THE POWER OF BEING UNDERSTOOD · 2020. 11. 6. · 13 UU Cipta Kerja (terkait PPN) THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT I TAX I CONSULTING 1. Pendahuluan. ... Proses penggantian ini

THE POWER

OF BEING

UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

GET TO KNOW US

GLOBAL

NETWORK

GLOBAL

NAMEFIRM

1 11

20 countries

116 offices

10,000+ people

25 countries

38 offices

1,300+ people

44 countries

195 offices

8,700+ people

ASIA PACIFIC AFRICA EUROPE

20 countries

72 offices

3,200+ people

9 countries

15 offices

660+ people

LATIN AMERICA MIDDLE EAST

2 countries

375 offices

18,900+ people

NORTH AMERICA

Globally Indonesia

120+COUNTRIES

810OFFICES

43,000+STAFF

3,800+PARTNERS

56YEARS

$ 5.7BILLION REVENUE

2OFFICES

700+STAFF

40+PARTNERS

35YEARS

3rd

IN # LISTED ENTITIES

AUDITED

When working with RSM, you have access to our global expertise, as well as professionals that have a deep understanding of the local and

regional challenges your business may face. We know that one size does not fit all, and so our experts will provide you with skills, insights

and resources that suit your business depending on the jurisdictions in which you operate.

Our Services in Indonesia

ConsultingAccounting Advisory | Finance & Accounting Outsourcing |

Governance Risk Control Advisory Services | Management Consulting |

Technology Consulting | Transaction Support Services & Corporate Finance |

Other Consulting |

Audit Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

TaxBusiness Tax | International Tax | Tax Merger & Acquisition| Transfer Pricing |

Our Tax and Consulting Services in Indonesia

Accounting Advisory

Complex Accounting & Financial Reporting

New Accounting Standards & Implementation

Finance & Accounting Outsourcing

Accounting Services

Financial Outsourcing Services

Payroll

Secretarial

Governance Risk Control Consulting Services

Anti Money Laundering

Fraud Prevention, Forensic, Investigation

Process, Risk & Controls

Security Privacy & Risk Consulting

Technology Risk Consulting

Management Consulting

Business Consulting

Operations & Supply Chain

People & Organization

Technology & Digital

Technology Consulting

Application Development & Integration

Data Analytics

Technology Infrastructure

Transaction Support Services &

Corporate Finance

Corporate Finance

Corporate Recovery & Insolvency

Restructuring

Valuation

Other Consulting

Business Establishment & Legal

Executive Search

TAX CONSULTING

Business Tax

Tax Advisory

Tax Audit & Dispute

Tax Compliance

International Tax

Merger & Acquisition

Tax Due Diligence

Tax Structuring

Transfer Pricing

ASIA TAX AWARDS 2020: RSM IS SHORTLISTED AS I NDONESIA TAX FIRM OF THE YEAR

Sundfitris L.M. Sitompul (Akok) - Partner

Rizal Awab - Senior Manager

RSM INDONESIA WEBINAR SERIES THURSDAY, 5 NOV 2020

TAX UPDATE: PPN

Table of Contents

1 Pendahuluan

2 Objek PPN

3 Subjek Pajak

4 Saat dan Tempat Pajak Terutang

5 Faktur Pajak

6 DPP & Tarif PPN

7 Pengkreditan Pajak Masukan

8 Fasilitas PPN

9 Objek Pajak yang Bersifat Spesifik

10 Pemungut PPN

11 Restitusi

12 Pelaporan Pajak Terutang

Collaboration.

Understanding.

Ideas and insight.

13 UU Cipta Kerja (terkait PPN)

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT I TAX I CONSULTING

1. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pengganti Pajak Penjualan (PPn)

Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 april 1985

menggantikan Pajak Penjualan yang sudah berlaku sejak 1951.

Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian

perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal dengan

“Tax Reform 1983”.

PPN adalah Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung

Legal Karakter PPN di Indonesia

PPN adalah Pajak Objektif

PPN Bersifat Multistage Levy

Indirect substraction method

PPN bersifat Non Kumulatif

Tarif Tunggal

Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

• Pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum

yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan

kedudukan pemikul beban pajak dengan

kedudukan penanggung jawab pembayaran

pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang

berbeda.





PPN Bersifat Multi Stage Levy



Tarif Tunggal


• Sebagai pajak objektif mengandung pengertian

bahwa timbulnya pajak kewajiban pajak di

bidang PPN sangat ditetukan oleh adanya

objek pajak.





PPN Bersifat Multistage Levy



Tarif Tunggal


• PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur

produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak.

Indirect subtraction method





Indirect subtraction method


Tarif Tunggal


• Metode pengumpulan PPN yang akan disetor ke kas negara

dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan

pajak atas penyerahan barang atau jasa.

Harga Jual = 1.700

PPN = 10% X 1.700 =170

Harga Beli = 1.000

PPN = 10% X 1.000 =100

PPN TERUTANG UNTUK DISETOR KE

KAS NEGARA = 70

METODE PENGHITUNGAN

(Calculation Method)

INDIRECT SUBTRACTIOIN/

INVOICE/CREDIT NOTE








Tarif Tunggal


• PPN yang "multi stage levy"

namun bersifat non kumulatif

yaitu tidak menimbulkan

pengenaan pajak berganda.

