PET{ATTNITN DAX,RATI PROPINSI JAMBI

NOMOR 7 TAIIUN 2OO2

TENTANG:

BEA BALIK NAMA XENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAHPIAT TIIHAN YAit{G iVTANA NSA

GI]BENNTIR JAMBI

Mengingat : l. undang-undang Nomor 6l rahun 195g tedang

, ,, i Penetapan Unilang-undang Darurat Nomor lgljtentang Pemhnfukan Daerah-daerah SwatrntraTingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Liau(lrmbaran Negara Tahun 1952 Nomor 75) sehgaiUndang-undang(Lembaran Negfra Tahun I 95 g NEnor122);

2. Undang-undang Nomor g Tahun lggl (Lemhran. Negara Tahun 1981, Nomor 76, "Nantbahan Lemhran' Negara Nomor 37) tentang Hukum Acara pidana;

Menimbang : a. bahwa berdasrkan pasal 2' ayx (l) hurf bUndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tefangPerubahan atas Undang-undang Nomor l g Tahun t997tentang pajak nuriuri a*- R.tri;; ;";;#^;ri;Bea Balik Naml pajak Kendaraan Diatas Air tenrrsukjenis Pajak propinsi;

b. bahua-untuk nrmenuhi maksud tersebut di atas prluditetapkan dengn peraturan Daerah.

t37

3. Undang-undang Nomor 18 Tahurr 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara lahun 1997'Nomor 41"Tambahan Lembaran Negara Nomor' 3685) Jo. Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Undang.undang Nomor 18

Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahrur 2000 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Nornor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegara Nomor 3839);

j

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajakdengan Surat Paksa (tembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686):

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun lggg tentang PerimbanganKeuangan antdra Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor TL,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahw 1983 (Lembaran Negara.Tahun 1983 Nomor 63) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan LembaranNegara Nomor a138);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang TehnikPenyusunan Peraturan Perundang-undarrgan dan Bentuk RancanganUndang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganKeputusan Presiden (LernbaranNegara 'fahun 1999 Nomor 70);

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

138

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun1992 tentang'pedoman Tata cara pemungutari pajakDaerah;

12' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor r73 Tahun1997 rentang Tata Cara pemeriksaao di Bidang pajakDaerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor Zl Tahun 2001 tentang .TeknikPenyusunan dan Materi Muatan produk_produkHukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negen dan Otonomi, Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang BentukProduk-produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedurPenyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor 24 Tahun .2001 tentang LembaranDaerah dan Berita Daerah,

a,

engan persetujuan

DEWAN PERWAKILAII RAKYAT DAERAH PROPDISI JA}TBI' :.t,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAII pROptNSI JAMBITEI{TANG BEA BALIK It[fuVIA KEI\-DARAAI\-DIATAS AIR

139

BAB IIETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturan Daerahmi yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah rdalah Pemerintah Propinsi Jambi selanjutnyadisebut PEMDA;

.

b. Guber,mr adalah Guhrnur Jambi;

c. Dinas Pendapatan addah Dinas Pendapatan Propinsi Jambi:

d. Administrasi Pelabulan (Adpel) / Kantor Pelabuhan (Kanpel) yang' selanjutnya disebut AlpellKanpel dalam Propinsi Jambi;

e. Dinas Perhubungan alalah Dinas Perhubungan Propinsi J'ambi;

f. Kendaraan Diatas Ai adalah Semua kendaraan yang berada diatasair, baik yang diger*kan oleh peralatan teknik berupa motor atau.peralatan lainnya yaq berfungsi untuk mengubah suatu sumber dayaenergi tertentu menpdi tenaga gerak kendaraan bermotor yangbersangkutan, maupu yang tidak digerakkan oleh peralatan teknikberupa motor atau pealatan lainnya;

g. Pajak Daerah adalah hnan Wajib yang dilakukan oleh orang pribadiatau badan kepada derah tanpa imbalan langsung yang seimbangyang dapat dipaksa bcdasarkan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku, yang digrnakan untuk membiayai penyelenggaraanPemerintah Daerah dar Pembangunan Daerah;

h. Penyerahan Kendaraur Diatas ,Air adalah Pengalihan hak milikKendaraan Diatas Ar sebagai. akibat perjanjian dua pihak atauperbuatan sepihak atar kendaraan yang terjadi karenajual beli, tukarmenukar, hibah termauk wasiat dan hadiah, lr,arisa,n atau pemasukaukedalam badan usaha;

140

J.

Bea Balik Nma Krcndaf,aan Diatas Air adalah paJak yang dipungutatas Penyerahn Kendaraan Diatas Air.

wajib Pajakadalah orang pribadi atau badan yang menerimapeny91ahryKmd*uuqDiatas Air.

l

k. surat P-emboitahlan pajak Daerah yang selanjutnya disebutSPTPD adalh surat, yang digunakan orJn *uiiu pljak unrukmelaporkan prhitungan 'd"n iemUayarun pajai yang tertuangmenurut Peralran Perpajakan Daerah dan perundang-undangan yangberlaku;

l. lurat {etetann Pajak Daerah yang seranjutnya disebut sKpD adalahsural Keputusn yang menentukanbesarnya jumlah pajak t.trtutu"!,jumlah pensralg?n pembayaran pajak, jumlah kekurangaipembayaran pjak, besarnya sanksi administrasi dan jqmlah paJakyangmasih hzus dibayar;

m, surat TagrhanPajak Daerah yang selanjutnya disebut sTpD adalahswat untuk relakukan tagihan pajak {an/atau sanksi administrasiberupa bunga tau denda berupa Olnaa administrasi,

n. surat Setoran)ajak Daerah yang selanjutnya disebut sspD, adalah

lurat yang- digurakan oleh wajib paiak untuk melakukan penrbayaran

{an penyetora Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yangditetapkan olel Gubemur,

o. surat Ketetapa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sKpD adalahSurat Keputusa yang menentukan besarnya Mj* yang terutang;

p surat Ketetapn Pajak Daerah Kurang Bayar y,ang selanjulnyadisebut SKPDIB adalah Surat Keputusan yang to.nrntikun besarnyajuml-ah pajak yng terutang, jurnlah kredif paj-ak, jumlah kekuranganpembayaran fl<ok Pajak, besarnya sanksi adminishasi dan iu*rui,yang masih htms dibayar,

141

q.

r.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kwang Bayar Tambahan yangselanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Keputusan yangmenentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnyadisebut SKIDLB adalah Surat Keputusan yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah.kredit pajaklebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnyaterutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDNadalah Surat Keputusan yang menentukan j'umlah pajak yang terutangsama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dantidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalahSurat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi'administrasiberupa bunga dan atrau denda;

Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesinKendaraan Diatas Air bermotor yang ikut menentukan besamyakekuatan mesin;

Nilar .lual Kendaraan Diatas Air actalah Nilai Jual Kendaraan DiatasAir yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatuKendaraan Diatas Air sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai JualKendaraan Diatas Air yang berlaku;

Badan adalah Suatu'bentuk badan us*ha yang meliputi PerseroanTerbatas, Ferseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan UsahaMilik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun,Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atauorganisasi sejenis, Lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap sertabentuk badan usaha lainnya;

u.

w.

142

x. Putusan Banding adalah Putusan Badan penyelesaian Sengketa pajakatas'Banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oiehwajib pajak;

y. surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan unhrkmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruandalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam sKpD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPb,

z Surat Keputusan Keberatan adalah surat l(eputusan atas Keberatantefharlan Sufat Ketetanan PtiqL. 'T)qerah I{',"o-- Porro* T'amlrnLan

^ *Jeia lowisir i_\aiiaiiii LJSj.;i iiiiiiuaiii.iii,

surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan ataupungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib pajak,

BAB II: ufft*"-J#r"Pasal 2

Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air dipungut atasPenyerahan Kendaraan Diatas Air.

Bagian KeduaObjek Pajak

r pasal 3

(1) objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air adalahPenyerahan Kendaraan Diatas Air,

(2) Kendaraan Diatas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (l),meliputi :

a Kendaraan Diatas Air dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnl,a ?0 nr' etau GT ?'

143

b. Kendaraan diatas air yang digunakan untuk kepentingan. penangkapan ikan denganbe.t"t uatatr lebih besar dariifrc; -

c. Kendaraan diatas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yangmeliputi yacht/pleasure ship/sporty ship; ,

d. Kendaraan diatas air untuk kepntingan angkutan perairandaratan;

e. Kendaraan diatas air diluar Propinsi yang beroperasi'dalamWilayah Propinsi Jambi lebih dari 3 (tiga) bulan.

(3) Termasuk penyerahan Kendaraan Diatas Air sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Diatas Air dari LuarNegen unfuk dipakai secara tetap di lndonesia, kecuali :

untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersan'1$utan;

untuk diperdagangkan;

untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;

digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional ;

' e. .Kerrdaraan Diatas Air diluar Propinsi yang beroperasi dalamPropinsi Jambi lebih dari 3 (tiga) bulan.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf ctidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidakdikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;

(5) Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama KendaraanDiatas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahanKendaraan Diatas Air kepada :

144

a.

b.

c.

d.

Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaglnternasional dengan asas timbal balih

c. orang pribadi atau badan atas Kendaraan Diatas Air perintis..

asal 4

(1) Dibebaskan 50 % (lima puluh perseratus) pengenaan BBIKendaraan Diatas Air bagi Kendaraan Diatas ni. yung menurtbentuk dan sifatnya dipergunakan bagl orang sakit, pen-g4ngkutajenazah vans dimiliki

- ole.h hadan kiagami-n ata.,;' baian-''budu

sosial,

,

(2) Bldan keagamaan atau badan sosial tersebut pada ayat (l) pasiini ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut

-dengan ,t{eputusa

Gubernur.

Bagian KetigaSubjek Pajak

Pasal 5

(1) sub.1-ek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air adalah oraqpribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan KendaraaDiatas Air;

{2) *3jib".rajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air adalah oraqpribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan DiafuAir;

(3) Yang bertanggungjarvab atas pembayurun n*i adalah :

a. untuk orang pribadi adalah orang yarrg bersangkutan, kuasanyatau ahli warisnya;

b. Untuk Badan adalah pengurus atau Kuasanya.

a.

b.

14F

Fasal 6

(1) Bea Balik Nama dipungut di daerah tempat dimana objdk Bea BalikNama terdaftar, dan disetor pada Kas Daerah Propinsi Jambi melaluiDinas Pendapatan;

(2) Apabila temyata BBN Kendaraan Diatas Air yang dimaksudpada ayat (1) pasal ini tslah dibayar di Daerah lain, maka Adpelr'Kanpel dan Dinas Perhubungan PropinsitKota/Kabupaten ticiakmengeluarkan sertifikat kesempurnaan atas rama pemilik KendaraanDiatas Air tersebut, sebelun yang bersangkutan memperlihatkanbukti pelunasan BBN Kendaraan Diatas Air di Daerah asalnya;

(3) Badan-badan atau Instansi-instansi yang berkantor di Luar Daerahdan mengoperasikan Kendaraan Diatas Air guna keperluan KantorCabangnya di Daerah, maka BBN Kendarmn Diatas Air dimaksudharus dilunasi pada UPT Dinas Pendapatan di Daerah ber.sangkutan,

BAB IIIBagian PertamaDasar Pengenaan

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas AiradalahNilai Jual Kendaraan Diatas Air;

(2) Nilai Jual Kendaraan Diatas Air diperoleh berdasaikan hargapa.saran umirm atas suatu Kendaraan Diatas Air;

(3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Diatas Airtidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Diatas Air ditentukanberdasarkan faktor-t'aktor antara lain :

a. Isi silinder dan/atau satuannya;

b. Penggunaan Kendarasn Diatas -{ir:

T46

c. Jenis Kendaraan Diatas Air;

d. Merek Kendaraan Diatas Air;

e, Tahun Pernbuatan atau renovasi Kendaraan Diatas Air;

f. Isi kotor Kendaraan Diatas Air:

g. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang

,: ldiizinkan;

h. Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Diatas Air tertentu.

(A\ D^-L;+,,-^^- ,r^-^-. r'!^:^l- n^- D-!:!, \r^- - r/-, t-----\Tl i vr tilaliiiEicii La(rssr PvriEvrlg[riI r 4J4Ir' ]LJg{r lJCr l$. J.\4lllatr I\9llltl'<flOalll

Diatas Air sebagaimana dimaksud pada lyat (1), ayat (2),dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkanoleh Menteri Dalam Negeri dengan Pertimbangan MenteriKeuangan;

(5) Tabel sebagaimana dime.ksud dalam ayat (4) ditinjau kembalisetiap tahun dan diberlakukan secara mutatis muxandis denganKeputusan Gubernur.

Bagian KeduaTarif Pajak

asat 8

(1) Tdiif Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air atas penyerahanpeftama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);

(2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air atas penyerahan keduadan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);

(3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air atas penyerahankarena warisan ditetapkan sebesar 0,1Vo(nol koma satu persen),

t47

Bagian KetigaCnra Perhitungan Pajak !

Pasal 9

(1) Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagairnana dimaksud dalam

Pa.sal 8 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dengan dasar pengenaan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

(2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air yang terutang dipungutdi Wilayah Daerah tempat Kendaraan Diatas Air di daftarkan;

(3) Pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air dilakukanpada saat pendaftaran.

Pasal 10

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air wajib mendaftarkanpenyerahan Kendaraan Diatas Air dalam jangka waktu paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

Pasal 1l

Orang pribadi atau badan yang menyerahkan Kendaraan Diata.s Airmelaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau

Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saal

penyerahan.

asal 12 :

(i) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD;

(2) SPTPD seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengar

benar, lengkap dan ielas serta ditanda tangani oleh yang menerima

penyerahan Keldaraan Diatas .tir"

148

Pas*l 13

4p.uniu batas waktu tersebut pada pasal 1r tidak dipcnuhi, -utu g.uBplik N4,ql Kendaraan Diatas Air yang terutang ditambah dengan sanksiadministrasi sebesar 25 % (dua puluh rima persen) dari pi.luk yungterutang.

Pasal 14

(1) SPTPD yang dimaksud pada pa^sal 12 harus diranda tangani yangmenyerahkan dan mernuat :

a. Nama dan alarnat lengkap yang menyerahkan dan ya\gmenerima penyerahan;

b. Tanggal penyerahan;

c. Jenis, Merek, Isi Silinder, Tahun peraki.tan, wana nomor rangkadan nomor mesiq

d. Dasar penyerahan;

. e. Hargapenjualan.

(2) Bentuk dan is1 SPTPD sea-agairnana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Gubernur"

BAB IVPENETAPAN

Pasal 15 i:

{l) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 BeaBalik Nama Kendaraan Diatas Air ditetapkan iengan.*nriuitlru"SKPD;

{2) Bentuk, isi dan kualitas sKpD dan srpD ditetapkan densanKeputusan Gubernur.

149

Pasal 16

Setiap Kendaraan, Diatas Air yang'mengalami perubahan bentuk ataupenggantiarr me'sin wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalamwaktu 14 (empat belas) hari setelah perubahan bentuk atau penggantianmesin.

