4
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MENUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALA M.T HARYONO KAVLING 52-53,JAKARTA 12770 TELEPON (021)79180303 (HUNTING),FAKSIMILE (021) 79191202 SURAT ELEKTRONIK [email protected] KOTAK POS 4130 JKP 10041 Nomor : B. /BPSDMKP.04/TU.210/III/2010 Maret 2010 Lampiran : 1 (Berkas) Perihal : Pengajuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Perikanan Yth. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan /Dinas/Instansi yang menangani Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Di Tempat Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan. Capaian keberhasilan visi tersebut yang mencantumkan angka peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 353% dapat tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang ada, dengan indikator semua kawasan potensi perikanan memiliki kelompok yang mandiri dan bankable dimana penyuluh perikanan merupakan ujung tombak optimalilsasi pencapaian target tersebut. Dukungan terhadap eksistensi penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah diamanahkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan, Bab. IX Pasal 32 mengenai Pembiayaan, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 7 mengenai Biaya Operasional Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka menjadi kewajiban Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi pembina Penyuluh Perikanan untuk memberikan dukungan

surat BOP 2010

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: surat BOP 2010

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MENUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANANJALA M.T HARYONO KAVLING 52-53,JAKARTA 12770

TELEPON (021)79180303 (HUNTING),FAKSIMILE (021) 79191202SURAT ELEKTRONIK [email protected] KOTAK POS 4130 JKP 10041

Nomor : B. /BPSDMKP.04/TU.210/III/2010 Maret 2010Lampiran : 1 (Berkas)Perihal : Pengajuan Biaya Operasional Penyuluh

(BOP) Perikanan

Yth.Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan /Dinas/Instansi yang menangani Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/KotaDi Tempat

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan. Capaian keberhasilan visi tersebut yang mencantumkan angka peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 353% dapat tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang ada, dengan indikator semua kawasan potensi perikanan memiliki kelompok yang mandiri dan bankable dimana penyuluh perikanan merupakan ujung tombak optimalilsasi pencapaian target tersebut.

Dukungan terhadap eksistensi penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah diamanahkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan, Bab. IX Pasal 32 mengenai Pembiayaan, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 7 mengenai Biaya Operasional Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka menjadi kewajiban Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi pembina Penyuluh Perikanan untuk memberikan dukungan operasional dengan menyediakan anggaran berupa Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Perikanan Tahun Anggaran 2010.

Sehubungan hal tersebut diatas, penyuluh perikanan calon penerima BOP Perikanan tahun 2010 harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perikanan atau Penyuluh Pertanian bidang Kelautan dan Perikanan yang dibuktikan melalui Fotocopy SK Bupati/Walikota yang telah dilegalisir;

- Tidak difungsikan sebagai tenaga penyuluh di luar bidang perikanan;- Bukan Pegawai kontrak/honorer/CPNS (Calon Pegawai negeri Sipil);- Bukan Tenaga teknis dan Fungsional lainnya, seperti jabatan pengawas perikanan dll;- Direkomendasikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas/Instansi yang menangani

penyuluhan Kelautan dan perikanan kabupaten/kota atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai pejabat fungsional penyuluh perikanan

Page 2: surat BOP 2010

- Programa dan rencana kegiatan tahunan penyuluh tahun 2010 (disesuaikan dengan format programa penyuluhan yang ada pada Kabupaten/Kota masing-masing);

- Fotocopy buku rekening atas nama masing-masing penyuluh ; - Fotocopy SK terakhir fungsional penyuluh yang telah dilegalisir ;

Proses pencairan BOP Perikanan Tahun Anggaran 2010 dilakukan setiap triwulan dengan memenuhi kelengkapan berkas (terlampir) sebagai berikut;

a. Surat kepala Badan Pelaksana Penyuluhan /Dinas/Instansi yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan tentang penunjukan Koordinator Penyuluh Perikanan Tahun 2010 (Koordinator Penyuluh yang ditunjuk harus merupakan penyuluh perikanan fungsional) ;

b. Berita Acara Serah Terima Laporan Penyuluhan Perikanan yang ditandatangani oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas/instansi yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan di Kabupaten /Kota dan distempel Dinas/Badan/Instansi yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan;

c. Daftar Penerimaan BOP tahun 2010 per–triwulan yang telah ditandatangani penyuluh penerima BOP tahun 2010;

d. Rencana Kerja Bulanan penyuluh perikanan setiap bulan;e. Laporan Bulanan penyuluh perikanan setiap bulan;f. Data Pendukung Kawasan Pengembangan Perikanan terutama kawasan minapolitan(bila ada); g. Data Kelompok Pelaku Utama Perikanan (pembudidaya, pengolahan, penangkapan) di kawasan

yang mengakses dana perbankan untuk usaha perikanan (1 Kelompok /bulan untuk setiap penyuluh) ;

Mekanisme pencairan BOP Perikanan Tahun Anggaran 2010 melalui Ls ke KPPN Jakarta I dengan proses transfer langsung ke rekening masing-masing penyuluh perikanan via Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga untuk kelancaran proses pencairan BOP Perikanan tahun 2010, diharapkan penyuluh perikanan sudah memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Online di kabupaten/kota masing-masing dan dipastikan rekening dalam kondisi aktif untuk menghindari terjadinya retur atau pengembalian. Selanjutnya kelengkapan berkas BOP Perikanan tahun 2010 sudah diterima Pusat Pengembangan Penyuluhan pada setiap tanggal 5 setiap triwulan dan dikirimkan ke Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSDMKP d.a Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan Lt.6 Jl. Batu 2-3 Gambir Jakarta Pusat 10110 CP: Dessi Arisandi : 08121891448, Fahrur Razi : 085237393533, Sarli Assajdah: 085692988970.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat pengembangan Penyuluhan

ttd

Dr.Ir. Lenny Stansye Syafei, M.S.NIP. 19520929 198303 2 001

Page 3: surat BOP 2010