aa1

123

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan kasih sayang yang tiada akhir kepada manusia. Dan atas izin ALLAH SWT, akhirnya Makalah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Supremasi Hukum ini bisa selesai dikerjakan. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini, terutama kepada orang tua kami yang telah mendidik kami. Harapan kami adalah makalah ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang membacanya, terutama kami pribadi. Selain itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca karena kami tahu Makalah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Supremasi Hukum ini masih sangat jauh dari sempurna. Atas segala kekurangan dan kesalahan penulis di dalam menyelesaikan makalah ini, penulis mohon maaf. Dan atas segala kelebihan dan kebenaran penulis di dalam menyelesaikan makalah ini, sesungguhnya itu semua hanya dari ALLAH SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap makalah ini.

Jakarta,20 Desember 2010

Penulis

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................. DAFTAR ISI............................................................................................... BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1. Latar Belakang Masalah..................................................................... 2. Identifikasi Masalah............................................................................. 3. Pembatasan Masalah......................................................................... 4. Perumusan Masalah........................................................................... 5. Kegunaan Pembahasan...................................................................... BAB II PEMBAHASAN............................................................................... SUPREMASI HUKUM................................................................................ BAB III PENUTUP...................................................................................... DAFTAR PUSTAKA...................................................................................

BAB I PENDAHULUANa. Latar Belakang Masalah Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan suatu proses yang dinamakan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga akan cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai tujuannya ini manusia hingga akhirnya membentuk negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tujuan menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, hukum dijunjung tinggi di negara ini. Akan tetapi, timbul suatu permasalahan ketika aplikasi dari supremasi hukum di Indonesia secara realita masih belum bisa dikatakan terlaksana sehingga menjadi suatu hal yang menarik untuk kami bahas dalam makalah ini. b. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 1. Apa pengertian dari supremasi hukum ? 2. Bagaimana pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia ? 3. Apa saja yang menjadi rintangan dalam pelaksanaan Indonesia ? c. Pembatasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka, makalah ini dapat dibatasi pada ruang lingkup permasalahan latar belakang pengertian ataupun penjelasan dari supremasi hukum dan contoh kasusnya. d. Perumusan Masalah supremasi hukum di

3

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka, kami merumuskan masalah makalah ini tentang : Mengapa pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan ? e. Kegunaan Pembahasan Dari pembahasan makalah pendidikan kewarganegaraan tentang supremasi hukum ini, mempunyai beberapa kegunaan seperti berikut: 1. Kita bisa mengetahui apa maksud dari supremasi hukum. 2. Kita bisa mengambil pelajaran dari contoh kasus supremasi

hukum.3. Sebagai evaluasi terhadap pribadi dan sekitar (lingkungan). 4. Menambah wawasan mengenai supremasi hukum.

BAB II PEMBAHASANSUPREMASI HUKUM Supremasi hukum bisa diartikan sebagai penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa penegakan hukum ini benar-benar berdasarkan asas keadilan yang tidak bisa ditawar oleh apapun. Jadi, supremasi hukum ini merupakan suatu tindakan nyata dari aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya sangat menjungjung tinggi supremasi hukum sehingga keadilan merupakan cita-cita yang luhur seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum berdasarkan sumber yang kami temukan merupakan gejala sosial yang selalu berubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakatnya yang dipengaruhi oleh zamannya. Dan sistem hukum yang digunakan di Indonesia ini merupakan sistem hukum yang lebih condong kepada campuran dari eropa continental dan anglo saxon. Akan tetapi, sistem hukum eropa continental ini justru lebih condong dalam prakteknya. Jadi, dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia sesuai sistem hukum yang dianut sumber hukum di Indonesia digolongkan ke dalam hukum kedalam hukum publik dan privat. Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka penegakkan hukum atau yang lebih kita kenal dengan sebutan supremasi hukum adalah dengan mengkodifikasikan hukum tersebut dan tentunya dengan pengangkatan aparat penegak hukum. Akan ntetapi, dalam realita saat ini upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum di atas segalanya tampaknya masih bisa 5

