Upload
dangthien
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI BPRS AL-SALAAM TENTANG
SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN PERBANKAN
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Oleh:
GINA HOIRUNNISA
NIM : 1113046000151
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018
ii
TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI BPRS AL-SALAAM TENTANG
SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN PERBANKAN
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Oleh :
GINA HOIRUNNISA
NIM: 1113046000151
Pembimbing
Dr. Sofyan Rizal, S.E., M. Si
NIP. 197604302011011002
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Hari Kamis, 11 Januari 2018 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswi:
1. Nama : Gina Hoirunnisa
2. NIM : 1113046000151
3. Jurusan : Ekonomi Syariah
4. Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS Al-Salaam tentang
Sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya terhadap
Kualitas Pelayanan Perbankan
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan serta kemampuan yang
bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka di putuskan bahwa mahasiswi
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 11 Januari 2018
PANITIA UJIAN :
Ketua : AM. Hasan Ali, M.A.
NIP. 19751201 200501 1 005 ( .......................................... )
Sekretaris : Dr. Abdurrauf, M.A.
NIP. 19731215 200501 1 002 ( .......................................... )
Pembimbing : Dr. Sofyan Rizal, S.E., M.Si
NIP. 19760430 201101 1 002 ( .......................................... )
Penguji I : Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A.
NIP. 19581128 199403 1 001 ( .......................................... )
Penguji II : Dr. Syahrul A’dam, M.Ag
NIP. 19730504 200003 1 002 ( .......................................... )
iv
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Gina Hoirunnisa
NIM : 1113046000151
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Syariah
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 11 Januari 2018
Gina Hoirunnisa
v
ABSTRAK
Gina Hoirunnisa. NIM 1113046000151. TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI
BPRS AL-SALAAM TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERBANKAN.
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2018 M. Xviii + 77 halaman + 4 lampiran
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan variabel yang mempengaruhi
tingkat pemahaman pegawai BPRS Al-Salaam tentang sistem pembiayaan syariah
dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan perbankan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory
research yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti itu menjelaskan objek yang
diteliti melalui data yang terkumpul. Data berupa hasil penyebaran kuesioner, buku-
buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan
mempunyai nilai t sebesar 11,003, nilai t variabel pelatihan adalah 4,591, dan nilai t
variabel pengalaman adalah 9,683. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel
berpengaruh terhadap tingkat pemahaman. Karena ketiga nilai variabel tersebut lebih
besar dari nilai t-tabel yaitu 1,960. Sedangkan tingkat pemahaman tidak
mempengaruhi kualitas pelayanan perbankan dengan nilai t tingkat pemahaman lebih
kecil dari nilali t-tabel yaitu 1,405>1,960. Kemudian kualitas pelayanan di BPRS Al-
Salaam bersifat baik dengan hasil nilai loading pada indikator diatas 0,60.
Kata kunci: Tingkat Pemahaman, Sistem Pembiayaan Syariah, Pelayanan Perbankan,
BPRS Al-Salaam
Pembimbing : Dr. Sofyan Rizal, S.E., M.Si
Daftar Pustaka : 1991 - 2017
vi
الرحیم الرحمن هللا بسم
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat-Nya.
Tidak ada kekuatan apapun dalam diri ini selain dengan kekuasaan Allah SWT.
Dialah penguasa dari seluruh alam semesta ini, yang Maha Pengasih tanpa pilih
kasih, Maha Penyayang bagi semua makhluk-Nya. Karena anugerah dan karunia
yang diberikan-Nya kita memiliki kemampuan untuk berfikir dan menikmati segala
kenikmatan terutama nikmat Islam dan Iman serta nikmat duniawi yang tak terhingga
jumlahnya. Shalawat dan salam semoga tercurah ke hadirat Qudwah Hasanah Nabi
Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di hari pembalasan nanti,
Amin.
Penulis sangat menyadari, bahwa selesainya penulisan skripsi ini bukanlah
semata - mata dari buah tangan hasil penulis sendiri, akan tetapi dari hamba Allah
yang senantiasa mendermakan kemampuannya untuk kemaslahatan publik, baik
secara langsung maupun tidak. Mereka yang dengan tulus hati meluangkan waktu
mesti hanya sekedar menuangkan aspirasi bagi penulis, tentu tanggung jawab ini akan
terasa kian berat, tanpa kehadiran mereka.
Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya jika pada kesempatan ini penulis
menyampaikan rasa terimakasih, khususnya kepada :
1. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Yoghi Citra Pratama, M.Si, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
vii
4. Bapak AM. Hasan Ali, M.A, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
5. Ibu Ir. Rr. Tini Anggraeni, S.T, M.Si, Sekretaris Program Studi Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
6. Bapak Dr. H. Abdurrauf. Lc., M.A, Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Bapak Dr. Sofyan Rizal, SE., M.Si, dosen pembimbing yang sangat bijaksana
dan sabar serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan
bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmunya, serta karyawan/i
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
bantuam kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Utama, Perpustakaan Fakultas Syariah dan
Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas bagi penulis untuk
mengadakan studi kepustakaan.
10. Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salaam Cabang Cibinong,
BPRS Al-Salaam Cabang Cileungsi, dan BPRS Al-Salaam Cabang Cinere yang
telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan
informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Yang tercinta Ayahanda dan Ibunda, yang disetiap nafasnya mengalir doa untuk
kebahagiaan dan kesuksesan Ananda dalam meniti kehidupan dunia dan di
akhirat kelak, dan selalu memberikan motivasi baik secara moril dan materil
semata-mata untuk keberhasilan penulis.
viii
12. Kakakku Linda Kurniawati dan Shely Nurfitria, serta adikku Nur`Afiah dan
seluruh keluarga besar, terima kasih atas do'a dan motivasinya baik moril dan
materiil untuk keberhasilan studi Penulis.
13. Suamiku Ecep Turmuji, S.H terima kasih atas doa, dukungan dan motivasinya
dalam penyelesaian skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan, khususnya Astiti Chandra, Nisa Kusumawardhani,
Naila Riskia, Fariha, Nur Najmi Muthia, Yulia Sarasati (Bocil), Klarisa Deo
Saputri dan teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2013 teman
seperjuanganku yang selalu ada baik dalam suka maupun duka, teman-teman
KKN Aeromovel. Dimanapun Aku dan kalian berada, Aku akan merindukan
kalian selalu.
15. Semua hamba Allah yang membuat Penulis terinspirasi dan semua pihak yang
telah memberikan bantuannya kepada Penulis, hingga penulisan skripsi ini
dapat terselesaikan dengan baik.
Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga semua pihak senantiasa menerima
kebaikan dan ketulusan mereka serta memberikan sebaik-baiknya balasan atas amal
baik mereka. Terakhir semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah
keilmuan. Amin.
Jakarta, 11 Januari 2018
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA UJIAN ............................................................ iii
LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................................iv
ABSTRAK ........................................................................................................................ v
KATA PENGANTAR ......................................................................................................vi
DAFTAR ISI .....................................................................................................................ix
DAFTAR TABEL ..........................................................................................................xiv
DAFTAR SKEMA .......................................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xvii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah .................................................................................... 7
C. Pembatasan Masalah .................................................................................... 7
D. Perumusan Masalah ..................................................................................... 8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 8
F. Sistematika Penulisan .................................................................................. 9
x
BAB II LANDASAN TEORETIS TENTANG PEMAHAMAN PEGAWAI,
SDM, PEMBIAYAAN SYARIAH, DAN KUALITAS PELAYANAN
PERBANKAN ................................................................................................ 11
A. Tingkat Pemahaman ................................................................................... 11
1. Pengertian Pemahaman......................................................................... 11
2. Variabel yang mempengaruhi Pemahaman .......................................... 12
a. Latar Belakang Bidang Pendidikan ................................................ 12
b. Pelatihan ......................................................................................... 13
c. Pengalaman ..................................................................................... 14
B. Sumber Daya Manusia ............................................................................... 15
1. Pengertian Sumber Daya Manusia ....................................................... 15
2. Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia ...................................... 15
3. Pegawai ................................................................................................. 16
C. Sistem Pembiayaan Syariah........................................................................ 17
1. Sistem Bagi Hasil ................................................................................. 20
a. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Mudharabah ..................... 20
1) Pengertian Mudharabah .......................................................... 20
2) Landasan Hukum .................................................................... 21
3) Jenis-jenis Mudharabah .......................................................... 22
b. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Musyarakah ..................... 23
1) Pengertian Musyarakah .......................................................... 23
2) Landasan Hukum .................................................................... 24
xi
3) Jenis-jenis Musyarakah........................................................... 24
2. Sistem Jual Beli .................................................................................... 26
a. Sistem Jual Beli Berdasarkan Prinsip Murabahah .......................... 27
1) Pengertian Murabahah ............................................................ 27
2) Landasan Hukum .................................................................... 28
3) Mekanisme Pembiayaan Murabahah ...................................... 28
b. Sistem Jual Beli Berdasarkan Prinsip As-Salaam .......................... 29
1) Pengertian As-Salaam ............................................................. 29
2) Landasan Hukum .................................................................... 30
3) Mekanisme Pembiayaan As-Salaam ...................................... 31
c. Sistem Jual Beli Berdasarkan Prinsip Istishna ............................... 32
1) Pengertian Istishna .................................................................. 32
2) Landasan Hukum .................................................................... 33
3) Mekanisme Pembiayaan Istishna ............................................ 34
3. Sistem Sewa Menyewa ......................................................................... 35
a. Sistem Sewa Menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah/Sewa Murni .. 35
1) Pengertian Ijarah ..................................................................... 35
2) Landasan Hukum .................................................................... 36
b. Sistem Sewa Menyewa Berdasarkan Prinsip IMBT....................... 38
1) Pengertian IMBT .................................................................... 38
2) Landasan Hukum .................................................................... 40
3) Skema IMBT .......................................................................... 40
xii
D. Pelayanan Perbankan .................................................................................. 41
1. Pengertian Pelayanan ............................................................................ 41
2. Dasar-dasar Pelayanan Nasabah ........................................................... 42
3. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik .............................................................. 43
4. Sikap dan Perilaku Melayani Nasabah ................................................. 44
5. Kualitas Pelayanan ............................................................................... 45
E. Review Studi .............................................................................................. 47
F. Kerangka Berpikir ...................................................................................... 48
G. Hipotesis ..................................................................................................... 50
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................................. 51
A. Metode Penelitian ....................................................................................... 51
B. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 51
C. Populasi dan Sampel ................................................................................... 52
D. Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 53
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 53
F. Metode Analisis .......................................................................................... 53
1. Model Struktural (Inner Model) .......................................................... 54
2. Model Pengukuran (Outer Model) ...................................................... 55
3. Hipotesis ............................................................................................... 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ....................................................... 57
A. Gambaran Umun BPRS Al-Salaam........................................................... 57
1. Sejarah Pendirian .................................................................................. 57
xiii
2. Visi, Misi, dan Tujuan .......................................................................... 58
3. Prinsip Dasar dan Fungsi ...................................................................... 59
4. Produk - Produk .................................................................................... 59
B. Deskripsi Objek Penelitian ........................................................................ 60
C. Analisis Data ............................................................................................. 62
1. Analisis Outer Model ........................................................................... 62
2. Analisis Inner Model ............................................................................ 68
3. Pengujian Hipotesis .............................................................................. 70
BAB V Penutup ............................................................................................................ 73
A. Kesimpulan ................................................................................................. 73
B. Rekomendasi .............................................................................................. 74
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 75
LAMPIRAN – LAMPIRAN ........................................................................................... 78
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Permasalahan SDM ........................................................................................... 2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 47
Tabel 2.2 Hipotesis ......................................................................................................... 50
Tabel 4.1 Data Kuesioner ............................................................................................... 61
Tabel 4.2 Profil Responden ............................................................................................. 61
Tabel 4.3 Outer Loading ................................................................................................. 65
Tabel 4.4 Nilai Discriminant Validity ............................................................................. 67
Tabel 4.5 Composite Reability dan Average Variance Extracted ................................... 68
Tabel 4.6 Nilai R-square ................................................................................................. 69
Tabel 4.7 Result for Inner Weight ................................................................................... 70
xv
DAFTAR SKEMA
Skema 2.1 Mekanisme Pembiayaan Murabahah .............................................................. 29
Skema 2.2 Mekanisme Pembiayaan As-Salaam ............................................................... 32
Skema 2.3 Mekanisme Pembiayaan Istishna .................................................................... 34
Skema 2.4 Mekanisme IMBT ........................................................................................... 41
Skema 2.5 Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 49
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Olah Data Sebelum Dihapus ........................................................................... 64
Gambar 4.2 Olah Data Setelah Dihapus ............................................................................. 65
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Permohonan Data dan Wawancara ........................................................ 78
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan/Kuesioner Pegawai ........................................................... 79
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan/Kuesioner Nasabah ........................................................... 83
Lampiran 4 Jawaban dari Kuesioner Pegawai ................................................................... 85
Lampiran 5 Jawaban dari Kuesioner Nasabah ................................................................... 86
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman1 yaitu proses, cara,
perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman dapat diartikan sebagai
mengerti benar atau tahu benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai
sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar tentang sesuatu tersebut.
Pemahaman2 adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari
pengetahuan, atau dapat juga diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang
yang mampu memahami arti dan konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.
Dalam hal ini apabila ingin memahami tentang sesuatu maka harus
mengetahuinya terlebih dahulu. Sedangkan menurut Sudaryono3 pemahaman
(comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan
memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diinget, yang mencakup
kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah
dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan,
atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.
Oleh karena itu pemahaman tidak hanya hafal secara teori saja, tetapi
memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Maka
operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan,
mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi
contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.
Dalam bidang pekerjaan seseorang harus mempunyai pemahaman akan
pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya seorang pengacara harus paham
1 www.kbbi.kemdikbud.go.id/ tentang Definisi Pemahaman, diakses pada 16 Januari 2018 2 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.44
3 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.
44
2
mengenai isi undang-undang sebagai acuannya agar dapat menangani kasus,
guru harus paham mengenai mata pelajaran yang akan diajarkan agar murid
dapat mengerti, dan pegawai perusahaan harus paham mengenai sistem
perusahaan agar dapat mengembangkan dan memajukan perusahaan. Sama
halnya dengan pegawai perbankan yang harus memahami sistem perbankan
mulai dari produk-produk dan jasa perbankan agar dapat menarik minat
nasabah dan memajukan bank tersebut.