Pasal 17

(l) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya Pajak,Gubemur dapat menerbitkan :

a. SKPDKB :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Glbernur dalamjangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dip6nuhi, Pajakyang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan' atau'data yangsemula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jurnlahPajak terutang;

c. SKPDN apabila jumlah Pajak yang 'terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidakada kredit pajak.

BAB VSANKSIPasal L8 ''

:.1(1) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SLPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf a angka I dan angka 2 dikenakansanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % {dua persen) sebelumdihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangke

waktu paling lanra 24 ldria puluh ernprati bulan *lihitung sejak saat

terutangnya Pajak;

150

/r1 \ Tltrnlnh lro_l/-trfnclr'a!. P*icl. iar.*rro J^l-* qlzDT\I/'D.r ^-L-^*j.- -- -\--./ !vr*.+rib s*iaitrr jl.n r/i-L]^t i JEui;ldrliri.{{.Irii

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan 'sanksi administrasiberupa kenaikan sehsar 100 % (seratus persen) dari jumlahkekurangan Pajak tersebut;

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakanapabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakanpemeriksaan;

(4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 25 o/o (dua puluh lima persen) dari pokok fajakditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (duapersen)sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayaruntuk jangka *at tu paling iarna Za (dua puluh empat) buiandihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 19

{1) Gubernur dapat menerbitkan STPE apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;c, Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan

'atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulanuntrrk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnyapajak;

(3) SKPD yang tidak atau kwang dibayar setelah jatuh tempopembavaran dikenakan sanksi administrasi henrpa bunga sehesar2olo (duapersen) sebulan ditagih melalui STPD;

151

(4) Bentuk, isi dan tata cara paoyampaian STPD ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

BAB VITATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

(i) Pembayaran Bea Baiik Nama Kendaraan Diaias Air dilakukan pada

.saat pendaftaran;

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air dilunasi selambat-lambatnya30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SPPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Bea Balik Nama

Kendaraan Diatas Air yang harus dibayar bertambah;

(3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada

Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

dengan dikenakan buqga 2 % (dua prsen) sebulan;

(4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur;

'(5) Pembayaran dilakukan di Kas f)aerah atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21 r''

(l) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SK?DKBT,SPPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan PutusanBanding yang tidak atau kumng dibayar oleh wajib pajak pada

rvaktunya dapat ditagih dengan surat paksa;

Is2

(2) Penagihan pajak dengan surat patsa dilaksanakan berdasarkanPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIIPEMBETTILAN, PEMBATALAN, PEI\GURANGAN KETETAPAN

DAN PENGIIAPUSAN ATAII PENGURANGANSANKSI ADMII\I_IS TRASI

Pasal 22

(1) Gubemur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapatmembetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPDyang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitungdan atau kekeliruan dalam penerapanPeraturan Perpajakan Daerah,

(2) Gubernur dapat :

a. Mengurangkan atau rnenghapuslon sanksi administrasi berupabunga, denda dan kenaikan pjak yang terutang menurutPeraturan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebutdikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karenakesalahannya;

b. Mengwangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidakbenar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi danpengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak sebagairnanadimaksud pada ayat (2) diatur denganKeputusan Gubernur.

BAB VIII. KERINGANAN DAN PXMBEBASAN

Pasal 23

Grrbernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasanPajak

153

Il-o-l )1

Tata carc pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea

Balik Nama Kendaraan Diatas Air ditetapkan dengan Keputusan

Gubenrur.

BAB .IXKEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur

atau Pejabat yang diturquk atas suatu :

a,

b.c.

d.e.

SKPD;SKPDKB;SKPDKBT,SKPDLB;SKPDN

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haru1

disampaikan secara tertulis, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal.

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh

wajib pajak, dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajlkdapat rnenunjukkan bahrva jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diluar kekuasaannya,

t:l Gubernur atau Pejabat dalam jangka waklu paling lama 6 (enarn)

bulan sejak tanggal surat permolonan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterima" sudah memberikan Keputusan;

(4) Apabila setelah lewat rvaktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Gubernur atau Pejabat tidak memberikan Keputusan,

Permohonan ke,beratan dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak

menunda kewaliban memba,var Pajak

154

Pasal 26

(1) wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaiansengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, setelahditerimanya Keputusan keberatan,

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ridak, menunda kewajiban membayar Pajak,

Pasal 2?