dikatakan hanya sebuah angan-angan. Contoh nyata dari supremasi hukum yang masih angan-angan saat ini adalah penyelesaian masalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terutama Soeharto. Selain itu, ada juga kasusu yang sekarang paling hangat yaitu kasus korupsi yang dilakukan pegawai dirjen pajak yaitu gayus tambunan dan juga kasus bank century yang tidak lagi terdengar kabarnya mau dibawa kemana hingga saat penulis menyusun makalah ini. Apakah supremasi hukum di Indonesia itu memang seperti ini. Jika kita melihat dari realita yang ada seperti kasus gayus tambunan, tentunya bisa terlihat oleh publik meskipun agak samar bahwa yang terlibat dalam kasus korupsi gayus tambunan ini banyak melibatkan orang-orang yang memegang peran penting dalam politik negara Indonesia. Entah karena adanya intrik politik dari para elit politik atau memang seperti itu adanya, tapi yang pasti publik sudah mencium adanya keterlibatan dari orang-orang yang memang berkuasa di negeri ini dalam kasus gayus tambunan. Bukan hanya karena berbelitnya penyelesaian kasus gayus yang membuat publik mengira adanya campur tangan dari penguasa, tapi dari berita yang diterima oleh publik juga bisa dikatakan gayus ini memang cukup punya pengaruh, buktinya diberitakan bahwa gayus bisa menonton pertandingan tenis yang artinya dia bisa keluar masuk penjara semaunya. Contoh kasus di atas membuktikan bahwa masih lemahnya penegakkan hukum di Indonesia yang tentunya berpengaruh pula pada pencapaian supremasi hukum di negeri ini. Dan dari contoh kasus di atas membuktikan masih adanya kelemahan dari aparat penegak hukum terutama ketika orang yang tersangkut di dalam hukum ini adalah orang-orang yang berpengaruh dan orang yang berduit. Oleh karena itu, diperlukan aparat penegak hukum yang benar-benar tegas tidak pandang bulu dalam rangka penegakkan

hukum di Indonesia. Selain itu, masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih berupa angan-angan. Kasus pembunuhan munir, peristiwa semanggi 1 dan 2, dan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang juga belum tuntas menunjukkan masih lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Dan kasus yang tebaru adalah kasus bank century yang dulu di gembor-gemborkan tapi sampai sekarang entah akan dibawa kemana penyelesaian kasus bank century yang diduga melibatkan beberapa elit politik di negeri ini. Dalam kasus century, publik diperlihatkan bahwa penguasa di negeri ini memang terkait di dalam kasus ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan publik memaklumi jika kasus bank century ini tidak selesai karena pemerintah saja sudah terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya penegakkan hukum yang tidak pandang bulu dalam rangka mencapai supremasi hukum di negeri ini. Seperti apa yang telah diungkapkan di atas tentang beberapa contoh kasus dan tujuan negara Indonesia untuk menjadi negara hukum yang menjunjung tinggi hukum di atas segalanya, seharusnya aparat penegak hukum beserta pemerintah tidak boleh takut dalam rangka mencapai supremasi hukum yang telah dicitacitakan. Tujuan dari suatu negara salah satunya adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dan mencapai kesejahteraan umum. Hal ini membuktikan bahwa perlu untuk kita sadari sesunguhnya negara hukum ini merupakan salah satu tujuan semua negara terutama negara Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sesuai yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia terutama pemerintah dan aparat penegak hukum perlu berperan serta dan berpartisipasi dalam rangka supremasi hukum. 7

Kita tentunya perlu tahu dan mengingat kembali tentang apa tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia sebenarnya telah sangat jelas tertulis di dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, sekarang tinggal bagaimana kita mewujudkannya. Tujuan negara ini bukan hanya tujuan dan juga cita-cita pemerintah Indonesia, melainkan warga negara Indonesia.

BAB III PENUTUPBerdasarkan pembahasan yang cukup panjang mengenai

supremasi hukum, maka kami berkesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanan supremasi hukum ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara Indonesia. 2. Aparat penegak hukum harus tegas dan tidak pandang bulu dalam rangka penegakkan hukum. 3. Pemerintah harus serius dalam menyelesailkan semua kasus hukum, dan bila perlu mengeluarkan suatu kebijakan yang ekstrim untuk menegakkan supremasi hukum. 4. Kita harus menyadari bahwa untuk menegakkan hukum dan menjadikan negeri ini supremasi hukum, maka harus kita mulai dari diri sendiri.

9

DAFTAR PUSTAKA Djamali, Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009. R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. Soehino. Ilmu Negara.Yogyakarta: Liberty. 2005. Hidayat, Komarudin dan Azyumardi Azra. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani edisi ketiga. Jakarta: ICCE. 2008

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Oleh : Anissa Dian Fairus Ahmad Anggara Muhamad Dadang Nurfalah Neneng Aenillah Nuratikah Zulfikar Pratama

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN