BAB

SYARAT TERBENTUKNYA NEGARA

Menurut  Konvensi  Montevideo tahun 1933, yang merupakan Konvensi Hukum

Internasional, Negara harus mempunyai empat unsur konsititutif, yaitu :

a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa (staatvolk). 

b. Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan.

c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat.

d. Kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lain.

  

A. WILAYAH  

Merupakan landasan material atau landasan fisik Negara. Secara umum dapat dibedakan menjadi

      1. Wilayah Daratan

      Batas wilayah suatu negaradengan Negara lain di darat , dapat berupa :

·         Batas Alamiah

·         Batas Buatan

·         Batas Secara geografis

      2.Wilayah Lautan

      Negara yang tidak memiliki lautan disebut land locked. Sedangkan Negara yang  memiliki

wilayah lautan denganpulau-pulau di dalamnya disebut archipelagic state

Dewasa ini, yang dijadikan dasar hukum masalah wilayah kelautan suatu Negara adalah Hasil

Konferensi Hukumlaut nternasional III tahun 1982 di Montigo Bay (Jamaika) yang

diselenggarakan oleh PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Conference on The Law of the Sea).

Batas Lautan :

1) Laut Teritorial (LT)

2) Zona Bersebelahan (ZB)

3) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

     4) Landas Kontinen (LK)Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969,

Telah mengeluarkan    Deklarasi tentang “ Landas Kontinen” dengan kebiasaan praktik

Negara dan dibenarkan pula oleh Hukum Internasional bahwa suatu Negara pantai

mempunyaipenguasaan dan yurisdiksi yang ekslusif atau kekayaan mineral dan kekayaan lainnya

dalam dasar laut dan tanahdi dalamnya di landas kontinen. Contoh hasil perjanjian landasan

kontinen :

a. Perjanjian RI – Malaysia tetang Penetapan garis Batas Landas Kontinen Kedua Negara

(di Selat Malaka danLaut Cina Selatan) ditandatangani 27 Oktober 1969 dan mulai

berlaku 7 November 1969.

b. Perjanjian RI – Thailand  tentang Landas Kontinen Selat Malaka Bagian Utara dan Laut

Andaman,ditandatangani17 Desember 1971 dan mulai berlaku 7 April 1972.

c. Persetujuan RI – Australia tentang Penetapan Atas Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di

daerah Laut Timor dan laut Arafuru sebagai tambahan pada persetujuan tanggal 18 Mei

1971, dan berlaku mulai 9 Oktober 1972.

5). Landas Benua (LB)

3.Wilayah Udara

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 : Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak

mengadakan eksplorasi dan eksploitasidii wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio,

satelit, dan penerbangan.

Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) : Setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan

ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya UU RI No. 20 tahun 1982, batas wilayah kedaulatan

dirgantara yang termasuk orbit geo- stationer adalah setinggi35.671km.

4.Wilayah Ekstrateritorial 

Wilayah suatu Negara yang berada di luar wilayah Negara itu. Menurut Hukum

Internasional, yang mengacu padahasil Reglemen dalam Kongres Wina(1815) dan Kongres

Aachen (1818), “ perwakilan diplomatik suatu Negara di Negara lain merupakan daerah

ekstrateritorial” 

Daerah Ekstrateritorial , mencakup :

    (1)   Daerah perwakilan diplomatik suatu Negara

    (2)   Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu Negara

     

B.   RAKYAT

Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu, dibedakan atas dua jenis yaitu :

         1.      Penduduk

Mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara

(menetap)     untuk jangka waktu yang lama.

        2.      Bukan Penduduk

Mereka yang bearada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu (tidak

menetap).

Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, rakyat dapat dibedakan menjadi :

1.      Warga Negara

Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara, dengan

status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing.

2.      Bukan Warga Negara

Mereka yang berada di suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara

yang bersangkutan, namun tunduk pada Pemerintah dimana mereka berada.

C. PEMERINTAH YANG BERDAULAT

         Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulah (Arab), souvereignty  (Inggris),   

Souvereiniteit  (Perancis), supremus (Latin), yang berarti “ kekuasaan tertinggi ”. Kekuasaan

yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku kedalam (interne-souvereiniteit )

dan keluar (extrene-souvereiniteit). 

Menurut Jean Bodin (1500-1596) kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk

menentukan hukum dalam suatuNegara. Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok sebagai berikut

Asli

Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

Permanen

kekuasaan itu tetap ada selama Negara itu berdiri sekalipun pemegang   kedaulatan

berganti-berganti.

Tunggal (Bulat)

Kekuasaan itu merupakan satu-kesatuan tertinggi dalam Negara yang tidak diserahkan

atau dibagi-bagikan kepada badan lain.

Tidak terbatas ( absolute)

kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang

membatasinya, maka kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap.

D. PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN

1). Pengakuan secara de facto

Diberikan kalau suatu Negara baru sudah  memenuhi unsur konstitutif dan juga telah

menunjukkan diri sebagaipemerintahan yang stabil. Pengakuan de facto adalah pengakuan

tentang kenyataan (fakta) adanya suatu Negara.

Pengakuan  de facto bersifat sementara

Pengakuan yang diberikan oleh suatu Negara tanpa melihat bertahan tidaknya Negara

tersebut di masa depan. Kalau Negara baru tersebut kemudian jatuh atau hancur, Negara

itu akan menarik kembali pengakuannya.

Pengakuan de facto bersifat tetap

Pengakuan dari Negara lain terhadap suatu Negara hanya bisa menimbulkan hubungan di

bidang ekonomi danperdagangan (konsul). Sedangkan dalam hubungan untuk tingkat

Duta belum dapat dilaksanakan.

2). Pengakuan secara de jure

Pengakuan de jure bersifat tetap

Pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah  melihat adanya

jaminan bahwa pemerintahan Negara baru tersebut akan stabil dalam  jangka waktu yang

cukup lama.

Pengakuan de jure secara penuh

Terjadinya hubungan antara  Negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan

dagang, ekonomi, dan diplomatic.  Negara yang mengakui berhak menempatkan

Konsuler atau Kedutaan.

 

Sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933, menurut Mahfud MD syarat

terbentuknya Negara disebut unsur konstitutif, sementara tambahan lainnya adalah unsur

deklaratif (Pengakuan dari negara lainnya).

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dimiliki, maka tidak bisa disebut negara

1. Rakyat (unsur konstitutif)

2. Wilayah (unsur konstitutif)

3. Pemerintah yang Berdaulat (unsur konstitutif)

4. Pengakuan dari Negara Lain (unsur deklaratif)

Sumber: http://www.scribd.com/doc/34169341/5/UNSUR-UNSUR-TERBENTUKNYA-

NEGARA