Apabila pengajuan keberatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal zs ataubanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikahulkan sebagian atauselwuhnya kelebihan pembayaran pajak dikernbalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama12 (duabelas) bulan,

BAS XKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

asal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembaliankelebihan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Airkepada Gubemur;

(2) Dalarn jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya pernohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus memberikan Keputusan;

_

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilampaui Gubernur atau Pejabat yang ditun;uk tidak memberikanKeputuszur, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajakdianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktuOaling lama 1 (satu) bulan:

155

{4) Apahila r:,rajib pajak !!e!npu!11/ar hLrtang pajak lainnya-. kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak

dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan

mensrbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

(SPMKP),

(6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat

2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDIB, Gubernw atau

Pejabat }|ang ditunjuk mernberikan imbalan bunga sebesar 2 o/a

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

Pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak

. lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4), pembayarannya.

dilakukarr dengan cara pernindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga

berlaku sebagai bukti pernbayaran.

BAB XI*'?f,lilfl

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung qejak saat i

terutangn)'a pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakpidana di bidang Perpajakan Daerah;

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

tcrtangguh apabila .

156

Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;

Ada pengakuan utang pajak dari rvajib pajak baiklangsrmgmaupun tidak langsung.

BAB XJIPENGAWASAN

Pasatr 31

(1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan peraturan Ilerah inidilaksanakan oleh Gubernur atau Pejabat yang dituduk;

(2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayar(r) pasalini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XItrKETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menpmpaikanSPTPD atau mengisi dengan tidali benar atau tidak leqkap ataumelamprrkan keteralgan yang tidak benar hingga nerugikankeuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurunBn pafinglama i (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) lali pajakterutang;

(2) WEib pajak yang dengan sengaja tidak penyampaika SpTpI)atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

- len$ap atau

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuanganDaerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lara 2 (dua)tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali ju#ah pajakterutang.

a.

b.

157

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana drsebut pada Pasal 32 tidak dituntut setelahmelampaui jangka waftru 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajakatau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atauberakhimya tahun paj ak.

BAB XIVPENITDIKAN

Prsal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemda diberiwewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;

(2) Wervenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat- (l)adalah I r

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang PerpajakanDaerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi

r lengkap;

h. Meneliti, mencari dan rnengumpulkan, keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerahtersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataubadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang PerpajakanDaerah:

158

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakanDaerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk, mendapatkan bahan buktiperbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, sertamelalrukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkatugas penyidikan tindak pidana dibidangDaerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan merneriksa identitas orang da{atau dokurnen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memohet orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidangPerpajakan Daerafi

i. Memanggrl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k.'Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yangdapat bertanggung j awab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud paaa uyut (1) rnemberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasit penyidikannya

lepada Penuntut Umurn melalui lenyioit< pejabat polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan kltentuan yang diatur dalamundang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana,

pelaksanaanPerpajakan

159

BAB XTVPEMBAGIAN HASIL PAJAKI}AN BIAYA PEMUF{GUTAN

Bagian Pertamarembaffirfixt Pajak

(1) Hasil Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraaniiatas Air dibagisebagai berikut

a. 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk Propinsi;b. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk KabupatenKota

{2) Pembagian 3A % untuk Kabupaten I Kota diaturbmudian denganKeputusan Gubernur.

",l,f i:".l*fi",

Pasal 36

Kepada Instansi pemungut diberi Biaya pemungutan besar 5 Yo (limapersen) dari hasil pungutan dan pembagiannya diatur iih lanjut denganKeputusan Gubemur.

