formalitas

gugatannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis

dapat mengemukakan beberapa saran yakni :

1. Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata khususnya mengenai batas

obyek engketa seperti tanah, maka Hakim harus melasanakan pemeriksaan di

tempat. Pemeriksaan di tempat sangat memberikan kemudahan dan jaminan

fakta yang sangat jelas karena disini Hakim dapat langsung melihat dan

memeriksa objek yang disengketakan.

2. Diperlukan adanya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat umum

yang dilakukan dari pihak Pengadilan Negeri mengenai arti pentingnya

pemeriksaan di tempat, karena masih banyak masyarakat yang susah


commit to user

88

membedakan antara pemeriksaan di tempat dan eksekusi objek sengketa yang

seringkali menimbulkan salah faham yang akhirnya mempersulit proses

pelaksanaan persidangan dengan pemeriksaan di tempat.

3. Pengadaan juru ukur/pihak BPN hendaknya dapat dijadikan kelengkapan inti

(bukan hanya bila dibutuhkan) dari Pengadilan Negeri karena permasalahan

pemeriksaan di tempat yang berhubungan dengan tanah sangat membutuhkan

ahli dimana BPN sangat berkompeten dalam hal tersebut, begitu juga dengan

ahli lain yang berhubungan dengan objek sengketa tertentu.

Documents

STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN …/Studi... · Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.Ska sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta pengajuan penggunaan alat bukti pemeriksaan