i

TESIS

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI SELATAN

THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARS, INTERNAL CONTROL SYSTEM,

AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW AND REGULATION ON THE OPINION OF FINANCIAL REPORT AUDIT OF LOCAL GOVERNMENT IN SOUTH SULAWESI

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

ACHDIAN ANGGRENY BANGSAWAN P3400213008

kepada

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2017

ii

TESIS

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI SELATAN

THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARS, INTERNAL CONTROL SYSTEM,

AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW AND REGULATION ON THE OPINION OF FINANCIAL REPORT AUDIT OF LOCAL GOVERNMENT IN SOUTH SULAWESI

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

ACHDIAN ANGGRENY BANGSAWAN P3400213008

kepada

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2017

iii

TESIS

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI SELATAN

THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARS, INTERNAL CONTROL SYSTEM,

AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW AND REGULATION ON THE OPINION OF FINANCIAL REPORT AUDIT OF LOCAL GOVERNMENT IN SOUTH SULAWESI

disusun dan diajukan oleh

ACHDIAN ANGGRENY BAGSAWAN P3400213008

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, November 2017

Komisi Penasihat Ketua Anggota Dr. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA Dr. Asri Usman, S.E.,Ak., M.Si., CA NIP196406091992031003 NIP 196510181994121

Ketua Program Studi Magister Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si NIP196305151992031003

iv

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Achdian Anggreny Bangsawan

NIM : P3400213008

jurusan/program studi : Magister Akuntan si

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 8 November 2017

Yang membuat pernyataan,

Achdian Anggreny Bangsawan

v

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi

rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini

merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program

Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada bapak Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan bapak Dr. Asri

Usman, S.E., Ak., CA sebagai tim penasihat I dan II, atas segala kebaikan dan

waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi

bangunan literature serta diskusi-diskusi untuk kelancaran penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga terutama kepada Ayahanda Bangsawan Anwar dan

Ibunda Haslia atas doa, bantuan, saran, dan motivasi yang diberikan selama

menempuh pendidikan sampai penyelesaian tesis ini. Semoga semua pihak

mendapatkan balasan dari-NYA atas segala bantuan, kebaikan, dan motivasi yang

diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada bapak Andi Kakung

Lologau selaku pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan

atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada bapak/ibu bagian humas badan

pemeriksa keuangan yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu

mengumpulkan data laporan hasil pemeriksaan seluruh sulawesi selatan karena

tanpa bantuan beliau maka tesis ini tidak akan bisa terwujud. Semoga bantuan yang

diberikan oleh seluruh pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan

vi

rendah hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya

kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas,

Direktur Program Pasca Sarjana, dan Ketua Program Studi Magister

Akuntansi atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk

melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Unhas.

2. Bapak/Ibu dosen pada Program Pasca Sarjana Unhas yang telah

memberikan wawasan keilmuan baru dalam pendalaman pengetahuan.

3. Bapak dan ibu penguji tesis yang telah memberikan masukan-masukan

untuk perbaikan tesis ini.

4. Terima kasih kepada suami Andi Fahrul Juanna atas segala bantuan dan

motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Teman-teman angkatan 2013 beserta pegawai program studi akuntansi dan

program pasca sarjana yang telah memberi andil yang sangat besar.

6. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu atas segala

bantuannya selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah

menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun akan

lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 1 November 2017

Achdian Anggreny Bangsawan

vii

ABSTRAK

ACHDIAN ANGGRENY BANGSAWAN. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku terhadap Opini Audit Laporan keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Arifuddin dan Asri Usman).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh faktor pelanggaran atas penerapan standar akuntansi pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kelemahan struktur pengedalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap pemberian opini oleh BPK.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek yang diteliti adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI. Sampel penelitian ini adalah 25 sampel pemeriksaan yaitu pemerintah daerah sulawesi selatan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 sehingga terdapat 75 objek pengamatan dari tahun 2013-2015. Alat analisis yang digunakan adalah ordinal logistic regression.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas penerapan SAP, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kelemahan struktur pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit BPK. Semakin banyak jumlah temuan terkait pelanggaran atas penerapan SAP, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menerima opini audit WTP. Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem pengendalian Internal, kepatuhan, opini audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

viii

ABSTRACT

ACHDIAN ANGGRENY BANGSAWAN. The Effect of Application of Government Accounting Standard, Internal Control System, and Compliance with Applicable Law and Regulation on The Opinion of Financial Report Audit of Local Government in South Sulawesi (Supervised by Arifuddin and Asri Usman)

The aim of the research is to determine, analyze, and obtain evidence on the

effect of customer factor of the implementation of government accounting standard, the weakness of accounting and reporting control system, the weakness of control system of implementation of revenue and expenditure budget, the weakness of structure of internal control and incompliance with law and regulation on giving opinion by General Auditor (BPK).

The research used quantitative research. The objects were local government financial reports that were audited by BPK of Indonesia Republic. The samples were 25 examinations,i.e. the local government of South Sulawesi from 2013 to 2015, so there were 75 of observation objects from 2013-2015. The data were analyzed using ordinal logistic regression.

The results of the reserach indicate that incompliance of implementation of SAP, the weakness of accounting and reporting control system, the weakness of internal control structure, and incompliance with law and regulation have negative and significant effect on BPK audit opinion. The more number of findings related to incompliance of SAP implementation, the weakness of interal control system, and incompliance with laws and regulations, the less possibility it is for local government financial reports to accept WTP audit opinion.

Keywords: Government Accounting Standard, Internal Control System, compliance, BPK audit opinion, local government financial report (LKPD).

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL………………………………………………………………. i HALAMAN JUDUL………………………………………………………………..... ii HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………………..... iii HALAMAN KEASLIAN PENELITIAN................................................................. iv PRAKATA........................................................................................................... v HALAMAN ABSTRAK......................................................................................... vii HALAMAN ABSTRACT...................................................................................... viii DAFTAR ISI…….……………………………………………………………………. ix DAFTAR TABEL…………………………………………………………………….. xi DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………….. xii DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………….. xiii DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL......................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang………………………………………………………….. 1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………..…………………. 9 1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………………….. 9 1.4 Kegunaan Penelitian……………………………………..…………….. 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………………….. 12 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep…………………………………………….. 12 2.1.1 Teori Signal (Signalling Theory)……………………………… 12 2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)……..…... 13 2.1.3 Pemeriksaan LKPD…………………………………………. 17 2.1.4 Opini Audit…………………………………..……………….. 18 2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintah…………………..………… 20 2.1.5.1 Konsep Standar Akuntansi Pemerintahan……… 20 2.1.5.1.1 Satndar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 24 Tahun 2005) 21 2.1.5.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010)……………….. 22 2.1.6 Sistem Pengendalian Internal…………..………………….. 23 2.1.6.1 Konsep Sistem Pengendalian Internal…………. 23 2.1.7 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan..... 26 2.1.7.1 Konsep Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan……………………………. 26 2.2 Tinjauan Empiris……………………………….………………………… 29

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah…………………………………………………………. 29

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit Laporan keuangan Pemerintah Daerah……………… 30

x

2.2.3 Pengaruh Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah……. 32

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS………………………….. 41 3.1 Kerangka Konseptual…………………………………………………… 41 3.2 Hipotesis………………………………………………..………………… 44

3.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah…………………………………………………………. 45

3.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit Laporan keuangan Pemerintah Daerah……………… 45

3.2.3 Pengaruh Kepatuhan Teradap Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah……. 47

BAB IV METODE PENELITIAN…………………………………………….……….. 49 4.1 Rancangan Penelitian…………………………………………..……….. 49 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian………………………………………….… 49 4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel………………… 49 4.4 Jenis dan Sumber Data………………………………………………….. 50 4.5 Metode Pengumpulan Data…………………………………………….. 51 4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional……………………..…… 51 4.6.1 Variabel Dependen……………………………………………. 52 4.6.2 Variabel Independen………………………………………….. 53 4.6.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan…… 53 4.6.2.2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern………… 53

4.6.2.3 Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan…………………………………………… 54

4.7 Teknik Analisis Data…………………………………………..………… 55 4.7.1 Uji Fit Model…………………………………………………… 56 4.7.2 Uji Koefisien Determinasi……………………………………. 56 4.7.3 Uji Koefisien Regresi…………………………………………. 57 BAB V HASIL PENELITIAN…………………………………………………………. 59 5.1 Deskripsi Data…………………………………………………………… 59 5.2 Deskripsi Variabel ……………………………………………………… 60 5.3 Hasil Analisis Data……………………………………………………… 64 5.4 Hasil Uji Hipotesis………………………………………………………. 68 BAB VI PEMBAHASAN……………………………………………………………... 71 6.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

terhadap Opini Audit BPK……………………………………………… 71 6.2 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit BPK………………………………………………………………… 72 6.3 Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan terhadap Opini Audit BPK………………………………… 77

BAB VII PENUTUP………………………………………………………………….. 79 7.1 Kesimpulan………………………………………………………………. 79 7.2 Implikasi………………………………………………………………….. 81 7.3 Keterbatasan Penelitian………………………………………………... 82 7.4 Saran……………………………………………………………………... 82 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….. 84

xi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan PP 24 Tahun 2005 dengan PP 71 Tahun 2010…………………………………………….. 23

2.2 Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu…………………………… 34

5.1 Sampel Penelitian……………………………………………………….. 59

5.2 Statistik Deskriptif Opini Audit…………………………………………. 60

5.3 Statistik Deskriptif Pelanggaran SAP………………………………… 61

5.4 Statistik Deskriptif Kelemahan SPI……………………………………. 62

5.5 Statistik Deskriptif Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan………………………………………………………………… 64

5.6 Uji Kelayakan Model…………………………………………………….. 64

5.7 Pseudo R-Square……………………………………………………….. 65

5.8 Uji Multikolonieras………………………………………………………. 66

5.9 Hasil Uji Signifikansi Parsial……………………………………………. 67

5.10 Hasil Uji Hipotesis……………………………………………………….. 68

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Kerangka Pemikiran…………………………………………………….. 44

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Jumlah Pelanggaran LKPD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah 88 2 Daftar kelompok dan jenis temuan- kelemahan SPI…………………. 89

3 Jumlah Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan…………… 90

4 Hasil Olahan Statistik…………………………………………………… 91

xiv

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL

Singkatan/simbol Keterangan

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BUMN Badan Usaha Milik Negara

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

COSO The Committee of Sponsoring Organization

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

IHPS Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

KD Kerugian Daerah

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

OPD Organisasi Perangkat Daerah

PMP Panduan Manajemen Pemeriksaan

PSAP Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Ranperda Rancangan Peraturan Daerah

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan

SDM Sumber Daya Manusia

SKPKD Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

SOP Standard Operating Procedure

SPAP Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

SPPAPB Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

xv

StPI Struktur Pengendalian Internal

SPI Sistem Pengendalian Internal

SPKN Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

WDP Wajar Dengan Pengecualian

WTP DPP Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa

Penjelasan

TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TW Tidak Wajar

TMP Tidak Memberikan Pendapat

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati/Walikota/Gubernur di bidang

keuangan, maka Bupati/Walikota/Gubernur setiap tahun diwajibkan menyusun

laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut diserahkan kepada BPK RI untuk diaudit

paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Arens, Elder dan Beasley mengatakan dalam bukunya yang berjudul Auditing

dan Jasa Assurance (2011:4), “Audit adalah pengumpulan data dan mengevaluasi

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian

antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh

orang yang kompeten dan independen.”

Mulyadi (2002:7), selanjutnya mengatakan bahwa:

Auditing adalah suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari beberapa definisi audit diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit

adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai

2

informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan, pemeriksaan

juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dalam bidang audit.

Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI memiliki peranan penting dalam

audit laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK RI,

masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap

informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam laporan keuangan.

Dinegara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, laporan keuangan

pemerintah daerah diaudit oleh kantor akuntan publik Independen (Adzani Martani,

2012).

Hasil pemeriksaan BPK RI secara keseluruhan disampaikan kepada DPR RI,

DPD RI, serta pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah diserahkan ke pemerintah daerah paling lambat 6 bulan setelah

tahun anggaran berakhir (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) untuk ditindaklanjuti

semua permasalahan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil

pemeriksaan BPK RI (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Selanjutnya

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, Bupati/Walikota/Gubernur

menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban

Realisasi APBD dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui.

Berdasarkan persetujuan DPRD Bupati/Walikota/Gubernur selanjutnya menetapkan

Perda tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBD. Perda ini menjadi dasar

penyusunan Rancangan APBD Perubahan.

Tujuan audit adalah untuk memberikan opini akuntan terhadap penyajian

laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15

3

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai

berikut:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP),

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Keempat kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan

diberikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah

pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini

yang dberikan akan semakin buruk. (Atyanta, 2011).

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI terbagi atas tiga yakni: laporan hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem

pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan hasil pemeriksaan terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau

basis akuntansi komperhensif disamping prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat tentang opini

BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut menunjukkan

tingkat kredibilitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya

peningkatan persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penurunan

4

persentase opini wajar dengan pengecualian (WDP) serta tidak memberikan

pendapat (TMP) secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai

oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar

sesuai dengan prinsip yang berlaku (IHPS I Tahun 2013).