BAB XVIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 37 -

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peralan Daerah inisepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dgan KeputusanGubernur.

160

Pasal 38

Peraturan Daerbh ini mulai berlaku pada tanggal diundangk*. o**supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan'penempatan dalam Lemlaran DaerahPropinsi Jambi.

Ditetapkan di JambiPada tanggal 28 Juni 2002

GT]BERNUR JAMBI

nd

H. ZUIKIFLI NURI}IN

'Diundangkan di JambiPada tanggal 28 Juni 2002

SEKRETARIS I}AER,AH PROPINSI JAI}TBI".

nd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHLIN 2OO2 NOMOR 9SERI B NOMOR 9

161

PENJT]LASANATAS

PERATTIRAN DABRAII PROPI}I JANIBI. NOMbR ? TAIITIN 2ffi2

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENI}ARAANITATAS AIR

il. PENJtrLASAN UMUI}{

Bahwa alat angkutan di atas aindalah salah satu alattransportasi yang hingga kini masih te! dominan di wilayahPropinsi Jambi, disamping alat transporta darat lainnya. Hal inimengingat karena sebagian Daerah-daeralemukiman di WilayahPropinsi Jambi berada di sepanjang Daerl aliran sungai, dengandemikian jumlah alat angkutan di atr air hingga sekarangterus tumbuh dan berkembang sejalardengan tumbuh dan -

berkembangnya kehidupan sosial ekonomiasyarakat.

Disisi lain dalam rangka meningkaln prosos Pemerintahan<ian proses pernbangunan dalam upaya mengkatkan kesejahteraanmasyarakat. Pemerintah Propinsi mer& perlu untuli terusmelakukan upaya peningkatan terhadap pdapatan sumber-sumberPendapatan Daerah yang sudah ada. Saldsatu alat angkutan diatas air sebagaimana yang diatur dalam U No. 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas UU No. lSTahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo P No. 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah. Langkah-,langkal ini diharapkan akan

meningkatkan efektivitas dan efisiel Pemungutan Pajak

Daerah sertia meningkatkan mutu dan gris pelayanan kepada

masvarakat.

r62

Peraiuran Daerah ini ditetapkan untuk mengatur le.bih lau$uhal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pungutan Pajak Bea BalikNama Kendaraan Bermotor sehingga Wajib Pajak dengan mudahdapat memahami dan mernenuhi kewajiban perpajakannya,

PENJILASAN PASAL I}EIVII PASAL

Pasal ICukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Penguasaan kendaraan diatas air yang melebihi12 {duabelas) bulan dianggap sebagai penyerahan,kecuali penguasaan kendaraan diatas air karenaperjanjian sewa beli.

Ayat (2) s/d ayat (4) Cukupjelas

Ayat (s)Huruf a Penyerahan kendaraan diatas air kepada Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha MilikDaerah tidak dikecualikan sebagai Objek PajakBea Balik Nama Kendaraan Diatas Air.

Huruf b Ketentuan tentang pengecualian pengenaan BeaBalik Nama Kendaraan Diatas Air bagi PerwakilanLembaga-lembaga Int#nasional berpedomankepada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c Yang dimaksud dengan kendaraan diatas airperintis adalah kapal yang digunakan unarkpelayanan angkutan perintis.

t63

Pasal 4Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Cukupjelas

Pasal 5 Nilai Jual kendaraan diatas air sebagaimana dimaksuddalam pasal ini adalahNilai Jual kendaraan diatas airyangtercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimanal:-^t-^,-l l^1^- ^ n^^^l r^-,^. /c\urlrlil[suu u4ralrr rilbal /a]art \J,

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal l0Cukup jelas

Pasal l1Laporan tertulis tersebut" artara lain berisi :

Nama dan alamat onng pribadi atau badan yangmenerima penyerahan

- Tanggal, bulan dan tahr.ll penyerahan- Pas Kapal- Nomor Pas Kapal

Pasal 12 s/d 38Cukup jelas

164