1

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KERJASAMA MERCHANT No.____________________________________

Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama Merchant (selanjutnya disebut “SKU”) ini merupakan perjanjian yang mengatur kerjasama pemberian jasa layanan perbankan dengan menggunakan mesin EDC Mini ATM milik PT Bank Permata Tbk, suatu perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Bank”). Pihak-pihak yang menandatangani bagian akhir SKU ini telah setuju untuk mengikatkan diri terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan Bank dibawah ini:

PASAL 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain, maka istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima adalah berita acara serah terima pemasangan EDC di lokasi Merchant sesuai dengan format dan isi yang ditetapkan Bank yang mencantumkan tanggal dipasangnya EDC dan berfungsinya EDC tersebut di lokasi Merchant yang mana tanggal tersebut merupakan tanggal efektif mulai berlakunya SKU ini.

2. Chargeback adalah penagihan atau pembebanan kembali oleh Bank terhadap Merchant dan atau Pemilik Rekening sebagaimana diatur di Pasal 7 SKU dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dalam SKU sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

3. Daftar Hitam Merchant adalah daftar yang memuat keterangan-keterangan tentang Merchant

yang memiliki reputasi negatif, yang diterbitkan oleh pihak/badan yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Dokumen adalah Slip Transaksi EDC, faktur-faktur, pesanan pembelian, pesanan pengiriman,

catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point.

5. EDC Mini ATM atau EDC (Electronic Data Capture)/POS (Point Of Sales Terminal) adalah

mesin/terminal milik Bank yang dioperasikan dengan menggunakan sim card atau jaringan PSTN yang dipinjamkan atau disewakan oleh Bank kepada Merchant untuk melakukan suatu Transaksi Kartu Debet, Transaksi Payment Point, inquiry maupun transaksi-transaksi lainnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Bank, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN.

6. Fasilitas Bank adalah sarana dan atau prasarana yang dimiliki dan disediakan oleh Bank untuk

memperlancar jalannya transaksi perbankan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point antara lain layanan PermataTel, PermataNet, Navigator, PermataAtm, PermataShop (EDC) dan layanan counter Bank serta layanan/fasilitas lain yang dikembangkan Bank dikemudian hari.

7. Hari Kerja adalah hari dimana bank umum buka untuk beroperasi dan melakukan kliring yaitu

hari Senin sampai dengan hari Jumat dalam jam kerja, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.

8. Jaringan ATM adalah PermataATM dan atau semua jaringan ATM lainnya termasuk tapi tidak

terbatas pada ALTO, Prima dan ATM Bersama dimana Bank bertindak sebagai acquirer.

2

9. Kartu Debet adalah seluruh Kartu Debet Bank dan Kartu Debet Bank Lain.

10. Kartu Debet Bank adalah seluruh kartu debet yang diterbitkan oleh Bank termasuk kartu co-branding (dengan logo partner Bank), dan e-wallet yang digunakan oleh Pemegang Kartu Debet untuk melakukan Transaksi Kartu Debet.

11. Kartu Debet Bank Lain adalah kartu debet yang diterbitkan oleh bank-bank lain yang merupakan anggota jaringan ALTO, ATM Bersama, Prima dan jaringan lainnya yang disetujui oleh Bank yang digunakan oleh Pemegang Kartu Debet untuk melakukan Transaksi Kartu Debet.

12. Kode Persetujuan adalah kode yang tercetak pada Slip Transaksi EDC yang merupakan kode

persetujuan (approval code) atas setiap pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point.

13. Limit Transaksi adalah batas maksimum transaksi per hari dengan menggunakan Kartu Debet pada EDC yang dilakukan Pemegang Kartu Debet sesuai dengan limit transaksi melalui Automated Teller Machine (ATM) yang besarnya ditentukan oleh bank penerbit Kartu Debet.

14. Merchant Data Form adalah suatu formulir yang memuat keterangan-keterangan mengenai Merchant dan informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama berdasarkan SKU, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKU ini.

15. Merchant adalah merchant yang bekerjasama dengan Bank dalam hal pemasangan mesin EDC

dan menerima pembayaran Tagihan dan pembelian Voucher Prabayar yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dengan atau tidak membebankan biaya admnistrasi kepada Pelanggan Payment Point.

16. Mitra adalah pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank untuk penerimaan pembayaran Tagihan melalui Fasilitas Bank dan memasarkan Voucher Prabayar dan atau pihak yang telah bekerjasama dengan Bank sebagai penyelenggara jaringan ATM.

17. Nomor Pelanggan adalah kode/nomor unik yang dimiliki oleh setiap Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang berfungsi sebagai akses untuk melakukan transaksi Pembayaran.

18. Para Pihak adalah seluruh pihak-pihak yang melaksanakan isi SKU ini yaitu Merchant, Pemilik Rekening dan Bank.

19. Pihak adalah salah satu pihak atau masing-masing pihak yang melaksanakan isi SKU ini yaitu Merchant atau Pemilik Rekening atau Bank.

20. Pelanggan Payment Point adalah pihak-pihak yang menggunakan layanan Merchant untuk melaksanakan transaksi Pembelian, Pembayaran dan Transfer.

21. Pembayaran adalah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point di Merchant melalui Fasilitas Bank yang antara lain untuk pembayaran Tagihan, cicilan, premi asuransi, pinjaman dan jenis pembayaran-pembayaran lainnya yang dapat dilakukan Pelanggan Payment Point di Merchant sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada Fasilitas Bank.

22. Pemilik Rekening adalah perorangan atau badan usaha (baik Merchant atau pihak lain yang ditunjuk Merchant) yang memiliki rekening di Bank dan setuju jika rekeningnya tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan isi SKU ini sebagaimana dicantumkan pada Merchant Data Form.

23. Pembelian adalah transaksi pembelian Voucher Prabayar ataupun voucher lainnya yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet di Merchant dengan menggunakan EDC yang ada di Merchant.

24. Pemegang Kartu Debet adalah setiap nasabah Bank dan atau bank lain yang memiliki Kartu Debet yang nama dan atau tanda tangannya tercantum pada Kartu Debet dan berhak

3

menggunakan Kartu Debet untuk melaksanakan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point.

25. Peralatan Bank adalah EDC dan seluruh peralatan milik Bank lainnya (adaptor, kabel line telepon) yang dipinjamkan dan atau disewakan oleh Bank kepada Merchant untuk pelaksanaan Transaksi Kartu Debet maupun Transaksi Payment Point.

26. PIN (Personal Indentification Number) adalah sandi rahasia yang digunakan sebagai alat

verifikasi oleh Pemegang Kartu Debet pada saat melakukan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point.

27. Rekening adalah rekening atas nama Pemilik Rekening yang ada pada Bank sebagaimana

tercantum pada Merchant Data Form yang dipergunakan untuk menampung dana pembayaran sehubungan dengan transaksi melalui EDC dan keperluan pendebetan dan pengkreditan terkait dengan pelaksanaan isi SKU ini

28. Rekening Pemegang Kartu Debet adalah rekening atas nama Pemegang Kartu Debet yang ada di bank penerbit Kartu Debet.

29. Slip Transaksi EDC adalah tanda terima tertulis yang diantaranya mencantumkan Kode

Persetujuan, yang diterbitkan oleh Bank melalui EDC yang diberikan kepada Pemegang Kartu Debet, setelah Pemegang Kartu Debet melakukan Transaksi Kartu Debet atau Transaksi Payment Point pada Merchant dan merupakan salah satu bukti telah terjadinya Transaksi Kartu Debet atau

Transaksi Payment Point. 30. Tagihan adalah tagihan layanan umum, tagihan handphone, tagihan kartu kredit, tagihan

asuransi, tagihan cicilan, tagihan personal loan, pembayaran tiket pesawat, tagihan internet, dan tagihan biaya pendidikan dan jenis-jenis tagihan lainnya yang akan dikembangkan dikemudian hari, yang wajib dibayar oleh Pemegang Kartu Debet atau Pelanggan Payment Point dengan menggunakan Fasilitas Bank.