Laporan kedua adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap sistem

pengendalian intern pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007), istilah yang

dipakai dalam pemeriksaan SPI adalah pengujian SPI, yaitu pengujian terhadap

sistem pengendalian intern yang meliputi pengujian terhadap efektivitas desain dan

implementasi sistem pengendalian intern. Pengujian ini merupakan kelanjutan dari

kegiatan atas pemahaman atas sistem pengendalian intern dan perencanaan

pemeriksaan yang dimaksudkan untuk mengkaji pengendalian intern yang

diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien

serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Dalam

pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah SPI

telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisir secara relative salah saji

dan kecurangan. Sementara itu, pengujian implementasi SPI dilakukan dengan

melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh

pihak yang terperiksa. Selanjutnya, pengujian SPI merupakan dasar pengujian

substantive selanjutnya yang akan dilakukan oleh auditor. Selain berfungsi sebagai

5

salah satu kriteria dalam penetapan opini, hasil pengujian atas SPI harus dituang

dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dalam hal

jika dan hanya jika ditemukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern selama

pelaksanaan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan opini BPK atas SPI terbagi atas:

kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan

struktur pengendalian internal.

Laporan ketiga memuat tentang laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sebagai

pertimbangan dalam penetapan opini sebagaimana disebutkan sebelumnya,

pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus dimuat

dalam laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam hal pemeriksa menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap

ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan keuangan daerah (Sadhrina,

2011). Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

mengungkapkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan

penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

(IHPS I Tahun 2014).

BPKP menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan laporan

keuangan pemda belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang

belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemah dalam sistem

pengendalian intern, penataan barang milik Negara/daerah yang belum tertib,

6

pengadaan barang dan, jasa yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dan

kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan.

Menurut Gutomo (2012) dalam Nalurita (2015), dalam menyusun laporan

keuangan dijajajaran pemerintah daerah, memang bukan perkara mudah dan

memerlukan perjuangan ekstra. Kelemahan sistem pengendalian intern dan

keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi sebagai penyebabnya.

Hal tersebut diperparah dengan adanya tunggangan kepentingan politik legislative

dan eksekutif dalam penggunaan anggaran.

Kawedar (2009), Atyanta (2011), Sipahuntar dan Kairani (2012),

Taufikurrahman (2014), dan Nalurita (2015) menunjukkan bahwa terdapat

penurunan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah

yang disebabkan karena adanya kelemahan/ kesalahan material efektivitas sistem

pengendalian intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kesimpulan lainnya adalah hasil penelitian Sunarsih (2013), Defera (2013),

Fatimah (2014), dan Safitri (2014). Menurut Sunarsih (2013) materialitas,

pelanggaran SAP, kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan tidak signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelanggaran SAP,

kelemahan SPI, materialitas, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undngan tidak mempengaruhi opini audit. Safitri (2014) menemukan bahwa

kelemahan sistem pengendalian internal dan besaran realisasi anggaran tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap opini. Sedangkan temuan kepatuhan

mempengaruhi pemberian opini dengan hubungan pengaruh negatif. Defera (2013)

7

juga mengatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan,

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,

serta ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan berpengaruh negatif

terhadap penentuan LKPD di Indonesia. Akan tetapi, tidak semua regional Indonesia

yang berpengaruh, semua sangat tergantung pada karakteristik masing-masing

regional di Indonesia dalam mempengaruhi penentuan opini LKPD. Berbeda dengan

Defera, Fatimah (2014) menemukan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern

yang berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP adalah kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan sedangkan kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur

pengendalian intern tidak berpengaruh. Kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP adalah

kasus kerugian daerah dan penyimpangan administrasi. Kasus akibat

ketidakpatuhan lainnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP.

Terbatas pada penelitian tentang SPI, Liana (2011) menemukan bahwa

kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh positif

terhadap opini BPK. Kelemahan struktur pengendalian internal (SPI) tidak

berpengaruh terhadap opini LKPD BPK dikarenakan temuan pada kelemahan SPI

tidak bersifat signifikan terhadap peningkatan opini BPK.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory yaitu ingin menguji kembali

beberapa hipotesis yang telah diteliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian

sebelumnya bertentangan dengan teori auditing dan ketentuan perundang-

8

undangan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004) dan dapat menyesatkan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu,

adanya ketertarikan ingin meneliti kembali pengaruh standar akuntansi

pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan terhadap opini BPK. Dan juga, ingin mengetahui seberapa

besar pengaruhnya. Penelitian ini tidak terbatas pada opini disclaimer atau WTP

saja, tetapi menggungakan WTP, WDP, TW, dan disclaimer sebagai variabel

dependen opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu,

penelitian ini menggunakan ordinal logistic regression sebagai alat uji statistik

penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, data yang digunakan dalam

penelitian ini tidak hanya melihat Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK dimana

IHPS ini merupakan rangkuman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, (BUMN), Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan lainnya di Indonesia. Tetapi penelitian ini

juga dengan meminta langsung data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada BPK

perwakilan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, data yang akan diteliti lebih

representative dan komperhensif karena datanya lebih detail dan bukan dari hasil

summary.

9

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka penelitian ini

memerlukan analisis dan pembuktian dengan melihat dan menjelaskan pengaruh

setiap variabel sehingga permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah pelanggaran atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

dalam penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap opini audit

laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja berpengaruh terhadap opini audit laporan

keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah Kelemahan Struktur Pengendalian Intern berpengaruh terhadap

opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?

5. Apakah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah

daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk

menjawab pertanyaan penelitian yang diberikan diatas.

10

1. Mengetahui apakah pelanggaran atas penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan

Pemerintah daerah.

2. Mengetahui apakah kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan

Pelaporan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan

pemerintah daerah.

3. Mengetahui apakah kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja berpengaruh terhadap opini audit

laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Mengetahui apakah Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?

5. Mengetahui apakah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan

berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:

1. Pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern

yang baik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam melaksanakan kegiatan sehingga pemerintah daerah

dapat memperoleh atau mempertahankan opini yang baik terhadap

laporan keuangannya.

11

2. Badan Pemeriksa Keuangan, hasil penelitian ini memberikan gambaran

kondisi auditee yang telah diperiksa sehingga dapat dijadikan referensi

dalam pengembangan pemeriksaan keuangan.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dengan melihat hasil

penelitian ini diharapkan lebih meningkatkan pembinaannya kepada

pemerintah daerah dalam penerapan SAP, SPI dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi

terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik. Harapan

selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi

penelitian berikutnya.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Signaling Theory

Menurut Jama‟an (2008):

Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan (pemerintah) memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen (pemerintah) untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan (pemerintah) tersebut lebih baik daripada perusahaan (pemerintah) lain. Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (pemerintah), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan.

Immaculatta (2006) mengatakan bahwa, kualitas keputusan investor

dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan (pemerintah)

dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi

asimetri informasi yang timbul ketika pemerintah daerah lebih mengetahui informasi

internal dan prospek pemerintah dimasa mendatang dibanding pihak eksternal.

Informasi tentang perkembangan dan kemajuan pemerintah yang dipublikasikan,

diharapkan dapat menjadi sinyal bagaimana kinerja pemerintah tersebut.

Menurut Scott dan Bringham (2008:517) Sinyal adalah sebuah tindakan yang

diambil oleh manajemen (pemerintah) yang memberikan petunjuk kepada

masyarakat tentang bagaimana manajemen memandang prospek pemerintahan.

13

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan

adanya opini yang diberikan BPK RI dalam menilai keandalan laporan keuangan

pemerintah daerah akan memberikan sinyal kepada publik. Sinyal tersebut dapat

berupa informasi berupa opini yang diberikan BPK RI yang menyatakan bahwa

pemerintah tersebut telah mengelolah keuangan daerah dengan baik ataupun buruk,

dan juga akan mengurangi adanya asimetri informasi antara pemerintah dan

masyarakat.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan

dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan

Pemerintah Derah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang meliputi

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual yang sekarang digantikan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

14

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan,

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah digunakan

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu dalam menentukan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu pemerintahan, selain bertujuan untuk melaporkan seluruh

kegiatan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis

dan terstruktur, peranan laporan keuangan pemerintah yang disajikan oleh setiap

entitas pelaporan juga digunakan untuk kepentingan sebagai berikut (PP 71 Tahun

2010):

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan

publik.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

15

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah

dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah

pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan. Terutama dalam penggunaan

sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang

direncanakan.

Menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010, pelaporan keuangan

pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber

daya keuangan.

2. Menyediakan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai.

16

4. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang, juga termasuk yang berasal dari

pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kedudukan kepala daerah dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan

APBD tercantum dalam Undang - Undang No 32 Tahun 2004 pada pasal 184

tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 320 menyebutkan: Kepala

daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud paling

sedikit terdiri atas: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran

lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,

dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan

BUMD.

Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas

oleh kepala daerah dan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan

bersama mengenai rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah

17

tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah

menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

2.1.3 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

merupakan salah satu tugas pokok BPK sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan

Keuangan. Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan

pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota atas

pelaksanaan APBD. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem

akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang

dilakukan oleh BPK dengan tujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Sesuai dengan penjelasan

pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional

pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh

karena itu, pemeriksa diharapkan untuk dapat fokus dalam mengarahkan prosedur

pemeriksaannya terhadap tujuan pemeriksaan.

18

Dalam proses pemeriksaan tersebut, patokan yang digunakan adalah

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan juga memberlakukan Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta berpedoman pada Panduan Manajemen

Pemeriksaan (PMP). Tahapan pemeriksaan LKPD meliputi perencanaan

pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan pelaporan hasil

pemeriksaan. (Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Derah).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK disusun dan disajikan dalam bentuk

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

LHP terdiri atas 3 hal yaitu: (1) LHP terhadap laporan keuangan yang memuat opini;

(2) LHP terhadap sistem pengendalian internal yang memuat kesimpulan dan

rekomendasi; (3) LHP terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Pelaporan LHP atas LKPD

disampaikan oleh BPK paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan

dari pemda.

2.1.4 Opini Audit

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, opini adalah

pernyataan profesional tentang kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang diberikan

suatu laporan keuangan merupakan cerminan kualitas pengelolaan dan penyajian

suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini WTP serta penurunan

persentase opini WDP dan TMP secara umum menggambarkan adanya perbaikan

yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan

yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku (IHPS 1 Tahun 2014).

19

Opini atas laporan keuangan terbagi atas lima jenis yang diberikan oleh BPK

antara lain:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), menyatakan bahwa

laporan keuangan entitas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang

material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (modified

unqualified opinion), keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor

menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelesan yang lain)

dalam laporan auditnya.

3. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), menyatakan bahwa

laporan keuangan entitas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang

material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali dampak

hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Opini tidak wajar (adeversed opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan

entitas, tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan

arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia.

5. Pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat

(disclaimer of opinion), menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan

pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak membuat kesimpulan.

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini Tidak Memberikan

Pendapat (TMP) adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa

20

sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai

sebagai dasar dalam menyatakan pendapat (opini).

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.5.1 Konsep Standar Akuntansi Pemerintah

Defenisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (2010:1) adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah

(LKPD). Dasar hukum SAP adalah Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 32 :

“Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)”. Standar Akuntansi

Pemerintahan disusun oleh suatu Komite Independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005. Terdapat beberapa perbedaan antara PP 71 Tahun 2010 dengan

PP 24 Tahun 2005. Dalam PP 71 Tahun 2010 terdiri atas 2 buah lampiran. Lampiran

I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan

selambat-lambatnya mulai tahun 2015, sedangkan lampiran II tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku hingga tahun

2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh

entitas, sedangkan lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum

21

siap untuk menerapkan SAP berbasis Akrual. Dengan kata lain, lampiran II

merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24

Tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun.

2.1.5.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (PP

24 Tahun 2005)

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP

yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas menuju akrual ini

melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode

pelaksanaan anggaran (yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima ke Kas

Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara). Pada akhir

periode diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap

yang dilakukan pada periode pelaksanaan (dengan menggunakan metode kolorari),

serta mencatat hak ataupun kewajiban Negara.

Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode

anggaran, menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan pencatatan pada akhir periode (dengan jurnal

kolorari) akan diperoleh neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas yang merupakan unsur

neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur laporan

realisasi anggaran. Dengan kata lain, neraca disajikan berdasarkan basis akrual dan

laporan realisasi anggaran disajikan berdasarkan basis kas.

22

2.1.5.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010)

Akuntansi berbasis akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar. Putri (2015) menyimpulkan bahwa akuntansi

basis akrual merupakan basis akuntansi yang melakukan pencatatan dan

pengakuan pada saat transaksi terjadi, tanpa memperhatikan adanya arus kas

akibat transaksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,

yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan kata lain, penggunaan basis akrual untuk

mengakui transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, beban, aset, utang, dan

ekuitas. Sedangkan untuk mengakui suatu transaksi yang berkaitan dengan

pendapatan, pembiayaan, dan belanja dalam pelaksanaan anggaran menggunakan

basis akuntansi yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Putri, 2015).

