TEKNOLOGI BARU MEDIA DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Idham Holik(Dosen UBM Jakarta)

New media has transformed the politics of Indonesia from authoritarian regime to democratic regime. In the New Order, it had used as a channel for the consolidation of political movement to fight the Order. Finally in Mei 20, 1998, the movement got the success in steping down Soeharto as the President. So, Indonesia has entered new era of politics where the wave of democratization begins. In the democratic era, new media has been able to increase the quality of political participation where the people is more active in the public sphere and the political communication is more interactive. The political participation is a biggest political capital for the state in developing the democratic political life to be mature. Actually, the political potential is not fully supported by the democratic cyber regulation of new media . It is a threat for the future of democracy in Indonesia.

Media baru1 merupakan produk konvergensi berbagai teknologi media yang

telah ada. Internet sebagai media baru menggabungkan radio, film, koran, dan

televisi dan mendistribusikannya melalui ‘push’ technology. M. Poster (1999)

menyatakan bahwa internet melampaui batas-batas model media cetak dan siaran

yang memungkinkan many-to-many conversation; resepsi, alterasi (alteration), dan

redistribusi objek kultural secara simultan; mendislokasi tindak komunikatif dari

batas-batas bangsa; memberikan kontak global yang seketika itu juga

(instantaneous global contact) (dalam Nimmo, 2005, p.138).

Di tahun 2010, internet kini memasuki usianya yang ke-41 tahun. Kehadiran

media baru atau internet tersebut telah merevolusi komunikasi manusia di dunia ini.

Dengan kehadiran internet tersebut, apa yang telah dikatakan oleh Marshall

Mcluhan (1964) menjadi kenyataan, yaitu dunia menjadi global village. Arus

informasi berjalan tanpa bisa dikontrol atau disensor oleh pemerintah manapun –

termasuk pemerintah komunis China yang memiliki teknologi canggih untuk meblokir

atau mengontrol arus informasi. Internet membawa gelombang demokratisasi, yang

tidak bisa dihindari.

Melalui internet, tukar menukar ide dan gagasan tentang kehidupan politik

dapat dengan mudah dilakukan. Misalnya walaupun rakyat Cina hidup dalam

pemerintahan otoriter, tetapi dengan internet mereka tetap saja dengan mudah

1 Istilah lain media baru yaitu Computer-Mediated Communication (CMC) atau Information and Comunication Technology (ICT) atau juga yang populer dikenal sebagai internet.

0

mengakses informasi, ide, dan gagasan demokrasi, hak asasi manusia, dan

kebebasan. Hal ini ditegaskan oleh Schudson (2004). Internet, sebagai media

komunikasi dan pertukaran informasi, berpeluang merevolusi sistem, struktur, dan

proses demokrasi yang selama ini kita kenal (dalam Firmanzah, 2008). Jadi internet

memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membawa perubahan politik di suatu

negara –mampu merevolusi sistem politik, dari otoriter menjadi demokratis.

Dalam makalah ini, penulis berusaha mendeskripsikan peran media baru

(atau internet) sebagai kanal (channel) demokratisasi di Indonesia.

Media Baru dan Keruntuhan Orde Baru: Gelombang Demokratisasi Dimulai

Kehadiran internet dan sejarah proses demokratisasi di Indonesia tentu saja

tidak pisahkan –karena internet memiliki andil besar. Sejak Pemerintah Indonesia

memberikan lisensi kepada RADNET (PT. Rahajasa Media Internet) sebagai ISP

(Internet Service Provider) komersial pertama di Indonesia pada tahun 1996, maka

internet dapat diakses oleh siapapun, mulai dari pemerintah, kalangan bisnis, media

massa, aktivis reformasi, jurnalis media siaran dan cetak, dan masyarakat. Ini bisa

dikatakan revolusi informasi di Indonesia. Dengan internet, Indonesia memasuki

dunia informasi tanpa batas atau the global information high way. Di tahun tersebut,

perusahaan-perusahaan surat kabar ternama seperti Kompas, Media Indonesia,

Republika, dan Tempo Interaktif mulai memiliki website. Internet sangat mendukung

penerbitan pers secara online dan memungkin diseminasi berita secara simultan ke

seluruh dunia, khususnya keseluruh pelosok negeri Indonesia, sehingga berita politik

atau informasi gerakan reformasi sangat cepat tersebar. Ini berdampak pada

penyebarluasan gerakan reformasi politik sampai ke tingkatan daerah seluruh

Indonesia. Kebebasan politik pun dimulai. Ini adalah masa awal dimana

terbentuknya masyarakat informasi (the information society) Indonesia, sebagai

unsur penting dalam gelombang demokratisasi menumbangkan rezim Orde Baru.

Internet telah mendepowerisasi (depowerization) atau memperlemah

pemerintahan Orde Baru, khususnya Departemen Penerangan, yaitu kehilangan

kontrol atas arus informasi, padahal selama ini begitu powerful dalam mengkontrol

arus informasi politik.