31. Transaksi Berhasil adalah transaksi yang dilakukan melalui EDC bilamana Rekening Pemegang

Kartu Debet sudah didebet dan Rekening sudah dikreditkan dengan jumlah sebesar Transaksi Kartu Debet yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Debet dengan ditandai diantaranya tercetaknya Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra dan atau data pada Bank.

32. Transaksi Kartu Debet adalah transaksi pembayaran barang dan atau jasa yang dilakukan oleh

Pemegang Kartu Debet pada Merchant termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran, pemindahbukuan, Transfer dan inquiry melalui Peralatan Bank dengan menggunakan Kartu Debet Bank atau Kartu Debet Bank Lain, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN.

33. Transaksi Payment Point adalah transaksi Pembayaran, Pembelian dan Transfer ataupun transaksi lainnya yang disetujui oleh Bank dikemudian hari, dimana semua transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan verifikasi PIN dan atau verifikasi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank dikemudian hari.

34. Transfer adalah transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point maupun

Merchant melalui EDC ke Rekening atau rekening-rekening lainnya yang ditentukan pada saat melakukan transaksi yang berada dalam cakupan pelayanan Fasilitas Bank.

4

35. Voucher Prabayar adalah voucher isi ulang yang disediakan oleh Mitra melalui Fasilitas Bank. 36. Regulator adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau instansi berwenang lainnya

terkait dengan pelaksanaan isi SKU termasuk asosiasi dimana Bank menrupakan anggotanya.

37. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah semua hak cipta, paten, merek dagang atau

hak atas database, logo, desain, slogan, penemuan-penemuan atau rahasia-rahasia dagang, keahlian teknis, hak atas desain, topografi, nama dagang dan nama usaha, nama-nama domain, merek-merek dan peralatan (baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar) yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari serta semua hak atas kekayaan intelektual lainnya berikut permohonan-permohonan atas setiap hak tersebut (dimanapun permohonan tersebut dapat diajukan) yang dapat dilindungi di negara manapun di dunia.

PASAL 2 KERJASAMA MERCHANT

1. EDC yang disediakan oleh Bank dapat dipergunakan Merchant untuk keperluan melakukan Transaksi

Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. 2. Untuk keperluan permohonan kerjasama Merchant kepada Bank agar dapat menggunakan EDC

untuk keperluan melakukan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point maka Merchant dan Pemilik Rekening wajib untuk memberikan:

a. Merchant Data Form yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Merchant dan Pemilik

Rekening kepada Bank; b. Dokumen-dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diberitahukan Bank kepada

Merchant.

3. Atas kebijaksanaannya sendiri, Bank mempunyai hak untuk menerima atau menolak permohonan kerjasama yang diajukan Merchant agar dapat menggunakan EDC untuk keperluan melakukan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point. Jika Bank menolak permohonan Merchant tersebut maka Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada Merchant bahwa pengajuan merchant tidak dapat disetujui. Merchant selanjutnya dengan ini menyetujui seluruh keputusan Bank terkait dengan persetujuan atau penolakan permohonan yang diajukan Merchant untuk dapat bekerjasama dengan Bank agar dapat menggunakan EDC untuk keperluan melakukan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point dan seluruh dokumen yang telah diberikan Merchant sehubungan dengan permohonannya tersebut sepenuhnya menjadi milik Bank.

4. Jika Bank dapat menyetujui permohonan yang diajukan Merchant agar dapat menggunakan EDC untuk keperluan melakukan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point maka Bank akan menempatkan Peralatan Bank ke lokasi Merchant.

PASAL 3

TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI KARTU DEBET

Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk pelaksanaan Transaksi Kartu Debet yang dilakukan Pemegang Kartu Debet pada Merchant tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: A. Ketentuan

1. Transaksi Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah apabila telah memenuhi kriteria sebagai Transaksi Berhasil dengan mengacu pada ketentuan dalam SKU. Jika telah terjadi Transaksi Berhasil, maka pada saat yang sama Merchant wajib menyerahkan barang dan

5

atau jasa yang telah dibeli kepada Pemegang Kartu Debet dengan memberikan bukti Slip Transaksi EDC. Slip Transaksi EDC tersebut tercetak dalam rangkap 2 (dua), yang asli disimpan oleh Merchant dan salinannya diberikan kepada Pemegang Kartu Debet.

2. Merchant hanya dapat menerima Transaksi Kartu Debet dari Pemegang Kartu Debet sesuai

dengan Limit Transaksi. Apabila Merchant menerima Transaksi Kartu Debet yang dilakukan Pemegang Kartu Debet yang melebihi Limit Transaksi, maka segala kerugian dan risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank penerbit Kartu Debet.

3. Bank akan melakukan pembayaran kepada Merchant pada waktu yang bersamaan dengan

dilakukannya Transaksi Kartu Debet dengan mengkreditkan ke Rekening yang ada pada Bank tanpa potongan apapun. Besarnya jumlah Transaksi Kartu Debet yang akan dikreditkan ke Rekening adalah sesuai dengan jumlah yang ada pada catatan Bank, dan Merchant menyetujui bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian besarnya jumlah Transaksi Kartu Debet antara catatan Merchant dengan catatan Bank, maka Bank akan melakukan pembayaran kepada Merchant sesuai jumlah Transaksi Kartu Debet yang ada pada catatan

Bank. 4. Apabila ternyata Transaksi Kartu Debet dilakukan dengan adanya unsur-unsur kejahatan

atau penipuan atau kecurangan (fraud) dan adanya indikasi keterlibatan Merchant dan atau Pemilik Rekening dan atau keluarganya dan atau pegawainya dalam setiap Transaksi Kartu Debet, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening dan atau keluarganya dan atau pegawainya akan bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan

memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening, atau pihak manapun atas tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau ganti rugi yang diderita oleh Merchant dan atau keluarganya dan atau pegawainya atas terjadinya Transaksi Kartu Debet yang disertai dengan unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan tersebut. Merchant dan atau Pemilik Rekening setuju jika pristiwa ini terjadi maka dianggap kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 SKU ini dan selanjutnya setuju jika Bank berhak mengenakan sanksi sebagaimana diatur

pada pasal 19 SKU.

5. Para Pihak sepakat bahwa semua pengkreditan atas Transaksi Kartu Debet dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Apabila ada perubahan Rekening, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib

memberitahukan secara tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

7. Apabila terdapat selisih pembayaran kepada Merchant, maka dalam hal terjadi selisih lebih,

Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan selisih lebih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet atau setelah Merchant menerima laporan dari

Bank mengenai selisih lebih tersebut (mana yang lebih dulu), dan apabila terjadi selisih kurang, maka Merchant wajib melaporkan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet dan Bank akan membayarkan selisih kurang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima laporan dari Merchant. Apabila laporan atas selisih pembayaran kepada Merchant dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini dan atau menurut catatan Bank transaksi yang dilaporkan Merchant merupakan Transaksi Berhasil, maka Bank berhak untuk menolak laporan atau klaim Merchant tersebut dan tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran apapun terkait dengan laporan atau klaim tersebut.

6

8. Dalam hal terjadi kesalahan/kekeliruan pembayaran kepada Merchant yang dilakukan oleh

Bank, yang menyebabkan pembayaran tersebut menjadi lebih atau kurang dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Bank, maka Bank berhak, dengan itikad baik, untuk setiap saat memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut dengan melakukan pendebetan atau pengkreditan dari/ke Rekening. Sehubungan dengan hal tersebut, Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk setiap saat melakukan pendebetan pada Rekening untuk melakukan perbaikan pembayaran tersebut. Dalam hal Bank akan melakukan pendebetan tersebut namun dana pada Rekening tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib membayar atau mengembalikan seluruh dana tersebut kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.

