PERATURANMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIANOMOR9/PMK.03/2021

TENTANG

INSENTIFPAJAKUNTUKWAJIBPAJAKTERDAMPAKPANDEMICORONA

VIRUSDISEASE2019

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESAMENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019

merupakan bencana nasional yang mempengaruhistabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakatsebagaipekerjamaupunpelakuusahasehinggaperludilakukanupayapengaturanpemberianinsentifpajakuntuk mendukung penanggulangan dampak CoronaVirusDisease2019;

b. bahwa untuk melakukan penanganan dampakpandemiCoronaVirusDisease 2019, perludilakukanperpanjangan waktu insentif perpajakan yangdiperlukanselamamasapemulihanekonominasionaldengan memberikan kemudahan pemanfaataninsentifyanglebihluas;

c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untukWajibPajakTerdampakPandemiCoronaVirusDisease2019 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020tentangPerubahanatasPeraturanMenteriKeuanganNomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajakuntuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona VirusDisease 2019 dinilai masih terdapat kekurangan,sertauntukmelaksanakanketentuanPasal 17Cayat(7)danPasal17Dayat(3)Undang-UndangNomor6Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Pasal 113 Undang-UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja,Pasal22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdenganPasal111Undang-UndangNomor11Tahun2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 9 ayat (4d)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganPasal112Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja, perlu mengganti Peraturan MenteriKeuangandimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksuddalamhuruf a, huruf b, danhuruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangInsentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak PandemiCoronaVirusDisease2019;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

RepublikIndonesiaTahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3262)sebagaimana telahbeberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atasUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor62,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1983Nomor50,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3263)sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7Tahun1983tentangPajakPenghasilan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor4893);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3264)sebagaimanatelahbeberapakalidiubah

terakhirdenganUndang-UndangNomor42Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor150,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5069);

5. Undang-Undang Nomor17Tahun2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286);

6. Undang-Undang Nomor24Tahun2007 tentangPenanggulanganBencana(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4723);

7. Undang-Undang Nomor39Tahun2008 tentangKementerian Negara (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor166,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4916);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor1Tahun2020 tentangKebijakanKeuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuanganuntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019(COVID-19)dan/ataudalamrangkaMenghadapiAncaman yang Membahayakan PerekonomianNasional dan/atau Stabilitas Sistem KeuanganmenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 134, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6485);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2020Nomor245,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariUsahayangDiterimaatauDiperolehWajibPajakyangMemilikiPeredaranBrutoTertentu (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor89,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6214);

11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020tentang Kementerian Keuangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor98);

12. PeraturanMenteriKeuanganNomor217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018Nomor1862)sebagaimana telahbeberapakalidiubah, terakhirdenganPeraturanMenteriKeuanganNomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Keuangan Nomor217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANMENTERIKEUANGANTENTANGINSENTIFPAJAKUNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMICORONA VIRUSDISEASE2019.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanMenteriini,yangdimaksuddengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

PerpajakanyangselanjutnyadisebutUndang-UndangKUPadalahUndang-UndangNomor6Tahun1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdenganPasal113Undang-UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnyadisebut Undang-Undang PPh adalah Undang-UndangNomor7Tahun1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdenganPasal111Undang-UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yangselanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalahUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganPasal112Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerja.

4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPhadalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

dalamUndang-UndangPPh. 5. PPhPasal 21 adalah PPh yangdipotongberdasarkan

ketentuanPasal21Undang-UndangPPh. 6. PPh Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) hurufbUndang-UndangPPh.

7. PPh Pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri olehWajibPajakberdasarkanketentuanPasal25Undang-UndangPPh.

8. PemberiKerjaadalahorangpribadiataubadan,baikmerupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atauunit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayargaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/ataupembayaran lain dengan nama atau dalam bentukapapun, sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaanataujasayangdilakukanolehPegawai.

9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja padaPemberi Kerja, berdasarkan perjanjian ataukesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidaktertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalamjabatan atau kegiatan tertentu dengan memperolehimbalan yang dibayarkan berdasarkan periodetertentu,penydesaianpekerjaan,atauketentuan lainyangditetapkanPemberiKerja.

10. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnyadisebutKITEadalahKemudahanImporTujuanEksporPembebasan, Kemudahan Impor Tujuan EksporPengembalian, dan/atau Kemudahan Impor TujuanEkspor Industri Kecil dan Menengah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkepabeanan.

11. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telahmemenuhi ketentuan dan ditetapkan melaluikeputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkanfasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidangkepabeanan.

12. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikatuntukmenimbunbarangimpordan/ataubarangyangberasal dari tempat lain dalam daerah pabean gunadiolah atau digabungkan sebelum diekspor ataudiimpor untuk dipakai sesuai ketentuan peraturanperundang-undangandibidangkepabeanan.

13. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badanhukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan

mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaanKawasanBerikat.

14. PenyelenggaraKawasanBerikatsekaligusPengusahaKawasanBerikatyangselanjutnyadisebutPengusahaKawasan Berikat adalah badan hukum yangmelakukan kegiatan penyelenggaraan sekaliguspengusahaanKawasanBerikat.

15. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkapPenyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnyadisebut PDKB adalah badan hukum yang melakukankegiatan pengusahaan kawasan berikat yang beradadi dalam Kawasan Berikat milik PenyelenggaraKawasan Berikat yang berstatus sebagai badanhukumyangberbeda.

16. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkatNPWP adalah nomor yang diberikan kepada WajibPajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakanyangdipergunakansebagai tandapengenaldiriatauidentitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dankewajibanperpajakannya.

17. KantorPelayananPajak,yangselanjutnyadisebutKPPadalahinstansivertikalDirektoratJenderalPajak.

18. WajibPajakBerstatusPusatadalahWajibPajakyangterdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3(tiga)digitterakhir000.

19. Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajakyang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengankode3(tiga)digitterakhirselain000.

20. MasaPajakadalah jangkawaktuyangmenjadidasarbagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, danmelaporkanpajakyangterutangdalamsuatu jangkawaktu tertentu sebagaimana ditentukan dalamUndang-UndangKUP.

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahunkalenderkecualibilaWajibPajakmenggunakantahunbukuyangtidaksamadengantahunkalender.

22. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang selanjutnyadisebut SPT Tahunan adalah surat pemberitahuanyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objekpajakdan/ataubukanobjekpajak,dan/atauhartadankewajibanuntuksuatuTahunPajakatauBagianTahunPajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

23. InstansiPemerintahadalahinstansipemerintahpusat,instansipemerintahdaerah,dan instansipemerintahdesa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahanserta memiliki kewenangan dan tanggung jawabpenggunaan anggaran sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2018 tentang Pajak Penghasilan atas PenghasilandariUsahayangDiterimaatauDiperolehWajibPajakyangMemilikiPeredaranBrutoTertentu.

25. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajakyangdikenaikewajibanuntukmelakukanpemotongandan/ataupemungutanpajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangPPh.

26. Surat Keterangan PPh berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yangselanjutnya disebut Surat Keterangan, adalah suratyangditerbitkanolehKepalaKantor PelayananPajakatasnamaDirekturJenderalPajakyangmenerangkanbahwaWajibPajakdikenaiPPhberdasarkanPeraturanPemerintahNomor23Tahun2018.

27. ProgramPercepatanPeningkatanTataGunaAirIrigasiyang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah programperbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringanirigasi dengan berbasis peran serta masyarakatpetani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan PetaniPemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani PemakaiAir,atauIndukPerkumpulanPetaniPemakaiAir.

28. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnyadisebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasiyangmenjadiwadahpetanipemakaiairdalamsuatudaerahlayanan/petaktersierataudesayangdibentuksecarademokratis olehpetani pemakai air termasuklembagalokalpengelolairigasi.

29. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yangselanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaansejumlah P3A yang bersepakat bekerja samamemanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi padadaerah layanan blok sekunder, gabungan beberapabloksekunder,atausatudaerahirigasi.

30. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yangselanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaansejumlahGP3Ayangbersepakatbekerjasamauntuk

memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi padadaerahlayananblokprimer,gabunganbeberapablokprimer,atausatudaerahirigasi.

31. PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadisebutPPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan olehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaranuntukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalamrangka pelaksanaan P3-TGAI di Direktorat JenderalSumberDayaAir.

32. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI adalah P3A, GP3A,dan/atau IP3A yang melaksanakan P3-TGAIsebagaimanatelahditetapkanolehPPKdandisahkanolehKepalaSatuanKerjaBalaiBesarWilayahSungaiatau Balai Wilayah Sungai Kementerian PekerjaanUmumdanPerumahanRakyat.

33. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkatPPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangPPN.

34. PengusahaKenaPajakyangselanjutnyadisingkatPKPadalah pengusaha yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa KenaPajakyangdikenaipajakberdasarkanUndang-UndangPPN.

35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangkeuangannegara.

BABII

INSENTIFPPhPASAL21

Pasal2

(1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawaiwajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalamPasal21Undang-UndangPPholehPemberiKerja.

(2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditanggung Pemerintah atas penghasilan yangditerimaPegawaidengankriteriatertentu.

(3) Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi:

a. menerima atau memperoleh penghasilan dariPemberiKerjayang:

1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan UsahasebagaimanatercantumdalamLampiranKode

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib PajakYang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21DitanggungPemerintah(DTP)yangmerupakanbagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteriini;

2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;atau

3. telah mendapatkan izin PenyelenggaraKawasan Berikat, izin Pengusaha KawasanBerikat,atauizinPDKB;

b. memilikiNPWP;dan c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima

ataumemperolehPenghasilanBrutoyangbersifattetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebihdariRp200.000.000,00(duaratusjutarupiah).

