Upload
imam-syafei
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
1/25
DAFTAR ISI
Pendahuluan
Tujuan utama sistem transfer
Tujuan lain sistem transfer
Bentuk transfer
Evaluasi sistem transfer
Implementasi sistem subsidi di Indonesia
Evaluasi sistem subsidi di Indonesia
Kesimpulan
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
2/25
SUBSIDI DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
Tujuan Pembahasan
Menggambarkan konsep dasar subsidi sebagai bagian dari bentuk transfer keuangan
dari pusat ke daerah serta melakukan evaluasi stas pelaksanaanya di Indonesia.
Menjelaskan mengenai konsep dan implementasi hubungan keuangan pusat dan
daerah di Indonesia.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
3/25
Tujuan Utama Sistem transfer
Transfer keuangan pusat ke daerah adalah merupakan praktek yang luas yang diterapkan
di hampir seluruh negara. Terdapat beberapa tujuan utama sistem transfer keuangan pusat
ke daerah, antara lain adalah :
Pemerintah daerah mempunyai sumber yang ukup untuk melaksanakan fungsi
yang diberikan oleh pemerintah pusat.
!ntuk mendistribusi sumber daya seara adil antara pemerintah daerah sesuai
dengan kebutuhan relatif dan kapasitas keuangan yang dimilikinya
!ntuk mengkompensasikan efek spill"over dimana pelayanan di satu pemerintah
daerah ikut dinikmati juga oleh masyarakat dari pemerintah daerah lain.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
4/25
Tujuan lain sistem transfer
#elain tujuan utama yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa tujuan lain yang
berkaitan dengan sistem dan hubungan keuangan pusat dan daerah:
!ntuk menga$asi seara menyeluruh tingkat pengeluaran pemerintah daerah
!ntuk mendorong mobilisasi pendapatan asli daerah
!ntuk mendorong tanggung ja$ab pemerintah daerah atas keputusan yang akan
diambil.
!ntuk menstimulasi pembangunan ekonomi
!ntuk melaksanakan pelayanan yang bersifat darurat
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
5/25
Pena!asan "euanan #leh pemerintah
Transfer keuangan dan Penga$asan pusat atas kegiatan keuangan daerah ini dirasakan
perlu karena beberapa alasan:
Penga$asan ini dipandang untuk mengamankan %egulasi pemerintah atas sektor
ekonomi makro. #ebab diketahui bah$a pembiayaan pemerintah daerah
mempunyai porsi yang ukup besar dari total pembiayaan publik.
Penga$asan atas pengeluaran pemerintah daerah juga dipandang sebagai bentuk
dari koordinasi pengeluaran publik untuk menjamin adanya keselarasan dalam
perenanaan nasional serta untuk menghindari tumpang tindinya perenanaan.
Penga$asan juga merupakan aplikasi dari standarisasi pelayanan publik untuk
menjamin bah$a setiap penduduk mempunyai akses yang sama dan adil atas setiap
pelayanan pokok.
Penga$asan merupakan bentuk &paternalism', dimana pemerintah pusat merasa
sebagai institusi yang bertanggung ja$ab terhadap masyarakat atas ketidak
efisienan dan korupsi pemerintah daerah
Penga$asan diperlukan karena adanya kesenjangan skill yang umumnya dihadapi
oleh pemerintah daerah
(epentingan politik dan ideologi umumnya menjadi perhatian utama pemerintah
pusat ketimbang pemerintah daerah.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
6/25
PENDAPAT K$NTRA PENGA%ASAN
Pendapat yang mendukung perlunya pengurangan atau penghapusan penga$asan pusat
atas daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut:
)akta yang menunjukkan adanya variasi, perbedaan tingkat kebutuhan, kondisi
daerah, yang berarti bah$a tidak dimungkinkannya untuk melaksanakan pelayanan
yang seragam seara nasional.
Peranan politisi daerah dan pihak oposisi yang tidak memungkinkan pemerintah
pusat untuk dapat selalu menerapkan kebijaksanaan nasionalnya.