1

Kehadiran internet benar-benar dimanfaatkan oleh gerakan politik reformasi,

para aktivis menjadikan internet sebagai media alternatif dan saluran politik bawah

tanah (underground politics). Diskusi-diskusi gerakan reformasi terjadi melalui milis.

Misalnya apakabar2 sebagai open mailing list pertama yang sangat digandrungi.

Anggota apakabar seperti PRD (Rartai Rakyat Demokratik), Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia –Megawati dan lain

sebagainya. apakabar juga digunakan oleh wartawan media siaran dan cetak. Pada

pertengahan 1995, apakabar digunakan oleh 13000 pengguna. apakabar menjadi

tempat konsolidasi politik gerakan reformasi –yang berhasil menjatuhkan rezim Orde

Baru. Satu bulan sebelum kejatuhan Suharto, pada tanggal 29 April 2008, Bangkok

Post menulis berita ‘With anti-government street protests rocking Indonesia,

oposition parties, students, jounalist, and non-governmental groups have been busy

posting news and spreading their views on the most important Indonesia related list,

INDONESIA-L [apakabar]. (dalam Hill & Sen, 2005, p.41-43).

Jadi internet telah berjasa dalam proses demokratisasi pada gelombang

pertama, dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Demokratisasi di Indonesia terus

berkembang sehingga Indonesia di mata dunia internasional diberi predikat sebagai

negara demokrasi terbesar ketiga, setelah Amerika Serikat dan India.

Masyarakat Jaringan dan Demokrasi Digital: Perspektif Partisipasi Politik

Sifat media baru yang berjaring (networked) ternyata menciptakan khalayak

yang berbeda dengan media lama (old media). Media lama melahirkan masyarakat

massa (mass society), sedangkan internet sebagai media baru melahirkan

masyarakat jaringan (network society). Dengan kehadiran media baru, media massa

atau komunikasi massa mendapat kritik keras dari Steve Chaffee & Miriam Metzger

(2001) yang mengatakan the end of mass communication, yang dikarenakan media

baru membawa perubahan mendasar dalam bagaimana media distrukturkan,

digunakan, dan dikonseptualisasikan (dalam Baran & Davis, 2003, p. 361).

2 Mailing list tersebut dimoderatori oleh John A. MacDougall di Maryland, USA. Ia adalah pendiri lembaga riset Indonesia Publications, yang bergerak dalam bidang riset publikasi di Indonesia. Awal tahun 1990-an, ia mendafatarkan free internet mailing list di IGC (Institute for Global Communications) server dengan nama INDONESIA-L, lalu yang dikenal sebagai apakabar. Mahasiswa Indonesia di luar negeri kemudian mempopulerkan mailing list tersebut ke yang lainny di Indonesia.

2

Dalam mass society theory, Denis McQuail (2005, p. 94-95) menyatakan

bahwa media massa sangat dominan, dimana media sebagai faktor penyebab (a

causal factor). Sifat arus informasi dalam masyarakat massa bersifat satu arah

(one-way transmision). Media digunakan untuk manipulasi dan kontrol. Sedangkan

masyarakat jaringan, menurut Jan van Dijk (2006, p.20) menekankan pada bentuk

dan organisasi pemrosesan dan pertukaran informasi. Selanjutnya Dijk menyatakan

masyarakat jaringan dapat didefinisikan sebagai a social formation with an

infrastructure of social dan media networks enabling its prime mode of organization

at all levels (individual, group/organizational and societal). Dijk juga mendeskripsikan

tipologi masyarakat massa dan masyarakat jaringan (p.33) dalam tabel berikut:

Tabel: Tipologi Masyarakat Massa dan Masyarakat Jaringan

Characteristics Mass Society Network Society

Main components Collectivies (groups, organiztions, communities)

Individuals (linked by networks)

Nature of components Homogeneous HeterogeneousScale Extended Extended and reducedScope Local ‘Global’ (global & local)Connectivity and Connectedness

High within components High between components

Density High LowerCentralization High (few centres) Lower (polycentric)Inclusiveness High LowerType of community Physical and unitary Virtual and diverseType of organization Bureaucracy

Vertically integratedInfocracy Horizontally differentiated

Type of household Large with extended family Small with diversity of family relations

Main type of communication Face-to-face Increasingly mediatedKind of media Broadcast mass media Narrowcast interactive mediaNumber of media Low High

Menurut penulis, konsep masyarakat jaringan yaitu lebih ditekankan pada

interaktivitas dalam pemrosesan informasi dan penting untuk dipahami dalam

masyarakat jaringan adalah relationship, saling terhubung satu sama lainnya. Jadi

masyarakat jaringan itu memiliki sosiabilitas (sociability) yang tinggi.