(4) Kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalahsebagaimana kode Klasifikasi Lapangan Usaha yangtercantumdalam:

a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 ataupembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019yang telah dilaporkan, bagi Pemberi Kerja yangmemiliki kewajiban penyampaian SPT TahunanPPh Tahun Pajak 2019 dalam hal kode KlasifikasiLapanganUsahasamadengandatayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile);atau

b. datayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile)bagi:

1. Pemberi Kerja yang memiliki kewajibanpenyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019namun:

a) tidakmenuliskankodeKlasifikasiLapanganUsaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019;atau

b) salah mencantumkan kode KlasifikasiLapangan Usaha pada SPT Tahunan PPhTahunPajak2019;

2. Wajib Pajak Berstatus Pusat yang belum atautidak memiliki kewajiban penyampaian SPTTahunanPPhTahunPajak2019;atau

3. InstansiPemerintah.

(5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secaratunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaranpenghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam halPemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21ataumenanggungPPhPasal21kepadaPegawai.

(6) Dikecualikan dari diberikan insentif PPh Pasal 21ditanggungPemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dalamhalpenghasilanyangditerimaPegawaiberasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggungPemerintah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangandibidangperpajakan.

(7) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterimaoleh Pegawai dari Pemberi Kerja sebagaimanadimaksudpadaayat(5)tidakdiperhitungkansebagaipenghasilanyangdikenakanpajak.

(8) DalamhalPegawaiyangmenerimainsentifPPhPasal21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPTTahunan orang pribadi Tahun Pajak 2021 danmenyatakan kelebihan pembayaran, kelebihanpembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21ditanggungPemerintahtidakdapatdikembalikan.

(9) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggungPemerintahsebagaimana tercantumdalamLampiranContoh Penghitungan PPh Pasal 21 DitanggungPemerintahyangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

Pasal3

(1) PemberiKerjamenyampaikanpemberitahuankepadakepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melaluisalurantertentupadalamanwww.pajak.go.iddenganmenggunakan format sesuai contoh sebagaimanatercantum dalam Lampiran Contoh SuratPemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21Ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau PenguranganBesarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

(2) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukmemanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggungPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat(2).

(3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksudpadaayat(2)merupakanWajibPajakBerstatusPusatdengan kode Klasifikasi Lapangan UsahasebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(3)hurufaangka1danmemilikicabang,berlakuketentuan:

a. pemberitahuanpemanfaataninsentifPPhPasal21ditanggungPemerintahbaikuntukpusatmaupuncabang dilakukan oleh Wajib Pajak BerstatusPusat;dan

b. Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib PajakBerstatus Cabang mengikuti Klasifikasi LapanganUsahapusatnya.

(4) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung PemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2),mulaidimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)disampaikan.

(5) KepalaKPPmenerbitkansuratpemberitahuan: a. berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21

ditanggung Pemerintah dalam hal Pemberi Kerjamemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalamPasal2ayat(3)hurufa;atau

b. tidakberhakmemanfaatkan insentifPPhPasal21ditanggung Pemerintah dalam hal Pemberi Kerjatidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(3)hurufa,

dengan menggunakan format sesuai contohsebagaimana tercantum dalam Lampiran ContohSurat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan InsentifPPhPasal 21DitanggungPemerintah (DTP)dan/atauPengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 atauContoh Surat Pemberitahuan Tidak BerhakMemanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DitanggungPemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan BesarnyaAngsuranPPhPasal25yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

Pasal4

(1) PemberiKerjaharusmenyampaikan laporan realisasiPPhPasal 21ditanggungPemerintahmelalui salurantertentu pada laman www.pajak.go.id denganmenggunakan format sesuai contoh sebagaimanatercantumdalamLampiranFormulirLaporanRealisasiPPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteriini.

(2) Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajakatau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atautulisan"PPhPASAL21DITANGGUNGPEMERINTAHEKSPMK NOMOR ... /PMK.03/2021" pada kolom uraianpembayaran Surat Setoran Pajak atau kolomuraianaplikasipembuatankodebillingatasPPhPasal21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(2).

(3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diisi dengan data yang lengkap dan validsesuaidengankeadaanyangsebenarnya,antaralainNamadanNPWPpegawaipenerimainsentifPPhPasal21ditanggungPemerintah.

(4) Pemberi Kerja yang menyampaikan laporan realisasiPPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksudpadaayat (1)danmembuatSuratSetoranPajak atau cetakan kode billing sebagaimanadimaksud pada ayat (2) termasuk Wajib PajakBerstatus Pusat dan/atau Wajib Pajak BerstatusCabangyang telahmemanfaatkan insentif PPhPasal21ditanggungPemerintah.

