6
Pernyataan sikap bersama Menolak izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT Inti Citra Agung di wilayah dan areal pangan produktif di 9 desa di kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari propinsi Jambi. Setelah sekian lama kelapa sawit menjadi momok mengerikan bagi keberlansungan hutan, kini kelapa sawit menjadi momok bagi keberlansungan lahan-lahan pertanian pangan milik petani- petani kecil. Terbukti, ketika hutan telah habis dibabat untuk membangun kebun sawit, ketika hutan yang tersisa hanya tinggal kawasan-kawasan yang tak bisa lagi dijelajahi, kini wilayah-wilayah tempat tanaman pangan, seperti sawah, ladang, umo menjadi incaran selanjutnya. Jika mencermati secara dalam, mungkin kini ada perubahan penterjemahan, dimana seolah-olah tanaman kelapa sawit menjadi bagian dari pangan yang penting, sehingga tak ada yang aneh ketika kelapa sawit ditanam dikawasan pertanian pangan, meskipun faktanya ditolak secara keras oleh petani dan masyarakat. PT ICA misalnya, yang mendapat izin lokasi seluas 7.800 Ha yang dikeluarkan oleh Bupati Batanghari yang lokasinya berada tepat diwilayah-wilayah pertanian pangan produktif petani-petani dan wilayah-wilayah resapan air di 9 desa di kecamatan Mersam, secara sistematis akan menghancurkan ekosistem pangan diwilayah ini, yang sejak lama telah menjadi sumber dan penghasil pangan bagi masyarakat di Batanghari. Kehadiran PT ICA yang mendapat restu dari pemerintah Kabupaten Batanghari, tentu menjadi fakta paling buruk, dimana kabupaten yang baru saja melantik Bupati diakhir tahun 2011 lalu yang sangat mengagungkan Ketahanan dan kemandirian pangan diwilayah ini , justru mengeluarkan izin PT ICA yang lokasi peruntukan kebunnya berada diatas lahan-lahan pertanian produktif dan bahkan berada diwilayah yang menjadi penghasil terbesar pangan masyarakat kabupaten Batanghari. PT ICA praktis akan membentangkan kebun kelapa sawitnya di 9 desa di Kecamatan Mersam yaitu Desa Sungai Puar, Desa Sengkati Kecil, Desa Sengkati Gedang, Desa Teluk Melintang, Desa Kembang Tanjung, Desa Mersam, Desa Rambutan Masam, Desa Sungai Lais dan Desa Benteng Rendah . Tak berhenti hanya PT ICA di Kecamatan Mersam, PT Damasraya di kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari kini juga sedang menunggu giiran untuk turut menginvasi kawasan-kawasan pertanian pangan produktif milik petani pangan. PT ICA, tidak hanya akan berdampak pada hilangnya lahan-lahan pangan masyarakat, tapi juga berpotensi untuk turut menghancurkan ekosistem pangan. seperti rawa Pucat Kakidan “Rimbo Mengkuang” yang menjadi lahan cadangan untuk sawah pasti akan turut diratakan untuk disulap menjadi kebun kelapa sawit. dan saat ini berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan PT ICA agar rencna besarnya untuk menyulap sawah-sawah dan rimbo menjadi hamparan kebun kelapa sawit bisa terlaksana, dari melakukan sosialisasi secara intensip kepada petani-petani di 9 desa, menawarkan model kemitraan hingga membeli lahan-lahan sawah dan kebun petani dengan harga yang berkisar 3-5 juta/hektar.

Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

Citation preview

Page 1: Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

Pernyataan sikap bersama

Menolak izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT Inti Citra Agung di wilayah dan areal pangan produktif di 9 desa di kecamatan

Mersam Kabupaten Batanghari propinsi Jambi.

Setelah sekian lama kelapa sawit menjadi momok mengerikan bagi keberlansungan hutan, kini

kelapa sawit menjadi momok bagi keberlansungan lahan-lahan pertanian pangan milik petani-

petani kecil. Terbukti, ketika hutan telah habis dibabat untuk membangun kebun sawit, ketika

hutan yang tersisa hanya tinggal kawasan-kawasan yang tak bisa lagi dijelajahi, kini wilayah-wilayah

tempat tanaman pangan, seperti sawah, ladang, umo menjadi incaran selanjutnya. Jika mencermati

secara dalam, mungkin kini ada perubahan penterjemahan, dimana seolah-olah tanaman kelapa

sawit menjadi bagian dari pangan yang penting, sehingga tak ada yang aneh ketika kelapa sawit

ditanam dikawasan pertanian pangan, meskipun faktanya ditolak secara keras oleh petani dan

masyarakat. PT ICA misalnya, yang mendapat izin lokasi seluas 7.800 Ha yang dikeluarkan oleh

Bupati Batanghari yang lokasinya berada tepat diwilayah-wilayah pertanian pangan produktif

petani-petani dan wilayah-wilayah resapan air di 9 desa di kecamatan Mersam, secara sistematis

akan menghancurkan ekosistem pangan diwilayah ini, yang sejak lama telah menjadi sumber dan

penghasil pangan bagi masyarakat di Batanghari.