Pendapat yang mengatakan bah$a penga$asan yang berlebihan akan berdampak
negatif. *lasannya, sistem penga$asan tersebut tidak dapat memunulkan model
pelayanan yang lebih baik, karena penga$asan umumnya menekankan pada upaya
untuk menghindari pelaksanaan yang tidak efisien dan efektif.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
7/25
Bentu" transfer
Transfer atau pengalihan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat
dalam beberapa maam bentuk antara lain:
Pembagian pajak atau pendapatan lain +ta or revenus sharing-
Bantuansubsidi yang bersifat umum +generalblok grants-
Bantuansubsidi yang bersifat khusus +speifi grants-
Bantuansubsidi untuk menanggulangi defisit.
Ta& #r re'enue sharin
Bagi hasil pendapatan atau pajak antara pusat dan daerah, adalah pembagian hasil
pendapatan yang dipungut didaerah.
Pembagian ini diatur dalam peraturan pemerintah
Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau per$akilan
pemerintah pusat di daerah. /ontoh bentuk bagi hasil pendapatan adalah atas
pendapatan atas royaltis eksploirasi mineral.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
8/25
Kara"teristi" bai hasil pen(apatan
Bagi hasil pendapatan dapat dalam bentuk formula original
0ibandingkan dengan grants +bantuansubsidi-, bagi hasil pendapatan adalah lebih
elastis, karena umumnya berdasarkan pada prosentase atas sumber pendapatan
nasional yang enderung lebih responsif terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk
dan pertumbuhan ekonomi.
Tidak seperti 1rants dimana keputusan mengenai alokasi dana menjadi $e$enang
penuh pihak pemerintah pusat, bagi hasil pendapatan akan merupakan bentuk
kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dimana memungkinkan kedua bela
pihak mempunyai hak dan ke$ajiban yang sama dalam mobilisasi pendapatan.
Bagi hasil pajak umumnya memberikan wewenang yang adil bagi pemerintah
daerah untuk menetapkan hal"hal yang akan dibiayai dari sumber tersebut. *kan
tetapi pemerintah pusat masih mempunyai peran yang dominan dalam penetapan
tingkattarif pajak. 2al ini tentu saja akan berbeda dengan pajak asli daerah dimana
penetapan tarifnya menjadi $e$enang penuh pemerintah daerah.
Bagi hasil seara original, memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk
mengupayakan seara maksimal mobilisasi pendapatan, dibanding bagi hasil
dengan formula.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
9/25
Bantuan bersifat umum
)General*Bl#+" Grants,
Bantuan yang bersifat umum, diranang untuk memberikan kontribusi
+sebagianseluruhnya- atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
Bantuan bersifat umum, membutuhkan formula alokasi untuk mendistribusi bantuan
seara adil terhadap seluruh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan
perbedaan tingkat kebutuhan, kapasitas relatif sumber keuangan daerah.
Bantuan bersifat umum, memberikan keluasan kepada pemerintah daerah untuk
menetapkan penggunaan sumber dana, dengan pembatasan tertentu misalnya sektor
yang dapat dibiayai masih menjadi kendali pemerintah pusat.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
10/25
Bantuan bersifat "husus
Bantuan yang bersifat khusus, diranang mendorong pemerintah daerah
melaksanakan proyek nasional, karenanya dana tersebut diperuntukan sebagai
kontribusi +sebagianseluruhnya- atas pelayanan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.
Bantuan yang bersifat khusus, dapat pula diranang dalam pola kemitraan
pembiayaan antara pusat dan daerah.
Bantuan yang bersifat khusus, memungkinkan pemerintah pusat untuk menetapkan
prioritas, jenis pelayanan atau proyek dalam spesifikasi yang sangat terini.