(5) PemberiKerjaharusmenyampaikan laporan realisasiPPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20bulanberikutnyasetelahMasaPajakberakhir.

(6) Pemberi Kerja yang tidak menyampaikan laporanrealisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampaidengan batas waktu sebagaimana dimaksud padaayat(5)tidakdapatmemanfaatkaninsentifPPhPasal21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) untuk Masa Pajak yangbersangkutan.

(7) PemberiKerjadapatmenyampaikanpembetulanataslaporanrealisasiPPhPasal21ditanggungPemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambatakhirbulanberikutnyasetelahbataswaktupelaporansebagaimanadimaksudpadaayat(5).

(8) Pembetulan laporan realisasi sebagaimana dimaksudpadaayat(7)denganmenggunakanformatLampiranFormulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DitanggungPemerintah(DTP).

(9) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6)wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang

sebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)untukMasa Pajak yang bersangkutan sesuai ketentuanperaturanperundang-undangandibidangperpajakan.

BABIII

INSENTIFPPhFINALBERDASARKANPERATURANPEMERINTAHNOMOR23Tahun2018

Pasal5

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima ataudiperolehWajibPajakyangmemilikiperedaranbrutotertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2018,dikenaiPPhfinalsebesar0,5%(nolkomalimapersen)darijumlahperedaranbruto.

(2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilunasidengancara:

a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memilikiperedaranbrutotertentu;atau

b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atauPemungutPajak.

(3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditanggungPemerintah.

(4) PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima olehWajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yangdikenakanpajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1)melakukan transaksi yangmerupakanobjekpemotonganataupemungutanPPhdenganPemotongatau Pemungut Pajak, untuk menerapkan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajakharus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan danterkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasiDirektoratJenderalPajak.

(6) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimanadimaksudpadaayat(5)tidakmelakukanpemotonganatau pemungutan PPh terhadap Wajib Pajak yangtelah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dantelahterkonfirmasisebagaimanadimaksudpadaayat(5).

(7) Contoh penghitungan PPh final ditanggung

Pemerintahsebagaimana tercantumdalamLampiranContoh Penghitungan PPh Final DitanggungPemerintahyangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

Pasal6

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentuharus menyampaikan laporan realisasi PPh finalditanggungPemerintahmelaluisalurantertentupadalamanwww.pajak.go.iddenganmenggunakan formatsesuai contoh sebagaimana tercantum dalamLampiran Formulir Laporan Realisasi PPh FinalDitanggungPemerintahyangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

(2) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiseluruh PPh final yang terutang atas penghasilansebagaimanadimaksuddalamPasal 5 ayat (1) yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk daritransaksidenganPemotongatauPemungutPajak.

(3) PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikanberdasarkanlaporanrealisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)yangdisampaikanolehWajibPajak.

(4) PemotongatauPemungutPajakharusmembuatSuratSetoranPajakataucetakankodebillingyangdibubuhicap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNGPEMERINTAHEKSPMKNOMOR.../PMK.03/2021"padakolom uraian pembayaran Surat Setoran Pajak ataukolom uraian aplikasi pembuatan kode billing atastransaksisebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(5).

(5) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasiPPh final ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20bulanberikutnyasetelahMasaPajakberakhir.

(6) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporanrealisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampaidengan batas waktu sebagaimana dimaksud padaayat(5) tidakdapatmemanfaatkan insentifPPh finalditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) untuk Masa Pajak yangbersangkutan.

(7) Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas

laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambatakhirbulanberikutnyasetelahbataswaktupelaporansebagaimanadimaksudpadaayat(5).

(8) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)wajib menyetorkan PPh final terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Masa Pajakyang bersangkutan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangandibidangperpajakan.

(9) Penyampaian laporan realisasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)bagiWajibPajakyangbelummemiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukansebagai pengajuan Surat Keterangan dan terhadapWajib Pajak tersebut dapat diterbitkan SuratKeterangan sepanjang memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yangmengatur mengenai pelaksanaan PeraturanPemerintahNomor23Tahun2018tentangPajakPenghasilan atas Penghasilan dari Usaha yangDiterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang MemilikiPeredaranBrutoTertentu.

BABIV

INSENTIFPPhFINALJASAKONSTRUKSI

Pasal7

(1) Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksiberdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai PPhatas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenaiPPhyangbersifatfinal.

(2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilunasidengancara:

a. dipotong oleh pengguna jasa pada saatpembayaran,dalamhalpenggunajasamerupakanPemotongPajak;atau

b. disetor sendiri oleh penyedia Jasa, dalam halpenggunajasabukanmerupakanPemotongPajak.