Pegawai merupakan asset dalam sebuah perusahaan, maju mundurnya
sebuah perusahaan tergantung kepada kualitas para pegawainya. Dalam istilah
dunia kerja, pegawai disebut sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM
merupakan penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan
perusahaan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa SDM adalah kunci
yang menentukan perkembangan perusahaan. Menurut Sadili Samsudin4,
sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan
barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan
sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi organisasi.
Dalam dunia perbankan pun demikian, bahwa perbankan membutuhkan
SDM untuk mencapai kesuksesan. Namun, dewasa ini Sumber Daya Manusia
(SDM) mengalami keterbatasan dalam memahami produk dan sistem syariah.
Pertama, maraknya perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan
SDM yang memadai. Terutama SDM yang memiliki latar belakang
pengetahuan dalam bidang perbankan syariah. Kedua, kurangnya akademisi
perbankan syariah, di mana banyak pendidikan yang lebih berorientasi pada
pengenalan ekonomi konvensional dari pada ekonomi Islam, yang pada
gilirannya perhatian terhadap ekonomi Islam khususnya perbankan syariah
terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian.5 Berikut merupakan data
permasalahan SDM yang diakses dari statistik perbankan indonesia.
4 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2006), cet ke-1, h. 21 5 Cut Nur Halimah, Problematika SDM Perbankan Syariah, http://www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2016/05/18/problematika-sdm-perbankan-syariah diakses pada tanggal 17 Januari 2018
3
Tabel 1.1 Permasalahan SDM
BPR Presentase Tingkat Pendidikan SDM Jumlah
SDM S3 S2 S1 D3 SLTA < SLTA
BPRKU 1 0,1% 0,7% 38,9% 11,6% 44,8% 4,0% 39.994
BPRKU 2 0,1% 0,9% 45,3% 9,6% 40,1% 4,1% 1.539
BPRKU 3 0,0% 1,3% 47,8% 9,4% 38,9% 2,6% 7.915
TOTAL 0,1% 0,8% 42,0% 10,7% 42,6% 3,8% 69.658
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (2016)
Dalam permasalahan diatas, penulis mengambil tiga variabel yang
mempengaruhi pemahaman terhadap pegawai. Pertama, latar belakang
pendidikan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat
pemahaman. Notoatmodjo6 berpendapat bahwa tujuan pendidikan antara lain:
menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat, dan konsep-konsep,
mengubah sikap dan persepsi, dan menanamkan tingkah laku/kebiasaan baru.
Dari tujuan-tujuan tersebut akan memperoleh bekal pengetahuan sehingga
menimbulkan pemahaman yang tinggi.
Kedua, pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi
atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan
dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui
peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara
menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap. Adanya
kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki
organisasi, menyebabkan perlunya organisasi menjembatani kesenjangan
tersebut, salah satu caranya yaitu dengan pelatihan dan pengembangan.
Dengan demikian diharapkan seluruh potensi yang dimiliki karyawan, yaitu
pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat ditingkatkan, akhirnya
kesenjangan berkurang atau tidak terjadi lagi.7
6 Soekidjo Notoatmojo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 95 7 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Cet. Pertama, h. 163
4
Ketiga, pengalaman kerja menjadi ukuran tentang masa waktu atau
masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu
pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Dengan lamanya waktu kerja
seorang pegawai, maka semakin banyak pula pelajaran yang dapat diambil
berdasarkan pengalaman. Kemudian jika pegawai di lembaga keuangan
syariah mempunyai latar belakang bidang pendidikannya yang kurang cukup,
lalu kurangnya pelatihan serta pengalaman kerjanya, bagaimana mereka dapat
memahami sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Ketiga variabel yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap kualitas
bank syariah. Karena seyogyanya perkembangan bank syariah dituntut bukan
hanya dari kuantitas saja, tetapi juga dari segi kualitasnya. Dengan
berkembangnya kualitas bank syariah akan dilirik dan dipilih oleh nasabah.
Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja
bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas
penanaman dana atau pembiayaan.
Parameter untuk mengukur kinerja suatu bank dapat dilihat dari
pemahaman pegawai tentang pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan
merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi tentang
bagaimana kinerja bank. Semakin baik pemahaman pegawai akan pembiayaan
yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi
semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan kepuasan dan kepercayaan
nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang amat baik. Oleh karena itu
sangatlah penting bagi pegawai sebagai pemegang kendali untuk memahami
sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini, karena hal tersebut akan
berpengaruh terhadap kinerja perbankan.
Perbankan adalah lembaga keuangan berfungsi sebagai intermediasi
(financial intermediary) bagi masyarakat yang mempunyai dana berlebih (idle
money) dengan masyarakat atau dunia usaha yang membutuhkan dana baik
sebagai suatu bentuk pembiayaan maupun bentuk lain. Selain itu bank juga
berfungsi bagi pembangunan ekonomi nasional (agent of development) dalam
5
rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional.
Pada pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.8 Jadi,
bank mampu memobilisasi tabungan atau DPK dan menyalurkannya kepada
pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan.
Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana di bank syariah
yang dikembangkan dengan tiga model: yaitu transaksi pembiayaan yang
ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi
pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip
sewa, dan transaksi yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan
guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.9
Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.10
Mekanisme pembiayaan ini harus mengikuti ketentuan yang digariskan
dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan yakni berpedoman pada
prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip
murabahah, dan prinsip ijarah. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
menurut sudut pandang yuridis adalah:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip
musyarakah.
2. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip as-
salaam, dan prinsip istishna.
8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 9 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan SyariahI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 26 10 Hestanto, Pengertian Pembiayaan Syariah dan Agunan Syariah, artikel ini diakses pada tanggal 31 Juli 2017 dari http://www.testanto.web.id/pembiayaan-syariah-dan-agunan-syariah/
6
3. Pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni)
dan ijarah al-muntahia bit tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak
opsi.
Dalam perkembangannya dunia perbankan, suatu bank akan dinilai baik
kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari kinerja yang dilakukan oleh bank,
yaitu dengan menciptakan pelayanan yang baik kepada nasabah. Karena
pelayanan adalah kepuasan pelanggan agar dapat bertahan, bersaing, dan
menguasai pangsa pasar. Kualitas pelayanan dalam perusahaan jasa
merupakan hal yang sangat penting dari sudut pandang konsumen. Konsumen
tidak hanya melihat dari hasil jasa, tetapi juga dari proses penyampaian jasa
tersebut.
Kotler berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam
bidang perbankan merupakan bisnis jasa yang berdasarkan pada azas
kepercayaan sehingga masalah kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat
menentukan dalam keberhasilan usaha. Kualitas pelayanan merupakan suatu
bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima (perceived
service) dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service). Agar
dapat bersaing, bertahan hidup, dan berkembang, maka perusahaan perbankan
dituntut untuk mampu memberikan pelayanan berkualitas yang dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Maka dari itu pemahaman pegawai yang dilatarbelakangi oleh bidang
pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan, pegawai yang mengikuti pelatihan,
dan pengalaman kinerja pegawai yang baik, seyogyanya mampu
meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Sehingga dapat membuat
nasabah merasa nyaman terhadap pelayanan bank dan dapat pula menarik
nasabah-nasabah baru pada bank tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kondisi BPRS Al-Salaam yang sudah
berdiri sejak lama yakni pada tanggal 9 Oktober 1991 dan memiliki banyak
cabang diantaranya, Jakarta, Cinere, Depok, Bogor, Cibinong, Cileungsi, dan
lain-lain. Apakah pegawai BPRS Al-Salaam sudah berkompeten memahami
sistem pembiayaan syariah? Sehingga masyarakat dapat mempercayakan
7
dananya untuk dikelola atau mengambil pembiayaan yang halal sesuai dengan
prinsip syariah di BPRS Al-Salaam. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik
untuk meneliti dan mengkaji tentang kinerja pegawai BPRS Al-Salaam
dengan mengemukakan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang
berjudul “TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI BPRS AL-SALAAM
TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERBANKAN”
B. Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah
yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana kompetensi pegawai BPRS dalam memahami sistem
pembiayaan syariah?
2) Bagaimana sistem pelayanan BPRS?
3) Apakah latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi tingkat
pemahaman pegawai?
4) Apakah pengalaman kerja dapat mempengaruhi tingkat pemahaman
pegawai?
5) Apakah pelatihan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman pegawai?
6) Bagaimana kondisi BPRS dalam memahami sistem pembiayaan
syariah?
7) Apakah tingkat pemahaman pegawai dapat berpengaruh pada kualitas
pelayanan perbankan?
8) Apa yang menjadi kendala dalam memahami sistem pembiayaan
syariah?
9) Apa yang menjadi tolok ukur pegawai dapat dikatakan memahami
sistem pembiayaan syariah?
C. Pembatasan Masalah
Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dan lebih terarahnya
penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penulis lebih
mudah dalam melakukan penelitian. Batasan ruang lingkup penelitian yaitu:
8
1. Penulisan skripsi ini hanya akan membahas tentang pengukuran
tingkat pemahaman pegawai BPRS Al-Salaam tentang sistem
pembiayaan syariah dari sudut pandang yuridis (hukum positif) dan
pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan perbankan.
2. Objek penelitian dilakukan pada pegawai BPRS Al-Salaam cabang
Cibinong, Cileungsi, dan Cinere.
3. Pembahasan hanya berfokus pada pegawai yang berkecimpung di
bagian sistem pembiayaan syariah, yaitu: bagian pemasaran, account
officer, bagian administrasi dan legal, customer service.
4. Data yang diteliti difokuskan pada data tahun 2017.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat pemahaman pegawai BPRS Al-Salaam tentang
sistem pembiayaan syariah?
2. Bagaimana kualitas pelayanan BPRS Al-Salaam?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman pegawai BPRS Al-Salaam
tentang sistem pembiayaan syariah terhadap kualitas pelayanan
perbankan?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan tingkat pemahaman pegawai BPRS Al-Salaam
tentang sistem pembiayaan syariah.
2. Untuk menjelaskan kualitas pelayanan perbankan BPRS Al-Salaam.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat pemahaman pegawai BPRS
Al-Salaam tentang sistem pembiayaan syariah terhadap kualitas
pelayanan perbankan.
9
Manfaat Penelitian
a. Secara Akademis
Sebagai khazanah pengetahuan bagi mahasiswa/i pada umumnya, dan
masyarakat pada khususnya tentang seberapa besar tingkat
pemahaman pegawai terhadap sistem pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
b. Secara Praktis
Memberikan pengetahuan, penjelasan, serta manfaat kepada
masyarakat tentang sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran tentang isi laporan secara keseluruhan,
maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini kedalam V (lima)
bab, yang masing-masing bab adalah sebagai berikut:
BAB I Berisi tentang pendahuluan yang mencakup Latar Belakang
Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan
Skripsi.
BAB II Berisi tentang landasan teori yang memaparkan tingkat
pemahaman pegawai, Sumber Daya Manusia, sistem pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah meliputi sistem bagi hasil, sistem jual
beli, sistem sewa, dan pengaruhnya terhadap profitabilitas
perbankan.
BAB III Berisi tentang metodelogi penelitian yang menguraikan metode-
metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berisi tentang
gambaran umum BPRS Al-Salaam, ruang lingkup penelitian,
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan
data, dan metode analisis
10
BAB IV Berisi tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan tingkat
pemahaman pegawai BPRS Al-Salaam tentang sistem
pembiayaan syariah dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan
perbankan.
BAB V Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang
dilakukan.
11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tingkat Pemahaman
1. Pengertian Pemahaman
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman11
yaitu proses,
cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman dapat diartikan
sebagai mengerti benar atau tahu benar. Seseorang dapat dikatakan paham
mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar tentang sesuatu
tersebut.
Menurut Sudaryono12
pemahaman (comprehension) adalah kemampuan
seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui
atau diinget, yang mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti
dan bahan yang telah dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi
pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk
tertentu ke bentuk yang lain.
Sementara Ngalim Purwanto13
menyatakan bahwa pemahaman adalah
kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan, atau dapat
juga diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang yang mampu memahami
arti dan konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Oleh karena itu
pemahaman tidak hanya hafal secara teori saja, tetapi memahami konsep dari
masalah atau fakta yang ditanyakan.
Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman
adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan dapat memahami arti
dan konsep, serta fakta yang diketahuinya. Seseorang dapat memahami setelah
sesuatu itu dipelajari dan diingatnya melalui penjelasan dari suatu
pembelajaran. Maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah,
11 www.kbbi.kemdikbud.go.id/ tentang Definisi Pemahaman, diakses pada 16 Januari 2018
12 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.
44
13
Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2013), h. 44
12
mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan,
mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan
mengambil keputusan.
Pemahaman merupakan salah satu kompetensi yang telah dicapai setelah
seseorang melakukan suatu pembelajaran, entah itu melalui pendidikan,
pelatihan, maupun pengalamannya. Dalam proses pembelajarn tersebut,
seseorang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami
sesuatu. Pemahaman mempunyai tiga dimensi, yaitu:14
a. Translasi adalah kesanggupan memahami makna yang terkandung di
dalamnya, misalnya menterjemahkan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa
Indonesia.
b. Interpretasi yaitu pemahaman yang mampu menerangkan atau
menyimpulkan hasil dari suatu komunikasi, misalnya memahami
grafik yang menghubungkan dua objek yang berbeda.
c. Ekstrapolasi yaitu meluasnya kecenderungan menggunakan data untuk
menentukan kesimpulan, pengaruh dan hasil serta menerangkan suatu
kesanggupan dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat serta meluasnya
wawasan.
2. Variabel yang mempengaruhi Pemahaman
Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tidak secara serta merta masuk
ke dalam dirinya, tentunya ada variabel yang mempengaruhi timbulnya
pemahaman, antara lain sebagai berikut:
a. Latar Belakang Pendidikan
Menurut teori human capital salah satu kualitas sumber daya
manusia adalah pendidikan, karena pendidikan dipandang tidak hanya
menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan
(keahlian) tenaga kerja, pada gilirannya dapat meningkatkan
produktivitas.15
Pendidikan diperoleh dari suatu pembelajaran yang
terdapat di sekolah-sekolah yang berjenjang mulai dari SD, SMP,
14 W.S.Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 246
15
Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan,
(Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1995), cet. 2, h. 15
13
SMA hingga Perguruan Tinggi/Universitas dalam hal ini disebut
lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan merupakan salah satu sumber utama
rekruitmen tenaga kerja baru, baik yang menyelenggarakan pendidikan
umum maupun pendidikan khusus. Karena pada dasarnya perusahaan
hanya merekruit pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan
yang mereka kuasai. Pendidikan diukur dengan indikator; hasil
pendidikan yang diberikan, latar belakang bidang pendidikan,
kesesuaian pendidikan dengan pemahaman. Oleh sebab itu, latar
belakang pendidikan ini dapat mempengaruhi pemahaman.
b. Pelatihan
Pelatihan perlu dilakukan dikarenakan adanya perubahan struktural
secara menyeluruh. Perubahan ini dapat berdampak pada sistem,
organisasi, dan peluang kerja. Kondisi ini akan mengubah kesempatan
maupun peluang kerja ke arah penyediaan barang dan pelayanan baru
yang telah meningkat sebagai akibat dari perubahan struktural
tersebut.16
Oleh karena itu pelatihan sangat diperlukan sebagai proses
penyesuaian dengan mengembangkan kebijakan pasaran kerja dan
peluang kerja, yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan
perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia. Sehingga diharapkan
pelatihan ini dapat menunjang penyerapan dan pengembangan
teknologi.
Pada dasarnya pelatihan dilakukan untuk membuat seseorang dapat
melakukan suatu kegiatan yang memberi kesempatan belajar dengan
tujuan menyegarkan kemampuan dan keterampilan diluar pendidikan
umum dengan mengutamakan praktek dari pada teori. Pelatihan diukur
dengan indikator; diadakan kegiatan kursus di bidang ekonomi untuk
mencapai kredibilitas ilmu ekonomi, penambahan praktikum
16 Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan,
(Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1995), cet. 2, h. 8
14
perbankan untuk memantapkan keahlian bila suatu saat bekerja di
perbankan/BPRS.
Pelatihan berbeda dengan pendidikan, karena pendidikan lebih
bersifat filosofis dan teoritis. Pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan
yang sama, yaitu pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat
pemahaman secara implisit. Melalui pemahaman, pegawai
dimungkinkan untuk menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif,
pemecah masalah yang kreatif, dan menjadi karyawan yang efektif dan
efisien dalam melakukan pekerjaan.17
Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat
spesifik, praktis, dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan
dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti
yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan. Umumnya pelatihan
dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan
kerja dalam waktu yang relatif singkat.
c. Pengalaman
Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami (dijalani,
dirasai, ditanggung dan lain sebagainya) baik yang sudah lama atau
baru saja terjadi, yang terpenting dari sebuah pengalaman adalah
hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dalam suatu
kejadian/kegiatan.
Dalam dunia kerja pengalaman menjadi hal terpenting, karena
pengalaman kerja adalah ukuran tentang masa waktu atau masa kerja
yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu
pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Dalam merekruit
pegawai, kebanyakan perusahaan mencari pegawai yang sudah
mempunyai pengalaman kerja, karena mereka dianggap sebagai
seorang yang sudah paham tentang beban pekerjaan yang akan
ditanggung nantinya, sehingga pegawai perusahaan yang lama tidak
17 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Ed. 1, Cet ke-1, h. 141
15
perlu mengajari pegawai baru. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa pengalaman kerja dapat mempengaruhi pemahaman.
B. Sumber Daya Manusia
1. Pengertian Sumber Daya Manusia
Menurut Sadili Samsudin sumber daya manusia adalah orang-orang yang
merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan
produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh
strategi organisasi.18
Pengertian tersebut mengandung makna bahwa manusia
harus mempunyai kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dan peluang
kerja. Karena seyogyanya sumber daya manusia ini menyangkut
ketenagakerjaan, dimana perusahaan merekrut seseorang yang mempunyai
kemampuan untuk mengerjakan apa yang di produksi oleh perusahaan.
Dalam menjalankan tugasnya SDM di arahkan oleh sebuah manajemen
yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Manajemen sumber daya
manusia19
adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk
membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat.
2. Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Tanpa adanya unsur manusia dalam perusahaan, tidak mungkin
perusahaan tersebut dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber saya manusia umunya
berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Setelah melalui
proses pendidikan, Sumber Daya Manusia perlu dikelola secara baik dan
profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan
18 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Cv. Pustaka Setia,
2006), cet ke-1, h. 21
19
Moh. Agus Tulus, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Umum, 1992), h. 60
16
tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Salah satu cara pengelolaan SDM
yaitu dengan upaya peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, minimal
ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya tersebut, yaitu:20
1. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya
seperti jasmani, rohani dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya
seperti perumahan dan pemukiman yang sehat.
2. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan
penyebarannya.
3. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan.
4. Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat
hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.
Hal diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya manusia yang
berkualitas yaitu pegawai yang berdisiplin, motivasi kerja baik, produktivitas
kerja perusahaan dapat tercapai, dan kinerja perusahaan meningkat dari waktu
ke waktu.
3. Pegawai
Pegawai merupakan bagian dari sumber daya manusia yang
menjadi modal bagi perusahaan untuk memajukan bisnis yang dikelolanya.
Pengertian pegawai sendiri adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan
atau organisasi, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap guna untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pegawai ini termasuk kedalam
ketenagakerjaan, dan di dalam konsep ketenagakerjaan terdapat 11 bagian,
antara lain: Tenaga Kerja (Manpower), Angkatan Kerja (Labor Force),
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labor Force Participation Rate), Tingkat
Pengangguran (Unemployment Rate), Penganguran Terbuka (Open
Unemployment Rate), Setengah Menganggur (Underemployment), Setengah
Menganggur yang Kentara (Visible Underemployment), Setengah Menganggur
20 Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, (Jakarta
: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Ed. 1, h. 2
17
yang Tidak Kentara (Invisible Underemployment), Pengangguran Tidak
Ketara (Disguised Unemployment), Pengangguran Friksional, dan
Pengangguran Sktruktural. Dalam hal ini pegawai termasuk ke dalam
angkatan kerja21
yakni bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat,
atau berusaha untuk terlibat, ke dalam kegiatan produktif yaitu produksi
barang dan jasa.
C. Sistem Pembiayaan Syariah
Sistem adalah suatu kesatuan tatanan yang mempunyai beberapa unsur
yang saling berkaitan satu sama lain atau merupakan mata rantai yang tak
terpisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo sistem
adalah suatu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur
yang saling berkaitan erat satu sama lain yakni unsur tersebut berinteraksi satu
sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.22
Pada umumnya perbankan konvensional maupun perbankan syariah
memiliki sistem kerja yang sama yakni sebagai sebuah lembaga intermediasi
keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima
simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknote. Arti prinsip
syariah sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara
pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara
lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan berdasarkan
prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan
barang modal berdasarkan sewa yaitu sewa murni tanpa pilihan (ijarah) sewa
dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa (ijarah waliqtina
atau ijarah bi-tamlik).
21 Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, (Jakarta
: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Ed. 1, h. 60
22
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1991), h. 102
18
Oleh karena itu terdapat perbedaan antara keduanya yaitu, perbankan
konvensional menggunakan akad komersil yang hukum positif, sedangkan
perbankan syariah menggunakan akad tabarru‟ dan akad ijarah/tijarah yang
berarti bertujuan untuk saling tolong menolong terhadap pihak yang
membutuhkan dana, yang mana hal tersebut didoktrin dari hukum positif dan
hukum Islam. Salah satu contoh kegiatan bank yaitu dalam sistem penyaluran
pembiayaan.
Pembiayaan yang merupakan salah satu dari dua fungsi utama bank yakni
penyaluran dana adalah memberikan pendanaan kepada pihak yang
membutuhkan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan perorangan maupun kelompok. Sedangkan dalam perbankan
konvensional dikenal dengan istilah pengkreditan. Jika dalam sistem kredit
mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga
kepada pihak bank, maka pembiayaan syariah pengembalian pinjaman dengan
bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara debitur dan pihak bank. Karena
dalam Islam bunga bank itu haram hukumnya, sebagaimana firman Allah
dalam surat Al-Baqarah : 275, yang berbunyi:
...
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs.
Al-Baqarah 2:275)
Pembiayaan memiliki tiga prinsip yaitu pinsip keadilan, prinsip ini
tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan
margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Prinsip
kesederajatan, dimana bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana,
nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan
sederajat, hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang
berimbang antara nasaba penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun
bank. Terakhir prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai
19
dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur
riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan
ketentraman lahir maupun batin. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan
defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi
dua hal berikut:23
1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik
usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumtif, yang habis digunakan untuk memenuhi
kebutuhan.
Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan,
“pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
Sistem pembiayaan syariah menurut sudut pandang yuridis (hukum
positif) adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan
prinsip musyarakah
2. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip
salam, dan prinsip istishna
3. Pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa
murni) dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa
dengan hak opsi).
23 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani,
2001), cet. 1, h. 160
20
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan menguraikan sistem
pembiayaan syariah menurut sudut pandang yuridis (hukum positif), karen a
pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan syariah, Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS), maupun Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) telah
mendapat rekomendasi halal dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berikut
merupakan penjelasan dari sistem pembiayaan menurut sudut pandang yurudis
(hukum positif), sebagai berikut:
1. Sistem Bagi Hasil
Bagi hasil adalah akad kerja sama antara Bank sebagai pemilik
modal (Shohibul Maal) dan Nasabah sebagai pengelola modal (Mudharib)
untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh
berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Penetapan nisbah bagi hasil
pembiayaan24
ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat
(marjin) keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang
dibiayai. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua macam yaitu
berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah sebagai berikut:
a. Sistem bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah
1) Pengertian
Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua
pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak
kedua sebagai pengelola modal, sedangkan keuntungan dibagi
kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang
dalam perjanjian.25
Dewan Syariah Nasional mengeluarkan
ketenuan mengenai pembiayaan mudharabah ini pada Fatwa
DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
24 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2013), Ed. 5, cet. 9, h. 298
25
M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani,
2001), cet. 1, h. 95
21
M. Abdul Manan mengartikan mudharabah yaitu tenaga
kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai
mitra usaha untuk kerja. Ia lebih menyoroti adanya kesejajaran
antara pemilik modal dan pemilik tenaga untuk digabungkan
melakukan usaha, karena itu mudharabah dapat
menyelesaikan pertentangan antara tenaga kerja dan pemilik
modal.26
Kesimpulan dari berbagai pengertian diatas bahwa hal-hal
pokok yang terdapat dalam mudharabah yaitu: adanya pemilik
modal (bank), adanya orang yang mempunyai kapabiliti untuk
usaha dan membutuhkan modal, adanya kerjasama atau
kesepakatan untuk memperoleh keuntungan, keuntungan
dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama/perjanjian, pemilik
bank menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh
pengelola asalkan modal pokok tidak berkurang.
2) Landasan Hukum
Adapun landasan hukum dari mudharabah yakni Allah
berfirman dalam Al-qur`an surat Al-Muzzamil ayat 20 yang
berbunyi,
... ...
“Dan jika dari orang-orang berjalan dimuka bumi mencari
sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzzamil:20)
Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dai surat al-
Muzammil : 20 adalah adanya kata atau argumen dai surat al-
Muzammil : 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama
dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu
perjalanan usaha.
26 M. Abdul Mannan, Islamic Economic: Theory And Practice, diterjemahkan oleh M.
Nastangin, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti, 1993), h. 167
22
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Dari
Shalih binn Suaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga
hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara
tangguh, mudharabah, dan mencampuradukkan dengan
tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR. Ibnu
Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)
3) Jenis-jenis Mudharabah
Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis:
Pertama, mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama
antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat
luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan
daerah bisnis. Kedua, mudharabah muqayyadah adalah
kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi
dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya
batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si
shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.27
Contoh sistem bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah
misalnya pihak BPRS mengeluarkan pembiayaan modal kerja (100%)
kepada pihak nasabah dalam rangka menjalankan usaha yang
produktif, sedang pihak nasabah melakukan pengelolaan atas
usahanya secara penuh. Keuntungan dari kerjasama ini dibagi
bersama dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah
pihak misalnya 40% : 60% dimana 40% untuk BPRS, sedangkan
60% untuk nasabah, atau dengan variasi perbandingan sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak.28
Jadi, prinsip mudharabah terdapat adanya penggabungan
antara pengalaman keuangan dan pengalaman bisnis. Dalam sistem
27 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani,
2001), cet. 1, h. 97
28
Didiek Akhmad Supadie, “Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syari‟ah dalam
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Semarang: Pustaka Rizkia Putra, 2013), h. 58
23
ini bank memberikan modal dana dan nasabah mempunyai kapabiliti
dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, dalam pembagian
keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal kerugian,
banklah yang menanggungnya dan nasabah hanya kehilangan nilai
kerjanya selama modal pokok tidak berkurang. Jika modal pokok
berkurang, maka nasabah dianggap mempunyai hutang kepada bank
dan wajib mengembalikannya.
b. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Musyarakah
1) Pengertian
Musyarakah berasal dari kata syirkah disebut juga syarikah
yang artinya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk
menjalani suatu usaha tertentu dimana setiap pelaku usaha
berkontribusi dalam dana yang akan digunakan untuk usaha
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian
ditanggung bersama.
Menurut Syari’I Antonio, Musyarakah adalah akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.
Kesimpulan dari berbagai pengertian diatas bahwa hal-hal
pokok yang terdapat dalam musyarakah yaitu: adanya dua
sekutu atau lebih, masing-masing pihak memasukkan modal,
adanya objek persekutuan yang diperjanjikan, adanya
pembagian resiko dan keuntungan dari hasil persekutuan.
24
2) Landasan Hukum
Adapun landasan hukum dari musyarakah yakni Allah
berfirman dalam Al-qur`an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi,
...
...