Berbagai jenis bantuan yang bersifat khusus, adalah: staff grants +Indonesia-,
Mahing grants, Emergeny grants.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
11/25
Bantuan (efisit
Bantuan ini diterapkan dibeberapa negara untuk membantu pemerintah daerah yang
mengalami defisit anggaran. Beberapa kriteria defisit grants adalah:
Bantuan ini menyebabkan pemerintah daerah melepaskan tanggung ja$ab atas
inefisiensi pengelolaan anggaran kepada pemerintah pusat
Bantuan ini dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang dalam usaha untuk
menegah inefisiensi
Mendorong ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pusat.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
12/25
Bentu" bantuan lainn-a
Initial .apitalisati#n, digunakan untuk mendorong aktivitas unit tertentu yang
dapat menghasilkan pendapatan
.entral bu(et all#+ati#n, dalam beberapa hal, pemerintah daerah dapat menarik
dana seara langsung dari pemerintah pusat untuk suatu kepentingan khusus.
Praktek ini dilakukan di negara dimana pemerintah daerah bertindak sebagai $akil
pemerintah pusat di daerah.
Subsi(ise( l#ans, adalah pemberian subsidi atas tingkat bunga, sehingga
pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih
rendah dari tingkat bunga umum. *kan tetapi hal ini dapat memunulkan berbagai
risiko:
a. *kan menyebabkan munulnya investasi yang tidak feasible, karena murah,
sehingga pemerintah daerah tidak diperhadapkan dengan biaya yang
sesungguhnya atas investasi +ontoh: pinjaman untuk pembangunan pasar-
b. Pemerintah daerah yang kaya akan memperoleh manfaat yang lebih besar
karena dapat melakukan pinjaman yang lebih besar.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
13/25
E'aluasi atas sistem transfer
Terdapat berbagai pendekatan untuk mengevaluasi sistem transfer dari satu negara.
!kuran"ukuran yang umumnya digunakan adalah:
A(e/ua+-0 Elasti+it-0 Stabilit-
Bantuan +transfer- pemerintah pusat ke daerah haruslah dapat menutupi biaya untuk
menyelenggarakan fungsi yang diserahkan.
3umlah dana bantuan yang ditransfer, haruslah disesuaikan dengan tingkat
pertumbuhan inflasi, penduduk dan pertumbuhan ekonomi
(arenanya bagi hasil pajak akan lebih elastis dari pada grants
2al yang dapat membantu elastisitas bantuan adalah dengan melakukan indeksasi
+inflasi dan penduduk-
(riteria alokasi +formula-, haruslah dapat menghindarkan adanya fluktuasi yang
besar antara satu tahun dengan tahun lainnya.
Pemerintah daerah haruslah memperoleh informasi mengenai jumlah bantuan
sebelum mereka menyiapkan anggarannya.
Bantuan yang telah disetujui, haruslah dibayarditransfer, dan tepat $aktu.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
14/25
Keseimbanan antara pemerintah (aerah
#istem bagi hasil pendapatan"metode origin, akan mendorong gap yang lebih besar
antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal, antara daerah yang kaya dan
daerah yang miskin.
#istem 1rant akan dapat membantu untuk mengurangi gap yang dimunulkan oleh
sistem bagi hasil pendapatan.
Masalahnya adalah bagaimana mengukur kapasitas pendapatan daerah seara
objetif +karena pendapatan asli daerah adalah refleksi dari kapasitas fiskal dan
tingkat usaha mobilisasi fiskal daerah-.
*lokasi dengan sistem formula haruslah mempertimbangkan perbedaan dalam
tingkat kebutuhan pembiayaan. *kan tetapi adalah sangat sulit untuk mengukur
seara objektif tingkat kebutuhan setiap daerah.
*lokasi dengan sistem formula haruslah mempertimbangkan perbedaan dalam
beberapa faktor objektif lainnya, seprti kondisi alam, biaya transportasi didalam
$ilayah daerah bersangkutan, jarak dengan pusat daerah, akan tetapi variasi dalam
standar biaya akan memunulkan masalah kompleksitas perhitungan dan alokasi-
(ebutuhan atas biaya rutin, mungkin berbeda dengan kebutuhan atas pembelanjaan
pembangunan. +0aerah pertanian dan kota-.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
15/25
E+#n#mi+ effi+ien+- an( in+enti'es
#istem anggaran harus mendorong daerah untuk menggunakan sumber daya seara
efisien
2al ini berarti grant haruslah mengutamakan output dan bukan input +grant haruslah
berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan bukan subsidi untuk staf pemerintah
daerah-
1rants haruslah diranang untuk mendorong pemerintah daerah untuk
menyesuaikan pengeluaran mereka dengan tujuan pembangunan nasional, akan
tetapi haruslah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah keluasan yang
ukup untuk menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, jika tidak, sumber dana yang
ada akan terbuang sia"sia pada proyek yang sesungguhnya tidak bermanfaat untuk
kondisi lokal.