• Tentang hal ini dapat disimak

tabel perbandingan Pajak

Penjualan (PPn) dengan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

disamping:

Pengusaha Aktivitas

Nilai

Tambaha

n

Harga JualPPN

10%

Setor ke Kas

Negara

Harga yang

Dibayar

Industri Benang Menyerahkan 1000 1000 100 100

Membeli Benang - - - - 1000+100=1100

Menyerahkan tekstil 400 1000+400=1400 140 140-100=40 -

Membeli Tekstil - - - - 1400+140=1540

Menyerahkan Garmen 350 1400+350=1750 175 175-140=35 -

Membeli Garmen - - - - 1750+175=1925


Membeli Garmen - - - - 2050+205=2255


KONSUMEN Membeli Garmen - - - - 2300+230=2530

Industri Tekstil

Industri Garmen

Pedagang Besar

Pedagang Eceran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Aktivitas

Nilai

Tambaha

n

Harga JualPPN

10%

Setor ke Kas

Negara

Harga yang

Dibayar

Industri Benang Menyerahkan 1000 1000 100 100

Membeli Benang - - - - 1000+100=1100

Menyerahkan tekstil 400 1100+400=1500 150 150 -

Membeli Tekstil - - - - 1500+150=1650

Menyerahkan Garmen 350 1650+350=2000 200 200 -

Membeli Garmen - - - - 2000+200=2200


Membeli Garmen - - - - 2500+250=2750


KONSUMEN Membeli Garmen - - - - 3000+300=3300

Industri Tekstil

Industri Garmen

Pedagang Besar

Pedagang Eceran

Pajak Penjualan (PPn)

Pajak dengan Tarif Tunggal







Tarif Tunggal


• PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU

PPN 1984, ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan

Pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi

15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Sisi

negatif tarif tunggal adalah mempertajam regresivitas

PPN.

• Untuk tarif 0% sebenarnya merupakan tarif teknis

berdasarkan pertimbangan ekonomi yang dikenakan

atas ekspor, dimaksudkan agar Pajak Masukan (input

tax) atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena

Pajak yang terkait dapat dikreditkan.

PPN adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri







Tarif Tunggal


PPN menganut Destination principle

(contoh di dalam Daerah Pabean).



2. Objek PPN

Objek PPN

PPN dikenakan atas:

Ps. 4 ay (1) huruf a

Peny. BKP di dalam daerah pabean

yang dilakukan Pengusaha

Ps. 4 ay (1) huruf b

Impor BKP

Ps. 4 ay (1) huruf d

Peny. BKP tidak berwujud dari luar di

dalam daerah pabean

Ps. 4 ay (1) huruf c

Peny. JKP di dalam daerah pabean

yang dilakukan Pengusaha

Ps. 4 ay (1) huruf e

Pemanfaatan JKP dari luar daerah

pabean di dalam daerah pabean

Ps. 4 ay (1) huruf f

Ekspor BKP berwujud oleh PKP

Ps. 4 ay (1) huruf h

Ekspor JKP oleh PKP

Ps. 4 ay (1) huruf g

Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP

Ps. 16C membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha oleh Orang Pribadi/ Badan

Ps. 16D penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP

Barang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak

Barang Kena Pajak

“Barang Kena Pajak

adalah barang berwujud,

yang menurut sifat atau

hukumnya dapat berupa

barang bergerak atau

barang tidak bergerak, dan

barang tidak berwujud.

yang dikenai pajak

berdasarkan Undang-

Undang ini.”- Pasal 1 angka 2 dan 3 UU

PPN 1984

Barang Kena PajakPs 1 angka 3 UU PPN 1984

Barang Berwujud

Barang

Bergerak

Barang Tidak

Bergerak

Barang tidak Berwujud

Pada dasarnya semua barang dapat dikenakan PPN

kecuali UU menetapkan sebaliknya(Ps. 4A ayat (2) UU PPN 1984

DIKENAKAN PPN

Barang Tidak Kena

PajakPs 4A ayat (2)

Barang hasil pertambangan atau hasil

pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya (UU Cipta Kerja

menyebutkan tidak termasuk hasil

pertambangan batubara).

Barang kebutuhan pokok yang sangat

dibutuhkan oleh rakyat banyak

Makanan dan minuman yang disajikan di

hotel, restoran, rumah makan, warung

dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di

tempat ataupun tidak, termasuk makanan

dan minuman yang diserahkan oleh

pengusaha jasa boga/ katering

Uang, emas batangan, dan surat berharga

Jasa Kena Pajak

Jasa adalah setiap kegiatan

pelayanan yang berdasarkan

suatu perikatan atau

perbuatan hukum yang

menyebabkan suatu barang,

fasilitas, kemudahan, atau

hak tersedia untuk dipakai,

termasuk jasa yang dilakukan

untuk menghasilkan barang

karena pesanan atau

permintaan dengan bahan

dan atas petunjuk dari

pemesan.