“...Dan, sesunguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian
yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh...” (Shaad : 24)
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
menjelaskan, Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,
“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, „Aku pihak
ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya
tidak mengkhianati lainnya”. (HR Abu Dawud no. 2936,
dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)
3) Jenis-jenis Musyarakah
Pembiayaan musyarakah ini terdiri dari berbagai jenis,
menurut Saad Abdul Sattar Al-Harran membagi musyarakah
menjadi dua bagian yaitu:29
a) Syirkah al-milk (non contractual partnership)
b) Syirkah al-uqaad (contractual partnership)
Musyarakah al-milk atau musyarakah kepemilikan terbentuk
karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang
mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih
29 Saad Abdul Sattar Al-Harran, Islamic Finance Partnership, (Selangor Daarul Ehsan
Malaysia : Pelanduk Publication (M) Sdn, 1993), h. 75
25
berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari
keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Syirkah al-uqaad
atau musyarakah akad terbentuk dengan cara kesepakatan di
mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari
mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat
berbagi keuntungan dan kerugian.
Musyarakah akad terbagi menjadi:
a) Syirkah al-„Inan adalah kontrak antara dua orang atau
lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari
keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
Kedua pihak saling berbagi keuntungan dan kerugian
sebagaimana yang disepakati keduanya. Akan tetapi,
porsi masing-masing tidak harus sama sesuai dengan
kesepakatan mereka. Contohnya Perseroan Terbatas
b) Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara
dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu
porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam
kerja. Kedua pihak saling berbagi keuntungan dan
kerugian sebagaimana yang disepakati keduanya. Dan
syarat utamanya yaitu kesamaan dana yang diberikan,
kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh
masing-masing pihak. Contohnya koperasi
c) Syirkah A‟maal adalah akad kerja sama dua orang
seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-
sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.
Contohnya kerjasama arsitek yang menggarap sebuah
proyek. Al-Musyarakah ini kadang-kadang disebut
musyarakah abdan atau sama‟i.
d) Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau
lebih yang memiliki keahlian dalam bisnis. Mereka
membeli barang secara kredit kemudian menjual
26
barang tersebut secara tunai. Selanjutnya berbagi
keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada
penyuplai yang disediakan oleh mitra.
Praktek pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah dalam
perbankan syariah diantaranya:30
a. Pembiayaan Proyek
Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan pokok di
mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk
membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah
disepakati untuk bank.
b. Modal Ventura
Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan
investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan
dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk
jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi
atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun
bertahap.
Contoh sistem bagi hasil berdasarkan prinsip musyarakah misalnya
pihak BPRS ikut serta dalam penyertaan modal usaha. Sedangkan bagi
hasil yang diterapkan sangat bervariasi tergantung pada lamanya waktu
dan tingkat resiko usaha tersebut. Porsi bagi hasil yang diterapkan
biasanya 45%:55% atau 40%:60%.31
2. Sistem Jual Beli
Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual
dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek tansaksi jual
beli. Adanya penjual, pembeli, objek jual beli berupa barang dan jasa, dan
30 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani,
2001), cet. 1, h. 93
31
Didiek Akhmad Supadie, “Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syari‟ah dalam
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Semarang: Pustaka Rizkia Putra, 2013), h. 56
27
harga dari objek tersebut menjadi syarat sah dalam jual beli. Sedangkan
rukun jual beli yaitu penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan ijab
kabul.
Salah satu pembiayaan yang terkenal di bank syariah adalah
pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad jual beli dapat
diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Ada
tiga jenis akad jual beli yang dikembangkan oleh bank syariah dan
menjadi sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dalam konteks
pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, salam, dan istishna.
a. Sistem Jual Beli berdasarkan Prinsip Murabahah
1) Pengertian
Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah,
bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada
nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok di tambah dengan
keuntungan yang disepakati. Para ahli perbankan syariah
memberikan definisi yang sama menurut Islamic yuisprudence
murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu bahwa dalam
transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas
barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan
keuntungan yang diambil. Sedangkan murabahah dalam
perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia
barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang,
bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama
antara para pihak.32
Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip
murabahah penjual harus menjelaskan harga barang pokok yang
sebenarnya dan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga
jual atau disebut juga sebagai margin keuntungan. Dalam
32 Ahmad Supriyadi, Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan
Yuridis terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia), Al-Mawarid Edisi X
Tahun 2003, h. 52
28
menetapkan margin keuntungan perlu adanya kehati-hatian oleh
bank, keuntungan yang ditetapkan harus secara wajar dan tidak
berlebihan, karena dikhawatirkan akan menjadi riba yang dilarang
Islam.
2) Landasan Hukum
Landasan hukum transaksi jual beli murabahah terdapat
dalam firman Allah surat al-Baqarah: 275, berbunyi:
... ...
“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba (QS. Al-Baqarah: 275)
3) Mekanisme Pembiayaan Murabahah
Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas
objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan
barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari
supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga
yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh
bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat
dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo
atau melaksanakan pembayaran angsuran selama jangka waktu
yang disepakati.33
33 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1, h. 138
29
Skema 2.1
1. Negosiasi & persyaratan
2. Akad jual beli
6. Bayar
3. Beli Barang
5. Terima barang & dokumen
4. Kirim barang
Pada umumnya aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan
syariah ini digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan
barang yang diperlukan individu (konsumsi). Dalam pembiayaan
investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan
diinvestasi oleh nasabah atau ada barang yang menjadi objek
investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan
dikonsumsi nasabah jelas dan terukur. Akan tetapi, pembiayaan
murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang
diberikan secara langsung dalam bentuk uang. Barang-barang yang
cocok untuk digunakan sevagai objek jual beli seperti, rumah,
kendaraan bermotor, alat produksi, gedung, serta aset-aset yang tidak
bertentangan dengan syariah.
b. Sistem Jual Beli berdasarkan Prinsip as-Salam
1) Pengertian
Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak
arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk
ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu As-Salam atau
disebut juga As-Salaf. Kedua itu merupakan istilah dalam
bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”.
Bank Syariah Nasabah
Supplier
Penjual
30
Sedangkan para fuqaha‟ menyebutnya dengan al-Mahawij
(barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang
yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang
melakukan transaksi jual beli mendesak.34
As-Salam merupakan penjualan suatu barang yang
disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan
barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana
syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad.
Salam adalah jual beli barang pesanan antara pembeli dan
penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad
dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak.
Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.35
Spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh pembeli
dan penjual diawal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan
karakteristik yang disepakati. Jika barang pesanan yang
dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam
akad, maka pembeli dapat mengembalikannya kepada penjual.
Selain persoalan spesifikasi, mendahulukan pembayaran pada
waktu akad pun menjadi ciri dalam pembiayaan salam ini.
Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh ulama fiqh, yang
artinya: “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda,
atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan
pembayaran modal diawal, sedangkan barangnya diserahkan
kemudian hari”.36
2) Landasan Hukum
Landasan hukum transaksi jual beli as-salam terdapat
dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:
34 Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah V, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. Ke-1, h. 217
35
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1, h. 153
36
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147
31
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)
3) Mekanisme Pembiayaan As-Salam
Mekanisme pembiayaan pada skema 2.2 merupakan skema
salam paralel sebagaimana transaksi yang terjadi dalam bank
syariah. Adapun skema paralel berarti melaksanakan dua
transaksi jual beli salam antara bank dengan nasabah, dan
antara bank dengan pemasok (suplier) atau pihak ketiga
lainnya secara simultan.
Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment
Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan
praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi
salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan salam akad
yang pertama.
Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas
transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan
transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal
demikian diduga akan menjerumus kepada riba.37
37 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani,
2001), cet. 1, h. 110-111
32
Skema 2.2
1. Akad Salam
5. Bayar
3. Kirim Dokumen
2. Pesan Barang 4. Kirim Barang
Pembiayaan salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan
hasil produksi pertanian, perkebunan, atau peternakan. Petani pada
umumnya membutuhkan dana untuk modal awal melaksanakan
aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat
akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar kembali.
Dengan melakukan salam, maka produsen dapat mengambil manfaat
tersebut
c. Sistem Jual Beli berdasarkan Prinsip Istishna
1) Pengertian
Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan
untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. Istishna
adalah akad jual beli atas dasar pesanan antar nasabah dan
bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah.
Bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang
pesanan sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah selesai
Bank Nasabah 2
Pembeli
Nasabah 1
Produsen
(penjual)
33
nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga
yang telah disepakati bersama.38
Istishna adalah akad penjualan antara al-Mustashni
(pembeli) dan as-Shani (produsen yang juga bertindak sebagai
penjual). Berdasarkan akad Istishna, pembeli menugasi
produsen untuk membuat atau mengadakan al-Mashnu (barang
pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya
dengan harga yang disepakati.39
Dalam kontrak istishna, pembuat barang menerima pesanan
dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad
istishna dapat dilaksanakan di muka, dengan cara angsuran,
dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang
akan datang.
2) Landasan Hukum
Mengingat bai‟ al-istishna merupakan lanjutan dari bai‟ as-
salam maka secara umum landasan hukum yang berlaku pada
bai‟ as-salam juga berlaku pada bai‟ al-istishna.
Menurut Hanafi, ba‟i istishna termasuk akad yang dilarang
karena mereka mendasarkan pada argumen bahwa pokok
kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual,
sedangkan dalam istishna, pokok kontrak itu belum ada atau
tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, madzhab Hanafi
menyetujui kontrak istishna atas dasar istishan.40
38 Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.
112
39
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1,h. 146
40
Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: Putra Media Nusantara,
2010), h. 100
34
3) Mekanisme Pembiayaan Istishna’
Adapun mekanisme pembayaran akad istishna dapat
dilakukan dengan tiga cara yaitu:
Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan
secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset
istishna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli
akhir (nasabah)
Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang,
yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima
oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini
dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai
dengan progres pembuatan aset istishna. Cara
pembayaran ini yang umum dilakukan dalam
pembiayaan istishna bank syariah.
Pembiayaan ditangguhkan, yaitu pembayaran
dilakukan setelah aset istishna diserahkan oleh bank
kepada pembeli akhir.41
Skema 2.3
1. Pesan 2. Beli
3. Jual
41 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1, h. 147
Nasabah
Konsumen
(pembeli)
Produsen
Pembuat
Bank
Penjual
35
3. Sistem Sewa-Menyewa
a. Sistem Sewa-menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah (Sewa
Murni)
1) Pengertian
Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak
penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu barang atau
jasa untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan
dalam waktu tertentu.42
Salah satu sistem pembiayaan sewa
menyewa dalam lembaga keuangan syariah dikenal dengan
istilah pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah43
adalah akad
pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa perpindahan
hak milik atas manfaat atau jasa yang di persewakan.
Sedangkan menurut istilah terminologi, Imam
Taqiyyuddin44
mendefinisikan ijarah adalah suatu perjanjian
untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui
dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian
yang jelas.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atas perjanjian yang
bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang
diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai
dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan
rukun dan syarat yang telah ditentukan.45
Dengan demikian ijarah adalah suatu bentuk muamalah
yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu penyewa sebagai
pihak yang mendapatkan manfaat atas barang yang disewakan
42 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 150
43
M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani,
2001), cet. 1, h. 117
44
Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor, (Semarang: Maktabah
wa Mathoba’ah, Toha Putrat), h. 309
45
Drs. Sudarsono, S. H, Pokok-Pokok Hukum Islam, (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),
Cet. 1, h. 422
36
oleh pihak yang menyewakan barang tersebut dengan
penggantian atau ukuran yang telah ditentukan oleh syara’
tanpa diakhiri dengan kepemilikan.
Pembiayaan ijarah dalam lembaga keuangan syariah adalah
pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah,
baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah untuk
memperoleh manfaat atas barang atau jasa. Fatwa DSN yang
mengatur mengenai ijarah adalah No. 09/DSN-MUI/IV/2000,
dalam fatwa ini ditentukan rukun dan syarat yang harus
dipenuhi, sebagai berikut:
Pernyataan ijab qobul.
Pihak-pihak yang berakad, yaitu pemberi sewa (lessor),
dan penyewa (lessee).
Objek berupa manfaat dari pengunaan aset dan
pembayaran sewa.
Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah
objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun
yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan
aset itu sendiri.
Sighat ijarah yaitu berupa pernyataan dari kedua belah
pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam
bentuk lain yag equivalent, dengan cara penawaran dari
pemilik aset (bank) dan penerima yang dinyatakan oleh
penyewa (nasabah).46
2) Landasan Hukum Ijarah
Sewa menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan
sesuai dengan prinsip syariah. Ayat Al-Qur’an pun
menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:
46 Widyaningsih dan Karnaen Perwaatmadja, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2005), Edisi 1, cet. Ke-3, h. 123-124
37
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233)
38
Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-
Bukhori yang artinya, Dari Aisyah ra. Rasulullah SAW dan
Abu Bakar menyewa seseorang petunjuk jalan yang ahli dari
bani Dail seorang kafir Quraisy, kemudian beliau
membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut,
dan menjanjikannya di gua Tsur sesudah tiga malam dengan
kendaraan keduanya.47
b. Sistem Sewa-menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah al-
Muntahia bit-Tamlik (Sewa Beli atau Sewa dengan Hak Opsi)
1) Pengertian
Selain sistem pembiayaan ijarah yang memindahkan hak
milik barang atau jasa kepada nasabah berdasarkan
penggantian selama periode tertentu, lembaga keuangan
syariah juga mempunyai sistem pembiayaan sewa menyewa
yang dikenal dengan istilah Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik,
yang merupakan gabungan antara transaksi sewa dan jual beli,
karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk
membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan
berubah dari milik lessor (pemilik asset) menjadi milik lessee
(penyewa).48
Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik (IMBT) di dalam Fatwa
MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 diartikan sebagai
perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi
pemindahan hak milik atas benda yang disewa.