(3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataspenghasilanyangditerimaataudiperolehWajibPajakPenerimaP3-TGAIditanggungPemerintah.

(4) PemotongPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf a yang melakukan pembayaran dalampelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima

P3-TGAItidakmelakukanpemotonganPPhfinal. (5) PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana

dimaksudpadaayat(3),tidakdiperhitungkansebagaipenghasilanyangdikenakanpajak.

Pasal8

(1) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporanrealisasi PPh final ditanggung Pemerintah melaluisalurantertentupadalamanwww.pajak.go.iddenganmenggunakan format sesuai contoh sebagaimanatercantumdalamLampiranFormulirLaporanRealisasiPPh Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah(DTP)yangmerupakanbagian tidak terpisahkandariPeraturanMenteriini.

(2) PemotongPajakharusmembuatSurat SetoranPajakatau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atautulisan "PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNGPEMERINTAHEKSPMKNOMOR.../PMK.03/2021"padakolom uraian pembayaran Surat Setoran Pajak ataukolomuraianaplikasipembuatankodebillingatasPPhfinal ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksuddalamPasal7ayat(3).

(3) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporanrealisasi PPh final ditanggung Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambattanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajakberakhir.

(4) Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporanrealisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampaidengan batas waktu sebagaimana dimaksud padaayat(3) tidakdapatmemanfaatkan insentifPPh finalditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) untuk Masa Pajak yangbersangkutan.

(5) Pemotong Pajak dapat menyampaikan pembetulanataslaporanrealisasiPPhfinalditanggungPemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambatakhirbulanberikutnyasetelahbataswaktupelaporansebagaimanadimaksudpadaayat(3).

(6) PemotongPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(4)wajib menyetorkan PPh final terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk Masa Pajakyang bersangkutan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangandibidangperpajakan.

Pasal9

Pelaksanaandanpertanggungjawabanbelanja subsidi PPhPasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2), PPh final ditanggung Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dan PPhfinalditanggungPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(3)dilakukansesuaidenganPeraturanMenterimengenai mekanisme pelaksanaan danpertanggungjawabanataspajakditanggungPemerintah.

BABV

INSENTIFPPhPASAL22IMPOR

Pasal10

(1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atauDirektorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat WajibPajakmelakukanimporbarang.

(2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Imporsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkanPeraturan Menteri mengenai pemungutan PPh Pasal22sehubungandenganpembayaranataspenyerahanbarang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatanusahadibidanglain.

(3) PPhPasal22Imporsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibebaskandari pemungutankepadaWajib Pajakyang:

a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usahasebagaimana tercantum dalam Lampiran KodeKlasifikasiLapanganUsaha(KLU)WajibPajakyangMendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22Impor yang merupakan bagian tidak terpisahkandariPeraturanMenteriini;

b. telahditetapkansebagaiPerusahaanKITE;atau c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan

Berikat,izinPengusahaKawasanBerikat,atauizinPDKB, pada saat pengeluaran barang dariKawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam DaerahPabean.

(4) Kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufaadalahsebagaimanakode Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantumdalam:

a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 ataupembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019yang telah dilaporkan, bagi Wajib Pajak yangmemilikikewajibanpenyampaianSPTTahunanPPhTahun Pajak 2019 dalam hal kode KlasifikasiLapanganUsahasamadengandatayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile);atau

b. datayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile)bagi:

1. Wajib Pajak yang memiliki kewajibanpenyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019namun:

a) tidakmenuliskankodeKlasifikasiLapanganUsaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019;atau

b) salah mencantumkan kode KlasifikasiLapangan Usaha pada SPT TahunanPPhTahunPajak2019;

2. Wajib Pajak yang belum atau tidak memilikikewajiban penyampaian SPT Tahunan PPhTahunPajak2019.

(5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diberikan melalui SuratKeteranganBebasPemungutanPPhPasal22Impor.

(6) Wajib Pajak mengajukan permohonan SuratKeteranganBebassebagaimanadimaksudpadaayat(5) melalui saluran tertentu pada lamanwww.pajak.go.id dengan menggunakan formulirsesuai contoh sebagaimana dimaksud dalamLampiran Formulir Permohonan Surat KeteranganBebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteriini.

(7) KepalaKPPtempatWajibPajakterdaftarmenerbitkan: a. SuratKeteranganBebasPemungutanPPhPasal22

Impor dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,hurufb,atauhurufc;atau

b. Surat Penolakan dalam hal Wajib Pajak tidakmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat(3)hurufa,hurufb,atauhurufc,

dengan menggunakan format sesuai contohsebagaimana dimaksud dalam Lampiran Formulir

Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22Impor atau Formulir Penolakan Permohonan SuratKeterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Imporyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturanMenteriini.

(8) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPhPasal22Imporsebagaimanadimaksudpadaayat(3)berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebasditerbitkan.