Perbedaan PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010 ini dapat

dilihat dalam komponen laporan keuangan. Perbandingan komponen laporan

keuangan antara PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP nomor 71 tahun 2010 dapat

dilihat pada tabel berikut :

23

Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan PP 24 Tahun 2005 dengan PP 71 Tahun 2010

PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010

Komponen Laporan Keuangan

Pokok :

1. Neraca

2. Laporan Realisasi Anggaran

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang bersifat optional :

a. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)

b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Komponen Laporan Keuangan

Pokok :

A. Laporan Anggaran :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(SAL)

B. Laporan Finansial:

1. Neraca

2. Laporan Operasional (LO)

3. Laporan Arus Kas (LAK)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

C. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber: KSAP.2010. Perbedaan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual. Jakarta.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

2.1.6.1 Konsep Sistem Pengendalian Internal

Menurut Arens et al. (2008) dalam Fatimah (2014) Pengendalian intern

didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga

golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi

operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan

utama pengendalian intern adalah memberikan keyakinan yang memadai

keandalan suatu laporan keuangan (D‟Aquila, 1998).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah merupakan adopsi dari sistem pengendalian internal yang

dibuat oleh organisasi The Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The

Tradeway Commission. Menurut COSO (1992):

24

Internal control is process, affected by entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in following categories: effectiveness and efficiency of operations, reability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.

Sesuai dengan COSO (1992) kerangka kerja sistem pengendalian Internal

Pemerintah terdiri dari lima unsur komponen yang saling terintegrasi yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, pemantauan. Kelima komponen tersebut juga telah dijabarkan oleh

Kawedar (2010) yang menyatakan bahwa suatu SPIP dikatakan baik jika memenuhi

lima komponen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian yang dapat mempengaruhi efektivitas

pengendalian intern.

2. Penilaian risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian

tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

3. Kegiatan pengendalian. Mengatasi risiko untuk memastikan bahwa tindakan

dalam mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan. Komunikasi adalah suatu proses

penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau

lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan. Pengendalian intern atas mutu kinerja SPI dan proses yang

memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya dapat

segera ditindaklanjuti.

25

Kawedar (2010) mengatakan bahwa untuk memperkuat dan menunjang

efektivitas SPI perlu dilakukan:

1. Pengawasan intern oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

2. Pembinaan penyelenggaraan SPI pemerintah. Organisasi yang diberi

kewenangan dalam pembinaan SPI adalah Badan Pengawas Keuangan

Pemerintah (BPKP), pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk: penyusunan

pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan

pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi

auditor APIP.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 (IHPS), BPK

mengelompokkan kelemahan atas Sistem Pengendalian Internal ke dalam tiga

kategori, yakni:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), terdiri

atas: pencatatan yang tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses

penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan, entitas terlambat

menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak

memadai, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung

dengan SDM yang memadai.

2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja (SPPAPB), terdiri atas: perencanaan kegiatan yang tidak memadai,

mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan

penerimaan daerah dan hibah yang tidak sesuai ketentuan, pelaksanaan

belanja di luar mekanisme APBD, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang

26

tidak tepat atau belum dilakukan yang berakibat hilangya potensi

penerimaan/pendapatan, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat

atau belum dilakukan yang berakibat peningkatan biaya/belanja, dan lain-

lain.

3. Kelemahan struktur pengendalian intern (StPI), terdiri atas: entitas yang tidak

memiliki SOP yang formal untuk prosedur atau keseluruhan prosedur, SOP

yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, entitas

tidak memiliki satuan pengawas intern, satuan pengawas intern yang ada

tidak memadai atau tidak berjalan optimal, tidak ada pemisahan tugas dan

fungsi yang memadai, dan lain-lain.

Menurut Ge dan McVay (2005) dalam Nalurita (2015) kelemahan material

dalam pengendalian internal cenderung berkaitan dengan kebijakan pengakuan

kekurangan pendapatan, kurangnya pemisahan tugas, keterlambatan proses

periode pelaporan dan kebijakan akuntansi, dan ketidaksesuaian rekonsiliasi akun.

2.1.7 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

2.1.7.1 Konsep Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemberian opini juga berdasarkan atas penilaian kepatuhan terhadap

ketentuan perundang-undangan. Seperti yang tertuang dalam Pernyataan Standar

Pelaporan Tambahan Kedua dalam Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN,

2007) yang menyatakan bahwa „‟Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan

harus mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material

terhadap penyajian laporan keuangan‟‟. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dapat dilihat dari tindakan illegal yang terjadi atau ketidakpatuhan

27

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat

menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data

keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Sehingga

harus dirancang pemeriksaan untuk mendeteksinya (Peraturan BPK RI Nomor 1

Tahun 2007).

Oleh sebab itu, dalam pemeriksaannya BPK RI melakukan pengujian

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada entitas pemerintah

daerah, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material

terhadap penyajian laporan keuangan. Apabila dari pengujian tersebut ditemukan

adanya ketidakpatuhan, maka pemeriksa akan menerbitkan laporan hasil

pemeriksaan atas laporan keuangan dengan memuat suatu paragraf yang merujuk

kepada laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

(Sadhrina, 2011). Menurut Defera (2013) Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan

berupa laporan kepatuhan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan

perundang-undangan yang dapat mengakibatkan hal-hal berikut:

1. Kerugian Negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan

Negara/daerah berupa uang, surat-surat berharga, dan barang-barang yang

nyata sebagai akibat pembuatan melawan hukum.

2. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan

melawan hukum yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di

masa yang akan datang berupa: berkurangnya uang, surat-surat berharga,

dan barang-barang yang nyata.

28

3. Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi

hak Negara/daerah/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas

Negara/daerah/perusahaan, karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan.

4. Temuan administrasi adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan

anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan

tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian daerah

(kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak

mengandung indikasi tindak pidana.

5. Ketidakhematan adalah adanya penggunaan input dengan harga atau

kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas melebihi

kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan

serupa pada waktu yang sama.

6. Ketidakefisienan adalah permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas

input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

7. Ketidakefektifan adalah adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat

atau hasil sesuai yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal

sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain menggunakan SPKN, terdapat beberapa ketentuan peraturan

perundang-undangan dan pedoman yang digunakan BPK untuk dijadikan dasar

dalam memberikan sebuah opini terhadap pengelolaan keuangan Negara,

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, berbagai Peraturan Pemerintah, dan Permendagri yang

29

terkait dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah pada tahun saat dilakukan

pemeriksaan (Safitri 2014). Sedangkan untuk menyajikan laporan keuangan,

Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan acuan wajib dalam menyajikan

laporan keuangan entitas pemerintah, baik pada pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. SAP yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan PP Nomor 24

Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 dengan pembaruannya PP Nomor 71 Tahun 2010

(Safitri, 2014).

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Opini

Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai

kekuatan hukum dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat

terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Atyanta

(2011) menjelaskan bahwa ditemukan lima kasus yang mengindikasikan

ketidaksesuaian LKPD kabupaten X dengan SAP. Hal ini terjadi dikarenakan masih

minimnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi pada OPD,

SKPKD, dan TAPD. Sejalan dengan penelitian Sipahuntar & Khairani (2009) yang

mengatakan bahwa terdapat penurunan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan

keuangan pemerintah daerah kabupaten empat lawang salah satunya disebabkan

oleh ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten

empat lawang dengan standar akuntansi pemerintah. Sebaliknya, hasil penelitian

30

Sunarsih (2013) membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak

mempengaruhi opini disclaimer.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini Audit Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal menurut Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN, 2007) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,

manajemen dan personnel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Efektifitas dan efisiensi operasi

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP), adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan

secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa tujuan sistem pengendalian intern pemerintah

adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Atyanta (2011) menunjukkan bahwa opini WDP dari BPK yang diberikan

kepada LKPD kabupaten X salah satunya disebabkan karena adanya temuan kasus

ketidakefektifan SPI dengan temuan tertinggi yaitu, kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal-hal yang dapat menyebabkan

31

ketidakefektifan SPI disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM, dan semakin

diperparah dengan adanya mutasi pegawai yang sering dilakukan oleh badan

kepegawaian daerah, dan mutasi tersebut tidak diimbangi dengan pembinaan

pegawai pengganti untuk menggantikan pegawai yang telah dimutasi, sehingga

pegawai yang baru dalam menempati posisi tersebut harus memulai dari awal untuk

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Jiang (2009) mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara

pengungkapan kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang material dan

kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini going concern. Taufikurrahman

(2014) dan Nalurita (2015) membuktikan secara empiris bahwa kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern secara

simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit oleh

BPK RI. Hal ini berarti, terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap

opini audit oleh BPK RI.

Terbatas pada opini WTP, Fatimah (2014) mengatakan bahwa hanya sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berpengaruh negatif pada penerimaan

opini WTP, sistem pengengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

dan struktur pengendalian intern tidak berpengaruh pada penerimaan opini WTP.

Defera (2013) membuktikan secara empiris bahwa kelemahan sistem pengendalian

akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja berpengaruh negatif terhadap penentuan opini LKPD di

Indonesia. Akan tetapi hipotesis ini tidak terbukti secara merata pada semua

regional Indonesia. Regional Sumatera, Sulawesi, NTT, NTB, dan Bali menolak

32

hipotesis ini. Sejalan dengan penelitian Liana (2011) yang menemukan bahwa

temuan pada kelemahan SPI tidak bersifat signifikan terhadap peningkatan opini

BPK. Safitri (2014) juga menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian

internal dan besaran realisasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap opini.

2.2.3 Pengaruh Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Salah satu standar pelaksanaan pekerjaan lapangan tambahan dalam

Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 2 dalam SPKN yaitu mewajibkan

pemeriksa untuk merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang

memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material

terhadap penyajian laporan keuangan. Tujuan pengujian kepatuhan ini bagi

pemeriksa adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah

laporan keuangan bebas dari salah saji material yang berpengaruh langsung dan

material terhadap penyajian laporan keuangan.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), hal-hal berikut

merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pengujian

kepatuhan, yaitu antara lain:

1. Merancang pemeriksaan agar dapat memberikan keyakinan memadai dalam

rangka pengujian ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan;

33

2. Merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna

mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan

sebagai akibat langsung dari adanya perbuatan melanggar/melawan hukum

3. Waspada terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan

hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah melakukan pengujian atas kepatuhan sebagaimana tersebut diatas,

jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah

dilakukan oleh entitas, maka pemeriksa harus terlebih dahulu memahami sifat

temuan yang perlu dilaporkan dan mengungkapkan melalui cara-cara berikut:

1. Apabila ketidakpatuhan tersebut berpengaruh secara material, maka

pemeriksa mengungkapkan uraian singkat mengenai ketidakpatuhan

tersebut dalam LHP atas laporan keuangan yang memuat opini atas

kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini.

2. Pengungkapan semua temuan terkait ketidakpatuahn terhadap peraturan

perundang-undangan yang ditemukan selama pemeriksaan secara rinci

dilaporkan dalam LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan baik yang berpengaruh secara material maupun tidak material.

Taufikurrahman (2014) mengatakan kerugian daerah, potensi kerugian

daerah, ketidakhematan, dan ketidakefektifan secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap pemberian opini audit oleh BPK RI atas LKPD provinsi

kabupaten kota di Sumatera Utara. Sejalan dengan hasil penelitian Taufikurrahman,

Safitri (2014) dan Nalurita (2015) mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan

antara kepatuhan peraturan perundang-undangan terhadap opini audit.

34

Defera (2013) menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan opini LKPD se

Indonesia. Akan tetapi, hal ini tidak diterima secara merata pada seluruh regional

Indonesia. Maluku dan papua menolak hipotesis tersebut. Hal ini berarti temuan

kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak bersifat

signifikan terhadap penentuan opini LKPD di Indonesia. Fatimah (2014) juga

membuktikan bahwa hanya kasus Kerugian daerah (KD) dan kasus penyimpangan

administrasi yang berpengaruh negatif pada penerimaan opini WTP. Sedangkan

kasus akibat ketidakpatuhan lainnya tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini

WTP.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

Nama

Peneliti

Judul Variabel Hasil Penelitian

Kawedar

(2009)

Opini Audit dan Sistem

Pengendalian Intern (

studi kasus pada

kabupaten PWJ yang

mengalami penurunan

opini audit).

Sistem

Pengendalian Intern

Kelemahan SPI

menyebabkan kabupaten

PWJ mengalami penurunan

opini dari wajar dengan

pengecualian di tahun 2006

menjadi disclaimer di tahun

2007.

Sunarsih

(2013)

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Opini

Disclaimer BPK

terhadap Laporan

Keuangan di Lingkungan

Departemen di Jakarta

Materialitas/SAP1,

Pelanggaran

SAP/SAP2,

kelemahan SPI,

Ketidakpatuhan

terhadap peraturan

perundang-

undangan, Opini

Disclaimer BPK.

Materialitas , pelanggaran

SAP, kelemahan sistem

pengendalian intern, dan

ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan tidak

mempengaruhi opini

disclaimer

35

Liana

(2011)

Pengaruh kelemahan

sistem pengendalian

intern pemerintah kota

dan kabupaten seluruh

indonesia terhadap

pemberian opini oleh

BPK

Kelemahan sistem

pengendalian

akuntansi dan

pelaporan (SPAP),

kelemahan sistem

pelaksanaan

anggaran

pendapatan dan

belanja (SPPAPB),

kelemahan sistem

pengendalian intern

(SPI), opini BPK.

Kelemahan sistem

pengendalian intern (SPI)

tidak berpengaruh terhadap

opini BPK, sedangkan

Kelemahan sistem

pengendalian akuntansi

dan pelaporan (SPAP) dan

kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan

belanja (SPAPB)

berpengaruh positif

terhadap opini BPK.

Sipahuntar

& Khairani

(2013)

Analisis perubahan opini

LHP BPK RI atas

laporan keuangan

pemerintah daerah

kabupaten empat

lawang

Opini Audit penurunan opini yang

diberikan oleh BPK atas

laporan keuangan pada

pemerintah daerah

kabupaten Empat Lawang

yang disebabkan karena

terdapat

kelemahan/kesalahan

material efektivitas SPI,

kepatuhan pemerintah

kabupaten Empat Lawang

terhadap peraturan

perundang-undangan dan

kesesuaian penyajian

laporan keuangan dengan

Standar Akuntansi

Pemerintahan

Defera

(2013)

Pengaruh Kelemahan

Sistem Pengendalian

Intern dan

Ketidakpatuhan pada

ketentuan Perundang-

Sistem

pengendalian intern,

ketidakpatuhan

terhadap peraturan

perundang-

Hanya kelemahan sistem

pengendalian akuntansi

dan pelaporan (SPAP)

yang berpengaruh negatif

pada seluruh pemda di

36

undangan terhadap

Penentuan Opini

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah di

Indonesia Tahun 2008-

2011

undangan, opini

LKPD

Indonesia dalam penentuan

opini LKPDnya. Dengan

kata lain, variabel selain

kelemahan SPAP semua

sangat bergantung pada

karakteristik masing-masing

regional di Indonesia dalam

mempengaruhi penentuan

opini LKPDnya.

Fatimah

(2014)

Pengaruh sistem

pengendalian intern,

kepatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan, opini audit

tahun sebelumnya, dan

umur pemerintah daerah

terhadap penerimaan

opini wajar tanpa

pengecualian pada

laporan keuangan

pemerintah daerah di

seluruh Indonesia.

Kelemahan Sistem

Pengendalian

Akuntansi dan

pelaporan (SPAP),

Kelemahan Sistem

pengendalian

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja (SPPAPB),

kelemahan Struktur

Pengendalian Intern

(StPI), Kelemahan

Sistem

Pengendalian Intern

lainnya, kerugian

daerah, potensi

kerugian daerah,

kekurangan

penerimaan,

ketidakhematan,

ketidakefisienan,

ketidakefektifan,

penyimpangan

ADM, N. potensi

kerugian daerah,

Kelemahan sistem

pengendalian akuntansi

dan pelaporan (SPAP), dan

ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan yang

mengakibatkan kasus

kerugiandaerah/perusahaa

n dan penyimpangan

administrasi berpengaruh

negatif terhadap

penerimaan opini WTP.

Sedangkan opini audit

tahun sebelumnya

berpengaruh positif

terhadap penerimaan opini

WTP.

37

opini tahun

sebelumnya, dan

opini WTP

Safitri

(2014)

Pengaruh sistem

pengendalian internal

dan temuan kepatuhan

terhadap opini audit

pada pemerintah daerah

Kelemahan sistem

pengendalian

internal, temuan

kepatuhan, realisasi

anggaran, opini

tahun sebelumnya,

opini WTP

Kelemahan sistem

pengendalian internal dan

besaran realisasi anggaran

tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap opini.

Sedangkan temuan

kepatuhan mempengaruhi

pemberian opini dengan

arah hubungan pengaruh

negatif, dan opini tahun lalu

berpengaruh secara

signifikan dan memiliki

kecendrungan berada di

level opini yang sama

dengan tahun ini.

Adzani &

Martani

(2013)

Pengaruh kesejahteraan

masyaraka, faktor politik

dan ketidakpatuhan

regulasi terhadap opini

audit laporan keuangan

pemerintah daerah.

Tingkat indeks

pembangunan

manusia

(IPM),tingkat

pengetahuan

masyarakat,tingkat

kesehatan, tingkat

pendapatan

masyarakat, jangka

waktu pemilu, politik

dinasti, jumlah

temuan, jumlah

rekomendasi,

nominal temuan,

nominal

rekomendasi, jenis

daerah, populasi,

Politik dinasti dan jangka

waktu pemilihan kepala

daerah berdampak negatif

terhadap opini audit. Disisi

lain, pembangunan

manusia memiliki dampak

positif terhadap opini audit

pemerintah daerah.

38

tindak lanjut, rasio

tindak lanjut, opini

BPK atas

pemeriksaan LKPD

Nalurita

(2015)

Pengaruh sistem

pengendalian internal,

kepatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan, dan

karakteristik daerah

terhadap kredibilitas

laporan keuangan

pemerintah daerah di

Indonesia

Kelemahan SPI,

ketidakpatuhan

terhadap peraturan

perundang-

undangan,

(karakteristik pemda

(ukuran pemda,

ketergantungan

pemda, opini tahun

sebelumnya,

kredibilitas LKPD

Kelemahan sistem

pengendalian intern,

ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan, ketergantungan,

dan opini tahun

sebelumnya berpengaruh

secara signifikan terhadap

opini audit tahun penelitian.

Akan tetapi, penelitian ini

tidak berhasil menjelaskan

hubungan ukuran

pemerintah daerah

kaitannya dengan opini.

Atyanta

(2011)

Analisis opini BPK atas

laporan keuangan

pemerintah daerah

(studi kasus pada

kabupaten X di jawa

timur).

Efektivitas SPI,

kepatuhan terhadap

undang-undang,

standar akuntansi

pemerintahan, opini

audit laporan

keuangan.

Opini WDP dari BPK yang

diberikan kepada LKPD

kabupaten X disebabkan

adanya temuan kasus

ketidakefektifan SPI

dengan temuan tertinggi

yaitu, kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan

belanja (SPPAPB).

Ketidakpatuhan terhadap

perundang-undangan yang

berlaku ditemukan kasus

kerugian daerah,

kekurangan penerimaan,

administrasi dan

ketidakefektifan. Ditemukan

39

lima kasus yang

mengindikasikan

ketidaksesuaian LKPD

kabupaten X dengan SAP,

yaitu ketidaksesuaian

dengan PSAP No.1 tentang

penyajian laporan

keuangan, PSAP No.2

tentang laporan realisasi

anggaran, dan PSAP No.7

tentang akuntansi aset

tetap.

Taufikurra

hman

(2014)

Analisis faktor-faktor

yang mempengaruhi

pemberian opini audit

oleh BPK RI atas LKPD

provinsi, kabupaten dan

kota di sumatera utara.

Kelemahan sistem

pengendalian

akuntansi dan

pelaporan (SPAP),

kelemahan sistem

pelaksanaan

anggaran

pendapatan dan

belanja (SPPAPB),

kelemahan struktur

pengendalian intern

(StPI), kerugian

daerah, potensi

kerugian daerah,

kekurangan

penerimaan,

administrasi,

ketidakhematan,

ketidakefisienan,

dan ketidakefektifan

terhadap, opini audit

BPK

Kelemahan sistem

pengendalian akuntansi

dan pelaporan (SPAP),

kelemahan sistem

pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja

(SPPAPB), kelemahan

struktur pengendalian intern

(StPI), kerugian daerah,

potensi kerugian daerah,

kekurangan penerimaan,

administrasi,

ketidakhematan,

ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan secara

simultan berpengaruh

signifikan terhadap

pemberian opini audit oleh

BPK RI atas LKPD provinsi,

kabupaten, dan kota di

sumatera.

Jiang Internal control Dampak Terdapat hubungan positif

40

(2009) deficiencies and the

issuance of going

concern opinions.

pengungkapan

kelemahan

pengendalian

internal yang

material, dampak

dari klasifikasi

kelemahan material

( level perusahaan

dan akun spesifik),

opini going concern.

antara pengungkapan

kelemahan SPI yang

material dan

kecenderungan auditor

untuk mengeluarkan opini

going concern.

41

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Laporan keuangan daerah yang telah disusun oleh masing-masing

pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangannya,

sebelum disampaikan kepada DPR harus diperiksa (diauit) terlebih dahulu oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kewajaran informasi yang

terdapat dalam laporan keuangan serta kesesuaian dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Arens, Elder dan Beasley (2011:4) mengatakan, “Audit adalah pengumpulan

data dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan

derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit

harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Tujuan audit adalah

untuk memberikan opini akuntan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah

daerah. Opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai

berikut:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP),

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

42

4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Rata-rata pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang

mendapatkan opini WTP hanya sekitar 34,7% selama tiga tahun terakhir ini. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal.

Mengingat pentingnya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yang tertuang

dalam laporan keuangan pemerintah daerah dikaitkan dengan hasil audit BPK maka

isu tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian. Menurut Auditya, dkk.

(2013), pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila daerah

tersebut mampu mengelola keuangan daerah sehingga dapat memberikan

kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Informasi yang diungkapkan oleh pemerintah daerah lewat Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan memberikan signal yang

menggambarkan bagaimana kualitas pengelolaan pemerintah daerah tersebut.

Dorongan suatu entitas untuk memberikan informasi karena adanya asimetri

informasi antara entitas tersebut dengan pihak eksternal. Signal ini berupa opini

yang diberikan oleh BPK mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah

daerah untuk merealisasikan keinginan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna

laporan keuangan daerah juga menuntut adanya transparansi dari segala hal

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerahnya. Oleh

karena itu pemerintah daerah wajib menyediakan informasi untuk memenuhi

keinginan masyarakat dan mengurangi asimetri informasi. Menurut Utomo (2012)

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator,

seperti ketetapan waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran

43

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perda tentang Perubahan APBD,

kualitas pendapatan, prosentase realisasi APBD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA), penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu,

dan opini BPK atas LKPD.

Kawedar (2009), Taufikurrahman (2014), dan Nalurita (2015) menunjukkan

bahwa terdapat penurunan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan

pemerintah daerah yang disebabkan karena adanya kelemahan/ kesalahan material

efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan. Sipahuntar dan Kairani (2012) juga mengatakan bahwa

terapat beberapa faktor penyebab perbedaan opini BPK atas laporan keuangan

kabupaten empat lawang yaitu: karena adanya ketidaksesuaian tiga unsur yang

diperiksa yaitu efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyajian laporan keuangan

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Atyanta (2011) juga mengatakan bahwa

kualitas SDM yang rendah dan mutasi yang sering dilakukan oleh Badan

Kepegawaian daerah serta tidak tertibnya OPD dalam penatausahaan keuangan

mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,

sehingga opini WTP belum tercapai. Hal tersebut kemudian membentuk sebuah

kerangka pemikiran dalam peneliatian ini yang dapat dilihat pada gambar 3.1.

44

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

-

-

-

-

-

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Pelanggaran atas Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap Opini Audit BPK

Dalam konteks teori signal dalam pemerintah, Standar Akuntansi

Pemerintahan sangat diperlukan dalam menjamin konsistensi pelaporan keuangan.

Apabila pemerintah daerah tidak menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan

sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan menimbulkan

implikasi negatif berupa rendahnya transparansi, reabilitas dan objektivitas informasi

yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan

pengauditan (Sari, 2013).

Pelanggaran SAP

(X1)

Kelemahan sistem pengendalian

akuntansi dan pelaporan (X2a)

Ketidak patuhan terhadap peraturan

perundang-undangan (X3)

Opini audit laporan

keuangan pemerintah

daerah

(Y) Kelemahan struktur pengendalian

intern (x2c)

Kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja (X2b)

45

Hasil penelitian Sipahuntar dan Khairani (2012), menunjukkan bahwa

penurunan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pada pemerintah

daerah kabupaten empat lawang salah satunya disebabkan oleh

kelemahan/kesalahan material terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan

empat lawang dengan standar akuntansi pemerintahan. Hasil yang sama ditunjukan

oleh Atyanta (2011) yang menunjukkan bahwa ditemukan lima kasus yang

mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD kabupaten X dengan SAP, yaitu

ketidaksesuaian dengan PSAP No.01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02

Laporan Realisasi Anggaran, PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap. Salah satu

penyebab kabupaten di jawa timur belum memperoleh opini WTP adalah tidak

tertibnya OPD dalam penatausahaan keuangan daerah mengakibatkan timbulnya

permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang diajukan

sebagai berikut:

H1: Pelanggaran atas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK.

3.2.2 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini

Audit BPK

Puspita & Martani (2010) mengatakan, Pemerintah akan memberikan signal

ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas,

peningkatan sistem pengendalian intern, dan pengungkapan yang lebih lengkap.

Semakin andal laporan keuangan, aman aset negara, dan semakin taat pada

peraturan perundang-undangan maka semakin baik opini yang akan diperoleh, dan

implementasi system pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan semakin

baik merupakan bentuk signal pemerintah kepada stakeholders.

46

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Kelemahan Sistem

Pengendalian Intern atas laporan keuangan yang diidentifikasi pemeriksa BPK RI

dalam pemeriksaan keuangan tersebut dikelompokkan menjadi: kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB), dan kelemahan struktur

pengendalian intern (StPI) yang dilaporkan BPK RI dalam Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan setiap semester. Sehingga jika salah satu dari kelompok sistem

pengendalian intern tersebut ditemukan ada kelemahan tentunya mempengaruhi

pemberian opini oleh BPK.

Hal ini dibuktikan pada beberapa penelitian sebelumnya diantaranya hasil

penelitian kawedar (2009) mengatakan bahwa belum disusunnya sistem dan

prosedur penyusunan APBD yang merupakan salah satu bentuk kelemahan struktur

pengendalian intern sehingga terjadi penurunan audit dari Wajar Dengan

Pengecualian menjadi Disclaimer; Atyanta (2011) mengatakan bahwa kelemahan

sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja menjadi

kendala dalam pencapaian opini WTP; Nalurita (2015) menunjukkan bahwa

kelemahan SPI berpengaruh negatif terhadap opini auditor. Defera (2013) juga

menyimpulkan bahwa hanya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan (SPAP) yang berpengaruh negatif pada seluruh pemda di Indonesia

dalam penentuan LKPDnya. Variabel selain kelemahan sistem pengendalian

akuntansi dan pelaporan, semua sangat bergantung pada karakteristik masing-

masing regional di Indonesia dalam mempengaruhi penentuan opini LKPDnya.

Fatimah (2014) juga membuktikan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern

yang berpangaruh terhadap penerimaan opini WTP adalah kelemahan sistem

47

pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), sedangkan kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB) dan

kelemahan struktur pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap penerimaan

opini WTP. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan

sebagai berikut:

H2: Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK

H3: Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK

H4: Kelemahan struktur pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK

3.2.3 Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

terhadap Opini Audit BPK

Salah satu standar pelaksaan pekerjaan lapangan tambahan dalam

pernyataan standar pemeriksaan Nomor 2 dalam SPKN adalah mewajibkan

pemeriksa merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai

guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap

penyajian laporan keuangan. Perlu digarisbawahi dalam pengujian kepatuhan ini

adalah tujuannya bagi pemeriksa yaitu memperoleh keyakinan yang memadai

tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang berpengaruh

langsung dan mater ial terhadap penyajian laporan keuangan, dengan demikian

jelas bahwa adanya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, akan memberikan signal

terhadap pemberian opini dalam hal apabila terjadi ketidakpatuhan yang bersifat

48

material dan berpengaruh langsung terhadap kewajaran laporan keuangan karena

temuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah,

kekurangan penerimaan, temuan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan,

dan ketidakefektifan.

Hasil penelitian Sipahuntar dan Khairani (2012), Atyanta (2013), Nalurita

(2015), menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan berpengaruh negatif terhadap pemberian opini auditor yang berarti

semakin banyak temuan terkait kerugian daerah, kekurangan penerimaan, temuan

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam laporan

keuangan akan menyebabkan penurunan opini. Taufikurrahman (2014) juga

menemukan bahwa semua unsur dalam ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan seperti kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan

penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan secara simultan berpengaruh terhadap pemberian opini audit oleh

BPK RI. Hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H5: Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK

49

BAB IV

METODE PENELITIAN

1.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat kausal (sebab-akibat). Desain penelitian kausal

digunakan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dari variabel-variabel yang

dapat mempengaruhi opini audit BPK. Rancangan penelitian ini digunakan untuk

mengetahui pengaruh pelanggaran atas penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Ketidakpatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Terhadap Opini Audit BPK.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Waktu

penelitian selama kurang lebih 3 bulan, terhitung mulai Oktober 2016 sampai

dengan Januari 2017.

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia

yang laporan keuangannya menjadi objek pemeriksaan BPK RI pada Tahun 2013

sampai dengan 2015. Ketiga tahun pemeriksaan ini dipilih karena merupakan tahun

pemeriksaan terbaru yang datanya telah tersedia sehingga dapat diperoleh oleh

peneliti.

50

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel yang

dikumpulkan sebanyak 25 sampel pemeriksaan yaitu pemerintah daerah Sulawesi

Selatan pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan data kabupaten

di Indonesia yang berjumlah 25 kabupaten/kota, terdapat 75 objek pengamatan BPK

RI atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2013 sampai dengan 2015

yang terdiri dari 25 laporan keuangan tahun 2013, 25 laporan tahun 2014, dan 25

laporan tahun 2015. Laporan keuangan yang bisa diambil dalam penelitian ini

adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Tahun anggaran 2013

sampai dengan 2015 yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel

yang dipilih dalam penelitian. Metode sampel yang digunakan adalah metode area

sampling design / cluster sampling yang merupakan klaster geografis dalam area

Sulawesi Selatan. Alasan peneliti menggunakan metode sampling ini antara lain:

1. Lebih mudah dalam proses pengambilan data karena jumlah data menjadi

lebih sedikit dan khusus pada kelompok area tertentu.

2. Pemerintah daerah dalam satu jenis area tersebut memiliki karakteristik yang

sama.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif,

yaitu data yang dapat diukur dan berupa angka-angka. Selain data kuantitatif, data

kualitatif juga digunakan. Data kualitatif, yaitu data berupa kalimat atau uraian

masalah terhadap data yang ada. Data kualitatif yang digunakan dalam peneltian ini

51

adalah data yang mengacu pada hal-hal yang mempengaruhi pemberian opini pada

LKPD.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pemerintah

daerah Sulawesi Selatan atas pemeriksaan terhadap 25 pemerintah daerah yang

dijadikan sampel pada tahun 2015. Sumber data selanjutnya adalah Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 yang diperoleh melalui situs www.bpk.go.id.

4.5 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan

data riset dan dokumen. Analisis dokumen atau analisis ini ditujukan untuk

memperoleh data langsung seperti buku, dokumen, artikel, laporan, jurnal, dan lain-

lain. Data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas

pemerintah daerah Sulawesi Selatan atas pemeriksaan terhadap 25 pemerintah

daerah yang dijadikan sampel pada tahun 2015. Sumber data selanjutnya adalah

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2015 BPK RI.

4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas

(dependen) dan variabel terikat (independen). Variabel terikat merupakan variabel

yang menjadi perhatian utama peneliti.

52

4.6.1 Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah opini yang dikeluarkan oleh BPK

atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit adalah

pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004). Seluruh data mengenai opini diperoleh dari

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2015 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Semester I Tahun 2013 sampai dengan 2015. Penelitian ini, mengkategorikan

masing-masing opini ke dalam bentuk skala ordinal. Dengan skala ordinal tidak

hanya mengkategorikan data ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan rangking

terhadap kategori (Ghozali 2011:4). Berikut hasil skala ordinal untuk tiap kategori

opini:

1 = Tidak Memberikan Pendapat

2 = Tidak Wajar

3 = Wajar Dengan Pengecualian

4 = Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

5 = Wajar Tanpa Pengecualian

Dari skala tersebut dapat dijelaskan bahwa skor terendah adalah satu yaitu

tidak memberikan pendapat. Skor berikutnya adalah dua, yaitu tidak wajar. Opini

wajar dengan pengecualian diberikan skor tiga. Skor keempat adalah wajar tanpa

pengecualian dengan paragraf penjelasan. Skor tertinggi yaitu lima diberikan kepada

kategori wajar tanpa pengecualian.

53

4.6.2 Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yang akan

dijabarkan sebagai berikut.

4.6.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai salah satu variabel bebas

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah temuan (skala rasio) terkait

pelanggaran standar akuntansi pemerintahan pada masing-masing tahun

pemeriksaan yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan

Keuangan tahun 2013 sampai dengan 2015. (Lihat Lampiran 1).

4.6.2.2 Kelemahan Sistem pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

pengendalian Internal adalah “ Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Dengan adanya

system pengendalian internal diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana

54

terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga

dapat mendeteksi terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara.

Jumlah temuan SPI merupakan salah satu kriteria BPK dalam memberikan

opini. Dalam penelitian ini kelemahan sistem pengendalian internal merupakan

proksi terhadap penilaian lemahnya sistem pengendalian internal pemda.

Kelemahan SPI diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem

Pengendalian Internal tahun 2013 sampai dengan 2015. Temuan SPI dirangkum

dari tiga kategori kelemahan SPI yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi

dan pelaporan (SPAP), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja (SPPAPB), dan kelemahan struktur pengendalian intern

(StPI). Ketiga kelemahan tersebut diukur dengan menggunakan jumlah temuan

(skala rasio) kelemahan pada masing-masing tahun pemeriksaan terkait sistem

pengendalian intern. (Lihat Lampiran 2).

4.6.2.3 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam pernyataan standar pelaporan tambahan kedua dalam standar

pemeriksa keuangan Negara (SPKN, 2007) mengatakan bahwa “Laporan hasil

pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan harus mengungkapkan telah

melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan

keuangan.” Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tercermin dari

tindakan illegal yang terjadi atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang ditemukan.

55

Variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

penelitian ini juga diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tahun 2013 sampai dengan 2015.

Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah temuan (skala rasio) terkait

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada masing-masing

tahun pemeriksaan. (Lihat Lampiran 3).

4.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, sebelumnya dilaksanakan perhitungan jumlah

pelanggaran atas penerapan standar akuntansi pemerintahan, jumlah kelemahan

atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, jumlah kelemahan atas sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, jumlah kelemahan

atas struktur pengendalian intern, dan jumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan. Skala pengukuran yang digunakan pada variabel independen

adalah skala rasio sedangkan variabel dependen menggunakan skala ordina

dengan cara memberi rangking pada tiap-tiap opini. Rangking terendah yaitu satu

diberikan pada opini disclaimer dan rangking tertinggi yaitu lima diberikan pada opini

WTP. Selanjutnya penulis menggunakan metode ordinal logistic regression untuk

melakukan uji statistik terhadap model penelitian. Regresi logistik merupakan

metode regresi yang digunakan untuk mecari hubungan antar variabel dependen

yang memiliki skala nominal dengan variabel independen yang memiliki campuran

skala rasio dengan skala ordinal. Dalam regresi ini tidak memerlukan asumsi

multivariate normal distribution karena variabel bebas merupakan campuran antara

variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non metrik) (Ghozali 2011:333). Ordinal

56

logistic regression digunakan jika variabel dependen menggunakan skala ordinal

(Ghozali 2011: 348).

4.7.1 Uji Fit Model

Ghozali 2011 mengatakan bahwa langkah awal dalam metode ini adalah

menilai overall fit model terhadap data. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui

apakah semua variabel dependen sebagaimana uji F dalam regresi linear

didasarkan pada statistika -2LL atau nilai LR. Untuk menilai model fit atau tidak

maka akan dihipotesiskan sebagai berikut:

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

HA: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima akan tetapi jika probabilitas < 0,05

Ho ditolak. Untuk dapat menilai model yang digunakan fit atau tidak, maka

menggunakan fungsi likelihood. Menurut Ghozali 2011, likelihood L dari model

merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data

input. Dan untuk menguji hipotesis tersebut L ditransformasikan menjadi -2LogL.

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berguna untuk mengukur prosentase pengaruh

variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien

menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang

digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila R

kecil atau sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan

57

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau

variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan

sedikitpun variasi vaiabel dependen. Sebaliknya R² sama dengan 1, maka

prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap

variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Regresi

logistic menggunakan nilai Mc Fadden. Semakin besar Mc Fadden maka semakin

bagus sebuah model dalam memberikan kontribusi prediksi terhadap variabel

dependennya.

4.7.3 Uji Koefisien Regresi

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk

dapat menguji koefisien regresi maka perlu memperhatikan sebagai berikut.

a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.

b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi

probabilitas value (p-value). Jika p-value > α, maka hipotesis alternatif

ditolak. Sebaliknya jika p-value < α, maka hipotesis alternatif diterima.

Rumus Regresi:

Y = α + β1X1 + β2X2a + β2X2b + β2X2c + β3X3

Keterangan:

Y = Opini BPK

58

X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2a = Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

X2b = Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja

X2c = Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

X3 = Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

α = Konstanta

β1,…,β4 = Koefisien Variabel Independen

59

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Data

Penelitian ini terdiri dari 25 sampel pemeriksaan pada pemerintah daerah

Sulawesi Selatan. Data terdiri dari tiga tahun laporan keuangan yang dimulai tahun

2013-2015. Dengan demikian, penelitian ini terdiri dari 75 objek pengamatan atas

laporan keuangan.