Kesimpulan dari pengertian diatas adalah bahwa ijarah al-
muntahia bit-tamlik ini adalah suatu perjanjian sewa menyewa
dimana si pemilik barang (bank syariah) menyewakan barang
atau jasa yang dimilikinya kepada si penyewa (nasabah)
47 Teungku, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis Hadis Hukum, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra), h. 199
48
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1,, h. 161
39
dengan ketentuan si penyewa membayar biaya penyewaan
kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatan. Dan selama
masa sewa, si penyewa diberi opsi untuk pemindahan hak
milik atas barang tersebut. Namun, pada ijarah muntahia bit-
tamlik ini, jika si penyewa menjetujui opsi tersebut, maka si
penyewa wajib membayar harga dari barang yang akan
menjadi miliknya, dengan ketentuan menghabiskan masa
sewanya terlebih dahulu.
Dalam pelaksanaan akad IMBT ada ketentuan-ketentuan
yang bersifat umum dan ketentuan yang bersifat khusus.
Berikut merupakan ketentuan yang bersifat umum, yaitu:
Rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah
berlaku pula dalam akad IMBT.
untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika
akad ijarah ditandatangani.
Hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad.
Sedangkan ketentuan yang bersifat khusus adalah
sebagai berikut:
Pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad
ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan
baik dengan jual beli (bai’) atau pemberian (hibah)
hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawali
akad ijarah adalah wa’ad (janji) yang hukumnya tidak
mengikat.
Apabila wa’ad (janji) dilaksanakan, maka pada akhir
masa ijarah (sewa) wajib dibuat akad pemindahan
kepemilikan. Artinya dalam akad IMBT tidak
40
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu melarang 2
(dua) akad dalam satu perjanjian.49
2) Landasan Hukum IMBT
Landasan syariah akad ijarah muntahia bit-tamlik50
terdapat
dalam QS. Al-Qashas ayat 26, yang artinya: “... Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya:. (QS. Al-Qashas: 26)
Dalam hadist pun diterangkan tentang hukum IMBT, yang
berbunyi: Ahmad Abu Daud dan An-Nasa meriwayatkan dari
Saad bin Abi Waqqash r.a berkata: “dahulu kami menyewa
tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh.
Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan
memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang dan
emas perak”.
3) Skema Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik
Berikut merupakan skema ijarah al-muntahia bit-tamlik
atau biasa disebut dengan IMBT di Lembaga Keuangan
Syariah.
49 Faiz Al-Husayn, Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT), artikel diakses pada 23 Juli 2017
dari http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.co.id/2012/11/ijarah-muntahia-bittamlik-
imbt.html?m=1
50
Drs. Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1, h. 163
41
Skema 2.4
1. akad sewa IMBT
5. Bayar kewajiban pelunasan/pembelian
2. Beli objek sewa
3. Kirim dokumen ke Bank
4. Kirim barang ke nasabah
D. Pelayanan
1. Pengertian Pelayanan
Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang
atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa semua produk yang ditawarkan oleh bank
memerlukan pelayanan dari pegawai perusahaan. Pelayanan yang
diberikannya pun terkadang berbentuk langsung dan tidak langsung. Produk
bank yang diberikan pelayanan langsung seperti penyetoran uang tunai
melalui teller atau pembelian produk berupa pembiayaan oleh customer
service. Dalam pelayanan tersebut ada yang memerlukan penjelasan secara
rinci atau sekedarnya saja. Namun ada juga bank yang tidak memerlukan
pelayanan pegawai secara langsung misalnya pelayanan yang diberikan oleh
mesin ATM.
Pelayanan sangat erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan
terhadap nasabah, pegawai dengan mutu yang baik dapat memberikan
kepuasan yang baik pula bagi nasabahnya, sehingga nasabah dapat lebih
merasa diperhatikan akan keberadaannya oleh perusahaan. Pegawai dengan
mutu yang baik itu berarti memiliki dasar-dasar pelayanan yang kokoh seperti
etiket pelayanan, pengenalan produk dan dasar-dasar pelayanan lainnya.
Pelayanan yang diberikan akan berkualitas jika setiap pegawai dibekali
Bank
(Mu’ajir)
Nasabah
(Must’ajir)
Supplier Objek Sewa
(Ma’jur)
42
pengetahuan tentang dasar-dasar pelayanan yang sesuai dengan bidang
pekerjaan yang dihadapinya, termasuk pengetahuannya menguasai tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dan produk yang
ditawarkan.
Etiket sering disebut dengan etika yang artinya tata cara berhubungan
dengan manusia lainnya. Tata cara dari masing-masing masyarakat tidaklah
sama atau beragam bentuk. Hal ini disebabkan beragamnya budaya kehidupan
masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah. Tata cara ini diperlukan dalam
berbagai sendi kehidupan manusia agar terbina hubungan yang harmonis
saling menghargai satu sama lain. Adapun ketentuan yang diatur dalam etiket
secara umum51
, antara lain:
1. Sikap dan perilaku
2. Penampilan
3. Cara berpakaian
4. Gerak-gerik
5. Cara bertanya
6. Dan hal-hal lainnya
Khusus dunia perbankan masalah etiket ini sangat mutlak untuk
diketahui dan dijalankan. Nasabah yang datang ke bank merupakan tamu yang
penting, tamu kehormatan yang harus diberikan pelayanan yang maksimal.
Agar nasabah merasa dihargai, dihormati, dan diselesaikan masalahnya, setiap
pegawai bank perlu memahami etiket perbankan. Tanpa etiket perbankan yang
benar, maka jangan diharapkan akan dapat nasabah yang sesuai dengan
keinginan bank, bahkan bukan tidak mungkin bank akan kehilangan nasabah.
2. Dasar-Dasar Pelayanan Nasabah
Nasabah mempunyai karakter yang beragam , oleh sebab itu
diperlukan dasar-dasar pelayanan yang perlu dikuasai oleh pegawai bank
sebelum melakukan tugasnya, antara lain sebagai berikut:
a. Berpakaian dan berpenampilan yang rapih dan bersih
51 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 186
43
b. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum
c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika
kenal
d. Tenang, sopan, hormat dan tekun mendengarkan setiap
pembicaraan
e. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar
f. Bergairah dalam melayani nasabah serta memberikan kepuasan
g. Jangan menyela atau memotong pembicaraan
h. Mampu meyakini nasabah seta memberikan kepuasan
i. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, maka
mintalah bantuan kepada petugas lain yang mampu
j. Bila belum dapat melayani, beri tahukan kapan harus melayani.52
3. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik
Dalam prakteknya, pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri sendiri dan
hampir semua perusahaan menggunakan kriteria yang sama untuk membentuk
ciri-ciri pelayanan yang baik. Pertama, adalah faktor manusia yang memberi
pelayanan tersebut, yang melayani nasabah harus memiliki kemampuan
melayani nasabah secara tepat dan cepat. Kedua, pelayanan yang baik juga
harus diikuti oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung
kecepatan, ketepatan dan keakuratan pekerjaan. Pada akhirnya, sarana dan
prasarana yang dimiliki juga harus dioperasikan oleh manusia yang berkualitas
pula. Jadi dapat dikatakan kedua faktor tersebut saling menunjang satu sama
lainnya.
Berikut ini beberapa ciri-ciri pelayanan yang baik yang harus diikuti
oleh pegawai yang bertugas melayani nasabah, sebagai berikut:
a. Tersedianya pegawai yang baik
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah dari awal hingga selesai
52 Kasmir, Manajemen Perbankan, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), Ed. 1, Cet. Ke-4, h.
210-219
44
d. Mampu berkomunikasi dengan baik
e. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
f. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
g. Berusaha memahami kebutuhan nasabah
h. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah53
4. Sikap dan Perilaku Melayani Nasabah
Dalam praktiknya, sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan seluruh
pegawai bank terutama pegawai di customer service. Sikap dan tingkah laku
menunjukkan kepribadian pegawai bank itu sendiri. Sikap dan perilaku ini
harus diberikan sama mutunya kepada seluruh nasabah tanpa pandang bulu.
Adapun sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh setiap pegawai
bank adalah sebagai berikut:
a. Jujur dalam bertindak dan bersikap
b. Rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas
c. Selalu murah senyum
d. Lemah lembut dan ramah tamah
e. Sopan santun, tutur kata, dan hormat
f. Periang dan selalu ceria dan pandai bergaul
g. Simpatik
h. Fleksibel
i. Serius
j. Memiliki rasa tanggung jawab
k. Rasa memiliki perusahaan yang tinggi
l. Suka menolong nasabah54
53 Kasmir, Manajemen Perbankan, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), Ed. 1, Cet. Ke-4, h.
223-225
54
Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 189-191
45
5. Kualitas Pelayanan
Dalam Men.PAN Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa kualitas
pelayanan yaitu kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan yang transparansi
dan akuntable yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan
unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Perusahaan yang gagal dalam memuaskan konsumennya akan
mengalami masalah yang kompleks, masalah tersebut diantaranya adalah jika
konsumen/nasabah merasa tidak puas terhadap kinerja pegawai perusahaan
tersebut, maka nasabah akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada
orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan
memuaskan konsumen/nasabah. Oleh karena itu, setiap perusahaan jasa wajib
merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan
mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat
memuaskan konsumen/nasabahnya. penilaian atas kualitas layanan
dikembangkan oleh Leonard L. Barry, A. Parasuraman dan Zaethaml dalam
Philip Kotler yang dikenal dengan service quality (SERVQUAL), yang
berdasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibles (bukti langsung),
reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan)
dan empathy (empati).55
a. Tangibles (Bukti Langsung)
Pada suatu bentuk kualitas pelayanan yang diperlukan
perusahaan, diperlukan suatu dimensi yang disebut tangibles atau
bukti langsung, yaitu bagaimana kemampuan perusahaan atau
produsen mampu menunjukkan eksistensi atau kemampuannya
ketika berhadapan langsung dengan konsumen. Tangibles disini
tidak dapat diraba atau dilihat oleh konsumen secara langsung,
akan tetapi dapat dirasakan dampaknya secara langsung dari hal-hal
yang telah dilakukan oleh perusahaan.
55 Philip Kotler¸ Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), h. 53
46
Adapun contoh bukti langsung yang dilakukan oleh perusahaan
adalah berupa tampilan fisik, misalnya kebersihan ruangan
perusahaan, kerapihan berpakaian pegawai, dan penataan tempat.
Dalam suatu perusahaan jasa, khususnya pada bank, faktor kondisi
fisik pada umumnya akan memberikan gambaran bagaimana bank
tersebut menunjukkan fungsinya sebagai tempat pelayanan
perbankan.
b. Reliability (Kehandalan)
Kehandalan adalah kemampuan untuk memberikan jasa sesuai
dengan yang dijanjikan dengan akurat dan handal. Dimensi ini
berkaitan dengan kemampuan menyediakan pelayanan dengan
sikap simpatik, ketepatan waktu pelayanan, profesional dalam
melayani nasabah, dan sistem pencatatan yang akurat. Oleh karena
itu banyak perusahaan yang berlomba-lomba memperbaiki dimensi
kehandalan dalam kinerja mereka. Kehandalan juga mencerminkan
bagaimana kualitas kinerja pegawai dalam menggunakan skill saat
melayani nasabah.
c. Responsiveness (Daya Tanggap)
Ketanggapan adalah kesediaan untuk membantu nasabah dan
memberikan dengan segera dan tepat. Dimensi ini menekan pada
perhatian dan kecepatan dalam menghadapi permintaan, pernyataan
serta keluhan nasabah. Bank merupakan lokasi yang secara umum
dimana tempat seseorang untuk berinteraksi. Oleh karena itu
penyedia jasa pelayanan perbankan harus mampu menanggapi
setiap keluhan nasabah. Dengan demikian daya tanggap yang tinggi
dari pihak pengelola bank akan memberikan rasa kepercayaan pada
nasabah bahwa mereka akan selalu tertolong.
d. Assurance (Jaminan)
Assurance mencakup pengetahuan, kemampuan,
kesopanan, sifat dapat dipercaya yang dimilliki para staf, dan
bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. Berkaitan dengan
47
kemampuan pegawai untuk menanamkan kepercayaan kepada
nasabah, sikap sopan dan kemampuan pegawai dalam menjawab
pertanyaan nasabah.
Pada dasarnya setiap nasabah ingin diperlakukan secara
baik oleh pihak pengelola bank. Adanya jaminan bahwa nasabah
yang datang akan dilayani secara baik oleh pihak pengelola bank,
akan memberikan rasa aman kepada nasabah, sehingga
kemantapan pribadi nasabah akan bertambah. Dengan demikian,
kepercayaan nasabah pun akan bertambah.
E. Review Studi
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Nama dan Judul
Penelitian Variabel
Alat
Analis Kesimpulan
Mitra Yunimar
YM (2015),
“Tingkat
Pemahaman
Mahasiswa UIN
Syarif
Hidayatullah
Jakarta terhadap
Wakaf Uang”
Tingkat
Pemahaman
Mahasiswa
UIN Jakarta
Wakaf
Uang
Analisis
Deskriptif
Kuantitatif
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
tingkat pemahaman
mahasiswa terhadap wakaf
uang adalah tinggi.
Sebanyak 50% mengetahui
definisi wakaf uang,
sebanyak 95% pernah
mendengar tentang wakaf
uang, dan hanya 27% yang
pernah berwakaf uang.
Sekarani Yuteva A
(2010), “Analisis
Pengaruh Etika
Kerja Islam
Etika Kerja
Islam
Komitmen
Profesi
Analisis
Deskriptif
Kuantitatif
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa etka
kerja Islam berhubungan
langsung dan positif
48
Terhadap
Komitmen Profesi
Internal Auditor,
Komitmen
Organisasi, dan
Sikap Perubahan
Organisasi”
Komitmen
Organisasi
Sikap
Perubahan
Organisasi
Partial
Least
Square
(PLS)
terhadap komitmen profesi
yang dimiliki oleh internal
auditor. Etika kerja Islam
juga berpengaruh positif
terhadap komitmen
organisasi melalui
komitmen profesi, dan
etika kerja Islam juga
berpengaruh positif
terhadap sikap perubahan
organisasi melalui
komitmen profesi dan
komitmen organisasi yang
dimiliki oleh seorang
internal auditor
Badi’u Rajab
(2008), “Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan
Nasabah Pada
Bank DKI”
Pelayanan
Kualitas
Pelayanan
Kepuasan
Nasabah
Bank DKI
Syariah
Analisis
Deskriptif
Kuantitatif
Ada hubungan positif
antara tingkat kualitas
pelayanan dengan tingkat
kepuasan nasabah DKI
Syariah, sehingga semakin
tinggi tingkat kualitas
pelayanan maka semakin
tinggi pula tingkat
kepuasan yang dirasakan
nasabah.