Kini penggunaan internet di Indonesia semakin massif, di tahun 2010,

diperkirakan ada sekitar lebih 45.000.000 pengguna internet. Tentunya ini ke depan

semakin berkembang dengan pesat dikarenakan saat ini, pemerintah dan ISP

3

(Internet Service Provide) secara ekspansif mengembangkan infrastruktur jaringan

internet, terutama dengan menggunakan fiberoptik ke seluruh penjuru wilayah

Indonesia. Belum diperkuat lagi dengan program penawaran akses internet murah

dan penjualan bundling packet (baik dalam bentuk smartphone ataupun notebook),

sehingga pengguna internet semakin bertambah banyak. Ini bisa dilihat dengan

terjadinya ledakan pengguna Facebook di Indonesia. Berdasarkan data

checkfacebook.com, pada tanggal 28 Mei 2009 pengguna facebook dari Indonesia

sudah mencapai 3,205,660 orang, sedangkan kini di tahun 2010, berdasarkan data

per tanggal 30 Juni 2010, pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 25.912.960 –

kini Indonesia berada peringkat ke-3 pengguna Facebook di dunia, setelah Amerika

Serikat & Inggris. Ledakan juga terjadi pada penggunaan Twitter, saat ini semakin

bertambah, yaitu sudah lebih dari 3 juta orang (pada tahun 2009 akhir), kini di 2010

bisa jadi jumlah tersebut bisa menjadi dua kali lipatnya.

Ledakan penggunaan internet tersebut merupakan modal politik (the political

capital) yang luar biasa bagi masa depan demokratisasi di Indonesia. Melalui akses

informasi tanpa batas, maka partisipasi politik warga negara akan semakin

meningkat. Internet pun meningkatkan kualitas literasi politik warga negara, yang

berdampak pada kualitas partisipasi politik. Misalnya melalui internet warga negara

dapat menyampaikan aspirasi politiknya kepada pemerintah, anggota dewan, dan

partai politik

Selain menciptakan masyarakat jaringan dan pengembangan masyarakat

informasi, media baru menciptakan demokrasi digital (digital democracy). Demokrasi

berbasiskan internet. K. Hacker & Jan van Dijk (2000) mendefinisikan demokrasi

sebagai “an attempt to practice democracy without the limits of time, space, other

physical conditions, using digital means, as an addition, not a replacement for

traditional ‘analogue’ political practices” (p.104). Dalam demokrasi digital, ada

electronic polls, electronic referenda, dan electronic voting yang menghadirkan era

demokrasi langsung (direct democracy) seperti partisipasi warga negara di ruang

terbuka Athena (Athenian agora) dengan piranti modern (dalam Dijk, 2006, p.107).

Jadi demokrasi digital merupakan komplementer dari demokrasi analog.

Demokrasi ini penting sekali buat Indonesia yang wilayahnya tersebar luas yang

bersifat kepulauan, dengan internet, partisipasi politik rakyat tidak dibatasi oleh

hambatan waktu, ruang ataupun fisik. Dalam internet juga, warga negara dengan

4

leluasa menyampaikan opininya melalui electronic polls, di hampir setiap portal

berita polling ini ada, dan bahkan hampir di semua web site. Misalnya di

tempointerktif.com atau kpu.go.id.

Selain definisi tersebut di atas, Thomas Zittel (2004) menyatakan bahwa

istilah lain demokrasi digital adalah demokrasi elektronik. Zittel menyatakan:

“The term electronic democracy is being associated with phenomena such as party web sites, electronic voting, sending e-mails to political representatitves, political discussion fora, and even with administrative services provided over internet” (dalam Esser & Pfetsch, 2004, p.233).

Selanjutnya menurut pandangan penulis, demokrasi digital adalah demokrasi

yang menggunakan internet sebagai saluran komunikasi politik bagi warga negara,

lembaga politik, pejabat publik, kandidat politik, ataupun jurnalis media.

Selanjutnya menurut Bryan, Tsagarousianou, & Tambini, demokrasi digital

dapat diterapkan dalam e-government (dalam Dijk, 2006, p. 104), dikarenakan yaitu:

1. Demokrasi digital dan e-government memperbaiki pertukaran dan

penerimaan informasi antara pemerintah, administrasi publik, lembaga

perwakilan, organisasi politik dan komunitas, dan warga negara

2. Demokrasi digital dan e-government mendukung debat publik, deliberasi, dan

pembentukan komunitas.

3. Demokrasi digital dan e-government meningkatkan partisipasi dalam

pengambilan keputusan oleh warga negara.

Selain tiga hal tersebut di atas, menurut pandangan penulis, e-government

sangat efektif sebagai sarana sosialisasi politik seperti program atau regulasi

pemerintah. Untuk regulasi khususnya pada masa legal drafting, melalui internet,

dimana warga negara dapat menyampaikan pendapat atau aspirasi politiknya atas

perumusan draft regulasi/undang-undang tersebut. Jadi e-government wujudkan

demokrasi partisipatoris.

Di Indonesia, hampir seluruh lembaga pemerintahan baik tingkat pusat

ataupun daerah yang memiliki e-government, dengan pola URL terstandarisasi yaitu

www.namalembaga.go.id. Pada tahun 2002 Menteri Negara Komunikasi dan

Informasi memformulasikan kerangka konseptual SISFONAS (Sistem Informasi

5

Nasional), yang menekakan pada peran e-government (dalam Hill & Sen, 2005,

p.91).