9. Transaksi Kartu Debet dengan menggunakan Kartu Debet jaringan lokal (jaringan ATM

Bersama, Prima dan ALTO) yang gagal dimana rekening Pemegang Kartu Debet sudah terdebet, maka Merchant tidak diperbolehkan untuk melakukan pengembalian dana

Pemegang Kartu Debet dengan cara memberikan uang tunai ataupun barang kepada Pemegang Kartu Debet. Pengembalian uang Pemegang Kartu Debet akan dilakukan dengan proses pengkreditan kembali sejumlah uang tersebut pada rekening Pemegang Kartu Debet melalui masing-masing bank penerbit Kartu Debet.

B. Otorisasi

1. Untuk setiap Transaksi Berhasil, Bank akan mengirimkan Kode Persetujuan yang tercetak

pada Slip Transaksi EDC. 2. Apabila pada layar EDC tidak muncul Kode Persetujuan dan atau tidak ada respon atas

transaksi dan atau EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC, maka transaksi dianggap gagal dan Merchant wajib menolak untuk melanjutkan Transaksi Kartu Debet serta

barang/jasa yang dibayar tidak boleh diserahkan kepada Pemegang Kartu Debet. Jika Pemegang Kartu Debet adalah nasabah Bank, maka Merchant wajib menginformasikan Pemegang Kartu Debet untuk menghubungi layanan PermataTel atau melalui Fasilitas Bank, tetapi jika Pemegang Kartu Debet adalah nasabah bank lain, maka Merchant wajib menginformasikan Pemegang Kartu Debet tersebut untuk menghubungi bank penerbit Kartu Debet dan mematuhi hal-hal sebagaimana tercantum dalam huruf A butir 9 pasal ini.

Apabila Merchant tetap melakukan pengembalian dengan cara memberikan uang tunai ataupun barang kepada Pemegang Kartu Debet, maka Merchant setuju bahwa segala risiko yang timbul sehubungan dengan pengembalian tersebut merupakan tanggung jawab Merchant sepenuhnya.

PASAL 4 TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI PAYMENT POINT

Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk pelaksanaan Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Merchant untuk kepentingan Pelanggan Payment Point atau oleh Pemegang Kartu Debet pada Merchant tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: A. Ketentuan

1. Merchant wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan Transaksi Payment Point sebagaimana diuraikan dalam SKU.

7

2. Setiap transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point melalui Merchant dan atau yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Debet akan dianggap sah, apabila Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sudah memasukkan Nomor Pelanggan dengan benar dan terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC serta Rekening atau Rekening Pemegang Kartu Debet sudah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar jumlah transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet.

3. Setiap transaksi Pembelian yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau

Pemegang Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah jika Rekening atau Rekening Pemegang Kartu Debet telah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar nilai Voucher Prabayar atau voucher lainnya dan terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC atau saldo pulsa milik Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet telah bertambah sebesar nilai Voucher Prabayar atau voucher lainnya yang dibeli Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet.

4. Setiap transaksi Transfer yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada Merchant akan dianggap sah jika Rekening atau Rekening Pemegang Kartu Debet telah terdebet dan dinyatakan berhasil berdasarkan data rekonsiliasi Mitra sebesar nilai yang ditransfer oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet dan rekening tujuan Transfer telah terkredit sejumlah nilai tersebut serta terdapat Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC.

5. Para Pihak sepakat bahwa semua Transaksi Payment Point akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Payment Point berdasarkan SKU, maka dengan

ini Merchant memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk mendebet dana dalam Rekening sejumlah nilai Transaksi Payment Point yang dilakukan dan mengkreditkan dana yang didebet tersebut ke rekening-rekening pihak yang berkepentingan atas Transaksi

Payment Point tersebut. 7. Merchant dengan ini bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan

memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant dan atau Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala kerugian dan atau tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak

manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya Transaksi Payment Point yang disertai dengan unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud). Merchant dan atau Pemilik Rekening setuju jika terjadi Transaksi Payment Point disertai dengan unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan maka dianggap terjadi kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 SKU ini dan selanjutnya setuju jika Bank berhak mengenakan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 19 SKU.

8. Apabila terdapat selisih pendebetan dalam Rekening Merchant, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Transaksi Payment Point, Merchant wajib melaporkan selisih tersebut kepada Bank melalui Fasilitas Bank. Apabila laporan atas selisih pendebetan baru dilaporkan oleh Merchant setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dan atau menurut catatan Bank Transaksi Payment Point yang dilaporkan Merchant merupakan Transaksi Berhasil, maka Bank berhak untuk menolak dan mengabaikan laporan atau klaim Merchant. Dalam hal terjadi keadaan demikian, maka Para Pihak sepakat bahwa catatan yang dijadikan acuan rekonsiliasi adalah catatan Transaksi Payment Point yang ada pada Bank.

8

9. Bank berhak dan berwenang untuk sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan mengenai Transaksi Payment Point dan setiap perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya oleh Bank kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU ini.

B. Otorisasi

1. Untuk setiap Transaksi Payment Point yang berhasil, Bank akan mencantumkan Kode

Persetujuan pada Slip Transaksi EDC yang digunakan sebagai salah satu alat bukti telah dilakukannya Transaksi Berhasil.

2. Dalam hal terjadi gangguan komunikasi atau gangguan lainnya terkait dengan penggunaan

Peralatan Bank atau mesin EDC saat melakukan Transaksi Payment Point, yang

menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian antara lain: Slip Transaksi EDC tidak tercetak, Transaksi Payment Point dibatalkan atau ditolak untuk diteruskan namun terjadi pendebetan Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet, maka pada hari yang sama Merchant wajib melaporkan Transaksi Payment Point tersebut kepada Bank untuk disesuaikan dengan catatan yang ada pada Bank. Para Pihak sepakat bahwa yang akan dijadikan acuan atas berhasil atau tidaknya Transaksi Payment Point adalah catatan yang ada pada Bank, karenanya Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau

pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko dan kerugian yang terjadi dan Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib membayar setiap dan semua tagihan yang timbul yang diajukan Mitra melalui Bank, dan Bank juga tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pelanggan Payment Point atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut.

PASAL 5 TRANSFER

Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan Transfer melalui EDC baik pada Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point dilakukan dengan pembatasan sebagai berikut:

a. Transfer hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Merchant sendiri; b. Transfer yang dilakukan oleh Merchant untuk kepentingan Pelanggan Payment Point atau Pemegang

Kartu Debet hanya dapat dilakukan jika Merchant telah mendapatkan persetujuan dari Regulator atauTransfer tersebut dilakukan dengan menggunakan Kartu Debet milik Pelanggan Payment Point atau Pemegang Kartu Debet yang bersangkutan (tidak menggunakan Kartu Debet milik Merchant).

PASAL 6

PEMBATALAN TRANSAKSI Merchant mengerti, memahami dan setuju bahwa khusus untuk Transaksi Kartu Debet yang menggunakan jaringan ATM Bersama, Prima dan ALTO, Pemegang Kartu Debet tidak dapat melakukan pembatalan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang dilakukan melalui EDC pada Merchant. Apabila Merchant melanggar ketentuan ini, maka Merchant bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas setiap dan semua risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang timbul dari pelanggaran tersebut .