Kehadiran PT ICA yang mendapat restu dari pemerintah Kabupaten Batanghari, tentu menjadi fakta

paling buruk, dimana kabupaten yang baru saja melantik Bupati diakhir tahun 2011 lalu yang sangat

mengagungkan Ketahanan dan kemandirian pangan diwilayah ini , justru mengeluarkan izin PT ICA

yang lokasi peruntukan kebunnya berada diatas lahan-lahan pertanian produktif dan bahkan berada

diwilayah yang menjadi penghasil terbesar pangan masyarakat kabupaten Batanghari. PT ICA

praktis akan membentangkan kebun kelapa sawitnya di 9 desa di Kecamatan Mersam yaitu Desa

Sungai Puar, Desa Sengkati Kecil, Desa Sengkati Gedang, Desa Teluk Melintang, Desa Kembang

Tanjung, Desa Mersam, Desa Rambutan Masam, Desa Sungai Lais dan Desa Benteng Rendah . Tak

berhenti hanya PT ICA di Kecamatan Mersam, PT Damasraya di kecamatan Batin 24 Kabupaten

Batanghari kini juga sedang menunggu giiran untuk turut menginvasi kawasan-kawasan pertanian

pangan produktif milik petani pangan.

PT ICA, tidak hanya akan berdampak pada hilangnya lahan-lahan pangan masyarakat, tapi juga

berpotensi untuk turut menghancurkan ekosistem pangan. seperti rawa “Pucat Kaki” dan “Rimbo

Mengkuang” yang menjadi lahan cadangan untuk sawah pasti akan turut diratakan untuk disulap

menjadi kebun kelapa sawit. dan saat ini berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan PT ICA agar

rencna besarnya untuk menyulap sawah-sawah dan rimbo menjadi hamparan kebun kelapa sawit

bisa terlaksana, dari melakukan sosialisasi secara intensip kepada petani-petani di 9 desa,

menawarkan model kemitraan hingga membeli lahan-lahan sawah dan kebun petani dengan harga

yang berkisar 3-5 juta/hektar.

Page 2: Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

“Kami nolak izin lokasi kebun sawit PT ICA di Desa kami, karena mengancam sawah kami dan payo

rimbo yang diwariskan nenek moyang kami sebagai daerah serapan air dan cadangan lahan

pertanian padi, karno pasti idak akan ado untungnya bagi kami. Tengok be PT. Gatra, sejak ado

perusahaan, sawah rasau di Desa Paseban jadi kering, belum lagi konflik antar masyarakat karena

koperasi dak jelas. PT TLS samo bae, sampai sekarang masalah bae yang dihasilkannyo, dan sudah

cukuplah, itu menjadi pelajaran bagi kami. Kami dak mau lagi dibohongi dengan perusahaan-

perusahaan sawit. Berunding perusahaan tu runding tebu, pangkalnyo be yang manis, makin ke

ujung makin hambar. Kami dak mau kami dan anak cucu kami mati kelaparan ditengah kebun

sawit”. Demikian pak Suhaimi (Ketua Kelompok Tani Sungai Lais Desa mersam), menyatakan alasan

penolakan pembangunan kebun PT ICA di Desa mereka.

Kehadiran PT ICA tidak saja memberikan dampak bagi masyarakat dan petani di 9 desa di

kecamatan Mersam, tapi akan memberikan dampak secara luas, dan jika PT ICA tetap diberikan

ruang untuk beroperasi diatas lahan-lahan pertanian pangan milik petani, maka kedepan akan lebih

banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan menyerbu masuk keareal pertanian pangan

yang produktif, dan ini akan menjadi preseden untuk dimasa yang akan datang. Artinya jargon-

jargon tentang ketahanan, kemandirian, swadaya dan bahkan kedaulatan pangan tak akan ada

artinya lagi. Dan peringatan Hari pangan Sedunia yang selalu diperingati secara meriah diseluruh

dunia tak akan lagi bermakna, karena terbukti bahwa disaat dunia sedang gencar menyatakan

perang terhadap kelaparang global dan ditengah dunia sedang mempersiapkan memperingati Hari

Pangan Sedunia yang akan jatuh tanggal 16 Oktober 2012 , pada saat itu pula lahan-lahan pangan di

Kabupaten batanghari propinsi Jambi, dan mungkin juga dipropinsi lainnya sedang mengalami

ancaman yang sangat serius invasi kelapa sawit skala besar.