(9) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasanPPhPasal22Imporsebagaimanadimaksudpadaayat(7) huruf a harus menyampaikan laporan realisasipembebasanPPhPasal22Imporsetiapbulanmelaluisaluran tertentu pada laman www.pajak.go.iddengan menggunakan format sesuai contohsebagaimana tercantum dalam Lampiran FormulirLaporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Imporyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturanMenteriini.

(10) Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasipembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimanadimaksud pada ayat (9) paling lambat tanggal 20bulanberikutnyasetelahMasaPajakberakhir.

BABVI

INSENTIFANGSURANPPhPASAL25

Pasal11

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun PajakberjalanyangmasihharusdibayarsendiriolehWajibPajakuntuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuansebagaimanadimaksuddalam:

a. Pasal25Undang-UndangPPh;dan/atau b. Peraturan Menteri mengenai penghitungan angsuran

Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yangharus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank,BadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilikDaerah,Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yangberdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporankeuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadipengusahatertentu.

Pasal12

(1) WajibPajakyang: a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha

sebagaimana tercantum dalam Lampiran KodeKlasifikasiLapanganUsaha(KLU)WajibPajakyangMendapatkan Insentif Pengurangan BesarnyaAngsuran PPh Pasal 25 yang merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini;

b. telahditetapkansebagaiPerusahaanKITE;atau

c. telah mendapatkan izin PenyelenggaraKawasanBerikat,izinPengusahaKawasanBerikat,atauizinPDKB;

diberikanpenguranganbesarnyaangsuranPPhPasal25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuranPPhPasal25yangseharusnyaterutangsebagaimanadimaksuddalamPasal11.

(2) Kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaadalahsebagaimanakode Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantumdalam:

a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 ataupembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019yang telah dilaporkan, bagi Wajib Pajak yangmemilikikewajibanpenyampaianSPTTahunanPPhTahun Pajak 2019 dalam hal kode KlasifikasiLapanganUsahasamadengandatayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile);atau

b. datayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile)bagi:

1. Wajib Pajak yang memiliki kewajibanpenyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019namun:

a) tidakmenuliskankodeKlasifikasiLapanganUsaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019;atau

b) salah mencantumkan kode KlasifikasiLapangan Usaha pada SPT Tahunan PPhTahunPajak2019;

2. Wajib Pajak yang belum atau tidak memilikikewajiban penyampaian SPT Tahunan PPhTahunPajak2019.

(3) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada

kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melaluisalurantertentupadalamanwww.pajak.go.iddenganmenggunakan format sesuai contoh sebagaimanatercantum dalam Lampiran Contoh SuratPemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21Ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau PenguranganBesarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri iniuntuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnyaangsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud padaayat(1).

(4) KepalaKPPtempatWajibPajakterdaftarmenerbitkansuratpemberitahuan:

a. berhakmemanfaatkaninsentifPPhPasal25dalamhal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atauhurufc;atau

b. tidakberhakmemanfaatkan insentifPPhPasal25dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,hurufb,atauhurufc,

dengan menggunakan format sesuai contohsebagaimana tercantum dalam Lampiran ContohSurat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan InsentifPPhPasal 21DitanggungPemerintah (DTP)dan/atauPengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 atauContoh Surat Pemberitahuan Tidak BerhakMemanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DitanggungPemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan BesarnyaAngsuranPPhPasal25yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

Pasal13

(1) DalamhalWajibPajakselainWajibPajakbaru,bank,BadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilikDaerah,Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yangberdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporankeuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadipengusaha tertentu telah memanfaatkan insentifpenguranganPPhPasal25sebagaimanadiaturdalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan

Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajakuntuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona VirusDisease2019,besarnyaangsuranPPhPasal25untukbulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2020 disampaikan sebelum batas waktupenyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 samadenganbesarnyaangsuranpajakuntukbulanterakhirTahun Pajak 2020 setelah pemanfaatan insentifangsuranPPhPasal25.

(2) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)berlakusejak:

a. Masa Pajak SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020dilaporkandalamhalpemberitahuanpenguranganbesarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disampaikansebelum atau bersamaan dengan SPT TahunanPPh Tahun Pajak 2020 dilaporkan sampai bataswaktupenyampaianSPTTahunanPPhTahunPajak2020;atau

b. MasaPajakpemberitahuanpenguranganbesarnyaangsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (3) disampaikan dalam haldisampaikansetelahSPTTahunanPPhTahunPajak2020dilaporkan.

(3) Bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pengurangan besarnyaangsuranPPhPasal25sebagaimanadimaksuddalamPasal 12 ayat (1) berlaku sejak Masa PajakpemberitahuanpenguranganbesarnyaangsuranPPhPasal25sebagaimanadimaksuddalamPasal12ayat(3)disampaikan.