9

PASAL 7 CHARGEBACK

Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai Chargeback, adalah sebagai berikut:

1. Bank berhak melakukan Chargeback dalam jumlah yang sama dengan nilai Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point jika terjadi (salah satu atau beberapa) kondisi sebagai berikut:

a. Pemegang Kartu Debet tidak mengakui adanya Transaksi Kartu Debet; b. Transaksi Payment Point dinyatakan berhasil namun Rekening belum terdebet;

c. Terjadi Chargeback dari bank penerbit Kartu Debet; d. Merchant tidak dapat memberikan salinan Slip Transaksi EDC dan bukti-bukti lainnya atas

Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah ada permintaan dari Bank;

2. Dalam hal terjadi Chargeback karena kejadian sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, maka

Pemilik Rekening memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening dalam jumlah yang

sama dengan nilai Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. Dalam hal dana pada Rekening tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan seluruh dana yang dikreditkan Bank tersebut kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud. Merchant dan Pemilik Rekening bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertangggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening, atau pihak manapun atas risiko, tuntutan, gugatan dan atau

ganti rugi yang timbul dari adanya Chargeback tersebut. 3. Atas pertimbangan Bank, apabila terjadi Chargeback Bank berhak mengenakan sanksi

sebagaimana diatur pada SKU ini.

PASAL 8 PENERIMAAN TRANSAKSI KARTU DEBET

Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk penerimaan Transaksi Kartu Debet, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Merchant berhak tidak memproses dan atau menolak menjalankan Transaksi Kartu Debet apabila:

a. Kartu Debet belum aktif. b. Kartu Debet telah diubah, dirusak atau dicetak ulang dengan cara apapun tanpa persetujuan

bank penerbit Kartu Debet. c. Kartu Debet telah diblokir, karena sebab apapun juga. d. Kartu Debet telah habis masa berlakunya (kecuali ada pemberitahuan dari bank penerbit Kartu

Debet). e. Tidak terdapat pita magnetis pada Kartu Debet atau pita magnetis rusak. f. Mesin EDC tidak mengeluarkan Slip Transaksi EDC. g. Slip Transaksi EDC tidak tercantum Kode Persetujuan. h. Merchant mencurigai bahwa Kartu Debet yang akan dipergunakan untuk Transaksi Kartu Debet

diduga atau terindikasi palsu/dipalsukan atau hasil tindak kejahatan. i. Terdapat perbedaan nomor kartu yang tercetak di Kartu Debet dengan nomor kartu yang tertera

di layar EDC.

2. Bila Kartu Debet yang digunakan ternyata dicurigai sebagai kartu palsu atau curian atau merupakan hasil dari tindak kejahatan lainnya, maka Merchant wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

10

a. Tidak meneruskan Transaksi Kartu Debet tersebut. b. Menahan Kartu Debet tersebut dengan cara yang baik serta sopan dan kemudian

memberitahukan kepada bank penerbit Kartu Debet dan kemudian wajib menjalankan instruksi-instruksi selanjutnya dari bank penerbit Kartu Debet.

PASAL 9

PENERIMAAN TRANSAKSI PAYMENT POINT

Para Pihak sepakat bahwa khusus untuk penerimaan Transaksi Payment Point, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi kegagalan Transaksi Payment Point dan atau gangguan pelaksanaan Transaksi

Payment Point yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian Merchant dalam menyediakan peralatan dan fasilitas penunjang pelaksanaan Transaksi Payment Point, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak

manapun atas seluruh kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat gagal atau terganggunya pelaksanaan Transaksi Payment Point tersebut.

2. Dalam keadaan apapun, data Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang

terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak dibenarkan untuk ditulis, diperbaiki, diganti, direnvoi dan atau diubah secara manual oleh Merchant. Apabila Merchant melanggar ketentuan ini, maka Merchant akan sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan

memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas seluruh risiko yang mungkin timbul karenanya dan Merchant berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Bank dan atau Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sebesar jumlah kerugian yang dialami oleh Bank dan atau Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet.

3. Atas setiap pelaksanaan Transaksi Payment Point berdasarkan SKU, Bank berhak mengenakan

biaya (charge) kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet yang akan diperlakukan sebagai pendapatan Bank. Besarnya biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet wajib diberitahukan oleh Merchant kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet sebelum Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet melakukan Transaksi Payment Point dan besarnya biaya tersebut (jika ada) dapat tercetak pada Slip Transaksi EDC terpisah dengan nilai Transaksi Payment Point.

Merchant sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas setiap tuntutan, klaim dan atau gugatan dari Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet dan atau pihak lain manapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan pembebanan biaya tersebut.

4. Bank berhak untuk menentukan besarnya biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Payment Point

dan atau Pemegang Kartu Debet untuk setiap jenis Transaksi Payment Point sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak dan berwenang dari waktu ke waktu untuk mengubah besarnya biaya tersebut dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU ini. Merchant wajib memberitahukan perubahan biaya tersebut kepada Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet pada setiap akan menjalankan Transaksi Payment Point.

5. Untuk setiap pelaksanaan Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Merchant untuk

11

kepentingan Pelanggan Payment Point, Bank dapat memberikan pembagian pendapatan kepada Merchant sesuai dengan jenis Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan sesuai dengan ketentuan Bank, tetapi apabila Merchant masih memiliki tunggakan pembayaran sewa EDC, maka Bank berhak untuk tidak memberikan pembagian pendapatan kepada Merchant. Para Pihak sepakat bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri, berhak dan berwenang dari waktu ke waktu untuk mengubah besarnya pembagian pendapatan tersebut.

6. Merchant dengan ini menyetujui bahwa jumlah pendapatan yang merupakan hak dari Bank akan

diambil langsung oleh Bank dengan cara mendebet Rekening Penampungan atau Rekening Pemegang Kartu Debet pada saat atau setelah pelaksanaan setiap jenis Transaksi Payment Point sesuai waktu yang ditentukan oleh Bank. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetan Rekening sehubungan dengan pembayaran pendapatan Bank.

7. Merchant hanya dapat melaksanakan Transaksi Payment Point sesuai dengan jenis transaksi

Pembayaran dan Pembelian sebagaimana fitur yang tersedia di EDC dan dalam rentang Limit Transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank atau bank penerbit Kartu Debet. Apabila Merchant

menjalankan Transaksi Payment Point di luar ketentuan dalam SKU dan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, dan menerima transaksi melebihi Limit Transaksi, maka Bank dapat dan berhak untuk menolak Transaksi Payment Point tersebut.

PASAL 10

BUKTI TRANSAKSI

Para Pihak sepakat bahwa ketentuan bukti transaksi yang berlaku untuk Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point adalah sebagai berikut:

1. Slip Transaksi EDC akan digunakan sebagai salah satu alat bukti pelaksanaan Transaksi Kartu

Debet dan atau Transaksi Payment Point apabila dikemudian hari timbul permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point. Apabila diperlukan oleh Bank, maka dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak permintaan dari Bank,

Merchant wajib segera memberikan dokumen Slip Transaksi EDC yang layak (jelas dan terbaca) untuk diperiksa kebenarannya oleh Bank. Apabila terjadi pemalsuan Slip Transaksi EDC maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Merchant sepenuhnya.

2. Untuk Transaksi Kartu Debet berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Para Pihak sepakat bahwa suatu Transaksi Kartu Debet dinyatakan berhasil apabila terdapat

Kode Persetujuan pada Slip Transaksi EDC dan sesuai dengan catatan yang ada di Bank. Slip Transaksi EDC terdiri dari 2 (dua) rangkap, dan setiap bagiannya merupakan bukti transaksi yang sah, dengan rincian sebagai berikut: i. 1 (satu) Slip Transaksi EDC asli untuk disimpan oleh Merchant; dan ii. 1 (satu) salinan/tembusan pertama untuk Pemegang Kartu Debet, dan dapat dicetak

kembali untuk Bank atau bank penerbit Kartu Debet apabila diperlukan.

b. Merchant wajib memastikan bahwa peng-input-an PIN pada mesin EDC oleh Pemegang Kartu Debet pada saat melakukan Transaksi Kartu Debet dilakukan dengan aman dan tidak diketahui oleh Merchant maupun pihak lain.

c. Merchant bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan

memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dari Pemegang Kartu Debet dan atau pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian Merchant dalam penyerahan barang dan atau jasa sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Kartu Debet sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf B butir 2 SKU ini.