Contoh e-government, misalnya Mahkamah Konstitusi memiliki website

(www.mahkamahkonstitusi.go.id) yang menyediakan forum bagi para penggunjung

untuk berdiskusi seputar tema konstitusi dan permasalahannya. Lembaga DPR

memiliki website (www.dpr.go.id) yang memuat fasilitas “aspirasi”, dimana

penggunjung dapat menuliskan aspirasi politiknya terhadap lembaga tersebut.

Untuk e-government daerah, saat ini semua pemerintah daerah

kebupaten/kota ataupun provinsi sudah punya website. Dalam rangka menstimulasi

peningkatan kualitas website pemerintah daerah tersebut, Warta Ekonomi membuat

program Warta Ekonomi e-Government Award. Untuk tahun 2009 ini, award tersebut

diberikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang.

memperoleh dua penghargaan sekaligus yakni penerapan e-Government dan

website provinsi terbaik se-Indonesia (www.pemda-diy.go.id). Yogyakarta adalah

contoh provinsi yang konsisten menerapkan e-government dalam pemberian

pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yogyakarta memiliki program unggulan

seperti aplikasi Pendidikan Berbasis Online, Blue Print e-Government, Digital

Government Services (DGS), dan pengembangan jaringan internet sejak tahun

2002, kini sudah tersambung sebanyak 1.294 komputer.

Jadi dalam proses demokratisasi, e-government sangat penting posisinya

dalam proses deliberasi komunikasi politik, dimana warga negara dapat menyatakan

pendapat tentang kepemerintahan. Warga negara dapat memberikan penilain, kritik

(atau penolakan) atau dukung atas program pembangunan atau rancangan

peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah. e-government sangat mendukung

bagi terciptanya transparansi dalam praktek kepemerintahan, apalagi di pertengahan

2010 besok rencananya Pemerintah akan menerapkan UU No. 14 Tahun 2008

tentang Transpransi Informasi Publik.

Di masa mendatang, menjadi tugas penting Departemen Komunikasi dan

Informasi (Depkominfo) adalah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan

internet, agar semua warga negara dapat mengakses e-government –Depkominfo

jangan terjebak pada content media baru, apalagi negara Indonesia sebagai negara

kepulauan sangat luas. Internet menghilangkan kendala jarak dan waktu, sehingga

proses komunikasi warga negara menjadi lebih aktif, efisien dan efektif.

6

Bicara demokrasi digital tentunya tidak selama dalam tataran positif, tetapi

juga menjadi negatif, ketika internet dimanfaatkan oleh kelompok atau organisasi

yang mengancam keamanan negara, seperti teroris atau gerakan separatis

(misalnya, dahulu pernah terjadi di Aceh). Sudah terbukti, para teroris atau separatis

menggunakan internet, baik melalui e-mail ataupun blog page, sebagai saluran

komunikasi politiknya. Di internet, para teroris secara terang-terangan

mendiseminasikan pesan-pesan idelogisnya ke masyarakat jaringan. Dalam konteks

ini, sebaiknya pemerintah dapat mengeluarkan cyber regulations (peraturan internet)

untuk membatasi aktivitas tersebut, yang membahayakan kemanan Negara.

Komunikasi Politik Interaktif Berbasiskan Media Baru

Dengan fasilitas seperti messenger, mailing list (milis), VoIP (Voice of Internet

Protocol), dan social network portals, internet menjadi media yang semakin interatif.

Ron Rice (1984) mengatakan “new media as ‘those communication technologies,

typically involving computer capabilities (microprocessor or mainframe), that allow or

facilitate interactivity among users or between users and information’. Tentang

interaktivitas, M. Lynne Markus (1990) menyatakan “interactivity is a characteristic

of technologies that enables multidirectional communication” (dalam Mc.Millan,

2006,p.207a). Dalam pandangan penulis, interaktivitas adalah karekateristik

pertukaran pesan bersifat resiprokal diantara komunikator dan komunikate politik

atau diantara pengguna media baru yang bersifat many-to-many.

Dengan interaktivitas tersebut umpan balik (feedback) dapat langsung

dirasakan. Bagi penulis, interaktivitas ini bisa menjadi sebuah kritik konstruktif bagi

model komunikasi Wesley dan MacLean, dimana dalam model tersebut umpan balik

dalam komunikasi massa bersifat tertunda (delay feedback) (lihat McQuail &

Windahl, 1992, p. 38). Dengan interaktivitas tersebut, media baru mampu

menghadirkan immediate feedback (umpan balik yang bersifat segera) atau kontak

seketika (instantaneous contact).

Dalam perspektif komunikasi politik, interaktivitas menjadikan proses

komunikasi di dalam politik menjadi tidak terbatas, bersifat langsung, dan interaktif.

