Sub Bagian Humas dan Tata Ubaha BPK

rytr Bali Post-='

Rl Perwakilan Provinsi Bali

Langkah Mundur,Cabut Perda Mikol

Denpasar (Bali Post) -Fraksi PDI-P DPRD Bali mJnil"i .t".rl"n pencabutan Perda No.6 Tahun 2012

tentan{ Penqendalian Peredaian Minuman Beralkohol (Mikol) di Provinsi Balisebagailanglah mundur. Pasalnya,jiwa dan roh perda itu adalah untukmelind-ungiindustii kecil. Pencabutan Perda Mikol hanya akan meqrpersulit kehidupanmaiyarakat yang menggantungkan hidup keluarganya pada industri kecil mikoltradisional seperti tuak, arak, dan brem.

"Oleh karena itu, Fraksi Kamis (4/2) kemarin.PDI-P meminta Gubernur Berbeda dengan PDI-P,segera mencari jalan kelu- Fraksi Demokrat justru me-arnya untu.k memproteksi agar nyetujui pencabutan Perdamasyarakat yang menggan- Mil<ol. Namua. Pemprov Balitungkan hidupnya pada indus- di.samnkan tetap memberikantri kecil tetap bir*r menyambulg pedoman kepada pemerintahhidupnya,"ujarpnggota Fraksi kabupaten&otadalampengen-PDI-P. IGA Didh Werdhi Sri- dalian dan penga'tuasan mikolkandi WS, saat membacakan serta pelarangan minumanPandangan Urnum Fraksi da- oplosan. OIeh karena itu, perlularn Sidang Paripuma terkait ditetapkan Perda Provinsi BaliRaperda Penchbutan Perda tentang p€ngenda-liran dan pen-Mikol dan Raperda Penyertaan gawasan milol dan pelaranganModal ke PT Jamkrirla di Ru- mimrman oplosan. 'Tlal ini per-ang Sidang Utama D_PRD Bali, lu dilaku.kan untuk melindungi

industli rumal tangga dan kep-erluan masyarakat BaIi akanminuman beralkohol dalamrangka me)aksanakan upacaraadat dan agama. Demikienjugauntuk mengatur pelaranganminuman oplosan," jelas pem-baca pandangan umu.m FraksiDemokrat, Tjokorda Gede As-mara Putra Suhawati.

Pandansan senada disam-paikan Fralsi Gerindra melaluianggotanya, I Ketut Agus MasSewi Putra. Fraksi ini meny-etujui pencabutan Perda Mikol.Namun pengendalian dan pen-

gawasan terhadap lrngadaan.Derredaran dan DenTlnan mlnu-man beralkohol di Bali harwdiatur dalam Perda ProvinsiBaIi yang nantinya disesuailandengan aturan di atasnya.

Sementara itu, anggotaFraksi Panca Bayu, MadeArini, menegaskan, penga-wasan harus dilakulan agartidak terjadi penjualan ataudistribusi liar. ' Sejauh ini yangkami lihat di lapangan, terjadipemalakan uang di jalan olehoknumoknum tertentu khusus-nya untuk peredaran mikolberjenis arak BaIi," ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar IWayan Rawal Atmaja menga-talan pihalmya mendomng agardibuat perda khas BaIi terkaitdengan peredaran mikol gu.napelestarian nilai budaya clan pe-layanan pariwisata. (kmb32)

Edisi

Hal iz

Sub Bagian Humas dan Tata Utaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

)*13-clruffi Bali Post\ITF/

Pengelolaan Dana D$sa

BPK Temukan Kesalahan AdministratifTabanan (Bali Post) -

Badan Pemeriksaan Keuangan(BPIO RI Perwakilan Bali melaku-kan pemeriksaan pendaluluan t apo.ran Keuangan Pemeriltah Daerah(LKPD), salah saturrya dana desa drTaban4n. Dari 133 desa yang ada,diambil 30 sebagai sampel. Hasil-nya d.itemukan beberapa kesalahanadministratif.