Pasal 1 angka 5 UU PPN

1984

Pengertian meliputi pula jasa untuk

berproduksi dengan material dan

berdasar petunjuk pemesan (maklon).

Pada dasarnya tiap jasa dapat

dikenakan PPN kecuali UU menetapkan

sebaliknya(Ps. 1 angka 6 jo Ps. 4A ayat (3) UU PPN 1984)

DIKENAKAN PPN

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPNPasal 4A ayat (3) UU PPN 1984

JKP adalah kegiatan pelayanan yang

menyebabkan suatu fasilitas,

kemudahan atau hak menjadi tersedia

untuk dipakai. Jasa MedikJasa

PelayananSosial

JasaKeagamaan

JasaPendidikan

JasaKesenian &

Hiburan

JasaPenyiaranNon Iklan

JasaAngkutan

Umum

JasaPerhotelan

Jasa Bogaatau

Katering

JasaKeuangan

Jasa Asuransi

Jasa Layanan

Pemerintah

Jasa WeselJasa Surat

Berperangko

Jasa Telepon

Umum Koin

Jasa Tempat Parkir

Jasa TenagaKerja

Jasa Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak

Jasa keuangan sepanjang menyangkut jasa

perbankan diatur spesifik dalam

SE DJP Nomor SE-121/PJ./2010 revisi 18 Feb 2011

Penyerahan BKP

Lingkup Penyerahan BKP

Pasal 1A Ayat (1)Penyerahan yang Bukan Penyerahan BKP

Pasal 1A Ayat (2)

a. Penyerahan BKP kepada makelar.

b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang.

c. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya

dan/atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP

melakukan pemusatan tempat terutang.

d. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilaihan

usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan

dan yang menerima pengalihan adalah PKP (tambahan

dalam UU Cipta Kerja termasuk pengalihan BKP untuk

tujuan setoran modal atau Inbreng dengan syarat kedua

belah pihak adalah PKP).

e. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak

untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat

pembubaran dan yang PM atas perolehannya tidak

dapat dikreditkan.

a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;

b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau

perjanjian sewa guna usaha (leasing);

c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui

juru lelang;

d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas

BKP;

e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut

tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih

tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya

dan/atau penyerahan BKP antar cabang;

g. Penyerahan BKP secara konsinyasi di hapus dalam UU

Cipta Kerja

h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian

pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,

yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada

pihak yang membutuhkan BKP.

Penyerahan JKP (cont’d)

Lingkup Penyerahan JKP

Pemakaian Sendiri Kena Pajak

Ps. 1 angka 7 Jo Ps.4 ayat (1)

huruf c UU PPN 1984

Setiap kegiatan pemberian Jasa Kena

Pajak

Pemberian Jasa Kena Pajak dengan

Cuma-cuma

Daerah Pabean, Kegiatan Usaha

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia

yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang

udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di

Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di

dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur

mengenai kepabeanan.

Daerah PabeanPasal 1 angka 1 UU PPN 1984

Kegiatan usaha atau pekerjaan mengandung pengertian

dalam rangka kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan.

Kegiatan Usaha atau Pekerjaan

Impor Barang Kena Pajak

Dirumuskan bahwa impor adalah setiap

kegiatan memasukkan barang dari luar

Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Karena Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak

menentukan status orang atau badan yang

melakukan kegiatan ini, maka impor BKP

yang dilakukan siapapun dapat dikenakan

PPN.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/ JKP dari Luar di Dalam Daerah Pabean

Yokusiwa PLc

Tokyo

Hak menggunakan

Merk Dagang “Saiyo”

PT Ramindo

Industri Makanan Merek “Saiyo” Jakarta

Jasa Bantuan Teknik

Pengolahan

→ Siapapun dengan status apapun yang melakukan kegiatan Pemanfaatan BKP

Tidak Berwujud/ JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dapat

dikenakan PPN.

Ekspor BKP Berwujud yang dilakukan PKP

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap

kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud

dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PPN 1984

*Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP

(Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN 1984)

Ekspor BKP Tidak Berwujud

Berdasarkan Pasal 1 angka 28

UU PPN 1984, ekspor BKP

Tidak Berwujud adalah setiap

kegiatan pemanfaatan BKP

Tidak Berwujud dari dalam

Daerah Pabean di luar Daerah

Pabean.