F. Kerangka Berpikir
Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan perbankan dihubungkan
dengan tingkat pemahaman pegawai terhadap sistem pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah dengan variabel latar belakang bidang pendidikan, pelatihan,
dan pengalaman pegawai. Karena pada dasarnya pemahaman seseorang itu
49
timbul melalui proses belajar, semakin banyak ia menuntut ilmu dalam bidang
tertentu, semakin paham pula ia akan ilmu yang dipelajarinya, pengukuran
tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA), Diploma 1 (D1), Diploma
2 (D2), Diploma 3 (D3), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3), dan yang
paling tinggi adalah seseorang mendapatkan gelar Profesor. Pemahaman juga
dapat timbul melalui pelatihan yang seseorang lakukan, pelatihan merupakan
pembelajaran diluar bangku sekolah, seseorang yang sering mengikuti
pelatihan juga dapat menambah pemahamannya. Kemudian pengalaman juga
dapat dikategorikan sebagai yang berpengaruh dalam meningkatkan
pemahaman, pegawai yang telah lama bekerja dapat dikatakan sebagai
pegawai yang berpengalaman, karena semakin lama pegawai bekerja, maka
dapat menambah pengetahuan sesuai bidangnya sehingga pemahamannya pun
lebih meningkat. Maka tingkat pemahaman yang baik akan menimbulkan
kinerja pegawai baik dan akan meningkatkan kualitas pelayanan pada pegawai
perbankan.
Skema 2.5
Pegawai
Pemahaman tentang
Pembiayaan Syariah
Latar Belakang
Bidang
Pendidikan
Pelatihan Pengalaman
Kerja
Kinerja Pegawai
Kualitas
Pelayanan
50
G. Hipotesis
Arikunto menyatakan bahwa Hipotesis dapat diartikan sebagai
suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti
melalui data yang terkumpul.56
Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka
dapat di hipotesiskan sebagai berikut:
Keterangan:
TP = Tingkat Pemahaman
X1 = Latar Belakang Bidang Pendidikan
X2 = Pelatihan
X3 = Pengalaman
KP = Kualitas Pelayanan
Hipotesis
Ho1
Ha1
=
=
Tingkat pemahaman tentang sistem pembiayaan syariah
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perbankan.
Tingkat pemahaman tentang sistem pembiayaan syariah tidak
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perbankan.
56
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002)
51
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang
mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu
pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan
demikian, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari
peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.
Untuk memperoleh data-data yang digunakan penulis akan mengkaji Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan metode kuantitatif yaitu penulis
melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk
mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik
dari pada naratif.
B. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research)
yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti itu menjelaskan objek yang
diteliti melalui data yang terkumpul.
1. Latar Belakang Pendidikan, data ini diperoleh melalui penyebaran
kuesioner tentang pemahaman sistem pembiayaan syariah pada
pegawai BPRS Al-Salam di Cibinong, Cileungsi, dan Cinere pada
tahun 2017.
2. Pelatihan, data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner tentang
pemahaman sistem pembiayaan syariah pada pegawai BPRS Al-Salam
di Cibinong, Cileungsi, dan Cinere pada tahun 2017.
3. Pengalaman kerja, data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner
tentang pemahaman sistem pembiayaan syariah pada pegawai BPRS
Al-Salaam di Cibinong, Cileungsi, dan Cinere pada tahun 2017.
52
4. Kualitas pelayanan, data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner pada
nasabah BPRS Al-Salaam di Cibinong, Cileungsi, dan Cinere pada
tahun 2017.
C. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Al-Salaam di Cibinong, Cileungsi, dan Cinere. Alasan penentuan
objek penelitian ini karena letak BPRS yang mudah dijangkau oleh penulis
sehingga dapat memudahkan pelaksanaan penelitian.
Alasan memilih Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena sebuah
lembaga keuangan yang lebih terkenalnya dan mengkhususkannya di bidang
pembiayaannya, dan diketahui bahwa manajemen dalam bidang
pembiayaannya pun dikelola dengan baik. Hal ini akan semakin berhubungan
dengan pemahaman pegawainya tentang sistem pembiayaan syariah sehingga
akan berpengaruh atau tidaknya terhadap kualitas pelayanan perbankan.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik atau
metode purposive sampling. Alasan pengambilan sampel dengan metode
purposive sampling (judgment sampling) yaitu pengambilan sampel dilakukan
dengan memilih kelompok yang berkompetensi dalam menyediakan informasi
yang dibutuhkan,57
karena akan memillih sampel yang memenuhi kriteria
penelitian sehingga mereka memberikan jawaban yang mendukung jalannya
penelitian ini.
Kriteria penelitian ini adalah pegawai BPRS Al-Salaam dengan
pertimbangan bahwa pegawai yang bekerja di BPRS Al-Salaam cabang
Cibinong, Cileungsi, dan Cinere, pegawai yang bekerja di bagian pemasaran,
account officer, bagian administrasi dan legal, customer service, pegawai yang
bekerja minimal 1 tahun, dan pegawai yang pernah mengikuti pelatihan.
57 Masri Singarimbun dan Sofin Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES,
1989), h. 155
53
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jaw
aban responden atau kuesioner yang dibagikan. Data primer merupakan data
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, atau data primer
juga dapat didefinisikan data yang didapat dari sumber pertama baik dari
individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner.58
Sedangkan sumber data berasal dari skor total yang diperoleh dari pengisian
kuesioner yang telah dikirim kepada pegawai yang bekerja di BPRS Al-
Salaam cabang Cibinong, Cileungsi, dan Cinere.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai
BPRS Al-Salaam. Untuk BPRS cabang Cibinong, Cileungsi, dan Cinere,
peneliti mendatangi langsung BPRS yang menjadi objek penelitian dengan
persetujuan pihak BPRS terlebih dahulu. Data harus diisi langsung oleh
pegawai BPRS bagian pemasaran, account officer, bagian administrasi dan
legal, customer service. Responden diharapkan mengembalikan kembali
kuesioner kepada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.
F. Metode Analisis
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least
Square (PLS). PLS adalah metode persamaan Structural Equation Modeling
(SEM) yang berbasis komponen atau varian. PLS-SEM utamanya digunakan
pada penelitian yang bersifat eksploratori dimana teori kurang berkembang.
Sesuai namanya, PLS-SEM menggunakan metode regresi dengan partial least
square.
SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori
sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode
analisis powerfull, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya
58 Suhaesimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), h. 188
54
data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat
digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk
menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus
menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.
Langkah awal dalam PLS-SEM adalah membuat analisis jalur (path
model). Analisis jalur ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar
variabel. Model analisis jalur PLS-SEM terdiri dari dua unsur yaitu model
struktural (structural model) atau inner dan model pengukuran (measurement
model) atau outer model. 59
Menurut Al-Ghozali (2016), estimasi parameter yang didapat dengan PLS
dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah weight estimate yang
digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan
estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar
variabel laten dan indikatornya (loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan
lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.
Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi 3
tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama,
menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimate untuk
inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means
dan lokasi.60
1. Model Struktural atau Inner Model
Inner model (inner relation, structural model dan substantive
theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan
pada teori substansif. Model struktural dievaluasi dengan
menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-
59 Agus Widarjono, Ph.D, Analisis Multivariat Terapan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), Ed. Ke-2, h. 273 60 Sekarani Yuteva A, Analisis Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Profesi
Internal Auditor, Komitmen Organisasi, dan Sikap Perubahan Organisasi, Skripsi S1 Fakultas
Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010.
55
square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari
koefisien parameter jalur struktural.
Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-
square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama
dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat
digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu
terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang
substantif. Disamping melihat nilai R-square, model PLS juga
dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif relevansi untuk model
konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi
dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.
2. Model Pengukuran atau Outer Model
Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif
indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component
score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran
reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan
konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap
awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai
0,60 dianggap cukup. Discriminant validity dari model pengukuran
dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading
pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item
menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok
yang lebih baik dari pada ukuran blok lainnya.
Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah
membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted
(AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam
model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai
korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka
dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran
ini dapat digunakan untuk mengukur reabilitas component score
56
variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dengan composite
reability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50.
Composite reability yang mengukur suatu konstruk dapat
dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan
Cronbach‟s Alpha.
3. Hipotesis
Secara umum metode explanatory research adalah pendekatan
metode yang menggunakan PLS. Hal ini disebabkan pada metode ini
terdapat pengujian Hipotesa. Menguji hipotesis menggunakan nilai t-
statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis
menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang
digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan
Hipotesa adalah Ha di terima dan Ho di tolak ketikan t-statistik > 1,96.
Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan probabilitasnya
maka Ha di terima jika nilai p < 0,050.
57
BAB IV
HASIL DAN ANALISIS
A. Gambaran Umum BPRS Al-Salaam61
1. Sejarah Pendirian
PT BPR Amal Salman yang dikenal dengan BPR Al-Salaam,
didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991 atas inisiatif para alumni
Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman. BPR
Al-Salaam didirikan dengan modal awal Rp 69.800.000,- dan jumlah
pemegang saham 40 orang. Adapun prinsip awal pendirian BPR Al-
Salaam adalah sebagai berikut:
Ekonomi Masyarakat
Membantu perekonomian masyarakat melalui pelayanan lembaga
keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah bawah.
Islami
Memberikan pelayanan perbankan yang dijiwai ajaran Islami dan
dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu kesetaraan,
keterbukaan serta keadilan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.
Kebersamaan
Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya BPR Al-Salaam
merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (Solidarity
Corporate) yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme.
Kegiatan operasional BPR Al-Salaam dimulai pada tanggal 29
Februari 1992 berdasarkan Akte No. 30 dari Abdul Latief, Notaris di
Jakarta, diubah dengan akte No. 14 tanggal 5 Desember 1991 dari
Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri
Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.C2-7937.HT.01.TH.91
tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan
61 Diakses dari www.bprsalsalaam.co.id pada tanggal 6 Agustus 2017
58
Negeri di Bogor dibawah No. WB.DH.1.PR.01.10.92 serta diumumkan
dalam tambahan No.657 dari Berita Negara RI No 13 tanggal 14
Februari 1992 dan tambahan No.70 tanggal 1 September 2000.
Pada tahun 2003 modal tumbuh menjadi Rp 1.280.000.000,- dan
jumlah pemegang saham menjadi 103 orang. Untuk mendukung usaha
pada RUPS tahun 2003 telah disetujui peningkatan modal dasar
perseroan dari Rp. 1 milyar menjadi Rp. 5 milyar. Peningkatan
tersebut telah disetujui secara hukum dengan SK Menteri Kehakiman
dan HAM RI Nomor: C-04029 HT.01.04.TH.2004. Kemudian sejak
tanggal 3 Juli 2006 BPR Al-Salaam berubah dari bank konvensional
menjadi bank yang berazaskan syariah (BPRS Al-Salaam). Sehingga
pada tahun 2015 modal meningkat menjadi Rp 11.848.180.000,- dan
161 jumlah pemegang saham.
2. Visi, Misi, dan Tujuan BPRS Al-Salaam
a. Visi
Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terbaik di Indonesia
b. Misi
Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yangmenghasilkan produk
jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang
kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral
dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju
kesejahteraan bagi stake holder.
c. Tujuan
Dengan profesionalisme yang tinggi berusaha memberikan
pelayanan kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang
optimal dalam hal kualitas, kenyamanan, dan keuntungan dalam
hal berinvestasi.
Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh
karyawan.
59
Memberikan hasil yang terbaik bagi stake holder.
3. Prinsip Dasar Syariah dan Fungsi BPRS Al-Salaam
a. Prinsip Dasar Syariah
Ada tiga prinsip utama yang akan dilaksanakan dalam
BPRS Syariah, yaitu:
1) Prinsip kesetaraan antara nasabah dan bank, kedudukan
bank tidak lebih tinggi dari nasabah.
2) Prinsip keterbukaan, dimana bank akan dikelola secara
terbuka dan setiap nasabah (shahibul maal) dapat meminta
penjelasan kepada pihak bank (mudharib) bagaimana uang
dikelola dan disalurkan.
3) Prinsip keadilan dan berbagi hasil.
b. Fungsi Lembaga
Sebagaimana bank pada umumnya, BPRS Al-Salaam
berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana. Hanya
saja dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana BPRS Al-
Salaam mempunyai akad-akad yang berdasarkan prinsip syariah,
seperti: akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah,
akad salam, akad ijarah, akad istishna, dan lain sebagainya.
4. Produk-produk BPRS Al-Salaam
a. Simulasi Online
1) Simulasi Tabungan dan Deposito
2) Simulasi Kredit Motor Syariah
3) Simulasi KPR Syariah
4) Simulasi Pembiayaan Multiguna
b. Pembiayaan
1) Pembiayaan Kendaraan
a) Kredit Motor Syariah
b) Kredit Mobil Syariah
60
2) Pembiayaan Rumah dan Ruko
a) Pembiayaan KPR iB
3) Pembiayaan Modal Kerja
a) Pembiayaan Syariah Modal Kerja Usaha (PSMU)
4) Pembiayaan Umum
a) Pembiayaan Al-Salaam Syariah (PAS)
5) Pembiayaan Mikro
a) Pembiayaan Sahabat Al-Salaam iB (PSA iB)
b) Pembiayaan Syariah KTR
c. Tabungan
1) iB Amanah
2) Tabungan iB Amanah BerQurban
3) Tabernas Platinum
d. Deposito Syariah Rakyat
e. Refinancing Syariah Al-Salaam
f. Pick Up Service
g. Panduan Transfer Via Virtual Account melalui BNI, Mandiri, dan
Muamalat
B. Deskripsi Objek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah Pegawai dan Nasabah BPRS Al-
Salaam di Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Dari sejumlah perusahaan
BPRS Al-Salaam, penulis mengambil 3 kantor cabang BPRS Al-Salaam
yaitu BPRS Al-Salaam Cabang Cileungsi, BPRS Al-Salaam Cabang
Cibinong, dan BPRS Al-Salaam Cabang Cinere.
Jumlah kuesioner yang dibagikan adalah 60 kuesioner untuk
seluruh kantor cabang BPRS Al-Salaam. Kuesioner dibagikan dengan cara
penulis mengunjungi langsung tempat penelitian dan membagikannya
kepada 10 pegawai dan 10 nasabah untuk setiap kantor cabang BPRS Al-
Salaam.
61
Tabel 4.1
Data Kuesioner
Kuesioner
Pegawai
Kuesioner
Nasabah
Kantor Cabang Cileungsi 10 10
Kantor Cabang Cibinong 10 10
Kantor Cabang Cinere 10 10
Kuesioner yang digunakan untuk keperluan
input data 30 30
Sumber : data diolah, 2017
Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pegawai
bagian bagian pemasaran, account officer, bagian administrasi dan legal,
customer service dan nasabah BPRS Al-salaam. Tabel 4.2 menunjukkan
gambaran 30 responden dalam penelitian ini.
Tabel 4.2
Profil Responden
Sumber : data diolah, 2017
Keterangan Cibinong Cinere Cileungsi Total Presentase
Pegawai Nasabah Pegawai Nasabah Pegawai Nasabah Pegawai Nasabah Pegawai Nasabah
Jumlah Sampel 10 10 10 10 10 10 30 30 100% 100%
Jenis Kelamin :
Pria
Wanita
6
4
7
3
6
4
6
4
7
3
6
4
19
11
19
11
63%
37%
63%
37%
Usia :
20 - 25 tahun
26 - 30 tahun
> 30 tahun
5
4
1
3
5
2
4
4
2
3
4
3
5
5
0
2
6
2
14
13
3
8
15
7
47%
43%
10%
27%
50%
23%
62
Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa jumlah responden pegawai
pria lebih banyak dari jumlah responden pegawai wanita. Jumlah
responden pegawai pria sebanyak 19 orang (63%) dan wanita sebanyak 11
orang (37%). Untuk jumlah responden nasabah pria pun lebih banyak dari
jumlah responden nasabah wanita, yaitu responden nasabah pria sebanyak
19 orang (63%) dan wanita sebanyak 11 orang (37%). Sebagian besar
responden pegawai adalah berumur 20 – 25 tahun sebanyak 14 orang
(47%), responden yang berumur 26 – 30 tahun sebanyak 13 orang (43%),
dan responden diatas umur 30 orang sebanyak 3 orang (10%). Kemudian
sebagian besar responden nasabah adalah berumur 26 – 30 tahun (50%),
responden umur 20 – 25 tahun sebanyak 8 orang (27%), dan responden
diatas umur 30 tahun sebanyak 7 orang (23%).
C. Analisis Data
Teknik pengolahan data dengan menggunakan PLS (Partial Least
Square) dimana data diolah menggunakan SmartPLS. Analisa pada PLS
dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:
1. Analisa Outer Model
Analisa Outer Model ini menjelaskan hubungan antara variabel
laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa
outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator
berhubungan dengan variabel latennya. Untuk menganalisa outer
model, terlebih dahulu membuat skema untuk menentukan apakah
variabel-variabel tersebut layak di uji atau tidak. Setelah skema
dibuat, tahap selanjutnya mengolah data yang terbentuk dalam
sebuah skema dengan kriteria penentuan nilai loading, dimana
skala 0,70 merupakan ukuran reflektif yang tinggi, sedangkan
untuk penelitian awal nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap
cukup. Dan dalam penelitian ini penulis memakai nilai loading
0,60.Berikut merupakan gambaran outer model yang diolah dengan
SmartPLS.
63
Gambar 4.1
Pengolahan Data Sebelum di Hapus
Pada gambar diatas terlihat bahwa beberapa nilai loading
masih berada dibawah ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 0,60.
Oleh karena itu nilai-nilai yang berada dibawah ketentuan harus
dihapuskan. Maka diperoleh data baru yang digambarkan dalam
sebuah skema, sebagai berikut:
64
Gambar 4.2
Pengolahan Data Setelah di Hapus
SmartPLS memiliki tiga kriteria dalam penganalisa outer
model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, dan
Composite Reliability.
a. Convergent Validity
Nilai convergent validity adalah nilai loading faktor pada
variabel laten dengan indikator-indikatornya. Ukuran
reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih
dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut
Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap
awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading
0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian
ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,60.
65
Tabel 4.3
Outer Loadings
Tingkat Pemahaman
Model awal Modifikasi
TP 1 0.855 0.878
TP 2 0.627 0.628
TP 3 0.804 0.829
TP 4 0.644 0.608
TP 5 0.765 0.736
Latar Belakang Bidang
Pendidikan (X1)
X1 1 0.790 0.805
X1 2 0.766 0.798
X1 3 0.653 0.691
X1 4 0.852 0.844
X1 5 0.470
Pelatihan (X2)
X2 1 0.851 0.943
X2 2 0.588
X2 3 0.601
X2 4 0.737 0.874
Pengalaman (X3)
X3 1 0.847 0.850
X3 2 0.867 0.868
X3 3 0.883 0.885
X3 4 0.607 0.603
X3 5 0.731 0.729
X3 6 0.808 0.809
Kualitas Pelayanan
KP 1 0.047
KP 2 0.621 0.678
KP 3 0.794 0.850
KP 4 0.761 0.803
KP 5 0.671 0.734
KP 6 0.734 0.763
KP 7 0.421
KP 8 0.327
KP 9 0.501
KP 10 0.592
66
Hasil pengolahan dengan SmartPLS dapat dilihat
pada Tabel diatas. Nilai outer model atau korelasi antara
konstruk dengan variabel pada awalnya belum memenuhi
standar ketentuan karena masih cukup banyak indikator
yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,60.
Modifikasi model dilakukan dengan mengeluarkan
indikator-indikator yang memiliki nilai loading factor di
bawah 0,60. Pada model modifikasi sebagaimana pada tabel
tersebut menunjukkan bahwa semua loading factor
memiliki nilai di atas 0,60, sehingga konstruk untuk semua
variabel sudah tidak ada yang dieliminasi dari model dan
memenuhi kriteria yang ditentukan.
b. Discriminant Validity
Discriminant Validity dilihat dalam nilai cross
loading factor yang berguna untuk memastikan bahwa
setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan
variabel lain. Model memiliki discriminant validity yang
baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari
sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling
besar dengan nilai loading lain terhadap variabel laten
lainnya. Pengujian discriminant validity diperoleh sebagai
berikut:
67
Tabel 4.4
Nilai Discriminant Validity
(Cross Loading)
Kualitas
Pelayanan
(KP)
Latar
Belakang
Bidang
Pendidikan
(X1)
Pelatihan
(X2)
Pengalaman
(X3)
Tingkat
Pemahaman
(TP)
KP2 0.678 -0.061 0.099 0.062 0.137
KP3 0.850 0.084 0.216 0.216 0.317
KP4 0.803 0.238 0.030 0.134 0.228
KP5 0.734 0.034 -0.069 -0.055 0.142
KP6 0.763 0.130 0.146 0.225 0.169
TP1 0.219 0.780 0.664 0.835 0.878
TP2 0.156 0.309 0.307 0.174 0.628
TP3 0.140 0.540 0.496 0.569 0.829
TP4 0.359 0.456 0.239 0.376 0.608
TP5 0.216 0.552 0.350 0.511 0.736
X1.1 -0.050 0.805 0.534 0.808 0.692
X1.2 0.123 0.798 0.201 0.575 0.462
X1.3 0.031 0.691 0.234 0.481 0.489
X1.4 0.293 0.844 0.440 0.691 0.666
X2.1 0.151 0.530 0.943 0.728 0.625
X2.4 0.080 0.299 0.874 0.626 0.426
X3.1 0.097 0.702 0.509 0.850 0.675
X3.2 0.207 0.639 0.725 0.868 0.630
X3.3 0.129 0.739 0.623 0.885 0.647
X3.4 0.006 0.675 0.341 0.603 0.491
X3.5 0.082 0.685 0.659 0.729 0.516
X3.6 0.320 0.539 0.727 0.809 0.526
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2017
Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa beberapa nilai
loading factor untuk setiap indikator dari masing-masing
variabel laten masih memiliki nilai loading factor yang
tidak besar dibanding nilai loading jika dihubungkan
dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa
variabel laten belum memiliki nilai discriminant validity
68
yang baik. Dimana beberapa variabel laten lain masih
memiliki nilai korelasi yang tinggi dengan konstruk
lainnya.
c. Mengevaluasi Reabilitas dan Average Variance Extracted
(AVE)
Kriteria validity dan reability dapat dilihat dari nilai
reabilitas suatu konstruk dan nilai Average Variance
Extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk
dikatakan memiliki reabilitas yang tinggi jika nilainnya
0,70 dan AVE berada diatas 0,50. Pada tabel 4.5 akan
disajikan nilai Composite Reability dan AVE untuk seluruh
variabel.
Tabel 4.5
Composite Reability dan Average Variance Extracted
Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa
semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai composite reliability diatas 0,70
dan AVE diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang
direkomendasikan.
2. Analisa Inner Model
Pengujian inner model atau model struktural dilakukan
untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-
Composite
Reliability
Average
Variance
Extracted
(AVE)
Kualitas Pelayanan (KP) 0.877 0.590
Latar Belakang Bidang Pendidikan (X1) 0.866 0.619
Pelatihan (X2) 0.905 0.827
Pengalaman (X3) 0.911 0.634
Tingkat Pemahaman (TP) 0.858 0.553
69
square dari model penelitian. Atau dengan kata lain inner
model/analisa struktural dilakukan untuk memastikan bahwa model
struktural yang dibangun robust dan akurat. Evaluasi inner model
dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi:
a. Koefisien determinasi (R2)
Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan
melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.
Tabel 4.6 merupakan hasil estimasi R-square dengan
menggunakan SmartPLS.
Tabel 4.6
Nilai R-Square
Konstruk Nilai R2
Kualitas Pelayanan (KP) 0.080
Latar Belakang Pendidikan (X1) 0.567
Pelatihan (X2) 0.354
Pengalaman (X3) 0.542
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2017
Pada prinsipnya variabel ini menggunakan 4
variabel yang mempengaruhi oleh variabel lain yaitu
kualitas pelayanan (KP) dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman (TP), latar belakang pendididkan (X1) yang
mempengaruhi tingkat pemahaman (TP), pelatihan (X2)
mempengaruhi tingkat pendidikan (TP), dan pengalaman
(X3) mempengaruhi tingkat pemahaman (TP).
Tabel 4.6 menunjukkan nilai R-square untuk
variabel kualitas pelayanan (KP) diperoleh sebesar 0,080,
untuk variabel latar belakang pendidikan (X1) sebesar
0,567, untuk variabel pelatihan (X2) sebesar 0,354, dan
untuk variabel tingkat pengalaman (X3) sebesar 0,542. Hasil
ini menunjukkan bahwa 8% variabel kualitas pelayanan
70
(KP) dapat dipengaruhi oleh variabel tingkat pemahaman
(TP), 56,7% variabel latar belakang pendidikan (X1) dapat
mempengaruhi tingkat pemahaman (TP), 35,4% variabel
pelatihan (X2) dapat mempengaruhi tingkat pemahaman
(TP), dan 54,2% variabel pengalaman (X3) dapat
mempengaruhi tingkat pemahaman (TP).
b. Predictive Relevance (Q2)
Q2 = 1-(1-R
2)(1-R
2)(1-R
2)(1-R
2)
= 1-(1-0,080)(1-0,567)(1-0,354)(1-0,542)
= 1-(0,92)(0,443)(0,646)(0,458)
= 0,879
Dari pengujian R2 dan Q
2 terlihat bahwa model
yang dibentuk adalah robust atau akurat. Sehingga
penelitian hipotesis dapat dilakukan
3. Pengujian Hipotesis
Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan
informasi yang sangat berguna mengenai variabel-variabel
penelitian. Dasar yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
nilai yang terdapat pada result for inner weight. Dalam tabel 4.7
memberikan outpun estimasi untuk pengujian model struktural.
Tabel 4.7
Result For Inner Weight
Original
Sample (O)
Sample
Mean (M)
Standard
Deviantion
(STDEV)
T-Statistic
TP X1 0.753 0.763 0.068 11.033
TP X2 0.595 0.593 0.130 4.591
TP X3 0.736 0.750 0.076 9.683
TP KP 0.283 0.347 0.201 1.405
Dalam PLS setiap pengujian antar variabel yang
dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi.
71
Dalam hal ini dilakukan metode bootstrapping yang
dimaksudkan untuk meminimalkan masalah
ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan
bootstrapping dari analisis PLS dengan menggunakan
SmartPLS adalah sebagai berikut:
a. Pengujian Hipotesis 1 (Tingkat pemahaman
dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan)
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan
bahwa hubungan variabel tingkat pemahaman (TP) dengan
latar belakang bidang pendidikan (X1) menunjukkan nilai
koefisien jalur sebesar 0,753 dengan nilai t sebesar 11,033.
nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini
menunjukkan bahwa tingkat pemahaman (TP) dipengaruhi
oleh latar belakang pendidikan. Dengan demikian latar
belakang bidang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat
pemahaman. Maka, Hipotesis 1 diterima.
b. Pengujian Hipotesis 2 (Tingkat pemahaman
dipengaruhi oleh pelatihan)
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan
bahwa hubungan variabel tingkat pemahaman (TP) dengan
pelatihan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,595
dengan nilai t sebesar 4,591. Nilai tersebut lebih besar dari t
tabel (1,960). Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman (TP) dipengaruhi oleh pelatihan. Dengan
demikian, pelatihan berpengaruh terhadap tingkat
pemahaman. Maka, Hipotesis 2 diterima.
72
c. Pengujian Hipotesis 3 (tingkat pemahaman
dipengaruhi oleh pengalaman)
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan
bahwa hubungan variabel tingkat pemahaman (TP) dengan
pengalaman menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar
0,736 dengan nilai t sebesar 9,683. Nilai tersebut lebih besar
dari t tabel (1,960). Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman (TP) dipengaruhi oleh pengalaman. Dengan
demikian, pengalaman berpengaruh terhadap tingkat
pemahaman. Maka, Hipotesis 3 diterima.
d. Pengujian Hipotesis 4 (tingkat pemahaman
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
perbankan)
Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan
bahwa hubungan variabel tingkat pemahaman (TP) dengan
kualitas pelayanan (KP) menunjukkan nilai koefisien jalur
sebesar 0,283 dengan nilai t sebesar 1,405. Nilai tersebut
lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini menunjukkan
bahwa tingkat pemahaman (TP) tidak berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan perbankan. Dengan demikian, kualitas
pelayanan tidak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman.