Sekretaris Inspehtorat Setda Ka-bupaten Tabanan $yoman DalemSoka Arta.mengatakan BPK men-emulan banyak kesilahan adminis-tratif karena kurang:{tya pemahamanSDM desa mengengi pengelolaandana dan pelaporarurj'a. 'Seperti uang

pajak yang belum dibayarkan karenatid[k tahu bagaimana prosedurnya,"ujdrnya, Kamis (4/2) kemarir.

'Iemuan lain pada perbaikanjalan. Justru jalan kabupaten yangdiperbaiki oleh desa. "Harusnyakaf jalan desa, karena jalan kabu-pafen bulan tanggung jawab desa,"katanya. Meski salah sasaran, per-baikan jalan ini dipandang tidakmerugikan karena masih untukkepentingan khalayak. Namundesa harus melakukan penyerahankepada kabupaten.

BPK sekaligus melaLukan pem-biaaan Iangsung ke desa tentangbagaimana mengelola dan prosedur

pembuatan lapdran dana sehinggatidak terjadi $salahan adminis-tratif dan teknil. Bersyrrkur hinggasaat ini belum ada kesalahan teknisyang menyebabkan kerugian padapengelolaan dana desa.

Sebanyak 103 desa yang tidakmenjadi sampel pemeriksaan BPKdan tidak mendapatkan pembinaanakaa dibina oleh Pemkab TabananSelama BPK melakukan pemerik-saan dan pembfuEan. ada tim daripemkab yang mendampingi. Apapun yang dilakukan dan diusulkanBPK dalam mepperbaili pengelo-laan dana desa,l akan kami jadikanpedoman." imbuh Astawa. (krnb24)

Edisi

Hal

t/

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

WITAYAHTOIAK REKTAMASI

D-enpasar (Bali post) _renotakan Ig desa adat terhadap

rencana reklamasi Teluk Benoa j6lngan dianggqp remeh, Karena'itir

suoarr saatnya pejabat legistatif dan,-^_e.r{::Tutil bergerak dan mendengar-|{an aspirasi masyarakat. pejabat y-ang-:Ty!,rtu" pitihan rakyat

"!n"r""r,yirrdak berdiam diri dan membiarkanm3sJa_rakat berjuang sendirian. ja_

1s-?1, o:".9i"T qegitu saja, apatagi parapeJabat itu dipilih_-oleh rakyat. Menga_pa masyarakat dibiarkan demo_demo

sep_erti itu..Wakili dong aspirasi rakyat,Jangan biarkan hal ini berlarutJarut.

Demikian penegasan Bend-esa Adat Desa Pakraman SanurIda Bqgus Paramartha. S.H.,M.M.. Rabu r3/2). Bahkan padaparuvatu, desa adat, Sabtu (d0/1),maeyirakat Deea Pakraman Sa-nur sudah- menyatakan sikapuntuk menolak rencana reklamasiTblukBenoa.

r Desa AdatTanjung Eenoar Desa Adat KedongananI Desa Adat Kerobokan. Desa Adat Jimbaran .

r Desa Adat Seminyak. Desa Adat KelanI Desa Adat t KutaI Desa Adat Legianr Desa Adat Canggu. Desa Adat Berawa

Dasa .dat m.mlnt. Prgldrn Jokowl

.'Dfihat dari losila, maeyaralatw afh peeieir wajib dan harusmenolak reklamasi. Selain meru-sak dietinasi yang ada, juga meru.eak alam Bali. Apalagi kajian dariunud Budah nyata.nyata bahwareklamaei Tkiluk Benoa akan men-imbulkan banyak Dermaealahandan dampak negatif. Saya eangat

mendukung kawan.kawan yanctelah berjuang menolak reklainas'iTblu-k Benoa," ujarnya.