Laporan keuangan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah laporan

keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Tahun anggaran 2013 sampai dengan

2015 dan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang dipilih

dalam penelitian. Berikut proses seleksi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 5.1 Sampel penelitian

Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Prov Kota Kab Total

Jumlah Sampel 1 3 21 25

Laporan Keuangan yang tidak diaudit - - - -

Laporan Keuangan yang tidak lengkap - - - -

Sampel Akhir 1 3 21 25

Periode Laporan Keuangan

2013 1 3 21 25

2014 1 3 21 25

2015 1 3 21 25

Jumlah pengamatan atas laporan keuangan 3 9 63 75

Sumber: Data Sekunder (diolah)

60

5.2 Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel menjelaskan gambaran umum mengenai setiap variabel

yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya opini audit, penerapan standar

akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern yang terdiri dari kelemahan

sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB), dan

kelemahan struktur pengendalian intern (StPI), serta ketidakpatuhan tehadap

peraturan perundang-undangan.

1. Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa

mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Seluruh data mengenai

opini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2015 dan Ikhtisar

Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 sampai dengan 2015. Opini ini

dikeluarkan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di

Sulawesi Selatan. Berikut statistik deskriptif variabel opini audit.

Tabel 5.2 Statistik Deskriptif Opini Audit

Jenis Opini Jumlah (N) Persentase Marginal

Disclaimer 7 9.3%

TW 2 2.7%

WDP 31 41.3%

WTP DPP 9 12.0%

WTP 26 34.7%

Total 75 100.0%

Sumber: Data Sekunder (diolah)

61

Pada Tabel 5.2 di atas, jenis opini audit berupa disclaimer yang berarti

bahwa BPK RI tidak memberikan pendapat kepada 7 pemerintah daerah dengan

persentase marginal 9.3%. Opini audit berupa tidak wajar (TW) sebanyak 2 atau

2.7% dari total keseluruhan sampel. Jenis opini berupa wajar dengan pengecualian

(WDP) banyak diperoleh pemerintah daerah dengan jumlah 31 atau 41.3% dari total

keseluruhan sampel. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP

DPP) sebanyak 9 atau 12% dan wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 26 atau

34.7% dari total keseluruhan sampel.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilihat dari jumlah

temuan pada masing-masing tahun pemeriksaan terkait pelanggaran dalam

penerapan SAP yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan

Keuangan tahun 2013 sampai dengan 2015.

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Pelanggaran SAP

Jumlah (N) Minimal Maksimal Rata-rata

75 0 15.0 3.76 Sumber: Data Sekunder (diolah)

Pada Tabel 5.3 di atas, rata-rata pelanggaran penerapan SAP yang

diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebesar 3.76 yang mengindikasikan bahwa

rata-rata terdapat 3 - 4 temuan kelemahan pelaporan keuangan selama tiga periode

pengamatan. Dari 75 sampel penelitian, nilai minimal sebanyak 0 yang

mengindikasikan tidak ada temuan sedangkan nilai maksimal sebanyak 15.0 yang

mengindikasikan bahwa jumlah temuan yang paling tinggi dalam pelaporan

62

keuangan sebanyak 15 temuan. Semakin sedikit jumlah temuan terkait pelanggaran

SAP menandakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah

diterapkan dengan baik.

3. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan sistem pengendalian internal merupakan proksi terhadap

penilaian lemahnya sistem pengendalian internal pemda. Kelemahan SPI diperoleh

dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Internal tahun 2013

sampai dengan 2015. Temuan SPI dirangkum dari tiga kategori kelemahan SPI

yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), kelemahan

sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB),

dan kelemahan struktur pengendalian intern (StPI). Ketiga kelemahan tersebut

diukur dengan menggunakan jumlah temuan pada masing-masing tahun

pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern.

Tabel 5.4 Statistik Deskriptif Kelemahan SPI

Kriteria Jumlah (N) Minimal Maksimal Rata-rata

SPAP 75 0 6.0 1.01

SPPAPB 75 0 3.0 0.52

StPI 75 0 7.0 1.44

Sumber: Data Sekunder (diolah)

a. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan (SPAP)

Pada Tabel 5.4 di atas, rata-rata jumlah temuan kelemahan SPAP yang

diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebesar 1.01 yang mengindikasikan bahwa

rata-rata terdapat satu temuan kelemahan SPAP selama tiga periode pengamatan.

Dari 75 sampel penelitian, nilai minimal sebanyak 0 yang mengindikasikan tidak ada

temuan sedangkan nilai maksimal sebanyak 6.0 yang mengindikasikan bahwa

63

jumlah temuan yang paling tinggi dalam sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan sebanyak 6 temuan.

b. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja (SPPAPB) Pada Tabel 5.4 di atas, rata-rata jumlah temuan kelemahan SPPAPB yang

diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebesar 0.52 yang mengindikasikan bahwa

rata-rata terdapat nol dan satu temuan kelemahan SPPAPB selama tiga periode

pengamatan. Dari 75 sampel penelitian, nilai minimal sebanyak 0 yang

mengindikasikan tidak ada temuan sedangkan nilai maksimal sebanyak 3.0 yang

mengindikasikan bahwa jumlah temuan yang paling tinggi dalam sistem

pengendalian anggaran sebanyak 3 temuan.

c. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern (StPI).

Pada Tabel 5.4 di atas, rata-rata jumlah temuan kelemahan StPI yang

diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebesar 1.44 yang mengindikasikan bahwa

rata-rata terdapat 1 - 2 temuan kelemahan StPI selama tiga periode pengamatan.

Dari 75 sampel penelitian, nilai minimal sebanyak 0 yang mengindikasikan tidak ada

temuan sedangkan nilai maksimal sebanyak 7 yang mengindikasikan bahwa jumlah

temuan yang paling tinggi dalam struktur pengendalian intern sebanyak 7 temuan.

4. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tercermin dari

tindakan illegal yang terjadi atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang ditemukan. Variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah temuan pada

64

masing-masing tahun pemeriksaan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan

perudang-undangan.

Tabel 5.5 Statistik Deskriptif

Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Jumlah (N) Minimal Maksimal Rata-rata

75 0 5 0.95

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Pada Tabel 5.5 di atas, rata-rata jumlah temuan terkait ketidakpatuhan

terhadap peraturan perudang-undangan sebesar 0.95 yang mengindikasikan bahwa

rata-rata terdapat satu temuan selama tiga periode pengamatan. Dari 75 sampel

penelitian, nilai minimal sebanyak 0 yang mengindikasikan tidak ada temuan

sedangkan nilai maksimal sebanyak 5.0 yang mengindikasikan bahwa jumlah

temuan yang paling tinggi dalam ketidakpatuhan peraturan sebanyak 5 temuan.

5.3 Hasil Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan ordinal logistic regression.

Sebelum dilakukan uji statistik tersebut, penilaian kelayakan model perlu dilakukan

terhadap data penelitian. Penilaian statistik tersebut berdasarkan fungsi Likelihood,

uji parallel lines, dan pseudo R-square.

Tabel 5.6 Uji Kelayakan Model

Indikator Fungsi Likelihood Uji Paralllel lines

-2Loglikelihood 192.146 52.303 52.303 39.012

Chi-square 139.844 13.291

Sig. 0.000 0.580

Sumber: Data Sekunder (diolah)

65

Pada tabel 5.6 di atas, uji kelayakan model terhadap data dinilai dari fungsi

likelihood dan uji parallel lines. Pada fungsi likelihood, nilai likelihood mengalami

penurunan daru 192.146 menjadi 52.303 dengan chi-square 139.844 dan signifikan

pada di bawah 0.05. yang berarti model yang memasukkan variabel independen

lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model fit, yaitu model dengan variabel

independen memberikan ketepatan akurasi yang lebih baik untuk memprediksi opini

BPK. sebaliknya, uji parallel lines digunakan untuk menilai asumsi bahwa semua

kategori memiliki paramter yang sama atau tidak. Nilai yang dinginkan adalah tidak

signifikan (>0.05). Hasil uji tersebut menunjukkan 0.580 yang berarti signifikan

sebab di atas 0.05.

Selanjutnya, Tabel 5.7 di bawah ini menunjukkan variasi variabel dependen

yaitu opini audit yang dapat dijelaskan oleh lima variabel independennya. Pada MC

Fadden menghasilkan nilai sebesar 0.714 yang berarti variabel independen dapat

menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 71.4%.

Tabel 5.7 Pseudo R-Square

Cox and Snell 0.845

Nagelkerke 0.912

McFadden 0.714

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Variasi variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini

menjelaskan 71.4% variasi variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa

besarnya nilai Mc Fadden mengindikasikan bahwa model penelitian semakin bagus

dalam memberikan kontribusi prediksi. Sebesar 71.4% kontribusi pengaruh

pelanggaran SAP, Kelemahan SPI yang terdiri dari kelemahan SPAP, kelemahan

SPPAPB, kelemahan StPI, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

66

undangan terhadap opini. Sedangkan sisanya 28,6% dijelaskan oleh variabel diluar

model.

Pada tabel 5.7, nilai-nilai Pseudo R-Square yang dihasilkan begitu tinggi

memungkinkan model mengalami multikolonieritas. Adanya korelasi antar variabel

independen mengindikasikan model kurang baik. Oleh karena itu, penelitian ini

melakukan uji multikolonieritas apakah model penelitian terjadi korelasi yang tinggi

antar variabel independennya.

Tabel 5.8 Uji Multikolonieritas

Variabel SAP SPAP SPPAPB StPI KETIDAKPATUHAN

SAP 1 - 0.437 - 0.303 -0.044 -0.385

SPAP -0.437 1 -0.058 -0.015 -0.121

SPPAPB - 0.303 -0.058 1 0.079 -0.286

StPI -0.044 -0.015 0.079 1 -0.427

KETIDAKPATUHAN -0.385 -0.121 -0.286 -0.427 1

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Penelitian ini menganalisis matrik korelasi antar variabel independen untuk

melihat multikolonieritas yang terjadi. Hair et al (2010) mengatakan cara yang paling

sederhana dan paling jelas untuk mengidentifikasi kolinearitas adalah pemeriksaan

matriks korelasi variabel independen. Kemunculan korelasi tinggi (umumnya 0.90

dan lebih tinggi) adalah indikasi pertama kolinearitas substansial yang mungkin

disebabkan efek gabungan dari dua atau lebih variabel independen lainnya.

Berdasarkan tabel 5.8 di atas, nilai koefisien yang dihasilkan masing-masing variabel

di bawah 0.90.

Dua ukuran yang paling umum untuk menilai collinearity pairwise dan

multiple variable adalah varians inflation factor (VIF) dan Tolerance:

67

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

T Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 4,796 ,099 48,316 ,000

SAP -,068 ,025 -,219 -2,758 ,007 ,351 2,851

SPAP -,274 ,062 -,284 -4,415 ,000 ,532 1,879

SPPAPB -,330 ,105 -,200 -3,132 ,003 ,539 1,856

StPI -,131 ,054 -,131 -2,417 ,018 ,745 1,341

KEPATUHAN -,318 ,076 -,320 -4,160 ,000 ,372 2,690

a. Dependent Variable: OPINI

Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Begitupula dengan VIF jika nilainya lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi

multikolinearitas. Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance diatas 0,10 dan

nilai VIF dibawah 10,00 sehingga model penelitian ini telah dianggap baik karena

terbebas dari multikolonieritas.

Setelah model penelitian dianggap baik dan layak, uji hipotesis dilakukan

dengan menggunakan regresi logistik ordinal. Adapun ringkasan hasil regresi

tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Hasil Uji Signifikansi Parsial Variabel Koefisien Signifikansi

X1 -0.508 0.005

X2 -2.187 0.000

X3 -3.456 0.006

X4 -0.845 0.025

X5 -3.142 0.002

Pseudo R-Square 71.4%

68

Fungsi Likelihood 0.000 Parallel lines Test 0.580 Sumber: Data Sekunder (diolah)

5.4 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji signifikansi, hasil uji hipotesis dapat dirangkum sebagai

berikut.

Tabel 5.10 Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Koefisien Prediksi Arah Signifikansi Hasil

X1 -0.508 Negatif Signifikan >5% Diterima

X2 -2.187 Negatif Signifikan >5% Diterima

X3 -3.456 Negatif Signifikan >5% Diterima

X4 -0.845 Negatif Signifikan >5% Diterima

X5 -3.142 Negatif Signifikan >5% Diterima

Hasil uji hipotesis diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah

sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5

Logit (p1)= -24,694 - 0,508X1 – 2,187X2 – 3,456X3 – 0,845X4 – 3,142X5

Logit (p1+p2)= -22,637 - 0,508X1 – 2,187X2 – 3,456X3 – 0,845X4 – 3,142X5

Logit (p1+p2+p3)= -5,677 - 0,508X1 – 2,187X2 – 3,456X3 – 0,845X4 – 3,142X5

Logit (p1+p2+p3+p4)= -2,722 - 0,508X1 – 2,187X2 – 3,456X3 – 0,845X4 – 3,142X5

Keterangan:

P1= Probabilitas Tidak Memberikan Pendapat

P2= Probabilitas Tidak Wajar

69

P3= Probabilitas Wajar Dengan Pengecualian

P4= Probabilitas Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Opini Audit

BPK.