Inilah yang disebut komunikasi politik interaktif, dimana komukatror dan komunikate

politik dapat saling bertukar pesan tanpa ada yang membatasi. Interaktivitas juga

7

menciptakan komunikasi politik antara pejabat publik, kandidat (atau politisi), aktivis,

dan publik menjadi bersifat personal. Sifat interaktivitas dan personal tersebut

menjadikan komunikasi politik lebih persuasif. Interaktivitas komunikasi politik juga

meningkatkan kualitas wacana politik (political discource).

Pemanfaatan internet dalam kampanye Pemilu, menurut Hill & Sen (2005,

p.79), sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1997 misalnya pada tanggal 25

April 2007 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah meluncurkan websitenya

www.ppp.or.id. Trend lembaga politik memiliki website pun, di tahun 2008 & 2009,

terus berkembang seperti amanat.org (PAN), pkb.org. (PKB),

megawati.forpresident.com, dll. Kampanye politik menjadi langsung dan bersifat

interaktif –tidak seperti di dalam media lama. Ini lah babak baru Indonesia memasuki

online campaign atau cyber campaign. Hal ini juga, pada waktum, bisa dikatakan

bahwa Indonesia sedang memasuki americanization of political communication3.

Interaktivitas komunikasi politik semakin terasa, ketika ada ledakan

penggunaan situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dsb. Ledakan tersebut

mulai terjadi sejak terinspirasi oleh kemenangan Barack Obama pada Pemilu

Amerika 2008 yang menggandalkan situs jejaring sosial seperti Facebook dan

Myspace. Banyak politisi atau kandidat politik menggunakan portal jejaring sosial

sebagai saluran komunikasi politik. Misalnya pada Pemilu 2009, baik di dalam

pemilu legislatif ataupun presiden, caleg ataupun calon presiden/wakil presiden

secara aktif menggunakan Facebook dan Twitter –walaupun kebanyakan mereka

memperkerjakan administrator untuk secara aktif mengoperasikan jejaring sosial

tersebut. Contoh calon presiden/wakil presiden yang menggunakan Facebook

sebagai sarana kampanyenya misalnya Soesilo Bambang Yudhoyono, Megawati

Soekarno Putri, Yusuf Kalla, dan Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan Girish J.

Gulati, et al (2004) yaitu:

“At present, the internet’s most important campaign role has been in helping

candidates mobilize the supporters they already have. Candidates and

3 Istilah amerikanisasi komunikasi politik dirujuk pada pemikiran Dennis Kavanagh (1997) dalam buku Election Campaigning: The New Marketing of Politics. Kavanagh menjelaskan istilah amerikanisasi sebagai proses dimana banyak aktivitas politik yang terkait dengan media (the media-related activities) dan ketergantungan politisi pada komunikator profesional. Konsep ini pertama kali dikembangan di Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya.

8

political parties have used e-mail lists to customize their appeals for funds and

organize participation in live campaign events.” (p.246).

Komunikasi politik berbasiskan media baru berdampak pada partisipasi politik.

Dengan karakteristik media baru yang bersifat langsung dan interaktif, kualitas

partisipasi politik dengan media baru jauh lebih berkualitas. Penulis mengungkapkan

hal tersebut, berdasarkan hasil komparasi komunikasi politik yang menggunakan

media lama dengan media baru yang digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan:

Perbandingan Pola Komunikasi Politik dalam Media Lama dan Media Baru

Dari Ruang Publik Menuju Aksi Politik

Internet menghadirkan ruang publik bebas (free public sphere) kepada warga

negara (publik). Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere: An

Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Jurgen Habermas (1962/1989)

mengemukakan konsep publik sphere (Öffentlichkeit). Ruang publik merupakan

tempat tersedianya informasi ada dan komunikasi terjadi serta tempat diskusi dan

deliberasi publik yang didalamnya dibahas persoalan-persoalan publik. Akses ke

9

Media Use

Old Media

New MediaInteractive pattern of

political communication

Passive pattern of political communication

“One- to- many” model

“Many-to-many” model

Quality of participation

Better

Ordinary

ruang publik ini bersifat bebas, karena ini merupakan tempat kebebasan untuk

berkumpul (the freedoms of assembly), sehingga asosiasi dan ekspresi dijamin. Ini

merupakan tempat komunikasi ideal (an idealized communication venue).

Keputusan-keputusan kewarganegaraan diputuskan melalui proses diskusi, inilah

yang menjadikan ruang publik menjadi aspek fundamental dalam sistem demokrasi

(Schuler & Peter, 2004, p.3-4; McQuail, 2005, p.181). Jadi ruang publik itu tidak bisa

dipisahkan dari kehidupan demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik.

Denis McQuail menyatakan bahwa ruang publik merupakan tempat dimana

civil society berkembang. Ruang publik berada diantara negara dan privat untuk

pembentukan sosial (social formation) dan aksi voluntir (voluntary action). Di ruang

tersebut, civil society memiliki kebebasan tanpa ancaman serta mereka dapat

menentang masyarakat otoriter (authoritarian society), --menurut penulis, ini

maksudnya negara (McQuail, 2005, p.182).