1rants haruslah diranang untuk menghindarkan kemalasan pemerintah daerah
dalam memobilisasi pendapatan asli daerah. 3ika tidak maka grants hanya menjadi
subtitusi pendapatan asli daerah.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
16/25
Desentralisi*#t#n#mi (aerah
#istem grant haruslah mempertimbangkan keseimbangan antar kepentingan tujuan
nasional dengan otonomi daerah
Idelanya, sistem grant, haruslah memberikan atau menjadi dasar frame$ork standar
dan kebijaksanaan nasional, akan tetapi pemerintah daerah haruslah mempunyai
kebebasan yang ukup untuk memanfaatkan grant sesuai dengan kondisi daerah
#eara keseluruhan sistem, membutuhkan dua hal, yakni penga$asan pemerintah
pusat untuk menentukan apakah dana telah digunakan sebagaimana seharusnya
digunakan dan pertanggung ja$aban pemerintah daerah kepada pembayar pajak dan
pemilih daerah.
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
17/25
Beberapa isu Peran+anan sistem transfer
3umlah dana yang akan di transfer haruslah merefleksikan keseimbangan antara
sumber daya dengan tanggung ja$ab yang diemban oleh setiap level pemerintah
daerah. 3ika terdapat lebih dari level pemerintah daerah +Tk.4 dan Tk.5-, sumber
daya haruslah dialokasikan seara adil berdasarkan refleksi distribusi dan tanggung
ja$ab
0alam beberapa kasus, terdapat alternatif dimana dana diturunkan melalui $akil
pusat di daerah +. (an$il- atau langsung ke pemerintah daerah.
0ari keseluruhan dana yang tersedia, berapa dana yang akan ditransfer melalui
setidaknya 6 metode:
a. Bagi hasil pendapatan: jumlah besar"kemitraan"kebebasan yang ukup bagi
daerah
b. Bantuan khusus: untuk mendukung tujuan pembangunan nasional
. Bantuan umum: untuk kepentingan penyeimbangan fiskal antar pemda
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
18/25
F#rmula Bantuan umum harus memenuhi elemen1
a. (ebutuhan pembelanjaan, dipengaruhi oleh: jumlah penduduk, luas $ilayah,
lumpsum.
b. )aktor Biaya perunit, dipengaruhi oleh: kondisi geogarafis, jarak dengan pusat
. (apasitas fiskal daerah: hal ini harus didasarkan pada potensi pendapatan dari
pada realisasi pendapatan
#istem transfer membutuhkan suatu perpaduan yang harmonis antara kebutuhan
untuk meranang sistem yang memungkinkan keseimbangan antar daerah dengan
simplisiti yang memungkinkan sistem transfer yang sederhana namun transparan
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
19/25
Implementasi sistem subsi(i
(i In(#nesia
*lokasi subsidi dan batuan pusat diperuntukan:
*nggaran rutin
*nggaran pembangunan
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
20/25
#ubsidi 0aerah 7tonomi +#07-
!ntuk belanja rutin dati I dan dati II
489 anggaran nasional
Elemen utama adalah untuk pembayaran gaji pega$ai pemda
ogikanya: semua pega$ai adalah pega$ai pemerintah nasional karenanya biaya
atas gaji haruslah menjadi tanggungan pemerintah pusat.