Contoh dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g:

Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di

bidang:

• Kesusastraan;

• Kesenian;

• Desain atau model;

• Rencana;

• Formula atau proses rahasia;

• Merk dagang;

• dll

Ekspor JKP

Berdasarkan Pasal 1 angka

29 UU PPN 1984, ekspor

JKP adalah setiap kegiatan

penyerahan JKP ke luar

Daerah Pabean

JKP yang melekat pada

barang bergerak untuk

dimanfaatkan diluar daerah

pabean

• Jasa maklon

• Jasa perbaikan dan

perawatan

• Jasa pengurusan

transportasi (freight

forwarding) terkait barang

untuk tujuan ekspor

JKP yang melekat pada

barang tidak bergerak yang

berada diluar daerah pabean

JKP berupa kegiatan

pelayanan yang hasilnya

diserahkan untuk

dimanfaatkan di luar daerah

pabean

• Jasa konsultansi konstruksi

yang meliputi pengkajian,

perencanaan, dan

perancangan konstruksi

terkait dengan bangunan

atau rencana bangunan

yang berada di luar daerah

pabean

• Jasa teknologi dan informasi

• Jasa penelitian dan

pengembangan

• Jasa persewaan alat angkut

berupa persewaan pesawat

udara atau kapal laut untuk

kegiatan

penerbangan/pelayaran

internasional

• Jasa konsultasi bisnis

manajemen

• Jasa perdagangan

• Jasa interkoneksi,

penyelenggaraan satelit

dan/atau

komunikasi/konektivitas data

PMK 32/PMK.010/2019 tentang Kegiatan Ekspor JKP

Ekspor JKP (cont’d)

Berdasarkan Pasal 1 angka 29

UU PPN 1984, ekspor JKP

adalah setiap kegiatan

penyerahan JKP ke luar Daerah

Pabean

PMK 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis

Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai PPN

Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0% wajib memenuhi

dua syarat:

1. harus didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis.

Perjanjian ini harus tercantum dengan jelas jenis jasa, rincian

kegiatan yang dihasilkan dalam wilayah Indonesia untuk

dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor dan

nilai penyerahan jasa

2. harus ada pembayaran yang disertai bukti pembayaran sah dari

penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan

ekspor



3. Subjek Pajak

Pengusaha dan PKP

Pasal 1 angka 14 Pengusaha adalah orang/badan yang

dalam kegiatan usaha/ pekerjaannya melakukan

aktivitas:

Pasal 1 angka 13 Badan adalah sekumpulan orang/modal yang

merupakan kesatuan, melakukan atau tidak melakukan usaha:

Menghasilkan Barang1

Mengimpor Barang2

Melakukan Usah Perdagangan3

Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah

Pabean4

Melakukan Usaha Jasa (termasuk Mengekspor Jasa)5

Memanfaatkan Jasa darii Luar Daerah Pabean6

PT, CV, Perseroan Lainnya1

BUMN/BUMD2

Firma, Kongsi, Koperasi3

Dana Pensiun4

Persekutuan, Perkumpulan5

Yayasan6

Ormas, Orsospol, Organisasi Lainnya7

Lembaga8

Bentuk Badan Lainnya9

Pengusaha Kecil

• Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak

lebih dari Rp 4.800.000.000.

• Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan

brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai PKP

• Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir diatas tidak dipenuhi pengusaha, DJP dapat

melakukan:

• mengukuhkan pengusaha sebagai PKP secara jabatan

• menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum

pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto

dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp Rp 4.800.000.000.

Kewajiban PKP

➢ Melaporkan Usahanya untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak :

➢ Memungut Pajak yang Terutang :

Membuat Faktur Pajak (Ps. 13 UU PPN 1984)

➢ Menyetor Pajak yang Terutang :

Menyelenggarakan catatan perolehan & peredaran dan mengkreditkan PM

berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ps. 28 KUP & Ps. 9 UU PPN 1984)

➢ Melaporkan Pajak yang Terutang :

Mengisi & menyampaikan SPT Masa PPN (Ps. 3 UU KUP)



4. Saat dan Tempat Pajak Terutang

Saat Pajak Terutang

Pajak terutang pada saat:

a) Penyerahan BKP

b) Impor BKP

c) Penyerahan JKP

d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean

e) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean

f) Ekspor BKP berwujud

g) Ekspor BKP tidak berwujud

h) Ekspor JKP

Tempat Pajak Terutang

Tempat pajak terutang diatur

dalam Pasal 12 UU PPN

1984 dan beberapa

peraturan pelaksanaan

lainnya.

PKP dapat dilakukan

pemusatan tempat pajak

terutang.

SUBJEK PAJAK

TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN

TEMPAT BKP DIMASUKKAN, DALAM HAL IMPOR BKP

SATU TEMPAT ATAU LEBIH YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK ATAS PERMOHONAN TERTULIS DARI PKP SEBAGAI

TEMPAT PEMUSATAN PAJAK TERUTANG

DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

ORANG PRIBADI YANG DITEMPAT TINGGALNYA TIDAK ADA KEGIATAN USAHA, PAJAK TERUTANG DI TEMPAT KEGIATAN

USAHA DILAKUKAN

TEMPAT BANGUNAN SEDANG DIDIRIKAN, UNTUK KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Pemusatan Tempat Pajak Terutang

Tempat yang tidak dapat

dijadikan pusat, apabila:

Berada di tempatPenimbunan

Berikat (termasukkawasan berikat)

Berada diKawasanEkonomiKhusus.

Berada dikawasan

berfasilitaslainnya

Berada dikawasan bebas

Memiliki kegiatanusaha di bidang

pengalihan tanahdan bangunan

Mendapatfasilitas

kemudahanimpor untuk

tujuan ekspor.

PER-11/PJ./2020



5. Faktur Pajak

Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak

➢ Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984:

- PKP memungut pajak yang terutang

➢ Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984:

- PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP

➢ Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 :

- Jenis keterangan yang paling sedikit wajib dicantumkan dalam Faktur Pajak


- Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembuatan, pembetulan atau penggantian faktur pajak

➢ PMK No. 151/PMK.03/2013:

- Tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak


- DJP dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai faktur pajak

➢ PER-13/PJ/2019:

- Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak

Klasifikasi Umum Faktur Pajak

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat:

a) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;

b) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP (UU Cipta Kerja menambahkan kewajiban untuk pembeli

yang tidak memiliki NPWP maka memuat memuat nomor NIK atau nomor paspor) ;

c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan

g) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Tambahan ayat dalam Pasal 13 di UU Cipta Kerja yaitu Pasal 13 ayat (5a) terkait faktur pajak untuk pedagang eceran

yang dapat tanpa mencatumkan keterangan identitas pembeli, nama dan tanda-tangan penjual dalam hal

penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri

keuangan.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Saat penyerahanBKP atau JKP.

Saat penerimaanpembayaran, jika

mendahuluipenyerahan.

Saat pembayaran termin, untuk penyerahan bertahap.

Saat penyampaiantagihan, untuk

penyerahan kepadaPemungut PPN.

Saat akhir bulanterutang, untukFaktur PajakGabungan.

Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma BKP dan/ atau JKP

H

Pemberian cuma-cuma baik barang produksi sendiri maupun barang

bukan produksi sendiri, PKP tetap harus menerbitkan faktur pajak

normal (identitas pembeli dan identitas penerima BKP/JKP diisi

seperti biasa).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pemakaian sendiri merupakan jenis

PPN yang dikenakan atas penggunaan barang kena pajak (BKP)

maupun jasa kena pajak (JKP) untuk kepentingan pengusaha kena

pajak (PKP) yang menjadi produsen atau penjual barang tersebut.

PPN pemakaian sendiri ditujukan untuk BKP atau JKP yang memiliki

sifat pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dan sifat pemakaian

sendiri untuk tujuan konsumtif.

Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif merupakan pemakaian BKP

atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau

digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung

dengan kegiatan usaha seperti produksi, distribusi maupun

pemasaran. Contohnya, produsen truk menggunakan truk buatannya

untuk mengangkut suku cadang truk ke pabrik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, perusahaan tidak

diharuskan menyetorkan PPN terutang serta tidak diharuskan

menerbitkan faktur pajak untuk kegiatan pemakaian sendiri untuk

tujuan produktif.

Nota Retur dan Nota Pembatalan

Pengaruh Retur BKP PER - 17/PJ/2014 Perubahan Kedua

atas PER-24/PJ/2012

Mengurangi PPN Keluaran PKP Penjual, jika

sebelumnya telah dilaporkan.

Diperhitungkan saat nota retur diterima.

Mengurangi PPN Masukan PKP Pembeli, jika

sebelumnya telah dikreditkan.

Diperhitungkan saat nota retur dibuat.

Mengurangi harta atau biaya PKP Pembeli, jika

PPN Masukan tidak dapat dikreditkan sehingga

dilakukan kapitalisasi atau pembebanan.

Mengurangi harta atau biaya, jika sebelumnya

telah dilakukan kapitalisasi atau pembebanan

oleh pembeli non PKP.

1

2

3

4

Pembuat•Dibuat oleh PKP Pembeli yang melakukan retur.

Waktu•Dibuat di saat bersamaan dengan pengembalian BKP.

Isi

•Memuat nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP Pembelidan Penjual, deskripsi dan nilai BKP, serta nilai PPN terutang.

Catatan

•Nota retur tidak dibuat, jika PKP Penjual melakukan penggantianatas BKP yang dikembalikan.

Nota Retur

Nota Retur dan Nota Pembatalan (cont’d)

Pengaruh Pembatalan JasaPER - 17/PJ/2014 Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012

Nota Pembatalan

Mengurangi PPN Keluaran PKP Pemberi jasa, jika

sebelumnya telah dilaporkan.

Diperhitungkan saat nota pembatalan diterima.

Mengurangi PPN Masukan PKP Penerima jasa,

jika sebelumnya telah dikreditkan.

Diperhitungkan saat nota pembatalan dibuat.

Mengurangi harta atau biaya PKP Penerima Jasa,

jika PPN Masukan tidak dapat dikreditkan

sehingga dilakukan kapitalisasi atau pembebanan.

Mengurangi harta atau biaya, jika sebelumnya

telah dilakukan kapitalisasi atau pembebanan oleh

penerima jasa non PKP.

1

2

3

4

Pembuat

•Dibuat oleh PKP Penerima Jasa yang melakukanpembatalan jasa

Waktu

•Dibuat di saat Jasa Kena Pajak Dibatalkan

Isi

•Memuat nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP Penerima dan pemberi jasa, Jenis dan nilai Jasa yang dibatalkan, serta nilai PPN atas jasa yang dibatalkan.



6. DPP & Tarif PPN

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak

Harga Jual

Penggantian

Nilai Impor

Nilai Ekspor

Nilai Lain yang DiaturOleh Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121/PMK.03/2015

DPP Nilai Lain (PMK No.121/PMK.03/2015)

• Harga jual atau penggantian, dikurangi laba kotor

Untuk Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-cuma

• Perkiraan hasil rata-rata per judul film

Untuk Penyerahan Film Cerita

• Harga pasar wajar

Untuk BKP yang Semula Tidak Hendak Diperjualbelikan (pada saat pembubaran)

• Harga Pokok Penjualan atau harga perolehan

Untuk Penyerahan Pusat – Cabang atau Antarcabang

• Nilai kesepakatan dengan pembeli

Untuk Penyerahan Kepada Pedagang Perantara

DPP Nilai Lain (PMK No.121/PMK.03/2015) (cont’d)

• Harga lelang

Untuk Penyerahan Melalui Juru Lelan.

• Sebesar harga jual eceran

Untuk Penyerahan Produk Hasil Tembakau

• 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

Untuk Penyerahan Jasa Pengiriman Paket

• 10% dari jumlah tagihan atau seharusnya ditagih

Untuk Penyerahan Jasa Biro Perjalanan dan/atau Agen Perjalanan Wisata.

• 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) yang di Dalam TagihanJasa Pengurusan Transportasi Tersebut Terdapat Biaya Transportasi (Freight Charges)

DPP Nilai Lain (PMK No.121/PMK.03/2015) (cont’d)

Pajak Masukan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan jasa

berikut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya

• Penyerahan jasa pengiriman paket

• Penyerahan jasa biro perjalanan dan/atau agen perjalanan wisata

• Penyerahan jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding) yang didalam tagihan jasa

pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (Freight Forwarding)



7. Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan

Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984:

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama

Pengkreditan dalam Masa Pajak yang Tidak Sama

Pasal 9 ayat (9) UU PPN 1984:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa

Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum

dilakukan pemeriksaan

Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP Sebelum Berproduksi ,

Pajak Masukan Bagi PKP yang Gagal Berproduksi

Pasal 9 ayat (2a) UU PPN 1984

Bagi PKP yang belum berproduksi

sehingga belum melakukan

penyerahan yang terutang pajak,

Pajak Masukan atas perolehan

dan/atau impor barang modal

dapat dikreditkan.

Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN 1984

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi

pengeluaran untuk perolehan BKP selain barang

modal atau JKP sebelum Pengusaha KenaPajak

berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)

Sebelum Berproduksi Bila Gagal Berproduksi

Pajak Masukan yang telah dikreditkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan

telah diberikan pengembalian wajib dibayar

kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam

hal Pengusaha Kena Pajak tersebut

mengalami gagal berproduksi dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak

Masukan dimulai

Pasal 9 ayat (6a)

Telah diubah dengan UU Cipta Kerja

Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law)

yang telah diundangkan tanggal

2 November 2020

Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Pajak Masukan Dapat Dikreditkan

Syarat Formal(Pasal 13 Ayat 5 UU PPN Tahun 1984)

Syarat Materiil(Pasal 9 Ayat 5 UU PPN Tahun 1984)

Dalam Faktur Pajak yang

Tidak Cacat(Pasal 9 Ayat 8 UU PPN Tahun 1984)

Belum Dibebankan

Sebagai Biaya(Pasal 9 Ayat 9 UU PPN Tahun 1984)

Untuk Perolehan BKP dan/atau JKP yang

Berhubungan Langsung Dengan Kegiatan

Usaha Melakukan Penyerahan Kena Pajak(Pasal 9 Ayat 5 dan Ayat 8 UU PPN Tahun 1984)

Kegiatan Usaha:- Produksi

- Manajemen

- Distribusi

- Pemasaran

Pengkreditan Pajak Masukan sehubungan dengan pengalihan BKP dalam rangka

Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, dan Pengambilalihan Usaha

“Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena

Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang

mengalihkan, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan

Sepanjang Faktur Pajak diterima setelah terjadi pengalihan dan Pajak Masukan tersebut

belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi"

Sebagai konsekuensi pemberian insentif

melalui Pasal 1 A ayat (2) huruf d

Pasal 9 ayat (14) UU PPN 1984

memberikan perlakuan khusus di bidang

pengkreditan Pajak Masukan terhadap

PKPyang melakukan sinergi atau pemekaran

usaha, sebagai berikut:

Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

a) Perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP di hapus dalam UU Cipta Kerja

b) Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c) Untuk perolehan dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor berupa sedan, station wagon, kecuali sebagai barang dagang atau

disewakan

d) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/di dalam Daerah Pabean, sebelum dikukuhkan sebagai PKP di

hapus dalam UU Cipta Kerja

e) Untuk perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan

Nama, Alamat, NPWP Pembeli/Penerima JKP

f) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/di dalam Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi

ketentuan Pasal 13 ayat (6)

g) Untuk Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya ditagih menggunakan SKP di hapus dalam UU Cipta Kerj

h) Untuk Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan, ditemukan dalam Pemeriksaan di hapus dalam UU

Cipta Kerja

i) Untuk Perolehan BKP selain Barang Modal atau JKP, sebelum PKP berproduksi di hapus dalam UU Cipta Kerja

