Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
I ,'~ .
! i r
! , t.
PENDAPAT FRAKSI PARTAIDEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RUU USUL INISIATIF KOMISI XI DPR RI
MENJADI RUU DPR·RI ATAS
RUU TENTANG PERBANKAN SYARIAH
JAKARTA, 27 SEPTEMBER 2005
FRAKSIPARTAIDEMOKRASIINDONESIAPERjUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sekretariat: MPR I OPR • RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 0709. JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
V (021) 575 6187,,575 6189,5756363,5756162, Fax. 575 6188,5756265
PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
RUU USUL INISIATIF KOMISI XI DPR-RI MENJADI RUU DPR-RI
ATAS RUU TENTANG PERBANKAN SYARIAH
Disampaikan oleh : ORA Hj. SITI SOEPAMI
Anggota Nomor : A-342
Assalamu' alaikum Warahmatullhi Wabarakatuh.
Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita sekalian.
MERDEKA !!!
Yang terhormat Saudara Ketuadan para Wakil Ketua DPR-Rli
Anggota Dewan dan Sidang Dewan yang kami muliakan;
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannyai
Para Pengusul yang kami hargai serta seluruh Hadirin yang
berbahagia.
Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua
dan segenap bangsa Indonesia, sehingga kita dalam keadaan sehat .
wal'afiat. Dan pada hari ini kita diberikan kekuatan lahir dan bathin
. untuk menghadiri Sidang Paripurna Dewan yang mulia ini dalam rangka
menyampaikan Pendapat . atas usul inisiatif terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan menyatakan syukur atas
diagendakannya pembahasan terhadap usul inisiatif RUU tentang
Perbankan Syariah. BagiFraksi PDI Perjuangan RUU ini adalah suatu hal
yang sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam proses pembuatan
I
I
I
Undang-Undang dan apabila tidak dilakukan, hal ini akan menimbulkan
masalah perbankan umumnya dan khususnya masyarakat dan pemilik
modal pada bank syariah tersebut. Melihat kenyataan bahwa bank yang
menerapkan prinsip syariah Islam, mengalami peningkatan yang pesat
dan mendapat respon dari pihak pengusaha perbankan konvensional.
Ada beberapa alasan perlu tidaknya Undang-Undang yang mengatur
perbankan syariah antara lain:
1. Diperlukan dukungan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan
nasional, stabilitas nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup
rakyat yang berkeadilan, guna mewujudkan tujuan tersebut, perlu
memperhati~an keserasian, keselarasan dan kesinambungan semua
unsur pembangunan, utamanya di bidang ekonomi dan keuangan.
2. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukan arah yang
semakin menyatu, antara ekonomi regional dan ekonomi
internasional. Khusus perkembangan arus lalu lintas uang dan
modal, semakin terbukaminat investor asing dalam jasa-jasa
keuangan dan perbankan untuk itu perlu mengikuti dan
mengantisipasi perkembangan tersebut.
3. Disamping itu perkembangan perekonomian nasional yang bergerak
cepat, dan dengan berbagai tantangan yang semakin kompetitif,
diperlukan berbagai pengaturankhusus dan pengawasan pada bank
syariah agar dapat mengatasi setiap penyimpangan dan
permasalahan bagi pelaku-pelaku penyedia jasa perbankan.
Diharapkan tidak· menimbulkan keraguan pada masyarakat akan
praktek perbankan Islam di Indonesia dan masyarakat untuk
menggunakan jasa-jasa perbankan syariah baik untuk kalangan
beragama Islam maupun non Islam.
4. Adanya perbedaan prinsip kegiatan usaha perbankan syariah Islam
dengan perbankan konvensional.
2
s. Hingga kini pengaturan perbankan berdasarkan prinsip syariah di
Indonesia, masih didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI)
yang sewaktu-waktu. dapat berubah dan dapat berakibat
ketidakpastian hukum bagi para pelaku penyedia jasa-jasa
perbankan yang pada giliranya menurunkan tingkat stabilitas sektor
perbankan syariah.