Dalam demokratisasi, ruang publik dapat berfungsi sebagai stimulator

perwujudan demokrasi deliberatif . Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang

dibangun berdasarkan pada penilaian politik yang ‘rasional’. Menurut Claus Offe dan

Ulrich Preuss, ada tiga kriteria bagi keputusan politik yang rasional yaitu

mengedepankan fakta, berorientasi pada`masa depan, dan mempertimbangkan

kepentingan banyak orang (dalam Held, 2006, p.273). Jadi demokrasi deliberatif

mensyaratkan partisipasi yang berkualitas, bukan yang emosional. Demokrasi

deliberatif mendorong keterbukaan dan kritisisme dalam proses politik.

Dalam situs portal berita, seperti kompas.com, tempointeraktif.com, media-

indonesia.com, republika.co.id, dan lain sebagianya, bukan hanya dapat

mengakses infromasi politik terkini, tetapi juga masyarakat diberikan kesempatan

untuk mengomentari materi pemberitaan dan sekaligus menjadi anggota forum

diskusi. Pemberian komentar atau keterlibatan dalam forum diskusi tersebut memiliki

dampak pada kristalisasi sikap dan perilaku politik masyarakat (warga negara).

Melalui internet, masyarakat dapat mengorganisir diri dalam formasi atau

pembentukan dalam atau menjadi anggota cyber interest groups (kelompok

kepentingan maya) dalam suatu jenis mailing list (milis), web site, blog page,

ataupun situs jejaring sosial. Di dalam situs cyber interest groups tersebut,

masyarakat dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi membahas pertanyaan

atau materi diskusi yang menjadi fokus pembicaraan, biasanya tema diskusi

10

berkaitan dengan perkembangan semua aspek atau isu-isu kehidupan keseharian,

terutama biasanya perkembangan politik terkini. Atau di dalam situs tersebut

anggota situs dapat mempsoting opini individual, video, foto dan file yang diajadikan

bahas diskusi. Untuk kategori blog bersama Kopasiana.com adalah salah satu

contoh yang baik. Internet mampu membentuk demokrasi dialogis dengan landasan

kebebasan berpendapat dan berekspresi. Internet juga meningkatkan kesetaraan

komunikan politik (komunikator dan komunikate).

Di Indonesia, pengguna internet, khususnya jejaring sosial, begitu powerful

dalam meberdayakan ruang publik, sehingga berwujud menjadi gerakan politik

(political movement). Dalam makalah ini penulis ingin mendeskripsikan contoh kasus

dari ruang publik maya (cyber public sphere) menjadi aksi politik.

Pertama, sejak Prita Mulysari ditahan di LP Wanita Tanggerang akibat

menulis surat keluhan di internet atas layanan RS Omni Internasional Alam Sutra,

sebuah group yang dibuat oleh Ika Ardina yang bernama “Dukungan Bagi Ibu Prita

Mulyasari, Penulis Keluhan Melalui Internet Yang Ditahan” mendapat sambutan

yang luar biasa 385, 945 anggota. Berawal dari Facebook, dukungan buat Prita

semakin meluas, terlebih-lebih sejak tanggal 9 Desember 2009 Pengadilan Negeri

Tangerang menjatuhkan hukuman denda Rp 204 juta dan pidana penjara 6 bulan

pada Prita. Publik menggalang “Koin Keadilan untuk Prita”. Program koin tersebut

mendapat dukungan yang luar biasa, sampai bisa terkumpul uang koin sejumlah

lebih dari Rp 825 juta.

Kedua, facebooker memberikan aksi dukungan terhadap dua pimpinan KPK

(nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang ditahan polisi. Di

facebook, setidaknya ada enam grup. Grup paling besar adalah grup yang dibuat

oleh dosen Universitas Bengkulu, Usman Yasin. Grup yang diberi nama Gerakan

1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto, dengan

jumlah anggota sebanyak lebih dari 1,2 juta anggota. Gerakan facebooker

selanjutnya tidak hanya sebatas di dunia maya, tetapi dalam bentuk aksi politik.

Pada hari Minggu, 8 Nopember 2009, ribuan facebookers melakukan mimbar bebas

di Bundaran HI. Mereka menyatakan dukungannya terhadap KPK dan menolak jika

dilakukan kriminalisasi terhadap KPK sebagai institusi penegak hukum.

Dan ketiga, setelah kasus peledakan bom bunuh diri di hotel JW Marriot dan

Ritz Carlton, Iqbal Prakasa, seorang IT developer, membuat “#indonesiaunite” untuk

11

menggalang dukungan “Gerakan Indonesia Melawan Teror”. Di Twitter mendapat

dukungan lebih dari 3000 orang dan di Facebook lebih dari 66 ribu orang. Selain di

dunia maya #indonesiaunite juga melakukan kampanye langsung dengan cara

penyebarluasan T-shirt bertema “Indonesia Unite”.