12

3 Untuk Transaksi Payment Point berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Khusus pelaksanaan Transaksi Payment Point dengan menggunakan layanan EDC, Para Pihak sepakat bahwa bukti berhasilnya Transaksi Payment Point yang dilakukan oleh Pelanggan Payment Point dan atau Pemegang Kartu Debet adalah dengan tercetaknya Slip Transaksi EDC yang mencantumkan Kode Persetujuan dan atau transaksi dinyatakan berhasil oleh Mitra. Slip Transaksi EDC akan dicetak dalam rangkap 2 (dua), yang setiap bagiannya merupakan bukti transaksi yang sah, dengan rincian sebagai berikut: i. 1 (satu) Slip Transaksi EDC asli yang wajib diserahkan oleh Merchant kepada Pelanggan

Payment Point; dan ii. 1 (satu) salinan/tembusan Slip yang wajib disimpan oleh Merchant.

b. Merchant wajib memastikan bahwa Slip Transaksi EDC tercetak dalam rangkap 2 (dua) dan

seluruh data Transaksi Payment Point antara lain yaitu nama Pelanggan Payment Point,

keterangan yang berhubungan dengan Transaksi Payment Point, Kode Persetujuan dan Nomor Pelanggan Payment Point telah tercetak dengan baik.

c. Apabila Slip Transaksi EDC tidak tercetak dengan baik, maka Merchant wajib memastikan

melalui Fasilitas Bank bahwa Rekening telah berhasil didebet, yang terbukti dari dokumen-dokumen sebagai berikut: i. Info saldo dan mutasi melalui fax on demand Permata Tel; atau

ii. Info saldo dan mutasi pada PermataNet; atau iii. Info saldo dan mutasi pada PermataMobile; atau iv. Rekening koran Merchant; atau v. Pernyataan 8 (delapan) transaksi terakhir yang dapat dicetak melalui pada PermataATM;

atau vi. Bukti lainnya yang ditentukan kemudian oleh Bank atau bank penerbit Kartu Debet. Jika Merchant telah menerima konfirmasi Transaksi Berhasil dari Bank dan atau bank

penerbit Kartu Debet, maka Merchant wajib untuk mengulang pencetakan Slip Transaksi EDC dan dalam hal pencetakan ulang Slip Transaksi EDC tetap tidak berhasil maka Merchant wajib melakukan pelaporan kepada Bank. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dari Pelanggan Payment Point dan atau

pihak lain yang disebabkan oleh kelalaian Merchant dalam menyerahkan Slip Transaksi EDC kepada Pelanggan Payment Point sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Payment Point sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini.

PASAL 11

KLAIM ATAU KELUHAN PEMEGANG KARTU DEBET DAN ATAU PELANGGAN PAYMENT POINT

1. Para Pihak sepakat bahwa Merchant wajib untuk menangani secara langsung setiap klaim/keluhan Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point sehubungan dengan pembelian barang dan atau jasa yang pembayarannya dilakukan melalui EDC atau pelaksanaan Transaksi Payment Point selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.

2. Merchant akan bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan

ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas tuntutan apapun yang diajukan oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point jika terjadi perselisihan antara Pemegang Kartu Debet dan atau

13

Pelanggan Payment Point dengan Merchant sehubungan dengan pembelian barang dan atau jasa dan atau pelaksanaan Transaksi Payment Point.

3. Para Pihak sepakat bahwa Bank wajib menangani setiap klaim/keluhan dari Pemegang Kartu Debet

yang berhubungan dengan proses pembayaran kepada Merchant, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja dari tanggal diterimanya klaim/keluhan tersebut oleh Bank dan apabila seluruh dokumen dan persyaratan yang ditentukan oleh Bank telah terpenuhi.

4. Apabila Bank memerlukan bukti/dokumen pendukung dari transaksi yang telah dilakukan, maka

Merchant setuju dan wajib untuk memberikan bukti/dokumen yang dimaksud dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak permintaan tertulis pertama dari Bank. Dalam hal Merchant gagal memenuhi permintaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bank berhak untuk langsung mendebet Rekening minimal sebesar nilai transaksi yang diklaim oleh Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point. Dalam hal dana pada Rekening tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib mengembalikan atau membayar seluruh dana tersebut kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari

Kerja sejak Bank mengajukan klaim dimaksud.

PASAL 12 PROMOSI LAYANAN

1. Merchant wajib untuk memasang tanda/logo EDC yang disediakan oleh Bank, di tempat-tempat

yang mudah dilihat agar Pemegang Kartu Debet mengetahui bahwa Merchant menerima transaksi

pembayaran melalui EDC. 2. Merchant wajib menginformasikan mengenai persyaratan dan ketentuan-ketentuan sehubungan

dengan penggunaan Peralatan Bank kepada seluruh karyawannya, terutama kepada karyawan yang bekerja di lokasi penjualan barang/produk/jasa.

3. Bank dapat menginformasikan mengenai fasilitas EDC untuk pembelian barang/produk pada

Merchant kepada setiap Pemegang Kartu Debet melalui media yang ditentukan oleh Bank. 4. Apabila diperlukan oleh Bank, Merchant memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk

mencantumkan nama Merchant dalam buku petunjuk atau sarana promosi apapun yang telah ditentukan oleh Bank.

5. Biaya yang timbul dari promosi terkait dengan penggunaan EDC sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak.

6. Biaya yang terkait dengan pajak atas promosi atau pemasangan material komunikasi di lokasi

Merchant menjadi tanggung jawab Merchant.

PASAL 13

PENEMPATAN PERALATAN BANK 1. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini, Bank akan

meminjamkan dan atau menyewakan Peralatan Bank kepada Merchant dan Peralatan Bank tersebut merupakan milik Bank sepenuhnya yang wajib dipelihara dengan baik oleh Merchant.

2. Dalam hal Merchant menggunakan EDC, maka Merchant wajib (i) membayar biaya sewa atas

mesin EDC tersebut kepada Bank (“Biaya Sewa”) dan (ii) menyediakan dana jaminan atas EDC dalam jumlah sebagaimana tercantum pada Merchant Data Form atau dokumen lainnya yang ditentukan oleh Bank. Besarnya Biaya Sewa dan dana jaminan EDC tersebut dapat diubah

14

sewaktu-waktu oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang ditentukan oleh Bank, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU ini.

3. Pembayaran Biaya Sewa oleh Merchant untuk penggunaan EDC akan dilakukan dengan cara Bank

mendebet Rekening sejumlah Biaya Sewa. Kewajiban Merchant untuk membayar Biaya Sewa sebagaimana dimaksud pada pasal ini akan berakhir jika kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini telah berakhir dan Merchant telah mengembalikan EDC kepada Bank dalam kondisi baik, lengkap dan berfungsi sebagaimana mestinya.

4. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan penempatan Peralatan Bank pada Merchant selama

berlakunya kerjasama dengan Merchant berdasarkan SKU ini dan atau selama EDC belum dikembalikan kepada Bank dalam kondisi baik, lengkap dan berfungsi sebagaimana mestinya, Merchant dan atau Pemilik Rekening wajib menyediakan sejumlah dana pada Rekening sebagai dana jaminan atas EDC.

5. Bank akan melakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap Peralatan Bank dan Merchant wajib menempatkan Peralatan Bank pada tempat dan lokasi yang disetujui oleh Bank. Merchant dilarang untuk memindahkan EDC ke lokasi yang berbeda tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank.

6. Merchant berkewajiban memelihara dan menjaga keamanan serta keutuhan Peralatan Bank agar

tetap dalam kondisi baik dan Merchant tidak diperkenankan untuk membongkar, memperbaiki, mengubah, menambah, melakukan pengerusakan atau menambah/mengurangi komponen-

komponen pada Peralatan Bank. Apabila Merchant melanggar ketentuan tersebut, maka Merchant berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Bank atas kerugian yang mungkin dialami Bank atas pelanggaran tersebut, sesuai dengan jumlah yang akan ditetapkan oleh Bank.