(4) Contoh penghitungan pengurangan besarnyaangsuranPPhPasal25sebagaimanatercantumdalamLampiran Contoh Penghitungan PenguranganBesarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

Pasal14

(1) Wajib Pajak yang memanfaatkan penguranganbesarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harusmenyampaikan laporan realisasi pengurangan

besarnyaangsuranPPhPasal25setiapbulanmelaluisalurantertentupadalamanwww.pajak.go.iddenganmenggunakan format sesuai contoh sebagaimanatercantum dalam Lampiran Formulir RealisasiPengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteriini.

(2) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasipengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambattanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajakberakhir.

BABVII

INSENTIFPPN

Pasal15

(1) PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluankelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisikorendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4c)Undang-UndangPPN.

(2) PKP yang diberikan pengembalian pendahuluankelebihanpembayaranpajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmemenuhisyarat:

a. memilikiKlasifikasiLapanganUsahasebagaimanatercantum dalam Lampiran Kode KlasifikasiLapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yangMendapatkan Insentif Pengembalian PendahuluanKelebihan Pembayaran PPN yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini;

b. telahditetapkansebagaiPerusahaanKITE;atau c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan

Berikat,izinPengusahaKawasanBerikat,atauizinPDKB.

(3) PKP harus memilih pengembalian pendahuluankelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9ayat (4c) Undang-Undang PPN pada SuratPemberitahuan Masa PPN untuk memperolehpengembalian pendahuluan pembayaransebagaimanadimaksudpadaayat(1).

(4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),PKPharusmenyampaikanSuratPemberitahuanMasaPPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).

(5) Kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufaadalahsebagaimanakode Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantumdalam:

a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 ataupembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019yang telah dilaporkan, bagi Wajib Pajak yangmemilikikewajibanpenyampaianSPTTahunanPPhTahun Pajak 2019 dalam hal kode KlasifikasiLapanganUsahasamadengandatayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile);atau

b. datayangterdapatdalamadministrasiperpajakan(masterfile)bagi:

1. Wajib Pajak yang memiliki kewajibanpenyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019namun:

a) tidakmenuliskankodeKlasifikasiLapanganUsaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak2019;atau

b) salah mencantumkan kode KlasifikasiLapangan Usaha pada SPT Tahunan PPhTahunPajak2019;

2. Wajib Pajak pusat yang belum atau tidakmemilikikewajibanpenyampaianSPTTahunanPPhTahunPajak2019.

(6) Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usahasebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagiWajib Pajak Berstatus Pusat maupun Wajib PajakBerstatusCabang.

(7) PKP yang telah mendapatkan fasilitas KITEsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harusmelampirkanKeputusanMenterimengenaipenetapansebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE,dalamSuratPemberitahuanMasaPPNyangdiajukanpermohonanpengembalianpendahuluan.

(8) PKP yang telah mendapatkan izin PenyelenggaraKawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat,atauizinPDKBsebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf c harus melampirkan Keputusan Menterimengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izinPengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, dalam

Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukanpermohonanpengembalianpendahuluan.

(9) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikanpengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksudpadaayat(4)meliputiSuratPemberitahuanMasaPPNtermasukpembetulanSuratPemberitahuanMasaPPNyang disampaikan paling lama akhir bulan setelahMasaPajakpemberianinsentifberakhir.

(10) Termasuk yang diperhitungkan dalam pengembalianpendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitukompensasi kelebihan pajak dari Masa Pajaksebelumnya yang diperhitungkan dalam SuratPemberitahuan Masa Pajak yang dimintakanpengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksudpadaayat(9).

(11) Pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksudpadaayat (9), tetapdiberikankepadaPKPmeskipunkelebihanpajakdisebabkanadanyakompensasiMasaPajaksebelumnya.

(12) PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan pengembalianpendahuluanberdasarkankriteriatertentu.

(13) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(12)meliputi:

a. PKP dimaksud tidak perlumenyampaikan permohonan penetapan sebagaiPKPberisikorendah;

b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkankeputusanpenetapansecara jabatansebagaiPKPberisikorendah;dan

c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usahasebagaimana tercantum dalam Lampiran KodeKlasifikasiLapanganUsaha(KLU)WajibPajakyangMendapatkan Insentif Pengembalian PendahuluanKelebihan Pembayaran PPN yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini,fasilitasKITEatauizinPenyelenggaraKawasanBerikat,izinPengusahaKawasanBerikat,atauizinPDKB yang diberikan kepada PKP masih berlakupada saat penyampaian Surat Pemberitahuanlebihbayarrestitusi.