Dari alasan diatas dapat diuraikan bahwa bank syariah mempunyai
peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kebijakan
moneter serta perlu pengawasan lebih khusus yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan~ Untuk itu diperlukan landasan hukum
yang kuat kepada semua pihak yang terkait dengan perbankan syariah
berupa undang-undang perbankan syariah.
Namun khusus perbankan syariah Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan
prinsip ke hati-hatian dan yang sesuai ketentuan harus tetap di pegang
teguh, agar tidak menjadi masalah pada nasabah bank dan bank itu
sendiri, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana dan berbagai
bentuk simpanan serta kegiatan-kegiatan lainnya pada bank syariah
dimaksud.
Oleh karena itu perlu dibahas lebih lanjut dan mendalam atas pokok
pokok pengaturan perbankan syariah yaitu anatara lain: tujuan dan
fungsi, perijinan bentuk hukumanggaran . dasar dan kepemilikan,
kegiatan usaha bank syariah dan ketentuan pelaksanaan prinsip
syariah, pembinaan pengaturan dan pengawasan umum, rahasia bank,
penjamin sistim perbankan syariah dan kewenangan dalam penyelidikan
tindak pidana dan s~nksi administratif.
Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bank
Syariah ini, Fraksi POI Perjuangan menegaskan beberapa hal yang patut
mendapat perhatian antara lain, menyangkut hal-hal sebagai berikut :
3
r
r
1. Alasan adanya pembuatan ~UU tentang perbankan syariah dalam
rangka memasuki perkembangan perdagangan dalam negeri dan
internasional dibidang perdagangan dan jasa, bank wajib menjamin
dana masyarakat dan pengaturan serta pengawasan bank. Yang
menjadi pertanyaan bahwa dalam ini tidak secara jelas mengadopsi
kepentingan tersebut? Disamping itu perubahan ini tidak menunjuk
Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan
juga tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apa tidak sebaiknya
disandingkan bersamaan, sehingga dapat memenuhi sasaran dari
masing-masing ketentuan yang pada giliranya dapat meminimalisasi
benturan dalam pelaksanaan.
2. Masalah kerahasiaan bank perlu diadakan batasan-batasan yang
jelas dan rinci, khusus untuk perbankan dapat diatur lebih luas dan
bertanggung jawab, sehingga tidak mengganQ.gu industri perbankan.
3. Kekhususan perbankan syariah dalam RUU ini hendaknya tidak
berbenturan dengan undang-undang perbankan dan jasa keuangan
lainnya, yang dapat mengganggu kegiatan atau transaksi antar bank
dan lembaga keuangan lainnya.
4. Oalam penambahan, pengurangan dan penyempurnaan, hendaknya
lebih ditingkatkan peran perbankan dengan lebih memperhatikan
pembiayaan pada ekonomi kerakyatan.
5. Perubahan, penQurangan dan penambahan ayat, pasal dan bab agar
melibatkan Instansi/Lembaga dan Narasumber, sehingga Rancangan
Undang-undang ini dapat menampung ayat atau pasal dan
hubungannya dengan Undang-Undang lain diluar Undang-Undang
dibidang Keuangan dan Jasa Keuangan.
Demikian pendapat Fraksi POI Perjuangan terhadap Rancangan
Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perbankan . Syariah untuk
4
dijadikan usul inisiatif DPR-RI yang kemudian dibahas lebih lanjut sesuai
dengan tahapan pembuatan Undang-Undang.
Dan untuk itur Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan
penyampaian yang tutus kepada yang terhormat Pimpinan dan Para
Anggota Dewanr yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta
jajaranya dan kepada para Pengusul inisiatif terhadap RUU Usul Inisiatif
tentang perbankan syariah ..
Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan cita-cita kita semua untuk
membangun masyarakat yang adil dan makmur beredasarkan Pancasila.
Dan atas segaJa perhatian kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarakatuh.
MER 0 E K A H!
Jakarta, 27 September 2005
PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONNESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
TJAHlO KUMOLO
A-340
5
Sekretaris,
BUS K. MAYONGPADANG
A-403