7. Bank akan memberikan pelatihan kepada Merchant dan atau karyawan-karyawan Merchant

mengenai cara pengoperasian Peralatan Bank sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Bank. Merchant berkewajiban untuk memastikan

bahwa Peralatan Bank hanya dioperasikan oleh Merchant dan atau karyawan/pegawai Merchant sesuai dengan petunjuk pemakaian yang berlaku dan Merchant tidak diperkenankan menggunakan Peralatan Bank untuk kepentingan pihak lain atau untuk menerima transaksi dari merchant lain, kecuali untuk Transaksi Payment Point dan Transfer. Merchant dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak

manapun atas segala risiko, kerugian, klaim, tuntutan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat penggunaan EDC oleh pihak/merchant lain yang mengakibatkan kerugian bagi Merchant dan atau Pemegang Kartu Debet dan atau Bank dan atau bank penerbit Kartu Debet dan atau pihak lainnya.

8. Merchant akan mengizinkan Bank setiap waktu untuk memeriksa keadaan dan atau melakukan

perawatan secara berkala terhadap Peralatan Bank yang ada di Merchant. Dalam hal ini, Merchant

wajib memeriksa surat tugas dan meminta konfirmasi ke Bank mengenai keabsahan surat tugas yang dibawa oleh petugas pemeliharaan dari Bank. Pihak yang berwenang dari Merchant wajib menandatangani surat tugas yang dibawa petugas Bank setelah pemeriksaan/perbaikan selesai dilakukan.

9. Apabila Peralatan Bank tidak beroperasi sebagaimana mestinya, Merchant wajib melaporkan

kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal yang sama pada saat peristiwa tersebut terjadi untuk dapat dilakukan pemeriksaan Peralatan Bank oleh petugas yang ditunjuk oleh Bank dan Bank akan segera melakukan perbaikan/penggantian terhadap Peralatan Bank yang tidak berfungsi setelah menerima laporan dari Merchant dan Merchant tidak diperkenankan untuk memperbaikinya

15

sendiri. Merchant sepenuhnya bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala kerugian yang timbul akibat tidak berfungsinya Peralatan Bank tersebut, baik langsung atau tidak langsung.

10. Merchant wajib menaati setiap persyaratan dan ketentuan tentang penggunaan dan penempatan

Peralatan Bank yang berlaku pada Bank. Bank berhak sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan mengenai penggunaan Peralatan Bank dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU.

PASAL 14

AUDIT DAN INSPEKSI 1. Bank atau petugas Bank yang berwenang atau pihak lainnya yang ditunjuk Bank atau pihak

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan pemeriksaan atau

audit terhadap Dokumen atau salinan Dokumen serta Peralatan Bank yang ada di Merchant pada waktu yang ditentukan oleh Bank. Pelaksanaan pemeriksaan atau audit ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Merchant wajib menyimpan seluruh bukti yang berkaitan dengan Transaksi Kartu Debet dan atau

Transaksi Payment Point sekurang-kurangnya selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal dilakukannya Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point

tersebut dan Merchant wajib membantu Bank dalam melakukan pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud Pasal ini dengan menyediakan data-data dan atau informasi yang diperlukan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan isi SKU.

3. Atas permintaan pertama dari Bank, Merchant wajib menyerahkan kepada Bank, Dokumen dan atau salinan Dokumen yang diperlukan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal permintaan pertama dari Bank. Apabila Merchant tidak atau terlambat

menyerahkan Dokumen dan atau salinan Dokumen kepada Bank, maka Merchant wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang mungkin dialami Bank.

PASAL 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya sebagai berikut: a. Masing-masing Pihak adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum negara Republik

Indonesia dan mempunyai hak penuh dan wewenang untuk menandatangani dan melaksanakan isi SKU.

b. Pelaksanaan isi SKU tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan usahanya.

c. Masing-masing Pihak bersedia melaksanakan isi SKU ini dengan penuh tanggung jawab dan

atas dasar hubungan yang saling menguntungkan. d. (Pernyataan yang khusus berlaku untuk pihak yang merupakan badan usaha)

(i) Pelaksanaan isi SKU ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan isi SKU ini.

(ii) Merchant dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Anggaran Dasar yang diserahkan kepada Bank adalah Anggaran Dasar yang terakhir, apabila terdapat perubahan pada Anggaran Dasar tersebut, maka Merchant akan memberitahukan kepada Bank secara tertulis.

16

2. Merchant menyatakan dan menjamin akan menerima Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi

Payment Point dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

3. Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data/data, informasi dan dokumen yang diberikan Merchant dan Pemilik Rekening kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan isi SKU merupakan data/data, informasi dan dokumen yang sebenar-benarnya, sah, jujur, transparan,lengkap dan akurat. Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata termasuk diakhirinya kerjasama berdasarkan SKU ini oleh Bank jika Bank mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun bahwa data/data, informasi dan dokumen yang diberikan Merchant dan atau Pemilik Rekening ternyata tidak benar/tidak sepenuhnya benar/palsu.

4. Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan dan menjamin akan senantiasa memberitahukan

secara tertulis kepada Bank disertai dengan penyerahan dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Merchant dan atau Pemilik Rekening (profile update). Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini bertanggung jawab penuh atas segala risiko, klaim, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan kelalaian atau keterlambatan Merchant dan atau Pemilik Rekening dalam memperbaharui perubahan data miliknya. Jika terjadi perubahan data Merchant dan atau Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ini maka perubahan tersebut akan berlaku efektif untuk pelaksanaan isi SKU ini sejak data tersebut telah selesai diverifikasi dan diproses di internal Bank. Selanjutnya, seluruh dokumen yang sudah diberikan Merchant dan Pemilik Merchant menjadi milik Bank sepenuhnya.

5. Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan bahwa Bank telah memberikan keterangan dan

penjelasan yang cukup mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya terkait dengan EDC dan atau Peralatan Bank yang akan dipergunakan Merchant dan Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan pada SKU. Merchant serta Pemilik Rekening selanjutnya menyatakan telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini.

6. Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada Bank untuk

menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Merchant dan Pemilik Rekening termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Merchant dan Pemilik Rekening untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain, yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Merchant dan Pemilik

Rekening menyatakan bahwa Merchant dan Pemilik Rekening telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karena itu Merchant dan Pemilik Rekening menjamin dan menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant dan Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggungjawab yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

7. Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini memberikan jaminan kepada Bank bahwa Merchant

17

beserta dengan seluruh karyawannya dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Merchant tidak akan memperbanyak dan atau membuat, memberikan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, dan atau mengalih-fungsikan Peralatan Bank baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan Peralatan Bank untuk melakukan transaksi selain dari yang telah ditentukan dalam SKU dengan maksud apapun, termasuk namun tidak terbatas untuk kejahatan/penipuan/kecurangan. Apabila Merchant melanggar ketentuan tersebut, maka Merchant wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

8. Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini menyetujui bahwa tanggung jawab Bank jika terjadi klaim atau keluhan dari Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point sehubungan dengan kerjasama untuk menggunakan EDC hanya sebatas pada tanggung jawab Bank

sebagaimana yang telah ditetapkan pada isi SKU ini.

PASAL 16 KERAHASIAAN

Selama berlakunya kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini dan pada setiap waktu sesudahnya, maka:

1. Setiap informasi dan atau data yang diberikan oleh Bank kepada Merchant dan atau Pemilik

Rekening dan atau karyawan Merchant dan atau informasi dan atau data yang diperoleh Merchant dan atau karyawan Merchant sebagai pelaksanaan dari SKU ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan atau data dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pekerjaan lain antara Para Pihak (“Informasi Rahasia”) adalah bersifat rahasia.