Variabel SAP yang menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan

menghasilkan koefisien -0.508 dengan signifikansi berada di bawah α=0.05. Hal ini

mengindikasikan bahwa standar akuntansi pemerintahan memberikan arah negatif

yang signifikan sehingga H1 diterima yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh negatif terhadap opini

audit BPK.

2. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

terhadap Opini Audit BPK

Variabel SPAP yang menjelaskan sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan, menunjukkan koefisien -2.187 yang dengan signifikansi berada di bawah

α=0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan memberikan arah negatif yang signifikan sehingga H2 diterima yang

menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK.

3. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja terhadap Opini Audit BPK

Variabel SPPAPB yang menjelaskan sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja menunjukkan koefisien -3.456 yang dengan

signifikansi berada di bawah α=0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem

70

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja memberikan arah

negatif yang signifikan sehingga H3 diterima yang menyatakan bahwa Kelemahan

sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh

Negatif terhadap opini audit BPK.

4. Pengaruh Kelemahan Struktur Pengendalian Internal terhadap Opini Audit

BPK

Variabel StPI yang menjelaskan struktur pengendalian intern menunjukkan

koefisien -0.845 yang dengan signifikansi berada di bawah α=0.05. Hal ini

mengindikasikan bahwa struktur pengendalian intern memberikan arah negatif yang

signifikan sehingga H4 diterima yang menyatakan bahwa Kelemahan struktur

pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK.

5. Pengaruh Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit

BPK

Variabel kelima dalam penelitian ini adalah ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang - undangan. Variabel tersebut menunjukkan koefisien -3.142

yang dengan signifikansi berada di bawah α=0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memberikan arah negatif

yang signifikan sehingga H5 diterima yang menyatakan bahwa ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit

BPK.

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Opini

Audit BPK

Hasil hipotesis pertama (H1) memiliki nilai koefisien -0,508 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,005 (sig < 0.05). Hasil penelitian ini mendukung rumusan H1

yang menyatakan bahwa pelanggaran atas penerapan standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sipahuntar dan Kairani (2012),

yang menunjukkan bahwa penurunan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan

keuangan pada pemerintah daerah kabupaten empat lawang salah satunya

disebabkan karena kelemahan/kesalahan material terhadap kesesuaian penyajian

laporan keuangan kabupaten empat lawang dengan standar akuntansi

pemerintahan. Atyanta (2011) juga menemukan bahwa pelanggaran standar

akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap opini BPK. Atyanta

menunjukkan bahwa ditemukan lima kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian

LKPD kabupaten X dengan SAP, yaitu ketidaksesuaian dengan PSAP No.01

penyajian laporan keuangan, PSAP No.02 Laporan realisasi anggaran, PSAP No.07

akuntansi aset tetap.

Dalam konteks teori sinyal dalam pemerintah, Standar Akuntansi

Pemerintahan sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan

keuangan. Pemerintah daerah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang

72

memadai mendorong reabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, konsistensi

dalam pelaporan keuangan. Sari (2013) mengatakan apabila pemerintah daerah

tidak menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam

penyusunan laporan keuangan, maka akan menimbulkan implikasi negatif berupa

rendahnya transparansi, reabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan,

inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan. Dengan

demikian, pelanggaran atas penerapan standar akuntansi pemerintahan mampu

mepengaruhi opini audit BPK. Semakin banyak jumlah pelanggaran terkait dengan

penerapan standar akuntansi pemerintahan, semakin menurunkan opini audit di

mana dalam hal ini semakin kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah

daerah untuk menerima opini WTP. Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah. Kesesuaian standar tersebut mendorong pengaruh dalam

memberikan opini.

6.2 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini

Audit BPK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian

internal memberikan hasil yang signifikan terhadap opini audit BPK. Kelemahan

sistem pengendalian internal terbagi menjadi tiga diantaranya kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB), dan kelemahan struktur

pengendalian intern (StPI). Ketiga sub-variabel tersebut memberikan pengaruh

negatif terhadap opini audit.

73

Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat melalui laporan

keuangan yang berkualitas, peningkatan system pengendalian internal, dan

pengungkapan yang lebih lengkap. Semakin andal laporan keuangan maka semakin

baik opini yang diperoleh dan implementasi system pengendalian intern dalam

pengelolaan keuangan semakin baik merupakan bentuk signal pemerintah kepada

stakeholders bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban sebagai

pengemban amanat rakyat (Puspita dan Martani, 2010). Semakin banyak jumlah

temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern, semakin kecil pemberian

opini audit WTP. Menurut Arens et al. (2008) Pengendalian internal diberikan untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu

keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sarita (2012) menyebutkan bahwa

sistem pengendalian internal yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja dalam

pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang -

undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal seharusnya bertumpu pada penguatan

sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh pihak

dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan

anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan,

penetapan prosedur dan reviu pada seluruh tahapan.

a. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

terhadap Opini Audit BPK

Pengujian hipotesis 2 (H2) memiliki nilai koefisien sebesar -2,187 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,000 (sig < 0,05). Hasil penelitian ini mendukung

74

hipotesis H2. Kesimpulannya bahwa variabel kelemahan SPAP berpengaruh negatif

terhadap pemberian opini BPK. Semakin besar temuan kelemahan terkait sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP) maka semakin kecil kemungkinan

pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Defera (2013) yang

mengatakan bahwa variabel selain kelemahan SPAP (system pengendalian

akuntansi pelaporan) yang berpengaruh negatif di seluruh indonesia, semua sangat

tergantung pada karakteristik masing-masing regional di indonesia dalam

mempengaruhi penentuan opini LKPD. Fatimah (2014) juga mengatakan bahwa

kelemahan sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap penerimaan

opini WTP adalah kelemahan SPAP sedangkan kelemahan SPPAPB dan StPI tidak

berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP. Berbeda dengan penelitian

sebelumnya, Sunarsih (2013) mengatakan bahwa kelemahan SPI tidak berpengaruh

walaupun terbatas pada opini disclaimer. Safitri (2014) juga mengatakan bahwa

kelemahan sistem pengendalian internal dan besaran realisasi anggaran tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap opini.

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP)

merupakan kelemahan sistem pengendalian yang terkait dengan kegiatan

pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mempengaruhi pemberian

opini audit. Kelemahan SPAP terdiri dari pencatatan yang tidak/belum dilakukan

atau tidak akurat; proses penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan; entitas

terlambat menyampaikan laporan; sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak

memadai; serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan

SDM yang memadai.

75

b. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

pendapatan dan Belanja terhadap Opini Audit BPK

Pengujian hipotesis 3 (H3) memiliki nilai koefisien sebesar -3,456 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,006 (sig < 0,05). Hasil penelitian ini mendukung

hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kelemahan SPPAPB berpengaruh negatif

terhadap pemberian opini BPK. Semakin besar temuan kelemahan terkait sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB) maka

semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini WTP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atyanta (2011) yang

mengatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja yang menjadi kendala dalam pencapaian opini WTP,

kawedar (2009) juga mengatakan bahwa belum disusunnya sistem dan prosedur

penyusunan APBD yang merupakan salah satu bentuk kelemahan sistem

pengendalian internal sehingga terjadi penurunan opini audit dari WDP menjadi

TMP.

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja (SPPAPB) merupakan kelemahan pengendalian internal yang terkait dengan

pemungutan dan penyetoran penerimaan Negara/daerah/perusahaan milik

Negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa

mempengaruhi pemberian opini audit. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja terdiri dari perencanaan kegiatan yang tidak

memadai; mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan

penerimaan daerah dan hibah yang tidak sesuai ketentuan; penyimpangan terhadap

peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern

76

organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; pelaksanaan belanja di

luar mekanisme APBD; penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat atau

belum dilakukan yang berakibat hilangya potensi penerimaan/pendapatan;

penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat atau belum dilakukan yang

berakibat peningkatan biaya/belanja; dan lain-lain.

c. Pengaruh Kelemahan Struktur Pengendalian Internal terhadap Opini

Audit BPK

Hasil pengujian hipotesis 4 (H4) memiliki nilai koefisien sebesar -0,845

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 (sig <0,05). Hasil penelitian ini juga

mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kelemahan struktur pengendalian

internal berpengaruh negatif signifikan terhadap pemberian opini BPK. Semakin

besar temuan terkait kelemahan struktur pengendalian internal maka semakain kecil

kemungkinan pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sipahuntar dan Khairani (2013),

Taufikurrahman (2014), dan Nalurita (2015) yang menunjukkan bahwa efektifitas

system pengendalian internal menjadi pertimbangan BPK RI dalam memberikan

opini. Pengaruh negatif dalam penelitian secara langsung menolak hasil penelitian

sebelumnya yaitu Sunarsih (2013) yang menemukan bahwa kelemahan system

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap opini walaupun terbatas pada

opini disclaimer, dan Atmaja dan Probohudono (2014) yang menemukan bahwa

kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dan kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang berpengaruh

negatif terhadap pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan pemerintah

77

daerah, kelemahan struktur pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap

pemberian opini BPK atas kewajaran laporan keuangan.

Kelemahan struktur pengendalian intern (StPI) merupakan kelemahan yang

terkait dengan ada/tidaknya sistem pengendalian intern atau efektivitas sistem

pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa mempengaruhi

pemberian opini audit. Kelemahan sistem pengendalian intern terdiri dari entitas

yang tidak memiliki SOP yang formal untuk prosedur atau keseluruhan prosedur;

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; entitas

yang tidak memiliki satuan pengawas intern; satuan pengawas intern yang ada tidak

memadai atau tidak berjalan optimal; tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang

memadai.

6.3 Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

terhadap Opini Audit BPK

Hasil uji hipotesis 5 (H5) memiliki nilai koefisien -3.142 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,002 (sig < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memberikan hasil negatif

yang signifikan pada opini audit. Hasil penelitian ini mendukung rumusan H5 yang

menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atyanta (2011), Taufikurrahman

(2014), dan Nalurita (2015) bahwa temuan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap

pemberian opini BPK. Namun hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan

hasil penelitian Sunarsih (2013) yang menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini disclaimer. Defera

78

juga menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

berpengaruh negatif terhadap opini LKPD di Indonesia. Akan tetapi tidak diterima

secara merata pada seluruh regional di Indonesia. Terdapat beberapa regional yang

menolak hipotesis tersebut. Semua tergantung pada karakteristik masing-masing

regional di Indonesia. Fatimah (2014) juga menemukan bahwa hanya pada kasus

kerugian daerah dan penyimpangan administrasi yang mempengaruhi penerimaan

opini WTP. Sedangkan kasus akibat ketidakpatuhan lainnya tidak mempengaruhi

penerimaan opini WTP.

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan disebut

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jumlah temuan

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan kriteria selain

SPI yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini. Ketidakpatuhan

terhadap regulasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dapat

mempengaruhi opini BPK (Adzani dan Martani 2014). Sesuai dengan teori signal,

apabila BPK menemukan adanya temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material dalam laporan

keuangan pemda, maka akan mengakibatkan kerugian negara, ketidakhematan,

ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan

demikian pemerintah daerah tersebut belum bisa memperoleh opini WTP dari BPK.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK merupakan signal yang menggambarkan

bagaimana kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas penerapan standar akuntansi pemerintahan mampu

berpengaruh terhadap opini audit BPK. Semakin banyak jumlah pelanggaran

terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka semakin

kecil kemungkinan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menerima

opini audit WTP. Sesuai dengan teori signal, dengan diterapkannya SAP

diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang

baik. Sehingga menimbulkan image yang baik dimata masyarakat sebagai

pengguna laporan keuangan karena memperoleh opini yang baik dari BPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sipahuntar dan Kairani (2012)

dan Atyanta (2011).

2. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP) mampu

berpengaruh terhadap opini audit BPK. Semakin besar temuan terkait

kelemahan SPAP maka semakin kecil kemungkinan laporan keuangan

pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Pemerintah akan memberikan

signal kemasyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang

berkualitas, pengungkapan yang lebih lengkap, proses penyusunan sesuai

ketentuan, dan sistem informasi akuntansi yang memadai. Hasil penelitian ini

80

mendukung penelitian Taufikurrahman (2014), Nalurita (2015), Defera (2013)

dan fatimah (2014) akan tetapi menolak hasil penelitian Sunarsih (2013) dan

Safitri (2014), Atyanta (2011), dan Kawedar (2009).

3. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja mampu berpengaruh terhadap opini audit BPK. Terkait teori signal,

semakin besar temuan kelemahan terkait sistem pengendalian pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja maka semakin kecil kemungkinan

pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP dan juga menimbulkan

image negatif terhadap publik karena kinerja pemerintah daerah dalam

mengelolah keuangan daerah belum optimal khususnya terkait dengan

proses pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah serta pelaksanaan

program dan kegiatan pada entitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Atyanta (2011) Kawedar (2009), Atmaja dan Probohudono (2014),

dan Nalurita (2015) tetapi menolak hasil penelitian Defera (2013), Fatimah

(2014), Sunarsih (2013) dan Safitri (2014).

4. Kelemahan struktur pengendalian internal mampu berpengaruh terhadap

opini audit BPK. Hal ini sesuai dengan teori signal, semakin besar temuan

kelemahan terkait struktur pengendalian internal maka semakin kecil

kemungkinan pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP dikarenakan

efektivitas sistem pengendalian internal khususnya terkait Standard

Operating Procedure (SOP) dan satuan pengawas internal yang ada dalam

entitas tidak ditaati atau belum optimal sehingga menimbulkan image yang

kurang baik dari masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

Sipahuntar dan Khairani (2013), Taufikurrahman (2014), Atmaja dan

81

Probohudono (2014), dan Nalurita (2015) tetapi menolak hasil penelitian

Sunarsih (2013), Defera (2013), Fatimah (2014), Atyanta (2011) dan Safitri

(2014).

5. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh

terhadap pemberian opini audit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin

banyak jumlah temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, maka akan menimbulkan kerugian daerah, ketidak efisienan,

ketidakhematan, dan ketidakefektifan dalam mengelolah keuangannya.

Akibatnya opini yang dihasilkan terhadap laporan keuangannya tidak baik

dan juga menimbulkan signal yang kurang baik bagi publik karena

banyaknya temuan yang menimbulkan kerugian negara. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian Atyanta (2011), Taufikurrahman (2014), dan Nalurita

(2015) akan tetapi tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Sunarsih

(2013), Fatimah (2014) dan Defera (2013).

7.2 Implikasi

Penelitian memberikan implikasi pada standar akuntansi pemerintahan,

sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Pengaruhnya memberikan secara simultan sebesar 71.4%. Hal ini

menunjukkan pengaruh yang tinggi secara statistik dalam mempengaruhi pemberian

opini audit. Di samping itu, penelitian ini berimplikasi praktis kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang akan memberikan rekomendasi perbaikan

kepada pemerintah daerah yang memperoleh opini selain WTP.

82

2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang diharapkan lebih

meningkatkan pembinaannya kepada pemerintah daerah dalam penerapan

SAP, SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah daerah, yang lebih meningkatkan pemahaman dan menjadi

acuan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem

Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya sehingga

pemerintah daerah dapat memperoleh atau mempertahankan opini yang baik

terhadap laporan keuangannya.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi

hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut

1) Besaran pengaruh atas variabel independen terhadap variabel dependen

sekitar 71.4% yang memungkinkan masih ada faktor lain di luar model

penelitian di mana dapat mempengaruhi opini audit.

2) Hasil penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah yang

mendapatkan opini atas laporan keuangannya pada tahun anggaran 2013

sampai dengan 2015 dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

7.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa keterbatasan penelitian maka

diajukan saran, antara lain:

83

1. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap

variabel dependen yang diwakili oleh opini audit BPK sebesar 71.4% hal ini

berarti masih ada pengaruh sebesar 28.6% dari variabel-variabel lain diluar

variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap opini audit BPK.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel

lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini, misalnya

materialitas atau opini tahun sebelumnya, dan kecukupan pengungkapan

terhadap laporan keuangan.

2. Pada penelitian berikutnya dapat menggunakan periode tahun pengamatan

yang lebih panjang dan sampel penelitian diperluas sehingga tidak terbatas

hanya pada satu provinsi saja sehingga hasil pengamatan lebih dapat

digeneralisir.

lxxxiv

DAFTAR PUSTAKA

Adzani, A. H. dan Martani, D. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan ketidakpatuhan regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA 17 Mataram. Lombok. Universitas Mataram 24-27 Sept 2014.

Afrianto, Ayudya, Dheny. 2010. Studi Perbandingan Audit Kinerja pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Lain.

Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Alvin. A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf. 2011. Audit dan Jasa Assurance:Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Atyanta, R. 2011. Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah, 1:1-16.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara. Tujuh Tahun Kerjasama BPK RI dan ANAO. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2012. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. www.bpkp.go.id. Diakses 4 Juli 2015.

D‟Aquila dan Jill, M. 1998. Is The Control Environment Related to Financial Reporting Decisions?. Managerial Auditing Journal. Vol.13, No.8: 472-478.

Defera, C. 2013. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundang-Undangan terhadap Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2008-2011. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Fatimah, D., Nelly,R., dan Rasuli,M. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan erhadap Peraturan Perundang- Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini

lxxxv

Wajar Tanpa Pengacualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi. Vol. 3, No.1.

Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Immacullata, Maria. 2006. Teori-Sinyal. http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html. 21 Oktober 2016.

Jama‟an. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan. Jurnal Penelitian. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jensen, M. dan Meckling, W. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3:305-360.

Jiang, W. K. H. Rupley dan J. Wu. 2009. Internal Control Deficiencies and The Issuances of Going Opinions. Research in Accounting Regulation. 22.

Kawedar, W. 2010. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern ( Studi Kasus di Kabupaten PWJ yang Mengalami Penurunan Opini Audit). Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. XV, No. 3.

Liana, I. 2011. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh IndonesiaTerhadap Pemberian Opini Oleh BPK. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Messier et.al. 2006. Auditing and Assurance Services. Terjemahan Nuri Hiduan. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2002. Auditing. Buku Kedua, Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.

Mutchler, J. F. 1985. A Mutivariate Analysis of The Auditor’s Going-Concern Opinion Decision. Journal of Accounting Research 23 (2): 668-682.

Nalurita, N. 2015. Pengaruh Sistem pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-Undangan, dan Karakteristik Daerah terhadap Kredibilitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Tesis. Semarang: Universitas Sebelas Maret.

Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. Jakarta: Universitas Indonesia.

Putri, F. N. 2015. Ananalisis Kesiapan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Skripsi. Surabaya:

Universitas Airlangga.

lxxxvi

Sadhrina. 2011. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Opini BPK (Online), (http://sadhrina.wordpress.com/2011/07/19pemeriksaan-sistem-pengendalian-intern-dan-kepatuhan-dalam-pemeriksaa-dan-pengaruhnya-terhadap-opini-bpk/, diakses16/07/2016).

Safitri, N. L. K. S. A. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sari, Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitiana pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). Simposium Nasional Akuntansi XVI. Bandung: Universita Widyatama Bandung.

Scott, Besley dan Eugene, F, Bringham. 2008. Essential Of Managerial Finance. Fourteen Edition. New Jersey: Prentice Hall

Setyaningrum, D. 2012. Analsisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK RI. Symposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23 Septermber 2013.

Setiawati. 2012. Agency Theory, (online), (http://yulinistibacelonista.blogspot.co.id/2012/11/agency-theory-teori-keagenan.html, diakses 12 Mei 2016).

Sipahuntar, H. dan S. Khairani. 2012. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Jurnal Akuntansi.1-8.

Sunarsih. 2013. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen di Jakarta. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gunadarma.

Taufikurrahman. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit Oleh BPK RI atas LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

The Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commision. 1992. COSO – Internal Control Intergrated Framework. The Committee of Sonsoring Organization of The Tradeway Commisionng.

Widarjono, A. 2010. Analisis Statistik Multivariat Terapan (edisi pertama). Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.

lxxxvii

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta: Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2004. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2006. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

lxxxviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jumlah Pelanggaran LKPD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah

No Entitas

Jumlah pelanggaran

Kas piut

ang

perse

diaan

inves

tasi

Aset

tetap

dan aset

lainnya

Kewajiba

n (utang

PFK dan

Utang Jk.

Pdk

lainnya)

Pendap

atan

daerah

Belanja

daerah/

Beban

Lai

n-

lain

1 Prov. Sul-sel

2 Kab. Bantaeng

3 Kab. Barru

4 Kab. Bone

5 Kab. Bulukumba

6 Kab. Enrekang

7 Kab. Gowa

8 Kab. Jeneponto

9 Kab. Kep.selayar

10 Kab. Luwu

11 Kab.luwu timur

12 Kab.luwu utara

13 Kab. Maros

14 Kab. Pangkep

15 Kab. Pinrang

16 Kab. Sidrap

17 Kab. Sinjai

18 Kab. Soppeng

19 Kab. Takalar

20 Kab. Tana toraja

21 Kab.Toraja utara

22 Kab. Wajo

lxxxix

23 Kota makassar

24 Kota palopo

25 Kota pare-pare

Sumber: IHPS 2015

Lampiran 2: Daftar kelompok dan jenis temuan- kelemahan SPI

N0. Kelompok dan Jenis Temuan Jumlah

Kasus

I Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan

Pelaporan (SPAP)

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.

2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan

ketentuan.

3. Entitas terlambat menyampaikan laporan.

4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak

memadai.

5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum

didukung SDM yang memadai.

II Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. Perencanaan kegiatan tidak memadai.

2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan

serta penggunaan penerimaan Negara dan hibah

tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-

undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan

intern organisasi yang diperiksa tentang

pendapatan dan belanja.

4. Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD.

5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau

belum dilakukan berakibat peningkatan

biaya/belanja.

6. Pendapatan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau

xc

belum dilakukan berakibat hilangnya potensi

penerimaan/pendapatan.

7. Kelemahan pengelolaan fisik asset, barang milik

daerah tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme

swakelola tidak tertib.

III Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

1. Entitas tidak memiliki standard operating procedure

(SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau

keseluruhan prosedur.

SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara

optimal atau tidak ditaati.

Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.

Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai

atau tidak berjalan optimal.

Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang

memadai

Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Lampiran 3: Jumlah Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan

No. Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-

Undangan

Jumlah

pelanggaran

1 Kerugian daerah

2 Potensi kerugian daerah

3 Kekurangan penerimaan

4 Administrasi

5 Ketidakhematan

6 Ketidakefisienan

7 Ketidakefektifan

Sumber: Data Sekunder (diolah)

xci

Lampiran 4: Hasil Olahan Statistik

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

SAP 75 0 15 3,76

SPAP 75 0 6 1,01

SPPAPB 75 0 3 ,52

StPI 75 0 7 1,44

KEPATUHAN 75 0 5 ,95

Valid N (listwise) 75

Model Fitting Information

Model -2 Log

Likelihood

Chi-Square Df Sig.

Intercept Only 192,146

Final 52,303 139,844 5 ,000

Link function: Logit.

Case Processing Summary

N Marginal

Percentage

OPINI

DISCL 7 9,3%

TW 2 2,7%

WDP 31 41,3%

WTPDP 9 12,0%

WTP 26 34,7%

Valid 75 100,0%

Missing 0

Total 75

xcii

Pseudo R-Square

Cox and Snell ,845

Nagelkerke ,912

McFadden ,714

Link function: Logit.

Test of Parallel Linesa

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig.

Null Hypothesis 52,303

General 39,012b 13,291

c 15 ,580

Parameter Estimates

Estimate Std. Error Wald Df Sig.

Threshold

[OPINI = 1] -24,694 5,453 20,508 1 ,000

[OPINI = 2] -22,637 5,208 18,896 1 ,000

[OPINI = 3] -5,677 1,292 19,319 1 ,000

[OPINI = 4] -2,722 ,772 12,429 1 ,000

Location

SAP -,508 ,180 7,986 1 ,005

SPAP -2,187 ,597 13,422 1 ,000

SPPAPB -3,456 1,255 7,585 1 ,006

StPI -,845 ,377 5,016 1 ,025

KEPATUHAN -3,142 1,035 9,214 1 ,002

Link function: Logit.

Coefficient Correlationsa

Model KEPATUHAN StPI SPAP SPPAPB SAP

1 Correlations

KEPATUHAN 1,000 -,427 -,121 -,286 -,385

StPI -,427 1,000 ,015 ,079 ,044

SPAP -,121 ,015 1,000 -,058 -,437

SPPAPB -,286 ,079 -,058 1,000 -,303

SAP -,385 ,044 -,437 -,303 1,000

Covariances KEPATUHAN ,006 -,002 -,001 -,002 -,001

xciii

StPI -,002 ,003 4,882E-005 ,000 5,899E-005

SPAP -,001 4,882E-005 ,004 ,000 -,001

SPPAPB -,002 ,000 ,000 ,011 -,001

SAP -,001 5,899E-005 -,001 -,001 ,001

a. Dependent Variable: OPINI

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 4,796 ,099 48,316 ,000

SAP -,068 ,025 -,219 -2,758 ,007 ,351 2,851

SPAP -,274 ,062 -,284 -4,415 ,000 ,532 1,879

SPPAPB -,330 ,105 -,200 -3,132 ,003 ,539 1,856

StPI -,131 ,054 -,131 -2,417 ,018 ,745 1,341

KEPATUHAN -,318 ,076 -,320 -4,160 ,000 ,372 2,690

a. Dependent Variable: OPINI

xciv