(14) Petunjuk bagi PKP berisiko rendah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk mengajukanpermohonan pengembalian pendahuluan melalui

Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimanatercantum dalam Lampiran Petunjuk PermohonanPengembalian Pendahuluan Kelebihan PembayaranPajakSebagaiPKPBerisikoRendahmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

(15) Tata cara atas pengembalian pendahuluansebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecualipenelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu,dilakukansesuaidenganPeraturanMenterimengenaitata cara pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaranpajak.

BABVIII

KEWAJIBANPEMBERIKERJAATAUWAJIBPAJAK

Pasal16

(1) Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang memilikikewajibanpenyampaianSPTTahunanPPhTahunPajak2019yangakanmemanfaatkaninsentif:

a. PPhPasal21ditanggungPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2);

b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(3);

c. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(3);

d. pembebasandaripemungutanPPhPasal22ImporsebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(3);

e. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);dan/atau

f. pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalamPasal15ayat(2),

harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh TahunPajak2019.

(2) Ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPhsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakubagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memilikikewajibanpenyampaianSPTTahunanPPhTahunPajak2019.

Pasal17

Direktur Jenderal Pajak melakukan pembinaan, penelitian,pengawasan, dan/atau pengujian kepatuhan terhadapWajib Pajak yang memanfaatkan insentif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

BABIX

JANGKAWAKTUPEMBERIANINSENTIFPAJAK

Pasal18

(1) Jangkawaktupemberianinsentif: a. PPhPasal21ditanggungPemerintahsebagaimana

dimaksuddalamPasal2ayat(2); b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana

dimaksuddalamPasal5ayat(3); c. PPh final ditanggung Pemerintah

sebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(3); d. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);dan

e. pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalamPasal15ayat(2),

diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampaidenganMasaPajakJuni2021.

(2) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan daripemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku sampaidengantanggal30Juni2021.

BABX

KETENTUANPERALIHAN

Pasal19

(1) Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telahmenyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentifPPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, mengajukanpermohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22Impor,dan/ataupemberitahuanpemanfaataninsentifpengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25berdasarkan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor23/PMK.03/2020tentangInsentifPajakuntukWajibPajakTerdampakWabahVirusCorona;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor44/PMK.03/2020tentangInsentifPajakuntukWajibPajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease2019;dan/atau

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajakuntuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi CoronaVirusDisease2019,

harus menyampaikan kembali permohonan dan/ataupemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri iniuntuk dapat memanfaatkan insentif pajaksebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2),Pasal10ayat(3),dan/atauPasal12ayat(1).

(2) Pemberi Kerja yang telah menyampaikanpemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufb, atau huruf c dan belum menyampaikan laporanrealisasidapatmenyampaikanlaporanrealisasipalinglambat tanggal 28 Februari 2021 untuk dapatmemanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggungPemerintahTahunPajak2020.

(3) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentuyangbelummenyampaikanlaporanrealisasiPPhfinalditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapatmenyampaikan laporan realisasi paling lambattanggal28Februari2021untukdapatmemanfaatkaninsentifPPh finalditanggungPemerintahTahunPajak2020.

(4) Pemotong Pajak yang belum menyampaikan laporanrealisasi PPh final jasa konstruksi ditanggungPemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufcdapatmenyampaikanlaporan realisasi paling lambat tanggal 28 Februari2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh finalditanggungPemerintahTahunPajak2020.

(5) PemberiKerja,WajibPajak,atauPemotongPajakyang

tidakmenyampaikanlaporanrealisasisampaidenganbatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat memanfaatkaninsentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atauinsentifPPh finalditanggungPemerintahuntukMasaPajakyangbelumdilaporkanpadaTahunPajak2020.

(6) Pemberi Kerja atau Wajib Pajak dapatmemanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggungPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat(2)daninsentifpenguranganbesarnyaangsuranPPhPasal25sebagaimanadimaksuddalamPasal12ayat (1) sejak Masa Pajak Januari 2021 denganmenyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentifPPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah danpenguranganbesarnyaangsuranPPhPasal25sampaidengantanggal15Februari2021.

Pasal20

Pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintahdalam rangka penanganan pandemiCorona Virus Disease2019 (Covid-19) yang telah berjalan sebelum PeraturanMenteri iniberlaku,dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BABXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentangInsentifPajakuntukWajibPajakTerdampakPandemiCoronaVirus Disease 2019 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun2020Nomor781)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri Keuangan Nomor110/PMK.03/2020 tentangPerubahanatasPeraturanMenteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentangInsentifPajakuntukWajibPajakTerdampakPandemiCoronaVirus Disease 2019 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 918), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannyadalamBeritaNegaraRepublikIndonesia.

DitetapkandiJakartapadatanggal1Februari2021MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,ttd.SRIMULYANIINDRAWATIDiundangkandiJakartapadatanggal2Februari2021DIREKTURJENDERALPERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA,ttd.WIDODOEKATJAHJANABERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2021NOMOR83