Untuk itu, melalui pernyataan sikap bersama ini, kami dari seluruh elemen LSM di berbagai wilayah

di Indonesia, menyatakan :

1. Mendukung sikap dan perjuangan petani dan masyarakat untuk tetap mempertahankan

lahan-lahan pangan mereka demi keberlanjutan kehidupan mereka dimasa yang akan

datang, dan

2. Menolak invasi PT ICA dilahan-lahan pangan di 9 desa di kecamatan Mersam kabupaten

Batanghari, propinsi Jambi.

3. Menuntut kepada Bupati Batanghari Bapak H. Abdul Fattah, untuk segera mencabut izin

lokasi PT ICA, karena sangat jelas, bahwa memberikan izin PT ICA sama halnya dengan

menggadaikan keberlansungan hidup petani-petani di 9 desa di kecamatan Mersam kepada

perusahaan.

4. Hentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar di Propinsi Jambi yang mengancam

wilayah kelola masyarakat, mengancam kedaulatan dan kemandirian pangan masyarakat

serta mengancam keseimbangan ekosistem pangan.

Melalui surat ini pula kami menyampaikan pesan solidaritas dan dukungan bagi perjuangan kaum

tani melawan perampasan tanah dan menjadi bagian dari perjuangan internasional memperingati

Hari Pangan Internasional (16 Oktober 2012) melawan kelaparan global/dunia.

Page 3: Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

Kami yang menyatakan sikap

Rukaiyah Rofiq/yayasan SETARA Jambi [email protected] Edi Zuhdi/Yayasan CAPPA [email protected] Adhe Ahmad/AGRA Jambi [email protected] Sarwadi/SPI Jambi [email protected] Feri Irawan/Perkumpulan Hijau [email protected] Andri Setiawan/Mapala Gitasada 087896600226 Zubaidah/Beranda Perempuan [email protected] Bara/FMN Jambi [email protected] Aditya/AMPHAL Batanghari [email protected] Agus Teguh Prihantono/Wahana Liar Sumatera Barat [email protected] Anwar Sadat/Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan [email protected] Riko Kurniawan/Perkumpulan Elang Riau [email protected] AW Surambo/Sawit Watch [email protected] Norman Jiwan/Sawit Watch [email protected] Koesnadi Wirasaputra/Serikat Hijau Indonesia [email protected]

Page 4: Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

Nurbaya Zulhakim [email protected] Tejo wahyu Jatmiko/Aliansi untuk Desa Sejahtera [email protected] Setro Witoro/Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan [email protected] Juga didukung oleh Jaringan Petani Pangan Sumatera/JPPS Khaidir / petani dari Kabupaten Agam Sumatera Barat 08238736777 Syafriul / Petani dari Kabupaten Agam Sumatera Barat 081374763134 Erianto / Petani dari Kabupaten Agam Sumatera Barat 081275460030 Maswardi / Petani dari kabupaten Agam Sumatera Barat Asmardi / Petani Sumbar 085278674345 B. Eksati / Petani Sumbar R. DT Yang Basa / Sumbar 081267462967 Syafriajal Koto / Sumbar 0852434396 Janes / Perkumpulan Elang Riau 081276230279 B. Azmi/ Petani Nagari Palembayan 081363494749 Dedy Tarsedi / Petani Siak Riau 085363259581 Refnida / Petani Nagari Silungkang Kabupaten Agam Sumbar 081267685813

Page 5: Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

Nurudin / Petani Siak Riau 08126810618 Havizi / Petani Kabupaten Batanghari Jambi 081274268523 M. Basit / Petani Kabupaten Batanghari Jambi 085377179268 M. Yunus / Petani kebupaten Batanghari 081274804853 Anton. B / Petani Siak Propinsi Jambi 085265506005 Sugianto / Petani Riau Suhaimi / Petani Mersam Kabupaten Batanghari 085366502459 Sukirman / Petani Sumatera Sumatera Selatan. 081272273027 Masadi Yanto / Petani Palembang Yandri / Petani Sumatera Selatan 085384919969 Arif Budiman / Wahana Liar 085375717266 Rafik / Petani pangan Kabupaten Batanghari 085279119091 Rian s / Mahasiswa Hijau Indonesia Sumatera Selatan 081958061226 Bejo Dewangga/Walhi Sumatera Selatan 081933565047 Surat ini ditembuskan kepada :

1. DPR RI 2. Presiden RI 3. Menteri pertanian RI

Page 6: Surat Terbuka Kelompok Masyarakat Sipil

4. Dirjen perkebunan RI 5. DPRD Propinsi Jambi 6. Gubernur Propinsi Jambi 7. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Propinsi Jambi 8. Kepala Badan ketahanan Pangan propinsi Jambi 9. DPRD Kabupaten Batanghari 10. Dinas Pertanian dan tanaman Pangan Kabupaten Batanghari 11. Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari 12. Media cetak dan elektronik propinsi Jambi 13. LSM local dan LSM nasional