Masih banyak contoh-contoh kasus lainnya, dimana facebook dijadikan

sarana diskusi publik dan konsolidadi kekuatan gerakan politik. Fenomena ini

mungkin yang pertama di dunia. Jejaring sosial telah mentransformasi bentuk

konsolidasi gerakan politik.

Ancaman dan Masa Depan Demokratisasi Berbasiskan Media Baru

Perkembangan demokratisasi dan penggunaan internet di Indonesia, ternyata

tidak sepenuhnya didukung oleh regulasi atau aturan hukum yang mendukung

kebebasan berpendapat. Regulasi tersebut yaitu Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi

Elektronik. Kedua aturan tersebut memuat pasal-pasal karet yang sangat

mengancam kebebasan berpendapat. Dalam KUHP, ada 7 pasal karet atau

multitafsir yaitu Pasal 310 (pencemaran nama baik), Pasal 311 (fitnah), Pasal 315

(penghinaan ringan), Pasal 317 (pengaduan fitnah), Pasal 318 (persangkaan palsu),

dan Pasal 320 (pencemaran nama baik orang mati). Dan dalam UU No.11 Tahun

2008 yaitu Pasal 27 ayat 3, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik".

Dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE, RS Omni Internasional menuntut dan

mempidanakan Prita Mulyasari atas kasus pencemaran nama baik melalui e-mail di

mailing list-nya. Pada tanggal 9 Desember 2009, Pengadilan Negeri Tanggerang

menjatuhkan hukuman ganti rugi sebesar Rp 204 juta dan pidana hukuman penjara

enam bulan pada Prita. Realitas tersebut merupakan paradoks demokrasi, yang jika

dibiarkan akan mengacam keberlangsungan demokratisasi di Indonesia, bisa jadi

kedepan lebih banyak korban akibat UU tersebut, termasuk sekarang kasus Luna

12

Maya yang disomasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya (Jakarta).

Dengan menggunakan pasal yang sama dengan tuntutan Prita Mulyasari, Luna

dituntut akibat menulis isi hatinya (curhat) di Twitter tentang perilaku wartawan yang

lebih hina dari pelacur.

Dalam kasus ini, Pemerintah, terutama Departemen Komunikasi dan

Informasi, bersama DPR dituntut memiliki political will untuk segera merevisi pasal-

pasal tersebut dan semua peraturan yang sekiranya akan mengancam kebebasan

berpendapat di internet. Jika tidak ini menjadi presenden buruk demokratisasi di

Indonesia

Selanjutnya tentang masa depan peran internet dalam memantapkan proses

demokratisasi di Indonesia semakin strategis. Sejak kini internet sudah menjadi life

style bagi sebagian besar warga negara Indonesia. Selain proliferasi penggunaan

internet yang diakibatkan pengembangan ekspansif infrastruktur jaringan dan gadget

dan tarif yang murah yang disediakan oleh ISP (Internet Service Provider),

Pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2010 program internet masuk desa

sudah dapat direalisasikan, dengan 32 ribu jaringan dari 72 ribu desa. Pemerintah

ingin mewujudkan desa pintar.

Dengan infrastruktur jaringan internet yang semakin tersebar merata di

seluruh wilayah Indonesia, pemerintah diharapkan di pemilu-pemilu mendatang

dapat menerapkan electroning voting, seperti di Amerika. Gagasan ini menurut

pandangan penulis tidak utopis, dikarenakan literasi penggunaan internet warga

negera terus semakin membaik. Ini artinya tinggal political will pemerintah, apakah

mau memodernisasi sistem pemilu atau tidak.

Dengan kekuatan yang ada, sepertinya di masa akan mendatang, keinginan

Indonesia untuk dapat memasuki tahap pematang demokrasi dapat segera terwujud.

Internet hadir dengan membawa misi peningkatan literasi atau pendidikan politik

yang mampu membentuk well-informed citizen, sehingga warga negara dapat

terlibat lebih aktif dalam ruang publik politik.

Kesimpulan

Di Indonesia, media baru atau internet telah menghadirkan gelombang

demokratisasi, yang tidak bisa dikendalikan oleh rezim Orde Baru. Internet

13

digunakan sebagai saluran komunikasi politik para aktivis gerakan reformasi, yang

mengkristal pada gerakan penjatuhan rezim Orde Baru.

Sejak tahun 1997, internet sudah digunakan sebagai saluran online campaign

dan terus berkembang, seiring terjadinya amerikanisasi komunikasi politik. Dengan

internet komunikasi politik menjadi lebih interaktif dan tidak dibatasi lagi oleh

hambatan seperti waktu dan tempat. Hal ini semakin terasa di tahun 2008 atau pada

saat Pemilu 2009, banyak komunikator politik yang menggunakan situs jejaring

sosial sebagai saluran komunikasi politiknya.