2. Merchant dan Pemilik Rekening setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan

Informasi Rahasia yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari SKU kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Merchant dan atau Pemilik Rekening atau kepentingan pihak lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Bank atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal

ini menjadi tidak berlaku, apabila: i. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum. ii. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan

atau badan pemerintahan lain yang berwenang. iii. Informasi Rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Merchant dan Pemilik Rekening selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan

mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.

5. Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini berakhir, Para Pihak sepakat bahwa

kewajiban Merchant dan Pemilik Rekening untuk merahasiakan dokumen dan materi yang merupakan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku.

PASAL 17

18

LARANGAN-LARANGAN

Tanpa mengurangi maksud dari ketentuan-ketentuan lain mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam SKU, maka Merchant dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Merchant tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian

bagi Bank dan atau yang bertentangan dengan SKU dan atau melakukan kegiatan atau usaha yang melanggar suatu ketentuan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Regulator;

2. Merchant tidak diperbolehkan menyerahkan dan atau mengalihkan semua maupun sebagian hak

dan kewajibannya yang timbul berdasarkan SKU ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Setiap penyerahan dan atau pengalihan tersebut yang dilakukan oleh Merchant tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank, akan dianggap batal dan tidak berlaku;

3. Merchant tidak berhak meminta tambahan biaya/uang kepada Pemegang Kartu Debet atas layanan

Transaksi Kartu Debet yang diterima oleh Merchant. Khusus untuk Transaksi Payment Point, Merchant diperkenankan mengenakan sejumlah biaya transaksi tertentu kepada Pemegang Kartu Debet dan atau Pelanggan Payment Point;

4. Merchant dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan perekaman data yang dapat diakses dari

Kartu Debet dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melalui proses swiping di luar EDC serta menyimpan dan menyebarluaskan data kepada pihak manapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank;

5. Merchant dilarang melakukan Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang melebihi batasan Limit Transaksi;

6. Dalam keadaan apapun, data Pemegang Kartu Debet yang terdapat dalam Slip Transaksi EDC tidak

dibenarkan ditulis, diperbaiki atau diganti, direnvoi dan atau diubah secara manual;

7. Merchant dilarang menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank tanpa persetujuan tertulis dari

Bank. Dalam hal Bank telah memberikan persetujuan tertulis yang dimaksud maka penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank oleh Mitra tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank kepada Merchant. Merchant selanjutnya akan bertanggung jawab penuh kepada Bank apabila terjadi penyalahgunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Bank baik yang disebabkan oleh Merchant ataupun pihak ketiga manapun.

PASAL 18 KELALAIAN/PELANGGARAN

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka

hal/peristiwa tersebut (salah satu atau beberapa) merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap SKU: a. Terjadi Chargeback; b. Merchant dan/atau pemilik Rekening lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar

atau tidak/terlambat memenuhi satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKU dan atau melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

c. Pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Merchant dan/atau Pemilik rekening kepada Bank dalam SKU tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dalam hal apapun dengan kenyataannya;

19

d. Menurut catatan Bank, Merchant tidak menggunakan EDC untuk Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

e. Merchant dan/atau Pemilik Rekening menutup Rekening atau rekening(-rekening) lainnya yang terdaftar pada Merchant Data Form guna pelaksanaan isi SKU ini.

f. Merchant dan/atau pemilik Rekening dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing);

g. Merchant dan/atau Pemilik Rekening mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betailing) atau terdapat orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Merchant dan/atau Pemilik Rekening dinyatakan dalam pailit;

h. Merchant termasuk sebagai salah satu dan/atau memiliki catatan dalam Daftar Hitam Merchant yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang;

i. Bank gagal/tidak dapat mendebet Rekening untuk pembayaran Biaya Sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan sebab apapun juga;

j. Menurut pendapat/pertimbangan Bank, Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment

Point yang dilakukan melalui EDC merupakan transaksi yang mencurigakan dan/atau disertai dengan unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud);

k. Merchant dan/atau Pemilik Rekening tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam SKU;

l. Merchant sehari-hari sudah tidak melakukan kegiatan usahanya lagi; m. Merchant dan/atau Pemilik Rekening dalam suatu proses pemblokiran dan/atau penyitaan

terhadap simpanan atau harta kekayaannya yang ada pada Bank oleh instansi yang

berwenang, termasuk dalam suatu proses hukum melalui pengadilan, arbitrase dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank dapat mengganggu atau meragukan kemampuan Merchant dan/atau Pemilik Rekening untuk memenuhi ketentuan dalam SKU.

2. Merchant dan atau Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti

rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi sehubungan dengan

kelalaian/pelanggaran Merchant dan atau Pemilik Rekening dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SKU ini.

PASAL 19 SANKSI

Jika suatu pristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud pada pasal 18 SKU terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu Bank berhak untuk: a. Menunda pembayaran atau pemindahbukuan atas suatu transaksi yang dilakukan melalui EDC; b. Meminta Merchant dan atau Pemilik Rekening mengembalikan dana sejumlah nilai transaksi yang

diindikasikan sebagai Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point yang mencurigakan dan atau Transaksi Kartu Debet dan atau Transaksi Payment Point diindikasikan

dilakukan dengan unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan (fraud); c. Menghentikan atau mengakhiri kerjasama dengan Merchant sebagaimana dimaksud pada SKU ini

dengan seketika; d. Memblokir Rekening atau mendebet/mencairkan uang jaminan EDC atau

menghentikan/menonaktifkan EDC atau Peralatan Bank dan atau membatasi fitur penggunaan EDC dan atau menarik EDC atau Peralatan Bank yang ada di lokasi Merchant;

e. Menagih semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayarkan Merchant dan/atau Pemilik Rekening berdasarkan isi SKU ini secara seketika dan sekaligus;

f. Menuntut ganti rugi akibat terjadinya pristiwa kelalaian (jika ada); g. Mendebet dana yang ada di Rekening termasuk dana yang ada di rekening-rekening lain atas

20

nama Merchant dan atau Pemilik Rekening yang ada di Bank guna membayar seluruh kewajiban Merchant dan atau Pemilik Rekening yang timbul berdasarkan SKU ini termasuk mengganti kerugian Bank yang timbul akibat terjadinya kelalaian (jika ada);

h. Meminta Merchant dan atau Pemilik Rekening untuk membayar sejumlah uang dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal permintaan pembayaran yang disampaikan Bank kepada Merchant dan atau Pemilik Rekening, jika dana pada Rekening belum berhasil terblokir atau terdebet atau dana tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Merchant dan atau Pemilik Rekening yang timbul berdasarkan SKU ini.

PASAL 20

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Surat-menyurat atau pemberitahuan dari Bank kepada Merchant dan atau Pemilik Rekening sehubungan dengan isi kerjasama yang dimaksud pada SKU ini akan disampaikan secara tertulis melalui ekspedisi, surat elektronik (e-mail), telex atau facsimile dan akan ditujukan kepada alamat-alamat yang disebut dalam Merchant Data Form. Namun khusus untuk transaksi yang menurut Bank

diindikasikan sebagai transaksi mencurigakan maka pemberitahuan Bank ke Merchant dapat disampaikan oleh Bank secara langsung atau melalui telepon.

2. Surat-menyurat atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Merchant dan atau Pemilik Rekening

kepada Bank sehubungan dengan isi kerjasama yang dimaksud pada SKU ini akan disampaikan secara tertulis melalui media yang ditetapkan pada website www.permatabank.com.