Pasal 16B ayat (3) Untuk Perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan keiatan penyerahan BKP/JKP yang

dibebaskan dari pengenaan PPN

Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan Berdasarkan

Pasal 9 Ayat (6) UU PPN 1984

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga

melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang

pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang

terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9 Ayat

(6) UU PPN

1984

Jenis

Kegiatan

PKP:

PMK No. 135/PMK.011/2014

Mekanisme

Pengkreditan

PM

PM atas perolehan

BKP/JKP yang nyata-

nyata digunakan utk keg.

penyer. terutang PPN

PM atas perolehan BKP/JKP

yang nyata-nyata digunakan

utk kegiatan penyerahan

tidak terutang PPN

PM atas perolehan BKP/JKP yang digunakan

utk kegiatan penyerahan terutang dan tidak

terutang PPN

PM dapat dikreditkan

seluruhnya

PM tidak dapat dikreditkan

seluruhnya

Jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung

berdasarkan pedoman penghitungan

pengkreditan pajak masukan



8. Fasilitas PPN

Fasilitas Berupa Pengenaan Tarif 0%

Fasilitas PPN berupa pengenaan tarif

0% PPN berupa pengenaan tarif 0% ini diberikan kepada

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

• Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud

• Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud

• Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)

Fasilitas PPN dalam bentuk tidak

dikenakan pungutan PPN

Fasilitas PPN berupa Pembebasan

PPN


dipungut PPN

Fasilitas PPN Ditangguh oleh

Pemerintah


0%

• barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran

yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk

hasil pertambangan batu bara ( UU Cipta Kerja);

• barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh

rakyat banyak;

• makanan dan minuman yang disajikan di

hotel,restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,

meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi

di tempat maupun tidak termasuk makanan dan

minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau

katering;

• uang, emas batangan, dan surat berharga.




PPN


dipungut PPN

Fasilitas Berupa Tidak Dikenakan PPN


Pemerintah


0%

Fasilitas dibebaskan dari PPN seperti diatur dalam PP 48 2020

yaitu barang bersifat strategis antara lain:

• Mesin dan peralatan pabrik;

• Barang yang dihasilkan di bidang kelautan dan perikanan;

• Jangat dan kulit mentah;

• Ternak;

• Bibit dan/atau benih;

• Pakan ternak;

• Pakan ikan;

• Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan;

• Bahan baku kerajinan perak (perak butiran atau batangan);

• Rumah Susun Sederhana dengan kriteria tertentu;

• Listrik kecuali untuk rumah diatas 6.600 Voltase;

• Liquifed Natural Gas (LNG).




PPN


dipungut PPN

Fasilitas Berupa Pengenaan Pembebasan PPN


Pemerintah


0%Pemberian fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN

diberikan kepada transaksi-transaksi sebagai berikut:

• Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam

daerah pabean.

• Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu.

• Impor BKP tertentu.

• Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah

pabean di dalam daerah pabean.

• Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam

daerah pabean.

Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN diberikan

kepada transaksi-transaksi seperti yang disebutkan di atas,

yang dilakukan di/ke kawasan bebas dan kawasan berikat.




PPN


dipungut PPN

Fasilitas Berupa Pengenaan Tidak Dipungut PPN


Pemerintah


0%

Pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebagai

contoh diberikan dalam rangka penanganan Covid-19, yaitu

atas:

• Penyerahan BKP/JKP untuk penanganan Covid-19 kepada

badan/instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak

tertentu;

• Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean untuk

penanganan Covid-19 oleh badan/instansi pemerintah,

rumah sakit atau pihak tertentu;

• Impor atau penyerahan bahan baku baku untuk produksi

vaksin dan/atau obat oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin

dan/atau Obat;

• Penyerahan vaksin dan/atau obat oleh Industri Farmasi

Produksi Vaksin dan/atau Obat




PPN

Fasilitas PPN Ditanggung oleh

Pemerintah

Fasilitas Berupa PPN di Tanggung Pemerintah


dipungut PPN



9. Objek Pajak yang Bersifat Spesifik

Membangun Sendiri Tidak dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan

Kegiatan membangun sendiri yg dimaksud dalam pasal 16 C UU PPN 1984

1. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila memenuhi syarat:

a) konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;

b) diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

c) luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang

tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

3. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai

dengan bangunan selesai.

4. tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan

5. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh

persen) dikalikan dengan 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan

pada setiap bulannya.

6. Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

7. Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib disetor ke kas

negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

(PMK No. 163/PMK.03/2012)

Penyerahan Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan

Pasal 16 D UU PPN 1984

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan

semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak

Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c UU PPN 1984

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran

untuk:

b) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan

kegiatan usaha;

c) perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan

barang dagangan atau disewakan;

Bentuk Kerja Sama Operasi

Pasal 3 PP Nomor 1 Tahun 2012

Bentuk keria sama operasi (KSO) wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai PKP.

Kemudian dalam memori penjelasannya ditegaskan lebih lanjut bahwa bentuk kerja

sama operasi dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:.

1. bentuk kerja sama operasi yang langsung menyerahkan BKP atau penyerahan

JKP kepada pemilik proyek, wajib melaporkan usahanyauntuk dikukuhkan

sebagai PKP;

2. bentuk kerja sama operasi yang hanya bertindak selaku

koordinatorpelaksanaan pekerjaan, sedangkan penyerahan BKP/penyerahan

JKP dilakukan secara langsung oleh PKP anggota sesuai dengan

suratperjanjian yang mereka tanda tangani dengan pemilik proyek.



10. Pemungut PPN

Pemungut PPN

Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN sebagai Konsumen:

• Bendahara Pemerintah;

• Kontraktor Kerja Sama Pengusaha Migas dan kontraktor/pemegang kuasa/pemegang izin

Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;

• BUMN;

• Badan usaha tertentu (seperti anak usaha BUMN tertentu antara lain: PT Telekomunikasi

Selular, PT Indonesia Power,dll);

• Pemegang IUPK Operasi Produksi dengan kriteria tertentu;

• Pelaku Usaha PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang ditunjuk oleh Menteri.

(saat ini yang telah ditunjuk antara lain beberapa entitas Google, Amazon Web Services Inc,

Netflix International B.V, dll)



11. Restitusi

Pengembalian atau Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak

• Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan sehingga menimbulkan Kelebihan Bayar,

maka PKP yang bersangkutan berhak memperoleh pengembalian dengan cara:

1 Dikompensasikan ke utang pajak pada masa pajak berikutnya

2 Diajukan permintaan pengembalian oleh negara

Pengembalian atau Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak

Sepanjang Faktur Pajak sudah

diterima, maka PPN Masukan

yang tercantum dalam FP

tersebut sudah dapat dikreditkan

• Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya

sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena :

Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau

Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau

Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Paben

Impor Barang Kena Pajak



12. Pelaporan Pajak Terutang

Kewajiban Menyampaikan SPT Masa PPN

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya

terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu

Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

3. Bagi pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Kewajiban melaporkan pajak yang terutang dalam pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984,

merupakan refleksi dari Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP

Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan Perubahan Ketiga UU PPN 1984 dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 ditambahkan

beberapa pasal baru, salah satunya adalah Pasal 15A yang mengatur saat penyetoran pajak

yang terutang dan saat penyampaian SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Penyetoran PPN

2. Penyampaian SPT Masa PPN

yang merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan

dengan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling

lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya

Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN

disampaikan.

disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya

setelah berakhirnya Masa Pajak.

Tanggung Jawab Renteng

Ketentuan tentang tanggung jawab renteng yang sudah tidak berlaku sejak 1 Januari 2008 seiring dengan penghapusan

Pasal 33 dari UU KUP yang dilakukan dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU KUP, dihidupkan

lagi melalui UU Nomor 42 Tahun 2009 dengan menambahkan Pasal 16F ke dalam UU PPN 1984.

KPP A

Tahun 2006

Pemeriksa Pajak

Tahun 2007

Pemeriksa Pajak

KPP B

Pemeriksaan SPT

Masa PPN Jan-Des

2004

Pemeriksaan SPT

Masa PPN Jan-Des

2004

KPP D KPP E

Dalam suatu Masa Pajak 2004

PKP D menyerahkan BKP

kepada PKP E dengan

Harga Jual Rp 300 Juta

SKPKB :

PPN = 30 Juta

Bunga = 2% / Bulan

Denda = 2% x 300 Juta

SKPKB :

(tanggung Jawab Renteng)

PPN = 30 Juta

Bunga = 2% / Bulan



13. Undang-Undang Cipta Kerja (Terkait PPN)

Beberapa perubahan ketentuan PPN dalam UU Cipta Kerja

•Menghapus konsiyansi dalam pengertian penyerahan BKP.

•Inbreng (setoran modal dalam bentuk barang) tidak termasuk dalam pengertian

penyerahan BKP (syarat kedua belah pihak adalah PKP).

Pengertian Penyerahan

•Menambah batubara (hasil pertambangan batubara) menjadi BKP.Barang Kena Pajak

•Mengganti PKP yang belum berproduksi menjadi PKP yang belum melakukan

penyerahan dan menjadi dapat mengkreditkan PPN Masukan (termasuk selain

barang modal).

•Pajak Masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan sebesar

80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

•Pajak Masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan dapat dikreditkan.

•Pajak Masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat

dikreditkan.

Pajak Masukan

•Mewajibkan pencatuman NIK atau nomor paspor dari pembeli apabila pembeli

tidak memiliki NPWP.

•Tambahan ayat dalam Pasal 13 yaitu ayat (5a) untuk Faktur Pajak pedagang

eceran termasuk kriteria konsumen akhir yang akan diatur dengan PMK.

Faktur Pajak

RSM INDONESIAPlaza ASIA Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav.59Jakarta 12190 Indonesia

www.rsm.id

Documents

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD · 2020. 11. 6. · 13 UU Cipta Kerja (terkait PPN) THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT I TAX I CONSULTING 1. Pendahuluan. ... Proses penggantian ini