6; #07 untuk dati I
< #07 untuk dati II
2al ini disebabkan oleh jumlah guru yang menjadi tanggung ja$ab dati satu relatif
lebih besar
#07 perapita berbeda antar daerah
=>9 dari #07 adalah untuk gaji ? pensiun +spesifik-
>9 untuk pembelanjaan rutin +69 untuk pemeliharaan, dan 8.>9 untuk kesehatan-
*lokasi dari pusat melalui dati I selanjutnya ke dati II
*kibatnya terkadang terjadi penundaan transfer, dan pembayaran yang tidak ukup
Tahun 4@=A=A telah dilakukan pembayaran langsung dari pusat ke dati II
#aat ini alokasi didasarkan pada bukti tingkat pembelanjaan daerah ketimbang dasar
kebutuhan
2al ini dapat menghindarkan pembelanjaan yang berlebihan
*kan tetapi melibatkan sentralisasi penetapan yang tidak realistis tehadap
kebutuhan daerah
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
21/25
Inpres
0iterapkan sejak tahun 4@A8
#ebagai bagian dari kelebihan dana akibat naiknya harga minyak
0iperuntukan bagi pembangunan regional
0isalurkan tidak melalui *PB0 tetapi malalui rekening bank +B%I- yang bertujuan
untuk efisiensi penyaluran dana +keuali untuk inpres dati I-
Terdapat jenis inpres
(urang lebih 9 dari total nasional budget
Inpres blok dialokasikan berdasarkan pertimbangan Mendagri dan Bapenas
Inpres spesifik dialokasikan oleh departemen terkait
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
22/25
Inpres Dati I
0iperuntukan bagi pembangunan infrastruktur
Terdapat dua bagian: " ditetapkan >89 +dibelanjakan berdasarkan ketetapan mentri:
irigasi dan jalan- C diarahkan +menjadi $e$enang pemda th 4 kendati juga harus
dibelanjakan untuk infrastrukturD irigasi, jalan-
Bera$al dari bagi hasil pajak eport
*lokasi didasarkan pada luas $ilayah 55 propinsi memperoleh alokasi yang sama
dan 45 prop. Memperoleh yang berbeda
Pertanyaan adalah apakah hal ini telah memenuhi asas keadilan
Inpres Dati II
Blok grant
0iajukan untuk infrastruktur
F untuk jalan dan jembatan
Proyek harus disetujui ole dati I
0ialokasikan berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi minimum
;9 alokasi didasarkan pada penapai target PBB
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
23/25
Inpres Desa
Blok grant
!ntuk pembangunan desa, jalan, jembatan, irigasi, pertanian, sosial infrastruktur,
sosial aktivitas
Proyek harus disetujui oleh Bupati
0ialokasi berdasarkan jumlah yang sama untuk setiap desa
Inpres Se"#lah Dasar
Bantuan inpres terbesar ;89 dari total
0iperuntukan bagi pengembangan sekolah
*lokasi didasarkan pada jumlah sis$a yang belum terakomodasi di sekolah
Inpres Kesehatan
0iperuntukan bagi pengembangan pelayanan kesehatan utamanya didaerah
pedesaan
6>9 klinik";89 obat"obatan"5>9 air dan sanitasi
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
24/25
*lokasi didasarkan pada usulan Pemda dan berdasarkan penilaian tingkat
kebutuhan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan dati I
Inpres 2alan
0iperuntukan bagi konstruksi dan pera$atan jalan pedesaan
0itetapkan berdasarkan usulan pemda dati II dan penilaian tingkat kebutuhan oleh
pmda dati I dan pemerintah pusat
Inpres Penhijauan
0iperuntukan bagi konservasi lahan, hutan dan air
Perenanaan dilakukan oleh dati I berdasarkan pada usulan kebutuhan dati II
Proyek dikerjakan oleh dati II
8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan
25/25
E'aluasi a(ministrasi bantuan*subsi(i
*lokasi inpres untuk provinsi menunjukkan provinsi yang besar memperoleh
alokasi yang besar akan tetapi keil dalam hal perkapita: Irian, Timtim, Bengkulu,
(altim 6"; kali prop lain.
(euali inpres dati I, semua inpres tidak nampak dalam *PB0 akibatnya, 0P%0
sebagai $akil rakyat tidak terlibat dalam penetapan kebijasanaan alokasi dan
penga$asannya
Element yang terlibat langsung adalah Bupati dan Bapeda
Penundaan transfer dana dari pusatdati I menyebabkan penundan proyek
#iap yang harus dikembalikan
(eterbatasan skill