Maka, Hipotesis 4 ditolak.
73
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kualitas
pegawai BPRS Al-Salaam serta bagaimana pengaruh tingkat pemahaman terhadap
kualitas pelayanan di BPRS Al-Salaam. Penelitian ini menggunakan Partial Least
Square (PLS). Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pegawai
BPRS Al-Salaam tentang sistem pembiayaan syariah adalah baik. Hal
tersebut dilihat dari hasil uji hipotesis dalam Result for Inner Weight yaitu
adanya pengaruh yang signifikan latar belakang pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman terhadap tingkat pemahaman.
2. Kualitas pelayanan di BPRS Al-Salaam diteliti dengan menyebarkan
kuesioner kepada nasabah BPRS Al-Salaam. Pertanyaan yang ditanyakan
menyangkut indikator dari pelayanan yang memuat lima dimensi kualitas
pelayanan yakni tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan),
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy
(empati). Hasil uji kualitas pelayanan ini dilihat dari convergent validity
pada outer model menunjukkan bahwa nilai loading faktor pada variabel
laten dengan indikator-indikatornya dapat diterima dengan skala
pengukuran diatas 0.60. jadi kualitas pelayanan di BPRS Al-Salaam dapat
dinilai baik oleh nasabahnya.
3. Hasil uji R-square diketahui bahwa hanya 8% tingkat pemahaman
mempengaruhi kualitas pelayanan perbankan. Kemudian dalam Result for
Inner Weight pun menunjukkan tidak adanya pengaruh tingkat
pemahaman tentang sistem pembiayaan syariah terhadap kualitas
pelayanan perbankan. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai t lebih 1,405
kecil dari nilai t-tabel 1,960. Oleh karena itu kualitas pelayanan perbankan
74
tidak dapat diukur dari tingkat pemahaman para pegawainya. Variabel
tingkat pemahaman yaitu Pendidikan yang tinggi, pelatihan yang baik, dan
pengalaman yang banyak tidak dapat menjadi tolok ukur untuk menilai
pelayanan yang berkualitas.
B. Rekomendasi
Dikarenakan latar belakang bidang pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman mempengaruhi tingkat pemahaman, maka direkomendasikan
para calon pekerja dapat menguasai ketiga variabel tersebut agar dapat
direkruit oleh perusahan-perusahaan khususnya perbankan syariah.
Sedangkan tingkat pemahaman ini tidak dapat mempengaruhi
kualitas pelayanan perbankan, maka direkomendasikan kepada para
peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel lain yang dapat
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel latennya.
Saran kepada BPRS Al-Salaam agar memperbanyak lagi pelatihan
untuk para pegawai sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan
perbankan
75
DAFTAR PUSTAKA
Al-Harran, Saad Abdul Sattar, Islamic Finance Partnership, Selangor Daarul
Ehsan Malaysia : Pelanduk Publication (M) Sdn, 1993
Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Antonio, Syafi`I, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta : Gema Insani,
2001, cet. 1
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002
Danupranata, Gita, Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat,
2013
Effendi, Tajuddin Noer Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan,
Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1995, cet. 2
Hadi, Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, Surabaya: Putra Media
Nusantara, 2010
Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Kencana, 2011, Ed. 1, Cet. 1
Karim, Adiwarman A, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2013, Ed. 5, cet. 9
Kasmir, Manajemen Perbankan, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), Ed. 1, Cet.
Ke-4
----------, Pemasaran Bank, Jakarta: Kencana, 2005, Ed. 1, Cet. Ke-2
Kotler¸ Philip, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Prenhallindo, 1997
Mannan, Abdul, Islamic Economic: Theory And Practice, diterjemahkan oleh M.
Nastangin, Yogyakarta : PT Dana Bhakti, 1993
Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan,
Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, Ed. 1
Notoatmodjo, Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: Rineka
Cipta, 2003
76
Purwanto, Ngalim, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2013
Samsudin, Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung : Cv. Pustaka
Setia, 2006, cet ke-1
Sabiq, Al-Sayyid, Fiqh Sunnah V, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, cet. ke-1
Singarimbun, Masri dan Sofin Effendi, Metode Penelitian Survai Jakarta: LP3ES,
1989
Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, Cet. 1
Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,
1991
Supadie, Didiek Akhmad, “Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syari‟ah dalam
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Semarang: Pustaka Rizkia Putra, 2013
Supriyadi, Ahmad, Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu
Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di
Indonesia), Al-Mawarid Edisi X Tahun 2003
Suwiknyo, Dwi, Analisis Laporan Keuangan Perbankan SyariahI, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010
Taqiyuddin, Imam, Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor, Semarang:
Maktabah wa Mathoba’ah, Toha Putrat
Teungku dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis Hadis Hukum,
Semarang: Pustaka Rizki Putra
Tulus, Agus, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Gramedia Pustaka
Umum, 1992
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah
W.S.Winkel, Psikologi Pengajaran, Jakarta: PT. Gramedia, 1996
Widarjono, Agus, Analisis Multivariat Terapan, (Yogyakarta: UPP STIM
YKPN), Ed. Ke-2
77
Widyaningsih dan Karnaen Perwaatmadja, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,
Jakarta: Kencana, 2005, Edisi 1, cet. Ke-3
Yusuf, Burhanuddin, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan
Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Ed. 1, Cet ke-1
Rujukan dari Website:
Al-Husayn, Faiz, Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT), 23 Juli 2017 dari
http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.co.id/2012/11/ijarah-muntahia-
bittamlik-imbt.html?m=1
Hestanto, Pengertian Pembiayaan Syariah dan Agunan Syariah, 31 Juli 2017 dari
http://www.testanto.web.id/pembiayaan-syariah-dan-agunan-syariah/
www.bprsalsalaam.co.id, 6 Agustus 2017
78
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Daftar Pertanyaan/Kuesioner Pegawai
KUESIONER TINGKAT PEMAHAMAN PEGAWAI BPRS AL-SALAAM
TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH BERPENGARUH PADA PELAYANAN PERBANKAN
Pengantar
Kepada YTH
Pegawai BPRS Al-Salaam
Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada anda yang
telah ikut berpartisipasi anda sebagai responden dalam survei ini. Kuesioner ini
dirancang untuk mengukur Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS Al-Salaam
tentang Sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas
Pelayanan Perbankan.
Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah, responden diharapkan
mengisi berdasarkan pengalamannya. Kami sangat menghargai pendapat, usaha,
dan waktu untuk mengikuti survei ini.
Berdasarkan kode etik penelitian ini, kami menjamin kerahasiaan informasi yang
anda berikan dalam kuisioner ini. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih banyak
atas partisipasinya.
Wassalam..
Bogor, 20 September 2017
(GINA HOIRUNNISA)
Petunjuk Dalam Pengisian Kuesioner
Kuesioner berikut untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai BPRS Al-
Salaam terhadap Sistem Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
Lengkapi identitas diri anda pda formulir identitas dibawah ini
79
Berikan tanda ceklis ( ) pada kolom yang anda pilih
Isilah titik-titik sesuai dengan pengalaman anda
I. Identitas Responden
a. Nama :
b. Jenis Kelamin : Pria Wanita
c. Usia :
d. BPRS Al-Salaam Cabang :
II. KUESIONER
Cara menjawab pertanyaan dibawah ini adalah dengan
memberikan tanda ceklis ( ) pada kotak jawaban yang merupakan
pendapat anda
KETERANGAN:
STS = Sangat Tidak Setuju Skor = 1
TS = Tidak Setuju Skor = 2
N = Netral Skor = 3
S = Setuju Skor = 4
SS = Sangat Setuju Skor = 5
No Indikator Pernyataan STS TS N S SS
1. Lembaga
keuangan
syariah
Lembaga Keuangan Syariah
adalah badan usaha yang
kegiatannya di bidang
keuangan syariah dan asetnya
berupa aset-aset keuangan
maupun non keuangan
berdasarkan prinsip syariah
2, Pembiayaan pembiayaan berdasarkan
80
prinsip syariah adalah
penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk
mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil
3. Sistem bagi
hasil
Pembiayaan dengan sistem
bagi hasil ada dua macam
yaitu berdasarkan prinsip
mudharabah dan prinsip
musyarakah
4. Pembiayaan
murabahah
Aplikasi pembiayaan
murabahah digunakan dalam
transaksi investasi dan
konsumsi
5. Pembiayaan
musyarakah
Musyarakah adalah akad
kerjasama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha
tertentu di mana masing-
masing pihak memberikan
kontribusi dana
No Indikator Pernyataan STS TS N S SS
1. Pendidikan
formal
Pendidikan formal dapat
meningkatkan pemahaman
81
pegawai
2. Bidang
pendidikan
Pekerjaan yang sesuai dengan
bidang pendidikan
berpengaruh terhadap
kemajuan perusahaan
3. Pendidikan
informal
Pendidikan informal tidak
dapat meningkatkan
pemahaman pegawai
4. Kursus Pemahaman saya meningkat
setelah mengikuti kursus
5. Workshop Workshop yang saya ikuti
berpengaruh pada sistem
pelayanan perbankan dan
kemajuan perusahaan
No Indikator Pernyataan STS TS N S SS
1. Instruktur Instruktur menguasai materi
yang diberikan (ahli dalam
bidangnya)
2. Peserta Saya dapat memahami materi
pelatihan yang disampaikan
3. Materi Materi yang diberikan sesuai
dengan tujuan pelatihan
4. Tujuan Pelatihan yang dilaksanakan
sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai
82
No Indikator Pernyataan STS TS N S SS
1. Lama waktu /
masa kerja
Pengalaman kerja yang saya
miliki, membantu saya
menyelesaikan tugas-tugas
secara efektif dan efisien
Semakin lama seseorang
bekerja akan meningkatkan
pengalaman kerja
2. Tingkat
pengetahuan
dan
keterampilan
yang dimiliki
Peningkatan pengetahuan dan
keterampilan kerja akan
berpengaruh terhadap
pengalaman kerja saya
Saya tidak memiliki
keterampilan untuk pekerjaan
saat ini dikarenakan latar
pendidikan dan pengalaman
kerja yang berbeda
3. Penguasaan
terhadap
pekerjaan
Saya memiliki penguasaan
yang baik dan komprehensif
Penguasaan terhadap
pekerjaan akan meningkatkan
pengalaman saya
83
2. Daftar Pertanyaan/Kuesioner Nasabah
KUESIONER PENELITIAN
SURVEI KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN
BPRS AL-SALAAM
Kepada Responden yang Terhormat,
Dalam rangka menyelesaikan studi/tugas akhir di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, maka dari itu
diperlukan dukungan Bapak/ Ibu/ Saudara(i) untuk membantu saya mengisi
kuesioner ini.
Kuesioner diedarkan untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah
pengguna jasa perbankan khususnya BPRS Al-Salaam. Untuk itu, saya sangat
mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara(i) meluangkan waktu untuk
mengisi kuesioner ini. Masukan informasi yang jujur, benar, dan akurat, sangat
diharapkan agar informasi ilmiah yang akan disajikan benar-benar dapat
dipertanggung jawabkan dan berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan BPRS
Al-Salaam.
Terima kasih atas bantuan dan kesediaanya dalam meluangkan waktu
untuk mengisi kuesioner ini.
- GINA HOIRUNNISA -
A. DATA RESPONDEN
Petunjuk: Berikan tanda ceklis ( ) pada kolom yang anda pilih
1. Jenis Kelamin : Pria Wanita
2. Usia : < 20 Tahun 41 – 50 Tahun
20 – 30 Tahun > 50 Tahun
31 – 40 Tahun
84
3. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa Pegawai Swasta
Guru / Dosen Wiraswasta
PNS Lainnya ..........
4. Pertama kali anda mengenal BPRS Al-Salaam ....................................
5. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah BPRS Al-Salaam?
< 1 Tahun 1-3 Tahun > 3 tahun
III. KUESIONER
Cara menjawab pertanyaan dibawah ini adalah dengan
memberikan tanda ceklis ( ) pada kotak jawaban yang merupakan
pendapat anda
KETERANGAN:
TP = Tidak Puas Skor = 1
KP = Kurang Puas Skor = 2
N = Netral Skor = 3
P = Puas Skor = 4
SP = Sangat Puas Skor = 5
No Indikator Atribut Mutu Jasa TP KP N P SP
1. Bukti Nyata Ketersediaan brosur yang
menarik dan memuat
informasi yang lengkap
Penampilan pegawai bank
yang bersih, rapi, tidak
berlebihan, dan
menggunakan seragam
kerja
Kebersihan ruangan
transaksi perbankan
2. Keandalan Pegawai yang cepat
tanggap terhadap
85
permintaan konsumen
Kecepatan teller dalam
melakukan transaksi
3. Jaminan Keramahan dan
kesopanan pegawai dlam
melayani nasabah
Pegawai memiliki
kemampuan untuk
menciptakan hubungan
yang baik dengan nasabah
Keamanan selama berada
di BPRS Al-Salaam
4. Ketanggapan Tersedianya telpon, e-
mail untuk melayani
keluhan konsumen secara
0n-line
Area parkir yang
memadai serta aman
86
3. Data Kuesioner Pegawai
Keterangan Cibinong Cinere Cileungsi Total
Jumlah Sampel 10 10 10 30
Jenis Kelamin:
Pria
Wanita
6
4
6
4
7
3
19
11
Usia:
20 – 25 tahun
26 – 30 tahun
> 30 tahun
5
4
1
4
4
2
5
5
0
14
13
3
4. Data Kuesioner Pegawai
Keterangan Cibinong Cinere Cileungsi Total
Jumlah Sampel 10 10 10 30
Jenis Kelamin:
Pria
Wanita
7
3
6
4
6
4
19
11
Usia:
20 – 25 tahun
26 – 30 tahun
> 30 tahun
3
5
2
3
4
3
2
6
2
8
15
7