Gelombang demokratisasi berbasiskan media baru terus berkembang seiring

dengan penggunaan situs jejaring sosial, dimana dimulai dari ruang publik menjadi

aksi politik. Ini merupakan wujud dari kebebasan politik dan komunikasi yang

terkristalisasi dalam wujud nyata yaitu aksi politik.

Modal politik (the political capital) yang besar ini, sebaiknya terus dijaga oleh

pemerintah dengan cara menghapus semua peraturan yang sekiranya dapat

membatasi kebebasan politik dan di masa mendatang pemerintah dapat

merumuskan regulasi media baru yang lebih baik seiring dengan semangat

demokratisasi (the spirit of democratization). Dengan hal itu semua, keyakinan

penulis, di masa mendatang Indonesia akan jadi negara demokrasi yang lebih besar

lagi, kalau perlu setara dengan negara-negara maju seperti Amerika.

Referensi Utama (Buku):

Baran, Stanley J & Dennis K. Davis (2003). Mass Communication Theory, Foundation, Ferment, and Future. Third Edition. Belmont, USA: Wadsworth/Thomson Learning.

Dijk, Jan van (2006). The Network Society. Second Edition. London: SAGE Publication, Ltd

Firmanzah, Ph.D (2008). Marketing Politik – Antara Pemahaman dan Realitas. Edisi Revisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gulati, Girish J, Marion R. Just & Ann N. Crigler (2004). News Coverage of Political Campaigns. In Lynda Lee Kaid. Handbook of Political Communication Research. New Jersey, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Held, David (2006). Models of Democracy. Edisi Ketiga. Jakarta: The Akbar Tanjung Institute.

14

Hill, David T. & Krishna Sen (2005). The Internet in Indonesia’s New Democracy. London: Routledge.

Lievrouw, Leah A. & Sonia Livingstone (2006). Introduction to the Update Student Edition. In Leah A. Lievrouw & Sonia Livingstone (Edts.). Hanbook of New Media, Social Shaping and Social Consequences of ICTs. Updated Student Edition. London: SAGE Publications Ltd., p.205-229.

McMillan, Sally (2006). Exploring Models of Interactivity from Multiple Research Traditions: Users, Documents and Systems. In Leah A. Lievrouw & Sonia Livingstone (Edts.). Hanbook of New Media, Social Shaping and Social Consequences of ICTs. Updated Student Edition. London: SAGE Publications Ltd., p.205-229.

McQuail, Denis & Sven Windahl (1992). Communication Models for the Study of Mass Communication. Second Edition. London: Longman.

McQuail, Denis (2005). McQuail’s Mass Communication Theory. Fifth Edition. London: SAGE Publications.

Schuler, Douglas & Peter Day (2004). Shaping the Network Society: Opportunity and Challenges. In Douglas Schuler & Peter Day (Edts.). Shaping the Network Society, The New Role of Civil Society in Cyberspace. USA: The MIT Press. p.2-16

Zittel, Thomas (2004). Political Communication and Electronic Democracy, American Exceptionalism or Global Trend?. In Frank Esser & Barbara Pfetsch. Comparing Political Communication, Theories, Cases, and Challenges. UK: Cambridge University Press.

Referensi Tambahan (Regulasi, Berita, dan Data):

Antara News. 20 Juni 2009. Pemerintah Targetkan 2010 Internet Masuk Desa Tuntas dalam http://www.antaranews.com/view/?i=1245494164

Apjii.or.id. Statistik APJII Updated Desember 2007 http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php?lang=ind (diakses tanggal 20 Desember 2009)

Checkfacebook.com. Percentage of Online population http://www.checkfacebook.com/ (update tanggal 28 Mei 2009 dan 30 Juni 2010)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompas.com. 3 Juni 2009. Dukungan terhadap Prita Mengalir di Facebook http://www.kompas.com/read/xml/2009/06/03/09241833/dukungan.terhadap.prita.mengalir.di.facebook

Kompas.com. 26 Oktober 2009. 40 Tahun Internet, http://tekno.kompas.com/read/xml/2009/10/26/06074856/40.Tahun.Internet

15

Kompas.com. 7 Nopember 2009. Gerakan Sejuta Facebookers Penuhi Targethttp://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/07/08455686/gerakan.sejuta.facebookers.penuhi.target

Kompas. com. 8 Nopember 2009. Dukung KPK, Ribuan Facebookers Serbu Bundaran HI, http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/08/09072833/Dukung.KPK..Ribuan.Facebookers.Serbu.Bundaran.HI

KOMPAS.com. 9 Desember 2009. Jaksa: Prita Terbukti Bersalah! http://www.kompas.com/read/xml/2009/12/09/16133849/jaksa.prita.terbukti.bersalah.

Tempointeraktif.com. 26 Juli 2009. Gerakan Indonesia Melawan Teror Mendunia http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2009/07/26/brk,20090726-189130,id.html

Tempointeraktif.com. 18 Desember 2009. Website Pemerintah Yogyakarta Terbaik se Indonesia. http://tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/18/brk,20091218-214517,id.html

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

16