Kata dia, selain nasvarakatp.eeieir, dampak reLlamiei jugaaf,an drrasakan maeyaralat Bali.Walaupun tidak langsung ter.dampak abrasi, tetapi akan ter-dampak maealah sosial.budaya.Miealnya, kemacetan. kesulitanair bereih, sampah dan kriminali.tas. "Ini juga yang perlu dipilir-Kan, relaSnya.

Sebab, dampak reklamasi sudahpernah diraeakan ol€h ma8varalatSanur. Ketika dilakukan-pencu-rugan di Pulau Serangan dq1u,r(awasan sanur palrng pertama

Feragakan danpaknya, Abrasinerupakan dampak yang palingmudah dilihat pada waktu itu.Kehancuran pesisb juga menjadibencana lingkungan yang dirasalansaat itu. Di balik itu juga ada ber'

seperti hancurnya terumbu karangtBmpat ikan hias, hilangnya peker-jf an nelayan, tercerabutqya tradisilpkal, dan maealah sosial lainnya.'Mencermati pengalaman terse-but, kami masyara}at Sanw t€gasrbenolak reklamaei Teluk Benoa,biar Pantai Sanur tidak rusak untukkedua kalinya," ucapnya. , /

Dikatakannya, ak6i pe-nolakan tersebut tidak ai-lakukan dengan aksi demotetapi silent, karena dengancara demo akan menim-bulkan dampak dan kesanyang tidak baik bagi kunjun-gan wlsatawan, meskipunaksi tersebut tidak a nar-kis. Tetapi mantan KepalaDesa Sanur ini sangat men-gapresraat atas DeriuansanFoTBALI dan yang

-lainivayang menjadi garda terde-p3n qerolakan revitalisqsi

berkedok reklamasi Teluk5enoa.

"Dilihat dari logika,masyaraj(at wilayah pesisirwaJlD dan harus menolakreklamasi. Selain merueako rst rna st yang ad a, i ueamerusa! alam Bali. Ap;l;giKaJran darl Unud sudah nya-ta -.nya ta bahwa reklamisi.l eluk Eenoa akan menim_bulkan ba nyak pbrmasalah_an dan dampak negatif Sayasangat menduku ng kawan_[awan yang_ t€lah berjuangmenotak rektanasi Telukoenoa. u;arnya. (win)

Edisi

Hal

:7ua'et,€ QAruari Zal6

bnsai lehanqlqn lingkungan lain

Badung

. Desa Adat

I]ESA AI)AT TOLAK REl(LAMASI

ffir Desa Adat P€mogan. Desa Adat Kepaonr Desa Adat Pedunganr Desa Adat Sesetan. D€sa Adat SeranganI Desa Adat Sanur

Ysdhoyono.

| +all ltl/ r,

lj -,.;

.:t

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi :

Hal :: tJol €

WiCAtumaTakMau Terjebak

Pro-KontraBuduk, Desa Adat Pemogan,Desa Adat Kepaon, Desa AdatPedungan, Dega Adat Sesetan,DesaAdat Serangan, dan DesaAdat Sanur.

"Saya kira apa yang disam-paikan mereka sudah didengaroleh pemerintah, tentu saja kanharus dihitung sejauh manamereka sudah paham persisapa yang ditolak itu. Sering-kali mereka tidak paham," ujarGubernur Bali Made MangkuPastika ketika ditanya tang-gapannya soal sikap desa adat

DESA adat yang menyatakansikap menolak reklamaei TelukBen6a terus saja bermunculan,Hingga.eaat ini sudah ada 18deea adat yang bersikap meno-lak reklamasi sesuai hasilporu-rnon adat masing-masing. Diantaranya, Desa Adat TanjungBenoa, Desa Bualu, Desa AdatJimbaran, Desa Adat Kedon-ganan, Desa Adat Kelan, DefaAdat Kuta, Desa Adat Leg:ian,Desa Adat Seminyak, Desa AdatKerobokan, Desa Adat Canggu,Desa Adat Berawa. Desa Adat

yang menolak reklamasi, Kamis(4i2) kemarin.

Menurutnya, ada yang tidakpaham persis mengenai mega'proyek reklamasi Teluk Benoa.Pertama, reklamasi keraP dis'ebut proyek milik Mangku Pas'tika padahal itu milik rakYatBali. Alasannya, investor hanyaakan mendapat HGB Yangberlaku 30 tahun. Setelah itu,pulau hasil reklamasi akanmenjadi milik Pemprov Bali.Hal. 19Satu Pulau

S.E., MSIE. di DenPasar,Kamis kemarin.

Rahyuda tak menYangkalbila reklamasi Teluk Benoabukanlah proyek MangkuPastika. Namun yang benaradalah proyek investor. Da-lam hal ini, posisi MangkuPastika adalah sebagai Pen-suasa di Bali. SemestinYaida sebuah kebijakan Yangdikeluarkan untuk melind-ungi Teluk Benoa atau meno-lak reklamasi.

Sementara itu, Ketua Pai-ketan Puri-puri Sajebag BaIiA.A. Gde Agung Bagus Sut-edja mengatakan, seorangpemimpin harus bertanggungiawab dan memiliki komit-men untuk melestarikanwarisan leluhur. Termasukdalam menyikapi reklamasi,vane ielas-ielas bertentanganienlun empat asPek. Meli-puti aspek politik, hukum,ekonomi, dan budaya.

"Kita ini ada di BaIi, yangkita utamakan mengajegkanBali, dengan tetaP berPegangpada tinggalan Para leluhurkita, ya... tentu adat bu-daya dan juga agama kita,"ujarnya. (kmb32)

Kedua, banyak Yang men-gira investor akan membuatiatu pulau seluas 700 hektar.Padahal, menurutnYa' inves-tor akan membuat 12 Pulauberiarak antara 100 samPai200 meter dengan kedalaman2.5 meter. Ketika air surutmasih ada air setinggi 2,5meter, tidak sePerti sekaranghanya tinggal lumPur dansampah.

"Teluk itu sudah rusakkarena sedimentasi dansampah, itu terus-menerus."p"rti itu. Harus ada Per-baikan, tetapi perbaikannYasekaligus memberi manfaat.Kalau katanya mau meru-sak lingkungan justru maumemperbaiki lingkungan.Cobalah desa-desa Yang tidaksetuju itu Pas surut datangke iana, lihat dulu barukemudian kita tahu. SaYabukan apa-apa, ini demiBali sebenarnya, bukan demisava," tandasnYa.

Sementara itu, KetuaPPRD Bali NYomSn AdiWirvatama mengakui de-wanbelum masuk ke ranah

Satu Pulaupro dan kontra. PihaknYakhawatir akan mengadumasyarakat Bali ketika me-mutuskan berada di Pihakpro atau kontra. MeskiPun.pro dan kontra adalah halyang sah-sah saja dalam ber-demokrasi. "Kami tidak maumengadu, kami akan beradadi tengah-tengah. Kami den-garkan keduanya, kasi Prosesitu berjalan dengan baik,amdal-nya berjalan denganbaik sesuai dengan aturan,kita tunggu hasilnYa. Kalauhasilnya sudah jelek, kenaPakita terima. Siapa Pun tidakmau menerima Yang jeleknanti, pasti terakhir itu kitaakan tolak," ujarnYa.

Terkait pernyataan Gu-bernur itu, mendaPat tang-gapan tokoh masYarakat.oKllau desa pakraman tidakmengerti, masak dia meno-lak? Anda bisa baYangkan'tidak mungkin dia bodoh.Warga yang ada di sekitarTeluk Benoa itu dari lahirnYasudah di situ. Tapi Pak Mang-ku kan tidak lahir di daerahitu," ujar Koordinator AliansiTokoh dan MasYarakat BaliProf. Dr. Ketut RahYuda,