3. Jika Merchant dan atau Pemilik Rekening melakukan perubahan alamat maka perubahan tersebut diberitahukan kepada Bank dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berlakunya perubahan alamat yang dimaksud. Apabila Merchant dan/atau Pemilik rekening lalai memberitahukan perubahan alamat tersebut, maka Merchant dan/atau pemilik Rekening akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant dan/atau Pemilik Rekening atau pihak manapun atas seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul yang disebabkan oleh

kelalaian yang dilakukan oleh Merchant dan atau Pemilik Rekening tersebut. 4. Pemberitahuan dan atau korespondensi dari Bank kepada Merchant dan atau Pemilik Rekening

dianggap telah diterima atau disampaikan : a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan

penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh

pengirim. b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui pos/kurir tercatat dengan dibuktikan dengan resi

pengiriman dari pos/kurir tercatat tersebut. c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surat elektronik (e-mail), telex atau faksimili dengan

hasil yang baik.

PASAL 21

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA 1. Para Pihak sepakat bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU akan berlaku efektif sejak

tanggal EDC terpasang dan berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serah Terima.

2. Para Pihak sepakat bahwa: (i) Merchant berhak mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini dengan

pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Bank dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender

21

sebelum tanggal efektif pengakhiran kerjasama yang dikehendaki; (ii) Bank berdasarkan pertimbangannya, berhak mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud

pada SKU ini dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pengakhiran kerjasama yang dikehendaki kepada Merchant;

(iii) Bank, dengan pemberitahuan, berhak sewaktu-waktu (tanpa tenggat waktu tertentu) untuk mengakhiri kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini jika terjadi pristiwa kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 SKU ini.

3. Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini berakhir karena sebab apapun, Para

Pihak sepakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Berakhirnya kerjasama tidak membatalkan maupun menghapuskan segala hak dan kewajiban

masing-masing Pihak yang timbul berdasarkan SKU ini sebelum tanggal efektif berakhirnya kerjasama. Oleh karena itu jika kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini berakhir/diakhiri namun masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka masing-masing Pihak akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Para Pihak.

b. Merchant tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi Kartu Debet yang dilakukan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pelaksanaan Transaksi Kartu Debet terakhir sebelum tanggal efektif berakhirnya kerjasama.

c. Merchant wajib mengirimkan/menyerahkan Slip Transaksi EDC selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya kerjasama kepada Bank.

d. Merchant wajib mengembalikan seluruh Peralatan Bank kepada Bank dalam kondisi baik dan lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal efektif berakhirnya kerjasama

atau sejak tanggal permintaan pertama dari Bank. Dalam hal Merchant tidak bisa mengembalikan Peralatan Bank dalam kondisi baik dengan alasan apapun, maka Bank berhak untuk membebankan biaya penggantian Peralatan Bank kepada Merchant termasuk mengenakan sanksi-sanksi lain sebagaimana diatur pada pasal 19 SKU ini.

4. Dalam hal berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 22

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam SKU ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan isi SKU antara lain

namun tidak terbatas pada: a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya; b. Perang, demonstrasi, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal; c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap

pelaksanaan isi SKU; d. Keadaan-keadaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas, maka Pihak yang

mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis atau media elektronik lainnya yang ditentukan oleh Bank kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut atau sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat) untuk diselesaikan secara musyawarah. Sepanjang masing-masing Pihak telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya Force Majeure tersebut, maka masing-masing Pihak tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya

22

atau pihak lain manapun atas segala risiko, tanggungjawab dan tuntutan apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan keterlambatan maupun tidak dapat dilaksanakannya kewajiban masing-masing Pihak akibat Force Majeure.

3. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut.

4. Dalam hal Force Majeure terjadi secara terus menerus, maka Pihak yang tidak mengalami Force

Majeure dapat memilih apakah akan tetap meneruskan atau mengakhiri kerjasama. Apabila Pihak yang tidak mengalami Force Majeure berkehendak untuk menghentikan kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang mengalami Force Majeure dalam waktu yang dianggap baik oleh Pihak yang tidak mengalami Force Majeure.

PASAL 23 PERSETUJUAN DAN KUASA

1. Dalam hal terdapat pelaksanaan atas ketentuan pada SKU ini membutuhkan kuasa khusus dari

Merchant dan atau Pemilik Rekening, maka kuasa tersebut dianggap telah diberikan oleh Merchant dan atau Pemilik Rekening kepada Bank berdasarkan SKU ini.

2. Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk dan atas nama Merchant dan atau Pemilik Rekening untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengelola rekening (-rekening) sebagaimana tercantum pada Merchant Data Form termasuk

untuk mengkreditkan dan mendebet kembali rekening (-rekening) tersebut dalam hal terjadi kekeliruan/kesalahan pendebetan dan atau pengkreditan sehubungan dengan pelaksanaan isi SKU.

b. Memblokir, mendebet dan mencairkan sejumlah dana yang ada di Rekening sesuai ketentuan

yang berlaku termasuk ketentuan untuk dana jaminan EDC, biaya sewa EDC dan ketentuan apabila terjadi Chargeback sebagaimana tercantum pada SKU dan atau kerugian lainnya yang dialami Bank.

c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik oleh Bank terkait dengan pelaksanaan transaksi yang menggunakan EDC termasuk sehubungan dengan pengenaan sanksi-sanksi oleh Bank dan atau tindakan-tindakan lain yang diatur dalam SKU.

3. Merchant dan Pemilik Rekening dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada Bank untuk

menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Merchant dan Pemilik Rekening termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi

Merchant dan Pemilik Rekening untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain, yang bekerjasama dengan Bank. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Merchant dan Pemilik Rekening menyatakan bahwa Merchant dan Pemilik Rekening telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karena itu Merchant dan Pemilik Rekening menjamin dan menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant dan Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggungjawab yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data,

23

keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

4. Kuasa-kuasa yang diberikan atau termaktub dalam SKU tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SKU, yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dibatalkan dan tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang Merchant masih mempunyai kewajiban kepada Bank dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat (“Perselisihan”) yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan atau berdasarkan SKU akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Para Pihak setuju bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2. Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka Perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.

3. Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan atau mediasi di bidang

perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di Republik Indonesia sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh Bank.

PASAL 25

PILIHAN HUKUM

SKU ini dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 26

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Bank akan memberikan pelatihan (training) kepada karyawan/petugas Merchant mengenai tata cara pelaksanaan Transaksi Kartu Debet dan Transaksi Payment Point dengan menggunakan Peralatan Bank sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.

2. Jika salah satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan SKU, maka

Pihak tersebut dinyatakan lalai apabila Pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud atau melaksanakan kewajiban tersebut namun dengan lewat jangka waktu dari yang

telah ditentukan dan disepakati Para Pihak, sehingga terhadap kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.

3. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam SKU, maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan isi SKU.

4. Apabila suatu ketentuan dalam SKU dinyatakan tidak sah dan atau bertentangan dan atau tidak

dapat diberlakukan secara hukum, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh suatu instansi pemerintah yang

24

berwenang, maka ketidaksesuaian atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dalam SKU.

5. Dalam hal Para Pihak tidak dapat lagi melaksanakan isi SKU, maka para penggantinya atau

penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SKU. 6. SKU ini merupakan dan mencakup semua persetujuan Para Pihak dan menggantikan semua

penawaran, negosiasi, pengecualian-pengecualian dan kesepakatan-kesepakatan terdahulu baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis (jika ada).

7. Jika Bank melakukan perubahan terhadap isi SKU ini maka Bank akan memberitahukan perubahannya kepada Merchant sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media pemberitahuan yang dianggap baik oleh Bank dan selanjutnya perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU.

8. Tata cara penyelesaian klaim atau keluhan dari Merchant kepada Bank terkait dengan pelaksanaan

isi kerjasama sebagaimana dimaksud pada SKU ini akan diselesaikan sesuai dengan prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang dapat diakses melalui website www.permatabank.com dan atau media lain yang ditetapkan Bank.

9. Seluruh pajak dan bea yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SKU menjadi tanggung jawab

dan merupakan beban dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

10. Apabila Merchant melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan yang telah disepakati dalam SKU,

maka Merchant akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Merchant, Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang diajukan pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Merchant tersebut.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK

KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN